Category: Tribunnews.com

  • Begini Penipuan Modus BTS Palsu, Bareskrim Kejar Otak Aksi dan Minta Masyarakat Waspada – Halaman all

    Begini Penipuan Modus BTS Palsu, Bareskrim Kejar Otak Aksi dan Minta Masyarakat Waspada – Halaman all

    TRIBUNNEWS, JAKARTA – Bareskrim Polri memburu “bos” sindikat penipuan daring yang menggunakan modus Base Transceiver Station (BTS) palsu.

    Dalang dibalik penipuan ini, diduga merupakan warga negara asing (WNA) asal China yang kini telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

    “Tentu untuk yang menjadi bos di atasnya ini akan kita cari, sementara kita tetapkan sebagai DPO terus kita lakukan pencarian, bekerja sama juga dengan teman-teman kita di Imigrasi untuk melihat perlintasan, karena mereka ini juga orang China,” ujar Kepala Bareskrim Polri Komjen. Pol Wahyu Widada saat konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).

    Sindikat ini menggunakan perangkat BTS palsu untuk memancarkan sinyal yang menipu ponsel di sekitarnya.

    Ketika ponsel terhubung dalam jaringan ini, pelaku kemudian dapat mengirimkan link palsu yang mengatasnamakan bank atau situs resmi melalui SMS dan WhatsApp.

    Ini kemudian memungkinkan pelaku untuk mengendalikan aliran data dan untuk meminta kode One-Time Password (OTP).

     Pelaku bertindak sebagai “man-in-the-middle”, sehingga korban percaya mendapat pesan dari situs resmi.

    Korban kemudian memasukkan data pribadinya, tanpa tahu bahwa data tersebut sebenarnya telah jatuh ke tangan pelaku.

    “Banyak juga di WhatsApp kita sering dapat undangan. Tiba-tiba undangannya adalah aplikasi yang tidak jelas. Nah ini juga berbahaya buat kita. Begitu kita klik, siap-siap saja data kita disedot. Perlindungi, mari sama-sama kita harus sadar betul bagaimana melakukan perlindungan terhadap data pribadi kita,” ujar Wahyu.

    Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menangkap dua WNA China, yang berinisial XJ dan YXC, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

    Mereka ditangkap saat mengemudikan mobil yang dilengkapi perangkat BTS palsu.

    “Pada tanggal 18 Maret 2025, Bareskrim Polri bersama Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Kemenkomdigi melakukan penangkapan bersama terhadap tersangka warga negara China dengan inisial XJ, saat sedang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam, nomor polisi B2146UYT yang dilengkapi dengan perangkat elektronik fake BTS di sekitar area SCBD Jakarta Selatan,” jelas Wahyu.

    “Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2025, tim kembali melaksanakan penangkapan terhadap tersangka warga negara China dengan inisial YXC saat sedang mengemudikan kendaraan Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi B2328NFB, yang dilengkapi dengan perangkat elektronik fake BTS di sekitar SCBD Jakarta Selatan,” lanjutnya.

    Para pelaku berkeliling di area ramai untuk mengirimkan SMS penipuan.

    “Yang bersangkutan (tersangka) mengemudikan kendaraan berputar-putar di area keramaian, khususnya di area SCBD sampai dengan pukul 20.00,” imbuhnya.

    Kedua tersangka berperan sebagai operator lapangan, bertugas mengemudikan kendaraan yang telah dimodifikasi untuk mengirimkan SMS massal yang meniph di area-area ramai.

    “Tetapi yang diincar memang daerah
    yang crowded, yang memang banyak crowdnya, yang banyak orang yang berkumpul di situ, sehingga pasti di titik keramaian,” ujar Wahyu.

    Tugas kedua tersangka tersebut hanyalah mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi peralatan untuk mengirimkan SMS massal ke area-area publik yang padat.

    “Kemudian background mereka, mereka sebenarnya orang-orang biasa aja, karena tugas mereka kan cuma dikendalikan hanya suruh nyupir muter-muter saja,” ujar Wahyu.

    Karena itu, kata Wahyu, tugas Bareskrim Polri saat ini adalah berupaya memburu jaringan yang lebih besar dibalik sindikat penipuan menggunakan perangkat BTS palsu ini.

    “Oleh karena itu kita bukan hanya sekedar mengungkap yang ada di sini, kita akan berusaha membongkar yang lebih besar lagi. Bagaimana kalau ada jaringannya kita bongkar jaringannya supaya nanti kita bisa tahu kemana saja mereka menyebarkan orang-orangnya,” kata dia.

    Bareskrim Polri mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap SMS yang mencurigakan, terutama yang berisi tautan atau permintaan informasi pribadi.

    “Dan dalam kesempatan ini juga kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada, hati-hati apabila mendapatkan SMS, dicek betul, jangan buru-buru. Kalau misalnya di SMS yang menggunakan, Anda mendapatkan poin dari bank X, ternyata kita bukan nasabah bank X, kan pasti gak mungkin,” ujar Wahyu.

    Lebih lanjut, Wahyu menyarankan agar masyarakat melakukan verifikasi kebenaran informasi dengan menghubungi layanan pelanggan resmi bank yang bersangkutan.

    “Oleh karena itu agar betul-betul dicermati, diverifikasi, kalau betul ditanyakan kembali. Kan biasanya ada customer service number-nya di masing-masing bank itu, bisa tanya dulu betul gak ada tersebut. Supaya jangan sampai kita diperdaya oleh para pelakunya,” tuturnya.

    Modus penipuan ini tergolong mudah dilakukan karena pelaku tidak memerlukan nomor telepon spesifik untuk mengirimkan SMS.

    “Apakah kalau menyebarkan perlu nomor? Tidak perlu, yang penting disebar saja nanti yang nyangkut, nyangkutlah. Kayak nyebar jaring. Namanya juga blasting ya kadang nyangkut, kadang tidak nyangkut,” jelasnya.

    Tujuan utama pelaku, kata Wahyu adalah menyebarkan SMS tipuan sebanyak mungkin, dengan harapan ada yang “nyangkut” dan menjadi korban mereka.

    “Tapi artinya mereka kan nothing to lose. Yang penting nyebar saja berita ini SMS-nya sehingga bisa masuk, sehingga mungkin kadang-kadang kita juga terima. Tidak kenal ini dari mana. Nah justru kadang-kadang kita harus waspada terhadap nomor-nomor yang tidak kenal,” lanjutnya.

    Akibat dari penipuan menggunakan perangkat “Fake BTS” dan SMS phishing ini terdapat 12 nasabah menjadi korban dan menyebabkan kerugian total sekitar Rp473,7 juta.

    “Ada Rp473.767.388, ini kerugian yang dialami oleh 12 orang korban,” papar Wahyu.

    Meskipun kasus penipuan menggunakan perangkat BTS palsu baru terdeteksi di Jakarta, tidak menutup kemungkinan bahwa modus operandi ini dapat meluas ke wilayah lain.

