Category: Tribunnews.com Ekonomi

  • Agung Sedayu Group Dapat Apresiasi Wamen atas Aksi Nyata Tanam Mangrove di Tangerang – Halaman all

    Agung Sedayu Group Dapat Apresiasi Wamen atas Aksi Nyata Tanam Mangrove di Tangerang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Diaz Hendropriyono mengapresiasi langkah nyata Agung Sedayu Group bersama Warga Bumiputera Indonesia (WBI) dalam melestarikan lingkungan melalui penanaman mangrove di pesisir Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Jumat (3/5/2025).

    Dalam kegiatan bertajuk Warga Bumiputera Indonesia Pulihkan Mangrove Pesisir, sebanyak 7.142 bibit mangrove ditanam bersama masyarakat dan komunitas lokal.

    Diaz menyebut langkah ini sebagai contoh konkret sinergi antara sektor swasta dan komunitas dalam menjaga kelestarian alam.

    “Saya sangat mengapresiasi inisiatif dari Agung Sedayu Group dan WBI. Ini bukan sekadar simbolik, tapi betul-betul aksi nyata yang berdampak langsung untuk lingkungan dan masyarakat sekitar,” ujar Diaz dalam sambutannya.

    Menurut dia, keberadaan mangrove sangat penting untuk menahan abrasi, menjaga keseimbangan ekosistem, sekaligus menjadi warisan untuk generasi mendatang.

    Ia menekankan, kegiatan seperti ini perlu diperluas dan didorong oleh lebih banyak pihak.

    “Saya berharap aksi ini menjadi inspirasi. Bukan hanya bagi korporasi lain, tapi juga bagi masyarakat luas, bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab bersama,” tambahnya.

    Kegiatan penanaman ini turut melibatkan komunitas Kacupasir (Kampung Curuparis Pesisir) yang menyediakan bibit mangrove, serta masyarakat pesisir yang ikut berpartisipasi langsung.

    Selain menanam, kegiatan ini juga menjadi momen edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dari ancaman sampah plastik.

  • Sutiyoso Sudah Legowo Soal ‘Bau Tanah’, Sunan Kalijaga Pernah Ungkap Alasan Permintaan Maaf Hercules

    Sutiyoso Sudah Legowo Soal ‘Bau Tanah’, Sunan Kalijaga Pernah Ungkap Alasan Permintaan Maaf Hercules

    TRIBUNJAKARTA.COM – Letjen TNI Purn, Sutiyoso sudah memaafkan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, Hercules Rozario Marshal perihal ‘bau tanah’.

    Diketahui, Hercules berpolemik dengan Sutiyoso soal wacana revisi Undang-Undang Organisasi Masyrakat (UU Ormas).

    Sutiyoso mengaku setuju revisi UU Ormas berdasarkan pengalaman tak menyenangkannya bersinggungan dengan ormas saat menjadi Panglima Kodam Jaya (1996-1997) dan Gubernur Jakarta (1997-2007).

    Hercules yang terusik dengan opini tersebut berujung menghina Sutiyoso dengan idiom bau tanah.

    Tak lama kemudian, Hercules membuat permohonan maaf kepada Sutiyoso, sekaligus keluarganya.

    Hingga akhirnya, Sutiyoso yang ‘legowo’ pun memaafkan Hercules.

    “Saya menghormati lah ya, kesadaran dia untuk minta maaf. Saya ini orang tua, saya mengabdi negara lama. Lama di pemerintahan sipil, di pemerintahan TNI dan kalau minta maaf sama saya, saya terima,” katanya seperti dikutip dari YouTube Seleb Oncam yang tayang pada Senin (5/5/2025). 

    Kendati begitu, eks Gubernur DKI Jakarta itu meminta Hercules untuk meminta maaf juga kepada purnawirawan Jenderal TNI, Gatot Nurmantyo. 

    “Tapi juga selayaknya dia minta maaf kepada Jenderal Purnawirawan Gatot,” sambungnya.

    Alasan Permohonan Maaf Hercules

    lihat foto
    Usai Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, Hercules Rozario Marshal, kini giliran Razman Nasution yang senggol Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

    Di sisi lain, alasan permohonan maaf dari eks preman Tanah Abang itu pernah diungkap oleh Sunan Kalijaga.

    Melunaknya Hercules diakui Sunan Kalijaga tatkala teringat Sutiyoso yang pernah menjadi Wadanjen Kopassus.

    Hercules menceritakan pengalamannya menjadi tenaga bantuan operasional (TBO) bersama Kopassus saat operasi di Timor Timur tahun 1970-an.

    Sejarah itulah yang membuat Hercules hormat dan mencintai korps baret merah, termasuk para purnawirawannya.

