Category: Tribunnews.com Ekonomi

  • Emen Ngaku Salah Sebut, Bukan Dadang Kosasih yang Minta Jatah tapi Nandar Otak Pemotongan Kompensasi

    Emen Ngaku Salah Sebut, Bukan Dadang Kosasih yang Minta Jatah tapi Nandar Otak Pemotongan Kompensasi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sopir angkutan umum, Emen, meralat pelaku di balik kasus pemotongan uang kompensasi untuk lebaran 2025 bagi para sopir angkutan umum. 

    Sebelumnya, Emen menyebut bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor turut terlibat dalam kasus tersebut sehingga membuat pejabat dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, dihujat publik. 

    Namun, belakangan, ia meralatnya. 

    Emen mengatakan bahwa otak di balik kasus pemotongan itu ialah Ketua Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU), Nandar. 

    Hal itu diungkapkannya kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, lewat sambungan telepon. 

    “Emen kemarin salah nyebut pak. Yang motong (uang kompensasi) itu KKSU. Cuma waktu itu Emen melihat Dishub sama Organda ada di lokasi pemberian uang kompensasi,” ujar Emen kepada Dedi dikutip dari Youtube Channel Dedi Mulyadi yang tayang pada Senin (7/4/2025). 

    Saat penerimaan bantuan uang kompensasi senilai Rp 1 juta dan sembako senilai Rp 500 ribu itu, Emen melihat anggota Dishub Provinsi Jawa Barat dan Organda turut hadir di lokasi. 

    Ia berasumsi uang kompensasi yang dipotong senilai Rp 200 ribu masuk ke kantong anggota KKSU, Dishub dan Organda yang hadir saat penyerahan. 

    Padahal, uang itu hanya masuk ke kantong KKSU. 

    “Pak Nandar Ketua KKSU (yang minta), bukan Dishub. Dishub enggak ada yang minta. Cuma Emen melihat saat penyerahan (uang) saat itu ada Dishub dan Organda sehingga mengira mereka juga dapat,” lanjutnya. 

    Permintaan uang senilai Rp 200 ribu itu bermula ketika Emen didatangi oleh Nandar setelah menerima bantuan pada hari Jumat.

    Nandar meminta kepada Emen untuk mengumpulkan uang senilai Rp 200 ribu dari teman-temannya sesama sopir angkutan umum. 

    Pada hari yang sama, Emen pun akhirnya mengumpulkan sebanyak Rp 4 juta rupiah dari para anggotanya dan menyerahkan kepada Nandar.

    “Dikumpulkan uang senilai Rp 200 ribu per sopir. Jadi saya mengumpulkan Rp 4 juta ke KKSU,” katanya. 

    Setelah kasus ini diketahui publik dan viral, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Umum Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, lalu meminta agar KKSU mengembalikan lagi uang tersebut. 

    Dadang juga sempat menjadi sasaran hujatan netizen gara-gara Emen yang menyebut anggota dishub terlibat.

    Emen memastikan bahwa dishub dan organda tidak terlibat dalam kasus pemotongan itu. 

    Dadang sempat meradang

    Dadang Kosasih sempat meradang begitu mengetahui instansinya disebut-sebut di dalam kasus pemotongan uang kompensasi Lebaran 2025 untuk sopir angkutan umum di Kabupaten Bogor. 

    Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor langsung mencari batang hidung Emen, sopir angkot yang menyebut nama instansi itu. 

    Hal itu diceritakan oleh Dadang kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menanyakan terkait dugaan keterlibatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dalam pemotongan uang kompensasi. 

    “Saya sebagai penindak (di lapangan) agak sedikit emosional. Udah bekerja sesuai arahan Pak Gubernur, tahunya waktu itu Pak Gubernur diskusi dengan Pak Emen, tertuanglah (nama) Dinas Perhubungan, Kabupaten lagi,” ujar Dadang seperti dikutip dari Youtube Dedi Mulyadi yang tayang pada Minggu (6/4/2025). 

    Saat nama instansinya disebut-sebut, Dadang yang emosi langsung mencari Emen. 

    “Dari situ agak sedikit ini (emosi), mana namanya Emen?! Waktu itu. Tapi (Emen) kooperatif, saya kejar ini (bisa) bahaya. Saya jujur Pak Gubernur namanya pemotongan (uang) itu menghinakan diri Pak Gubernur, saya tidak akan melakukan hal yang tercela,” jelas Dadang. 