    “Tidak menutup kemungkinan, tapi kita belum punya bukti. Tetapi namanya juga orang melakukan kejahatan, bisa terjadi di setiap tempat sepanjang ada BTS yang ada di situ dan mereka punya kemampuan,” ujarnya.(Grace Sanny Vania)

     

  • Kronologi Penangkapan 2 WNA asal Tiongkok Terkait Penipuan Online Fake BTS, Korban Rugi Rp473 Juta – Halaman all

    Kronologi Penangkapan 2 WNA asal Tiongkok Terkait Penipuan Online Fake BTS, Korban Rugi Rp473 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS, JAKARTA – Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa akhir akhir ini marak terjadi penipuan daring melalui SMS dengan modus “Fake Base Transceiver Station (BTS)”.

    Dalam operasi pengungkapan kasus ini, dua warga negara asing (WNA) asal China, XJ dan YXC, ditangkap di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

    Kedua tersangka menggunakan perangkat “Fake BTS” untuk mengirimkan SMS phishing ke 259 nasabah bank, menyebabkan kerugian total sekitar Rp473,7 juta.

    Dari 259 nasabah, 12 di antaranya menjadi korban penipuan.

    “Ada Rp473.767.388, ini kerugian yang dialami oleh 12 orang korban,” kata kata Kabareskrim Polri, Komjen. Wahyu Widada saat konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).

    Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan nasabah bank swasta yang menerima SMS berisi tautan phishing.

    “Pengungkapan yang kita lakukan ini berasal dari pengaduan nasabah salah satu bank swasta yang menerima SMS bermuatan phishing,” ujar Wahyu.

    Sejak menerima pengaduan, polisi kemudian melakukan pengawasan dan pemantauan, dan menemukan fakta bahwa SMS penipuan tersebut dikirimkan menggunakan perangkat ilegal “Fake BTS”.

    “Dari pengaduan tersebut, maka setiap tanggal 13 Maret 2025 dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan oleh Bareskrim, khususnya Direktorat Tindak Pindana Siber bersama dengan rekan-rekan kita dari Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Kemenkomdigi.

    Dan hasil kegiatan tersebut ditemukan adanya fakta bahwa ada penyebaran SMS palsu yang berisi penipuan yang mengatasnamakan bank melalui penggunaan perangkat telekomunikasi yang ilegal,” jelas Wahyu.

    Pada 18 Maret 2025, polisi menangkap tersangka berinisial XJ, yang saat itu mengemudikan mobil berisi perangkat Fake BTS di SCBD.

    “Pada tanggal 18 Maret 2025, Bareskrim Polri bersama Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Kemenkomdigi melakukan penangkapan bersama terhadap tersangka warga negara China dengan inisial XJ, saat sedang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam, nomor polisi B2146UYT yang dilengkapi dengan perangkat elektronik fake BTS di sekitar area SCBD Jakarta Selatan,” jelas Wahyu.

    Dua hari kemudian, tersangka berinisial YXC juga ditangkap di lokasi yang sama.

    “Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2025, tim kembali melaksanakan penangkapan terhadap tersangka warga negara China dengan inisial YXC saat sedang mengemudikan kendaraan Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi B2328NFB, yang dilengkapi dengan perangkat elektronik fake BTS di sekitar SCBD Jakarta Selatan,” lanjutnya.

    Kedua tersangka mengaku bahwa mereka diatur oleh dalang yang lebih besar, yang diduga menjadi otak dari kasus penipuan ini.

    XJ mengaku datang ke Indonesia sejak 18 Februari 2025 dan diajari cara menggunakan perangkat Fake BTS oleh seseorang berinisial XL.

    “Tersangka XJ ini datang ke Indonesia sejak 18 Februari 2025, yang bersangkutan diarahkan dan diajarkan oleh seseorang dengan inisial XL bagaimana cara menggunakan peralatan fake BTS tersebut, dengan membawa tiga unit handphone kemudian yang bersangkutan membuka perangkat elektronik yang ada di mobil dan meletakkan handphone di atas perangkat elektronik tersebut,” ungkap Wahyu.

    Sementara itu, YXC mengikuti arahan JGX, yang diduga sebagai bos sindikat penipuan ini.

    “Kemudian tersangka kedua adalah YXC dari tahun 2021 sampai 2023, yang bersangkutan sudah sering ke Indonesia, namun menggunakan visa turis hingga pulang balik, yang bersangkutan mengikuti arahan seseorang dengan inisial JGX yang diduga merupakan orang kepercayaan dari pos sindikat penipuan online modus BTS ini,” tuturnya.

    Mereka berkeliling menggunakan mobil yang dilengkapi BTS palsu untuk memancarkan sinyal dan mengirim SMS penipuan ke calon korban di area ramai, khususnya SCBD.

    “Selanjutnya yang bersangkutan mengemudikan kendaraan berputar-putar di area keramaian, khususnya di area SCBD sampai dengan pukul 20.00,” imbuhnya.

    Menurut Wahyu, tersangka dalam melakukan aksinya berkomunikasi melalui grup Telegram “stasiun pangkalan Indonesia”, dari situ pelaku juga menerima perintah dari akun Telegram JGX.

    “Tersangka YXC ini berkomunikasi melalui grup telegram dengan nama grup stasiun pangkalan Indonesia yang membahas tentang operasional fake BTS. Tersangka mendapatkan perintah dari salah satu akun telegram dengan ID inisial JGX,” katanya.

    Tugas kedua tersangka adalah mengemudikan kendaraan yang dilengkapi ‘Fake BTS’ di area-area strategis.

    Sementara itu, sistem pengiriman SMS penipuan telah diatur secara otomatis oleh pihak lain.

    “Pengiriman SMS tersebut sudah diatur secara otomatis untuk disebarkan melalui alat yang dikendalikan oleh bos tersangka. Jadi tugasnya dia hanya berputar-putar saja, semuanya sudah diatur dari dikendalikan oleh orang lain,” ujar Wahyu.

    Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain dua unit mobil dengan perangkat “fake BTS”, tujuh ponsel, tiga kartu SIM, dan dua kartu ATM bank.

    “Dari barang bukti yang kita amankan, diantaranya adalah dua unit mobil beserta perangkat alat fake BTS, mungkin rekan-rekan bisa melihat di depan, tujuh unit handphone, tiga buah SIM card, dua buah kartu ATM bank, satu buah paspor China atas nama YXC, satu buah kartu travel permit atas nama YXC, satu buah kartu identitas China atas nama YXC, satu buah kartu NPWP atas nama YXC,” ungkapnya

    Kedua tersangka dijerat pasal berlapis, antara lain UU ITE, UU Telekomunikasi, UU TPPU, dan KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda Rp12 miliar.

    “Para tersangka mendapatkan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp 12 miliar,” ujar Wahyu.