    “Dia dapat tanda penghargaan, dia itu tim bantuan operasi, TBO di TimTim Bersama Kopassus,” katanya melalui sambungan telepon kepada Tribun Jakarta.

    “Maka dia menyampaikan permohonan maafnya kepada Pak Sutiyoso.”

    “Dia ingat, oiya Bapak (Sutiyoso) juga baret merah,” kata Sunan.

    Menurut Sunan Kalijaga, Hercules merupakan sosok yang baik, namun emosinya mudah naik turun.

    Ia menganggap pernyataan keras Hercules terhadap Sutiyoso hanyalah spontanitas gegara terpancing isu ormas yang sedang dalam sorotan.

    “Beliau itu memang orangnya ceplas-ceplos. Tap perlu diketahui beliau orang baik, orang bijaksana, orang dermawan,” kata Sunan Kalijaga.

    “Moody juga sih kalau dibilang ya, saya tahu sedikit banyak karakter, saya tahu apa yang membuat dia tertawa, tersinggung, marah.”

    “Mungkin saja pada saat ditanya sama teman-teman media, ada hal yang membuat dia, itu tadi saya bilang, akhirnya ceplas-ceplos saja,” ungkapnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Jenazah Gus Alam Tiba di Rumah Duka Kaliwungu Kendal, Dimakamkan Sore Ini

    Jenazah Gus Alam Tiba di Rumah Duka Kaliwungu Kendal, Dimakamkan Sore Ini

    TRIBUNJATENG.COM, KENDAL – Jenazah Almarhum Alamudin Dimyati Rois atau Gus Alam, anggota DPR RI yang meninggal telah tiba di rumah duka di Kaliwungu Kendal, Selasa (6/5/2025) sekitar pukul 08:30 WIB.

    Informasi yang dihimpun, pemakaman akan dilakukan sore ini di kompleks pondok pesantren Al Fadlu 2, Srogo Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal.

    Namun sebelum itu, jenazah akan disalatkan terlebih dahulu di Masjid Agung Kaliwungu Kendal.

    “Dimakamkan bersebelahan dengan makam abahnya (KH. Dimyati Rois),” kata kerabat dekat almarhum, Ali Nahdhodin, Selasa (6/5/2025).

    Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodiq pun turut berduka cita atas berpulangnya almarhum. Ia mengaku kaget saat mendengar kabar duka ini.

    “Benar beliau meninggal pagi ini, tadi ada yang mengabari saya,” ujar politisi PKB.

    Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari mengucapkan bela sungkawa mendalam atas meninggalnya almarhum sebagai salah satu kehilangan besar bagi masyarakat Kendal.

    Dia mengatakan, almarhum merupakan sosok yang religius dan kharismatik.

    “Kami dari pemerintah Kabupaten Kendal mengucapkan bela sungkawa. Ini merupakan kehilangan besar bagi kami,” katanya.

    Bupati yang akrab disapa Tika pun meminta agar keluarga tetap melanjutkan dedikasi almarhum yang berperan besar dalam keberhasilan pendidikan pesantren di Kendal.

    “Semoga beliau ditempatkan yang terbaik di sisi-Nya. Dan untuk keluarga teruslah perjuangkan apa yang selama ini telah dilakukan beliau,” sambungnya.

    Tika juga berencana melakukan takziyah sebelum pemberangkatan jenazah ke pemakaman.

    “Nanti kami bersama-sama akan takziyah, tentunya setelah ini kami ke Semarang terlebih dahulu. Karena sudah ada agenda di sana,” tandasnya.

    Almarhum sebelumnya mengalami kecelakaan di sebelumnya terlibat kecelakaan mengerikan saat perjalanan pulang usai menghadiri pengajian rutin Jumat Wage di Pondok Pesantren Alfadlu 4, di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.

    Sempat dirawat empat hari di RS Budi Rahayu Pekalongan, almarhum menghembuskan napas terakhirnya pada Selasa (6/5) pukul 05.40 WIB.

    Mobil Toyota Innova bernomor polisi H 1980 CM yang ditumpangi Gus Alam, menghantam bagian belakang truk Fuso berpelat K-1344-K, di KM 316+000 A Tol Pemalang-Batang, atau wilayah Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jumat (2/5/2025) pukul 02.19 WIB.

    Akibat kejadian itu, dua orang bernama Beliya Malkan dan Vica Novitasari meninggal di lokasi. Sementara dua orang lain, yakni Gus Alam dan Arya Maulana mengalami luka-luka.

    Gus Alam mengalami luka serius, termasuk cedera kepala sedang, patah tulang pergelangan tangan kanan, luka di jari manis, dan robekan di pelipis kiri. 