    “Saya sangat tidak merasa, makanya saya berontak di situ langsung. Tapi dia kooperatif, sangat kooperatif. Diajak ketemu sama saya,” tambahnya. 

    Sebut KKSU yang minta jatah

    Dadang Kosasih, menjelaskan ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dugaan pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot di Kabupaten Bogor. 

    Sebelumnya, sejumlah sopir angkot mengaku uang Rp 1 juta sebagai kompensasi untuk tidak beroperasi selama arus mudik yang diberikan Pemprov Jabar, dipotong oleh oknum Dishub Bogor sebesar Rp 200.000.

    Lewat video yang diunggah di akun Youtube Dedi Mulyadi, Dadang membantah anggota Dishub Bogor memotong uang kompensasi seperti isu yang beredar.

    Dadang menjelaskan, awalnya dia melakukan penindakan ke sejumlah sopir angkot yang masih beroperasi.  

    Salah satu sopir angkot kemudian mengatakan bahwa ada pemotongan uang kompensasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Sub Unit atau KKSU yang merupakan wadah bagi sopir dan pemilik angkot.

    “Saya tanya ke sopir, kenapa kamu beroperasi. (Dia jawab) ‘kan saya dipungut Rp 200.000. Untuk gantikan Rp 200.000 itu, saya makanya beroperasi’. Baru di situ saya baru punya data siapa yang mungut, ternyata KKSU,” ujar Dadang kepada Dedi Mulyadi.

    “Jadi KKSU (yang pungut)? tanya Dedi.

    “KKSU,” jawab Dadang.

    Dadang kemudian meminta bantuan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dishub Provinsi Jabar untuk memediasi KKSU dan sopir angkot.

    Pada malam hari, KKSU mendatangi Dadang dan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut.

    Namun, keesokan harinya, Dedi Mulyadi ternyata mengunggah video obrolannya dengan seorang sopir angkot bernama Emen yang mengaku uang kompensasinya dipotong oleh Dishub Bogor.

    “KKSU sudah oke malam datang ke saya, sopir belum ketemu. Waktu itu keduluan dengan Pak Gubernur. Saya kaget percakapan luar biasa (di video) dan ternyata membuahkan hasil data akurat karena Pak Emen (sampaikan) ada pemotongan,” ujar Dadang.

    Dedi kemudian menanyakan kenapa Emen si sopir angkot bisa menuding bahwa Dishub Bogor melakukan pemotongan.

    Dadang kemudian menjawab Emen diduga tidak mengetahui mana petugas Dishub Bogor dan mana Dishub Jabar yang memang bertugas membagikan kompensasi ke sopir angkot.

    “Karena pembagian itu, dia enggak tahu dishub provinsi dan kabupaten, kan pembagiannya provinsi,” ujar Dadang.

    Dedi lalu memastikan lagi apakah ada petugas Dishub Kabupaten Bogor yang melakukan pemotongan ke Dadang.

    “Ada oknum dishub kabupaten motong?” tanya Dedi.

    “Saya pastikan tidak ada, clear and clean karena kalau misalnya pas mediasi, pasti menyebutkan, ini tidak ada. Tapi saya nitip ke KKSU, tolong balikkan (uang) ke sopir,” ujar Dadang.

    Hanya keikhlasan sopir

    Sebelumnya kepada awak media, Dadang juga menjelaskan bahwa tidak ada pemotongan uang kompensasi sopir angkot, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

    Dadang menyebut bahwa tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut. Para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada KKSU.

    “Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000,” kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).

    “Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena mis komunikasi,” ujarnya.

    Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.

    Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya. (TribunJakarta.com/Kompas.com).

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Cara Klaim Saldo BPJS Ketenagakerjaan Secara Online, Bisa Lewat HP Tanpa Antre!

    Cara Klaim Saldo BPJS Ketenagakerjaan Secara Online, Bisa Lewat HP Tanpa Antre!

    Bagi Anda yang ingin mencairkan BPJS Ketenagakerjaan bisa melalui layanan online tanpa harus antre. Begini caranya.