    Bareskrim Polri mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap SMS yang mencurigakan, terutama yang berisi tautan atau permintaan informasi pribadi. Masyarakat juga diminta untuk tidak ragu melaporkan SMS penipuan kepada pihak berwenang

    “Dan dalam kesempatan ini juga kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada, hati-hati apabila mendapatkan SMS, dicek betul, jangan buru-buru. Kalau misalnya di SMS yang menggunakan, Anda mendapatkan poin dari bank X, ternyata kita bukan nasabah bank X, kan pasti gak mungkin,” ujar Wahyu.

    “Oleh karena itu agar betul-betul dicermati, diverifikasi, kalau betul ditanyakan kembali. Kan biasanya ada customer service number-nya di masing-masing bank itu, bisa tanya dulu betul gak ada tersebut. Supaya jangan sampai kita diperdaya oleh para pelakunya,” lanjutnya.

    Modus penipuan “Fake Base Transceiver Station (BTS)” yang terungkap bukan sekadar penipuan biasa, melainkan operasi kejahatan digital yang sangat terorganisir dan meresahkan.

    Pelaku menggunakan perangkat “Fake BTS” dan bertindak sebagai menara telekomunikasi palsu, mereka memancarkan sinyal yang menipu ponsel di sekitarnya untuk terhubung ke jaringan mereka.

    Saat ponsel terhubung, pelaku memiliki kendali penuh atas aliran data, seperti meminta kode One-Time Password (OTP) yang dikirim oleh bank atau layanan digital resmi.

    Mereka bertindak sebagai “man-in-the-middle”, sehingga membuat korban percaya mereka sedang berinteraksi dengan layanan resmi, padahal semua informasi yang mereka berikan jatuh ke tangan pelaku.

    Selain itu, perangkat “Fake BTS” mampu mengirimkan SMS massal tanpa melalui jaringan operator seluler, kemampuan ini membuat pesan-pesan penipuan sulit dilacak dan sering kali mampu menembus lapisan keamanan yang diterapkan operator.(Grace Sanny Vania)

     

  • Serangan Israel Kian Membabi-buta, Hamas: Kami Tak Inginkan Kendali Atas Gaza – Halaman all

    Serangan Israel Kian Membabi-buta, Hamas: Kami Tak Inginkan Kendali Atas Gaza – Halaman all

    Israel Kian Membabi-buta, Hamas: Kami Tak Inginkan Kendali Atas Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas menegaskan pada Sabtu (22/3/2025) kalau gerakan tersebut tidak bermaksud untuk memerintah Jalur Gaza.

    Hamas menekankan, pihaknya justru mendorong agar Gaza dipimpin oleh ‘Persatuan Nasional’ yang terdiri dari berbagai elemen dan entitas Palestina.

    “Bahwa pengaturan apa pun di masa mendatang di Gaza harus didasarkan pada konsensus nasional,” tulis laporan RNTV, mengutip pernyataan Hamas, dikutip Senin (24/3/2025).

    Dalam pernyataan pers, juru bicara Hamas Abdel Latif al-Qanou menyatakan kalau gerakan tersebut “siap untuk melaksanakan pengaturan apa pun (pemerintahan di Gaza) yang disetujui secara nasional, dan tidak tertarik untuk menjadi bagian dari pengaturan tersebut.”

    Al-Qanou menegaskan kalau Hamas telah sepakat untuk membentuk komite pendukung masyarakat di Gaza, yang tidak akan mencakup perwakilan dari gerakan tersebut.

    Dia menekankan kalau, “Hamas tidak bercita-cita untuk mengatur sektor tersebut, tetapi berfokus pada pencapaian konsensus nasional dan mematuhi hasilnya.”

    Terkait negosiasi gencatan senjata dengan Israel, al-Qanou menjelaskan bahwa Hamas tengah mendiskusikan usulan utusan Amerika Serikat (AS) Steve Hanke, beserta sejumlah ide lainnya.

    “Komunikasi sedang berlangsung untuk menuntaskan kesepakatan gencatan senjata,” katanya.

    SERANGAN UDARA ISRAEL – Serangan udara Israel terhadap tenda-tenda pengungsi Palestina pada Selasa (18/3/2025) pagi menyebabkan kamp tersebut terbakar saat para penduduk tengah tidur di Khan Yunis. Akibatnya sebanyak 200 orang tewas atas serangan udara Israel ini. (Telegram Quds News Network)

    Israel Makin Membabi-buta di Gaza

    Pernyataan Hamas yang menyebut tidak tertarik memerintah di Gaza pasca-perang terjadi saat Israel makin membabi-buta melakukan bombardemen di wilayah kantung Palestina tersebut.

    Atas hal itu, Al-Qanou menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai penghambat utama pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlangsung.

    “Penghambatannya (Netanyahu merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan pemerintahannya dengan mengorbankan para sandera Israel dan pelaksanaan kesepakatan,” kata dia.

    Ia menambahkan kalau dimulainya kembali operasi militer Israel di Gaza terjadi “dengan dukungan dari pemerintah AS,”.

    Atas hal itu, Hamas mendesak Washington untuk menghindari berpihak pada satu pihak dalam konflik tersebut dan menekan Israel untuk melanjutkan perjanjian gencatan senjata.

    Pada Januari 2025, Hamas dan Israel melalui para mediator perundingan, Mesir dan Qatar menyepakati tiga fase gencatan senjata dengan sejumlah poin di tiap tahapannya.

    Tahap Pertama, yang berakhir pada akhir Februari, dilakukan dengan kerangka pertukaran pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina.

    Sedianya, Tahap II gencatan senjata beragenda penarikan mundur pasukan Israel dan pembukaan blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Namun, Israel mangkir dan mengajukan proposal yang disetujui AS untuk memperpanjang Tahap Pertama.

    Hamas menolak, direspons Israel dengan membombardir Gaza dengan serangan udara dan rencana dimulainya kembali operasi militer darat dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya.

    AGRESI GAZA – Pasukan Israel (IDF) memasuki wilayah Gaza Utara. Agresi baru IDF ke Jalur Gaza rupanya disertai penentangan dari kalangan internal militer Israel, terlebih IDF dilaporkan memiliki tujuan untuk menduduki Jalur Gaza dalam agresi kali ini. (IDF/Ynet)

    “Dalam hal perkembangan di lapangan, Hamas menuduh militer Israel meningkatkan serangan terhadap warga sipil di Gaza, menunjuk pada penembakan yang semakin intensif terhadap rumah, lingkungan pemukiman, dan tempat perlindungan, di tengah pengepungan yang menyebabkan terhambatnya pengiriman pasokan penting seperti makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar,” tulis laporan Khaberni.

    Gerakan tersebut menggambarkan operasi ini sebagai “pelanggaran hukum internasional yang mencolok dan belum pernah terjadi sebelumnya,” dan menegaskan bahwa tindakan yang sedang berlangsung tersebut mencerminkan “penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perjanjian yang dirancang untuk melindungi warga sipil selama masa perang.”

     

    (oln/khbrn/*)

  • Fatah Minta Hamas Mundur Demi Warga Palestina – Halaman all

    Fatah Minta Hamas Mundur Demi Warga Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Partai Fatah, yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas, telah mengeluarkan pernyataan mendesak Hamas untuk menyerahkan kekuasaan di Jalur Gaza kepada Israel.

    Permintaan ini bertujuan untuk melindungi nyawa dan keberadaan warga Palestina yang terjebak dalam konflik yang berkepanjangan.

    Mengapa Fatah Mendesak Hamas Mundur?

    Juru bicara Fatah, Monther al-Hayek, menjelaskan bahwa situasi di Jalur Gaza sangat mengkhawatirkan. “Hamas harus mengundurkan diri dari pemerintahan dan mengakui sepenuhnya bahwa pertempuran di depan akan berujung pada berakhirnya keberadaan warga Palestina,” katanya dalam sebuah pernyataan yang dilansir dari New Arab.

    Al-Hayek menekankan pentingnya Hamas menunjukkan belas kasihan kepada warga Gaza, terutama anak-anak, wanita, dan pria yang terperangkap dalam situasi sulit ini.

    Meskipun permintaan ini telah diajukan, hingga saat ini Hamas belum memberikan komentar resmi mengenai desakan dari Fatah.

    Sejarah Penguasaan Gaza oleh Hamas

    Hamas mulai menguasai Jalur Gaza pada tahun 2007, setelah terjadinya konflik bersenjata yang memaksa pasukan Fatah mundur dari wilayah tersebut.

    Sejak saat itu, Hamas telah menjadi penguasa de facto di Gaza, sementara Otoritas Palestina yang dikepalai Fatah tetap mengontrol Tepi Barat.

    Situasi ini menyebabkan Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Barat lainnya.

    Pemerintahan Hamas yang semakin kuat ini membuat Israel khawatir akan potensi ancaman terhadap stabilitas negara mereka, yang pada gilirannya memicu serangkaian serangan militer ke wilayah-wilayah yang dianggap sebagai markas Hamas.

    Ancaman Pencaplokan Wilayah Gaza

    Di tengah situasi yang semakin memanas, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengeluarkan ancaman untuk melanjutkan agresi militer. “Jika Hamas terus menolak membebaskan para sandera, saya telah menginstruksikan IDF untuk merebut wilayah tambahan dan menduduki sebagian wilayah tersebut secara permanen,” kata Katz dalam sebuah pernyataan yang dilansir oleh BBC International.

    Katz juga menjelaskan bahwa operasi ini dilakukan untuk melindungi masyarakat Israel, sembari mengingatkan agar warga sipil Gaza segera mengungsi dari area pertempuran.

    Alasan Penundaan Pembebasan Sandera

    Hamas telah menjelaskan bahwa keputusan mereka untuk menunda pembebasan sandera Israel disebabkan oleh ketidakpatuhan Netanyahu terhadap perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya.

    Sebagai akibatnya, tensi antara kedua belah pihak semakin meningkat, dan Israel mengintensifkan serangan mereka.

    PM Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan, “Israel akan mulai sekarang bertindak melawan Hamas dengan kekuatan militer yang meningkat.” Penolakan Hamas terhadap usulan perpanjangan gencatan senjata telah menjadi salah satu pemicu kembali memburuknya situasi di Gaza.

    Permintaan Fatah agar Hamas mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada Israel menambah kompleksitas situasi di Jalur Gaza.

    Dengan ancaman pencaplokan wilayah yang semakin mendesak, masa depan warga Palestina di kawasan tersebut menjadi semakin tidak pasti.

    Upaya untuk menciptakan perdamaian dan perlindungan bagi masyarakat sipil akan sangat bergantung pada bagaimana kedua pihak dapat menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Krisis di VOA: Jurnalis Menggugat Trump atas Pemangkasan Anggaran – Halaman all

    Krisis di VOA: Jurnalis Menggugat Trump atas Pemangkasan Anggaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada bulan Maret 2025, enam jurnalis dari Voice of America (VOA) menggugat Presiden Donald Trump di pengadilan New York.

    Gugatan ini muncul setelah media yang didanai pemerintah Amerika Serikat tersebut mengalami penutupan sementara akibat pemangkasan anggaran yang signifikan.

    Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik kasus ini?

    Mengapa Pemangkasan Anggaran Terjadi?

    Pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Trump ditujukan kepada lembaga-lembaga pemerintah yang dianggap sebagai pemborosan.

    Salah satu lembaga yang terdampak adalah Badan Media Global AS.

    Dalam hal ini, Trump berargumen bahwa pemotongan dana dilakukan untuk menghentikan pemborosan uang pajak rakyat Amerika untuk kegiatan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

    Namun, dampak dari kebijakan ini sangat terasa, terutama bagi VOA yang terpaksa memberhentikan 1.300 karyawan dan menghentikan siaran berita dalam beberapa bahasa, seperti berita berbahasa Spanyol ke Kuba melalui TV dan Radio Marti. “Saya sangat sedih karena untuk pertama kalinya dalam 83 tahun, Voice of America yang tersohor itu dibungkam,” ungkap Direktur VOA, Michael Abramowitz, dalam pernyataan di akun Facebook-nya.

    Bagaimana Pemangkasan Mempengaruhi Operasional VOA?

    Dalam gugatannya, para jurnalis menuntut agar VOA dapat kembali beroperasi setelah sebelumnya pemerintah Trump memutuskan untuk memangkas dana untuk program-program prodemokrasi.

    Hal ini menyebabkan banyak sumber berita objektif yang krusial hilang, yang menurut gugatan tersebut, mengancam kebebasan pers di seluruh dunia.

    Mantan Kepala Keuangan Badan Media Global AS, Grant Turnet, juga menyuarakan keprihatinan atas keputusan ini.

    Dia menekankan bahwa pemangkasan anggaran tidak hanya berdampak pada VOA, tetapi juga bisa mengakhiri kontrak dengan lembaga penyiaran internasional swasta yang didanai, seperti Radio Free Europe, Radio Liberty, dan Middle East Broadcasting Networks. “Voice of America telah menjadi aset tak ternilai bagi Amerika Serikat dalam perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia,” ujar Turnet.

    Apa Respons dari Kelompok Advokasi?

    Kelompok advokasi Reporters Without Borders turut mengecam keputusan pemangkasan anggaran oleh Trump.

    Mereka menyatakan bahwa langkah ini mengancam kebebasan pers di seluruh dunia dan merusak 80 tahun sejarah Amerika dalam mendukung arus informasi yang bebas.

    Sebagai penutup, pembekuan anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Trump telah menciptakan dampak yang signifikan, tidak hanya terhadap media seperti VOA, tetapi juga terhadap jurnalisme secara keseluruhan.

    Bagaimana langkah selanjutnya dalam upaya untuk memulihkan dan mendukung kebebasan pers?

    Hanya waktu yang akan menjawabnya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Bantu Anak Yatim dan Dhuafa, HIPAKAD Jakarta Barat Beri Santunan Ramadan – Halaman all

    Bantu Anak Yatim dan Dhuafa, HIPAKAD Jakarta Barat Beri Santunan Ramadan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) DPC Jakarta Barat dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) At-Taqwa memberikan santunan ratusan anak yatim dan dhuafa di Masjid Jami At-Taqwa, Komplek Kodam Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (23/3/2025).

    Dalam acara untuk menyemarakan berbagi kebaikan di bulan suci Ramadan ini santunan yang diberikan berupa berupa uang tunai serta paket sembako.

    Ketua DKM Masjid At-Taqwa, Yenrizal mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memakmurkan masjid serta berbagi kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan.

    “Alhamdulillah, setiap tahun selama Ramadan kami dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan positif. Ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memakmurkan masjid serta berbagi dengan sesama, khususnya anak-anak yatim dan dhuafa di RW 05 Kalideres,” ujar Yenrizal, Minggu (23/3/2025).

    Ketua DPC HIPAKAD Jakarta Barat, Bryan Ghautama mengatakan, organisasi yang dipimpinnya akan terus berupaya memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama bagi warga Komplek Kodam Kalideres.

    Selain program santunan Ramadan, HIPAKAD juga mencanangkan bantuan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, mulai dari tingkat SD hingga SMA.

    “Program tersebut mencakup pemberian sepatu, buku, dan tas sekolah, bahkan menawarkan beasiswa kuliah gratis khusus untuk jurusan Fakultas Hukum,” katanya.

    Dikatakannya, apa yang dilakukan wujud kepedulian HIPAKAD dalam berbuat kebaikan selama Ramadan.

    “Kami ingin mengajak semua pihak untuk ikut serta dalam berbagi, terutama bagi anak-anak yatim. Rumah saya terbuka bagi siapa pun yang ingin berkontribusi,” ungkap Bryan.

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan para donatur yang telah berpartisipasi dalam acara ini, sehingga semakin banyak anak-anak dan warga yang bisa merasakan manfaat dari kegiatan sosial tersebut.

    Turut hadir dalam kegiatan ini Komandan Komplek (Danplek) Letkol Purn. Rohani, pengurus RT/RW, Ketua LMK Soderi, serta jajaran pengurus DKM Kodam Kalideres dan DPC HIPAKAD Jakarta Barat.

    Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian, HIPAKAD Jakarta Barat berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi lebih banyak pihak untuk terus menebar kebaikan, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini.

  • Perpecahan di Israel: IDF Tanpa Misi Jelas ke Gaza, Menteri Heredi Lebih Baik Mati Ketimbang Gabung – Halaman all

    Perpecahan di Israel: IDF Tanpa Misi Jelas ke Gaza, Menteri Heredi Lebih Baik Mati Ketimbang Gabung – Halaman all

    Pasukan Israel Didera Perpecahan: Tanpa Misi Jelas ke Gaza, Heredi Nyatakan Lebih Baik Mati Ketimbang Gabung

    TRIBUNNEWS.COM – Rencana pengerahan besar-besar pasukan Israel (IDF) dalam perluasan agresi militer darat ke Gaza diadang sejumlah masalah.

    Suara-suara penolakan atas berlanjutnya agresi ke Gaza, selain dari koalisi sipil, kini kabarnya juga menjalar ke elemen militer Israel, dan makin kencang terdengar.

    Satu di antara penolakan elemen militer Israel, seperti dilansir Channel 14 Israel, adalah kalau pasukan pendudukan Israel di Gaza tidak diberi misi yang jelas mengenai sifat operasi mereka di Gaza.

    Krisis baru yang meningkat di koalisi penguasa Israel juga terlihat jelas setelah munculnya sebuah video muncul yang memperlihatkan Menteri Perumahan dan pemimpin partai United Torah Judaism, Yitzhak Goldknopf sedang menari mengikuti lagu yang memuat frasa “Kami mati tapi tidak mendaftar.”

    Hal ini terkait penolakan Kaum Yahudi Haredi untuk dipaksa mengikuti wajib militer oleh aturan baru di Israel.

    Wanita polisi Israel mengamankan seorang pengunjuk rasa dalam demonstrasi menentang wajib militer bagi kaum Yahudi Ultra-Ortodoks Haredi. (khaberni)

    “Di sebuah pesta pernikahan Haredi, Goldknopf menari. Ia mengancam akan membatalkan anggaran dan menyelenggarakan pemilu jika undang-undang yang melarang wajib militer pemuda Haredi tidak disahkan,” kata laporan Khaberni, Senin (24/3/2025).

    Lagu tersebut dijelakan merupakan wujud dari “Merayakan penolakan untuk bertugas di militer Israel”.

    Aksi Goldknopf  ini memicu meningkatnya seruan dalam beberapa jam terakhir agar menteri tersebut dipecat, sehingga memaksa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengomentari insiden tersebut.

    Lirik lagu tersebut antara lain: “Kami mati daripada bergabung dengan tentara, kami tidak percaya pada kekuasaan orang-orang kafir,”.

    Sebagai informasi, orang-orang kafir yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi sekuler.

    Ketua partai United Torah Judaism berusaha membenarkan tindakannya, dengan mengatakan, “Saya menghadiri pernikahan salah satu anggota keluarga, dan saat berdansa, musik berubah menjadi lagu yang tidak saya sukai. Agar tidak menyinggung mempelai pria dan keluarganya, saya tetap tinggal di tempat saya. Sayangnya, ada yang memanfaatkan hal ini untuk menghasut, seolah-olah saya setuju dengan isi lagu tersebut. Namun, saya menolak dan mengutuknya.”

    Setelah kecaman berdatangan dan krisis meningkat, Goldknopf meminta maaf, dan melanjutkan:

    “Adalah tugas saya untuk segera membungkam orkestra, dan saya akan melakukannya di masa mendatang. Saya sepenuhnya memahami siapa yang terluka, dan saya minta maaf.”

    Biro Pusat Statistik Israel mengatakan bahwa 82.700 orang meninggalkan Israel pada 2024. Jumlah ini melonjak dari sekitar 55.000 pada tahun sebelumnya. Sementara hanya ada 23.800 orang yang kembali ke negara tersebut di periode yang sama. (middleeastmonitor)

    Netanyahu pun berkata, “Menteri Goldknopf bertindak tepat dengan menolak lagu yang diputar pada upacara yang dihadirinya, dan bahkan menyatakan penyesalannya atas hal itu. Tidak ada tempat bagi lagu yang menentang wajib militer di Israel.”

    Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett berkata: “Tweet-tweet marah yang dikirim oleh para menteri pemerintah tentang penghinaan terhadap tentara IDF dalam lagu ini tidak ada gunanya. Para menteri sendiri mentransfer miliaran dolar kepada para penghindar pajak ini. Kita tidak butuh kecaman, tetapi penghentian total terhadap penghindaran anggaran.”

    Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang berhaluan kanan ekstremis berkata, “Memalukan! Kita tidak bisa lagi tinggal diam menghadapi ketidakpedulian, penghinaan, dan kurangnya dukungan Menteri Goldknopf terhadap Israel dan tentaranya.” 

    Sementara itu, kepala kubu resmi, Benny Gantz, mengatakan: “Ini bukan negara dalam negeri yang sering diulang-ulang Netanyahu. Ini adalah sabotase dari dalam pemerintahan yang merugikan Israel. Satu-satunya tanggapan terhadap tindakan Goldnopf adalah surat pemecatan dan pengiriman perintah wajib militer kepada para penghindar wajib militer ini, yang tariannya meludahi wajah tentara IDF.”

    Pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan, “Di negara yang telah menewaskan 1.850 orang dan melukai 14.000 tentara, seorang menteri yang menyerang Israel malam ini seharusnya dipecat. Namun, Netanyahu adalah perdana menteri yang suka mengelak.”

    Berikut adalah video tersebut:

     
     

  • Demo Mahasiswa Tolak UU TNI di Jabar Diwarnai Kericuhan, Bentrok hingga Aksi Bakar Ban – Halaman all

    Demo Mahasiswa Tolak UU TNI di Jabar Diwarnai Kericuhan, Bentrok hingga Aksi Bakar Ban – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang (UU) TNI yang telah disahkan oleh DPR RI beberapa hari lalu berujung ricuh di berbagai daerah, termasuk Sukabumi, Surabaya, Bandung, dan Cirebon, pada Senin (24/03/2025).

    Di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi, terjadi bentrokan antara massa aksi dan aparat kepolisian.

    Aksi yang digelar oleh Gerakan Mahasiswa Sukabumi dan Aliansi BEM Sukabumi memanas setelah adanya pelemparan dari oknum massa aksi.

    Massa yang berusaha menerobos masuk ke gedung DPRD dihalau dengan tembakan water cannon oleh kepolisian.

    Situasi semakin tidak terkendali, menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka. Informasi di lapangan menyebutkan setidaknya tiga orang harus dievakuasi ke rumah sakit, terdiri dari dua mahasiswa dan satu anggota kepolisian.

    Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Rita Suwadi, menolak memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Djuanda, menyayangkan terjadinya kericuhan dan menduga adanya penyusup dalam aksi demonstrasi. “Saya yakin mahasiswa di sini adalah demonstran sejati yang tidak memiliki kepentingan lain,” ujarnya.

     

    Bakar Ban di Bandung

    Di Bandung, aksi menolak revisi UU TNI dilakukan oleh gabungan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah dan Universitas Islam Nusantara (Uninus) di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro.

    Aksi yang dimulai pukul 16.30 WIB ini diwarnai dengan orasi serta aksi bakar ban sebagai simbol protes terhadap pemerintah dan DPR yang dinilai mengesahkan revisi UU TNI secara terburu-buru.

    Perwakilan massa aksi, John (21), mengatakan bahwa pengesahan revisi UU TNI dilakukan tanpa pertimbangan matang dan berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. “Sebetulnya ada beberapa aspek yang seharusnya bisa didahulukan, tetapi malah UU ini yang dipercepat,” ujarnya.

    Sempat Saling Dorong, Demonstrasi di Cirebon Berujung Dialog

    Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cirebon Menggugat juga menggelar aksi serupa di depan Gedung DPRD Kota Cirebon.

    Aksi ini berlangsung di tengah suasana Ramadan dan mendapat pengawalan ketat dari kepolisian.

    Mahasiswa tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB dengan membawa spanduk bertuliskan “Tolak UU TNI” serta melakukan aksi bakar ban.

    Situasi sempat memanas ketika massa mencoba menerobos gerbang DPRD, menyebabkan aksi dorong dengan polisi.

    Akhirnya, mahasiswa diperbolehkan masuk ke halaman gedung untuk berdialog dengan anggota DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana, serta Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar.

    Presiden Mahasiswa Universitas Gunung Jati (UGJ), Andito Galih, dalam orasinya menyatakan bahwa revisi UU TNI dilakukan secara tertutup tanpa keterlibatan publik.

    “Aksi hari ini kami lakukan untuk menuntut pemerintah membatalkan RUU TNI. Karena undang-undang tersebut sudah disahkan, kami mendesak Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk membatalkannya,” ujarnya.

    Ia menilai revisi UU TNI membuka celah bagi militer untuk masuk ke ranah sipil, yang berpotensi mengancam demokrasi.

    “Kami khawatir UU ini akan membawa militer semakin dekat dengan sipil dan mengintervensi ruang-ruang yang seharusnya dikuasai sipil. Ini bisa menjadi langkah mundur bagi demokrasi Indonesia,” tambahnya.

    Di berbagai daerah, mahasiswa menuntut Presiden untuk mengeluarkan Perpu guna membatalkan revisi UU TNI. 

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang mengenai tanggapan atas tuntutan tersebut maupun langkah selanjutnya terkait revisi undang-undang ini. (Tribun jabar/dian herdiansyah/Eki Yulianto)

  • Profil Junimart Girsang, Politisi PDI Perjuangan yang Ditunjuk Prabowo Jadi Duta Besar RI di Italia – Halaman all

    Profil Junimart Girsang, Politisi PDI Perjuangan yang Ditunjuk Prabowo Jadi Duta Besar RI di Italia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ini profil Junimart Girsang, politikus PDI Perjuangan (PDIP) yang dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Duta Besar untuk Republik Italia.

    Junimart Girsang hadir dalam prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.

    Kepres itu masing-masing ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2025 dan 21 Maret 2025 oleh Presiden Prabowo.

    Selain Duta Besar untuk Republik Italia, Junimart juga merangkap Dubes Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund and Agriculture Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).

    Junimart Girsang lahir di Medan 3 Juni 1963.

    Ia adalah anggota DPR RI dua periode dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.

    Junimart mewakili daerah pemilihan Sumatera Utara III untuk periode 2014–2019 dan 2019–2024.

    Untuk periode 2019-2024, Junimart  duduk di kursi Wakil Ketua Komisi II yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan.

    Junimart seperti layaknya anak kecil lainnya, ia gemar bermain bola di halaman gedung nasional, mandi di parit, dan membantu orang tuanya berternak.

    Saat umur 14 tahun, Junimart sudah memasuki masa remaja ia memberanikan diri untuk berhijrah ke Pulau Jawa yaitu Bandung, Jawa Barat untuk mendapatkan pelajaran dan pengalaman hidup.

    Ia bersekolah dan kuliah di sana.

