Category: Tribunnews.com

Satu Keluarga Asal Pudakpayung Semarang Jadi Korban Kecelakaan Maut Bus Jemaah Umroh di Jeddah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Bus rombongan umrah yang mengangkut Warga Negara Indonesia (WNI) asal Kota Semarang mengalmi kecelakaan hingga terbakar di Wadi Qudeid, Arab Saudi, Kamis 20 Maret 2025.

Akibat kecelakaan ini sebanyak 20 jemaah asal Indonesia menjadi korban.

Lebih rinci, enam orang meninggal dan 14 lainnya mengalami luka-luka.

Dari 6 WNI meninggal dunia, 4 di antaranya adalah warga Semarang.

Mereka terdiri dari satu keluarga dengan nama, M Dawam Mahmud, Sumarsih serta dua anaknya Areline Nawallya Adam dan Audrya Malika Adam.

Satu keluarga itu tinggal di Perumahan Vila Pinus, Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

Dawam Mahmud diketahui merupakan pemilik usaha PT. Adam Jaya, yang beralamat di Langensari Barat, RT 04/RW 06, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

Meski bukan warga setempat, Dawam dikenal aktif dalam kegiatan sosial di daerah tempat usahanya tersebut.

“Kalau secara pribadi memang kurang begitu tau, tapi dengar-dengar beliau ini dermawan dan sering menyantuni lingkungan,” kata Sugiarto, salah satu warga RT04 Langensari Barat, Sabtu (22/3/2025).

“Beliau juga sering berbagi jumat berkah. Ini tadi mau penjual sayur yang biasa di lingkungannya dia di Tembalang ya cerita kehilangan langganan baik namanya pak Dawam,” imbuhnya.

Di sisi lain Ketua RT 17 RW 06, Wira Putra Jasa menyampaikan jika kepala keluarga dari korban itu yakni Dawam Mahmud aktif berkegiatan di lingkungan dan awet sebagai pengurus RT.

Tidak hanya di lingkungan tetapi juga di musala atau bidang keagamaan, dia juga senantiasa jadi penggerak dalam berkegiatan.

“Dawam sangat aktif berkegiatan di lingkungan. Sehingga beliau dari masa ke masa jadi pengurus RT karena memang gercep kalau merespon segala sesuatu.”

“Aktif juga di kegiatan keagamaan. Ada musala di lingkungan, beliau salah satu penggerak. Motivator buat kami untuk bisa berbuat kebaikan,” terangnya. (*)

22/03/2025 15:28
AS Menolak Tanggapan Terhadap Seruan Menhan Israel Aneksasi Gaza – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menolak untuk menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang menyerukan aneksasi sebagian wilayah Jalur Gaza.

Juru bicara Deplu AS, Tammy Bruce, menyatakan bahwa pernyataan Katz hanyalah pengalihan isu dan menegaskan bahwa fokus AS saat ini adalah menghentikan pembantaian massal.

Tammy Bruce mengungkapkan bahwa pernyataan Israel Katz tidak layak untuk ditanggapi. “Mungkin mereka ingin kita selalu berbicara tentang hal lain agar orang lain teralihkan perhatiannya,” ujarnya.

Bruce menekankan bahwa fokus AS tetap pada upaya menghentikan kekerasan yang terjadi di Gaza.

Ancaman dari Israel Katz

Sebelumnya, Israel Katz mengancam untuk melakukan aneksasi lebih banyak wilayah Gaza setelah mengusir penduduk Palestina.

“Saya perintahkan tentara untuk merebut lebih banyak wilayah di Gaza,” kata Katz.

Ia juga mengancam akan memperluas zona penyangga jika Hamas tidak segera membebaskan sandera.

Juru bicara militer Israel, Avichay Adraee, mengimbau warga Gaza untuk mengungsi demi keselamatan mereka. “Segera menuju ke selatan menuju tempat perlindungan,” ujarnya.

Pernyataan Katz menuai kecaman dari Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, yang menolak segala bentuk aneksasi.

“Negara kami menentang segala bentuk aneksasi baik yang menyangkut Tepi Barat maupun Jalur Gaza,” tegas Barrot.

Sementara itu, Hamas berupaya melanjutkan negosiasi gencatan senjata yang disepakati pada bulan Januari, meskipun Israel bersikeras agar Hamas segera membebaskan semua sandera.

Israel Tak Henti Serang Gaza

Dalam perkembangan lain, Israel melanjutkan bombardir intensif di Gaza pada Selasa, 18 Maret 2025, dengan alasan adanya kebuntuan dalam perundingan gencatan senjata.