    Sedangkan Arya Maulana, mengalami cedera kepala ringan dan pendarahan dari mulut. Ia kini juga menjalani perawatan di RSI Al Ikhlas Pemalang. (ags) 

  • Dalam 3 Bulan di Jakarta Timur,  2.645 Warga Terjangkit TBC

    Dalam 3 Bulan di Jakarta Timur, 2.645 Warga Terjangkit TBC

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR REBO – Sudin Kesehatan Jakarta Timur mencatat sebanyak 2.645 kasus warga positif tuberkulosis (TBC) sepanjang periode bulan Januari-Maret 2025.

    Plt Wali Kota Jakarta Timur, Iin Mutmainah mengatakan jumlah kasus tersebut berdasarkan hasil temuan Sudin Kesehatan dari pemeriksaan 10 Puskesmas kecamatan.

    “Data ini dinamis, karena tentu domisili. Jumlah penduduk kita kan memang tertinggi dengan data kependudukan yang ada secara de facto tinggal di Jakarta Timur,” kata Iin, Selasa (6/5/2025).

    Meski secara angka jumlah kasus positif tuberkulosis di Jakarta Timur tampak tinggi, tapi hal ini menunjukkan upaya penelusuran yang dilakukan Sudin Kesehatan berhasil.

    Pasalnya jika seseorang yang menderita tuberkulosis tidak terdeteksi, maka justru berisiko membuat penularan kasus meluas dan membuat penanganan kasus terlambat.

    Sementara bila ditemukan warga yang menderita tuberkulosis maka penanganan dapat lebih cepat dilakukan di masing-masing Puskesmas, dan penularan pada masyarakat dapat dicegah.

    “Kita punya target capaian sampai dengan target nasional TBC 0 di tahun 2030. Tentu nanti Sudin bersama seluruh jajaran, dan Dinas Kesehatan akan membuat target capaian setiap tahunnya,” ujar Iin.

    Berdasarkan catatan Sudin Kesehatan Jakarta Timur selama tahun 2024, keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis mencapai 65 persen atau sebanyak 2.285 warga sudah sembuh.

    Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Timur, Herwin Meifendy menuturkan pasien positif tuberkulosis harus menjalani pengobatan selama enam bulan hingga dapat dinyatakan sembuh.

    “Secara teknis yang utama kita mencari terduga TB. Kita pemeriksaan di puskesmas atau klinik, kemudian kita kirim ke laboratorium. Jika positif TB, kita batin sampai enam bulan,” tutur Herwin.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Wali kota Semarang Agustina Paparkan Pola Pembangunan Tematik Lima Tahunan

    Wali kota Semarang Agustina Paparkan Pola Pembangunan Tematik Lima Tahunan

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang 2025-2030 di MG Setos Hotel Semarang, Senin (5/5).

    Dalam kesempatan itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan bahwa pihaknya akan menerapkan pola pembangunan tematik lima tahunan dan menekankan pentingnya merumuskan arah pembangunan yang visioner namun realistis, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

    “Yang namanya misi dan visi adalah sebuah cita-cita yang kita gantungkan setinggi langit.

    Yang penting kita menyadari bahwa kita memiliki potensi yang sangat baik,” tegas Agustina.

    Ia menyebut Kota Semarang memiliki kekuatan sumber daya manusia, alam, dan keuangan daerah dengan plafon APBD tertinggi di Jawa Tengah, yakni hampir Rp6 triliun.

    “Jadi ada konsentrasi setiap tahunnya, kita ada tema yang mayoritas konsentrasi kegiatan kita di tahun 2025 itu apa, 2026 apa, itu ada temanya,” terang wali kota.

    Ia menambahkan bahwa strategi ini sekaligus mengubah pendekatan penganggaran yang sebelumnya cenderung merata ke semua sektor dalam satu waktu.

    Ke depan, pembangunan akan dilakukan secara fokus dan bertahap sesuai dengan kebutuhan prioritas kota.

    “Jadi kita agak merubah sedikit pola penganggarannya yang biasanya itu semuanya merata supaya semuanya bisa dijalankan.

    Tapi kalau dalam proses 5 tahun ini kita merubah, kita fokus. Semua infrastruktur layanan dasar kita selesaikan dululah,” imbuhnya.

    Dalam forum yang dihadiri 371 peserta dari berbagai unsur mulai dari OPD Pemkot, instansi vertikal, BUMD, akademisi, hingga tokoh masyarakat, walikota menjelaskan bahwa pembangunan lima tahun ke depan akan dilakukan lebih fokus tematik per tahun.

    “Ini merupakan kebesaran hati dari para pengurus yayasan dan para kepala sekolah yang berjuang dari ijazah itu diserahkan secara gratis,” ungkapnya.

    Tahun 2025 juga akan ditandai dengan pembangunan rumah inspirasi di beberapa kecamatan, peluncuran kartu BRT gratis untuk pelajar-mahasiswa ber-KTP Semarang, penambahan kuota JKN, hingga roadmap terintegrasi untuk penanganan banjir.

