Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Ekonomi

  • Pemutihan Pajak Dedi Mulyadi Hebohkan Samsat Se-Jabar, Jakarta Anteng: Penerimaan 2024 Lebihi Target

    Pemutihan Pajak Dedi Mulyadi Hebohkan Samsat Se-Jabar, Jakarta Anteng: Penerimaan 2024 Lebihi Target

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gebrakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi terkait pemutihan pajak membuat heboh.

    Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di seluruh kabupaten dan kota se-Jabar dipenuhi masyarakat.

    Antrean membludak hendak memanfaatkan program sang gubernur.

    Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang menunggak berapa tahunpun akan diputihkan dan hanya membayar tarif berjalan. Program tersebut berlaku hingga 30 Juni 2025 mendatang.

    Realisasi

    Mengutip Kompas.id, data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar menyebutkan, realisasi pembayaran PKB hingga akhir 2024 baru sebanyak 10.927.395 orang atau 64,16 persen.

    Padahal, total potensi penerimaan PKB di Jabar mencapai 17.035.955 orang. Dari lebih kurang 6 juta penunggak pajak, melalui program ini, ditargetkan ada 3 juta orang melakukan kewajibannya.

    ”Hari ini, antusias warga Jabar luar biasa. Warga berbondong-bondong datang mengurus pajaknya,” kata Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik di Bandung, Kamis (20/3/2025).

    Dedi mengatakan, biasanya pada pukul 08.00-09.30 WIB, jumlah penerimaan tercatat Rp 2 miliar atau setara sekitar 5.000 kendaraan. Kini, setelah pemutihan, dalam durasi yang sama, penerimaannya Rp 4,4 miliar.

    ”Kami sudah antisipasi lonjakan ini dengan menyiapkan aplikasi layanan Samsat Sakti Jawara Lancar. Semua personel siap memberikan pelayanan maksimal, sarana dan prasarana juga memadai,” kata Dedi.

    Antrean Samsat Cibadak Sukabumi

    Antrean untuk membayar perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pembayaran pajak tahun 2025 di Samsat Cibadak, Sukabumi membludak, Rabu (9/4/2025).

    Pemandangan tersebut tidak seperti hari-hari sebelumnya.

    Kepala Samsat Cibadak, Agus Sutrisna, mengatakan, kondisi ini terjadi sejak adanya program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang menghapuskan tunggakan pajak kendaraan bermotor hingga 2024 sebagai “Hadiah Lebaran” di tahun 2025 ini.

    Agus menyebutkan, sehari bisa mencapai 2 ribuan wajib pajak antre di Samsat Cibadak untuk membayar pajak kendaraan bermotor, kondisi ini naik 3 kali lipat dibandingkan sebelum ada program dari KDM, biasanya hanya sekitar 500-an wajib pajak yang datang ke Samsat Cibadak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

    “Animo masyarakat khususnya di Kabupaten Sukabumi sangat luar biasa, yang biasanya rata-rata perhari orang membayar pajak itu di 500 an wajib pajak atau kendaraan bermotor. Dengan program pemutihan pajak ini bisa mencapai 2 ribu lebih wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotornya,” ujar Agus kepada TribunJabar.

    Agus pun terus mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi agar memanfaatkan program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini dengan baik terlebih program pemutihan ini berlaku sampai 30 Juni 2025.

    “Kami juga terus mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi, mari manfaatkan program pemutihan ini, waktunya masih panjang sampai tanggal 30 Juni 2025, jadi masih sangat panjang waktunya. Silahkan dimanfaatkan untuk membayar pajak tahunan maupun ganti STNK atau pelat nomor, balik nama maupun mutasi ke daerah lain di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat,” ucap Agus.

    Bagaimana dengan Jakarta?

    Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan tak akan mengikuti langkah Dedi Mulyadi, yang membuat aturan soal pemutihan pajak kendaraan.

    Pasalnya di Jakarta, satu orang warga bisa memiliki lebih dari satu kendaraan.

    Kondisi ini disebut Pramono berbeda dibandingkan daerah lain, tak terkecuali dengan Jawa Barat.

    “Setelah saya pelajari, Jakarta ini mungkin berbeda dengan daerah lain. Saya tidak mengkritik daerah lain, sama sekali enggak. Tapi ketika kami dalami, maka rata-rata mobil kedua dan ketiga yang tidak bayar pajak di Jakarta,” ucapnya saat ditemui di Rusun Tambora, Jakarta Barat, Rabu (26/3/2025).

