Xcloud.id

Category: Tribunnews.com

  • Sosok Bambang Gatot Ariyono, Eks Pejabat ESDM yang Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Timah – Halaman all

    Sosok Bambang Gatot Ariyono, Eks Pejabat ESDM yang Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Timah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Eks Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dalam kasus  korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

    Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menyatakan Bambang Gatot Ariyono bersalah dalam kasus korupsi timah yang disebut merugikan negara Rp 300 triliun.

    Diketahui Bambang didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Hal yang memberatkan hukumannya, karena Bambang dinilai tidak membantu pemerintah dalam program pemberantasan korupsi.

    Selain itu, terdakwa dinilai tidak merasa bersalah atas perbuatannya.

    Sementara itu, hal yang meringankan hukuman terdakwa, di antaranya karena dia belum pernah dipidana.

    “Bersikap sopan di persidangan,” kata Hakim Ketua Fajar Kusuma Aji saat membacakan putusan di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Vonis hakim untuk Bambang Gatot Ariyono lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum.

    Bambang Gatot Ariyono, sebelumnya dituntut 8 tahun penjara dan membayar denda Rp 750 juta, serta membayar uang pengganti Rp 60 juta.

    Peran Bambang Gatot Ariyono di Kasus Timah

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi sebelumnya mengungkap peran Bambang Gatot Aryono dalam kasus korupsi timah.

    Bambang Gatot Aryono, disinyalir mengabaikan prosedur untuk mengubah Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2019 menjadi 68 ribu metrik ton, atau 100 persen lebih dari semula.

    “Diubah dengan mengabaikan prosedur yang benar menjadi 68 ribu metrik ton, naik 100 persen lebih,” kata Kuntadi dalam jumpa pers, Rabu (29/5/2024).

    Bambang Gatot Ariyono menjadi orang ke 22 yang terjerat dalam kasus Timah.

    Sosok Bambang Gatot Ariyono

    Bambang Gatot Ariyono lahir di Blora, Jawa Tengah pada 9 April 1960.

    Sebelum menjadi Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono diketahui pernah menempati sejumlah posisi strategis di Kementerian ESDM.

    Tercatat ia pernah menempati jabatan Kasubdit Pengembangan Layanan Bisnis pada 2001-2006.

    Kemudian ia dipercaya menjadi Kasubdit Pengembangan Investasi, Kerja sama Mineral dan Panas Bumi pada 2006-2008.

    Selanjutnya ia menjabat sebagai Kepala Bisnis Mineral dan Batubara kementerian ESDM pada 2008-2013.

    Posisinya kian moncer, ia dipercaya menjadi Staf Ahli Kementerian ESDM bidang Ekonomi dan Keuangan pada 2014-2015.

    Selanjutnya ia menjabat menjadi Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM sejak 6 Mei 2015 hingga purna tugas pada 1 Mei 2020.

    Ia merupakan lulusan Fakultas Teknik Geologi Universitas Pembangunan Nasional-Veteran Yogyakarta pada 1987.

    Kemudian ia melanjutkan pendidikannya pada program Magister Manajemen dari IPWI Jakarta pada tahun 1997 dan berhasil meraih gelar Doktor dari Ecola Nationale Mines De Paris pada tahun 2002.

    (Tribunnews.com/ adi suhendi/ ibriza)

  • Garuda Indonesia Hentikan 15 Pesawat Imbas Kondisi Keuangan  – Halaman all

    Garuda Indonesia Hentikan 15 Pesawat Imbas Kondisi Keuangan  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Garuda Indonesia telah menghentikan setidaknya 15 jet karena kesulitan membayar biaya perawatan.

    Mengutip Bloomberg pada Senin (5/5/2025), sebagian besar pesawat yang dihentikan dioperasikan oleh unit berbiaya rendah yakni PT Citilink.

    Bahkan, beberapa pemasok maskapai penerbangan nasional Indonesia meminta pembayaran di muka untuk suku cadang dan tenaga kerja karena kekhawatiran atas situasi keuangan Garuda.

    Sumber Tribunnews mengatakan, mesin dari pesawat-pesawat tersebut sudah harus mendapatkan perawatan lantaran waktu mesinnya sudah habis. Di satu sisi, kondisi keuangan Garuda Indonesia turut berpengaruh terhadap keputusan itu.

    “Selain itu juga kondisi keuangannya masih belum memungkinkan untuk backup semua biayanya,” jelas sumber Tribunnews, Senin.

    Di sisi lain, Direktur Teknik Garuda Indonesia Rahmat Hanafi mengatakan, Garuda Indonesia Group terus mendorong optimalisasi kapasitas produksi di tengah tantangan industri penerbangan global, khususnya dinamika rantai pasok suku cadang pesawat yang kini melanda hampir sebagian besar pelaku industri transportasi udara dunia.

    Dia juga membenarkan bahwa saat ini terdapat 1 armada Garuda Indonesia dan 14 armada Citilink yang tengah menunggu percepatan penjadwalan perawatan rutin berupa proses heavy maintenance, termasuk penggantian suku cadang, untuk kembali siap beroperasi. 

    Keseluruhan proses perawatan armada tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada tahun ini. 

    “Tidak dapat dipungkiri kondisi keterbatasan supply chain atas suku cadang saat ini tengah dihadapi hampir seluruh pelaku industri penerbangan, sehingga menyebabkan pelaksanaan heavy maintenance membutuhkan waktu yang lebih panjang,” ujar Rahmat dalam keterangannya, Senin.

    “Dapat kami sampaikan pula bahwa proses heavy maintenance sendiri diperlukan guna memastikan standar keselamatan dan kelaikan terbang tetap terjaga untuk pesawat yang akan dioperasikan,” imbuh dia.

  • Tentara Bayaran Inggris yang Bertempur untuk Ukraina Pilih Tewas Ketimbang Tertangkap Rusia – Halaman all

    Tentara Bayaran Inggris yang Bertempur untuk Ukraina Pilih Tewas Ketimbang Tertangkap Rusia – Halaman all

    Tentara Bayaran Inggris yang Bertempur Bela Ukraina Lebih Pilih Tewas Ketimbang Tertangkap Rusia

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang tentara bayaran asal Inggris yang bertempur di Ukraina memberi pengakuan kalau personel Angkatan Bersenjata Rusia memiliki reputasi yang sangat brutal.