    Selanjutnya, tahun 2026 akan diarahkan pada penguatan pengelolaan lingkungan hidup.

    “Kami akan fokus memperbaiki kontainer dan truk sampah. 

    Sebagian besar pembiayaan akan kami masukkan dalam forum CSR,” tambah Agustina.

    Ia pun menyampaikan rencana membentuk kembali forum CSR yang dipimpin oleh kalangan pengusaha agar lebih efektif mendukung pembangunan kota.

    Sementara di tahun 2027, pihaknya akan berfokus pada pengembangan pariwisata dan ekonomi kerakyatan berbasis produk unggulan daerah.

    Berlanjut di tahun 2028, prioritas pembangunan adalah terkait dengan peningkatan infrastruktur strategis kota.

    Sedangkan tahun 2029 fokus pembangunan pada peningkatan daya saing dalam mendukung perekonomian kota. 

    Hingga nantinya pada tahun 2030 dapat terwujud Kota Semarang sebagai pusat ekonomi yang maju, berkeadilan sosial, lestari dan inklusif. 

    Agustina juga mengajak seluruh warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan demi mewujudkan visi Semarang.

    “Kalau cita-cita kita di dalam misi dan visi itu tidak kita laksanakan dengan maksimal, maka sia-sia saya dan Pak Iswar memimpin Kota Semarang,” tegasnya.

    Sementara itu banyak pihak merespon positif proses Musrenbang dalam penyusunan RPJMD.

    Salah satunya diungkapkan Fitri Maryunani selaku Wakil Ketua HIMIKS (Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang) sekaligus pendiri komunitas difabel Semar Cakep yang menyampaikan apresiasinya terhadap keterbukaan Pemkot Semarang dalam melibatkan komunitas difabel.

    “Teman-teman difabel merasa sangat dihargai. Kami diberikan ruang untuk menyuarakan kebutuhan dan harapan kami,” kata Fita, sapaan akrabnya.

    Pihaknya juga menyampaikan harapan agar Musrenbang dapat menjadi ruang untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif.

    “Harapan kami dari teman-teman difabel adalah agar pembangunan di Kota Semarang ke depan lebih inklusif, di mana kami bisa berpartisipasi aktif, kebutuhan kami diakomodir, dan hak-hak teman-teman difabel benar-benar dilindungi oleh pemerintah,” imbuhnya. 

    Musrenbang RPJMD 2025-2030 ini menjadi babak penting dalam menentukan arah pembangunan Kota Semarang lima tahun ke depan.

    Dengan semangat kolaborasi dan inklusivitas, Pemkot Semarang berupaya memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan.

  • Korupsi Rp2 M, Mantan Teller Bank BUMN Ditangkap Setelah 8 Tahun Buron, Sempat Sembunyi di Magelang

    Korupsi Rp2 M, Mantan Teller Bank BUMN Ditangkap Setelah 8 Tahun Buron, Sempat Sembunyi di Magelang

    TRIBUNJATENG.COM – Seorang mantan teller sebuah bank milik negara akhirnya berhasil ditangkap setelah menjadi buron selama delapan tahun.

    Namanya Endang Pristiwati (56).

    Endang merupakan terpidana kasus korupsi senilai Rp 2 miliar yang sempat menghilang sejak 2017.

    Penangkapannya dilakukan pada Minggu (4/5/2025) malam sekitar pukul 19.30 WIB di Perumahan Sakura Land, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung.

    BURONAN: Kolase poster buronan eks teller bank BUMN yang ditangkap Kejari Lampung Tengah, Senin (5/5/2025). (KOMPAS.COM/DOK. KEJARI LAMPUNG TENGAH)

    Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah, Alfa Dera, mengungkapkan bahwa selama masa pelariannya, Endang tidak hanya berpindah-pindah tempat tinggal, tetapi juga mengganti identitasnya.

    “Terpidana juga sempat mengganti namanya menjadi Widyastuti saat bersembunyi di Magelang, Jawa Tengah,” kata Alfa saat dihubungi pada Senin (5/5/2025) petang.

    Bagaimana Endang Menghindari Kejaran Hukum?

    Menurut Alfa, proses pelacakan terhadap Endang cukup sulit karena ia terus berpindah lokasi.

    Sejak penyidikan kasus ini kembali dibuka pada 2017, Endang sudah lebih dulu menghilang.

    Ia memanfaatkan perubahan identitas dan mobilitas tinggi untuk menghindari aparat penegak hukum.

    “Keberadaan terpidana sulit dilacak karena terus berpindah tempat tinggal,” ujar Alfa.

    Strategi yang dilakukan Endang, seperti berpindah kota dan mengganti nama, membuat aparat kesulitan melacaknya.

    Ia sempat tinggal di beberapa wilayah sebelum akhirnya ditemukan di Bandar Lampung.

