TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang 2025-2030 di MG Setos Hotel Semarang, Senin (5/5).
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan bahwa pihaknya akan menerapkan pola pembangunan tematik lima tahunan dan menekankan pentingnya merumuskan arah pembangunan yang visioner namun realistis, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Yang namanya misi dan visi adalah sebuah cita-cita yang kita gantungkan setinggi langit.
Yang penting kita menyadari bahwa kita memiliki potensi yang sangat baik,” tegas Agustina.
Ia menyebut Kota Semarang memiliki kekuatan sumber daya manusia, alam, dan keuangan daerah dengan plafon APBD tertinggi di Jawa Tengah, yakni hampir Rp6 triliun.
“Jadi ada konsentrasi setiap tahunnya, kita ada tema yang mayoritas konsentrasi kegiatan kita di tahun 2025 itu apa, 2026 apa, itu ada temanya,” terang wali kota.
Ia menambahkan bahwa strategi ini sekaligus mengubah pendekatan penganggaran yang sebelumnya cenderung merata ke semua sektor dalam satu waktu.
Ke depan, pembangunan akan dilakukan secara fokus dan bertahap sesuai dengan kebutuhan prioritas kota.
“Jadi kita agak merubah sedikit pola penganggarannya yang biasanya itu semuanya merata supaya semuanya bisa dijalankan.
Tapi kalau dalam proses 5 tahun ini kita merubah, kita fokus. Semua infrastruktur layanan dasar kita selesaikan dululah,” imbuhnya.
Dalam forum yang dihadiri 371 peserta dari berbagai unsur mulai dari OPD Pemkot, instansi vertikal, BUMD, akademisi, hingga tokoh masyarakat, walikota menjelaskan bahwa pembangunan lima tahun ke depan akan dilakukan lebih fokus tematik per tahun.
“Ini merupakan kebesaran hati dari para pengurus yayasan dan para kepala sekolah yang berjuang dari ijazah itu diserahkan secara gratis,” ungkapnya.
Tahun 2025 juga akan ditandai dengan pembangunan rumah inspirasi di beberapa kecamatan, peluncuran kartu BRT gratis untuk pelajar-mahasiswa ber-KTP Semarang, penambahan kuota JKN, hingga roadmap terintegrasi untuk penanganan banjir.
Selanjutnya, tahun 2026 akan diarahkan pada penguatan pengelolaan lingkungan hidup.
“Kami akan fokus memperbaiki kontainer dan truk sampah.
Sebagian besar pembiayaan akan kami masukkan dalam forum CSR,” tambah Agustina.
Ia pun menyampaikan rencana membentuk kembali forum CSR yang dipimpin oleh kalangan pengusaha agar lebih efektif mendukung pembangunan kota.
Sementara di tahun 2027, pihaknya akan berfokus pada pengembangan pariwisata dan ekonomi kerakyatan berbasis produk unggulan daerah.
Berlanjut di tahun 2028, prioritas pembangunan adalah terkait dengan peningkatan infrastruktur strategis kota.
Sedangkan tahun 2029 fokus pembangunan pada peningkatan daya saing dalam mendukung perekonomian kota.
Hingga nantinya pada tahun 2030 dapat terwujud Kota Semarang sebagai pusat ekonomi yang maju, berkeadilan sosial, lestari dan inklusif.
Agustina juga mengajak seluruh warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan demi mewujudkan visi Semarang.
“Kalau cita-cita kita di dalam misi dan visi itu tidak kita laksanakan dengan maksimal, maka sia-sia saya dan Pak Iswar memimpin Kota Semarang,” tegasnya.
Sementara itu banyak pihak merespon positif proses Musrenbang dalam penyusunan RPJMD.
Salah satunya diungkapkan Fitri Maryunani selaku Wakil Ketua HIMIKS (Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang) sekaligus pendiri komunitas difabel Semar Cakep yang menyampaikan apresiasinya terhadap keterbukaan Pemkot Semarang dalam melibatkan komunitas difabel.
“Teman-teman difabel merasa sangat dihargai. Kami diberikan ruang untuk menyuarakan kebutuhan dan harapan kami,” kata Fita, sapaan akrabnya.
Pihaknya juga menyampaikan harapan agar Musrenbang dapat menjadi ruang untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif.
“Harapan kami dari teman-teman difabel adalah agar pembangunan di Kota Semarang ke depan lebih inklusif, di mana kami bisa berpartisipasi aktif, kebutuhan kami diakomodir, dan hak-hak teman-teman difabel benar-benar dilindungi oleh pemerintah,” imbuhnya.
Musrenbang RPJMD 2025-2030 ini menjadi babak penting dalam menentukan arah pembangunan Kota Semarang lima tahun ke depan.
Dengan semangat kolaborasi dan inklusivitas, Pemkot Semarang berupaya memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan.