    Saking brutalnya pasukan Rusia, sampai-sampai unit tentara bayaran itu setuju untuk tidak pernah ditangkap hidup-hidup.

    Pasukan Rusia adalah “orang-orang yang sangat berbahaya, seringkali fanatik atau putus asa yang akan menyiksa dan membunuh Anda jika mereka menangkap Anda,” kata Macer Gifford.

    Gifford dilansir BI, memiliki nama asli Harry Rowe yang sebelumnya berprofesi sebagai  pedagang di Inggris.

    Gifford, yang sebelumnya menjadi sukarelawan untuk bertempur di Suriah, disebutkan bertempur di lokasi-lokasi penting di Ukraina, termasuk di Kherson dan Lyman.

    Dalam lansira BI, mantan tentara bayaran ini berbicara tentang realitas perang melawan Rusia, dan keputusan sulit yang harus diambil unitnya.

    Tentara Rusia di garis depan (TASS)

    Aksi-Aksi Brutal, Diminta Gali Lubang Kubur Sendiri Lalu Ditembak

    Ulasan BI itu menggambarkan, laporan tindak penyiksaan oleh personel dari kedua kubu sebenarnya bermunculan.

    Namun, menurut penyelidikan PBB tahun lalu, laporan adanya penyiksaan oleh tentara Ukraina terhadap personel Rusia yang tertangkap “berhenti ketika para tahanan tiba di tempat penahanan resmi”. 

    “Tidak demikian halnya dengan Rusia. Investigasi tersebut menyatakan bahwa ada “penyiksaan dan perlakuan buruk yang meluas dan sistematis” terhadap tawanan perang di seluruh sistem penahanan Rusia,” kata laporan itu.

    Aksi-aksi brutal itu termasuk pemukulan, sengatan listrik, kekerasan seksual, pencekikan, perampasan tidur, dan eksekusi pura-pura, katanya.

    “Terjadi pula pembunuhan, satu di antara yang terkenal adalah tentara Ukraina Oleksandr Matsievsky. Dia dipaksa menggali kuburnya sendiri sebelum ditembak di tahanan,” BBC melaporkan .

    “Rusia telah melakukan segala macam kejahatan yang dapat Anda bayangkan,” kata Gifford.

    Itulah sebabnya unitnya mengadakan perjanjian — bahkan mengeluarkan satu anggota yang mencoba menyerah saat baku tembak, katanya.

    Ada kesepakatan bahwa “tidak seorang pun di unit itu boleh ditangkap hidup-hidup,” katanya.

    Mengakui bahwa semua perang bersifat kekerasan, Gifford mengatakan ia tetap “benar-benar terkejut” dengan apa yang ia lihat dalam pertempuran melawan Rusia.

    Rusia Belajar dari ISIS

    Gifford yakin bahwa pasukan Rusia mempelajari banyak taktik brutal mereka di Suriah.

    Seperti diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan dukungan militer kepada presiden Suriah saat itu, Bashar Assad, mulai tahun 2015, dengan memasok peralatan militer dan serangan udara untuk memukul mundur kelompok pemberontak, termasuk ISIS.

    Namun, kelompok itulah yang tampaknya telah memberikan model bagi pasukan Rusia di Ukraina, kata Gifford.

    “Tingkat dan cakupan” kebiadaban Rusia terhadap warga sipil, katanya, mengingatkannya “pada taktik yang sama yang digunakan ISIS.”

    Gifford mengenang bagaimana, selama ia bertempur di Suriah, ia menemukan sangkar, alat penyiksaan, dan kasur dengan rantai di sampingnya untuk menahan tawanan wanita di wilayah yang dikuasai ISIS.

    “Saya pikir ISIS adalah kelompok pinggiran, bahwa mereka adalah kelompok yang unik,” katanya, tetapi menurutnya, “banyak praktik brutal mereka telah diadopsi oleh Rusia — terutama, saya kira, karena mereka sangat efektif di Suriah,” tambahnya.

    Rusia berhasil menghancurkan sebagian besar pasukan dan peralatan Ukraina yang memasuki wilayah Kursk, menurut klaim Komandan Pasukan Khusus Rusia, Akhmat Alaudinov. Situasi di wilayah Kursk telah terkendali. (Sputnik)

    Mesin Perang Rusia

    Gifford menggambarkan mesin perang Rusia sebagai “sangat besar dan sangat berbahaya.”

    Namun, meski Rusia memimpin dalam hal skala jumah — di mana pasukan tumbuh hingga mencapai 1,5 juta tentara aktif — pasukan Moskow telah “dihancurkan” di Ukraina, katanya.

     Pendekatan Rusia terhadap perang adalah tentang skala dan serangan “meat grinder” yang mana jumlah korban yang sangat besar ditoleransi, kata Gifford.

    “Perbedaan yang nyata” antara kedua negara itu bermuara pada “cara mereka menghargai kehidupan,” tambahnya.

    “Ukraina berjuang untuk hidup mereka. Rusia hanya berjuang untuk mendapatkan lebih banyak wilayah, dan itulah perbedaannya.”

    Namun Gifford menekankan bahwa sekutu Ukraina perlu berhenti melihat perang sebagai “konflik di pinggiran Eropa,” dan bagi Putin hal ini berarti lebih dari itu.

    Baginya, ini adalah “perang pemusnahan,” kata Gifford. Ini adalah “perang untuk mengakhiri semua perang di mata Vladimir Putin.”

    “Rusia secara rutin membantah tuduhan kejahatan perang. Kementerian Pertahanan Rusia tidak menanggapi permintaan komentar,” tulis disclaimer laporan BI tersebut.

     

     

    (oln/BI/*)
     
     
     
     
     
     

     

  • Besar Cicilan dan Tenor Pinjaman Rp10 Juta di KUR BRI 2025, Lengkap dengan Syarat Pengajuannya – Halaman all

    Besar Cicilan dan Tenor Pinjaman Rp10 Juta di KUR BRI 2025, Lengkap dengan Syarat Pengajuannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Simak tabel angsuran pinjaman Kredit Usaha Rakyat dari Bank Rakyat Indonesia atau KUR BRI 2025, untuk plafon Rp1 juta hingga Rp50 juta.

    Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2025 telah dibuka dan dapat menjadi solusi pinjaman modal usaha terbaik bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

    Dalam tabel angsuran KUR BRI 2025, tertera opsi plafon dan tenor atau jangka waktu pinjaman, mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan.

    Misalnya, untuk pinjaman Rp10 juta dengan tenor 12 bulan, maka angsuran yang harus dibayarkan adalah Rp883.333 per bulan.

    Sebagai informasi, bunga KUR BRI terbilang sangat kompetitif, karena mendapatkan subsidi dari pemerintah yakni 0,5 persen per bulan.

    Berikut ini sebagian dari opsi plafon dengan masing-masing jangka waktu yang diberikan KUR BRI 2025:

    Plafon Rp1.000.000

    12 bulan: Rp88.333
    18 bulan: Rp60.556 
    24 bulan: Rp46.667
    36 bulan: Rp32.778
    48 bulan: Rp25.833
    60 bulan: Rp21.667

    Plafon Rp10.000.000

    12 bulan: Rp883.333
    18 bulan: Rp605.556
    24 bulan: Rp466.667
    36 bulan: Rp327.778
    48 bulan: Rp258.333
    60 bulan: Rp216.667

    Plafon Rp25.000.000

    12 bulan: Rp2.208.333
    18 bulan: Rp1.513.889
    24 bulan: Rp1.166.667
    36 bulan: Rp819.944
    48 bulan: Rp645.833
    60 bulan: Rp541.667

    Tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp1 Juta – Rp50 Juta

    KUR BRI 2025 – Dalam foto: tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp1 Juta – Rp50 Juta, update per Sabtu (3/5/2025). (Istimewa via TribunJateng.com)

    *) Sebagai informasi, KUR BRI menyediakan plafon pinjaman hingga Rp 150 juta.

    Syarat Mengajukan KUR BRI 2025

    Melalui KUR BRI, Bank BRI menawarkan proses pengajuan yang lebih cepat, suku bunga ringan, serta angsuran yang fleksibel sesuai kemampuan pelaku usaha.

    Bagi Anda pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha di tahun 2025, KUR BRI adalah pilihan tepat.

    Ada beberapa syarat umum untuk mengajukan KUR BRI, sebagaimana dilansir TribunJateng.com.

    Akan tetapi, ada beberapa syarat yang sedikit berbeda tergantung jenis KUR yang diajukan.

    Syarat Umum:
     * Warga Negara Indonesia (WNI): Pemohon harus WNI.
     * Usaha Produktif: Memiliki usaha yang produktif dan layak.
     * Lama Usaha: Usaha telah berjalan minimal 6 bulan.
     * Tidak Sedang Menerima Kredit: Tidak sedang menerima kredit dari bank lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.
     * Usia:
       * Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
       * Usia minimal 21 tahun untuk KUR Mikro
       * Usia maksimal 65 tahun saat kredit lunas.

    Dokumen yang Diperlukan:
     * Kartu Tanda Penduduk (KTP): Fotokopi KTP pemohon dan pasangan (jika sudah menikah).
     * Kartu Keluarga (KK): Fotokopi Kartu Keluarga.
     * Akta Nikah (jika sudah menikah): Fotokopi akta nikah.
     * Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha: Surat izin usaha, bisa berupa NIB atau surat keterangan usaha dari kelurahan/RT/RW.
     * Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta.

    Syarat Tambahan (Tergantung Jenis KUR):
     * Beberapa jenis KUR mungkin memiliki persyaratan tambahan, seperti kepemilikan agunan atau persyaratan khusus lainnya.
    Penting untuk Diperhatikan:
     * Persyaratan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan BRI.
     * Sebaiknya selalu periksa informasi terbaru di situs web resmi BRI atau kantor cabang BRI terdekat.
     * Untuk lebih jelasnya, calon nasabah diharapkan untuk langsung mendatangi kantor BRI terdekat.

    (Tribunnews.com/Rizki A.)

  • Kremlin Sebut Pertemuan Trump-Putin Memang Perlu, tapi Harus Dipersiapkan dengan Baik – Halaman all

    Kremlin Sebut Pertemuan Trump-Putin Memang Perlu, tapi Harus Dipersiapkan dengan Baik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kremlin menjelaskan tentang kemungkinan pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Arab Saudi.

    Kremlin mengatakan, pertemuan itu perlu tetapi Putin tidak merencanakan perjalanan ke Timur Tengah pada pertengahan Mei 2025.

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, yang ditanya oleh wartawan tentang komentar Trump bahwa ia mungkin mempertimbangkan untuk bertemu dengan Putin selama perjalanan ke Arab Saudi bulan ini, mengatakan bahwa kepala Kremlin tidak memiliki jadwal perjalanan ke sana.

    Meski begitu, menurutnya pertemuan seperti itu jelas menjadi pembicaraan semua orang.

    “Dan dalam banyak hal kami pikir itu tentu perlu,” kata Peskov, Senin (5/5/2025), dilansir Al Arabiya.

    “Itu harus dipersiapkan dengan baik dan itu membutuhkan upaya di berbagai tingkat ahli, termasuk kontak berkelanjutan antara Moskow dan Washington,” paparnya.

    “Tetapi sejauh ini tidak ada hal spesifik tentang ini,” tegas Peskov.

    Perjalanan Trump ke Timur Tengah

    Trump akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) akhir bulan ini untuk mengambil bagian dalam pertemuan puncak dengan para pemimpin Teluk, Axios melaporkan.

    Putin belum pernah bertemu dengan Presiden AS yang sedang menjabat itu, sejak ia mengadakan pertemuan puncak di Jenewa pada Juni 2021 dengan pendahulu Trump, Joe Biden.

    Putin dan Trump telah berbicara melalui telepon beberapa kali tahun ini saat pemimpin AS tersebut berupaya menengahi berakhirnya perang.

    Sebelumnya, Trump, yang berjanji untuk segera merundingkan akhir perang di Ukraina tak lama setelah ia kembali menjabat.