Serangan ini telah mengakibatkan lebih dari 700 warga Palestina tewas dan lebih dari 900 lainnya terluka.

Presiden Israel, Isaac Herzog, menyampaikan kekhawatirannya mengenai keputusan pemerintah saat ini.

Dalam sebuah pernyataan video, Herzog mengungkapkan bahwa keputusan berperang di Gaza dapat menjadi boomerang di masa depan.

“Tidak terpikirkan untuk melanjutkan pertempuran sementara masih menjalankan misi suci untuk membawa pulang para sandera kita,” tutup Herzog.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

22/03/2025 15:21
Reaksi dan Kontroversi Pencalonan Conor McGregor – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Mantan petarung MMA Conor McGregor baru saja mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Irlandia.

Keputusan ini mengemuka setelah kunjungannya yang kontroversial ke Gedung Putih.

Dalam artikel ini, kita akan membahas latar belakang dan reaksi yang muncul seputar pencalonan McGregor.

Apa yang Mendorong McGregor untuk Maju di Pilpres Irlandia?

Pengumuman McGregor datang hanya beberapa hari setelah ia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Dalam unggahannya di Instagram, McGregor menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Pakta Migrasi Uni Eropa.

Dia berpendapat bahwa Irlandia harus menerapkan pakta ini sebelum 12 Juni 2026 dan menegaskan bahwa rakyat Irlandia lah yang seharusnya menentukan keputusan tersebut.

“Meski saya sangat menentang pakta ini, itu bukan pilihan saya atau pemerintah untuk membuat perjanjian. Itu adalah pilihan rakyat Irlandia. Selalu, itulah demokrasi sejati,” tulis McGregor seperti dikutip dari TRT Global.

Siapa yang Mendukung McGregor?

Meskipun McGregor menerima dukungan dari beberapa kelompok sayap kanan, termasuk tokoh-tokoh seperti Elon Musk dan Andrew Tate, banyak pihak meragukan peluangnya untuk menang dalam pemilihan.

Untuk mencalonkan diri, McGregor harus memperoleh dukungan dari 20 anggota Oireachtas atau empat dari 31 otoritas lokal di Irlandia.

Di sisi lain, beberapa politisi senior seperti mantan Perdana Menteri Irlandia, Bertie Ahern, dan mantan Komisaris Eropa, Mairead McGuinness, disebut sebagai kandidat potensial dalam pemilihan yang akan dilaksanakan pada 11 November 2025.

Apa yang Terjadi di Kunjungan McGregor ke Gedung Putih?

Pada Hari St.

Patrick, McGregor memberikan pidato di Gedung Putih sebelum bertemu dengan Trump dan Musk.

Ia mengenakan setelan hijau dan mengkritik pemerintah Irlandia yang dianggap tidak mampu menangani isu domestik.

Trump pun memberikan dukungan kepada McGregor, menyebutnya salah satu orang Irlandia favoritnya.

Namun, kunjungan ini tidak lepas dari kritik.

Taoiseach Irlandia, Michel Martin, menilai komentar McGregor tidak mencerminkan semangat Hari St.

Patrick dan pandangan masyarakat Irlandia.

Wakil Perdana Menteri Irlandia, Simon Harris, bahkan menegaskan bahwa McGregor tidak memiliki mandat untuk mewakili rakyat Irlandia.

Apakah Kasus Hukum McGregor Mempengaruhi Cita-Citanya?

Selain ambisi politiknya, McGregor juga menghadapi sejumlah masalah hukum.

Dua tahun lalu, ia dinyatakan bertanggung jawab dalam kasus perdata atas dugaan pemerkosaan seorang wanita di Dublin pada 2018 dan dijatuhi ganti rugi hampir 250.000 euro.

Dia telah mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Kasus hukum lainnya mencakup tuduhan kekerasan seksual di Miami dan insiden di mana ia menyerang maskot tim NBA Miami Heat.

Pusat Krisis Pemerkosaan Dublin mengeluarkan surat protes ke Kedutaan Besar AS di Irlandia, menyatakan bahwa kunjungan McGregor ke Gedung Putih menormalkan kekerasan seksual dan meremehkan dampaknya terhadap korban.

Pencalonan Conor McGregor sebagai Presiden Irlandia menyajikan berbagai pertanyaan dan tantangan, baik dari segi dukungan politik maupun isu hukum yang mengelilinginya.

