Xcloud.id

Category: Tribunnews.com

  • Hasto Ungkap Kesibukan di Rutan KPK, Baca Buku dan Olahraga hingga Berat Badannya Berkurang – Halaman all

    Hasto Ungkap Kesibukan di Rutan KPK, Baca Buku dan Olahraga hingga Berat Badannya Berkurang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan kesibukannya dalam menjalani masa tahanan di rumah tahanan (rutan) KPK.

    Hasto menyampaikan hal ini usai dia menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan suap dan kasus dugaan perintangan penyidikan yang menjeratnya, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    Hasto menyebut, dia dalam kondisi sehat saat ini. 

    Meskipun bukan beragama Islam, Hasto mengaku turut berpuasa di bulan Ramadan ini.

    Kemudian, ia mengatakan, sepanjang menjalani masa tahanan, dia kerap melakukan olahraga yang teratur.

    “Alhamdulillah berat saya bisa berkurang karena olahraga yang teratur,” ungkap Hasto, kepada wartawan.

    Tak hanya itu, menurutnya, di dalam jeruji besi itu, dia memiliki kesempatan untuk berkontemplasi dengan membaca banyak buku.

    “Dan kehidupan saya menjadi sempurna di dalam penjara, karena memberikan suatu kesempatan untuk berkontemplasi dengan membaca begitu banyak buku-buku di dalam tahanan KPK,” imbuh Hasto.

    Seperti diketahui Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dalam kepengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku.

    Adapun hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (Jpu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan berkas dakwaan Hasto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (14/3/2025). 

    “Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu,” kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto. 

    Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa bersama-sama dengan orang kepercayaan yakni Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 ribu Dollar Singapura (SGD) kepada mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. 

    Uang tersebut diberikan kepada Wahyu agar KPU bisa mengupayakan menyetujui pergantian calon anggota legislatif terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku. 

    “Yang bertentangan dengan kewajiban Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI yang termasuk penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” ucap Jaksa.

  • Kelasi Satu J Pembunuh Juwita Baru Sebulan di Balikpapan, Keberadaannya di Banjarbaru Dipertanyakan – Halaman all

    Kelasi Satu J Pembunuh Juwita Baru Sebulan di Balikpapan, Keberadaannya di Banjarbaru Dipertanyakan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Komandan Detasemen Polisi Militer (Dan Denpom) Pangkalan Angkatan (Lanal) Balikpapan, Kalimantan Timur, Mayor Laut (PM) Ronald Ganap, mengungkapkan anak buahnya, Kelasi Satu J, adalah pelaku pembunuhan wartawati Juwita.

    Juwita ditemukan tewas di tepi jalan di kawasan Gunung Kupang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (22/3/2025).

    “Kami mengonfirmasi bahwa benar telah terjadi kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Lanal Balikpapan berinisial J (23), terhadap korban Saudari Juwita (22),” ungkap Ronald dalam konferensi pers, Rabu (26/3/2025), dikutip dari TribunKaltim.co.

    “Peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 22 Maret 2025, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan,” imbuh dia.

    Terkait keberadaan Kelasi Satu J di Banjarbaru, Ronald tak mengetahui secara pasti apakah sedang dalam rangka tugas atau perjalanan pribadi.

    Sebab, Kelasi Satu J termasuk orang baru di Lanal Balikpapan. Ia baru bertugas di Lanal Balikpapan selama satu bulan.

    Ronald mengatakan pihaknya masih mendalami hubungan Kelasi Satu J dan Juwita.

    “Kami masih mendalami hubungan antara korban dan tersangka, serta motif di balik kejadian ini,” katanya.

    Sementara itu, beredar foto Juwita dan Kelasi Satu J dengan latar belakang biru, berdampingan.

    Berdasarkan foto itu, keduanya disebutkan tengah berpacaran dan akan menikah.

    “Mereka berpacaran dan informasinya akan menikah dalam waktu dekat,” jelas Devi, rekan kerja Juwita, Kamis (27/3/2025), dikutip dari BanjarmasinPost.com.

    Pihak keluarga diketahui juga mengamini perkataan Devi.

    Diketahui, Juwita ditemukan tewas di kawasan Gunung Kupang, Banjarbaru, Sabtu sore.

    Korban sempat dikira tewas karena kecelakaan, namun rekan sesama jurnalis menemukan kejanggalan.

    Saat ditemukan, baju yang dikenakan korban tidak sobek dan motor yang dikendarai tak mengalami kerusakan.

    Sementara itu, ditemukan luka di leher dan lebam di bagian leher korban.