    Trump mengatakan pada akhir pekan bahwa ia dan para penasihatnya telah melakukan “diskusi yang sangat baik” tentang Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir.

    Gencatan Senjata

    Dikutip dari AP News, Rusia dan Ukraina tetap berselisih pendapat mengenai proposal gencatan senjata yang saling bersaing.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan gencatan senjata mungkin dilakukan “bahkan mulai hari ini” jika Moskow serius ingin mengakhiri perang.

    Berbicara pada Minggu (4/5/2025) pada konferensi pers bersama Presiden Ceko Petr Pavel, Zelensky mencatat bahwa Rusia telah mengabaikan proposal AS untuk gencatan senjata penuh selama 54 hari dan berterima kasih kepada Republik Ceko karena mendukung seruan Ukraina untuk gencatan senjata selama 30 hari.

    “Putin sangat ingin memamerkan tank-tanknya di parade (Hari Kemenangan)” kata Zelensky.

    “Tetapi ia harus berpikir untuk mengakhiri perangnya,” lanjutnya.

    Zelensky kembali menyatakan skeptisisme mendalamnya atas usulan Rusia untuk melakukan gencatan senjata selama 72 jam di Ukraina guna menandai Hari Kemenangan dalam Perang Dunia II, dengan mengatakan bahwa Moskow terus melancarkan ratusan serangan meskipun secara terbuka mengisyaratkan minatnya pada gencatan senjata sebagian.

    “Bahkan selama Paskah, meskipun ada janji — termasuk kepada Amerika Serikat — Rusia melakukan lebih dari seratus serangan,” kata Zelensky, merujuk pada serangan Rusia selama gencatan senjata Paskah selama 30 jam yang dideklarasikan secara sepihak oleh Putin.

    Zelensky telah berulang kali menyerukan jeda permusuhan yang lebih substansial selama 30 hari, seperti yang awalnya diusulkan AS.

    Kremlin mengatakan gencatan senjata Hari Kemenangan didasarkan pada alasan kemanusiaan dan akan berlangsung dari awal 8 Mei dan berlangsung hingga akhir 10 Mei untuk menandai kekalahan Moskow atas Nazi Jerman pada tahun 1945 — hari libur sekuler terbesar Rusia.

    Zelensky berterima kasih kepada Pavel atas dukungan militer negaranya dan mengatakan Ukraina berharap untuk menerima 1,8 juta peluru artileri pada tahun 2025 sebagai bagian dari inisiatif yang dipimpin Ceko untuk memasok bantuan militer ke Kyiv.

    Inisiatif tersebut, yang diluncurkan pada tahun 2024 dan didukung oleh sekutu NATO, memasok Ukraina dengan 1,5 juta peluru artileri tahun lalu.

    Zelensky juga mengatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan Pavel mengenai “langkah selanjutnya dalam pengembangan koalisi penerbangan kami”, yaitu pembentukan sekolah pelatihan F-16.

    Ia mengatakan bahwa pangkalan semacam itu tidak dapat dibuka di Ukraina karena serangan Rusia.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

  • Gandeng MA, Kementerian Agama Fokus Legalisasi Tanah Wakaf untuk Madrasah, Masjid, dan Pemakaman – Halaman all

    Gandeng MA, Kementerian Agama Fokus Legalisasi Tanah Wakaf untuk Madrasah, Masjid, dan Pemakaman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghofur menegaskan komitmen dalam mempercepat legalisasi aset keagamaan melalui program sertifikasi tanah wakaf.

    Tahun 2025, ia menyebut, fokus utama diarahkan pada tanah-tanah wakaf yang digunakan untuk madrasah, masjid, dan pemakaman.

    Langkah strategis ini ditegaskannya dalam kegiatan Sosialisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) Isbat Wakaf dan Pendaftaran Tanah Wakaf yang digelar pada Senin, 5 Mei 2025, di Aula HM. Rasjidi, Gedung Kementerian Agama, Jakarta Pusat. 

    “Negara tidak boleh abai. Legalitas tanah wakaf harus dijaga. Melalui kerja sama ini, kita ingin memastikan seluruh tanah wakaf yang belum bersertifikat dapat segera memperoleh perlindungan hukum,” ujar Waryono melalui keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

    Waryono menjelaskan, dalam empat tahun terakhir, tercatat lebih dari 95 ribu sertifikat tanah wakaf berhasil diterbitkan sebagai hasil kerja bersama antara Kemenag dan Kementerian ATR/BPN. 

    Dirinya menyebut angka tersebut sebagai capaian yang membanggakan, namun tetap menyisakan pekerjaan rumah yang tidak sedikit.

    “Kita masih menemukan aset wakaf yang belum bersertifikat dan rawan sengketa. Bahkan, ada tanah yang sudah digunakan sebagai masjid atau pemakaman, tetapi belum memiliki kekuatan hukum formal. Ini harus segera kita tangani bersama,” katanya. 

    Untuk itu, pada 2025, Kementerian Agama menetapkan fokus tematik sertifikasi tanah wakaf pada tiga sektor utama, yaitu madrasah, masjid, dan pemakaman. 

    Fokus ini ditetapkan berdasarkan urgensi di lapangan serta besarnya peran ketiga jenis aset tersebut dalam pelayanan umat.

    Waryono juga menggarisbawahi bahwa proses sertifikasi tidak dapat berjalan sendiri. 

    Menurutnya, perlu koordinasi dan dukungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai penerbit sertifikat, serta Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang dalam proses isbat bagi tanah wakaf yang belum memiliki dokumen formal.

    “Kalau aset wakaf terlindungi, maka fungsi sosialnya akan semakin optimal. Kita ingin memastikan, tanah yang diwakafkan benar-benar dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, sesuai dengan ikhtiar wakafnya,” kata Waryono.

    Sementara itu, Kasubdit Pengawasan dan Pengamanan Harta Benda Wakaf, Jaja Zarkasyi mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN pada 2021 mengenai percepatan sertifikasi tanah wakaf.

    “Sinergi tiga lembaga ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh legalitas aset wakafnya, terutama yang telah lama dimanfaatkan untuk keperluan ibadah dan sosial,” kata Jaja.