    Apa Kasus Korupsi yang Menjerat Endang?

    Kasus yang menjerat Endang bermula pada tahun 2006, ketika ia masih bekerja sebagai teller di salah satu bank BUMN.

    Saat itu, Endang menyalahgunakan kewenangannya dan menilap dana nasabah, yang totalnya mencapai Rp 2 miliar.

    Aksi korupsi ini menyebabkan kerugian besar bagi negara dan nasabah.

    Penyidikan kasus tersebut sempat terhenti selama satu dekade, namun kembali dilanjutkan pada tahun 2017.

    Ketika proses hukum dilanjutkan, Endang sudah menghilang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjung Karang menjatuhkan vonis secara in absentia.

    Endang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta denda sebesar Rp 200 juta.

    Karena vonis tersebut dijatuhkan tanpa kehadirannya, aparat kejaksaan terus melakukan pencarian hingga akhirnya berhasil menangkapnya di tahun 2025.

    Setelah penangkapan, Endang kini telah diamankan oleh Kejari Lampung Tengah dan akan segera menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan.

    “Penangkapan terhadap terpidana atas nama Endang Pristiwati dilakukan di Bandar Lampung pada Minggu, 4 Mei 2025 malam,” tegas Alfa. (*)

     

  • Diminta Tindak Tegas Penambang Liar di Sukolilo, Polresta Pati Janji Segera Lakukan Penyelidikan

    Diminta Tindak Tegas Penambang Liar di Sukolilo, Polresta Pati Janji Segera Lakukan Penyelidikan

    TRIBUNJATENG.COM, PATI – Polresta Pati berjanji bakal menindaklanjuti keluhan masyarakat Sukolilo tentang aktivitas tambang ilegal di Pegunungan Kendeng yang membuat mereka resah.

    Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Pati, AKP Heri Dwi Utomo, yang mewakili Kapolresta Pati, mengatakan bahwa pihaknya telah mendengarkan dengan seksama setiap keluhan dan informasi yang disampaikan oleh warga Sukolilo.

    Termasuk kekhawatiran mereka mengenai dampak lingkungan, jalan berdebu, dan dugaan truk-truk tambang yang muatannya melebihi kapasitas tonase dan menjadi penyebab utama kerusakan jalan.

    AKP Heri Dwi Utomo menyampaikan komitmen Polresta Pati untuk menindaklanjuti laporan tersebut. 

    Dia menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan penyelidikan mendalam terkait aktivitas pertambangan yang dimaksud, termasuk dugaan pelanggaran terkait lingkungan dan transportasi. 

    “Kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana, termasuk pelanggaran terkait aktivitas pertambangan dan angkutan yang melebihi tonase, kami akan tindaklanjuti dan kami dalami,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima TribunJateng.com, Selasa (6/5/2025).

    Sebelumnya, warga yang tergabung dalam Jaringan Sukolilo Bangkit menggelar aksi unjuk rasa di Mapolresta Pati, Senin (5/5/2025).

    Mereka memprotes aktivitas penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan infrastruktur di Kecamatan Sukolilo, Pati.

    Warga menuntut tindakan tegas dari aparat kepolisian terkait dampak buruk aktivitas tambang galian C yang telah berlangsung lama di wilayah mereka.

    Mereka memaparkan berbagai dampak negatif yang memperburuk kualitas hidup di Sukolilo. 

    Bencana banjir yang kian sering melanda, risiko tanah longsor yang mengancam keselamatan warga, serta polusi udara yang mengganggu kesehatan menjadi beberapa poin utama yang mereka sampaikan.

    Selain masalah lingkungan, warga juga menyoroti kondisi jalan di wilayah mereka yang kerusakannya semakin parah. 

    Mereka menduga, kerusakan jalan ini diperparah oleh lalu lalang truk-truk pengangkut material tambang yang seringkali membawa muatan melebihi batas tonase yang ditentukan. 

    Akibatnya, jalan menjadi berdebu, berlubang, dan sulit dilalui, mengganggu aktivitas sehari-hari dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. (mzk)

  • Polisi Sebut Kompor Meledak Jadi Penyebab Kebakaran Ratusan Motor di Belakang Pabrik HWI Jepara

    Polisi Sebut Kompor Meledak Jadi Penyebab Kebakaran Ratusan Motor di Belakang Pabrik HWI Jepara

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Polisi menduga penyebab kebakaran yang memakan ratusan kendaraan di parkiran motor belakang pabrik PT Hwaseung Indonesia RT 02 RW 01 Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, yaitu kompor meledak.

    Kasatreskrim Polres Jepara, AKP M Faizal Wildan Umar Rela menyampaikan kebakaran bermulai dari kompor meledak di warung dekat parkiran motor.