    Tayang: Selasa, 8 April 2025 13:09 WIB

    sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/kartu-digital

    BPJS KETENAGAKERJAAN – Bagi Anda yang ingin mencairkan BPJS Ketenagakerjaan bisa melalui layanan online tanpa harus antre. Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan bisa diklaim secara penuh apabila peserta mengalami pemutusan hubungan kerja, resign kerja, hingga mencapai usia pensiun. 

    TRIBUNJAKARTA.COM – Bagi Anda yang ingin mencairkan BPJS Ketenagakerjaan bisa melalui layanan online tanpa harus antre.

    Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan bisa diklaim secara penuh apabila peserta mengalami pemutusan hubungan kerja, resign kerja, hingga mencapai usia pensiun.

    Pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan membawa sejumlah dokumen persyaratan.

    Namun untuk mencairkan saldo tersebut seringkali peserta harus antre saat mendatangi kantor cabang tersebut.

    Untuk menghindarinya, peserta bisa mengajukan klaim saldo BPJS Ketenagakerjaan melalui layanan online.

    Tak perlu repot-repot mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, pengajuan klaim saldo JHT bisa dilakukan dari rumah saja.

    Berikut daftar dokumen yang harus disiapkan untuk mengajukan klaim saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan secara online:

    Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
    Bukti identitas KTP
    Surat keterangan telah mengundurkan diri dari pekerjaan dari pemberi kerja bila peserta resign.
    Bukti surat pemutusan hubungan kerja (bila peserta mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
    NPWP bagi peserta dengan saldo lebih dari Rp 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian sebelumnya. 

    Dihimpun dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, berikut cara klaim saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan melalui layanan online:

    Buka situs Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan atau lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.
    Isi data diri secara lengkap. Pastikan peserta mengisi NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan dengan benar.
    Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF maksimal ukuran file 6 MB.
    Saat mendapat konfirmasi data pengajuan, klik simpan.
    Selanjutnya, peserta akan mendapat jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email yang dilampirkan.
    Peserta pengajuan klaim akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara via video call.
    Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah kamu lampirkan di formulir.

    Itulah cara mencairkan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan dengan mudah tanpa harus antre di kantor cabang.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://jakarta.tribunnews.com/ajax/latest?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    newlast = newlast + 1;
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.thumb) img = “”+vthumb+””;
    else img = ”;
    if(val.c_title) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    $.getJSON(“https://jakarta.tribunnews.com/ajax/latest?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }

    Berita Terkini

  • Imbas Tarif Impor Trump, Pemerintah Bakal Rombak Aturan TKDN Khusus Produk ICT Asal AS – Halaman all

    Imbas Tarif Impor Trump, Pemerintah Bakal Rombak Aturan TKDN Khusus Produk ICT Asal AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menjadwalkan pertemuan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) usai kebijakan tarif impor sebesar 32 persen diumumkan Presiden Donald Trump.

    Rencananya pertemuan negosiasi tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan bertolak ke Amerika bersama tim negosiator.

    Berbagai opsi disiapkan agar Indonesia mendapatkan tarif yang ideal untuk seluruh barang yang dikirimkan ke Negeri Paman Sam itu, tidak terkecuali kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN.

    Menko Airlangga, mempertimbangkan penyesuaian aturan TKDN untuk produk-produk Information and Communication Technology (ICT) asal AS, seperti produk dari General Electric (GE), Apple, Oracle dan Microsoft.

    “Ada pertimbangan terkait dengan sektor yang mereka ekspor ke Indonesia, antara lain ICT. Itu kita sedang kaji dan kita akan respons,” ungkap Airlangga dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Kementerian Perindustrian yang menjadi pelopor penerapan aturan TKDN sebagai upaya melindungi industri dalam negeri, menyatakan rencana tersebut masih merupakan kajian.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, menyampaikan akan ada penyesuaian khusus untuk produk yang datang dari Amerika.

    “Iya masih dalam kajian, jadi sebelum itu resmi disampaikan pada pihak AS tentu belum bisa diumumkan. Yang pasti akan ada penyesuaian. (Untuk besarannya) Nantilah ditunggu,” ucap Riza.

    Wamenperin menambahkan, nantinya kedua negara akan surat menyurat terlebih dahulu menyoal pembahasan negosiasi dari penetapan tarif impor baru dari AS, setelahnya Menko Perekonomian akan bertamu ke Amerika pada pekan depan.