    Menurut Jaja, selain sosialisasi, kegiatan ini juga menjadi wadah berbagi praktik baik dari berbagai daerah, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi para nazir dalam proses sertifikasi. 

    Para peserta yang hadir berasal dari unsur Kementerian Agama provinsi/kabupaten/kota, BPN, dan perwakilan organisasi pengelola wakaf.

    Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung, Sutarno menegaskan kesiapan lembaganya dalam mendukung program isbat wakaf.  

    Menurutnya, penguatan pelayanan isbat menjadi bagian dari tugas konstitusional peradilan agama dalam memastikan keadilan bagi masyarakat.

    “Peradilan agama siap memberikan pelayanan isbat wakaf sebagai bentuk kontribusi terhadap perlindungan hukum aset wakaf. Ini adalah bagian dari tugas konstitusional kami,” ucapnya.

    Hal senada disampaikan Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang ATR/BPN, Ana Anida Ia menekankan pentingnya integrasi data dan sinergi lintas sektor dalam mempercepat pendaftaran tanah wakaf. 

    “Kami dorong percepatan pendaftaran tanah wakaf dengan skema yang lebih terintegrasi dan inklusif, termasuk sinergi dengan program PTSL dan data Regsosek,” ujarnya.

    Menurutnya, langkah ini akan mempercepat proses pendaftaran dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum atas tanah wakaf mereka.

    Ana juga mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk mendukung proses sertifikasi tanah wakaf melalui integrasi sistem dan koordinasi yang erat dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Agama dan Mahkamah Agung. 

    “Kolaborasi antara instansi pemerintah ini sangat penting untuk memastikan agar tanah wakaf yang belum terdaftar atau tersertifikasi dapat segera mendapat perlindungan hukum,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ana berharap bahwa dengan adanya upaya bersama ini, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari percepatan sertifikasi tanah wakaf. “Kami ingin agar tanah wakaf, yang merupakan aset penting bagi umat, mendapatkan legalitas yang jelas dan terlindungi dari potensi sengketa atau alih fungsi yang tidak sah,” pungkasnya.

    Kegiatan tersebut dihadiri 100 peserta secara luring dan diikuti secara daring oleh seluruh Kepala Kantor Pertanahan serta Ketua Pengadilan Agama dari berbagai wilayah Indonesia.

    Tampak hadir secara luring, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama MA, Sutarno, Kepala Subdirektorat Tata Kelola Ditjen Badilag, Itjah Minantika, Hakim Yustisial Ditjen Badilag, Lystia Paramita Amaliyah Rum, Hakim Yustisial Ditjen Badilag, Rendra Widyakso, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang ATR/BPN, Ana Anida. 

    Lalu Kepala Subdirektorat Pendaftaran Tanah ATR/BPN, Sigit Santosa, Kepala Subdirektorat Hubungan Kelembagaan ATR/BPN, Ayu Nadiariyani, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Rizal Rasyuddin, dan Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil ATR/BPN DKI Jakarta, Istanto.

  • Hamas: Israel Tak Akan Sukses Duduki Gaza, Perlawanan Semakin Kuat – Halaman all

    Hamas: Israel Tak Akan Sukses Duduki Gaza, Perlawanan Semakin Kuat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin senior Gerakan Perlawanan Palestina Hamas, Mahmoud al-Mardawi, menegaskan bahwa rencana Israel untuk menduduki seluruh Jalur Gaza tidak akan berhasil dan perlawanan rakyat Palestina akan terus menguat.

    Menurutnya, ancaman Israel itu hanyalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk menghancurkan semangat rakyat Palestina, memaksa mereka menyerahkan hak-hak mereka, dan meninggalkan tempat-tempat suci mereka, dikutip dari Palestine Chronicle.

    Pernyataan ini muncul setelah bocoran yang mengungkapkan bahwa pemerintah Israel telah menyetujui rencana besar untuk menduduki Jalur Gaza sepenuhnya. 

    Media Israel melaporkan bahwa rencana tersebut mencakup perluasan operasi militer di seluruh wilayah Gaza hingga mencapai kendali penuh. 

    Sehari sebelumnya, Kepala Staf Israel Eyal Zamir mengumumkan bahwa puluhan ribu panggilan cadangan telah dikeluarkan untuk menghadapi operasi tempur yang diperluas.

    Dalam wawancara dengan Al-Jazeera, al-Mardawi menegaskan bahwa Hamas tidak akan menerima penyelesaian apa pun yang gagal memenuhi tuntutan utama rakyat Palestina.

    Tuntutan tersebut mencakup pembebasan semua tawanan Israel yang ditahan oleh kelompok perlawanan, gencatan senjata total, penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, dimulainya proses rekonstruksi pasca-kerusakan besar-besaran, serta pembebasan semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.

    Di sisi lain, pemerintah Israel semakin agresif. 

    Kabinet Keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui rencana untuk memanggil pasukan cadangan dan menyerahkan tanggung jawab distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza kepada militer Israel.

    Rencana tersebut mencakup penguasaan total wilayah Gaza serta pemindahan penduduk ke wilayah selatan demi alasan ‘perlindungan’.

    Namun, kebijakan ini mendapat penolakan dari sebagian pihak di Israel sendiri. 

    Kepala Angkatan Darat Eyal Zamir memperingatkan bahwa operasi militer besar-besaran dapat membahayakan para sandera yang masih ditahan Hamas, dikutip dari Al Mayadeen.

    Sementara tokoh oposisi seperti Yair Lapid mempertanyakan tujuan militer yang tidak jelas dari Netanyahu.

    Selain itu, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir bahkan mendorong pemblokiran total terhadap makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar, sebuah langkah yang dikritik Zamir karena dapat memicu tuduhan pelanggaran hukum internasional.

    Sementara itu, al-Mardawi menggambarkan kondisi di Gaza sebagai bencana kemanusiaan akibat blokade total dan serangan yang terus berlanjut. 

    Ia memperingatkan bahwa anak-anak Gaza menghadapi ancaman kematian akibat kekurangan gizi akut.