    “Lukanya hanya di leher dan ada lebam di belakang leher. Kendaraannya juga tidak mengalami kerusakan berarti,” kata rekan Juwita, Teny Ariana, Selasa (25/3/2025).

    “Kalau kecelakaan, pasti bajunya kotor atau sobek, motornya pun pasti rusak parah,” imbuh dia.

    Setelah ditelusuri, terungkap Juwita menjadi korban pembunuhan oleh oknum TNI AL, Kelasi Satu J.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul Oknum Anggota Lanal Balikpapan Kaltim Diduga Terlibat Pembunuhan di Banjarbaru, Ini Langkah TNI AL dan di BanjarmasinPost.co.id dengan judul Wartawati Banjarbaru Juwita Diduga Dibunuh Oknum TNI AL, Ternyata Pelaku dan Korban Akan Menikah

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunKaltim.co/Dwi Ardianto, BanjarmasinPost.com/Stanislaus Sene)

  • Industri Asuransi Nasional Perlu Terus Diperkuat Lewat Standarisasi Data dan Kolaborasi – Halaman all

    Industri Asuransi Nasional Perlu Terus Diperkuat Lewat Standarisasi Data dan Kolaborasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Upaya memperkuat pengelolaan data di industri asuransi umum dan transformasi koordinasi di asuransi kesehatan dan skema employee benefit perlu terus diupayakan demi mewujud industri asuransi nasional yang semakin kuat, penetrasi yang terus meningkat dan berdaya saing.

    Kesimpulan ini mengemuka di acara diskusi industri asuransi dan regulator bertajuk Indonesia Re CEO Forum 2025 yang diselenggarakan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) (Indonesia Re) di Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.

    Dalam paparannya, Direktur Utama Indonesia Re, Benny Waworuntu, menegaskan, pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi merupakan kunci bagi para pelaku industri asuransi untuk menyiapkan produk dan servis yang tepat sasaran.

    Sepanjang 2024, premi asuransi umum di Indonesia naik 8.7 persen dibanding tahun sebelumnya, mencapai 112.86 triliun rupiah.

    Sementara premi asuransi jiwa mencatat angka hingga 185,39 triliun rupiah, tumbuh 4.3 persen dibanding tahun sebelumnya.

    “Meskipun data mencatatkan angka positif, tetapi industri asuransi Indonesia masih memiliki tantangan signifikan dalam regulasi, literasi dan penetrasi pasar.” ujar Benny.

    “Digitalisasi, transparansi, dan kolaborasi antar-industri menjadi kunci keberhasilan ke depan,” ujarnya menekankan.

    Indonesia Re CEO Forum 2025 diselenggarakan untuk memperkuat sinergi antara regulator dan industri dalam mendorong digitalisasi serta penguatan tata kelola data.

    Selain dari sisi praktisi, regulator sektor asuransi juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis data untuk membangun ekosistem yang stabil dan berkelanjutan.

    Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang (DAJP) OJK, Soemarjono saat menjadi pembicara utama diskusi ini menyampaikan,  selain pengolahan data sebagai aset, infrastruktur yang kuat serta perlindungan data dan keamanan siber menjadi prioritas OJK sebgai pemangku kebijakan di industri asuransi nasional saat ini.

    “OJK telah menerbitkan POJK No. 23/2024 untuk memastikan transparansi, akurasi, dan ketepatan waktu laporan berkala.” ujarnya.

    Pada diskusi panel sesi I bertajuk Penguatan Manajemen Data dalam Asuransi Umum, topik yang diangkat adalah “Enhancing Industry Data Management to Strengthen the Resilience and Competitiveness of Non-Life Insurance Sector.”

    Sesi ini mengupas pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi guna memperkuat daya saing industri asuransi umum.

    Narasumbernya adalah Kurnia Yuniakhir selaku Deputi Direktur Pengawasan Asuransi Umum dan Reasuransi OJK, serta Rianto Ahmadi, Direktur Teknik Indonesia Financial Group (IFG), dan dari Delil Khairat, Direktur Teknik Operasi Indonesia Re, yang membahas berbagai tantangan serta peluang dalam pengelolaan data industri asuransi umum.

    Salah satu isu utama yang diangkat adalah urgensi pembentukan badan pengelola data terintegrasi yang independent dan dikelola oleh Pemerintah, guna meningkatkan transparansi dan akurasi dalam industri perasuransian. 