    Ternyata menjadi orang rantau malah membuatnya matang dan memotivasi dirinya untuk menjadi orang yang berhasil.

    Sejak kecil, Junimart selalu disiplin dalam mengerjakan tugas dan belajar.

    Ia mengenyam pendidikan sekolah tingginya dan mendapat gelar S1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

    Ia juga mendapatkan dua gelar master di bidang yang berbeda.

    Magister Manajemen dari Universitas Satyagama, Jakarta dan Magister Hukum Pidana dari Universitas Padjadjaran, Bandung.

    Tak hanya itu, Junimart berhasil meraih gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung.

    Karier pengacara Junimart dimulai saat ia pertama kali magang di firma hukum TR Messakh & Rekan.

    Semua pengalaman dan pengetahuan yang ia dapat dari tempat magangnya kemudian dipraktikan langsung dengan membuka praktik hukum sendiri yaitu Kantor Hukum JnR pada tahun 1991.

    Pengacara berdarah batak ini juga aktif dalam organisasi profesi seperti Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan PERADI.

    Junimart sering menangani kasus yang melibatkan petinggi publik, pesohor, serta kasus-kasus artis yang ada di Indonesia.

    Selain itu, Junimart juga tercatat sebagai aktivis gereja dalam berbagai kegiatan rohani hingga ia merilis 2 album lagu rohaninya sendiri.

    Setelah malang melintang di dunia pengacara, Junimart terjun ke dunia politik.

    Sebelum menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Junimart Girsang juga dikenal sebagai advokat hukum yang sering bertindak selaku kuasa hukum banyak perusahaan, baik dalam maupun luar negeri.

    Selama bertindak selaku pengacara dan atau kuasa hukum, Girsang banyak menangani kasus yang melibatkan para petinggi publik dan pesohor Indonesia.

    Junimart Girsang sempat mendampingi para wartawan harian umum Berita Buana, bertindak selaku tim kuasa hukum Mabes Polri atas pembelaan terhadap tuduhan pelanggaran HAM berat, menjadi tim penasihat hukum Megawati Soekarno Putri ketika menjabat Presiden RI,

    Sebagai kuasa hukum mantan Gubernur Bank Indonesia, Soedradjad Djiwandono, dan yang mungkin juga banyak diingat publik, ketika resmi menjadi advokat hukum Ardhia Pramesti Regita Cahyani alias Tata saat menggugat cerai suaminya, Hutomo Mandala Putra, yang juga putra bungsu mantan penguasa Orde Baru, Soeharto.

    Kasus yang paling santer adalah ketika ia ikut dalam Tim pembela bagi terdakwa korupsi Muhammad Nazaruddin dalam kasus membongkar kasus korupsi dalam tubuh DPR pada tahun 2013.

    Junimart juga kakak kandung dari pengacara kondang lainnya, yakni Juniver Girsang.

    Nama Junimart juga terkenal sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada akhir tahun 2015 saat sedang menangani Skandal Politik di Kasus PT Freeport Indonesia 2015 atau “Papa Minta Saham” oleh Mantan Ketua DPR Setya Novanto.

    PENDIDIKAN

    SD Negeri Teladan di Sidikalang, Sumut

    SMP Negeri I Sidikalang, Sumut

    SMA BPPK Bandung, Jawa Barat

    S1, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

    S2, Program Magister Management Universitas Satyagama, Jakarta

    S2, Magister Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Bandung

    S3, Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

    KARIER

    Pengacara swasta

    Ketua Presidium, Forum Diskusi Advokat Indonesia

    Anggota, Tim Pemeriksa Hasil Uji Calon Advokat

    Staf Pengajar, Kursus Advokat, Universitas Indonesia Esa Unggul (IEU) Jakarta

    Anggota, PERADI

    Anggota, DPP Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum

    PENGHARGAAN

    Best Dressed Executive versi Yayasan Penghargaan Indonesia dan Studio Seven Production

    Tokoh Eksekutif Muda versi Yayasan Prestasi & Penghargaan Indonesia

    Tokoh Peduli Sosial Termuda Indonesia 1997

    Penghargaan CITRA ADHIKARSA PEMBANGUNAN INDONESIA 1996-1997 versi Yayasan Penghargaan Indonesia dan Studio Seven Production. 

    Gagal lolos ke Senayan periode 2024-2029

    Junimart Girsang mengaku kecewa terkait Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang kerap bermasalah saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024.

    Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

    “Saya sangat kecewa dengan KPU telah memperkenalkan Sirekap menjadi hal yang membuat bingung rakyat Indonesia,” kata Junimart.

    Padahal, lanjutnya, Sirekap hanya merupakan alat bantu.

    Namun, masyarakat menjadi bergantung terhadap sistem itu, termasuk Junimart sendiri.

    Ia mengungkapkan pada awal rekapitulasi, perolehan suaranya paling tinggi di daerah pemilihan Sumatera Utara III.

    Namun, Junimart mengatakan hari berikutnya, perolehan suaranya justru mengalami penurunan.

    Sebagimana diketahui, KPU memutuskan untuk tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg saat proses rekapitulasi berlangsung.

    Sebagai gantinya, KPU hanya menetapkan kebijakan untuk menampilkan formulir model C hasil plano saja di Sirekap. Hal itu pun dipertanyakan Junimart.

    “Ada apa dengan KPU? Sirekap itu hanyalah alat bantu. Last menit berhenti. Jadi apa motivasi KPU ya, dengan menerbitkan Sirekap? Padahal, ya, hasil suara yang dari daerah itu belum tentu valid A1, Pak,” ujarnya.

    Namun, ia kembali menekankan tidak kecewa lantaran tidak lolos kembali ke parlemen. Tetapi, dia hanya menyesalkan cara kerja KPU.

    “Saya tidak kecewa, saya tidak lolos, Pak. Tetapi saya sesalkan cara kerja KPU yang sekian lama kita rapat, rapat, rapat terus, bahkan membutuhkan anggaran 76T,” katanya.

    Junimart merupakan caleg di dapil Sumut III yang gagal lolos ke Senayan.

    Junimart meraih suara lebih tinggi sebesar 75.401 dan menempati posisi ketiga suara tertinggi di partainya.

    Dalam dapil Sumut III, PDIP berhasil mengamankan dua kursi DPR dari 10 kursi yang diperberutkan.

    Dua kursi itu ditempati Bob Andika Mamana Sitepu (PDIP) dengan 94.621 suara dan Bane Raja Manalu (PDIP) dengan 91.169 suara.

  • BRI Gelar RUPST 2025, Bagikan Dividen Rp51,73 Triliun dan Bersiap Buyback Rp3 Triliun – Halaman all

    BRI Gelar RUPST 2025, Bagikan Dividen Rp51,73 Triliun dan Bersiap Buyback Rp3 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Senin, 24 Maret 2025, di Jakarta. 