    Setelah itu, kebakaran merambat hingga ke parkiran motor.

    “Pada hari Senin tgl 5  Mei 2025 pukul 15.00 WIB, telah terjadi kebakaran  Warung  Makan  yang selanjutnya merembet ke tempat parkir sepeda motor,” kata Kasatreskrim kepada Tribunjateng, Selasa (6/5/2025).

    Ia menjelaskan warung yang pertama terbakar milik Sri Malikah warga Desa Gemulung RT 03 RW 01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara.

    Tidak hanya milik Sri saja, ternyata ada 10 warung yang menjadi korban kebakaran tersebut.

    “Penyebab kebakaran, ledakan kompor,” ungkapnya.

    Sebagai informasi tambahan, Telah terjadi kebakaran di tempat parkiran motor di belakang pabrik PT Hwaseung Indonesia RT 02 RW 01 Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara.

    Peristiwa itu terjadi sekiranya pukul 15.08 WIB, Senin (5/5/2025).

    Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Kabid Damkar) Jepara, Surana membenarkan adanya informasi kebakaran tersebut.

    “Benar terjadi kebakaran di Parkiran sepeda motor dan warung makan di Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara,” kata Surana kepada Tribunjateng, Senin (5/5/2025).

    Dia menjelaskan akibat kejadian itu, ratusan kendaraan motor milik karyawan pabrik terbakar hingga hangus meninggal sisa rangka saja.

    “Motor yang terbakar 152 motor, selamat ada 15 motor,” ujarnya.

    Untuk penyebab kebakar kata dia, akibat kompor meledak di satu di antara warung yang dekat tempat parkiran motor.

    “Ada kompor meledak di warung makan hingga merambat ke parkiran motor,” ucapnya.

    Sementara untuk kerugian ditafsir sekiranya Rp 2,2 Miliar.

    “Luas area yang terbakar ada 20×50 m⊃2;, taksiran kerugian kurang lebih Rp. 2.200.000.000,” tuturnya.

    Saat memadamkan api, Damkar jepara mengirimkan tiga unit mobil Damkar.

    Damkar Jepara berhasil memadamkan api sekiranya pukul 17.15 WIB.

    Satu di antara pegawai Pabrik HWI, Tari menyampaikan parkiran tersebut dikelola secara mandiri oleh warga setempat.

    “Parkiran itu dikelola oleh warga, bukan milik pabrik karena dibagian luar,” ucapnya. (Ito)

     

  • Ini Dia Top 5 Lokasi Parkir Paling Menjengkelkan di Purwokerto, Menurutmu Dimana Lagi?

    Ini Dia Top 5 Lokasi Parkir Paling Menjengkelkan di Purwokerto, Menurutmu Dimana Lagi?

    TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO – Persoalan parkir di Purwokerto sepertinya sudah menjadi keluhan dimana-mana. 

    Bahkan sudah menjadi persoalan klasik dan membosankan dibicarakan. 

    Sempat muncul obrolan di Purwokerto itu setiap pindah tempat pasti ada parkirnya. 

    Tidak heran bila kota ini oleh netizen layak disebut sebagai kota 1.000 parkir. 

    Berdasarkan keluhan netizen tersebut, berikut ini Tribunbanyumas.com buat Top 5 lokasi parkir di Kabupaten Banyumas khususnya di Purwokerto yang menjengkelkan. 

    1. Parkir di alun-alun Purwokerto.

    Berada di jantung kota Purwokerto, alun-alun menjadi sarang utama bagi tukang parkir. 

    Disetiap sisi mulai dari sisi utara barat selatan sampai ke seberang jalan dekat Rita Supermall sumua kena parkir. 

    Terkait parkir di area alun-alun tersebut warga menganggap wajar dan dengan rela membayarkan parkir. 

    Akan tetapi aturannya parkir itu adalah Rp1.000 ketika warga membayar dengan harga Rp2000, tidak dapat kembalian. 

    “Kebanyakan seperti itu, dikasih Rp5.000 kembaliannya Rp3.000, kalau dikasih Rp2.000 malah udah bablas aja ga dikasih kembalian.

    Yang lebih menjengkelkan itu udahlah Rp2.000 tapi tidak dibantu, padahalkan kita tidak cuma parkir di satu tempat,” kata salah satu warga yang pernah parkir di Alun-alun, Leon Rizki (28) kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (6/5/2025).
     

    2. Parkir di Wisata Baturraden. 

    Menjadi lokasi yang dianggap sebagai tempat wisata dan tarif parkir yang cukup diluar nalar warga. 

    Lokasi parkir ini berada di depan Pondok Slamet dekat pula dengan area ruko-ruko jualan pedagang. 

    Parkir di area ini ternyata menggunakan sistem karcis dan ditagih dulu diawal. 