Meskipun dia mendapatkan perhatian media dan dukungan dari beberapa tokoh terkemuka, peluangnya untuk menjadi presiden tampak minim.

Sementara itu, reaksi dari pejabat pemerintah Irlandia menunjukkan bahwa tidak semua orang mendukung langkah McGregor dalam ambisi politiknya.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

22/03/2025 15:20
Ronen Bar Diselamatkan, Mahkamah Agung Intervensi Pemecatan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Mahkamah Agung Israel telah mengambil langkah yang signifikan dengan mengeluarkan perintah untuk mencegah pemecatan Kepala Dinas Keamanan Israel, Ronen Bar.

Pemecatan Bar sebelumnya disetujui oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada 2 Maret 2025, sebagai akibat dari kegagalan intelijen dalam merespons serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober 2023.

Dalam surat yang dikirim oleh Netanyahu kepada anggota kabinet sebelum pemungutan suara, ia menekankan bahwa hilangnya kepercayaan, baik profesional maupun pribadi, antara dirinya dan Bar telah semakin memburuk sejak perang dimulai.

Mengapa Mahkamah Agung Mengintervensi?

Pada 21 Maret 2025, Mahkamah Agung membekukan pemecatan tersebut hingga sidang lebih lanjut dapat dilakukan, yang dijadwalkan paling lambat 8 April.

Ini menunjukkan bahwa proses hukum seputar pemecatan Bar akan terus diperiksa secara mendalam.

Ronen Bar telah menjabat sebagai Kepala Shin Bet sejak Oktober 2021 dengan masa jabatan lima tahun.

Jika pemecatan tersebut benar-benar berlangsung, ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah Israel, di mana seorang Kepala Shin Bet diberhentikan oleh pemerintah sebelum masa jabatannya berakhir.

Apa Tanggapan dari Masyarakat dan Oposisi?

Keputusan Netanyahu untuk memecat Bar menuai protes luas di seluruh Israel, dengan ribuan warga turun ke jalan untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka.

Demonstrasi tersebut tidak hanya bertujuan menentang pemecatan Bar, tetapi juga mengkritik kebijakan perang Netanyahu terhadap Gaza.

Bar sendiri menilai bahwa pemecatan dirinya berlandaskan motivasi politik, dan ia tidak menghadiri pemungutan suara kabinet.

Dalam surat yang dikirimkan, Bar menegaskan bahwa keputusan tersebut dipengaruhi oleh konflik kepentingan, karena Shin Bet sedang menyelidiki kantor perdana menteri atas dugaan keterlibatan Qatar dalam pengambilan keputusan Israel.

Apa Pendapat Jaksa Agung dan Oposisi?

Jaksa Agung Gali Baharav-Miara juga memberikan pendapatnya, menegaskan bahwa Bar tidak dapat diberhentikan hingga legalitas tindakan tersebut dievaluasi.

Sementara itu, Gerakan untuk Pemerintahan Berkualitas di Israel, sebuah LSM yang berjuang untuk transparansi dan tata kelola yang baik, telah mengajukan banding terhadap keputusan Netanyahu, menyatakan bahwa pemecatan Bar merupakan keputusan ilegal yang dapat membahayakan keamanan nasional.

Partai oposisi Yesh Atid yang dipimpin oleh Yair Lapid mengecam pemecatan tersebut, menekankan bahwa langkah itu diambil dengan adanya konflik kepentingan yang jelas.

Bagaimana Situasi di Gaza dan Dampaknya di Israel?

Ketegangan politik di Israel terjadi dalam konteks eskalasi perang di Gaza.

Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 telah menyebabkan kematian sekitar 1.200 orang dan penculikan 251 sandera.

Dalam responsnya, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran, yang menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, telah mengakibatkan lebih dari 48.500 warga Palestina tewas.

Setelah periode gencatan senjata yang berlangsung beberapa bulan, serangan udara Israel kembali dilanjutkan, dengan lebih dari 400 korban jiwa pada malam pertama pengeboman.

Ketidakpuasan di kalangan rakyat Israel semakin meningkat, dengan banyak yang menuntut diakhirinya perang dan mengkritik langkah Netanyahu yang memecat Bar.

Hamas dan Israel masih terjebak dalam jalan buntu dalam negosiasi untuk memperpanjang gencatan senjata.

Meskipun Hamas menawarkan pembebasan seorang sandera Amerika dan empat jenazah sebagai imbalan, Israel tetap memperketat blokade terhadap Gaza sejak awal Maret, menghentikan seluruh pasokan makanan, bahan bakar, dan medis ke wilayah tersebut untuk menekan Hamas.

