Xcloud.id

Category: Tribunnews.com

  • Houthi Bantah Video Trump soal Acara Pertemuan Pemimpin Militer yang Dibom AS di Yaman – Halaman all

    Houthi Bantah Video Trump soal Acara Pertemuan Pemimpin Militer yang Dibom AS di Yaman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok Ansar Allah (Houthi) membantah pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang serangan AS yang menargetkan pertemuan para pemimpin militer Houthi di Hodeidah, Yaman.

    Dalam cuitannya di platform Truth Social, Trump mengatakan orang-orang yang menjadi sasaran serangan AS dalam video itu sedang merencanakan serangan terhadap kapal AS di Laut Merah.

    Kantor berita Houthi mengutip sumber pribadi yang tidak disebutkan namanya membantah klaim Donald Trump.

    “Klip video yang diunggah Trump, yang mengklaim bahwa itu adalah pertemuan para pemimpin militer, sebenarnya tidak lebih dari sekadar kunjungan sosial Idulfitri ke provinsi Hodeidah,” kata sumber Houthi seperti diberitakan Al Arabiya, Minggu (6/4/2025).

    Sumber tersebut mengatakan orang-orang dalam pertemuan itu tidak ada hubungannya dengan Houthi. 

    “Tidak ada hubungan antara mereka yang hadir pada pertemuan itu dan Houthi yang melakukan operasi,” ujarnya.

    Trump Unggah Video Serangan AS di Yaman

    Presiden AS Donald Trump membagikan video yang menurutnya menunjukkan serangan AS terhadap anggota Houthi.

    Video tersebut dirilis melalui akun @realDonaldTrump di platform Truth Social pada hari Jumat (4/4/2025).

    Video tersebut, yang tampaknya difilmkan oleh pesawat tak berawak, menunjukkan puluhan orang berdiri di sebuah oval di daerah pedesaan.

    Sebuah amunisi jatuh dari langit, menyebabkan ledakan dan meninggalkan kawah besar. Dua kendaraan dan tidak ada mayat yang terlihat setelah kejadian tersebut. 

    “Kelompok Houthi ini berkumpul untuk menerima instruksi tentang serangan. Waduh, tidak akan ada serangan dari kelompok Houthi ini!” tulis presiden AS dalam cuitannya.

    “Mereka tidak akan pernah menenggelamkan kapal kita lagi!” tambahnya.

    Beberapa pengguna platform Truth Social mengatakan orang-orang dalam video tersebut mungkin adalah warga sipil yang mengikuti pertemuan suku di Yaman, serta mengunggah foto-foto pertemuan serupa di masa lalu.

    Sementara itu, Trump tidak menyebutkan waktu dan lokasi video tersebut diambil.

    Sebelumnya pada awal pekan lalu, Houthi mengumumkan puluhan orang tewas dan terluka dalam serangan udara AS yang menargetkan sebuah pertemuan di Kegubernuran Al Hodeidah, Yaman barat.

    Menurut sumber Houthi, pengeboman ini menyebabkan puluhan orang tewas dan terluka, tanpa menyebutkan jumlah korban secara spesifik.

    Sekutu Israel, AS, memulai kembali serangannya di Yaman sejak 15 Maret 2025.

    AS yang memimpin koalisi Laut Merah menyerang sasaran di wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman, dengan alasan untuk menghentikan Houthi yang memblokade kapal-kapal terkait Israel dan sekutunya di Laut Merah.

    Sebelumnya pada Oktober 2023, Houthi menyatakan solidaritasnya untuk warga Gaza yang menghadapi serangan Israel, dan mulai menargetkan kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah serta meluncurkan serangan langsung ke Israel.

    Houthi menghentikan serangannya terhadap Israel, menyusul kesepakatan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) pada 19 Januari 2025.

    Namun, Houthi memulai kembali operasi militernya terhadap Israel pada 14 Maret 2025 setelah Israel mengabaikan permintaan Houthi untuk membuka kembali jalur penyeberangan bantuan kemanusiaan di Rafah, Jalur Gaza selatan.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Awalnya Gencar Bongkar Praktik Pungli, Kini Emen Sopir Angkot Bogor Minta Maaf ke Organda dan Dishub – Halaman all

    Awalnya Gencar Bongkar Praktik Pungli, Kini Emen Sopir Angkot Bogor Minta Maaf ke Organda dan Dishub – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Emen, sopir angkot di wilayah Puncak, Bogor, menyampaikan permintaan maaf kepada Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor.

    Permintaan maaf itu disampaikan Emen melalui surat pernyataan yang ditulisnya saat meralat ucapan soal pemotongan dana bantuan tersebut.

    Emen juga mengatakan masalah pemotongan dana bantuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah selesai.

    “Alhamdulillah dari ini semua udah clear dengan semuanya dan apa yang dibicarakan dengan Gubernur Dedi Mulyadi, itu hanya klarifikasi saja, maka dengan ini saya ralat.”

    “Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani tanpa ada paksaan dari manapun. Dan saya mohon maaf sebesarnya terutama pada Organda dan Dishub Kabupaten Bogor,” kata Emen, dikutip dari TribunnewsBogor.com, Minggu (6/4/2025).