    Di Tepi Barat, katanya, rakyat Palestina juga menderita akibat kebijakan Yahudisasi, pemindahan paksa, dan kelaparan.

    Meski krisis memburuk, al-Mardawi menegaskan bahwa keteguhan dan perlawanan rakyat Palestina tetap menjadi satu-satunya cara untuk menghadapi agresi Israel.

    “Semua upaya pendudukan untuk memaksakan kehendaknya melalui ancaman dan kekerasan massal akan gagal,” ujarnya. 

    Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak punya pilihan lain selain menuntut kesepakatan komprehensif yang dapat menjamin keselamatan dan keamanan mereka.

    Sementara itu, Israel terus melancarkan serangannya di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Korban sipil akibat serangan Israel terus meningkat. 

    Lebih dari 52.500 warga Palestina dilaporkan telah tewas dalam pembantaian di Gaza.

    Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. 

    Serangan ini juga telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza dan menyebabkan hampir seluruh populasinya mengungsi.

    Selain itu, Israel memperketat pengepungan terhadap wilayah tersebut dengan menghalangi masuknya makanan, air, obat-obatan, listrik, dan bantuan kemanusiaan lainnya yang sangat dibutuhkan.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Hamas dan Konflik Palestina vs Israel

  • Asimetris, Rudal Houthi Rp 328 Juta Bisa Hancurkan Drone MQ-9 Reaper AS yang Nilainya Rp 493 Miliar – Halaman all

    Asimetris, Rudal Houthi Rp 328 Juta Bisa Hancurkan Drone MQ-9 Reaper AS yang Nilainya Rp 493 Miliar – Halaman all

    Senjata Ansar Allah Berbiaya Rendah Merusak Aset Militer AS yang Mahal

    TRIBUNNEWS.COM- Rudal berbiaya rendah Ansar Allah mengungkap ketidakseimbangan biaya yang semakin besar dalam peperangan modern, menjatuhkan pesawat tak berawak AS yang mahal dan membebani anggaran pertahanan Barat, Ynet melaporkan.

    Ketidakseimbangan yang berkembang dalam peperangan modern terlihat ketika rudal berbiaya rendah yang ditembakkan oleh Ansar Allah mampu menjatuhkan pesawat tak berawak AS bernilai tinggi, memberikan beban berat pada anggaran pertahanan Barat dan mengintensifkan krisis yang sedang berlangsung di wilayah Laut Merah, menurut laporan surat kabar Israel Ynet .

    Ketimpangan yang mencolok ini terlihat ketika rudal yang diperkirakan menelan biaya $20.000 (Rp 328 juta) yang ditembakkan dari Yaman berhasil menembak jatuh pesawat nirawak MQ-9 Reaper AS yang bernilai lebih dari $30 juta (Rp 493 Miliar), menurut Ynet. 

    Tren ini menandakan pergeseran yang meresahkan dalam ekonomi peperangan modern, karena senjata yang relatif murah menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi militer Barat.

    Ketidakseimbangan biaya ini menjadi pusat perkembangan terkini di Laut Merah, tempat operasi berkelanjutan oleh Ansar Allah telah mengganggu rute perdagangan global yang penting dan memaksa Barat untuk mengalokasikan sumber daya yang signifikan guna menjaga keamanan maritim.

    Laporan tersebut mencatat bahwa “Amerika Serikat telah melancarkan lebih dari 800 serangan udara terhadap target-target di Yaman sejak 15 Maret, namun rentetan serangan pesawat tanpa awak dan rudal belum berhenti.”

    Ditambahkannya bahwa “seiring Houthi terus menargetkan kapal-kapal yang terhubung dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Israel di salah satu koridor maritim paling kritis di dunia, tekanan militer dan ekonomi terhadap AS dan sekutu-sekutunya meningkat, tanpa ada tanda-tanda akan berakhir.”

    Perang asimetris dan pengurangan keuangan

    Jonathan Schanzer, analis riset di Foundation for Defense of Democracies, menggambarkan operasi Ansar Allah sebagai operasi yang sifatnya asimetris. 

    “Tidak perlu menimbulkan korban dalam jumlah besar; itu sudah cukup untuk membuat lawan Anda menderita kerugian finansial,” jelasnya.

    Menurut Schanzer, Iran telah mengubah strateginya, tidak lagi mengirim sistem rudal lengkap. Sebaliknya, Iran memasok komponen seperti suku cadang, pesawat nirawak, sistem pemandu, dan hulu ledak, yang kemudian dirakit oleh Ansar Allah di Yaman.  

    “Pendekatan modular ini membuat intersepsi menjadi lebih sulit dan memastikan rantai pasokan yang stabil,” katanya.

    Anggaran pertahanan negara-negara Barat terbatas

    Kolonel Inggris pensiunan Richard Kemp berpendapat bahwa ketidakseimbangan biaya yang semakin meningkat tidak dapat dipertahankan, dengan mencatat bahwa mencegat satu rudal atau mempertahankan operasi angkatan laut membutuhkan biaya jutaan dolar, sementara biaya serangan pesawat tanpa awak hanya sebagian kecil dari biaya tersebut.

    Baik Kemp maupun Schanzer mengkritik strategi Barat. Kemp secara khusus menyalahkan respons Washington di bawah pemerintahan Biden, dengan menunjuk pada apa yang ia gambarkan sebagai kesalahan langkah strategis dalam menghapus Ansar Allah dari daftar organisasi teroris. 

    Ia mengklaim tindakan tersebut ditujukan untuk menenangkan Iran tetapi pada akhirnya memungkinkan terjadinya eskalasi saat ini.

    Schanzer menyuarakan kekhawatiran tersebut, dengan menyatakan bahwa pemboman udara saja tidak akan menyelesaikan konflik, mengingat dukungan militer Iran yang terus berlanjut. 

    Ia menggambarkan situasi tersebut sebagai siklus penghancuran dan regenerasi, di mana “untuk setiap fasilitas rudal yang dihancurkan atau komandan yang disingkirkan, Ansar Allah membangun dan menggantinya.”