    Melihat fenomena ini, Pram mengaku lebih memilih mengejar penunggak pajak ketimbang memberi keringanan lewat program pemutihan.

    Pasalnya, orang-orang tersebut dianggap mampu lantaran memiliki banyak kendaraan.

    “Saya akan mengejar, mau punya mobil berapapun monggo saja, tetapi harus bayar pajak. Mungkin berbeda dengan daerah lain yang mobil pertama, tapi di Jakarta, baik mobil maupun motor (yang menunggak pajak) rata-rata bukan mobil dan motor pertama, tapi kedua dan ketiga,” ujarnya.

    “Dan untuk itu, karena dia dianggap sebagai orang mampu, maka akan kami kejar bayar pajak,” tambahnya menjelaskan.

    Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya membuat gebrakan dengan program pemutihan pajak kendaraan.

    Hingga 30 Juni 2025 mendatang, warga Jawa Barat hanya perlu membayar pajak sesuai tarif tahun berjalan tanpa dikenakan biaya tunggakan.

    “Saya sudah memaafkan kesalahan (tunggakan pajak), saya juga meminta maaf jika belum memberikan pelayanan terbaik,” ucapnya dalam video yang diunggah di akin Tiktok Kang Dedi Mulyadi.

    Politikus senior Gerindra ini pun meminta warganya memanfaatkan dengan baik program pemutihan pajak kendaraan ini.

    “Bagi yang tidak membayar pajak setelah dua bulan pasca-lebaran, maka kendaraan tanpa pajak jangan lewat jalan-jalan di Jawa Barat. Hayo, nanti mau lewat mana? Mau lewat udara?” ujarnya.

    Lampaui Target

    Selain jumlah kendaraan yang dimiliki wajib pajak, realisasi PKB di Jakarta juga melampaui target pada 2024.

    Mengutip laman resi Pemprov Jakarta, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta mencatat realisasi pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp44,46 triliun atau  mencapai 98,85 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 44,98 triliun.

    Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp43,52 triliun, dengan kenaikan sebesar Rp936 miliar atau 2,15 persen.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati mengatakan, pada 2023, realisasi pajak daerah tercatat Rp43,52 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan 2024.

    Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan tetap menjadi kontributor terbesar di kedua tahun tersebut, dengan tren peningkatan yang mencerminkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan,” ujarnya, Selasa (7/1/2025).

    Dari Rp 44,98 triliun realisasi pajak daerah Jakarta tahun 2024, PKB menyumbang Rp 9,65 triliun.

    Angka tersebut sudah melampaui target alias 104,68 persen dari target.

    Kontributor lainnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Rp9,96 triliun (99,62 persen dari target), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Rp6,64 triliun (106,21 persen dari target), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Rp6,1 triliun (76,25 persen dari target) dan Pajak Rokok: Rp883,98 miliar (98,22 persen dari target).
    Berita Terkait.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Reaksi Pengacara Kasus Vina Dituduh Serang KDM: Saya Dianggap Bilang Kinerja Dedi Mulyadi Pencitraan

    Reaksi Pengacara Kasus Vina Dituduh Serang KDM: Saya Dianggap Bilang Kinerja Dedi Mulyadi Pencitraan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengacara Kasus Vina Cirebon, Toni RM mengaku dituduh telah menyerang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Toni mendapati reaksi netizen setelah dirinya menjadi narasumber dari acara Catatan Demokrasi yang tayang di TV One.

    “Saya mengusik Kang Dedi Mulyadi (KDM) dan saya dianggap mengatakan bahwa kinerja Kang Dedi Mulyadi adalah pencitraan,” kata Toni RM dikutip dari akun youtube pribadinya, Jumat (11/4/2025).

    Padahal, Toni RM mengaku tidak pernah berbicara bahwa kinerja Politikus Gerindra itu adalah pencitraan. Meskipun, Toni mengakui dirinya dipancing oleh host acara tersebut.

    “Saya tidak menjawab iya saya hanya menjawab silakan ditanggapi yang saya katakan pada saat menjadi narasumber di acara catatan demokrasi tersebut,” katanya.

    Toni hanya memberikan pendapat bahwa kinerja pemimpin Jabar itu akan dikatakan sebagai pencitraan apabila gebrakan tersebut tidak didasari dengan peraturan yang ada.

    Ia lalu mencontohkan saat Dedi Mulyadi  memutuskan untuk membongkar obyek wisata Hibisc Fantasy di Puncak Bogor. 

    Toni menegaskan dirinya tidak pernah menyimpulkan tindakan Dedi Mulyadi itu pencitraan.