    Dalam surat pernyataan tersebut, Emen menyatakan bahwa Organda dan Dishub tidak terlibat dalam pemotongan dana bantuan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

    “Adapun pihak terkait Organda dan Dishub itu tidak terkait dengan program tersebut, hanya ada di lokasi yang memberikan kompensasi tersebut tidak ada keterkaitan dengan masalah tersebut,” katanya.

    Adapun Dedi Mulyadi mengambil kebijakan menghentikan sementara operasional angkot di jalur Puncak Bogor selama sepekan, yakni saat musim libur lebaran 2025 untuk mengantisipasi kemacetan.

    Sebagai pengganti penghasilan, para sopir angkot akan menerima kompensasi sebesar Rp1,5 juta.

    Uang tersebut terdiri atas Rp1 juta uang tunai dan Rp500 ribu berbentuk sembako.

    Awalnya, Emen mengatakan hanya mendapat uang Rp800 ribu dari total Rp1 juta bantuan dana dari Dedi Mulyadi.

    “Kan dari bapak sekian, bilangnya (potongan) keikhlasan, tapi dipatok Rp200 ribu,” kata Emen dikutip dari Wartakotalive.com.

    Emen mengungkap sosok yang berani menyunat bantuan tersebut, yakni oknum pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan KKSU.

    “Itu pak dari Dishub Kabupaten Bogor, organda sama KKSU,” kata Emen.

    Namun, sayangnya Emen tak mengenal pasti nama-nama pegawai Dishub Kabupaten Bogor yang memotong bantuan Dedi Mulyadi itu.

    “Siapa saya kurang tahu, pokoknya orang-orang Dishub. KKSU juga bukan ketuanya, ada oknum,” katanya.

    Kendati demikian, Emen menyebut satu nama dari KKSU.

    “Nerimanya? Tahu pak, ketuanya pak Nandar,” kata Emen saat ditelepon Dedi Mulyadi.

    Dia yang tergabung dalam komunitas Seksi juga menyerahkan uang Rp200 ribu per orangnya.

    “Gak tahu, kita mah cuma diminta. Semuanya, saya aja komunitas ada 20 nyerahin Rp4 juta ke KKSU, kata KKSU buat Dishub baru organda, KKSU,” ujar Emen.

    Dedi Mulyadi Tetap Memproses Hukum Pelaku Pemotongan Dana Bantuan

    Meskipun Emen sudah meralat ucapannya tentang pemotongan dana bantuan, tampaknya hal itu hanya sia-sia.

    Pasalnya, Dedi Mulyadi tetap akan memproses hukum pelaku pemotongan dana bantuan tersebut.

    Dedi Mulyadi menegaskan, proses hukum harus tetap berjalan semestinya, meski uang pemotongan itu sudah dikembalikan.

    “Sopirnya sudah menyampaikan pernyataan sudah dibalikin,” katanya.

    “Saya sih selidiki saja agar itu tidak menjadi kebiasaan. Kalau barangnya sudah dikembalikan soal lain, tapi BAP-nya (Berita Acara Perkara) harus tetap ada,” imbuh Dedi Mulyadi.

    Bantahan Dishub Bogor

    Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, membantah melakukan pemotongan uang kompensasi bagi sopir angkot di Kawasan Puncak Bogor.

    Dadang mengatakan, uang yang diberikan kepada Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU) itu, awalnya merupakan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

    “Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp200.000,” kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025), dilansir Kompas.com.

    Dadang mengatakan, informasi yang meluas di media sosial itu hanya miskomunikasi saja.

    “Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin disampaikan ke Gubernur (Dedi Mulyadi) itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena miskomunikasi,” ujarnya.

    Dishub pun mengklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong. 

    Total dana sebesar Rp11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya. 

    “Sekarang hari ini kita sudah saksikan semua bahwa yang potongan Rp200.000, Rp100.000, dan Rp50.000, yang jumlahnya Rp11,2 juta sudah diserahkan kembali ke sopir.”

    “Ini murni dari KKSU langsung yang kemarin ada pungutan itu ternyata itu keikhlasan dari sopir,” ujar Dadang.

    Sebelumnya, Sekretaris DPC Organda Kabupaten Bogor, Haryandi, juga membantah jika adanya pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot.

    “Itu tidak benar adanya, tetapi betul ada anggota kami di lapangan menerima sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih, yang sifatnya seikhlasnya dari beberapa para pengurus paguyuban atau komunitas,” ujarnya kepada wartawan di Simpang Gadog, Kamis (3/4/2025), dikutip dari TribunnewsBogor.com.

    Haryandi mengungkapkan, uang yang terhimpun sebagai ucapan terima kasih tanpa dipatok dari para sopir angkot tersebut berjumlah Rp3,2 juta.

    Ia pun menegaskan jika dalam menghimpun uang tersebut tanpa ada paksaan dan juga tidak semua sopir angkot memberikan kontribusinya.

    Sementara itu, ia menjelaskan imbalan tersebut diberikan sebagai ucapan terima kasih karena timnya telah membantu proses pendataan dalam waktu singkat setelah kebijakan itu diambil.

    “Sekali lagi kami dari Organda Kabupaten Bogor menyatakan bahwa hal pemotongan itu tidak benar adanya, tetapi hanya menerima imbalan terima kasih sesuatu yang sekali lagi sifatnya sukarela,” katanya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul PROFIL Emen Sopir Angkot Bogor yang Bongkar Pemotongan Bantuan dari KDM, Klarifikasinya Mengejutkan

    (Tribunnews.com/Rifqah) (TribunnewsBogor.com/Sanjaya Ardhi/Muamarrudin Irfani) (Wartakotalive.com/Valentino Verry) (Kompas.com)

  • Kedatangan di Terminal Kampung Rambutan Tembus 12.169 Penumpang

    Kedatangan di Terminal Kampung Rambutan Tembus 12.169 Penumpang

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, CIRACAS – Kedatangan penumpang di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur pada arus balik mudik Idulfitri 1446 Hijriah terus melonjak.

    Pengendali Terminal Kampung Rambutan, Mulyono mengatakan berdasarkan data pada Sabtu (5/4/2025) kedatangan penumpang bus AKAP bahkan mencapai angka belasan ribu orang.

    “Di tanggal 5 April 2025 kemarin ada 12.169 penumpang menggunakan 448 bus yang tiba di Terminal Kampung Rambutan,” kata Mulyono di Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (6/4/2025).

    Jumlah ini melonjak drastis, karena rata-rata pada hari normal kedatangan penumpang bus AKAP di Terminal Kampung Rambutan hanya berkisar di bawah 1.000 orang per hari.

    Diperkirakan kedatangan bus AKAP di Terminal Kampung Rambutan akan terus terjadi hingga Minggu (6/4/2025), atau mendekati waktu berakhirnya cuti bersama Idulfitri 1446 Hijriah.

    “Imbauan kami kepada para pemudik bila ada hal yang tidak diketahui bisa bertanya kepada anggota kami. Kemudian menghindari memakai perhiasan yang mencolok,” ujarnya.

    Mulyono menuturkan pada arus balik mudik Idulfitri 2025 ini pihaknya juga menyiagakan angkutan malam hari (Amari) sebagai moda transportasi lanjutan bagi warga.

    Agar pemudik yang tiba pada malam hingga dini hari tidak kesulitan melanjutkan perjalanan, jadi nanti bisa naik Amari untuk melanjutkan perjalanan pulang sesuai domisili.

    “Kita sudah berkoordinasi dengan Operator Transjakarta, JakLingko maupun angkutan perbatasan. Gunanya untuk apa? Supaya penumpang yang tiba dini hari bisa cepat terlayani,” tuturnya

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Hadapi Tarif Impor Trump, Guru Besar UI Minta Pemerintah Tingkatkan Daya Saing dan Cari Pasar Baru – Halaman all

    Hadapi Tarif Impor Trump, Guru Besar UI Minta Pemerintah Tingkatkan Daya Saing dan Cari Pasar Baru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Guru Besar FEB UI Prof Telisa Aulia Falianty berpendapat, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan daya saing produk utama ekspor dalam menghadapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan sebutan ‘tarif timbal balik’.

    Menurutnya, melalui kebijakan tarif timbal balik Trump ini Indonesia perlu mencari pangsa pasar dari negara lain bukan hanya Amerika Serikat. 

    “Salah satu solusi baiknya memang meningkatkan daya saing kita ya. Dan mencari pasar selain US juga untuk mengkompensasi dampak negatif terhadap ekspor kita terhadap Amerika yang akan turun. Nah itu sih menurut saya cara terbaik saat ini ya,” kata Telisa saat dihubungi Tribunnews, Minggu (6/4/2025).

    Menurut Telisa, untuk menghadapi kebijakan Trump bisa juga dilakukan dengan negosiasi secara bilateral trade dibanding menerapkan tarif balasan atau resiprokal yang lebih tinggi, untuk produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat.

    “Tapi apakah akan dibalas dengan tarif yang lebih tinggi juga? Kayaknya tidak akan berhenti ya. Kalau retaliation ini malah akan tidak bagus, akan harmful buat semua. Jadi jalan tengah negosiasi, kemudian menaikkan daya saing ekspor,” jelas dia.

    “Tapi kalau menurut saya sih pembalasan dengan tarif lagi itu tidak akan berhenti. Malah akan menyebabkan kita semakin terpuruk kepada resesi global itu,” imbuhnya menegaskan.

    Selain itu, pemerintah juga perlu membuktikan bahwa Indonesia tidak melakukan currency manipulation seperti yang dituduhkan Trump. 

    Pemerintah perlu menyederhanakan regulasi dan meningkatkan kesiapan dari pelaku usaha dalam persaingan dagang yang nantinya akan semakin tinggi serta kompetitif.

    “Karena walau bagaimanapun kan Amerika juga sebetulnya masih membutuhkan komoditas dari negara-negara berkembang ya. Seperti sawit. Di Indonesia itu masih dibutuhkan oleh Amerika Serikat juga,” ucap Telisa.

    “Tekstilnya Indonesia itu sebetulnya masih dibutuhkan juga. Tekstil yang murah itu kan mereka sebetulnya masih butuh ya. Tetapi ya mudah-mudahan ada equilibrium baru ya,” sambungnya.

    Langkah pemerintah RI

    Pemerintah Indonesia akan menghitung dampak pemberlakuan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang dikenakan Amerika Serikat (AS) kepada produk impor asal Indonesia mulai 9 April 2025.

    Tarif resiprokal tersebut mengacu pada basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan AS terhadap produk impor dari semua negara yang dikenakan AS selama ini.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

    “Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif impor AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” kata Susiwijono dikutip dari siaran pers pada Jumat (4/3/2025).

    “Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” ujarnya.

    Susiwijono menyebutkan, sejak awal tahun ini, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan,” ucap Susiwijono.

    “Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” katanya.

    Diketahui, Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen terhadap hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika, Rabu (2/4/2025). 

    Indonesia pun tercantum dalam daftar tarif timbal balik yang diumumkan oleh Trump tersebut. Sebab, Indonesia dituduh menerapkan tarif sebesar 64 persen terhadap barang-barang dari Amerika Serikat (AS).

    Kemudian, sebagai respons, AS akan mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika. Tarif ini akan mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025) mendatang. 

    Trump menyatakan bahwa dana dari penerapan tarif ini akan digunakan untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional.

  • Wisatawan di Pemandian Citiis Bogor Tewas Diserang Lebah Hutan, 10 Korban Lainnya Terluka – Halaman all

    Wisatawan di Pemandian Citiis Bogor Tewas Diserang Lebah Hutan, 10 Korban Lainnya Terluka – Halaman all

    Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

    TRIBUNNEWS.COM, TAMANSARI – AM (52), seorang pengunjung di obyek wisata Pemandian Citiis, Desa Sukamakmur, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor meninggal dunia setelah diserang lebah hutan.

    Korban warga Kampung Kabandungan, Desa Pasir Eurih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor ini ditemukan di area danau.

    Sementara 10 orang lainnya terluka.

    Kapolsek Tamansari, Iptu Jajang mengatakan, peristiwa itu terjadi Sabtu (5/4/2025) sekitar pukul 14.00 WIB.

    “Berdasarkan laporan dari warga, korban ditemukan pertama kali oleh pengunjung serta warga yang berada di sekitar TKP,” ujar Iptu Jajang melalui keterangannya, Sabtu (5/4/2025).

    Iptu Jajang mengungkapkan, korban lainnya mengalami luka akibat sengatan pada sejumlah bagian tubuh, mulai dari tangan, punggung, hingga kepala.

    Bahkan pada saat lebah atau tawon hutan yang disebut odeng itu menyerang, para korbannya menceburkan diri ke danau.

    Sebagian korban yang sempat dilarikan ke klinik terdekat telah diperbolehkan pulang ke rumahnya. 

    “Untuk lima korban lainnnya hanya mendapat sengatan ringan dari tawon hutan tersebut dengan pengobatan mandiri,” ungkapnya.

    Namun belum diketahui secara pasti penyebab lebah hutan tersebut secara membabi buta menyerang warga.

  • Ribuan Warga AS Demo Anti-Trump setelah Pasar Saham Anjlok, Imbas Kenaikan Tarif Timbal Balik – Halaman all

    Ribuan Warga AS Demo Anti-Trump setelah Pasar Saham Anjlok, Imbas Kenaikan Tarif Timbal Balik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ribuan pengunjuk rasa berdemonstrasi di Washington dan kota-kota lain di seluruh Amerika Serikat (AS) pada hari Sabtu (5/4/2025).

    Mereka menentang sejumlah kebijakan Presiden AS, Donald Trump, termasuk yang terbaru adalah kenaikan tarif timbal balik terhadap banyak negara yang menjadi mitra dagang AS.

    Pada 2 April 2025, Trump mengumumkan kenaikan bea masuk universal sebesar 10 persen pada semua barang yang dibawa ke AS, yang memicu kekecewaan dari banyak pemimpin negara.

    Dalam protes hari Sabtu, spanduk besar bertuliskan “Angkat Tangan” dikibarkan di panggung luar beberapa blok dari Gedung Putih.

    Para pengunjuk rasa juga membawa plakat bertuliskan “Bukan Presiden Saya,” “Fasis Telah Tiba,” “Hentikan Kejahatan,” dan “Keluar dari Jaminan Sosial Kami”.

    Ribuan orang berbondong-bondong ke Monumen Washington saat protes dimulai di tengah langit mendung dan hujan ringan pada hari Sabtu.

    “Sangat mengkhawatirkan melihat apa yang terjadi di negara kita,” kata Jane Ellen Somes (66) kepada AFP, seorang pekerja real estate yang menghadiri demonstrasi pada hari Sabtu.

    “Semua sistem pengawasan dan keseimbangan yang telah ditetapkan dilanggar sepenuhnya, mulai dari lingkungan hingga hak-hak pribadi,” lanjutnya.

    Sementara itu, sebuah koalisi yang terdiri dari puluhan kelompok berhaluan kiri di Amerika Serikat, seperti MoveOn dan Women’s March, telah mengorganisir demonstrasi “Hands Up” di lebih dari 1.000 kota dan di setiap distrik kongres di AS.

    “Trump telah membuat marah banyak orang Amerika dengan merampingkan departemen pemerintah secara agresif, memaksakan nilai-nilai konservatif, dan sangat menekan bahkan negara-negara sahabat mengenai persyaratan perdagangan, yang menyebabkan pasar saham anjlok,” kata Indivisible, salah satu organisasi yang mengorganisir protes tersebut.

    Organisasi tersebut mengatakan mereka mengirim pesan kepada Trump dan jajarannya akan ketidakpuasan masyarakat.

    “Ini adalah demonstrasi besar-besaran yang mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Musk, Trump, dan Partai Republik di Kongres,” kata Ezra Levin, salah satu pendiri Indivisible.

    “Protes ini akan menunjukkan kepada gerakan ‘Make America Great Again’ bahwa rakyat tidak ingin mereka mengendalikan demokrasi kita, komunitas kita, sekolah kita, teman-teman kita, dan tetangga kita,” lanjutnya.

    Situs web Indivisible menunjukkan sekitar 150 kelompok aktivis telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam demonstrasi itu. 

    Lebih dari 5.000 orang berkumpul beberapa blok dari Gedung Putih pada Sabtu siang waktu setempat di National Mall di Washington.

    Kerumunan terus bertambah sepanjang hari, di mana sebagian dari mereka mengibarkan bendera Ukraina, sementara yang lain mengenakan keffiyeh Palestina dan spanduk bertuliskan “Bebaskan Palestina.”

    Menurut Indivisible, protes direncanakan di seluruh 50 negara bagian AS, serta di luar negeri termasuk di Kanada, Meksiko, Inggris, Prancis, Jerman, dan Portugal.

    Di sisi lain, protes tersebut memberikan kesempatan bagi lawan-lawan Trump untuk secara kolektif mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap perubahan radikal yang ia tetapkan, seperti diberitakan Al Jazeera.

    Sementara itu, Partai Demokrat menuduh Trump mengkhianati rakyat, dan para tokoh Demokrat terkemuka, termasuk Rep. Jamie Raskin, dijadwalkan berpidato dalam demonstrasi di National Mall.

    Protes ini terjadi di tengah gelombang kemarahan atas tarif yang telah berdampak pada negara bagian dan menimbulkan kerugian besar pada perekonomian mereka hanya dalam dua hari.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Rayu Trump Pangkas Tarif Impor, Indonesia hingga India Kirim Tim Lobi ke Amerika – Halaman all

    Rayu Trump Pangkas Tarif Impor, Indonesia hingga India Kirim Tim Lobi ke Amerika – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bertandang ke Gedung Putih, usai Presiden AS Donald Trump menjatuhkan tarif impor tinggi sebesar 32 persen kepada barang-barang Indonesia.

    Hal tersebut diungkap langsung oleh Head of Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi. 

    Dalam keterangan resminya ia menyampaikan bahwa pemerintah berupaya semaksimal mungkin soal menyikapi kebijakan pembaharuan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Trump.

    Sebagai respons awal, saat ini pemerintah sedang menghitung dampak dari penerapan tarif resiprokal (timbal balik) yang dikenakan pemerintah AS. 

    Pemerintah juga turut mengkaji penyederhanaan regulasi agar produk Indonesia bisa lebih kompetitif, serta memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. 

    Lebih lanjut untuk mengurangi dampak negatif bagi perekonomian Indonesia, pemerintah turut mengirimkan tim lobi ke Amerika Serikat untuk bernegosiasi dengan pemerintah US.

    “Pemerintah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah US (United States),” kata Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis pada Jumat, 4 April 2025.

    Melalui cara ini pemerintah berharap agar kebijakan tarif Trump tidak berdampak banyak bagi ekspor Indonesia. Mengingat total ekspor Indonesia ke AS mencapai 2,35 miliar dolar pada periode Februari 2025.

    Mengutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah ekspor tersebut tercatat lebih tinggi jika dibanding Februari 2024 yang hanya dipatok 2,10 miliar dolar dan Januari 2025 sebesar 2,33 miliar dolar.

    India hingga Vietnam Ikut Lobi Trump

    Tak hanya Indonesia, sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk India yang terkena tarif baru Trump juga berupaya keras melobi AS agar memangkas kebijakannya.

    Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India mengatakan dalam sebuah pernyataan pada bahwa mereka sedang melangsungkan penyelesaian cepat lewat Perjanjian Perdagangan Bilateral multi-sektoral yang saling menguntungkan dengan AS, pasca Trump memberlakukan tarif impor 26 persen kepada New Delhi.

    Meski Trump memberlakukan tarif impor 26 persen, namun Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India menegaskan bahwa negaranya akan “tetap berhubungan” dengan AS terkait tarif terbaru Trump.

    Langkah serupa juga dilakukan pemerintah Vietnam, pasca Trump menghantam ekonomi Vietnam dengan tarif 46 persen pemimpin Vietnam mulai Gerak cepat, melobi Donald Trump untuk mengurangi tarif.

    Dikonfirmasi langsung oleh Presiden Trump, ia mengatakan bahwa Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan dirinya pada Jumat (4/4/2025).

    Adapun panggilan telepon ini dilakukan Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam untuk melobi Trump agar presiden AS itu mengurangi tarif impor. Sebagai tawaran Vietnam siap memangkas tarif barang dari AS menjadi nol jika bisa mendapat kesepakatan yang bagus dengan AS.

    “Baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, yang mengatakan kepada saya bahwa Vietnam ingin memangkas Tarif mereka hingga nol jika mereka dapat membuat kesepakatan dengan AS,” kata Trump di Truth Social, mengutip dari The Guardian.

    Trump tak menjelaskan secara rinci kesepakatan apa yang telah ia buat dengan pemerintah Vietnam, dalam cuitannya ia hanya menyampaikan terima kasih kepada To Lam. Dia mengaku menantikan pertemuan dengan To Lam.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepadanya atas nama Negara kita, dan mengatakan saya menantikan pertemuan dalam waktu dekat,” ujarnya.

    Menyusul yang lainnya, Israel dilaporkan tengah berunding dengan AS untuk mendapat pengurangan tarif yang diberlakukan Trump.

    “Kementerian Keuangan terus melakukan dialog dengan pemerintah AS dengan tujuan mengurangi cakupan tarif dan mengurangi dampaknya terhadap industri Israel,” tulis Menteri Keuangan Bezalel Smotrich di X.

    Upaya ini dilakukan pemerintah Israel usai sekutu dekat AS ini terdampak tarif baru Trump sebesar 17 persen. Asosiasi Produsen Israel (MAI) mengatakan pengumuman tarif Trump benar-benar mengejutkan mereka, lantaran keputusan tersebut menimbulkan “tantangan besar” bagi ekonomi Israel.

    Mengantisipasi terjadinya gonjang-ganjing ekonomi di tengah perang, pemerintah Israel mengungkap pihaknya sedang menghubungi otoritas AS “untuk menjamin pengecualian Israel.

    Setelah sebelumnya Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengumumkan pencabutan semua bea masuk yang tersisa atas impor AS oleh Israel, yang memengaruhi satu persen barang Amerika yang masih dikenakan bea masuk tersebut.

  • Sosok Rudy Susmanto, Bupati Bogor Bela Kades Klapanunggual yang Buat Dedi Mulyadi Murka karena THR – Halaman all

    Sosok Rudy Susmanto, Bupati Bogor Bela Kades Klapanunggual yang Buat Dedi Mulyadi Murka karena THR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, pasang badan untuk Kepala Desa Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, yang membuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, murka.

    Diketahui, Dedi Mulyadi meminta pihak kepolisian menangkap Ade Endang buntut meminta tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp165 juta ke perusahaan di Klapanunggal.

    Namun, menurut Rudy, tindakan Ade Endang itu merupakan kesalahannya.

    Sebab, pihaknya telah memberlakukan larangan meminta THR, khususnya bagi lembaga pemerintahan.

    Larangan itu merupakan turunan dari Pemerintah Provinsi Jabar yang sudah dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Bogor.

    “Kalau soal itu (Kades Klapanunggal minta THR), kita harus akui, yang salah adalah saya sebagai Bupati Bogor,” kata Rudy, Sabtu (5/4/2025), dilansir TribunnewsBogor.com.

    “Kebijakan itu (larangan minta THR) turun pada bulan Ramadan, dan ternyata (oknum minta THR) sudah berjalan, bahkan sebelum (aturan) sampai ke kecamatan dan kepala desa,” lanjutnya.

    Rudy pun berjanji akan mengambil tindakan tegas terkait persoalan Kades Klapanunggal minta THR.

    Dikutip dari Wartakotalive.com, Rudy Susmanto merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024.

    Ia merupakan politisi Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai.

    Saat terpilih menjadi wakil rakyat, ia ditunjuk menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor.

    Namun, pada 2024, posisi Ketua DPRD Kabupaten Bogor digantikan oleh Sastra Winara sebab Rudy maju Pilkada 2024 dan terpilih sebagai Bupati Bogor.

    Meski menjadi pemimpin di tanah Sunda, nyatanya Rudy tidak lahir di Jawa Barat.

    Ia lahir di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 15 Agustus 1985, dikutip dari laman pribadinya.

    Namun, kedua orang tuanya diketahui asli Jawa Barat. Sang ayah merupakan kelahiran Bandung Selatan, sedangkan ibunya berasal dari Sumedang.

    Rudy menghabiskan masa kecil hingga dewasa di Sukoharjo. Ia merupakan lulusan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

    Sebelum terjun ke dunia politik, Rudy merupakan seorang pebisnis.

    Ia pernah bergabung di PT Exsamap Asia, perusahaan yang bergerak di bidang pengolajan data citra radar satelit milik NASA.

    Berikut riwayat karier Rudy:

    PT Exsamap Asia (2007);
    Special Asisten to the CEO PT Nusantara Energy (2007-2008);
    Asisten Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto (2008-2010);
    General Manager Nusantara Polo Club (2010-Sekarang);
    Ketua DPRD Kabupaten Bogor (2019-2024).

    Saat ini, Rudy menjabat sebagai Bupati Bogor. Ia resmi dilantik menjadi Bupati Bogor pada 20 Februari 2025.

    Belum genap satu bulan menjabat, Rudy mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Penghargaan ini diberikan karena Rudy dianggap berperan dalam mendukung pendirian SMA Unggulan Kemala Taruna Bhayangkara, di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dilansir jabarprov.go.id.

    Rudy Susmanto terakhir kali menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Desember 2023, saat masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor.

    Kala itu, Rudy tercatat memiliki kekayaan sebanyak Rp8.280.087.61.

    Namun, karena mempunyai utang senilai Rp230 juta, jumlah kekayaan Rudy berkurang menjadi Rp8.050.087.6.

    Ia memiliki aset tanah dan bangunan di Kabupaten Bogor senilai Rp4,6 miliar.

    Lalu, ada tiga mobil yang total nilainya mencapai Rp1,5 miliar.

    Berikut ini rincian harta kekayaan Rudy Susmanto:

    II. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp4.641.000.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 357 m2/46 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp4.641.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp1.560.000.000

    MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp400.000.000
    MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp425.000.000
    MOBIL, LEXUS LX 570 AT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp735.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp2.000.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp—-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp79.087.610

    F. HARTA LAINNYA Rp—-

    Sub Total Rp8.280.087.610

    III. HUTANG Rp230.000.000

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp8.050.087.610

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Gubernur Jabar Minta Kades Klapanunggal Dipenjara, Bupati Bogor Pasang Badan : Yang Salah Saya dan di WartaKotalive.com dengan judul Sastra Winara Ditunjuk Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ini Pesan Rudy Susmanto

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunnewsBogor.com/Muamaruddin Irfani, Wartakotalive.com)

  • Curhat Pilu Emen, Seumur Hidup Jadi Sopir Angkot Baru Terima Bansos tapi Dipalak Oknum Dishub Bogor

    Curhat Pilu Emen, Seumur Hidup Jadi Sopir Angkot Baru Terima Bansos tapi Dipalak Oknum Dishub Bogor

    TRIBUNJAKARTA.COM – Malang nian nasib Emen dan sejumlah sopir angkot di Kabupaten Bogor.  

    Mereka belakangan viral usai menjadi korban pemalakan dari sejumlah pihak. 

    Uang kompensasi yang semestinya diterima secara penuh justru malah main disunat oleh oknum-oknum pemerintah. 

    Padahal, bagi Emen, bantuan itu baru pertama kali dirasakannya selama menjadi sopir angkot. 

    “Saya pribadi terimakasih banyak pak, seumur hidup saya jadi sopir angkot baru pertama kali dapat duit dari pemerintah,” ujar Emen menumpahkan curahan hatinya kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melalui video call pada 3 April 2025. 

    Namun, ada saja oknum pemerintah yang ‘nakal’ meminta jatah dari para sopir angkot itu. 

    Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 1 juta dan paket makanan pokok dengan nominal senilai Rp 500 ribu tak diterima secara penuh. 

    “Uang yang Rp 1 juta itu diminta Rp 200 ribu sebagai bentuk uang keikhlasan,” ujarnya. 

    Kepada Dedi Mulyadi, Emen curhat bahwa uang itu diberikan kepada tiga pihak, oknum Dishub, Organda dan KKSU. 

    Emen pun blak-blakan menyebut nama Nandar sebagai sosok yang meminta jatah kepada para sopir. 

    “Saya aja komunitas ada 20, nyerahin 4 juta. Itu buat KKSU, Organda sama Dishub (Kabupaten Bogor),” jelasnya.

    Mendengar curahan hati sopir angkot, Dedi Mulyadi menyebut tindakan tersebut merupakan bentuk premanisme.

    Ia bakal menindak tegas pelaku yang berani meminta jatah kepada para sopir. 

    Bantahan dishub

    Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menegaskan bahwa pemotongan uang kompensasi bagi sopir angkot di kawasan Puncak Bogor, bukan dilakukan oleh petugas Dishub, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

    Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, menyebut bahwa tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut.

    Menurutnya, para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU).

    “Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000,” kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).

    Ia menjelaskan bahwa simpang siur informasi di media sosial yang menyebut adanya pemotongan oleh Dishub atau Organda tidak benar.

    Hal tersebut, menurutnya, terjadi karena miskomunikasi antar pihak.

    “Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena mis komunikasi,” ujarnya.

    Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.

    Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya.

    “Sekarang hari ini kita sudah saksikan semua bahwa yang potongan Rp 200.000, Rp 100.000, dan Rp 50.000, yang jumlahnya Rp 11,2 juta sudah diserahkan kembali ke sopir. Ini murni dari KKSU langsung yang kemarin ada pungutan itu ternyata itu keikhlasan dari sopir,” ujar Dadang.

    Sebelumnya diberitakan, sejumlah sopir angkot di Bogor menyampaikan keluhannya kepada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi karena uang kompensasi agar tidak beroperasi selama arus mudik dan balik Lebaran 1446 Hijriah dipotong sebesar Rp 200.000 per kepala oleh oknum petugas.

    Dedi Mulyadi memberikan uang kompensasi kepada sopir angkot, kusir delman, penarik becak hingga pengemudi ojek sebesar Rp 3 juta per orang.

    Kompensasi itu diberikan dalam dua tahap dengan rincian, uang tunai Rp 1 juta dan paket sembako senilai Rp 500.000 yang dibagikan dua tahap, sebelum dan sesudah Lebaran.

    Dedi meminta, para sopir angkot tidak perlu khawatir karena dirinya akan mengganti kerugian akibat ulah oknum petugas Dishub Organda dan KKSU.

    “Untuk sopir angkot yang dipotong jangan cemas ya, saya akan siapkan Rp 200.000 lagi sebagai uang pengganti,” ujarnya dalam rekaman yang video yang diterima Kompas.com, Jumat (4/4/2025).

    Dedi juga akan membawa kasus pemotongan uang yang dilakukan oleh oknum petugas Organda dan KKSU ini ke ranah hukum.

    Bakal tindak tegas

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan alasan dirinya membawa kasus pemotongan uang kompensasi sejumlah sopir angkot oleh oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU ke aparat yang berwenang.

    Dia mengaku tidak menyukai segala bentuk premanisme dalam bentuk apa pun yang membuat masyarakat merugi, dalam hal ini kepada sejumlah sopir angkot di Kabupaten Bogor.

    Ia khawatir, perilaku premanisme yang dilakukan oleh oknum petugas ini akan terus berulang di masa depan, sehingga makin banyak pihak yang dirugikan atas perilaku tidak terpuji ini.

    “Bahwa proses hukum harus berjalan, karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi,” ujar Dedi, dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Jumat (4/4/2025).

    Menurut Dedi, proses hukum harus ditegakkan sebagai pembelajaran bagi semua pihak agar tidak ada lagi tindak premanisme dalam bentuk apa pun.

    Selain itu, hal tersebut juga sebagai bentuk keadilan bagi sejumlah sopir angkot yang dirugikan atas tindakan pungutan liar (pungli) oleh oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU.

    Dedi juga berjanji akan mengganti uang yang disunat sebesar Rp 200.000 kepada para sopir angkot yang menjadi korban.

    “Aspek hukum berjalan, (oknum petugas) tidak akan bisa mengembalikan uang Rp 200.000. Tapi, Rp 200.000 dikembalikan oleh saya dan kemudian hukumnya tetap berjalan. Itu namanya adil,” tutur Dedi.

    Dia menyebut, pemotongan uang tersebut sangat membebani para sopir angkot. Bahkan, uang sebesar Rp 200.000 bisa untuk mencukupi makan keluarga sopir angkot selama empat hari.

    “Rp 200.000 berarti bagi mereka (sopir angkot), artinya bahwa untuk mencukupi kehidupan selama empat hari. Ibu-ibunya masak senilai Rp 50.000 per hari,” kata dia.

     

  • Hanif Dhakiri Bicara Dampak Negatif Kenaikan Tarif Impor AS, Desak Pemerintah RI Ambil Aksi Berani – Halaman all

    Hanif Dhakiri Bicara Dampak Negatif Kenaikan Tarif Impor AS, Desak Pemerintah RI Ambil Aksi Berani – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PKB M. Hanif Dhakiri, menyebut kebijakan Amerika Serikat yang memberlakukan tarif impor tambahan sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia sebagai alarm serius bagi ekonomi nasional. 

    Menurutnya kebijakan baru itu bisa berdampak negatif bagi perekonomian nasional.

    Di antaranya bisa berdampak pada menurunnya nilai ekspor Indonesia, dan meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” ujar Hanif Dhakiri dalam keterangannya Minggu (6/4/2025).

    Per 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump resmi memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk seluruh negara, dan tarif tambahan bervariasi berdasarkan penilaian atas praktik perdagangan negara mitra. 

    Indonesia dikenakan tarif tambahan 32 persen atas sejumlah produk, sedangkan negara lain dikenai tarif berbeda, misalnya Vietnam 46 persen dan China 34 persen.

    Penetapan ini mengacu pada kalkulasi hambatan perdagangan, manipulasi mata uang, dan akses pasar.

    Hanif menyebut kebijakan ini menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik. 

    Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 mencapai USD 31 miliar atau sekitar Rp500 triliun, tertinggi kedua setelah China.

    Nilai tukar rupiah saat ini telah menyentuh Rp16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari USD 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar.

    “Strategi moneter penting, tapi tak cukup. Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” tegas Hanif, yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKB.

    Ia mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika, serta penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas dan lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju dan menembus pasar baru,” katanya.

    Hanif juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD 14 miliar.

    “Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” ucap mantan Menteri Ketenagakerjaan RI ini.

    Hanif menegaskan bahwa tekanan global adalah ujian arah kebijakan nasional.

    “Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” tandasnya.