    Dengan dukungan logistik dan taktis yang berkelanjutan dari Iran, Schanzer memperingatkan bahwa konflik yang didorong oleh biaya ini dapat berlangsung tanpa batas, sehingga menimbulkan tantangan strategis dan ekonomi jangka panjang bagi AS dan sekutunya.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

  • Pemerintah Arab Saudi Ingatkan Fatwa Dewan Ulama Senior terkait Larangan Berhaji secara Ilegal – Halaman all

    Pemerintah Arab Saudi Ingatkan Fatwa Dewan Ulama Senior terkait Larangan Berhaji secara Ilegal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tak hanya menjadi perhatian pemerintahan Mohammed bin Salman, tren meningkatnya perjalanan ibadah Haji secara ilegal ikut menjadi perhatian bagi Dewan Ulama Senior Arab Saudi.

    Hal ini coba untuk terus diingatkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di unggahan media sosialnya pada Senin ini (5/5/2025).

    “Melaksanakan haji tanpa izin bertentangan dengan kepentingan umum dan menentang kewenangan yang sah. Siapa yang melakukan demikian, menanggung dosanya,” terang kementerian tersebut di akun resmi mereka di X yakni @MoHU_En.

    “Melaksanakan haji tanpa izin merupakan pelanggaran yang berdampak pada orang lain—bukan hanya pelanggarnya—dan semakin luas bahayanya, semakin besar dosanya.” tulis akun tersebut.

    Di dua cuitan tersebut, pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi juga mencantumkan pernyataan resmi dari Dewan Ulama Senior Arab Saudi terkait permasalahan tersebut.

    Pada pernyataan yang dirilis pada 17 Syawal 1445 H atau 26 April 2024 tahun lalu tersebut, Dewan Ulama Senior Arab Saudi menegaskan bahwa mengantongi izin adalah kewajiban bagi jemaah yang ingin mendatangi tempat-tempat suci dalam periode haji.

    Melalui izin tersebut, maka para jemaah yang berhaji akan menjalankan ibadahnya sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki syariat.

    Dewan Ulama Senior Arab Saudi mengingatkan bahwa Syariat Islam datang untuk memperbaiki dan memperbanyak kemaslahatan serta mencegah dan mengurangi kemafsadatan atau kemudaratan.

    Karena dasar tersebut, maka mereka menyatakan bahwa tidak diperbolehkan melakukan ibadah haji tanpa izin, dan pelanggarnya dinilai berdosa.

    “Allah SWT telah mengagungkan syiar-syiar haji ke Baitullah dan tempat-tempat suci-Nya. Firman Allah SWT: “Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah suci (Ka’bah) sebagai tempat berkumpul dan tempat aman bagi manusia. (Kami berfirman): ‘Janganlah kamu menyekutukan Aku dengan sesuatu apa pun dan sucikanlah rumah-Ku bagi orang-orang yang tawaf, orang yang beribadah, dan orang yang ruku’ serta sujud’.” (QS. Al-Anfal: 125).” terang pihak Dewan Ulama Senior Arab Saudi 

    Dalam hadis riwayat Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda: “Barang siapa yang berhaji ke Baitullah ini, lalu tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat, maka ia pulang sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya” (muttafaqun ‘alayh).

    Allah SWT juga berfirman: “Barang siapa yang bermaksud melakukan kezaliman di dalamnya, maka Kami akan merasakan kepadanya azab yang pedih” (QS. Al-Hajj: 25). 

    Sebagai bagian untuk menghilangkan kezaliman dalam pelaksanaan ibadah haji, Pemerintah Arab Saudi pun telah mewajibkan pengurusan izin haji bagi siapa pun yang ingin menunaikannya, dengan prosedur tertentu untuk mendapatkan izin tersebut.

    Dewan Ulama Senior telah meninjau tantangan dan risiko yang diajukan delegasi dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, serta Komite Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi terkait potensi bahaya jika tidak mematuhi kewajiban pengurusan izin.

    Berdasarkan hal tersebut, Dewan Ulama Senior Arab Saudi menyampaikan poin-poin berikut:

    Pertama: Wajib hukumnya untuk melakukan pengurusan izin yang berlandaskan prinsip syariat guna mempermudah jalannya ibadah haji.

    Kedua: Kewajiban pengurusan izin haji dan ketaatan terhadap peraturan ini sejalan dengan kemaslahatan yang dikehendaki syariat, yaitu memperbaiki dan memperbanyak kemaslahatan serta mencegah dan mengurangi kemafsadatan.

    Instansi yang mengatur haji merancang rencana musim haji secara komprehensif, termasuk keamanan, kesehatan, akomodasi, dan layanan lainnya, sesuai jumlah jemaah yang telah mendapat izin.

    Semakin sesuai jumlah jemaah dengan kuota yang ditetapkan, maka semakin tinggi kualitas layanan yang diberikan, yang merupakan tujuan syariat. 

    Ketiga: Kewajiban mengantongi izin haji termasuk ketaatan kepada penguasa dalam hal yang makruf. .

    Keempat: Dewan Ulama Senior Arab Saudi telah meninjau dampak buruk dan risiko besar jika banyak jemaah yang tidak mengantongi izin dalam berhaji.

    Hal itu dapat memengaruhi keselamatan dan kesehatan jemaah, kualitas layanan, serta rencana pergerakan dan pengaturan jemaah di antara tempat-tempat suci.

    Pertimbangan tersebut juga menunjukkan bahwa haji tanpa izin tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga jemaah lain yang taat aturan. 

    Dalam syariat, bahaya yang menyebar lebih besar dosanya daripada bahaya yang terbatas.

    SUASANA KAKBAH – Suasana area Kakbah di awal musim haji Jumat (2/5/2025). Pemerintah Arab Saudi memberlakukan aturan ketat hanya jemaah yang punya visa haji bisa masuk Makkah. (HO/MEDIA CENTER HAJI/MCH 2025)

    Dalam hadis muttafaqun ‘alayh, Nabi SAW bersabda: “Seorang Muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya” serta “Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh menyebarkan kemudharatan” (HR. Ahmad dan Ibn Majah).

    *Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak diperbolehkan melakukan ibadah haji tanpa izin, dan pelakunya berdosa karena melanggar perintah penguasa yang dikeluarkan demi kemaslahatan umum, terutama untuk mencegah bahaya yang meluas bagi seluruh jemaah.