    “Dengan total aset mencapai 619,23 triliun dari sektor asuransi jiwa dan asuransi umum mencapai 252,37 triliun rupiah, kita bisa melakukan reformasi sektor asuransi dengan cara penguatan modal dan pendalaman pasar, juga penerapan standar internasional,” kata Kurnia Yuniakhir.

    Standarisasi data dan format pelaporan juga menjadi perhatian utama, mengingat pentingnya sistem data yang seragam dalam meningkatkan efisiensi klaim serta akurasi penilaian risiko, sehingga memungkinkan industri asuransi untuk lebih adaptif terhadap dinamika pasar dan regulasi.

    Selain itu, forum ini juga menyoroti implementasi teknologi digital sebagai faktor kunci dalam memperkuat tata kelola transaksi reasuransi.

    Pemanfaatan inovasi seperti cloud computing, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan blockchain dinilai dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses klaim, serta memitigasi risiko fraud di industri asuransi umum.

    Dengan sinergi antara regulator, asosiasi, dan pelaku industri, diharapkan transformasi digital dan optimalisasi pengelolaan data dapat mendorong daya saing sektor asuransi nasional di tengah lanskap bisnis yang semakin kompleks.

    Sebagai tindak lanjut dari inisiatif taksonomi data asuransi, yang sebelumnya ditandatangani oleh Indonesia Re dan Indonesia Financial Group (IFG) dalam Indonesia Re CEO Forum 2024, forum ini mendorong implementasi pemetaan Chart of Account (CoA) teknik dan master library di industri asuransi secara konsisten.

    Langkah ini bertujuan untuk memperkuat analisis risiko, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan regulasi dalam transaksi reasuransi.

    Forum ini juga menggarisbawahi pentingnya percepatan transformasi digital sesuai dengan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023–2027 yang dirumuskan oleh OJK, guna meningkatkan literasi asuransi, jangkauan pemasaran, serta kualitas layanan industri.

    Sesi diskusi panel II mengupas topik Transformasi dan Koordinasi Skema Employee Benefit dan Asuransi Kesehatan yang membahas strategi optimalisasi pengelolaan data dan koordinasi dalam industri asuransi kesehatan serta skema employee benefit.

    Sesi diskusi ini menghadirkan narasumber dari Marsh Mercer Benefit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Asuransi Sompo Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Mereka mengulas membahas berbagai tantangan dan solusi dalam asuransi jiwa dan kesehatan. Salah satu isu utama yang dibahas adalah standarisasi data klaim asuransi kesehatan guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses administrasi.

    Indonesia Re CEO Forum 2025 juga menyoroti pentingnya koordinasi mengenai operasional antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta dalam mekanisme Coordination of Benefit (COB) agar dapat mengurangi tumpang tindih klaim yang dikhawatirkan terjadi dalam operasional opsi ini.

    Untuk meningkatkan efektivitas penjaminan manfaat kesehatan dan mengurangi beban biaya bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Asisten Deputi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan, Dr. Mokhammad Cucu Zakaria, menekankan urgensi penataan Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).

    “Penerapan selisih biaya dalam layanan kesehatan tidak boleh mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap JKN. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas untuk mencegah potensi fraud dan memastikan standar tarif rumah sakit yang transparan,” ungkapnya.

    Ia juga menyoroti manfaat KAPJ dalam menurunkan belanja out-of-pocket (OOP) peserta serta integrasi sistem penjaminan antara BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan tambahan (AKT), dan rumah sakit guna mewujudkan sistem pembayaran yang lebih efisien.

    Diskusi juga membahas urgensi pengembangan data center khusus asuransi kesehatan yang dapat memastikan keakuratan informasi serta mempercepat proses klaim, sehingga memberikan manfaat yang lebih optimal bagi peserta asuransi.

    Mitigasi risiko fraud dalam klaim asuransi kesehatan menjadi perhatian penting dalam forum ini, di mana integrasi sistem data berbasis teknologi digital, seperti blockchain dan kecerdasan buatan (artificial intelligence), dipandang sebagai solusi strategis dalam meningkatkan keamanan dan akuntabilitas industri asuransi kesehatan di Indonesia.

    Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), klaim asuransi kesehatan di Indonesia mencapai Rp20,83 triliun pada 2023, meningkat 24,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
    Sementara itu, laporan Mercer Marsh Benefits Health Trends 2023 menunjukkan bahwa biaya kesehatan di Indonesia meningkat 13,6% pascapandemi, lebih tinggi dibandingkan rata-rata regional Asia sebesar 11%.

    Dengan tantangan tersebut, forum ini menyoroti perlunya regulasi yang lebih jelas terkait standarisasi data dan mekanisme klaim asuransi kesehatan, guna meningkatkan efisiensi operasional serta memastikan keberlanjutan skema perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

    “Melalui Indonesia Re CEO Forum 2025, kami berharap dapat mendorong langkah konkret dalam memperkuat tata kelola data, meningkatkan transparansi transaksi reasuransi, serta memastikan bahwa industri asuransi Indonesia semakin kompetitif dan berdaya tahan dalam menghadapi tantangan global,” kata  Delil Khairat, Direktur Teknik dan Operasi Indonesia Re.

    Lewat forum ini, Indonesia Re berharap dapat terus berkontribusi dalam menciptakan ekosistem industri perasuransian yang lebih sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

     

     

  • Ada Demo Tolak RUU TNI di DPR Jelang Lebaran, Polisi Siapkan 1.824 Personel Pengamanan – Halaman all

    Ada Demo Tolak RUU TNI di DPR Jelang Lebaran, Polisi Siapkan 1.824 Personel Pengamanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lebih dari 1.000 personel disiagakan untuk mengamankan aksi demo di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025) siang atau H-4 Idul Fitri 2025.

    Dalam pamflet yang tersebar, aksi tersebut digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil dengan sejumlah tuntutan yakni penolakan RUU TNI maupun Polri.

    “1.824 (personel dikerahkan),” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Kamis.

    Adapun ribuan personel yang dikerahkan ini tergabung dalam unsur TNI, Polri hingga Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta yang disebar ke sejumlah titik.

    Di sisi lain, Susatyo mengatakan pihaknya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait hal itu.

    Namun, rekayasa lalu lintas akan dilakukan dengan melihat perkembangan situasi di lapangan atau situasional.

    “Kita lihat nanti jumlah massanya, bila massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas akan dialihkan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia mengimbau personel yang dikerahkan agar bertindak humanis dan tidak terprovokasi. 

    Dirinya pun berharap demonstran tak anarkis saat aksi. Dia berharap demonstran tidak anarkis dan merusak fasilitas umum.

    “Silakan sampaikan aspirasi secara sejuk dan damai, tidak ada kebencian dan provokatif yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas. Kepada masyarakat pengguna jalan untuk menghindari kawasan tersebut dan mencari rute alternatif lain guna menghindari kepadatan lalu lintas,” tegasnya.

    Sebagai informasi, DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi UU.

    Pengesahan itu dilakukan dalam rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan II, tahun 2024-2025 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, pada Kamis (20/3/2025).

    Saat pengesahan beleid tersebut, elemen masyarakat dan mahasiswa melakukan aksi penolakan di depan Gedung DPR RI yang berlangsung ricuh hingga malam hari.

    Publik menolak UU TNI tersebut lantaran khawatir akan hidupnya kembali Dwifungsi ABRI dengan adanya aturan perluasan jabatan TNI di Kementerian/Lembaga atau jabatan sipil.

    Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UU TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

    Tetapi, dalam UU TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian/lembaga, yaitu:

    Kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara
    Pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional
    ⁠Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden
    Intelijen negara
    Siber dan/atau sandi negara
    Lembaga ketahanan nasional
    Pencarian dan pertolongan
    Narkotika nasional
    Pengelola perbatasan
    Penanggulangan bencana
    Penanggulangan terorisme
    Keamanan laut
    Kejaksaan Republik Indonesia
    Mahkamah Agung

  • Aset Crypto Makin Dikenal, Tapi Masih Minim Pemahaman – Halaman all

    Aset Crypto Makin Dikenal, Tapi Masih Minim Pemahaman – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Kesadaran publik masyarakat di Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

    Berdasarkan survei Consensys tahun 2024 terhadap 1.041 responden berusia 18-65 tahun diketahui sebanyak 90 persen masyarakat Indonesia sudah familiar dengan aset crypto.

    Masih dari data yang sama, 63 persen responden mengaku belum memahami konsep mata uang crypto. 

    Head of Product Marketing Pintu, Iskandar Mohammad mengungkapkan, kondisi ini menjadi  tantangan bersama bagi pelaku industri crypto di Indonesia.

    “Kita harus bersama-sama mendorong adopsi sambil terus mengedukasi tentang aset crypto dan blockchain,” kata Iskandar, Rabu (26/3/2025).

    Sebagai aplikasi jual beli kripto, ke depan Pintu menghadirkan fitur inovatif dan program edukatif yang dapat menjawab berbagai tantangan yang ada di industri crypto dalam negeri.

    Aset Digital untuk THR

    Di Hari Raya Idul Fitri, Pintu menawarkan cara membagikan THR lebaran dalam bentuk aset crypto lewat fitur Send atau Kirim di aplikasi Pintu. 

    “Kami menghadirkan cara baru mengirimkan THR dalam bentuk aset crypto melalui fitur send atau kirim yang ada di aplikasi dan bisa menyertakan kartu ucapan dengan tema Idulfitri, THR atau dipersonalisasi sesuai keinginan pengirim,” katanya. 

    Pengguna baru Pintu bisa mendapatkan THR hingga Rp300.000 dengan mengikuti program Ultimate Trading Quest Trading Hasilin Rezeki (THR) dengan membeli aset crypto pertama di aplikasi Pintu di periode 17 sampai 31 Maret 2025. 

    “Fitur dan program tersebut kami hadirkan untuk membuat momen membagikan THR dan hari raya lebih bermakna, sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya berinvestasi,” katanya.

     

  • Awal Mula Kasus Arisan Bodong, Selebgram RAW Dilaporkan ke Polisi dengan Kerugian Rp 1,8 Miliar – Halaman all

    Awal Mula Kasus Arisan Bodong, Selebgram RAW Dilaporkan ke Polisi dengan Kerugian Rp 1,8 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Selebgram berinisial RAW dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus arisan bodong.

    Kasus ini melibatkan tujuh orang korban, termasuk seorang wanita bernama Lisa Amelia (24) yang menjadi pelapor dalam kasus ini.

    Laporan polisi yang diajukan Lisa tercatat dengan nomor LP/B/2085/III/2025/SPKT/Polda Metro Jaya pada 24 Maret 2025.

    Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengungkapkan bahwa peristiwa ini bermula pada sekitar Oktober 2024.

    Pada awalnya, korban-korban bersama terlapor menjalani kegiatan arisan, yang mana setiap peserta memberikan setoran uang dengan jumlah yang bervariasi.

    Arisan tersebut berjalan lancar hingga Oktober 2024, namun sejak bulan tersebut RAW tidak lagi memberikan hasil arisan kepada para korban.

    “Peristiwanya terjadi sekitar bulan Oktober 2024,” ujar Kombes Ade Ary dalam keterangan tertulis pada Kamis (27/3/2025).

    Setelah Oktober 2024, RAW tidak lagi menindaklanjuti hasil arisan kepada para korban.

    Hingga kini, terlapor tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan kerugian yang dialami korban

    Berdasarkan laporan yang disampaikan, para korban mengalami kerugian total sebesar Rp 1.834.150.000. 

    Dalam laporan tersebut, korban melampirkan bukti percakapan WhatsApp dan bukti transfer sebagai dasar dugaan penipuan ini.

    Kasus ini kini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian, dan selebgram RAW dipolisikan atas dugaan pelanggaran Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

  • Hasto Anggap Dakwaan Kepadanya Dipaksakan: Banyak Aspek yang Tidak Bisa Dijawab Jaksa KPK – Halaman all

    Hasto Anggap Dakwaan Kepadanya Dipaksakan: Banyak Aspek yang Tidak Bisa Dijawab Jaksa KPK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai banyak aspek yang tidak bisa dijawab oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait eksepsinya.

    Hasto menyampaikan hal itu usai dia menghadiri sidang mendengarkan tanggapan jaksa terhadap eksepsi atau nota keberatannya terkait kasus dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan.

    “Banyak aspek-aspek yang tidak bisa dijawab oleh jaksa penuntut umum,” kata Hasto, kepada wartawan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    Misalnya, menurut Hasto, jaksa tidak bisa menjelaskan bahwa ketentuan obtruction of justice itu dikaitkan dengan aspek penyidikan, bukan penyelidikan.

    “Sementara proses yang terjadi itu adalah pada tahap penyelidikan,” ucap Hasto.

    Kemudian, Hasto menambahkan, soal tidak adanya kepastian hukum terkait kasus Harun Masiku yang sebelumnya sudah ada proses pengadilan yang sudah inkrah.

    Sehingga hal-hal yang didakwakan kepadanya, menurut Hasto, cenderung dipaksakan.

    “Hal tersebut tidak dijawab oleh jaksa penuntut umum, karena itulah kami percayakan kepada seluruh majelis hakim untuk dapat mengambil keputusan terbaik atas eksepsi yang kami ajukan,” tuturnya.

    Sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi nota keberatan atau eksepsi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal adanya motif politik di balik kasus yang menjeratnya.

    Hal ini disampaikan JPU dalam sidang lanjutan terdakwa Hasto Kristiyanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, pada Kamis (27/3/2025).

    Jaksa menyebut, pihak Hasto sempat menyinggung tentang motif di luar hukum, yakni dalam eksepsi terdakwa halaman 2 sampai dengan 5, dan eksepsi penasihat hukum terdakwa halaman 13 sampai dengan 40.

    “Penasihat hukum dan terdakwa berdalih bahwa dalam penanganan perkara yang dihadapi oleh terdakwa karena adanya motif politik dan unsur balas dendam sehingga untuk membungkamnya digunakan instrumen hukum,” kata jaksa, membacakan tanggapannya.

    Terkait dengan alasan keberatan tersebut, jaksa menilai, dalih yang disampaikan pihal Hasto tidak benar dan tidak relevan.

    Jaksa menyebut, soal narasi adanya motif politik dalam kasus yang menjerat Hasto merupakan pendapat Sekjen PDI Perjuangan itu sendiri bersama penasihat hukumnya.

    “Apa yang disampaikan terdakwa dan penasihat hukum dalam persidangan tahun 21 Maret 2025 merupakan pendapat penasihat hukum dan terdakwa sendiri, yang berkesimpulan atas kasus yang menimpa terdakwa lebih banyak aspek politik dengan menggunakan hukum sebagai alat pembenar yang mengarah pada terjadinya kriminalisasi hukum, sebagai akibat tindakan kritis terdakwa dengan mencari-cari kesalahan pada diri terdakwa,” jelas jaksa.

    Oleh karena itu, jaksa menegaskan, kasus yang menjerat Hasto ini adalah murni penegakan hukum.

    Dalam hal memastikan bahwa kasus ini murni penegakan hukum, jaksa mengklaim, alat bukti yang ada sudah cukup dan tidak ada pihak manapun yang menunggani penegakan hukum yang dilakukan jaksa KPK.

    “Ingin menegaskan bahwa perkara terdakwa ini adalah murni penegakan hukum, dengan berdasarkan pada kecukupan alat bukti yang sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP. Tidak ada agenda apapun atau ditunggangi siapapun, karena semua adalah penegakan hukum semata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucap jaksa.

    “Oleh karena itu, dalih penasihat hukum dan terdakwa tersebut diatas merupakan dalih yang tidak berdasar dan harus ditolak,” tambahnya.

    Sebelumnya, Sekertaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah lakukan daur ulang kasus suap pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku yang saat ini turut menjeratnya.

    Hasto berpandangan kasusnya didaur ulang sebab kasus tersebut telah bergulir di persidangan dan sudah berkekuatan hukum tetap.

    Adapun hal ini disampaikan Hasto saat membacakan nota keberatannya atau eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam sidang kasus suap dan perintangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    “Ketiga, hal yang ingin saya sampaikan adalah terjadinya proses “DAUR ULANG” terhadap persoalan yang sudah disidangkan dan memiliki kekuatan hukum tetap,” ucap Hasto.

    Terkait hal ini padahal kata Hasto kasus suap yang sebelumnya menjerat mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan itu sejatinya telah incracht atau memiliki kekuatan hukum tetap.

    Namun KPK menurut dia justru mendaur ulang kasus tersebut tanpa adanya peristiwa hukum lain salah satunya menangkap Harun Masiku yang saat ini masih berstatus buron.

    Seperti diketahui Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dalam kepengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku.

    Adapun hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (Jpu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan berkas dakwaan Hasto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (14/3/2025). 

    “Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu,” kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto. 

    Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa bersama-sama dengan orang kepercayaanya yakni Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 ribu Dollar Singapura (SGD) kepada mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. 

    Uang tersebut diberikan kepada Wahyu agar KPU bisa mengupayakan menyetujui pergantian calon anggota legislatif terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku. 

    “Yang bertentangan dengan kewajiban Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI yang termasuk penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” ucap Jaksa.

     

     

  • Rekonstruksi Pembunuhan Sales Mobil di Aceh, Oknum TNI AL Peragakan 47 Adegan di 2 Lokasi – Halaman all

    Rekonstruksi Pembunuhan Sales Mobil di Aceh, Oknum TNI AL Peragakan 47 Adegan di 2 Lokasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dede Irawan, oknum TNI AL pelaku pembunuhan sales mobil di Aceh menjalani proses rekonstruksi, Rabu (26/3/2025).

    Korban yang bernama Hasfiani (37) ditemukan tewas terbungkus karung di kawasan Gunung Salak, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, Senin (17/3/2025) lalu.

    Dandenpomal Lanal Lhokseumawe, Mayor Laut (PM) Anggiat Napitupulu, mengatakan rekonstruksi digelar di dua lokasi dari empat tempat kejadian perkara (TKP).

    Pelaku sudah dua tahun berdinas di KAL Bireuen Lanal Lhokseumawe dan berpangkat Kelasi Dua.

    “Makanya hanya beberapa hari saja, kami sudah dapat melaksanakan rekonstruksi, guna kelengkapan berkas perkara,” ujarnya, dikutip dari Serambiaceh.com.

    Sebanyak 47 adegan diperagakan mulai janjian bertemu korban, penggelapan mobil hingga pembuangan jasad.

    Ia menambahkan pelaku membawa senjata api ketika bertemu korban sehingga kasus pembunuhan telah direncanakan.

    “Pengakuan tersangka dibeli di Lampung,” imbuhnya.

    Para saksi juga dimintai keterangan mulai kerabat hingga dokter yang melakukan visum.

    “Setelah dilakukan rekonstruksi, maka kami langsung menyusun berkas untuk selanjutnya dilimpahkan ke auditur,” tandasnya.

    Motif Pembunuhan

    Sebelumnya,Mayor Laut (MP) A. Napitupulu, menyatakan pelaku telah ditahan di Markas Pomal Lhokseumawe.

    “Jenazahnya kita ketahui dari pelaku. Kita jemput jenazahnya, kita lakukan visum et repertum di Rumah Sakit Umum Cut Meutia dan sudah difardu kifayahkan,” paparnya, dikutip dari Prohaba.com

    Motif pembunuhan yakni pelaku ingin menguasai mobil yang dijual korban.

    “Mobil itu kemudian terlihat keluar dari kompleks dan menuju arah Medan, Sumatera Utara. Suara letusan senjata yang didengar warga pada Jumat sore itu adalah peristiwa yang sedang kita bicarakan sekarang ini,” tuturnya.

    Sosok Korban

    Tewasnya Hasfiani meninggalkan duka mendalam untuk istri dan ketiga anaknya yang masih berusia 12 tahun, 4 tahun, dan 6 bulan.

    Selama ini korban tinggal di rumah mertuanya di Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.

    Hasfiani memiliki dua pekerjaan yakni perawat di Puskesmas Babah Buloh, serta sales mobil di Krueng Geukuh.

    Hal tersebut dilakukan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

    Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Aceh Utara, Bahrun Walidin, menyatakan Hasfiani dikenal sebagai pekerja keras.

    “Dia itu humoris, dia juga qori. Setiap kali ada kegiatan kami, dia selalu bagian membaca Qur’an dan doa. Dia jago ngaji,” ucapnya.

    Ia mengaku kaget mendengar kabar korban hilang sejak Jumat (14/3/2025) dan ditemukan tewas empat hari kemudian.

    Ia berharap korban mendapat keadilan karena tewas terkena tembakan di bagian kepala.

    “Kami merasakan luka mendalam. Kami minta, Presiden Prabowo Subianto memberikan hukuman terberat untuk pelaku,” tandasnya.

    Semasa hidupnya, korban dikenal baik kepada semua orang dan sering membantu.

    “Rasanya tidak akan ada manusia yang berbeda pendapat dengan Imam. Orangnya sangat baik, bahkan kebaikannya luar biasa, mudah membantu sesama,” sambungnya.

    Jenazah telah dimakamkan di TPU Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.

    Sebagian artikel telah tayang di Serambinews.com dengan judul Oknum TNI AL Bunuh Agen Mobil di Aceh Utara Rekonstruksi 47 Adegan, Terungkap Pembunuhan Berencana

    (Tribunnews.com/Mohay) (Serambinews.com/Saiful Bahri/Faisal Zamzami) 

  • One Way Arus Mudik 2025 Diterapkan, Jasa Marga: Dimulai dari Km 70 Cikampek hingga Km 188 Cipali – Halaman all

    One Way Arus Mudik 2025 Diterapkan, Jasa Marga: Dimulai dari Km 70 Cikampek hingga Km 188 Cipali – Halaman all

    Jasa Marga pun meminta para pemudik untuk selalu mengecek BBM, daya kendaraan listrik dan memastikan saldo e-toll cukup untuk bertransaksi.

    Tayang: Kamis, 27 Maret 2025 12:24 WIB

    Istimewa

    ONE WAY MUDIK – Jasa Marga bersama pihak Kepolisian mulai menerapkan one way dari Km 70 – Km 188, Kamis (27/3/2025). Penerapan one way untuk mengurangi peningkatan volume kendaraan menjelang lebaran 2025 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mengatasi peningkatan volume lalu lintas pada momen mudik Lebaran 2025, PT Jasamarga Transjawa Tol mulai melakukan rekayasa lalu lintas one way.

    Atas diskresi dari pihak Kepolisian, one way dibuka dari Km 70 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga Km 188 Ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan pada pukul 11.45 WIB.

    Menurut Jasa Marga, one way dilakukan saat volume lalu lintas menuju arah Timur Trans Jawa mulai meningkat pada Kamis (27/3/2025).

    Vice President Corporate Secretary and Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo, mengimbau pengguna jalan tol Trans Jawa untuk selalu berhati-hati.

    “Kami mengimbau pengguna jalan tol Trans Jawa untuk mengutamakan keselamatan, mempersiapkan diri sebelum memasuki perjalanan di jalan tol,” kata Ria dalam keterangan resmi, Kamis (27/3/2025).

    Selain itu, Ria juga meminta para pemudik untuk selalu mengecek BBM, daya kendaraan listrik dan memastikan saldo e-toll cukup untuk bertransaksi.

    “Pastikan diri dan kendaraan dalam kondisi prima, memastikan kecukupan daya, BBM dan saldo uang elektronik, serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan,” jelasnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Kemlu: Pemerintah Tidak Pernah Bahas Rencana Pemindahan Warga Gaza ke Indonesia – Halaman all

    Kemlu: Pemerintah Tidak Pernah Bahas Rencana Pemindahan Warga Gaza ke Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jubir Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Rolliansyah Soemirat, memastikan pemerintah tidak pernah membahas rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia. Hal itu sekaligus menanggapi informasi yang beredar dari media asing.

    “Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas dengan pihak manapun ataupun mendengar informasi tentang rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia yang disebut oleh beberapa media asing,” ujar Rolliansyah dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).

    Rolliansyah kembali menegaskan tidak ada satu pun kesepakatan pemerintah dengan pihak mana pun terkait wacana tersebut.

    “Dapat kami tegaskan bahwa tidak ada pembahasan apalagi kesepakatan antara Indonesia dengan pihak manapun mengenai hal tersebut,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menambahkan saat ini pemerintah justru lebih mengedepankan rencana gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Selain itu, desakan agar pembangunan kembali Gaza pasca penjajahan Israel.

    “Saat ini, Indonesia lebih memfokuskan dan mendorong terwujudnya Gencatan Senjata tahap II dan masuknya bantuan kemanusiaan, serta memastikan dimulainya rekonstruksi di Gaza,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Media Channel 12 Israel, Rabu (26/3/2025) mengungkapkan kalau “sebuah proyek percontohan, sedang dilaksanakan untuk secara sukarela mengirim warga Palestina untuk bekerja di Indonesia di sektor konstruksi.”

    Media tersebut menjelaskan, proyek percontohan ini merupakan yang pertama dari jenisnya, sejak Israel secara resmi membentuk sebuah direktorat yang mengurus kepindahan ‘sukarela’ warga Gaza dari Palestina ke negara ketiga.

    Direktorat Israel itu merupakan tindak lanjut atas usulan Amerika Serikat yang mengusulkan pemindahan warga Gaza ke negara ketiga.

    Media Israel melaporkan, sebagai proyek percontohan, sebanyak 100 warga Gaza akan dikirim ke Indonesia.

    Laporan itu mencatat kalau “Koordinator Operasi di Wilayah tersebut bertanggung jawab atas proyek percontohan ini”.

    “Dan jika berhasil, proyek ini akan diambil alih oleh Departemen Imigrasi Israel, yang dibentuk oleh Menteri Yisrael Katz di Kementerian Pertahanan, dengan tujuan untuk membuktikan bahwa imigrasi sukarela ini berhasil dan mendorong ribuan warga Gaza untuk pindah bekerja di sektor konstruksi di Indonesia,” tulis laporan tersebut dilansir Khaberni, Rabu.

    Berdasarkan hukum internasional, siapa pun yang meninggalkan Jalur Gaza untuk bekerja akan diizinkan kembali.

    “Tetapi gagasan umumnya adalah untuk mendorong imigrasi dan tempat tinggal jangka panjang di sana. Ini (tinggal dan menetap) bergantung pada pemerintah di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia,” tulis ulasan Khaberni.

    Laporan menambahkan, proyek percontohan tersebut didahului dengan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia, yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel.

    “Perlu dibangun saluran komunikasi antara kedua negara,” kata laporan itu.