    “Karena dasarnya saya tetap berprinsip berpedoman pada kalau tindakannya itu tidak didasari dengan peraturan maka itu pencitraan tindakan Kang Dedi Mulyadi dengan membongkar objek wisata di Bogor itu saya tidak tahu apakah sesuai peraturan atau tidak,” imbuhnya.

    Saat acara tersebut, Toni mengaku bertanya kepada Politikus Gerindra Hendarsam Marantoko terkait peraturan yang mendasari pembongkaran obyek wisata tersebut.

    “Apakah sudah sesuai peraturan apa belum. Nah ketika kemudian dijawab oleh Kang Hendarsam, ya sudah berarti kan ada dasarnya berdasarkan peraturan dan saya kan tidak mengatakan itu pencitraan,” ungkapnya.

    “Karena saya tetap memegang teguh prinsip saya bahwa pencitraan itu apabila tindakannya dilakukan tidak sesuai aturan itu. Jadi tidak ada saya mengatakan bahwa tindakan Kang Dedi Mulyadi itu pencitraan toh saya tetap berpegang teguh kepada prinsip disiplin ilmu yang saya pahami itu,” sambung Toni RM.

    Tindakan Dedi Mulyadi lainnya yang menjadi sorotan yakni pelarangan study tour. 

    Toni juga menegaskan bahwa tidak pernah menuding kebijakan Dedi Mulyadi itu sebagai pencitraan. 

    Ia mengaku kembali bertanya mengenai peraturan tersebut kepada Hendarsam Marantoko apakah terdapat dasar hukumnya.

    Hendarsam, kata Toni, lalu menjelaskan bahwa dasarnya aturan surat edaran dengan nomor 64/PK.01/KESRA Tentang Study Tour Pada Satuan Pendidikan yang dikeluarkan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

    “Ya sudah berarti kan ada peraturannya berarti kan bukan pencitraan,” katanya.

    Namun, ia memberikan masukan untuk Pemprov Jawa Barat bahwa surat edaran itu bersifat imbauan sehingga ia menyarankan agar membuat peraturan yang lebih tegas yakni larangan study tour ke luar Jawa Barat.

    “Karena kalau peraturannya itu berisi larangan maka jelas kalau larangan itu dilanggar ya jelas sanksinya itu karena telah melanggar larangan,” imbuhnya.

    “Jadi tidak ada itu saya mengatakan Kang Dedi Mulyadi itu kinerjanya pencitraan itu tidak ada tonton aja coba,” sambung Toni RM.

    Toni pun kembali menegaskan dirinya tidak pernah menyimpulkan kinerja Dedi Mulyadi itu adalah pencitraan.

    Pengacara Pegi Setiawan itu sadar bahwa anggapan pencitraan itu masih jadi perdebatan tergantung sudut pandang seseorang. 

    Ia pun percaya Dedi Mulyadi merupakan sosok negarawan yang tidak anti kritik. 

    Toni yakin Dedi Mulyadi siap menerima masukan-masukan untuk kebaikan warga Jawa Barat.

    “Yang terhormat Kang Dedi Mulyadi pokoknya saya dukung kebijakan-kebijakan Kang Dedi Mulyadi sepanjang kebijakannya itu adalah untuk kebaikan dan bermanfaat buat masyarakat dan berdasarkan peraturan,” ujarnya.

    Ia juga mendukung Dedi Mulyadi untuk menindak ASN atau penyelenggara negara yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi.

    “Untuk fans-fans saya yang juga fans-fans Kang Dedi Mulyadi jika di acara catatan demokrasi pernyataan-pernyataan saya, pendapat-pendapat saya menyinggung perasaan teman-teman semua ya saya minta maaf. Tetapi saya tidak ada maksud untuk menjatuhkan Kang Dedi Mulyadi,” jelas Toni.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Menteri PU Ingatkan BUJT Tidak Urus SPM Jalan Tol Hanya Saat Ingin Menaikkan Tarif – Halaman all

    Menteri PU Ingatkan BUJT Tidak Urus SPM Jalan Tol Hanya Saat Ingin Menaikkan Tarif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengingatkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tidak mengurus Standar Pelayanan Minimal (SPM) hanya ketika hendak memohon kenaikan tarif jalan tol. Dody menjelaskan bahwa kenaikan tarif jalan tol secara reguler diajukan permohonannya oleh BUJT.

    SPM merupakan satu dari sekian syarat yang harus dipenuhi oleh BUJT ketika hendak menaikkan tarif jalan tol. Dody pun menekankan kepada para BUJT agar tidak mengurus SPM hanya ketika ingin mengajukan permohonan tarif jalan tol.

