Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Ekonomi

  • Wamenkomdigi: Penggunaan eSim untuk mencegah ‘Scamming’ – Halaman all

    Wamenkomdigi: Penggunaan eSim untuk mencegah ‘Scamming’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, penggunaan embedded SIM card atau eSIM pada perangkat telepon seluler memudahkan pengguna atau pelanggan.

    Nezar berujar eSim memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan SIM card fisik. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan aturan baru sekaligus memperkuat proses verifikasi identitas saat registrasi.

    “Kita akan diskusikan lebih lanjut dengan Opsel (operator seluler), dengan router seluler, tapi idenya kan lebih memudahkan pelanggan, itu yang pertama, karena SIM card yang fisik itu kadang-kadang kan ada kendalanya,” ujar Nezar di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

    Selain itu, menurut Nezar, eSim bisa meningkatkan keamanan data, teknologi ini juga mendukung ekosistem Internet of Things (IoT) serta efisiensi operasional industri telekomunikasi.

    “Untuk mencegah scamming dan lain sebagainya, yang kita tahu sangat marak belakangan ini,” tutur Nezar.

    Selain itu, pengguna juga bisa menggunakan pengamanan data biometrik. Nantinya, kata Nezar, akan melibatkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

    Nezar juga menegaskan bahwa penggunaan eSIM bukanlah kewajiban, melainkan fitur tambahan yang bisa menjadi pilihan konsumen, seiring dengan semakin banyaknya smartphone yang sudah mendukung teknologi eSIM.

    “Pengaturan ini kan semacam inovasi untuk meningkatkan keamanan, dan ini juga didorong oleh ekosistem yang ada di operator seluler sendiri. Ini kan enggak wajib, ini satu opsi saja, satu fitur,” tutur Nezar.

    Dengan populasi 280 juta jiwa dan 350 juta nomor seluler aktif, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam tata kelola data pelanggan. Sebagai bagian dari upaya pengamanan data, saat ini pemerintah membatasi jumlah nomor seluler yang bisa didaftarkan dengan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Maksimal tiga nomor per operator atau sembilan nomor untuk tiga operator berbeda.

    Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan identitas yang berpotensi merugikan pemilik NIK. Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Komunikasi dan Digital nantinya juga akan menerbitkan Peraturan Menteri (Permenkomdigi) baru yang memperketat pengawasan terhadap pembatasan tersebut, sekaligus memperkuat aspek verifikasi identitas dalam proses registrasi.

    Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat atau Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan, eSIM lebih dari sekadar pengganti kartu SIM fisik, e-SIM yang tertanam langsung dalam perangkat menghadirkan efisiensi bagi pengguna dan operator.

  • Bahas Masalah Meikarta, Menteri Maruarar Sirait Panggil James Riady dan John Riady Pekan Depan  – Halaman all

    Bahas Masalah Meikarta, Menteri Maruarar Sirait Panggil James Riady dan John Riady Pekan Depan  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait akan memanggil James Riady dan John Riady pada Rabu, 23 April 2025, untuk membahas soal masalah Meikarta.

    Diketahui, ada puluhan konsumen Meikarta yang menuntut ganti rugi kepada pengembang Apartemen Meikarta yang juga merupakan anak perusahaan PT Lippo Cikarang Tbk, yaitu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

    Para konsumen mayoritas menginginkan uang mereka kembali karena belum menerima unit apartemen yang dijanjikan pengembang.

    James Riady adalah bos dari Lippo Group, sedangkan John Riady merupakan anaknya yang menjabat sebagai CEO Lippo Karawaci dan juga Direktur Lippo Group.

    Pertemuan Maruarar dengan dua petinggi Lippo Group itu akan dilakukan di kantor Kementerian PKP. Dalam pertemuan ini, konsumen Meikarta juga akan hadir.

    “Saya hari Rabu undang James Riyadi sama anaknya John Riyadi untuk membahas Mekarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar, ketika ditemui di kantor Kementerian PKP, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

    Di depan awak media, Ara menandatangani langsung undangan kepada pihak Lippo Group dan konsumen.

    Selain Lippo Group dan konsumen, Ara juga mengundang Harian Kompas untuk hadir di pertemuan tersebut karena menurutnya Meikarta banyak menaruh iklan di situ.

    Sebelumnya, Ara telah melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keluhan konsumen Apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

    Prabowo berpesan agar hak-hak rakyat harus dibela.