    “Pak Menko akan berangkat untuk bahas soal itu (TKDN) dan itu memang yang disampaikan ke Indonesia dan kita sudah menyiapkan beberapa usulan apakah diterima pihak pemerintah AS atau tidak,” imbuhnya.

     

  • Hari Pertama Masuk Kerja, Pram-Rano Gelar Halalbihalal untuk ASN Pemprov DKI

    Hari Pertama Masuk Kerja, Pram-Rano Gelar Halalbihalal untuk ASN Pemprov DKI

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Di hari pertama kerja setelah libur lebaran, para pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengikuti halalbihalal bersama Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.

    Acara halalbihalal yang dilaksanakan di Pendopo Balai Kota Jakarta ini dimulai pukul 09.00 WIB.

    Antrean panjang terlihat mengular dari dalam pendopo hingga ke halaman Balai Kota Jakarta.

    Mereka terlihat antusias menunggu giliran bersalaman dengan Pramono-Rano.

    Para pegawai ini tampak mengenakan seragam dinas mereka masing-masing, ada yang mengenakan pakaian damkar, Satpol PP, hingga seragam PNS berwarna coklat.

    Suasana akrab pun terlihat, sambil mengantre mereka saling sapa dan berbincang satu sama lainnya.

    Beberapa diantaranya juga terlihat saling berjabat tangan sambil bersenda gurau.

    Di sisi lain, Pram-Rano tampak berdiri di ruang tengah Pendopo Balai Kota Jakarta menyambut setiap pegawai yang datang.

    “Minal aidzin walfaidzin,” ucap Pramono sambil menjabat tangan pegawainya satu per satu, Selasa (9/4/2025).

    Momen halalbihalal ini pun dijadikan Pram-Rano sebagai kesempatan untuk mengenal lebih dekat para anak buahnya.

    Apalagi, Pram-Rano baru beberapa bulan menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2025-2030.

    “Pagi hari ini, tanggal 8 April, saya dan bang Doel bersilaturahmi dan berhalalbihalal dengan seluruh karyawan, staf yang ada di Balai Kota dan juga di beberapa tempat-tempat di luar Balai Kota dalam suasana penuh keakraban, mon aidzin walfaidzin, mohon maaf lahir dan batin,” ucapnya.

    Sebagai informasi tambahan, hari ini merupakan hari pertama para ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kembali bekerja usai masa libur dan cuti bersama Lebaran 2025.

    Hanya saja, Pemprov DKI hari ini masih memberikan kesempatan kepada para ASN untuk melakukan work from anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • POCO Rilis Ponsel 5G Harga Rp 2 Jutaan, POCO M7 Pro Bawa Kamera OIS 50 MP dan Layar 120 Hz

    POCO Rilis Ponsel 5G Harga Rp 2 Jutaan, POCO M7 Pro Bawa Kamera OIS 50 MP dan Layar 120 Hz

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sub merek Hp Xiaomi POCO, merilis ponsel 5G terbaru di level harga Rp 2 jutaan yakni POCO M7 Pro.

    Ponsel ini resmi meluncur di pasar Indonesia pada Senin (7/4/2025) dengan harga Rp 2 jutaan.

    Harga tersebut menjadikan POCO M7 Pro sebagai salah satu ponsel 5G yang cukup terjangkau.

    Soal spesifikasi, ponsel ini dibekali dengan kamera OIS beresolusi 50 MP.

    Performa POCO M7 Pro ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7025 ultra yang ditunjang penyimpanan RAM dan ROM 8 GB + 256 GB.

    Ponsel ini hadir dalam dua varian warna yaitu green dan silver.

    Mengusung layar AMOLED berukuran 6,67 inch, POCO M7 Pro 5G dibekali rasio layar 120 Hz dan 394 PPI, yang menghasilkan warna-warna cerah dan visual yang tajam.

    POCO M7 Pro 5G dibekali IP64 yang membuatnya hanya tahan terhadap percikan air. Namun meski demikian, POCO membekali ponsel ini dengan fitur wet touch yang telah ditingkatkan sehingga layar akan tetap responsif meski tangan dalam kondisi basah.

    Diawal perilisannya, POCO menawarkan harga promo Rp 2.799.000 hingga tanggal 25 April 2025.

    Selanjutnya, harga resmi ponsel tersebut dijual Rp 2.999.000.