    “Kami harus memastikan bahwa para badan usaha jalan tol ini tidak hanya fokus mengurus SPM-nya hanya saat dia meminta kenaikan tarif,” kata Dody ketika ditemui di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).

    Ia pun memastikan bahwa dalam memproses permohonan kenaikan tarif, Kementerian PU kini lebih prudent atau hati-hati. “Prosesnya agak lebih prudent sekarang. Yang penting jalan tol ini harus berfungsi maksimal untuk masyarakat karena itu kan berbayar,” ujar Dody.

    Ia juga menyebut sekarang sudah ada tim dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Direktorat Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU yang meninjau langsung ke lapangan mengecek kondisi jalan tol.  “Secara berkala sekarang tim dari [Direktorat] Jalan Bebas Hambatan, tim dari BPJT turun, mengecek secara berkala,” ucap Dody.

    Sebelumnya, anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto sempat menyoroti bagaimana sebagian besar ruas jalan tol di Indonesia saat ini tidak memenuhi SPM. Sorotan itu dilontarkan saat menjelang bulan Ramadan dan Lebaran 2025.

    “Saya melihat langsung bagaimana banyak jalan tol yang berlubang. Bahkan saya mengetes langsung bahu jalan yang digunakan untuk kedaruratan dalam kondisi tidak bagus, dan ini gimana kalau sewaktu-waktu digunakan bisa lebih berbahaya,” kata Edi kepada wartawan Rabu, 26 Februari 2025 lalu.

    Edi berpandangan dengan tidak terpenuhinya SPM, pemerintah telah mengabaikan aturan yang seharusnya ditegakkan secara optimal.

    Dia menekankan bahwa pengelola jalan tol memiliki kewajiban hukum untuk memastikan jalan yang aman dan nyaman bagi pengguna.

    Edi mengacu pada beberapa regulasi yang menurutnya telah dilanggar, di antaranya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta beberapa peraturan turunannya seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015.

    Saat ini, kata dia, banyak ruas jalan tol yang memiliki kekurangan dalam berbagai aspek, seperti kerusakan jalan, kualitas pelayanan di gerbang tol, serta kurangnya fasilitas penunjang.

    Lebih lanjut, Edi mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan jalan tol.

    Menurutnya, diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar pengelola jalan tol benar-benar menjalankan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.

    “Salah satu langkah yang harus segera dilakukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dan pemeliharaan jalan tol oleh pemerintah,” ungkap Edi.

  • Ajang FHA 2025 di Singapura, Indonesia Catatkan Kontrak Ekspor 32,2 Juta Dolar AS – Halaman all

    Ajang FHA 2025 di Singapura, Indonesia Catatkan Kontrak Ekspor 32,2 Juta Dolar AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah ketidakpastian perdagangan dunia, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) meningkatkan mempromosikan produk-produk lokal.

    Melalui Pameran Food and Hotel Asia (FHA) tahun 2025 pada 8-11 April di Singapore Expo, Singapura, Paviliun Indonesia mencatat kontrak ekspor hingga 32,2 juta dolar AS.

    Tercatat, ada 35 perusahaan produsen dan eksportir skala UMKM yang ikut serta di Pameran PHA.

    Hasilnya, selama 4 hari, Paviliun Indonesia dikunjungi lebih dari 5.714 orang, dan membukukan 7 kontrak ekspor senilai 32,2 juta dolar AS atau sekitar Rp 542 miliar untuk produk kakao dan cokelat, madu, produk bumbu organik, maupun aneka produk makanan dan minuman (mamin) lainnya.

    Selain 7 kontrak tersebut, terdapat belasan potensi transaksi yang diperkirakan mencapai 11,5 juta dolar AS, atau sekitar Rp 194 miliar untuk produk mie instan, camilan organik, aneka rempah, dan produk mamin lainnya.

    Duta Besar Republik Indonesia di Singapura Suryo Pratomo mengatakan, keikutsertaan Indonesia pada Pameran PHA kali ini merupakan yang terbaik, yang mana capaian fantastis ini tak lepas dari kolaborasi sejumlah pihak.

    “Partisipasi Indonesia pada Pameran FHA tahun 2025 ini merupakan kolaborasi yang membanggakan antara Pemerintah, perbankan BUMN, Bank Indonesia hingga swasta. Menggarisbawahi pentingnya upaya kolaboratif dalam mempromosikan ekspor produk Indonesia,” ujar pria yang akrab disapa Tommy dalam keterangannya, Jumat (11/4/2025).