    Tarif yang dikenakan yaitu Rp3.000 yang kalau saat musim liburan bahkan bisa sampai Rp5.000. 

    “Sampai sana parkir langsung dikasih karcis nominalnya Rp3.000, kudu langsung bayar,” kata seorang warga Purwokerto, Dimas. 

     

    3. Parkir dekat ATM sebelah Aston Purwokerto. 

    Sarang parkir yang menjamur sekarang adalah depan ATM. 

    Bukan hanya toko-toko modern, sepertinya memang para tukang parkir ini menangkap peluang cuan dari warga yang baru saja ambil uang di ATM. 

    Sehingga tidak jarang depan ATM jadi lokasi strategis menarik parkir. 

    Salah satu warga mengungkapkan kejengkelannya. 

    “Depan ATM Aston tuh, ngeselinnya karena parkir cuma bntar, malah suruh bayar. 

    Aku menghindar kesitu dan mending cari tempat lain. Lah parkir bentar udah ditarik padahal cuma di ATM,” katanya. 

     

    4. Parkiran komplek Pasar Patikraja. 

    Beralih parkiran di luar area perkotaan Purwokerto, salah satu tempat yang menjadi keluhan adalah parkir di Patikraja. 

    “Di pasar patikraja ditarik Rp2.000 dan udah sekitar 2 tahun, Tapi ya mau gimana lagi. 

    Semua tempat di Patikraja rata-rata Rp2.000 terutama Pasar,” kata seorang warga Patikraja, Aprilia. 

     

    5. Parkir Alfamidi Super Pabuaran.

    Lokasi selanjutnya yang dianggap salah satu parkir menjengkelkan adalah di toko modern Alfamidi super Pabuaran. 

    Yang dengan halaman depan yang sangat luas memungkinkan baik mobil atau motor parkir dengan leluasa. 

    Akan tetapi tukang parkir dianggap tidak memberikan layanan sebagaimana mestinya. 

    “Tukang parkir kaya tukang palak, ketika mau balik ditagih Rp2000 kadang tidak dikasih kembalian sama sekali, yang lebih ngeselin itu udahlah minta, terus tidak ikut membantu.

    Pernah saya kesitu diminta uang parkir habis itu ditinggal begitu aja. 

    Jadi kesannya udah lah minta, acuh, kaya preman,” kata Saputra (30). 

    Bukan hanya lima lokasi saja yang Tribunbanyumas kumpulkan. 

    Akan tetapi masih ada banyak lokasi parkir lain yang dianggap menjengkelkan baik dari segi tarif dan pelayanan. 

    Contohnya saja di Andang Pangrenan yang sering diminta ditarif Rp2.000. 

    “Dulu aku sempet ribut tuh yang Andang
    Jelas-jelas ada papan, tulisannya tarif parkir Rp1000, tapi dia narik Rp2.000 kan kesel. 

    Sekarang aku udah ga punya energi buat ribut. Jadi ya udah lah mengalah,” tambah Aprilia. 

    Bahkan ada lagi di Pasar Minggon, Gor Satria juga ditarif Rp2.000. 

    Masih ada banyak lagi lokasi parkir yang menjengkelkan di Banyumas. 

    Dalam penjelasannya Ketua DPRD Kabuten Banyumas, Subagyo mengatakan akan ada penataan sistem parkir di Banyumas. 

    Mengingat persoalan parkir di Banyumas dianggap cukup membuat warga ataupun pendatang jengkel. 

    Menurut Subagyo tujuan penataan parkir adalah menata arus lalu lintas supaya teratur dan lancar sekaligus sebagai sumber masukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

    Namun pihaknya mengakui bahwa kondisi yang terjadi saat ini masih ada misspersepsi antara warga dan pemda. 

    “Malah ada anggapan bahwa parkir ini hak saya. 

    Nah parkir itu punya dua dimensi. Satu bisa menjadi pajak dan kedua adalah retribusi. 

    Bedanya kalau pajak dikenakan kepada swasta yang melakukan usaha parkir. 

    Nah kalau retribusi adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat yang berkonsekuensi ada pungutan dari masyarakat kepada pemerintah,” jelasnya. 

    Sehingga yang semestinya melakukan pungutan retribusi itu pemerintah bukan masyarakat. 

    “Tapi ini pada salah persepsi ‘ini daerah saya, harus saya yang ini’ mereka yang melakukan pengutan itu mestinya mewakili pemerintah tapi harus ada kerjasamanya,” tambahnya. 

    Pihaknya mengatakan bahwa sementara ini memang belum ada kerjasaman yang dilegalkan. 

    Parkir itu sebagai objek retribusi, pemerintah cara menariknya seperti apa dan setiap daerah beda-beda. 

    Misalkan ada yang sistemnya dilelang satu kabupaten. 