    Berikut spesifikasi lengkap Hp POCO M7 Pro 5G:

    Prosesor: Dimensity 7025-Ultra
    Penyimpanan & RAM: 8 GB+256 GB
    Tinggi: 162,4 mm
    Lebar: 75,7 mm
    Tebal: 7,99 mm
    Layar AMOLED 6,67 inch
    Resolusi: 2.400 x 1.080
    Rasio menyegarkan layar: Hingga 120 Hz
    Rasio pengambilan sampel sentuh: 240 Hz
    Kecerahan: kecerahan puncak 2.100 nit
    Kamera utama 50 MP with Optical Image Stabilization (OIS)
    Kamera depan 20 MP
    Baterai 5.110 mAh (standar), Pengisian daya turbo 45 W
    Sistem Operasi: Xiaomi HyperOS

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsAppChannel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Singgung Soal Tabungan, Istri di Duren Sawit Malah Diamuk dan Dipukuli Suami

    Singgung Soal Tabungan, Istri di Duren Sawit Malah Diamuk dan Dipukuli Suami

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Istri berinisial SNH (34) menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya.

    Peristiwa itu terjadi di Jalan Pendidikan X, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (6/4/2025) sekitar pukul 14.30 WIB.

    “Korban sudah melapor ke Polres Metro Jakarta Timur,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Selasa (8/4/2025).

    Ade Ary menjelaskan, kejadian bermula saat korban ingin mandi di rumahnya. Korban merasa ada yang aneh ketika melihat kamar mandi dalam kondisi rapi.

    Tak berselang lama, korban coba bertanya soal tabungan kepada pelaku. Pertanyaan itu lantas membuat pelaku emosi.

    “Kemudian pelaku malah emosi dan terlibat cekcok dengan korban,” ungkap Kabid Humas.

    Ade Ary mengungkapkan, pelaku memukul wajah istrinya hingga korban menderita luka lebam dan sakit di bagian kepala.

    “Saat ini Polres Metro Jakarta Timur masih melakukan penyelidikan,” ujar Ade Ary.
     
     
    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
     
     
     

  • Suryani, Kartini Modern yang Sukses Kembangkan Usaha Mikro dengan KUR BRI – Halaman all

    Suryani, Kartini Modern yang Sukses Kembangkan Usaha Mikro dengan KUR BRI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Upaya Kartini di masa lalu dalam memperjuangkan emansipasi wanita rasanya tidak pupus ditelan zaman. Buktinya, hingga saat ini banyak perempuan-perempuan yang tak mau berdiam diri. Demi mengangkat perekonomian keluarga, tak sedikit perempuan yang berani membuka usaha.

    Semangat Kartini modern inilah yang ditunjukkan oleh Suryani, pedagang eceran asal Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, yang kini berhasil menopang perekonomian keluarga hingga mampu menyekolahkan anaknya berkat usaha toko kelontong yang ia jalankan.

    “Awalnya saya mengamati jalan raya yang begitu ramai. Ada banyak kendaraan yang lalu-lalang. Saya berpikir amat sayang jika keramaian tersebut dilewatkan begitu saja. Insting berdagang saya pun kemudian muncul. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk membuka toko kelontong di pinggir jalan mulai 2009,” ungkap Suryani.

    Walau didasari dengan coba-coba, tetapi Suryani terbilang niat menjadi pedagang eceran. Sembako menjadi produk jualan utamanya. Dengan lokasi toko yang dekat jalan raya, Suryani tak kesulitan menggaet pelanggan yang ingin belanja kebutuhan pokok, seperti beras, minyak, telur, dan semacamnya. 

    Lokasi yang strategis dan mudah diakses juga tak disia-siakan Suryani untuk berjualan bensin eceran. Benar saja toko kelontongnya nyaris menjadi jujugan para pengendara motor yang kebetulan lewat atau bahkan sampai langganan untuk membeli bensin.

    Usaha Suryani pun kian berkembang setelah ia mendapatkan beberapa bantuan modal. Salah satunya adalah PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), yaitu program permodalan berbasis kelompok dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang merupakan bagian dari Holding Ultra Mikro BRI (bersama Pegadaian dan BRI sebagai induknya). 

    Adapun pinjaman PNM Mekaar sendiri ditujukan untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, program ini memberikan pembiayaan modal tanpa agunan.

    “Pada tahun 2023 saya mendapatkan bantuan modal senilai Rp3 juta dari PNM Mekaar. Modal itu saya manfaatkan untuk menambah stok produk jualan di toko,” ungkapnya. Suryani juga mengaku jika ia mendapatkan modal tersebut melalui proses yang mudah dan tidak sulit sama sekali.

    Usaha yang dijalankan Suryani pun terus berkembang sehingga ia berkeinginan untuk menambah modal usaha hingga akhirnya ia memanfaatkan fasilitas pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI.

    “Tak lama setelah itu, saya juga mendapatkan tambahan modal usaha senilai Rp50 juta dari KUR BRI pada akhir tahun 2024. Prosesnya juga mudah, sehingga modal bisa saya terima dengan cepat untuk meningkatkan skala usaha. Enaknya lagi, dari pihak BRI juga aktif mendampingi. Jadi, saya diberi tahu bagaimana caranya memutar modal untuk usaha yang menguntungkan, kapan waktu terbaik bayar angsuran agar tidak sampai telat, dan informasi bermanfaat lainnya,” imbuh Suryani.

    Berkat kejeliannya melihat peluang usaha dan kegigihannya dalam berjualan, kini toko kelontong Suryani mampu menghasilkan setidaknya Rp500 ribu per hari. Walau tujuan awalnya sebagai usaha sampingan, tetapi jerih payah Suryani membuahkan hasil. 

    Berkat usaha toko kelontong ini, Suryani makin naik kelas. Ia pun bisa menopang perekonomian keluarga, termasuk menyekolahkan anak-anaknya.

    Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, mengungkapkan kisah Suryani ini adalah contoh nyata dari pelaku usaha yang memanfaatkan pendanaan usaha, mulai dari usaha mikro dan terus berkembang hingga naik kelas. 

    “BRI terus mendukung pelaku usaha ultra mikro melalui pendampingan dan pemberdayaan usaha dimana pemberdayaan itu tidak hanya dengan penyaluran pinjaman saja, namun dilakukan pendampingan usaha dan diajarkan untuk bisa menabung,” ujar Hendy.

  • Mayat Wanita Tanpa Identitas Ditemukan di Tumpukan Sampah di Kali Cengkareng

    Mayat Wanita Tanpa Identitas Ditemukan di Tumpukan Sampah di Kali Cengkareng

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Mayat wanita tanpa identitas ditemukan di Kali Cengkareng, Jalan Elang Laut, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.

    Jasad korban pertama kali ditemukan oleh saksi berinisial RH (56) pada Minggu (6/4/2025) sekitar pukul 14.20 WIB.

    “Korban Mrs X,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Selasa (8/4/2025).

    Ade Ary mengungkapkan, penemuan jasad korban bermula saat saksi sedang membersihkan sampah di Kali Cengkareng.

    Ketika itu RH melihat ada sesosok mayat wanita yang mengambang di atas tumpukan sampah.

    Mayat wanita tanpa identitas itu ditemukan di atas tumpukan sampah di Kali Cengkareng.

    “Pada saat ditemukan, korban menggunakan pakaian kaos coklat dan celana pendek bergambar Doraemon,” ungkap Ade Ary.

    Setelahnya, RH melaporkan penemuan mayat wanita tersebut ke polisi. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat, untuk dilakukan visum.

    “Kasus ini ditangani Polsek Penjaringan,” ujar Kabid Humas.
     
     Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
     
     
     
     

  • Mitigasi Kebijakan Tarif Impor Trump, HKI Minta Pemerintah Dengarkan Kebutuhan Pelaku Industri – Halaman all

    Mitigasi Kebijakan Tarif Impor Trump, HKI Minta Pemerintah Dengarkan Kebutuhan Pelaku Industri – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menyatakan, dalam upaya memitigasi dampak negatif kebijakan tarif impor baru yang diterapkan oleh Amerika Serikat, Pemerintah Indonesia perlu duduk bareng dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk para pelaku industri serta anggota HKI yang terdiri dari pengembang dan pengelola kawasan industri. 

    Dari para pelaku usaha ini, akan memberikan masukan kepada pemerintah agar bisa merumuskan kebijakan yang tepat dan dapat menguntungkan semua pihak.

    “Kami dari HKI akan mendukung dan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden, termasuk juga dari kementerian-kementerian terkait . Jadi, kami berharap Pemerintah Indonesia harus lebih jeli dalam memutuskannya, jangan terlalu buru-buru atau gegabah. Ini kan ibaratnya perang, kalau dengan emosi, tidak akan menguntungkan kita,” ujarnya di Jakarta, Minggu (7/4/2025).

    Sanny menyampaikan, pentingnya pemerintah menerima saran dari sisi pelaku usaha, termasuk juga yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), karena dari mereka akan memetakan kebutuhan dari masing-masing sektor industri. 

    “Karena setiap sektor memiliki kekhasan, jadi harus dilihat satu-satu masalahnya dan kebutuhannya, tidak bisa satu kebijakan disamaratakan untuk semua sektor,” tuturnya.

    HKI juga berharap agar komitmen insentif dan kebijakan industri yang saat ini sudah digulirkan oleh pemerintah agar dapat terus dipertahankan dan bahkan lebuh dikembangkan agar iklim investasi semakin tumbuh. 

    “Yang diharapkan oleh para pelaku industri dan juga anggota HKI, salah satunya adalah kepastian hukum, sehingga para investor ini dapat memiliki kepercayaan yang tinggi dalam menjalankan usahanya di Indonesia,” imbuhnya.

    HKI turut mendukung pengoptimalan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dapat tetap dipertahankan karena apabila dilakukan pelonggaran TKDN akan dimanfaatkan oleh produk impor negara lain. 

    “Kita juga harus melihat dampaknya sejauh mana, produk yang kita ekspor ke Amerika, dan juga sebaliknya produk Amerika yang masuk ke Indonesia. Kita tidak bisa memberikan privilege pelonggaran TKDN kepada satu negara saja, tetapi kepada semua negara,” jelas Sanny.

    Lebih lanjut, pemerintah perlu hati-hati terkait relaksasi kebijakan TKDN, karena hal ini memiliki dampak berkurangnya minat investasi pada sektor industri tersebut. “Apabila ini terjadi, tentunya secara tidak langsung akan menyebabkan rendahnya tingkat okupansi kawasan industri kita,” ungkap Sanny.

    Sebab, kawasan industri turut berperan penting dalam memacu perekonomian nasional. Apalagi, saat ini kawasan industri sudah tersebar di 24 provinsi Indonesia dengan jumlah 120 kawasan industri. 

    “Kami mewadahi pengembang dan pengelola kawasan industri, yang ikut mendukung upaya pemerintah untuk menarik investasi di Indonesia. Apalagi sudah ada peraturan, industri harus beroperasi di kawasan industri, kecuali untuk industri kecil dan menengah (IKM),” terangnya.

    Melalui industri beroperasi di kawasan industri, diyakini akan memacu produktivitas dan daya saingnya, karena di kawasan industri telah dilengkapi sarana dan prasarana yang terintegrasi. 

    “Jadi, di kawasan industri itu sudah dilengkapi dengan infrastruktur dan berbagai fasilitas penunjang sehingga industri bisa lebih efisien dan dapat meningkatkan daya saing,” tandasnya.

    Sanny mencontohkan, di kawasan industri sudah jelas tata ruang wilayahnya dan dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah (Ipal) yang terpusat. 

    “Jadi, dengan tata ruang yang jelas, pabrik tidak akan mudah dipindah, dan buangan air limbah dari pabrik akan diolah dahulu di Ipal sehingga aman untuk lingkungan sekitar,” jelasnya.

    Bahkan, sejumlah kawasan industri sudah berstatus sebagai objek vital nasional untuk menghindari gangguan keamanan. “Sebab, keamanan ini sangat penting untuk mendukung aktivitas industri. Jika ada pihak-pihak yang mau mengganggu, kita sebagai pengelola akan koordinasi dengan kepolisian,” pungkas Sanny.

  • Kondisi Terkini Satpam RS Mitra Bekasi Koma 4 Hari usai ‘Di-Smackdown’ Keluarga Pasien

    Kondisi Terkini Satpam RS Mitra Bekasi Koma 4 Hari usai ‘Di-Smackdown’ Keluarga Pasien

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

    TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN – Nasib tragis dialami satpam Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga Bekasi bernama Sutiono (39), jadi korban penganiayaan lalu dihina miskin gara-gara tegur keluarga pasien parkir sembarangan. 

    Peristiwa terjadi di akses masuk dekat IGD RS Mitra Keluarga Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan pada Sabtu (29/3/2025) lalu. 