Dengan situasi yang semakin memanas baik di lapangan maupun di politik, ketidakpastian di Israel dan Gaza tampaknya akan terus berlanjut.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

22/03/2025 15:17
Khamenei Tolak Ultimatum Trump, Siap Beri Balasan Tegas jika Iran Diserang – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei dengan tegas mengabaikan ancaman Presiden AS Donald Trump terkait potensi adanya serangan dari AS jika kesepakatan nuklir tidak segera tercapai.

Menurut Khamenei, ancaman Trump tidak akan membuat Teheran takut.

“Orang Amerika harus tahu bahwa ancaman tidak akan membawa mereka ke mana pun dalam menghadapi Republik Islam,” katanya dalam pidato yang disiarkan secara nasional di Teheran pada Jumat (21/3/2025), dikutip dari Iran Internasional.

Khamenei berjanji akan memberikan balasan jika negaranya diserang.

“Jika ada yang melakukan kejahatan terhadap rakyat Iran, mereka akan ditampar dengan keras,” tegas Khamenei.

Pernyataan Khamenei ini menyusul surat yang dikirim Trump kepada dirinya pada awal bulan ini.

Dalam surat tersebut Trump menawarkan negosiasi dalam jangka waktu terbatas.

Isi Surat Trump ke Khamenei

Axioos pada Rabu (19/3/2025) mengungkapkan isi surat Presiden AS Donald Trump terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei yang dikutip dari seorang pejabat AS dan dua sumber yang mengetahui surat tersebut.

Dalam surat itu, Trump dilaporkan memberi tenggat waktu kepada Iran selama 2 bulan untuk mencapai kesepakatan nuklir baru.

Namun dalam surat tersebut tidak dituliskan kapan dimulainya tenggat waktu tersebut, dikutip dari Al-Arabiya.

Selain berisi ultimatum, surat tersebut juga tampaknya berisi ancaman.

Trump mengatakan apabila Iran menolak untuk bernegosiasi, maka mereka akan mendapatkan resiko yang cukup besar.

Resiko yang dimaksud adalah serangan dari AS dan Israel yang menargetkan fasilitas nuklir Iran.

Ia menegaskan bahwa dirinya tak ingin adanya negosiasi terbuka.

Sebagai informasi, surat tersebut dikirimkan ke Khamenei melalui diplomat senior UEA Anwar Gargash pada minggu lalu.

Teheran mengonfirmasi telah menerima surat tersebut.

Sebelumnya Iran mengatakan tidak akan langsung menanggapi isi surat tersebut.

Sementara Khamenei dengan tegas tidak ingin mengikuti saran dari pejabat lain, terutama untuk berunding dengan AS.

Minggu lalu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menyarankan bahwa pembicaraan tidak langsung dengan Amerika Serikat dapat dilakukan, mungkin melalui perantara seperti Oman .

Menurut Araghci, ini adalah cara yang paling tepat agar kedua pihak dapat menemui titik tengah.

“Ini bukan metode yang aneh, dan telah terjadi berulang kali sepanjang sejarah,” kata Araghchi dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Iran.

“Yang penting adalah kemauan untuk bernegosiasi dalam kondisi yang adil dan setara; bentuk apa pun yang diambil tidak menjadi masalah,” tambahnya.

Akan tetapi, Khamenei dengan tegas menolak saran dari Araghci.

“Kami tidak pernah menjadi pihak yang memulai konflik,” katanya.

Akan tetapi, ia berjanji akan memberikan respons tegas terhadap pihak-pihak yang ingin menyerang Iran.

“Namun, jika seseorang bertindak dengan niat jahat, responsnya akan tegas,” tegasnya.

Sejak Trump kembali ke menjabat sebagai Presiden AS, pemerintahannya secara konsisten mengatakan bahwa Iran harus dicegah memperoleh senjata nuklir.

Akan tetapi, pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan lalu mengatakan bahwa Iran telah mempercepat produksi uraniumnya yang mendekati tingkat senjata.

Pada tahun 2015, Iran mencapai kesepakatan dengan kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat, untuk mengekang program nuklirnya karena kekhawatiran negara itu berpotensi mengembangkan senjata nuklir.

Akan tetapi pada tahun 2018, keadaan berubah.

Presiden AS Donald Trump saat menjabat sebagai presiden AS secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut.