    Pada RUPST kali ini, BRI menyetujui untuk membagikan dividen sebesar besarnya Rp51,73 triliun, angka tersebut meningkat dibandingkan dengan dividen yang dibayarkan pada tahun 2024 sebesar Rp48,10 triliun. 

    Di samping itu, BRI juga akan melakukan pembelian kembali (buyback) saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp3 triliun.

    Pada RUPST BRI 2025 kali ini terdapat 10 mata acara rapat yang diputuskan dan telah disetujui. Tiga diantaranya dijelaskan lebih lanjut oleh Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi, diantaranya adalah Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan (penetapan dividen tunai), Rencana Pembelian Kembali Saham (buyback) dan Perubahan Pengurus Perseroan.

    Penggunaan Laba Bersih Perseroan (Penetapan Dividen Tunai)

    Untuk tahun buku 2024, BRI mencatat laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp60,15 triliun. Dari jumlah tersebut, perseroan menetapkan total dividen tunai yang dibagikan sebesar besarnya mencapai Rp51,73 triliun. 

    Atas nilai dividen tersebut, sebelumnya pada 15 Januari 2025, BRI telah membagikan dividen interim sebesar Rp20,33 triliun atau Rp135 per lembar saham. Dengan demikian, sisa dividen yang akan dibayarkan adalah sebesar besarnya Rp31,40 triliun.

    Dari total nilai dividen tunai di atas, BRI menyetorkan dividen kepada negara Rp27,68 triliun (termasuk dividen interim yang telah dibagikan pada 15 Januari 2025 sebesar Rp10,88 triliun). Sedangkan sisanya dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date).

    “Perseroan dalam memperhitungkan pembayaran dividen telah mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya adalah struktur modal perseroan yang kuat dan likuiditas yang cukup untuk ekspansi bisnis dan mitigasi risiko pengelolaan bank, termasuk CAR Perseroan yang diproyeksikan terjaga di atas 19 persen dalam jangka panjang,” jelas Hendy.

    Rencana Pembelian Kembali Saham (Buyback)

    Selain pembagian dividen, RUPST BRI 2025 juga menyetujui rencana BRI untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp3 triliun. Buyback dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, baik secara bertahap maupun sekaligus, dan diselesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPST. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan mendukung program kepemilikan saham bagi karyawan.

    Perubahan Pengurus Perseroan

    Pada RUPST BRI 2025 ini juga menetapkan perubahan pengurus perseroan, diantaranya memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagai berikut:

    Sunarso sebagai Direktur Utama

    Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama

    Handayani sebagai Direktur Bisnis Konsumer

    Supari sebagai Direktur Bisnis Mikro

    Amam Sukriyanto sebagai Direktur Commercial, Small and Medium Business

    Arga Mahanana Nugraha sebagai Direktur Digital dan Teknologi Informasi

    Agus Winardono sebagai Direktur Human Capital

    Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko  

    Andrijanto sebagai Direktur Retail Funding and Distribution

    Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari sebagai Direktur Keuangan

    Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama

    Rofikoh Rokhim sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen

    Paripurna Poerwoko Sugarda sebagai Komisaris Independen

    Nurmaria Sarosa sebagai Komisaris Independen

    Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen

    Dwi Ria Latifa sebagai Komisaris Independen

    Agus Riswanto sebagai Komisaris  

    Rabin Indrajad Hattari sebagai Komisaris

    Heri Sunaryadi sebagai Komisaris Independen

    Dalam RUPST tersebut juga mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

    Kemudian, RPUST BRI 2025 mengangkat nama-nama sebagai berikut:

    Hery Gunardi sebagai Direktur Utama

    Hakim Putratama sebagai Direktur Operations

    Riko Tasmaya  sebagai Direktur Corporate Banking

    Aquarius Rudianto sebagai Direktur Network dan Retail Funding

    Farida Thamrin sebagai Direktur Treasury dan International Banking

    Akhmad Purwakajaya sebagai Direktur Micro

    Alexander Dippo Paris Y. S. Sebagai Direktur Commercial Banking

    Nancy Adistyasari sebagai Direktur Consumer Banking

    Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari sebagai Direktur Finance & Strategy

    Mucharom sebagai Direktur Manajemen Risiko

    Saladin Dharma Nugraha Effendi sebagai Direktur Information Technology

    Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama

    Parman Nataatmadja sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen

    Helvi Yuni Moraza sebagai Komisaris

    Edi Susianto sebagai Komisaris Independen

    Lukmanul Khakim sebagai Komisaris Independen

    Dalam RUPST juga mengalihkan penugasan nama nama berikut sebagai anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

    Agus Noorsanto; semula Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan, menjadi Wakil Direktur Utama

    Ahmad Solichin Lutfiyanti; semula Direktur Kepatuhan, menjadi Direktur Human Capital & Compliance

    Sehingga Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI menjadi sebagai berikut:

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama: Kartika Wirjoatmodjo

    Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen: Parman Nataatmadja*

    Komisaris: Awan Nurmawan Nuh

    Komisaris: Helvi Yuni Moraza*

    Komisaris Independen: Edi Susianto*

    Komisaris Independen: Lukmanul Khakim*

    *Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari OJK dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Anggota Direksi

    Direktur Utama: Hery Gunardi*

    Wakil Direktur Utama: Agus Noorsanto*

    Direktur Human Capital & Compliance: Ahmad Solichin Lutfiyanto

    Direktur Operations: Hakim Putratama*

    Direktur Corporate Banking: Riko Tasmaya*

    Direktur Network dan Retail Funding: Aquarius Rudianto*

    Direktur Treasury dan International Banking: Farida Thamrin*

    Direktur Micro: Akhmad Purwakajaya*

    Direktur Commercial Banking: Alexander Dippo Paris Y S*

    Direktur Consumer Banking: Nancy Adistyasari*

    Direktur Finance & Strategy: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari

    Direktur Manajemen Risiko: Mucharom*

    Direktur Information Technology: Saladin Dharma Nugraha Effendi*

    *Anggota Direksi yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari OJK dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Mata Acara RUPST BRI 2025

    Secara keseluruhan RUPST BRI 2025 kali ini membahas dan memutuskan 10 mata acara yang diantaranya adalah sebagai berikut:

    Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024.

    Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

    Penetapan gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

    Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 serta Laporan Keuangan dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun 2025.

    Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III Bank BRI Tahun 2024

    Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) BRI.

    Penetapan Plafon (Limit) Hapus Tagih atas Piutang Pokok Macet yang Telah Dihapusbuku

    Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan (Buyback) dan Pengalihan Saham Hasil Buyback yang Disimpan Sebagai Saham Treasuri (Treasury Stock) Perseroan.

    Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

    Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

    Hasil lengkap putusan dari RUPST BRI Tahun 2025 dapat diakses pada website BRI melalui situs www.bri.co.id.

    “Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPST ini mencerminkan komitmen BRI untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya,” pungkas Hendy.