    Menurutnya sampai saat ini potensi yang ada dengan realisasinya masih sangat jauh. 

    Di Kabupeten Banyumas potensi pendapatan dari retribusi parkir bisa mencapai Rp23 miliar per tahun. 

    Akan tetapi realisasinya baru hanya Rp1.5 miliar. 

    “Jadi ditarget Rp2 miliar aja tidak sampai. 

    Oleh karena itu saya mencoba berpikir bagaimana pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat dan pemda dapat mendapat retribusi parkir,” ungkapnya. 

    Subagyo mengatakan caranya adalah setiap petugas parkir setor langsung kepada pemerintah daerah.

    Bisa menggunakan Qris atau bank yang dibuka pemkab.

    “Kita ada 1.545 juru parkir. 

    Sekarang kalau 1 juru parkir setor Rp10 ribu tiap hari, kemudian dikali 1.545 dikali 365 hari angkanya sudah sampai Rp5 miliar,” terangnya. 

    Ia mengungkapkan dulu pajak parkir bisa mencapai 25 persen dari pendapatan. 

    Sementara sekarang hanya menjadi 10 persen. 

    Hal ini dianggap sebagai insentif bagi para pengusaha di bidang parkir yang sangat besar terutama pada sektor parkir. 

    Ia mengatakan rencananya para pelaku parkir di Banyumas akan dikumpulkan

    Subagyo mengungkapkan apabila Pemkab ingin mendapatkan pendapat riil dengan realitanya adalah dengan kebijakan kenaikan tarif parkir. 

    Akan tetapi hal itu tidak dilakukan karena yang ingin dilakukan Pemkab adalah terkait tata kelola parkirnya.

    “Mereka setor Rp10 ribu saja sehari. Setahun sudah Rp5.6 miliar. Artinya tidak usah repotzrepot. Artinya titip uang jadi berkurang. 

    Ada pepatah, titip uang jadi berkurang titip omong jadi tambah panjang. Ini baru pemikiran. 

    Tapi banyak reaksi dari pelaku parkir. Jangan seolah-olah Banyumas itu jadi kota sejuta tukang parkir,” katanya. 

    Adapun tarif parkir motor adalah Rp1.000 mobil Rp2.000 dan itu sebenarnya sudah cukup.

    “Misal didatengi 10 tempat saja berarti sudah Rp10 ribu loh. Kesana parkir kesini parkir, seribu udah cukup lah yah,” katanya. 

    Sebagai bentuk keseriusan anggota dewan meminta kepada Dinas Perhubungan khususnya yang menangani perparkiran bahwa target untuk 2026 ia minta dari yang Rp1.5 jadi Rp5 miliar. (jti) 

  • Telan Anggaran Rp 23 M, Jalan Tayu-Puncel Bakal Rampung Dicor Akhir Juli 2025

    Telan Anggaran Rp 23 M, Jalan Tayu-Puncel Bakal Rampung Dicor Akhir Juli 2025

    TRIBUNJATENG.COM, PATI – Proyek perbaikan Jalan Tayu-Puncel di Kabupaten Pati telah dimulai sejak pertengahan April 2025 dan ditargetkan selesai pada akhir Juli 2025. 

    Jalan ini merupakan jalur alternatif penting yang menghubungkan Kabupaten Pati dengan Kabupaten Jepara.

    Pekerjaan perbaikan jalan dibagi menjadi tiga segmen dengan total anggaran sebesar Rp 23 miliar, dengan konstruksi rigid beton.

    Segmen pertama, Jalan Bulungan–Tayu Kulon sepanjang 1,5 km dengan lebar 4 meter, dialokasikan dana sebesar Rp 3,3 miliar. 

    Segmen kedua, Jalan Tayu–Dukuhseti sepanjang 3 km dan lebar 6 meter, mendapatkan anggaran Rp 14,4 miliar. 

    Segmen ketiga, Jalan Dukuhseti–batas Jepara (Puncel) sepanjang 1,5 km dan lebar 6 meter, dianggarkan Rp 6 miliar.

    Menurut Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Hasto Utomo, proyek ini dikerjakan oleh PT Adrian Marga Karya dengan masa pelaksanaan selama empat bulan. 

    “Beberapa ruas di bagian timur, seperti Jalan Bulungan–Tayu Kulon, telah selesai dicor beton, sementara ruas di bagian barat masih dalam proses pengerjaan,” kata dia, Selasa (6/5/2025). 

    Kondisi Jalan Tayu-Puncel yang rusak parah selama beberapa tahun terakhir telah memicu berbagai aksi protes dari warga, termasuk mengadang truk tambang dan menanam pohon pisang di tengah jalan. 

    Mereka juga melaporkan kerusakan ini ke Ombudsman RI Jawa Tengah, yang kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan tinjauan langsung ke lapangan. (mzk)