Setelah menarik diri, Trump kemudian menjatuhkan sanksi terhadap Iran.

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait Ayatollah Ali Khamenei dan Donald Trump

22/03/2025 15:15
Heathrow Ditutup Akibat Kebakaran: Apa yang Terjadi? – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Kebakaran besar yang terjadi di gardu listrik dekat Bandara Heathrow, Inggris, pada Jumat, 21 Maret 2025, telah memaksa penutupan bandara dan menyebabkan ratusan ribu penumpang terdampar.

Mari kita bahas lebih dalam tentang insiden ini, dampaknya, dan respons dari berbagai pihak.

Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi pada Kamis malam sekitar pukul 23:00 waktu setempat.

Kebakaran yang melahap 25.000 liter minyak pendingin dalam transformator ini menyebabkan pemadaman listrik total.

Api dan asap hitam membubung dari gardu listrik, mengakibatkan pemadam kebakaran harus bekerja keras hingga dini hari untuk mengendalikan situasi dengan menyemprotkan busa pemadam kebakaran.

Seorang pejabat pemadam kebakaran mengungkapkan, “Kami bekerja tanpa henti untuk memastikan bahwa kebakaran bisa dikendalikan dan situasi dapat kembali normal.” Namun, dampak dari insiden ini sudah terasa secara luas.

Siapa Saja yang Terdampak oleh Insiden Ini?
Penumpang Terjebak dalam Transit

Dari berbagai belahan dunia, banyak penumpang yang terjebak dalam transit tanpa kepastian jadwal penerbangan mereka.

Misalnya, Charlotte Johnston yang terjebak di Guangzhou, China, harus menunggu berjam-jam di bandara dengan hanya barang bawaan seadanya.

Di Dubai, beberapa pelanggan British Airways mengungkapkan kekecewaan mereka kepada Sky News.

Kisah memilukan datang dari Chez Khan, seorang direktur layanan klien dari London yang terpisah dari anak-anaknya.

Ia dan penumpang lain yang dialihkan ke hotel ternyata tidak mendapatkan kamar, memaksa mereka kembali ke bandara tanpa bantuan.

Keterlambatan Perjalanan dan Kerugian Finansial

Akibat kebakaran ini, lebih dari 1.350 penerbangan dibatalkan pada hari itu.

Selain itu, sekitar 291.000 penumpang mengalami penundaan perjalanan.

Harga hotel di sekitar Heathrow melonjak drastis, dengan beberapa kamar mencapai harga lima kali lipat dari biasanya, menambah beban finansial bagi penumpang yang terdampar.

Seorang eksekutif maskapai Eropa mengungkapkan, “Bandara sebesar Heathrow seharusnya memiliki sistem cadangan listrik yang lebih andal.” Hal ini menunjukkan kurangnya antisipasi dalam menghadapi situasi darurat seperti ini.

Apa yang Dikatakan Pihak Berwenang?

Menteri Energi Inggris, Ed Miliband, menegaskan bahwa insiden ini tampaknya bukan hasil dari sabotase.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mencari tahu penyebab kebakaran dan menekankan pentingnya evaluasi sistem cadangan bandara agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Bagaimana Dampak Terhadap Jadwal Penerbangan Global?

Menurut data Cirium, setidaknya 37 penerbangan dari berbagai maskapai seperti British Airways, American Airlines, dan Delta mengalami pengalihan atau kembali ke bandara asal.

Ini menyebabkan kekacauan besar dalam jadwal penerbangan global, dengan banyak pesawat dan awak yang tidak berada di lokasi yang tepat.

Analis industri memperkirakan bahwa gangguan ini akan berlangsung beberapa hari ke depan. “Kami sedang berusaha mengatasi penumpukan dengan menambah penerbangan atau menggunakan pesawat berkapasitas lebih besar,” kata seorang juru bicara maskapai.

Apa Harapan Penumpang Selanjutnya?

Bandara Heathrow diperkirakan tetap ditutup hingga tengah malam pada tanggal 21 Maret 2025, atau hingga dini hari 22 Maret 2025.

Pihak Heathrow meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami penumpang dan berharap pemulihan sistem dapat dilakukan secepat mungkin.

Dengan situasi yang masih belum jelas, harapan para penumpang adalah mendapatkan penerbangan kembali ke tujuan mereka dan menyelesaikan perjalanan yang terputus oleh insiden yang tidak terduga ini.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

22/03/2025 15:14
Nasib Sopian Driver Ojol Cuma Terima Rp 250 Ribu, Namanya Jadi Tameng Pencucian Uang Rp 119 Miliar

Nasib Sopian Driver Ojol Cuma Terima Rp 250 Ribu, Namanya Jadi Tameng Pencucian Uang Rp 119 Miliar

TRIBUNJATENG.COM-Ahmad Sopian, seorang pengemudi ojek online (ojol) di Surabaya, terjerat kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 119 Miliar.

Kasus ini bermula ketika Sopian menawarkan data pribadinya untuk pembuatan rekening bank kepada dua orang yang dikenalnya melalui Facebook, yaitu Marcel dan Reza, yang kini berstatus buron. Sebagai imbalan, Sopian menerima Rp 250 Ribu.

Pada 5 Juni 2024, Sopian membuka rekening Bank Sinar Mas secara online melalui aplikasi Simobi Plus dengan bantuan Marcel dan Reza. Setelah rekening berhasil dibuat, Sopian menyerahkannya kepada mereka. Rekening tersebut kemudian digunakan untuk menampung dana hasil pembobolan server sebuah bank pelat merah, dengan total mencapai Rp 119 Miliar.

Pada 22 Juni 2024, terdeteksi 483 transaksi anomali dengan total nominal sekitar Rp 119 miliar melalui rekening tersebut. Sebagian dana, senilai Rp 2,24 miliar, ditransfer ke beberapa rekening lain, sementara sisanya dibelanjakan untuk aset kripto dan dikirim kembali ke akun Binance atas nama Sopian.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lujeng Andayani, kasus ini bermula saat Ahmad Sopian berkenalan dengan dua orang bernama Marcel dan Reza melalui Facebook.

Kedua orang tersebut merupakan buronan polisi dalam kasus pembobolan bank.

Ahmad Sopian kemudian menawarkan rekening pribadinya sebagai tempat menampung aliran dana haram tersebut.

“Selanjutnya, terdakwa menawarkan diri untuk pembuatan rekening tersebut dengan chat melalui aplikasi WhatsApp, sehingga terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Reza (DPO) perihal pembuatan rekening Bank Sinar Mas, dan terdakwa akan dibayar Rp 250 ribu,” ujar JPU dalam persidangan yang dikutip dari akun Instagram @kediriraya_info pada 20 Maret 2025.

Sopian kini dihadapkan pada ancaman Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sidang masih berlanjut, sementara kepolisian terus memburu dua pelaku utama yang masih buron.

(*)

22/03/2025 15:13
Dampak Pembubaran Departemen Pendidikan AS oleh Trump: Apa Kata Pakar? – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pada tanggal 20 Maret 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menandatangani perintah eksekutif yang memulai proses pembubaran Departemen Pendidikan AS.

Langkah ini merupakan realisasi dari janji kampanyenya yang mengedepankan pengembalian kewenangan pendidikan ke negara bagian, alih-alih diatur oleh pemerintah pusat.

Apa Motivasi di Balik Pembubaran Departemen Pendidikan?

Pembubaran Departemen Pendidikan bukanlah isu baru di kalangan Partai Republik.

Sejak era Presiden Ronald Reagan pada 1980-an, wacana ini telah muncul sebagai bagian dari dorongan untuk mengurangi campur tangan pemerintah federal dalam pendidikan.

Dalam pandangannya, sistem pendidikan harus sepenuhnya berada di bawah kendali negara bagian, yang dianggap lebih memahami kebutuhan spesifik daerah mereka.

Meskipun Departemen Pendidikan tidak secara langsung mengatur kurikulum sekolah, Trump berusaha untuk mengurangi pengaruhnya.

Salah satu cara yang diambil adalah dengan memotong anggaran dan membatalkan hibah serta kontrak yang sebelumnya telah dijalankan oleh departemen ini.

Sebagian besar anggaran Departemen Pendidikan digunakan untuk program hibah dan pinjaman federal, termasuk program Title I untuk sekolah di daerah miskin dan program IDEA untuk pendidikan siswa berkebutuhan khusus.

Bagaimana Reaksi Terhadap Keputusan Ini?

Keputusan Trump untuk membubarkan Departemen Pendidikan mendapatkan respons yang beragam.

Kelompok konservatif, terutama pendukung gerakan Make America Great Again, menyambut baik langkah ini.

Namun, banyak pihak dari kalangan Demokrat mengecam tindakan ini sebagai ancaman bagi pendidikan publik dan bantuan finansial bagi siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Hakeem Jeffries, pemimpin minoritas DPR AS, menegaskan bahwa menutup Departemen Pendidikan akan merugikan jutaan siswa, meningkatkan jumlah murid di kelas, dan mengurangi dana untuk program pendidikan khusus.

Apakah Pembubaran Departemen Pendidikan Akan Efektif?

Beberapa pakar menilai bahwa pembubaran Departemen Pendidikan tidak serta merta menyelesaikan masalah birokrasi yang selama ini menjadi kritik Partai Republik.

Frederick Hess dari American Enterprise Institute menyatakan bahwa kebijakan pendidikan federal sudah diatur dalam undang-undang, sehingga perintah eksekutif saja tidak cukup untuk menghapus kewajiban tersebut. “Jika ingin perubahan mendasar, harus ada revisi undang-undang, bukan hanya membubarkan departemen,” tegasnya.

Apa Yang Akan Terjadi Selanjutnya?

Meskipun Kongres masih harus memberikan persetujuan penuh untuk pembubaran Departemen Pendidikan, pemerintahan Trump tetap bisa mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kewenangan departemen ini.

Beberapa kebijakan yang mungkin diterapkan adalah peningkatan penggunaan voucer sekolah, pelibatan lebih banyak pihak swasta dalam pendidikan, serta hak orang tua untuk menentukan materi ajar.

Trump juga telah menandatangani perintah eksekutif untuk mempromosikan pilihan sekolah dengan mendukung dana publik bagi sekolah swasta dan mencabut pendanaan bagi institusi yang dianggap melakukan indoktrinasi radikal.

Langkah pembubaran Departemen Pendidikan AS yang diambil oleh Trump mencerminkan dorongan ideologis Partai Republik untuk mengurangi campur tangan pemerintah federal dalam pendidikan.

Sementara dukungan dari kelompok konservatif ada, kritik dari pihak Demokrat serta pakar pendidikan menunjukkan adanya keraguan mengenai dampak langkah ini terhadap pendidikan publik dan keadilan sosial.

Masa depan pendidikan di AS akan sangat tergantung pada bagaimana Kongres dan masyarakat merespons kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh pemerintahan Trump.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

22/03/2025 15:11
Hari ke-1123 Perang Rusia-Ukraina: Zaporizhzhia Diserang Lagi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 telah memasuki hari ke-1123 pada Sabtu, 22 Maret 2025.

Konflik ini semakin memanas dengan serangan terbaru yang menargetkan kota Zaporizhzhia di tengara Ukraina.

Apa yang terjadi di sana dan bagaimana dampaknya terhadap situasi keamanan Ukraina?

Apa Yang Terjadi di Zaporizhzhia?

Pada Jumat malam, 21 Maret 2025, serangan Rusia di kota Zaporizhzhia mengakibatkan tewasnya dua orang dan melukai sembilan lainnya.

Gubernur Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, mengonfirmasi bahwa kota tersebut mengalami lebih dari 10 serangan dalam waktu singkat.

Di antara korban luka, terdapat seorang bayi berusia sembilan bulan dan seorang wanita yang mengalami cedera serius.

Gambar yang beredar di media menunjukkan tim penyelamat mencari korban di antara puing-puing bangunan.

Blok apartemen dan rumah-rumah di lokasi serangan mengalami kerusakan parah dengan jendela yang hancur dan fasad bangunan yang runtuh.

Kobaran api juga terlihat membakar reruntuhan, memperparah kehancuran akibat serangan tersebut.

Bagaimana Dampak Serangan Lainnya di Wilayah Ukraina?

Serangan tidak hanya terbatas di Zaporizhzhia.

Di wilayah Sumy, dua orang dilaporkan tewas setelah enam bom berpemandu dijatuhkan di desa Krasnopillia, yang terletak dekat perbatasan utara Ukraina dengan Rusia.

Selain itu, di wilayah Donetsk, serangan udara di kota Kostiantynivka menyebabkan satu orang tewas akibat tiga bom yang dijatuhkan.

Kekerasan ini semakin memperburuk situasi keamanan di Ukraina, yang terus menghadapi eskalasi serangan dari Rusia di berbagai wilayah.

Apa Tuduhan Ukraina Terhadap Rusia?

Ukraina juga menuduh Rusia melakukan tekanan ilegal terhadap warga Ukraina di wilayah pendudukan, dengan memaksa mereka untuk mengubah status hukum atau meninggalkan daerah tersebut.

Pemerintah Ukraina berencana untuk melaporkan praktik ini ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Heorhii Tykhyi, mengungkapkan bahwa Rusia tengah melakukan pengusiran paksa warga Ukraina dari tanah air mereka atau memaksa mereka untuk memperoleh status orang asing.

Dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini mewajibkan warga Ukraina yang tinggal di Rusia tanpa dasar hukum untuk menyesuaikan status mereka paling lambat 10 September 2024.

Dukungan Internasional: Apa yang Dikatakan Kim Jong-un?

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, juga memberikan dukungan yang tak tergoyahkan terhadap Rusia dalam perang di Ukraina.

Dalam pertemuannya dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, Kim menegaskan bahwa pemerintahannya akan selalu mendukung Rusia dalam mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial.

Shoigu juga menyampaikan rasa terima kasih atas solidaritas Korea Utara terhadap posisi Rusia dalam berbagai isu geopolitik global.

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua negara semakin erat di tengah ketegangan yang terus berlangsung.

Perjanjian Damai: Apa Kata Stephen Witkoff?

Stephen Witkoff, utusan khusus Presiden AS, mengemukakan bahwa keanggotaan Ukraina di NATO tidak sejalan dengan potensi perjanjian damai dengan Rusia.

Dalam wawancaranya, ia menyatakan bahwa meskipun Ukraina tidak akan menjadi anggota NATO, masih ada kemungkinan untuk membahas jaminan keamanan alternatif.

Witkoff menegaskan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO, meskipun terdapat diskusi tentang perlindungan keamanan dari AS atau negara-negara Eropa.

Secara umum, diterima bahwa jika ada perjanjian damai antara Ukraina dan Rusia, Ukraina tidak boleh menjadi anggota NATO.

Serangan yang terjadi di Zaporizhzhia dan lokasi lainnya menunjukkan bahwa konflik Rusia-Ukraina masih jauh dari akhir.

Dalam situasi yang terus berkembang ini, dukungan internasional dan negosiasi untuk mencapai kedamaian menjadi semakin penting.

Namun, langkah-langkah yang diambil oleh Rusia dan respons Ukraina akan terus menentukan jalannya konflik ini.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

22/03/2025 15:09
WNI Bermasalah di Kamboja Naik 60 Kali Lipat dalam 4 Tahun, Kini Tembus 3 Ribu Kasus – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Angka kasus warga negara Indonesia (WNI) bermasalah di Kamboja mengalami lonjakan drastis dalam beberapa tahun terakhir.

Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, mengungkapkan bahwa pada 2020 hanya tercatat 56 kasus, namun pada 2024 jumlahnya melonjak 60 kali lipat menjadi lebih dari 3 ribu kasus.

“Pada 2024 jumlahnya meningkat drastis menjadi 3.310 kasus. Artinya ada kenaikan lebih dari 60 kali lipat,” kata Santo dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

Kondisi ini semakin memprihatinkan dengan data terbaru dari dua bulan pertama tahun 2025. KBRI Phnom Penh telah menerima 841 kasus, baik yang dilaporkan langsung, melalui hotline, atau berdasarkan informasi dari aparat Kamboja. Angka ini bahkan tercatat tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebagian besar dari 841 kasus ini, sekitar 75 persen, terkait dengan penipuan daring atau online scam yang melibatkan WNI.

Hal ini mengindikasikan adanya tren yang terus berkembang, dengan semakin banyak WNI yang terjebak dalam praktik penipuan yang menjanjikan pekerjaan mudah dengan gaji tinggi, namun ternyata hanya tipuan.

Banyak WNI yang tergiur dengan iming-iming pekerjaan mudah, tanpa kualifikasi, dan gaji tinggi. Tapi itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya.

Kasus-kasus tersebut sebagian besar melibatkan WNI yang bekerja secara ilegal di Kamboja, dengan lebih dari 131 ribu orang tercatat tinggal di negara itu tanpa izin resmi. Mereka tersebar di berbagai kota seperti Sihanoukville, Poipet, Chrey Thum, Bavet, dan Phnom Penh.

“Itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan terlalu mudah percaya,” kata Santo.

Untuk menangani lonjakan kasus ini, KBRI akan berkoordinasi dengan pihak berwenang di Kamboja dan Indonesia. Selain itu, WNI diminta untuk melaporkan diri agar keberadaannya dapat terpantau dengan baik.

Lonjakan kasus ini mencerminkan tantangan besar bagi pemerintah Indonesia dan KBRI dalam melindungi warga negara di luar negeri, sekaligus menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan yang terlalu menggiurkan.

22/03/2025 15:05