    “Saya sudah laporkan kepada Presiden. Presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan,” katanya ketika ditemui di Ayana MidPlaza, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Konsumen Mengaku Rugi

    Sebagai informasi, sebanyak 26 konsumen Apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat, mengaku merugi Rp 4,5 miliar karena tak kunjung menerima serah terima unit apartemen yang mereka beli dari Lippo Group.

    Sebanyak 26 konsumen Meikarta tersebut tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

    Ketua PKPKM Yosafat Erland mengungkap mayoritas konsumen Apartemen Meikarta menginginkan uang yang sudah mereka bayarkan ke PT Mahkota Sentosa Utama, pengembang apartemen ini, agar dikembalikan.

    “Mayoritas menginginkan pengembalian uang,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

    Yosafat sendiri mengaku telah mencicil pembelian Apartemen Meikarta hingga Rp 320 juta, tetapi memutuskan berhenti mengangsur ke pengembang PT Mahkota Sentosa Utama sejak dua tahun lalu.

    Pada Kamis 10 April 2025 Kementerian Perumahan mempertemukan ke-26 konsumen dengan pihak pengembang Apartemen Meikarta untuk verifikasi dan validasi data agar para konsumen mendapatkan ganti rugi.

    “Hari ini kami agendanya masih proses validasi dan verifikasi data. Untuk kelanjutannya mungkin kami akan coba ikuti alur yang ada aaja,” ujar Yosafat.

    Dalam kesempatan sama, Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsume Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari, mengatakan bahwa bagi konsumen yang mengharapkan uang mereka kembali, akan dikembalikan penuh oleh pengembang.

    Jumlah yang dikembalikan itu akan sesuai dengan apa yang sudah dibayarkan oleh konsumen.

    “Sesuai dengan apa yang mereka bayarkan. Misalnya mereka pembayaran berapa, itu yang mereka tagihkan ke pihak Lippo,” kata Mulyansari.

    Terkait keluhan konsumen Apartemen Meikarta selama ini, Kementerian PKP memberikan waktu 4 bulan kepada pengembang PT Mahkota Sentosa Utama untuk memenuhi hak para konsumen.

    Konsumen yang dirugikan adalah mereka yang belum menerima unit apartemen yang telah mereka beli di Meikarta, walaupun sudah melakukan pencicilan.

  • IFRA Pameran Waralaba Terbesar di Indonesia Tahun Ini Akan Berlangsung dalam Dua Edisi – Halaman all

    IFRA Pameran Waralaba Terbesar di Indonesia Tahun Ini Akan Berlangsung dalam Dua Edisi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pameran waralaba terbesar di Indonesia, International Franchise License and Business Concept Expo Tahun 2025 atau biasa disebut IFRA, khusus tahun 2025 akan berlangsung dalam dua edisi.

    Untuk edisi pertama akan diselenggarakan pada 25-27 April di ICE, BSD, Tangerang, Banten. 

    Edisi pertama ini, IFRA akan berkolaborasi dengan Indonesia Culinary Expo (ICE) untuk menyajikan konsep pameran baru.

    Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung, menyampaikan Asosiasi Franchise Indonesia dan Dyandra Promosindo tetap akan menggairahkan pameran yang sudah dilakukan bertahun-tahun yaitu IFRA meski kondisi ekonomi global tidak stabil.

    “Untuk edisi pertama IFRA berkolaborasi dengan ICE ini, kami akan mengangkat tema From Essential Ingredients To Extraordinary Opportunities,” tutur Daswar dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Tema ini dikhususkan untuk memperluas sektor waralaba dan kuliner, serta menciptakan peluang bisnis baru. Selain itu, untuk membuka akses interaksi antara peserta dan calon investor profesional di industrinya.

    Berbagai program unggulan sudah dibuat dan dipersiapkan untuk memberikan wawasan dan inspirasi di pameran IFRA x ICE, seperti culinary talk show, live cooking demo dan youngpreneur talks.

    “Program-program ini dirancang untuk mengedukasi para pengunjung, memotifasi calon wirausaha dan membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis secara berkelanjutan,” kata Daswar.

    Pameran IFRA 2025 edisi pertama akan menempati satu hall seluas 4.860 meter persegi dengan diikuti oleh 240 perusahaan dan 350 brand.

    Khusus kolaborasi dengan ICE akan tampil lebih dari 50 peserta pameran yang menampilkan produk inovatif dan teknologi terbaru di bidang kuliner.

    “Penyelenggaraan ini menargetkan kehadiran 25.000 pengunjung dan menjadikan IFRA kolaborasi dengan ICE sebagai ajang yang dinamis, mempertemukan ide inovasi dan strategi dalam industri waralaba dan kuliner,” ucapnya.

    Selanjutnya, IFRA 2025 edisi kedua akan berlangsung di Jakarta Indonesia Convention Center, Senayan, Jakarta, pada 29-31 Agustus mendatang.

  • Wamenkomdigi: Penggunaan eSim untuk mencegah ‘Scamming’ – Halaman all

    Pengoperasian Pusat Data Nasional di Cikarang Kembali Molor, Apa Masalahnya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah kembali menunda pengoperasian Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Awalnya, ditargetkan April 2025, namun kini harus ditunda lagi.

    PDN merupakan fasilitas untuk menyimpan, mengolah, dan memulihkan data. 

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan, saat ini prosesnya terus berjalan. 

    April ini, ucap Nezar, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap arsitektur keamanan dari PDN.

    “Ada beberapa proses-proses tertentu yang membutuhkan waktu juga. Misalnya kita membutuhkan sejumlah orang yang bersertifikasi khusus untuk menjalankan beberapa fitur yang ada di PDN dan ini lagi di-review oleh BSSN,” ujar Nezar di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

    Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Prancis dalam mengembankang PDN. Dalam waktu dekat, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga akan berkunjung ke Indonesia. Ketika ditanya apakah menunggu Macron meresmikan, Nezar menjawab bisa saja itu terjadi.

    “Bisa jadi ya, bisa jadi. Dan sebetulnya ya secara perlahan-lahan tes terhadap PDN ini sudah berjalan untuk beberapa layanan-layanan,” terang Nezar.

    Nezar membantah, jika operasional PDN mundur. Meski, nyatanya pernyataan ini tidak sesuai dengan Menkomdigi Meutya Hafid yang menyatakan PDN akan rampung dan bisa beroperasi pada akhir Maret.

    “Sebenarnya tidak mundur, tapi gradual. Kita ingin keamanan semaksimal mungkin,” terang Nezar.

    Berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Aplikasi Informastika (Ditjen Aptika) Kementerian Kominfo, fungsi PDN adalah sebagai fasilitas penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, serta pengolahan dan pemulihan data.

    Pembangunan PDN sudah menjadi kebutuhan untuk mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045 yang ditargetkan menjadi digital nations. Saat ini pemerintah telah memiliki Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya. Layanan PDNS dapat digunakan oleh semua instansi pemerintah guna mulai melakukan proses migrasi data center dari instansi pemerintah secara bertahap.

  • Lembaga Penjamin Bakal Dilibatkan dalam Ekosistem Bisnis Kopdes Merah Putih untuk Cegah Fraud – Halaman all

    Lembaga Penjamin Bakal Dilibatkan dalam Ekosistem Bisnis Kopdes Merah Putih untuk Cegah Fraud – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga penjamin akan dilibatkan dalam ekosistem bisnis Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Kementerian Koperasi (Kemenkop) pun menjajaki kerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda).

    Sinergi yang akan dilakukan ini diharapkan dapat meningkatkan aspek kesehatan bisnis dan GCG (Good Corporate Governance) dari Kopdes Merah Putih.

    Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert Siagian menyoroti selama ini koperasi-koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), masih belum banyak melibatkan lembaga penjamin dalam menjalankan kegiatan usahanya.

    Padahal, keberadaan lembaga penjamin dapat meminimalisir risiko yang timbul dari aktivitas bisnis seperti kredit macet atau non performing loan (NPL).

    “Dalam pengembangan usaha koperasi khususnya KSP masih banyak yang belum menunjukkan kinerja yang maksimal karena kurang melibatkan lembaga penjamin,” kata Herbert di Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Maka dari itu, dalam kerja sama dengan Aspenda, ia menyatakan Kemenkop menjajaki rencana melibatkan lembaga penjamin di daerah masuk ke dalam ekosistem unit bisnis KSP di setiap Kopdes.

    Diketahui, ada tujuh aspek atau unit bisnis yang wajib ada dalam ekosistem pembentukan Kopdes Merah Putih, yaitu Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, dan Unit Bisnis Simpan Pinjam.