    Pelaku merupakan anak muda kelahiran 2000, dia hendak menjenguk kakeknya yang sedang dirawat di rumah sakit tempat Sutiono bekerja. 

    Saat datang ke rumah sakit, pelaku mengendarai sedan Toyota Vios warna putih yang memakai knalpot bising. 

    Dianiaya dengan Cara ‘Di-Samcdown 

    Dijumpai di RS Mitra Keluarga Bekasi, istri korban, Ratrichsani (30) mengatakan, suaminya dianiaya dengan cara ‘di-Samcdown’ oleh pelaku. 

    “Informasi kronologisnya sih katanya pelaku ini, nyalain knalpot brong, di klakson-klakson, berisik di ruangan IGD. Terus beliau juga sempet parkir areanya enggak sesuai dengan SOP rumah sakit,” kata Ratrichsani, Senin (7/4/2025). 

    Karena tidak sesuai SOP, Sutiono kemudian berusaha menegur pelaku agar parkir di area yang sudah disediakan. 

    Namun respons pelaku justru memperkeruh keadaan, dia merasa tak terima ditegur satpam hingga terjadi keributan. 

    Korban dianiaya dengan cara didorong-dorong, sampai puncaknya dibanting oleh pelaku yang merupakan keluarga pasien RS Mitra Keluarga Bekasi. 

    “Pertama sih dia didorong-dorong kata saksi-saksi yang ada, dia (korban) dibanting dan di-smackdown (dipiting) gitu loh tangannya. Jadi pas dia udah kejang, dia masih dipiting, masih di-smackdown gitu,” ucap Ratrichsani. 

    Dihina Miskin 

    Tak hanya menganiaya korban, berdasarkan penuturan Ratrichsani yang mendengar cerita dari saksi kejadian, pelaku juga sempat melontarkan kata-kata merendahkan. 

    “Dia (keluarga pelaku) sempet ngucapin ke seorang sekuriti, salah satu temannya, rekannya (korban), katanya ‘kamu tuh orang miskin, jangan banyak tingkah’, katanya gitu. Jadi di situ saya inisiatif buat viralin itu,” kata Ratrichsani. 

    Keluarga pelaku juga bersikap arogan, hal ini terlihat saat mediasi yang berlangsung tak lama setelah kejadian pada Sabtu (29/3/2025) lalu. 

    Mereka mengaku bisa menggerakkan ormas FBR se-Kota Bekasi, bahkan sesumbar memiliki kenalan Polisi di Polda. 

    “Iya kata bapaknya pelaku dia ini mau bawa FBR satu Bekasi, terus dia mau bawa Polda, pas itu (mediasi) saya takut,” ucapnya 

    Koma 4 Hari 

    Satpam RS Mitra Keluarga Bekasi bernama Sutiono (39), sempat koma di ICU selama empat hari usai menjadi korban penganiayaan yang dilakukan keluarga pasien. 

    Hal ini diungkapkan istri korban, Ratrichsani (30), suaminya diduga mengalami benturan keras saat dianiaya keluarga pasien. 

    “Iya, sempet koma di ICU selama empat hari. Karena benturan juga sih. Benturan yang sangat kencang mungkin ya, jadi dia agak lupa waktu pertama kali itu,” kata Ratrichsani, saat dijumpai di RS Mitra Keluarga Bekasi, Senin (7/4/2025). 

    Korban sampai saat ini masih dirawat di RS Mitra Keluarga Bekasi, kondisinya sudah mulai membaik meski belum sepenuhnya stabil. 

    “Alhamdulillah sih, sekarang udah mulai memang baik ya. Cuma kan kemarin sudah sempet pulang, ngedrop lagi, dibawa lagi ke sini jadinya,” ucapnya. 

    Sutiono juga sudah menjalani tindakan medis, mulai dari CT Scan untuk mengetahui kondisi organ dalam tubuhnya dan MRI. 

    “CT Scan-nya bagus, semua hasilnya bagus, dan tadi baru menjalani proses tindakan MRI. Tapi belum keluar hasilnya nih gimana nanti ya, komunikasi udah lancar, alhamdulillah udah mulai membaik,” paparnya. 

    Kasus yang menimpa suaminya telah masuk ke ranah hukum, dia dibantu tim kuasa hukum telah membuat laporan Polisi di Polres Metro Bekasi Kota. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya