Category: Tribunnews.com Ekonomi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia memilih jalur diplomasi dan negosiasi untuk menyikapi penetapan tarif unilateral oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia sebesar 32 persen.

Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso di Pertemuan Khusus Para Menteri Ekonomi ASEAN (Special ASEAN Economic Minister Meeting) yang dilaksanakan secara daring pada Kamis (10/4/2025).

Menurut Budi, pemberian tarif balasan hanya akan mengeskalasi situasi dan merugikan masyarakat serta negara-negara yang terlibat.

Kini, kebijakan yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada 2 April tersebut telah ditangguhkan implementasinya oleh Pemerintah AS pada 9 April 2025.

“Indonesia tetap berkomitmen penuh untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi demi mencari solusi saling menguntungkan,” katanya dikutip dari siaran pers pada Sabtu (12/4/2025).

Budi juga menyatakan Indonesia berkomitmen untuk berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan terkait.

Di antaranya dengan industri dalam negeri, asosiasi perdagangan, pakar ekonomi, dan organisasi perdagangan internasional.

Koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dinilai perlu untuk membagun posisi negosiasi yang komprehensif dan terpadu.

Budi kemudian turut memberikan masukan terkait sikap yang dapat diambil ASEAN sebagai satu kawasan yang solid.

Menurutnya, ASEAN harus merespons ancaman dari berbagai hambatan perdagangan dengan tepat.

Budi menyarankan agar respons ASEAN berfokus pada upaya membangun kepercayaan diri tiap negara anggota, baik dari sudut pandang domestik maupun sebagai kawasan.

Beberapa upaya yang disampaikan Budi terkait tarif unilateral AS adalah pertama, menghindari tindakan retaliasi atau proteksionis.

Kedua, memperkuat komitmen ASEAN terhadap keterbukaan melalui reformasi nasional dan koordinasi regional.

Ketiga, memastikan ASEAN menolak kesepakatan bilateral yang berpotensi mengikis persatuan antarnegara anggota.

Keempat, terus mengupayakan kerja sama dengan semua mitra dagang ASEAN, termasuk memaksimalkan implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Budi pun menyatakan Indonesia mendukung hubungan ekonomi ASEAN-AS yang lebih kuat. Hal itu dapat dilakukan dari posisi yang koheren secara regional dan secara strategis otonom.

“Hanya dengan persatuan dan kerja sama yang baik di antara negara ASEAN, suara ASEAN akan didengar dan dipertimbangkan, sebagaimana pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto dalam kunjungan ke Malaysia beberapa waktu yang lalu untuk mendukung ASEAN 2025 yang diketuai Malaysia,” ujar Budi.

ASEAN Sepakat Tak Balas Krputusan AS

Pertemuan Khusus Para Menteri Ekonomi ASEAN menghasilkan Pernyataan Bersama Para Menteri
Ekonomi ASEAN.

Para Menteri menyampaikan keinginan bersama untuk menjalin dialog yang jujur dan konstruktif dengan AS terkait masalah-masalah perdagangan.

Komunikasi dan kolaborasi yang terbuka dinilai akan sangat penting untuk memastikan hubungan yang seimbang dan berkelanjutan.

Dengan semangat tersebut, ASEAN berkomitmen untuk tidak mengenakan tindakan balasan.

Para Menteri Ekonomi ASEAN juga berkomitmen untuk menjaga kepentingan ekonomi ASEAN serta hubungan dagang yang kuat dan saling menguntungkan dengan AS.

Secara khusus, ASEAN menegaskan kembali kesiapan untuk bekerja sama dengan AS di bawah ASEAN-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) dan Rencana Kerja Expanded Economic Engagement (E3).

Kerja sama itu dalam rangka mengeksplorasi solusi yang dapat diterima bersama pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

ASEAN juga menegaskan kembali dukungannya terhadap sistem perdagangan multilateral yang memberi kepastian, transparan, bebas, adil, inklusif, berkelanjutan, dan berbasis aturan (rule-based) dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai intinya.

Kemudian, ASEAN akan tetap teguh memperdalam integrasi ekonomi regional, sehingga dapat menangkap berbagai peluang di tengah ketidakpastian.

ASEAN akan terus berkomitmen melanjutkan inisiatif-inisiatif penting seperti upgrading ASEAN Trade-In-Goods Agreement (ATIGA) dan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).