    Lalu, Klinik Kesehatan Desa/ Kelurahan, Apotek Desa/ Kelurahan, Sistem Pergudangan/ Cold Storage, dan Sarana Logistik Desa/ Kelurahan.

    “Kami sedang memikirkan rencana kolaborasi kita dalam rangka memitigasi risiko dan meningkatkan kinerja Kopdes setelah nanti terbentuk,” ujar Herbert.

    Menurut dia, keterlibatan lembaga penjamin penting demi memastikan sistem bisnis yang dijalankan Kopdes tidak mengalami fraud.

    Sebab, sistem kerja dari lembaga penjamin mengikuti kaidah-kaidah baku yang ditetapkan oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Program 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih ini segmen pasarnya sangat besar, apakah dalam rangka penyaluran kredit melalui gerai KSP nanti akan dijaminkan, maka inilah yang akan kita jajaki bersama untuk kerja samanya,” ujar Herbert.

  • Long Weekend Paskah, KAI Hadirkan Kereta Api Tambahan Rute Yogyakarta-Gambir – Halaman all

    Long Weekend Paskah, KAI Hadirkan Kereta Api Tambahan Rute Yogyakarta-Gambir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan perjalanan Kereta Api Tambahan relasi Yogyakarta – Gambir (PP).

    KA Tambahan ini diberlakukan selama long weekend Paskah periode tanggal 17 hingga 20 April 2025.

    “Kami memahami bahwa long weekend Paskah menjadi kesempatan berharga bagi masyarakat untuk bepergian. Oleh karena itu, KAI menambah perjalanan KA Yogyakarta – Gambir guna mengakomodasi lonjakan penumpang sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan,” ujar Vice President Public Relations KAI Anne Purba, dikutip dari siaran pers KAI, Rabu (16/4/2025).

    Perjalanan KA Tambahan ini akan beroperasi dari Stasiun Yogyakarta, KA berangkat pukul 00.25 WIB dan tiba di Stasiun Gambir pukul 07.22 WIB.

    Sementara itu, dari Gambir, keberangkatan dijadwalkan pukul 15.20 WIB dan tiba kembali di Yogyakarta pada pukul 22.15 WIB.

    Sebagai informasi, KA Tambahan Yogyakarta – Gambir ini menggunakan sarana unggulan Kereta Eksekutif Stainless Steel New Generation, dengan desain modern serta kursi ergonomis yang nyaman untuk perjalanan jauh.

    “Yogyakarta dan Jakarta selalu menjadi dua kota dengan mobilitas tinggi, apalagi di momen liburan. Penambahan perjalanan ini tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga bagian dari upaya KAI untuk terus hadir sebagai sahabat perjalanan terbaik di setiap momen spesial,” lanjut Anne.

    Selain itu, pelanggan dapat dengan mudah memesan tiket KA Tambahan ini melalui aplikasi Access by KAI ataupun situs booking.kai.id.

    Proses pembelian cepat, transparan, dan tanpa repot, semuanya demi memastikan pengalaman terbaik sejak dari perencanaan perjalanan.

    KAI juga mengimbau kepada pelanggan untuk merencanakan perjalanan sejak dini, mengingat jumlah tempat duduk terbatas dan momen long weekend kerap membuat tiket cepat terjual habis. 

    “Tak ada salahnya menyusun itinerary dari sekarang—mau menikmati matahari terbenam di Parangtritis Yogyakarta atau ngopi santai di Jalan Sabang Jakarta, semua bisa ditempuh dengan KA tambahan ini. KAI berkomitmen untuk selalu menjadi bagian dari cerita perjalanan masyarakat Indonesia. Dengan layanan yang terus ditingkatkan, kami ingin setiap perjalanan bersama KAI bukan hanya nyaman, tapi juga penuh kesan,” tutup Anne. 

    Jadwal Keberangkatan KA Tambahan Rute Yogyakarta-Gambir (PP)

    Keberangkatan Stasiun Yogyakarta pukul 00.25 WIB dan Tiba di Stasiun Gambir pukul 07.22 WIB.
    Keberangkatan Stasiun Gambir pukul 15.20 WIB dan Tiba di Yogyakarta pukul 22.15 WIB.

    (Tribunnews.com/Latifah)

  • Saham Boeing Terjun Bebas, Terancam Krisis Keuangan Imbas China Boikot Pengiriman Jet – Halaman all

    Saham Boeing Terjun Bebas, Terancam Krisis Keuangan Imbas China Boikot Pengiriman Jet – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM , WASHINGTON – Saham produsen pesawat asal Amerika Serikat, Boeing mengalami penurunan signifikan setelah Pemerintah China melarang pengiriman pesawat Boeing, sebagai respons terhadap ketegangan perdagangan antara AS dan China.

    Mengutip laporan Reuters, saham Boeing amblas 1 persen menjadikan total penurunan tahun ini mencapai 12 persen.

    Amblasnya saham Boeing (BA), turut menyeret penurunan Dow saham Jones Industrial Average hingga 155,83 poin, atau 0,38 persen, menjadi 40.368,96, Rabu (16/4/2025).

    Hanya itu, sejumlah saham unggulan Wall Street juga ikut amblas, diantaranya S&P 500 melemah 9,34 poin, atau 0,17 persen, menjadi 5.396,63. Disusul Indeks Harga Saham Gabungan Nasdaq yang menyusut 8,32 poin atau 0,05 persen.

    Sehubungan dengan penurunan ini terjadi imbas aksi boikot yang dilakukan otoritas Tiongkok, memerintahkan maskapai-maskapainya untuk tidak menerima lagi pengiriman pesawat Boeing.

    Pemerintah Tiongkok juga meminta maskapai nasionalnya untuk menghentikan pembelian peralatan dan suku cadang pesawat dari perusahaan-perusahaan AS, sebagai tanggapan atas keputusan Amerika Serikat yang memberlakukan tarif sebesar 145 persen terhadap barang-barang asal Tiongkok.

    China diketahui menjadi salah satu negara yang menyumbangkan 20 persen permintaan pesawat global dalam beberapa dekade mendatang, menjadikan pasar ini sangat penting bagi Boeing. Namun, dengan adanya larangan ini, Boeing menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan pangsa pasarnya di Tiongkok.

    Mengingat penangguhan tersebut, tiga maskapai besar China yakni, maskapai Air China, China Eastern Airlines dan China Southern Airlines harus membatalkan rencana mereka untuk menerima 45, 53, dan 81 pesawat Boeing antara tahun 2025 hingga 2027.

    Bahkan pengiriman 8.830 pesawat baru Boeing dalam 20 tahun ke depan juga terancam batal, mempengaruhi pendapatan jangka pendek dan panjang.

    Boeing Terancam Krisis Keuangan

    Boikot dari China memperbaiki situasi Boeing yang sudah rapuh, terlebih selama enam tahun terakhir. Tepatnya sejak tahun 2018, Boeing telah mencatat kerugian operasional sebesar 51 miliar dolar AS.

    Kondisi ini semakin diperparah pasca tahun lalu Boeing mulai dilanda krisis buntu keuangan aksi aksi kerja yang dilakukan 33 ribu staf di pabrik Pantai Barat AS pada pertengahan September 2024.

    Mogok digelar kerja karyawan Boeing selama sepekan, dimaksudkan untuk memprotes perusahaan agar meningkatkan tawaran upah para staf dan mengembalikan dana pensiun yang telah dicabut satu dekade lalu.

    Namun kemunduran tersebut tidak kunjung mendapatkan jalan keluar. Imbas memukul kerja yang berkepanjangan pengiriman jet 777X-nya di stop selama setahun, tak sampai disitu mogok kerja juga membuat pesawat 737 Max, 767 mandek diproduksi.

    Alasan ini membuat saham perusahaan dan merugi miliar dolar hingga perusahaan terpaksa melakukan PHK massal terhadap 2.500 pekerja di cabang Washington, Oregon, South Carolina, dan Missouri.

    Ketika China benar-benar memboikot pesawat jet dan suku cadang Boeing maka hal tersebut dapat mempercepat tekanan finansial perusahaan, memicu langkah-langkah darurat seperti PHK massal, penjualan saham besar-besaran, dan potensi kehilangan strategi pasar jangka panjang.

     

  • Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Akan Didanai APBN, Reformulasi Dana Desa – Halaman all

    Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Akan Didanai APBN, Reformulasi Dana Desa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pendanaan untuk pendirian ribuan Koperasi Desa Merah Putih di sejumlah daerah di Indonesia akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber utama.

    Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi (Kemenkop) Herbert Siagian menjelaskan, dana yang dibutuhkan untuk pendirin satu Koperasi Desa Merah Putih antara Rp 3,5 miliar sampai Rp5 miliar.

    Pemerintah berencana membentuk 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

    “Itu adalah bentuk pembiayaan yang sampai hari ini itu masih sifatnya langsung untuk masing-masing koperasi,” katanya dalam konferensi pers di kantor Kemenkop, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

    Ia mengungkap kemungkinan adanya reformulasi terhadap Dana Desa di APBN agar mampu mendukung pembentukan Kopdes Merah Putih.

    Saat ini, Dana Desa dialokasikan sekitar Rp 70 triliun per tahun. Menurut Herbert, ini tidak cukup untuk mendanai pembentukan Kopdes Merah Putih.

    Herbert menyebut selama 10 tahun terakhir, Dana Desa rata-rata sebesar Rp 1 miliar per desa, dengan total sekitar 75 ribu desa.

    “Setahun kira-kira Rp 70 triliun mungkin nanti akan direformulasi. Saya enggak tahu apa akan ditingkatkan lagi pagunya gitu ya,” ujar Herbert.

    Ia menyatakan, kalau satu Kopdes Merah Putih membutuhkan dana Rp 3–5 miliar dan ada 80 ribu koperasi, total dari APBN dibutuhkan lebih dari Rp 300 triliun.

    “Kalau hanya Rp 70 triliun per tahun kayaknya kok kurang gitu ya, karena kalau angkanya Rp 3-5 miliar per koperasi, lalu ada 80 ribu koperasi, itu kan 300 sekian triliun,” ucap Herbert.

    Maka dari itu, pembentukan Kopdes Merah Putih akan menggandeng bank-bank milik negara (BUMN) sebagai sumber pendanaan lainnya.

    Pemerintah akan mendorong pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam pembentukan Kopdes Merah Putih.

    Tak hanya itu, pendanaan juga bisa berasal dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sektor swasta. 

     

  • Mudik Tak Lagi Sekadar Pulang Kampung, ASDP Berbagi Kenangan Manis di Pelabuhan – Halaman all

    Mudik Tak Lagi Sekadar Pulang Kampung, ASDP Berbagi Kenangan Manis di Pelabuhan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ada yang berbeda di pelabuhan-pelabuhan utama milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selama masa mudik Lebaran 2025. 

    Tangis bocah yang biasa terdengar saat menunggu kapal, berubah menjadi gelak tawa. 

    Bukan karena perjalanan lebih cepat, melainkan karena suasana menanti kini jauh lebih menyenangkan.

    Momen mudik yang selama ini identik dengan kemacetan, antrean panjang, dan rasa lelah, tahun ini terasa lebih hangat dan manusiawi.

    ASDP Indonesia Ferry menghadirkan sebuah inisiatif kecil dengan dampak besar: Semarak Serunya Mudik Bareng Anak.

    Program ini bukan sekadar posko, melainkan ruang bermain dan berinteraksi yang disulap menjadi taman kecil kebahagiaan di tengah kesibukan pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk. 

    Di sana, anak-anak bisa mewarnai, bermain seluncuran, mendengar dongeng, hingga menyaksikan pertunjukan sulap.

    Sebanyak 1.211 anak dan orang tua singgah di posko ini. 

    Sebagian besar pulang dengan senyum, membawa cerita yang tak akan cepat terlupakan.

    “Dari awal kami ingin mudik tak hanya tentang perpindahan fisik, tapi juga pengalaman emosional. Kami ingin orang tua merasa nyaman, dan anak-anak tetap riang meski berada di tengah perjalanan panjang,” ujar Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin.

    Tak main-main, ASDP menggandeng Dongeng Academy dan melibatkan 14 relawan dari kalangan karyawan yang telah dilatih khusus. 

    Mereka dibekali kemampuan psychological first aid dan seni mendongeng—sebuah upaya sederhana namun penuh makna dalam mengubah pelabuhan menjadi tempat yang lebih manusiawi.

    Tak hanya untuk anak-anak, ASDP melalui anak usahanya IFPRO (PT Indonesia Ferry Properti), juga menghadirkan sentuhan hiburan untuk para pemudik dewasa lewat program MUSIK — Mudik Asik.

    Di Terminal Eksekutif Sosoro Merak dan Anjungan Agung Bakauheni, para penumpang disuguhi live music, stand-up comedy, karaoke hingga takjil gratis.

    “Setiap tahun kami berupaya menambahkan warna dalam perjalanan para pengguna jasa kami. Hiburan kecil bisa memberi efek besar pada suasana hati mereka,” ujar Ferry Snyders, Direktur Utama IFPRO.

    Tak hanya berhenti pada layanan, perhatian juga diberikan pada detail lain yang sering luput: kebersihan toilet, pengawasan tenaga alih daya, dan kualitas pelayanan di pelabuhan. Tim IFPRO aktif melakukan inspeksi untuk memastikan setiap sudut terminal nyaman dan layak untuk digunakan ribuan penumpang yang datang silih berganti.

    Apresiasi pun datang, bahkan dari orang nomor satu di Indonesia.

    Presiden RI Prabowo menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh pihak dalam memastikan Angkutan Lebaran 2025 berjalan lancar dan aman. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga mencatat penurunan signifikan jumlah kecelakaan lalu lintas tahun ini sebesar 34,31 persen sebagai bukti sinergi berbagai lembaga dan operator transportasi termasuk ASDP.

    ASDP sendiri juga turut mendukung program mudik gratis dari Kementerian Perhubungan, khususnya di sektor penyeberangan. Ini bukan hanya bentuk layanan, tetapi komitmen sosial dalam menghadirkan mudik yang inklusif dan terjangkau bagi semua.

    Kini, posko telah ditutup, pelabuhan kembali tenang. Namun, senyum anak-anak yang sempat tertawa riang di ruang bermain, dan lagu-lagu yang mengalun di terminal, akan terus hidup dalam ingatan para pemudik. 

    Karena bagi ASDP, mudik bukan semata soal perpindahan tapi tentang menciptakan kenangan pulang yang hangat dan berarti.

  • KKP Catat 8.893 Kapal Perikanan Sudah Pasang VMS – Halaman all

    KKP Catat 8.893 Kapal Perikanan Sudah Pasang VMS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mewajibkan pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) pada kapal perikanan.

    Walaupun untuk kapan besar kisaran 30 GT berlaku kebijakan ini, khusus nelayan kecil dengan kapal berukuran 5 GT ke bawah tidak perlu memasang VMS.

    Menurut data KKP, saat ini ada sebanyak 13.313 kapal perikanan yang memiliki izin operasi penangkap ikan yang telah tercatat di pusat.

    “Tercatat 8.893 kapal telah memasang VMS. Jadi masih ada 4.425 kapal yang belum memasang VMS, di mana mereka sudah berizin pusat, karena itu tadi mereka melakukan migrasi,” ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

    Penerapan VMS di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No 31 Tahun 2024 Tentang Perikanan, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang No 6 Tahun 2003 Tentang Cipta Kerja.

    Penggunaan VMS juga lazim digunakan secara global, karena dengan VMS dapat memastikan bahwa kapal perikanan bukan pelaku ilegal fishing.

    Menurut Ipung, dengan menggunakan VMS juga menciptakan keadilan bagi para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya.

    “Dapat memberikan rasa adil kepada pelaku usaha bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan alat-alat yang digunakan,” ucapnya.

    Ipung menambahkan, penggunaan VMS bukan hal yang baru di dunia perikanan. Banyak negara sudah sebagian lebih dahulu menggunakannya pada kapal perikanan.

    “Ini sebagai bagian dari tata kelola perikanan yang baru, modern dan transparan. Semua negara sudah menerapkan dengan peraturan yang diterbitkan oleh masing-masing negara tersebut. Indonesia sudah menerapkan sejak tahun 2003, dalam hal ini sudah 22 tahun sampai saat ini,” jelasnya.

    VMS sekaligus menjadi alat komunikasi dan pemantauan kapal perikanan yang beroperasi di laut. Alat ini memudahkan KKP mengakses informasi kapal di laut.

    “VMS menggunakan satelit, karena kita butuh sistem pemantauan yang bisa bekerja di mana saja. Satelit tersebut bisa menyampaikan pantulan informasinya kepada kami. Termasuk di tengah laut, yang jauh dari jangkauan sinyal seluler, bahkan di luar dari wilayah Indonesia atau high-disease. Komunikasi di laut berbeda dengan di darat. Di laut tidak ada sinyal yang bisa diandalkan, kecuali satelit,” ungkapnya.