    Menurutnya, di tengah ketidakpastian perdagangan dunia, Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan harus terus memperkuat promosi bagi eksportir skala UMKM. 

    Mengingat, pendampingan bagi UMKM harus berjalan secara optimal, mulai dari pembinaan, pembiayaan, hingga promosi ke pasar global.

    Di kesempatan yang sama, Atase Perdagangan Republik Indonesia di Singapura Billy Anugrah menyebut, produk mamin masih mendominasi transaksi selama Pameran FHA 2025.

    Kata Billy, produk mamin merupakan salah satu tulang punggung utama industri Indonesia. Kontribusinya bukan kaleng-kaleng, selama 5 tahun terakhir produk mamin menjadi penyokong ekspor Indonesia.

    “Tren ekspor produk mamin Indonesia terus menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 10,55 persen secara tahunan (Year on Year/YoY) di tahun 2024, dan bahkan untuk pasar Singapura, tumbuh 62,3 persen YoY,” urainya.

    Billy memprediksi, tren positif ini masih bisa meningkat dengan mendorong promosi secara keberlanjutan. Tentunya, melalui penguatan kerja sama dengan perbankan, BUMN, dan sektor lainnya untuk membawa industri mamin Indonesia menembus pasar dunia.

  • Kinerja Underwriting Jasindo Naik 128,44 Persen, Ini Lini Bisnis Penopangnya – Halaman all

    Kinerja Underwriting Jasindo Naik 128,44 Persen, Ini Lini Bisnis Penopangnya – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional maupun global. Di tengah tekanan ketidakpastian pasar dan perlambatan sejumlah sektor industri, Asuransi Jasindo tetap berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang impresif hingga Februari 2025.

    Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema menjelaskan bahwa capaian positif ini merupakan hasil dari strategi bisnis yang adaptif, efisiensi operasional, serta manajemen risiko yang disiplin.

    “Kami bersyukur bahwa di tengah tekanan ekonomi global dan nasional yang masih cukup tinggi, Jasindo tetap mampu menjaga kinerja keuangan secara solid dan bahkan menunjukkan pertumbuhan signifikan di berbagai lini,” ujar Brellian dalam pernyataannya dikutip dari situs resmi Jasindo.co.id, Jumat(11/4/2025).

    Berdasarkan data per Februari 2025, Rasio Kecukupan Modal (Risk Based Capital/RBC) Asuransi Jasindo mengalami peningkatan menjadi 154,05 persen.

    Angka ini jauh di atas ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 120% yang menunjukkan posisi permodalan perusahaan tetap sehat dan kuat dalam mendukung pertumbuhan bisnis.

    Lebih lanjut, hasil underwriting naik 128,44?ri Rp 40,53 miliar pada Februari 2024 menjadi Rp92,60 miliar pada Februari 2025. Underwriting merupakan pendapatan premi neto setelah dipotong dengan beban komisi neto.

    Sementara itu, laba perusahaan melesat 549% menjadi Rp70,16 miliar dibandingkan dengan Rp10,81 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Berlanjut pada bulan berikutnya, pertumbuhan signifikan ini turut diperkuat oleh peningkatan kinerja pada sejumlah lini bisnis utama hingga Maret 2025 apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, antara lain:

    1. Cargo tumbuh sebesar 42,52%
    2. Engineering mencatat lonjakan sebesar 471,38%
    3. Energy (Onshore) naik 56,12%
    4. Liability tumbuh 308,79%
    5. Personal Accident mengalami peningkatan 186,02%

    Menurut Brellian, capaian tersebut mencerminkan efektivitas strategi pemasaran yang dilakukan secara selektif dan tepat sasaran, serta dukungan penuh dari manajemen dalam penguatan manajemen risiko dan peningkatan layanan nasabah dengan penyediaan jalur distribusi yang beragam.

    “Asuransi Jasindo berkomitmen untuk terus memperkuat ketahanan bisnis, memperluas jangkauan perlindungan, dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil,” tambah Brellian.

    Dengan fondasi keuangan yang solid dan kinerja lini bisnis yang menjanjikan, Asuransi Jasindo optimistis dapat melanjutkan tren positif ini hingga akhir tahun 2025, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan asuransi umum terbesar di Indonesia.

  • Strategi Bursa Efek Indonesia Hadapi Perang Dagang Global, Ini Rinciannya – Halaman all

    Strategi Bursa Efek Indonesia Hadapi Perang Dagang Global, Ini Rinciannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman memaparkan ada beberapa strategi yang akan dilakukan pihaknya guna menghadapi dampak perang dagang global terhadap pasar modal Indonesia.

    Pertama, strategi jangka pendek dengan melakukan komunikasi aktif kepada publik dan media. Sebab menurutnya, edukasi dan penyampaian narasi positif mampu menjaga persepsi publik di tengah kondisi pasar yang fluktuatif.

    “Kami berusaha untuk aktif dan dibantu teman-teman media dan juga teman-teman ekonom untuk mengkomunikasikan kondisi daripada korporasinya. Kalau kita lihat sebenarnya kalau kita membandingkan bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan yang memasukkan di laporan keuangan, ternyata mereka 2024 itu positif ya. Artinya mereka memungkinkan keuntungan,” kata Iman dalam acara seminar secara virtual di Jakarta, Jumat (11/4/2025).

    Iman menyebut antisipasi berikutnya yakni menyesuaikan aturan perdagangan pada 8 April 2025 lalu melalui batas trading halt serta penyesuaian batas auto rejection bawah (ARB). Ini menjadi upaya BEI dalam menjaga keseimbangan perlindungan pasar dan efisiensi serta likuiditas pasar.

    “Yang ketiga yang dilakukan oleh OJK adalah penyesuaian aturan buyback,” papar dia.

    Sedangkan strategi keempat adalah penguatan pengawasan pasar. Iman bilang bahwa BEI tetap melakukan pemantauan intensif terhadap transaksi yang tidak wajar serta melakukan koordinasi dengan OJK dan SRO. Hal ini dilakukan untuk memitigasi dalam merespons potensi kepanikan pasar.

    “Tidak hanya kami lakukan penyesuaian aturan yang kami lakukan juga, ada penguatan pengawasan karena kami ingin bahwa confidence market ini atau pengawasan pasar ini juga kami lakukan,” terangnya.

    Sementara strategi jangka panjang yakni melalui diversifikasi produk single stock future, ETF, ETF Gold maupun SW. Lalu, melakukan peningkatan kualitas serta efisiensi proses IPO.

    “Jadi selama ini kalau kami bicara bursa sebagian besar orang melihat bahwa oh ini trading saya rugi ketika indeksnya naik dan turun, tapi jangan lupa bahwa di pasar modal itu justru adalah tempat bagi fund raising atau bagi perusahaan-perusahaan untuk mencatatkan sahamnya lewat IPO atau right issue juga melakukan penerbitan obligasi,” tutur Iman.

    Adapun hal lain yakni dengan meningkatkan likuiditas dan modernisasi infrastruktur perdagangan. Kata Iman, salah satu isu di pasar modal adalah market yang belum dalam. Sehingga peningkatan ini perlu dilakukan.

    “Terkait dengan likuiditas, karena salah satu isu di pasar modal kita adalah bahwa market kami belum deep market, belum dalam dan market kami secara sizeable sekitar 800 miliar USD itu dari transaksinya belum cukup dalam bagi investor asing. Sehingga kita melakukan beberapa upaya peningkatan likuiditas dan modernisasi,” ujar Iman.

  • Sehari Dicari Tim SAR, Remaja yang Tenggelam di Kali Pesanggrahan Jakbar Ditemukan Tak Bernyawa

    Sehari Dicari Tim SAR, Remaja yang Tenggelam di Kali Pesanggrahan Jakbar Ditemukan Tak Bernyawa

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBON JERUK – Muhammad Rizky (15) yang tenggelam di aliran Kali Pesanggrahan, Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat akhirnya ditemukan setelah satu hari tim SAR lakukan pencarian.

    Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD Jakarta, Mohamad Yohan mengatakan, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa.

    “Awal pencarian dilakukan sejak Kamis 10 April pukul 15.20 WIB dan korban ditemukan Jumat sore,” kata Yohan kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

    Diketahui, Rizky tenggelam di aliran Kali Pesanggraham pada Kamis sore. Saat kejadian, arus kali memang lumayan deras mengingat tengah hujan di bagian hulu.

    Saat itu, awalnya korban bersama dua rekannya bernama Yusuf dan Devid tengah menjebak burung di kali tersebut.

    “Namun korban melihat orang lain sedang berenang. Lalu korban ikut berenang namun terbawa arus yang cukup deras dari pintu air,” kata Yohan.

    Saat itu, rekan korban berusaha menolong namun tak berhasil.

    “Dan rekan korban berusaha melakukan pertolongan namun tidak tertolong,” kata dia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Atasi Kemacetan Parah Kementerian PU Kaji Rencana Pembangunan Jalan Tol Puncak Bogor – Halaman all

    Atasi Kemacetan Parah Kementerian PU Kaji Rencana Pembangunan Jalan Tol Puncak Bogor – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengkaji rencana pembangunan Tol Puncak, Bogor, Jawa Barat. Proyek ini digagas sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan menuju kawasan wisata Puncak, Bogor, Jawa Barat.

    Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra mengungkap saat ini pihaknya sedang memperdalam studi kelayakan (feasibility study/FS) proyek tersebut.

    “[Tol Puncak] masih dalam kajian. Kami sedang memperdalam FS-nya,” kata Rachman ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).

    Ia mengatakan, saat ini Kementerian PU sedang memperdalam dan memastikan agar kajian yang dilakukan akurat.

    Kajian tersebut meliputi estimasi biaya yang dibutuhkan untuk konstruksi Tol Puncak serta potensi pendanaan dari berbagai sumber agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Karena sekarang kan dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur itu seminimal mungkin tidak menggunakan dana APBN,” ujar Rachman.

    Ia juga mengatakan bahwa potensi ekonomi di kawasan Tol Puncak juga dilihat oleh Kementerian PU untuk mendukung pembiayaan proyek ini.

    Salah satu skema yang sedang dipertimbangkan adalah pengembangan kawasan (land development) di sekitar jalan tol.

    Pemerintah nantinya akan mengembangkan dan mengelola kawasan tersebut guna memperoleh pendapatan yang kelak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan tol.

    “Saya melihat potensinya salah satunya dari land development. Kalau misalnya ada satu kawasan yang akan kami bangun jalan tol, apakah bisa pemerintah menguasai kawasan tersebut? Bukan pemerintah sebagai developer-nya untuk mengembangkan kawasan tersebut,” ucap Rachman.

    “Nah, hasil keuntungan dari sana untuk pembiayaan tol. Itu lagi coba kami upayakan,” jelasnya.

    Ia berencana melakukan komunikasi dengan Badan Bank Tanah untuk ketersediaan lahan yang ada di kawasan Tol Puncak.

    “Bayangkan ada satu kawasan yang dikembangkan seperti Summarecon atau PIK. Kenapa kami tidak bisa begitu? Kami akan coba komunikasikan dengan Badan Bank Tanah,” kata Rachman. 

  • Tangis Pilu Orang Tua di Jaktim Anaknya Diculik Tetangga: ‘Ya Allah Dia Belum Ngerti Apa-Apa’

    Tangis Pilu Orang Tua di Jaktim Anaknya Diculik Tetangga: ‘Ya Allah Dia Belum Ngerti Apa-Apa’

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR REBO – Tarja (40) dan Kasini (36) tak kuasa menahan tangis menanti kabar sang anak, Eva Thalita Zahra (13) yang diduga menjadi korban penculikan tetangganya.

    Berulang kali mereka menyeka air matanya saat memikirkan nasib Eva yang diculik pria tetangga unit kontrakannya di wilayah Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

    Sejak hari kejadian penculikan pada Kamis (10/4/2025), pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Eva dengan bertanya kepada warga sekitar dan mencari rekaman CCTV kejadian.

    Namun hingga Jumat (11/4/2025), Eva yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara tersebut tak kunjung pulang setelah dibawa pergi tetangganya dengan iming-iming membeli baju.

    “Harapannya (anak) pulang, bisa kumpul lagi sama keluarga. Terpenting balik, dalam keadaan sehat, sudah itu saja,” kata Tarja sembari menahan tangis di Jakarta Timur, Jumat (11/4/2025).

    Pihak keluarga mengaku tidak pernah menyangka bahwa pria yang baru tinggal sekitar satu minggu di samping unit kontrakan mereka tersebut merupakan pelaku penculikan Eva.

    Pasalnya selama satu pekan tinggal bertetangga, pelaku yang mengaku bekerja di bidang konstruksi tersebut memperlakukan Eva sebagai anak sendiri dan kerap memberikan barang-barang.

    KESEDIHAN AYAH – Kasini (36), ayah dari Eva Thalita Zahra (13) yang diduga menjadi korban penculikan tetangganya, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat (11/4/2025). Kasini tak dapat menyembunyikan kesedihannya.

    Sehingga meski tak mengetahui identitas pelaku, tapi pihak keluarga percaya ketika pelaku meminta izin untuk mengajak Eva pergi ke Mall Cijantung, Pasar Rebo untuk membeli baju.

    “Enggak nyangka, orang yang sudah dianggap bapak (oleh Eva) enggak tahunya malah nusuk. Dia mengakunya dari Brebes, tapi kita enggak tahu Brebes di mananya,” ujar Tarja.

    Kasini yang juga menahan sedih memikirkan keberadaan sang anak karena tidak kunjung pulang, kini hanya dapat berharap adanya informasi lebih lanjut terkait keberadaan Eva.

    Sembari mendekap jaket yang terakhir dikenakan Eva sebelum meninggalkan rumah, Kasini terus berdoa agar sang putri dapat segera pulang dan kembali dalam keadaan selamat.

    Menurutnya pihak keluarga menyatakan sudah berupaya melakukan pencarian  mengacu titik GPS pada handphone milik Kasini yang dibawa Eva, nahas upaya belum membuahkan hasil.

    “Ya Allah dia belum ngerti apa-apa, benar-benar belum mengerti apa-apa, ya Allah. Kalau mau apapun dia pasti ngomong, mau mandi saja bilang ‘kakak mandi ya’, ya Allah,” kata Kasini terisak.

    Sebelumnya Eva Thalita Zahra diduga menjadi korban penculikan seorang pria yang merupakan tetangga unit kontrakannya pada Kamis (10/4/2025) sekira pukul 08.00 WIB.

    Dalam aksinya, pelaku yang belum diketahui identitasnya tersebut meminta izin kepada kedua orangtua Zahra untuk membawa korban ke Mall Cijantung dengan iming-iming dibelikan baju.

    Tapi setelah ditunggu beberapa jam pelaku dan korban tidak kunjung pulang, dan handphone Zahra pun sudah tak dapat dihubungi sehingga pihak keluarga menduga bahwa korban diculik.

    Warga yang memiliki informasi keberadaan korban dapat menghubungi pihak keluarga di nomor 0882 9110 7490, atau melaporkan kepada petugas terkait agar dapat ditindaklanjuti.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Industri Wajib Lapor Data Tiap Tiga Bulan, Tak Isi SIINas Kena Sanksi Berat – Halaman all

    Industri Wajib Lapor Data Tiap Tiga Bulan, Tak Isi SIINas Kena Sanksi Berat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) mewajibkan industri untuk melaporkan kinerjanya setiap tiga bulan sekali.

    Kewajiban penyampaian data oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

    “Dengan diberlakukannya kewajiban ini, maka tentu ada konsekuensi yang menyertai,” ujar Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kementerian Perindustrian Adie Rochmanto Pandiangan saat Sosialisasi Permenperin ​Nomor 13 Tahun 2025 secara daring, Jumat (11/4/2025).

    Bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang patuh menyampaikan pelaporan data melalui SIINas, akan mendapatkan prioritas layanan dan fasilitas yang diberikan oleh Kemenperin.

    Sebaliknya, bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang tidak tertib menyampaikan data secara berkala, maka tidak dapat mengajukan fasilitas dan layanan yang diberikan oleh Kemenperin, serta mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    “Kami meyakini bahwa implementasi dari Permenperin 13/2025 ini akan membawa dampak signifikan bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, sehingga Kemenperin berkomitmen untuk terus memberikan asistensi dan sosialisasi agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan baik,” terang Adie.

    Kemenperin akan juga melaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri terhadap kewajiban penyampaian data industri dan data kawasan industri secara berkala.

    Monitoring dan evaluasi ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mematuhi kewajiban pelaporan secara konsisten. 

    “Kepatuhan terhadap pelaporan data ini tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, tetapi juga bagian dari upaya kita bersama untuk menjaga kualitas dan akurasi data yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan,” imbuhnya.

    Kemenperin memahami perubahan peraturan ini memerlukan upaya lebih bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, namun diyakini dapat mempererat ekosistem industri pengolahan nonmigas untuk mengantisipasi risiko gangguan kegiatan usahanya.

    “Untuk mendukung hal tersebut, kami telah mengkoordinasikan dengan Direktorat Pembina untuk melakukan pembinaan kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri untuk taat dan tertib dalam menyampaikan laporan kegiatannya,” tutur Adie.

    Kemenperin juga meminta kepada pemerintah daerah dan asosiasi industri sebagai mitra terdepan bagi pemerintah pusat untuk dapat mengingatkan kepada industri di wilayahnya dan para anggotanya agar dapat aktif melaporkan perkembangan data industrinya.

    “Perubahan ini adalah langkah maju yang sangat penting dalam menciptakan ekosistem industri yang lebih kondusif, terpadu, efisien dan berbasis data yang akurat,” ucap Staf Ahli Kemenperin.