    Jika seseorang tidak dapat mengurus izin haji meski haji adalah wajib, maka ia dianggap tidak mampu.

    Allah SWT berfirman: “Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu” (QS. At-Taghabun: 16) dan “Dan kewajiban haji ke Baitullah hanya berlaku bagi orang-orang yang mampu sampai ke sana” (QS. Ali Imran: 97).

    Berdasarkan empat poin tersebut, Dewan Ulama Senior Arab Saudi menasihati semua Muslim untuk bertaqwa kepada Allah SWT, khususnya bagi yang ingin menunaikan ibadah haji dengan cara menaati izin dan peraturan yang berlaku.

    Dewan Ulama Senior Arab Saudi juga mengingatkan Haji yang mabrur adalah yang terbebas dari perbuatan keji, maksiat, dan perselisihan tanpa hak.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Kabinet Israel Setujui Perluasan Operasi Militer di Gaza – Halaman all

    Kabinet Israel Setujui Perluasan Operasi Militer di Gaza – Halaman all

    Kabinet Israel Setujui Perluasan Operasi Militer di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Militer Israel meningkatkan serangannya terhadap Gaza saat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengizinkan tindakan militer yang lebih luas, memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan.

    Kabinet keamanan “Israel”, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, telah menyetujui perluasan bertahap perang yang sedang berlangsung di Gaza, menurut lembaga penyiaran publik Israel Kan , mengutip sumber-sumber informasi.

    Militer Israel mengerahkan puluhan ribu tentara cadangan.

    Letnan Jenderal Eyal Zamir, panglima militer Israel, mengonfirmasi bahwa militer telah mulai mengeluarkan puluhan ribu perintah panggilan untuk pasukan cadangan.

    Dalam pernyataan video yang diunggah di X, Netanyahu mengatakan bahwa ia sedang mengadakan pertemuan kabinet keamanan untuk membahas “tahap selanjutnya” perang di Gaza. 

    Pernyataannya muncul beberapa jam setelah sebuah rudal, yang diluncurkan dari Angkatan Bersenjata Yaman, mendarat di dekat Bandara Ben Gurion “Israel”.

    “Kami meningkatkan tekanan dengan tujuan memulangkan rakyat kami [tawanan] dan mengalahkan Hamas,” kata Zamir, berbicara kepada pasukan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh militer.

    “Israel” melanjutkan operasi daratnya di Gaza pada bulan Maret, setelah mengingkari gencatan senjata yang didukung AS yang telah menghentikan sementara perang selama dua bulan. Sejak saat itu, entitas pendudukan telah menguasai sekitar sepertiga wilayah Gaza.

    Hal ini terjadi saat Perlawanan Palestina terus menghadapi perang Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza dan telah menegaskan kesiapannya untuk menanggapi setiap eskalasi lebih lanjut oleh pendudukan.

    Krisis kemanusiaan di Gaza makin parah akibat blokade Israel

    Perang di Gaza semakin memanas di tengah meningkatnya seruan internasional agar “Israel” mencabut blokade bantuan yang diberlakukan pada bulan Maret. 

    Kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza terus memburuk dengan cepat, dengan lebih dari 2,3 juta warga Palestina kini bergantung pada pasokan bantuan yang sangat terbatas.

    “Israel” melancarkan perang genosida di Gaza setelah serangan oleh Perlawanan Palestina pada 7 Oktober 2023. Sejak saat itu, lebih dari 52.000 warga Palestina telah terbunuh , menurut otoritas kesehatan setempat.

    Jalur Gaza masih hancur, dan korban kemanusiaan terus meningkat karena blokade Israel membatasi pasokan penting.

    ‘Israel’ tolak gencatan senjata sementara, berencana tingkatkan aksi di Gaza

    Pada hari Jumat, surat kabar Israel, Israel Hayom, melaporkan bahwa “Israel bersikeras memperluas operasi militernya” di wilayah kantong Palestina.

    Surat kabar itu menambahkan bahwa “Israel” “memberi tahu para mediator tentang penolakannya terhadap usulan gencatan senjata di Gaza dan penarikannya dari persyaratan yang telah disepakati dalam beberapa hari terakhir.”

    Menurut Israel Hayom , “Israel menyatakan keinginannya untuk mempertahankan kehadiran militernya di dalam Jalur Gaza hingga akhir tahun dan memperluas cakupan operasi militernya.”

    Media Israel juga melaporkan bahwa “Israel” sedang bergerak menuju tindakan yang lebih agresif di Gaza dalam waktu dekat dan perluasan pertempuran secara bertahap.

    Negosiasi gencatan senjata di Gaza menemui jalan buntu.

    Pada akhir April, kepala intelijen Mesir, Hassan Rashad, bertemu dengan negosiator Israel di Kairo untuk melakukan pembicaraan yang bertujuan mencapai gencatan senjata di Gaza, menurut media yang berafiliasi dengan pemerintah Mesir.

    Pertemuan dengan delegasi Israel, yang dipimpin oleh Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, menyusul kunjungan delegasi Hamas ke Kairo beberapa hari sebelumnya, Al-Qahera News melaporkan.

    Mesir, bersama Qatar dan Amerika Serikat, telah berada di garis depan upaya diplomatik untuk mengakhiri perang yang menghancurkan di Jalur Gaza, yang kini memasuki bulan ke-18.

    Seorang pejabat Hamas, yang berbicara kepada AFP dengan syarat anonim, mengatakan kelompoknya terbuka terhadap “pertukaran tahanan satu kali dan gencatan senjata selama lima tahun.”

    Putaran perundingan baru ini terjadi setelah Hamas menolak usulan Israel awal bulan ini, dan menyebutnya sebagian.

    Hamas terus bersikeras bahwa perjanjian apa pun harus mencakup penarikan penuh Israel dari Gaza dan gencatan senjata permanen, suatu kondisi yang sejauh ini ditolak “Israel” untuk diterima.

    “Israel” menuntut pembebasan semua tawanan di Gaza dan pelucutan senjata Hamas, persyaratan yang dianggap kelompok Palestina sebagai “garis merah”.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR