Category: Tribunnews.com

  • Pakistan Uji Coba Rudal Kedua di Tengah Sengketa Wilayah Kashmir – Halaman all

    Pakistan Uji Coba Rudal Kedua di Tengah Sengketa Wilayah Kashmir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Pakistan pada Senin (5/5/2025) melakukan uji coba rudal kedua dalam dua hari terakhir.

    Peluncuran rudal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan dengan India terkait sengketa wilayah Kashmir.

    Rudal yang diuji kali ini memiliki jangkauan sejauh 120 kilometer, Al Arabiya melaporkan.

    Menurut Pakistan, peluncuran ini bertujuan untuk menguji kesiapan operasional dan memvalidasi sistem navigasi serta akurasi rudal yang ditingkatkan.

    Sebelumnya pada Sabtu (3/5/2025), Pakistan juga menguji coba rudal permukaan-ke-permukaan dengan jangkauan 450 kilometer.

    Lokasi pasti kedua uji coba tersebut tidak diungkapkan.

    “Peluncuran latihan yang sukses itu dengan jelas menunjukkan bahwa pertahanan Pakistan berada di tangan yang kuat,” kata Perdana Menteri Shehbaz Sharif dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

    Ia juga mengaku puas dengan kesiapan penuh militer Pakistan untuk menghadapi situasi apa pun.

    Ketegangan antara Pakistan dan India meningkat tajam setelah serangan mematikan terhadap wisatawan di wilayah Kashmir yang dikuasai India pada 22 April lalu, yang menewaskan 26 orang.

    New Delhi menuduh Islamabad berada di balik serangan tersebut.

    Namun, Pakistan membantah keterlibatan dan menyerukan penyelidikan independen.

    Perdana Menteri India Narendra Modi pun mengeluarkan pernyataan tegas dengan memberikan “kebebasan operasional penuh” kepada militer India untuk merespons serangan itu.

    Sebagai respons, Islamabad memperingatkan akan menanggapi dengan kekerasan jika terjadi agresi dari India.

    Selama lebih dari seminggu terakhir, India dan Pakistan dikabarkan terlibat baku tembak setiap malam.

    Peristiwa itu terjadi di sepanjang Garis Kontrol (LoC), yang merupakan perbatasan de facto kedua negara di wilayah Kashmir, menurut sumber pertahanan India.

    Situasi di lapangan pun makin mencekam.

    Di wilayah Pakistan, latihan darurat dilakukan di lapangan terbuka, sekolah agama ditutup, dan warga diminta menimbun makanan serta obat-obatan.

    Sementara di Kashmir yang dikuasai India, operasi pencarian besar-besaran terhadap pelaku penembakan terus dilakukan.

    Warga yang tinggal dekat perbatasan memilih mengungsi atau berlindung di bunker karena takut konflik pecah.

    Akibat eskalasi ini, Perdana Menteri Sharif bahkan menunda kunjungan resminya ke Malaysia yang dijadwalkan Jumat lalu.

    Hal ini dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Senin (5/5/2025).

    Ia menambahkan bahwa Sharif berharap kunjungan tersebut dapat dilakukan akhir tahun ini.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berada di Islamabad pada hari yang sama dalam rangka kunjungan resmi.

    “Pakistan menyampaikan kasusnya kepada negara-negara sahabat,” ujar Menteri Informasi Attaullah Tarar kepada wartawan saat berkunjung ke Kashmir yang dikuasai Pakistan, dikutip AFP.

    Kashmir merupakan wilayah yang dihuni oleh mayoritas Muslim.

    Kashmir punya populasi sekitar 15 juta orang.

    Kashmir diklaim sepenuhnya oleh baik India maupun Pakistan, namun terbagi dalam penguasaan masing-masing.

    Kedua negara telah berperang beberapa kali terkait wilayah ini.

    Kini masyarakat internasional mendesak agar ketegangan segera diredakan.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Usul Uya Kuya Raker dengan Menaker Tekan Pengangguran, Kirim Anak Muda hingga Perawat ke Luar Negeri – Halaman all

    Usul Uya Kuya Raker dengan Menaker Tekan Pengangguran, Kirim Anak Muda hingga Perawat ke Luar Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama atau Uya Kuya menyampaikan usulan dalam rapat kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Senin (5/5/2025).

    Menurutnya, pengangguran atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ramai dibicarakan belakangan terjadi salah satunya karena tidak adanya kecocokan skill sumber daya manusia dengan lapangan pekerjaan.

    Untuk itu ia mengusulkan adanya penambahan skil (upgrade skill) SDM sesuai dengan lapangan pekerjaannya 

    Ayah dari Cinta Kuya itu pun menyambut baik program Kemenaker tentang School to Work Transition yang dipaparkan oleh Menaker Yassierli.

    Namun, Uya menyoroti perihal penyesuaian teknologi di masa mendatang.

    Hal ini lantaran berpengaruh untuk menentukan lapangan pekerjaan suatu negara.

    Fenomena demikian pun telah terjadi di luar negeri maupun di Indonesia.

    Uraian Uya Kuya antara lain; ojek pangkalan jadi ojek online, toko fisik ke toko inline, call center dijawab mesin penjawab otomatis, cash jadi cashless, dan lainnya.

    “Saya pikir ini harus dipikirkan, anak-anak muda harus pintar untuk upgrade skill-nya, untuk menghadapi tantangan zaman. Pemerintah harus mencoba melihat bagaimana minat para pelajarnya, misal yang punya minat IT bisa diarahkan ke Artificial Intelligence atau game coding,” papar Uya.

    Pihaknya juga menyinggung kelangsungan program yang telah ada hasil kerjasama pemerintah dengan pemerintah luar negeri.

    Satu contohnya adalah Triple Win di Jerman, program kerjasama antara Jerman dan negara asal pekerja migran seperti Indonesia untuk memfasilitasi penempatan perawat di Jerman.

    Uya menilai kelancaran program tersebut menurun, hal ini karena perawat peserta program tidak dilatih kemampuan dasar yakni kemampuan berbahasa Jerman.

    “Padahal gajinya besar di sana, nah ini bagaimana kita ajarkan sekolah vokasi untuk orang yang jadi perawat diajarkan dari SMA kurikulum bahasa Jerman, atau untuk anak muda yang dikirim keluar negeri diajar kemampuan bahasa Inggris misal,” harap dia.

    Terakhir ia mendambakan program inisiasi Kemenaker bertajuk School to Work Transition serta lembaga vokasi bisa melahirkan orang-orang yang memiliki matching skill dengan lapangan pekerjaannya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah orang yang belum mendapat pekerjaan atau pengangguran sebanyak 7,28 juta orang dari total angkatan kerja 153,05 juta pada Februari 2025.

    “Terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Konferensi Pers, Senin (5/5/2025).

    Amalia mengatakan, dari total jumlah angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang ini termasuk sebanyak 144,77 orang yang bekerja. 

    Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 3,59 juta orang.

    Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari tercatat menurun meskipun jumlah penganggur meningkat. 

    Hal ini terjadi lantaran tingkat penyerapan penduduk yang bekerja jauh lebih tinggi 2,52 persen dibandingkan dengan peningkatan pengangguran sebesar 1,11 persen.

    Total pengangguran sebanyak 7,28 juta pada Februari ini setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,76 persen. 

    “Angka ini lebih rendah jika dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 4,82 persen,” jelas Amalia.

     Di sisi lain, penurunan tingkat pengangguran terbuka ini juga terjadi pada perempuan sebesar 4,41 persen dibandingkan bulan Agustus 2024 sebesar 4,92.

    Sedangkan tingkat pengangguran terbuka laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen basis point menjadi 4,98 persen dibandingkan Agustus 2024 mencapai 4,90 persen.

    “Penurunan tingkat pengangguran terbuka juga konsisten terjadi di wilayah perkotaan maupun pedesaan,” tutur Amalia.

    Sekilas Program Kemenaker

    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memperkenalkan program School to Work Transition yang akan dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan lewat kolaborasi antar-kementerian dan lembaga.

    Program ini merupakan integrasi pelatihan serta pemagangan berskala nasional yang dirancang khusus untuk menurunkan tingkat pengangguran di kalangan muda.

    Program tersebut disampaikan Menaker dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Menaker mengatakan, skema School to Work Transition menyasar lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mengingat tingkat pengangguran tertinggi berada pada kelompok usia 19–24 tahun.

    Data juga menunjukkan bahwa lulusan SMK memiliki proporsi pengangguran terbesar dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Selain itu, terjadi mismatch antara jurusan pendidikan dengan kebutuhan industri, yakni beberapa jurusan memiliki tingkat pengangguran di atas rata-rata.

    Ia juga menambahkan bahwa program ini berfokus pada pengembangan keterampilan masa depan, termasuk elektronika industri, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI); dipadukan dengan pelatihan soft skill, penguasaan bahasa asing, serta kewirausahaan; dengan tujuan untuk menjembatani kesenjangan dan ketidakcocokan antara kemampuan tenaga kerja dan kebutuhan industri.

    “Program ini akan diselenggarakan secara masif dengan skema hybrid, dan diorkestrasi oleh Kemnaker melalui 303 BLK milik pemerintah serta 2.421 LPK swasta,” ucapnya.

    Adapun tema prioritas dalam program ini meliputi smart operation, smart creative IT skills, agroforestry, dan green jobs. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam pelaksanaan program tersebut.

    “Kita ingin tema-tema ini menjadi unggulan pelatihan kami tahun ini. Dan kami membutuhkan kerja sama juga dengan lintas kementerian untuk bisa mengeksekusi ini,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Nitis Hawaroh)

  • Wanita Tertemper Kereta Api di Perlintasan Pesing Jakarta Barat, Sempat Diteriaki Tapi Tak Dengar – Halaman all

    Wanita Tertemper Kereta Api di Perlintasan Pesing Jakarta Barat, Sempat Diteriaki Tapi Tak Dengar – Halaman all

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan adanya insiden tersebut.

    Tayang: Senin, 5 Mei 2025 17:50 WIB

    IG @keretaapikita

    ILUSTRASI KERETA API – Seorang wanita inisial MLM meninggal dunia tertemper Kereta Api (KA) di perlintasan wilayah Pesing Jakarta Barat, Minggu (4/5/2025) 23.40 WIB. Saksi sempat meneriaki korban bahwa ada kereta yang ingin melintas. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang wanita inisial MLM meninggal dunia tertemper Kereta Api (KA).

    Peristiwa itu terjadi di perlintasan wilayah Pesing Jakarta Barat, Minggu (4/5/2025) 23.40 WIB.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan adanya insiden tersebut.

    Pihak kepolisian sudah memeriksa dua saksi yakni FLS dan JAB.

    “Awal kejadian saksi melihat korban bahwa korban berjalan ingin menyebarangi rel kereta,” ucap Ade Ary dalam keterangan Senin (5/5/2025).

    Saksi sempat meneriaki korban bahwa ada kereta yang ingin melintas.

    Namun korban tidak mendengar teriakan dari saksi.

    “Lalu kemudian korban terserempet kereta hingga korban meninggal dunia,” ungkapnya.

    Korban dibawa ke RS Bhayangkara Pusdokes Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    Kasus tersebut ditangani Polsek Metro Kebon Jeruk.

     

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Respons Munculnya GRIB Jaya, Wagub Bali Tegaskan Sudah Ada Pecalang, Wacanakan Pemberian Insentif – Halaman all

    Respons Munculnya GRIB Jaya, Wagub Bali Tegaskan Sudah Ada Pecalang, Wacanakan Pemberian Insentif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kemunculan organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali, menjadi sorotan publik.

    Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta menegaskan, Bali sudah memiliki aparatur negara baik itu TNI maupun Polri.

    Giri memaparkan, desa adat di Bali juga memiliki Pecalang, yang akan diupayakan agar menerima insentif dari Pemerintah Provinsi Bali.

    “Dari 1400 lebih desa adat Itu sudah memiliki Pecalang desa adat.”

    “Nah Pecalang desa adat ini mempunyai peran untuk menjaga estetika dresta wilayah adat itu sendiri,” katanya di Kantor Gubernur Bali, Senin (5/5/2025), dilansir Tribun-Bali.com.

    Giri menambahkan, ketika periode pertama sudah dituangkan dalam Keputusan Pemerintah Provinsi Bali terkait dibentuknya Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda).

    Sehingga, lanjutnya, kolaborasi antara TNI Polri serta aparat penegak hukum lainnya bersama tokoh dan masyarakat adat utamanya dari Pecalang, yang akan menjaga Bali.

    “Inilah yang harus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Bali itu sendiri di luar daripada itu peran penting juga masyarakat Bali harus peduli terhadap wilayahnya.”

    “Di mana Bumi kita pijak di situ langit kita junjung itu yang pertama prinsipnya, kalau dengan ormas luar di Bali ini mempunyai prinsip untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, saya kira tidak perlu karena sudah ada,” papar Giri.

    Sementara itu, beredar foto dan video di media sosial terkait pelantikan DPD GRIB Jaya Bali.

    Dalam foto maupun video tersebut, terpampang bendera Partai Gerindra.

    Sekretaris DPD Partai Gerindra Bali, Kadek ‘Rambo’ Budi Prasetya, telah menanggapi beredarnya foto pelantikan GRIB Jaya Bali tersebut.

    Rambo menegaskan, partainya tidak memiliki hubungan afiliasi dengan ormas tersebut.

    “Terkait dengan masalah foto dan segala macam, kami tidak mengetahui itu posisi tempat di mana. Yang jelas Partai Gerindra tidak pernah berafiliasi dengan Ormas GRIB,” katanya, Minggu (4/5/2025), dikutip dari Tribun-Bali.com.

    Menurutnya, Gerindra Bali bersikap terbuka dalam menjalin pertemanan dengan seluruh ormas di Bali selama menjunjung ideologi Pancasila.

    “Namun pada prinsipnya apabila berkawan, Partai Gerindra di Bali berkawan dengan semua ormas yang ada di Bali.”

    “Karena kami meyakini secara pertemanan, semua ormas ini punya ideologi yang baik, pasti berlandaskan Pancasila kalau seandainya berkawan.”

    “Kalau berafiliasi secara langsung, kami dari Gerindra menegaskan tidak pernah berafiliasi langsung dengan ormas GRIB,” tegas dia.

    Pecalang Bali tegas menolak kehadiran GRIB Jaya Bali.

    Reaksi Pecalang atas hadirnya GRIB Jaya di Bali diunggah akun Facebook Senator RI, Niluh Djelantik, Minggu (4/5/2025).

    Video tersebut dibuka dengan sosok bernama Rahmat yang mengenalkan diri sebagai Panglima Satgas GRIB DPD Bali.

    Perwakilan Pecalang Bali pun menjawab perkenalan tersebut dengan menolak kehadiran ormas manapun.

    “Saya pecalang, kami bukan penjaga biasa.”

    “Kami adalah bagian dari sistem adat yang sudah diwariskan, turun temurun untuk menjaga Bali.”

    “Kami tidak butuh ormas dari luar, kami tidak butuh pihak asing yang datang membawa agenda,” ungkapnya.

    GRIB JAYA DI BALI – Ketua DPP GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshall, saat melantik Ketua DPW GRIB Jaya Bali, Yosef Nahak, pada 1 Mei 2025. (Instagram/denpasarcerita)

    Selain itu, kehadiran GRIB ditakutkan akan merusak tatanan hidup masyarakat Bali yang sudah memiliki sistem keamanan sendiri sejak dulu.

    “Dan merusak tatanan hidup di Bali. Kami sudah punya sistem sendiri, dan sistem itu terbukti berjalan, kuat, dan dihormati rakyat,” tegasnya.

    Sebelumnya, publik dihebohkan dengan beredarnya sebuah foto di media sosial yang memperlihatkan acara pelantikan Ketua DPD GRIB Bali, Yosef Nahak.

    Dalam foto tersebut, terlihat kehadiran Ketua DPP GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshall; serta sejumlah atribut organisasi dan salah satu bendera partai politik.

    Di sisi lain, munculnya ormas-ormas baru di Bali mendapatkan respons dari berbagai kalangan.

    Kehadiran ormas baru, khususnya dari luar Bali, dikhawatirkan mengancam keamanan di Bali.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul Wagub Giri Prasta Sebut Tak Perlu Ormas Luar Daerah Jaga Bali, Pecalang Akan Dapat Insentif

    (Tribunnews.com/Nuryanti/Siti Nurjannah Wulandari) (Tribun-Bali.com/Ni Luh Putu Wahyuni Sari/Eka Mita Suputra)

  • Legislator Golkar Soroti Mandeknya Pembangunan Infrastruktur di Empat Provinsi Baru Papua – Halaman all

    Legislator Golkar Soroti Mandeknya Pembangunan Infrastruktur di Empat Provinsi Baru Papua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Robert J. Kardinal, menyoroti minimnya pembangunan infrastruktur dan sistem pelayanan publik di empat daerah otonomi baru (DOB) hasil pemekaran di Tanah Papua. 

    Ia mengatakan, dua tahun sejak resmi terbentuk, infrastruktur dasar seperti kantor pemerintahan, rumah dinas, hingga kantor DPR Provinsi dan Majelis Rakyat Papua (MRP) belum juga dibangun.

    Robert mengungkapkan bahwa kesepakatan awal saat pembahasan Undang-Undang Otonomi Khusus dan pemekaran wilayah mencantumkan komitmen pembangunan infrastruktur melalui pendanaan dari APBN. Namun, implementasinya jauh dari harapan.

    “Saya sebagai anggota DPR dari Tanah Papua sangat kecewa dengan para pejabat gubernur yang bertahun-tahun tidak menyiapkan hal tersebut. Harusnya dia sebagai pejabat gubernur menyiapkan itu sampai kepala daerah dan DPR Papua dan MRP terbentuk” kata Robert kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

    Empat provinsi baru yang dimaksud adalah Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. 

    Robert menyebut tidak ada kemajuan berarti dalam pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah-wilayah tersebut, sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat.

    “Bagaimana mereka bisa bekerja optimal kalau kantor saja belum ada? Banyak yang masih menumpang di gedung lain. Ini memperparah kondisi pelayanan publik,” ujarnya.

    Menurut anggota Komisi IV DPR itu, tujuan utama pemekaran adalah untuk mempercepat pembangunan, mendekatkan pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua. 

    Namun, kurangnya perencanaan membuat realisasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

    “Pemekaran ini disambut baik oleh masyarakat, tapi hasilnya belum terasa. Malah bisa menimbulkan kekecewaan jika tidak segera ditangani,” katanya.

    Ia juga menyoroti banyaknya pejabat struktural yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt), serta belum jelasnya penataan kepegawaian dan status ASN. 

    Hal ini, menurutnya, dapat menimbulkan ketidakpastian dan menambah persoalan birokrasi di daerah-daerah baru.

    Robert mendesak agar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan lembaga terkait segera turun tangan. 

    Ia juga meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sesuai Perpres No. 121 Tahun 2022, untuk memimpin koordinasi penyelesaian persoalan ini.

    “Jangan sampai anggaran untuk pendidikan dan kesehatan tersedot hanya untuk mengejar pembangunan kantor-kantor pemerintahan yang seharusnya sudah direncanakan dari awal. Pemerintah pusat harus ambil alih agar kepercayaan masyarakat terhadap pemekaran tidak hilang,” tandasnya.

  • Unjuk Rasa Petani Singkong di Lampung Ricuh: Batu Beterbangan, Gubernur Langsung Lakukan Ini – Halaman all

    Unjuk Rasa Petani Singkong di Lampung Ricuh: Batu Beterbangan, Gubernur Langsung Lakukan Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANDAR LAMPUNG –  Aksi unjuk rasa atau demonstrasi ratusan orang gabungan petani singkong, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan di halaman kantor Pemprov Lampung, berlangsung panas, Senin (5/5/2025).

    Dalam aksinya, mereka mendesak Pemprov Lampung menetapkan regulasi terkait harga singkong yang tak kunjung menemukan titik terang.

    Namun, aksi tersebut berlangsung memanas. Belum sampai 15 menit berlangsung, terjadi kerusuhan. 

    Massa merasa emosi karena diadang menggunakan kawat berduri.

    Dari pantauan Tribunlampung.co.id, ratusan peserta aksi tiba di lokasi sekira pukul 12.15 WIB.

    Setiba di sana, mereka diadang kawat berduri. 

    Tak terima, mereka lantas berteriak meminta kepolisian memberi akses untuk memasuki halaman kantor DPRD Lampung.

    Merasa permintaan tersebut tak digubris, massa merangsek masuk dengan merobohkan kawat berduri yang terpasang.

    Aksi tersebut mendapat adangan dari sejumlah aparat kepolisian yang dilengkapi tameng dan pentungan.

    “Kami ini rakyat yang terzalimi. Kami ingin menyampaikan aspirasi kami secara damai. Jangan halangi kami menyampaikan pendapat,” ujar salah satu pendemo melalui pengeras suara.

    Sejurus kemudian, para demonstran dan aparat kepolisian terlibat saling dorong, bahkan saling pukul.

    Sebagian massa yang tersulut emosi kemudian mulai melemparkan batu dan kayu ke arah petugas.

    Hal tersebut membuat polisi menyemprotkan air ke arah pengunjuk rasa.

    Tak mau kalah, massa kembali membalasnya dengan lemparan batu dan kayu.

    Setelah sempat bersitegang, petugas akhirnya memberikan kesempatan kepada massa menyampaikan aspirasi di halaman kantor DPRD Lampung.

    Hingga saat ini, unjuk rasa tersebut masih terus berlangsung.

    Gubernur temui massa

    Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menemui massa pendemo di halaman kantor DPRD Lampung untuk meredam massa.

    Gubernur Mirza menemui para pendemo dengan didampingi Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Alfret Jacob Tilukay, dan beberapa pejabat Pemprov Lampung.

    Dalam pertemuan tersebut, Mirza mengajak perwakilan demonstran bermediasi di Balai Keratun.

    “Terima kasih kepada para petani, mahasiswa, yang sudah menyampaikan aspirasinya. Percayalah, Pemerintah Provinsi Lampung berpihak kepada perjuangan rakyatnya,” ujar Mirza di hadapan para demonstran.

    Sejumlah koordinator perwakilan demonstran sepakat dengan ajakan gubernur.

    Namun, ada beberapa mahasiswa yang menginginkan mediasi dilakukan di hadapan pengunjuk rasa. Mirza pun kembali meminta perwakilan pendemo untuk mediasi di dalam ruangan.

    “Semua ada caranya. Kalau mau semuanya masuk, tidak muat ruangan. Tapi semua koordinator perwakilan silakan masuk,” kata Mirza.

    Selanjutnya, Mirza berjalan menuju Balai Keratun dengan diikuti sejumlah perwakilan demonstran. 

    Sesampainya di Ruang Abung Balai Keratun, mediasi tertunda hingga 30 menit lantaran situasi unjuk rasa di lapangan tak kunjung kondusif.

     

    dan

    Gubernur Mirza Temui Pendemo, Minta Mediasi di Balai Keratun

     

  • BSI Himpun 250 Kg Emas Per Bulan Setelah Resmi Jadi Bank Emas – Halaman all

    BSI Himpun 250 Kg Emas Per Bulan Setelah Resmi Jadi Bank Emas – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) mampu menghimpun 250 kilogram emas per bulan setelah resmi mengantongi izin sebagai Bank Emas pada Februari 2024.

    “Per bulan kira-kira sekitar 250an kg emas. Jadi mungkin nanti sampai akhir tahun bisa terbayang berapa ton,” kata Plt Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta di Kementerian BUMN, Senin (5/5/2025).

    Bob menyatakan, BSI menggunakan pendekatan utama pada masyarakat yang memang membutuhkan tabungan emas atau investasi emas didukung dengan aplikasi Byond. 

    Menurut dia, emas beredar di masyarakat yang belum termonetisasi sebanyak 1.800 ton. 

    Hadirnya Bank Emas BSI dia yakini bisa memudahkan masyarakat menyimpan emasnya sekaligus mendukung perputaran ekonomi.

    “Jadi langsung beli langsung titik di situ juga mungkin langsung trading, kira-kira dijual di situ. Juga bisa jadi memberikan satu kemudahan untuk masyarakat bisa melakukan investasi atau tabungan emas,” ungkap Bob.

    Mengutip Kontan, BSI mencatat lonjakan pertumbuhan bisnis emas sebesar 82 persen secara tahunan (year on year/YoY) mencapai Rp 14,3 triliun. Nilai ini tumbuh dua kali lipat dibandingkan 2024 yang sebesar Rp 7,87 triliun.

    Lini gadai emas jadi penyumbang terbesarnya lantaran angkanya meroket 168,64 persen YoY senilai Rp 7,37 triliun. Tahun lalu, jumlahnya baru sebesar Rp 2,74 triliun. 

    Kemudiam, lini cicil emas yang tumbuh 35,65% YoY senilai Rp 6,96 triliun dari sebesar Rp 5,13 triliun di kuartal l-2024.

    “BSI itu punya story yang unik ke depannya, bukan hanya sebagai bank syariah, tapi juga sebagai bank emas,” ujar Direktur Finance and Strategy BSI Ade Cahyo Nugroho, dalam paparan kinerja BSI, Rabu (30/4/2025).

    Ade bilang, BSI sebagai bank pemegang lisensi bullion bank atau bank emas pertama di Indonesia akan menambah dua produk lagi, yakni lending dan deposit emas.

     

  • Prabowo Subianto Singgung Isu Ijazah Jokowi dan Bantah Jadi Presiden Boneka di Sidang Kabinet – Halaman all

    Prabowo Subianto Singgung Isu Ijazah Jokowi dan Bantah Jadi Presiden Boneka di Sidang Kabinet – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Dalam pengantar sidang yang dihadiri hampir seluruh anggota Kabinet Merah Putih tersebut, Presiden Prabowo sempat menyinggung soal isu ijazah palsu yang mendera Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi).

    Kepala Negara mengaku heran adanya pihak yang mempermasalahkan keaslian ijazah kuliah Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

    “Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka, masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya,” kata Prabowo.

    Ketua Umum Gerindra tersebut juga menyinggung pihak pihak yang menyebutnya sebagai Presiden boneka Jokowi.

    Menurut Prabowo anggapan tersebut tidaklah benar.

    “Saya dibilang apa itu presiden boneka saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” katanya.

    Menurut Prabowo dirinya hanya meminta saran kepada Jokowi.

    Prabowo mengatakan tidak ada yang salah apabila ia meminta saran kepada Presiden sebelumnya, termasuk kepada Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau tidak ada masalah, saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa menghadap Pak Harto menghadap Bung Karno kalau bisa,” ujarnya.

    Jokowi Laporkan Tudingan Ijazah Palsu

    Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) resmi membuat laporan polisi soal dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu.

    Jokowi datang langsung bersama tim pengacaranya ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi pada Rabu (30/4/2025).

    Ia didampingi empat kuasa hukumnya melaporkan lima orang yang diduga terlibat dalam kasus ini yakni RS, RS, ES, T, dan K.

    Laporan tersebut menyertakan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta Pasal 27a,
    Pasal 32, dan Pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Dalam pemeriksaan awal, Jokowi ternyata membawa ijazah pendidikan formalnya mulai dari Sekolah Dasar (SD) untuk diperlihatkan ke polisi.

    “Tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga kuliahnya UGM, semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik,” kata Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan kepada wartawan di Polda Metro Jaya.

    Yakup menjelaskan dalam hal ini kliennya tersebut ditanya terkait apa yang dilaporkan termasuk soal sejarah ijazah tersebut.

    “Kemudian sejarah-sejarah Pak Jokowi juga ditanyakan, bagaimana dulu pada saat kuliah, kegiatan-kegiatan apa saja, hingga tentunya yang paling terkhusus, paling banyak mungkin mengenai peristiwa-peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan,” tuturnya.

    Lebih lanjut Yakup mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya terkait laporan yang dibuat ke penyidik Polda Metro Jaya untuk segera diselidiki.

    “Kita sudah serahkan ini kepada hukum, kepada jalur yang sudah benar, kami harap dan Pak Jokowi juga harap ini semua menjadi terang benderang, semuanya clear,” tuturnya.

    Kubu Jokowi sendiri menduga polemik ijazah palsu yang saat ini masih menjadi perbincangan bermuatan politis.

    Rivai Kusumanegara mengatakan ada tujuan jangka pendek dan panjang yang akan menyerang kliennya tersebut.

    “Jadi saya lihat memang ini sudah upaya untuk mempolitisasi. Dengan tujuan memang, ada tujuan besar juga, ada tujuan jangka pendek juga. Tujuan jangka pendeknya mungkin menghancurkan kredibilitas Pak Jokowi,” kata pengacara Jokowi itu.

    Menurutnya, ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memang dasarnya tidak benar-benar mencari kebenaran dalam kasus ini.

    “Tapi juga ada agenda besar di belakangnya, kita juga nggak tahu apa. Tapi karena saya melihat ini sudah tidak lagi hukum murni, tidak lagi orang mencari kebenaran untuk keadilan,” ucapnya.

    Hal ini juga terlihat meski persoalan tersebut sudah diklarifikasi oleh pihak UGM, namun tetap dicari kesalahan yang lain.

    “Gampangnya begini deh. Untuk melihat keaslian sebuah BPKB, kita tanya ke mana? Polisi. Untuk mengecek keasliannya sertifikat tanah, tanya ke siapa? BPN. Untuk mengecek keasliannya ijazah, tanya ke siapa? Ya, yang menerbitkan itu kan, dalam hal ini konteksnya UGM,” tuturnya.

    “Dan ternyata benar, sekalipun UGM sudah menunjukkan, bahkan membuat klarifikasi formil, nyatanya terus diserang. Fotonya dipersoalkan, fontnya dipersoalkan, beliau mau pakai font apapun, dan sebenarnya tidak ada persoalan,” sambungnya.

    Sehingga, kata Rivai, pihaknya menyarankan agar mantan Wali Kota Solo ini menempuh jalur hukum agar permasalahan bisa terang benderang.

    “Maka, memang saya rekomendasikannya, kita coba jalankan proses hukum, kita kawal, bahkan kita uji. Apakah di negara hukum ini, betul-betul hukum bisa menjadi penjaga demokrasi, penjaga kebebasan informasi. Ini kita perlu, apa namanya, ya mungkin kita uji dari sini,” tuturnya.

    Terpisah pakar telematika Roy Suryo yang ikut dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya soal tudingan ijazah palsu menyambut baik laporan yang dibuat oleh ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu.

    Sambil berkelakar, dia mengatakan jika Jokowi ‘masuk perangkap’.

    “Perkembangan menarik seperti tadi yang sudah saya infokan dan disampaikan langsung oleh Pak Ahmad Basirudin, betul ini juga kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya,” kata Roy Suryo, Rabu (30/4/2025).

    “Itu bagus, berarti masuk perangkap,” sambung dia.

    ‘Masuk perangkap’ yang dimaksud Roy Suryo adalah Jokowi harus menunjukan ijazahnya kepada penyidik untuk membuktikan apakah palsu atau asli.

    “Berarti apa? Memang dia (Jokowi) harus menunjukkan ijazahnya karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut-sebut asli ini,” ujarnya. “Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini ya kita siap adu, adu data, adu kebenaran,” jelasnya.

    Roy Suryo pun meyakini apa yang dilakukannya bersama sejumlah aktivis untuk membongkar ijazah palsu Jokowi akan terus dilakukan. Sebab, dia menegaskan apa yang disampaikannya berdasarkan data dan analisa mendalam.

    “Jadi teman-teman semua sebelum teman-teman yang sudah saya sampaikan kalau memang terbukti nanti bohong ya konsekuensinya jelas-jelas dan yang terakhir ini bukan ujung dari perjuangan kita perjuangan kita,” kata dia. “Masih panjang selamatkan Indonesia dari tragedi yang luar biasa buruk dan memalukan ini,” ujarnya.

  • Ponsel Raih, Kawanan Maling Satroni Warung Madura di Kramat Jati Jakarta Timur – Halaman all

    Ponsel Raih, Kawanan Maling Satroni Warung Madura di Kramat Jati Jakarta Timur – Halaman all

    Sebuah warung Madura di kawasan Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, disatroni maling Sabtu (3/5/2025) dini hari.

    Tayang: Senin, 5 Mei 2025 17:06 WIB

    Sripoku

    CURI PONSEL – Ilustrasi pencurian. Sebuah warung Madura di kawasan Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, disatroni maling Sabtu (3/5/2025) dini hari. 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebuah warung Madura di kawasan Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, disatroni maling Sabtu (3/5/2025) dini hari.

    Pria berinisial NH (30) yang sedang berjaga menjadi korban pencurian tersebut.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 02.30 WIB.

    “Awal kejadian ketika korban sedang jaga warung kemudian korban ketiduran dengan posisi hp sedang di-charge,” ujar Kombes Ade Ary dalam keterangannya.

    Korban baru menyadari kehilangan ponsel miliknya saat terbangung, sekira pukul 03.00 WIB.

    “Dia bangun dan HP-nya yang sedang di-charge sudah tidak ada atau hilang,” kata Ade Ary.

    Belum ada informasi lain apakah ada kehilangan selain Redmi 14c warna Starry Blue tersebut.

    Korban langsung melaporkan kejadian itu ke kepolisian pada hari yang sama pukul 14.35 WIB.

    Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan itu mengatakan kasus ini sedang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur.

    “Kejadian ini ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Pelaku dalam penyelidikan,” pungkas Ade Ary.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Benarkah Kelelahan hingga Stres Jadi Penyebab Kematian Mendadak? Ini Kata Dokter – Halaman all

    Benarkah Kelelahan hingga Stres Jadi Penyebab Kematian Mendadak? Ini Kata Dokter – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Baru-baru ini muncul kasus kematian mendadak yang dialami oleh tokoh masyarakat di pemberitaan. 

    Kematian mendadak ini dialami oleh dua tokoh partai politik dari PDIP dan Partai Amanat Nasional (PAN).

    Keduanya diketahui meninggal saat menghadiri kegiatan serupa, yakni halal bihalal bersama masyarakat.

    Soal kematian mendadak ini, banyak yang mengaitkan kelelahan hingga stres sebagai penyebabnya. Benarkah demikian? 

    Terkait hal ini, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dr. Makhyan Jibril Al-Farabi, Sp.JP memberi penjelasan. 

    Menurutnya, kelelahan dan stres bisa menjadi faktor pendukung, bulan risiko langsung. 

    “Nah jadi kalau kita lihat, bukan stresnya yang menjadi penyebab awal, tapi tetap faktor resikonya dulu,” ungkapnya pada talkshow kesehatan yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan, Senin (5/5/2025). 

    Menurut dr Jibril, faktor resiko lebih awal bermula dari penyakit seperti diabetes dan hipertensi.

    Ditambah dengan mengonsumsi makan yang tidak terkontrol. Akhirnya terjadi sumbatan pembuluh darah.

    “Biasanya sumbatan pembuluh darah itu kan enggak kerasa di kita. Kayak selang, kalau belum mampet tidak terasa. Ketika sumbatan pembuluh darah sudah menutup lebih dari 70 persen, nah itu kayak faktor stres, tekanan, pekerjaan, itu akan sangat berpengaruh,” paparnya. 

    Begitu juga saat saat stres. Ketika stres, ada tekanan dari dalam yang membuat pembuluh darah menjadi mengecil. 

    Jika pembuluh darah tersumbat hingga 80 persen, tiba-tiba orang tersebut stres marah atau emosi yang meledak-ledak, kemungkinan besar pembuluh darah tersebut akan tertutup sepenuhnya. 

    “Jadi memang kayak faktor stres dan sebagainya memang menjadi faktor resiko. Tapi bukan yang utama,” tutupnya.