Xcloud.id

Category: Tribunnews.com

  • Sri Mulyani Pastikan Defisit ABPN Tidak Jebol: Jangan Khawatir – Halaman all

    Sri Mulyani Pastikan Defisit ABPN Tidak Jebol: Jangan Khawatir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia tahun ini tidak akan jebol. 

    Bendahara negara mengimbau masyarakat termasuk pelaku pasar untuk tidak khawatir.

    “Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    “Program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang sudah ada. Pembangunan desa, termasuk koperasi desa ada di APBN, lalu Danantara yang di-establish termasuk penggunaan dividennya itu sudah kita perhitungkan,” lanjutnya.

    Sri Mulyani mengatakan target defisit APBN 2025 akan tetap dijaga di kisaran 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sesuai Rp 616,2 triliun.

    Menurutnya defisit itu akan terus terjaga dengan realisasi belanja negara sesuai target Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun.

    Selain itu, Sri Mulyani berpendapat bahwa kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menerapkan tarif baru kepada puluhan negara termasuk Indonesia, dinilai tidak memiliki dasar ekonomi.

    “Tarif resiprokal yang disampaikan oleh AS terhadap 60 negara menggambarkan cara perhitungan tarif tersebut, yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami,” ucap Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menilai kebijakan tarif ini lebih didasarkan pada kepentingan Trump agar perdagangan AS tidak defisit dengan negara-negara lain, dan karenanya tidak memiliki landasan ekonomi.

    “Itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. It is purely transactional, tidak ada landasan ilmu ekonominya,” tuturnya.

  • Bikin Motor Mogok setelah Isi BBM, SPBU di Klaten Dipasangi Garis Polisi, Pengelola Angkat Bicara – Halaman all

    Bikin Motor Mogok setelah Isi BBM, SPBU di Klaten Dipasangi Garis Polisi, Pengelola Angkat Bicara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah kendaraan bermotor mogok setelah diisi dengan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU 44.574.29 Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Selasa (8/4/2025).

    Insiden itu diduga karena BBM jenis Pertalite yang berada di SPBU itu tercampur dengan zat lain.

    Para korban mengaku mengalami mogok kendaraan setelah melaju beberapa ratus meter meninggalkan SPBU.

    Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Klaten, AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo melalui Kasi Humas Polres Klaten, AKP Nyoto.

    “Pada Selasa (8/4/2025) sekira pukul 01.00 WIB, beberapa pengendara melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU Trucuk. Tetapi selang beberapa ratus meter meninggalkan SPBU, kendaraan tersebut mengalami mogok atau macet,” jelasnya, Selasa (8/4/2025). 

    Dikatakan kendaraan mogok karena mesinnya mati dan tidak mau hidup kembali. 

    Sehingga para pengendara terpaksa mencari bengkel yang masih buka pada tengah malam itu. 

    “Kejadian serupa dialami beberapa pengendara, yakni empat mobil dan tujuh sepeda motor,” pungkasnya.

    Menyusul adanya keluhan masyarakat terkait hal itu, SPBU Trucuk pun ditutup sementara.

    Pihak kepolisian pun kini tengah melakukan penelusuran dan penyelidikan terkait kejadian tersebut. 

    Pantauan TribunJogja.com, tampak garis polisi warna kuning terpasang di dispenser pengisian BBM SPBU Trucuk.

    Pagar rantai juga terpasang di jalan masuk SPBU yang menandakan tempat pengisian BBM tersebut ditutup. 

    Siang itu, sejumlah warga yang ingin mengisi bensin di SPBU Trucuk terlihat kecele.

    Mereka terpaksa putar balik karena pelayanan SPBU Trucuk tutup sementara. 

    Seorang warga, Hariatmoko (50), mengaku kaget ada banyak polisi yang datang ke SPBU Trucuk siang itu.

    “Saya hampir setiap hari beli di sini, paling Rp15 ribu dan biasanya sehari habis karena untuk perjalanan,” katanya. 

    Hariatmoko mengungkapkan selama membeli Pertalite di SPBU Trucuk tidak mengalami kendala apapun di kendaraannya.

    Namun, ia menyebut sempat merasa mesin kendaraannya sedikit tersendat-sendat setelah membeli bensin Pertalite di SPBU Trucuk pada Senin (7/4/2025). 

    “Kemarin ini terakhir saya isi bensin terus sepeda motornya agak tersendat sedikit. Tapi saya tidak tahu kenapa, jadinya tetap dipakai saja dan belum sempat cek ke bengkel,” ujar dia.

    Warga lainnya, Hartono (51) menuturkan bahwa kendaraannya sempat mengalami kendala setelah mengisi bensin di SPBU Trucuk. 

    Dia mengatakan, sepeda motornya sempat mengalami brebet atau tersendat sekitar setengah bulan lalu. 

    “Itu saya langsung bawa ke bengkel, katanya kecampur kotoran dari tangki tapi belum saya serviskan tangkinya. Jadi walau diisi Pertalite atau Pertamax tetap agak brebet-brebet,” tuturnya.

    Mengenai kejadian tersebut, AKP Nyoto menyebut jajaran Satreskrim Polres Klaten bersama Polsek Trucuk mulai melakukan penyelidikan dan pendalaman.

    Pihak kepolisian juga telah membawa sampel BBM untuk penyelidikan lebih lanjut. 

    “Saat ini dispenser pengisian BBM di SPBU Trucuk sudah dipasang police line, guna menghindari adanya korban lain dan bagian dari proses penyelidikan,” tandasnya.

    SPBU angkat bicara

    Menanggapi peristiwa ini, perwakilan SPBU Trucuk, Galih Adianjaya turut angkat bicara.

    Dia tidak menampik bahwa ada banyak keluhan masyarakat khususnya pengendara yang kendaraannya mogok usai mengisi bensin di SPBU Trucuk.

    Galih mengaku, insiden ini baru pertama kali terjadi sejak SPBU tersebut beroperasi.

    Kendati demikian, pihak SPBU dan Polres Klaten saat ini masih melakukan penyelidikan penyebab kejadian itu.

    “Saya mau menyampaikan, tapi ini bukan klarifikasi nggih. Namun, saya hanya memberikan keterangan seputar yang terjadi di SPBU Trucuk. Nah, yang terjadi dan sekarang ramai adalah tercampurnya BBM dengan air. Kebetulan itu terjadi baru pertama kali di tempat kami dan selama ini SPBU kami aman-aman saja,” ujar Galih kepada awak media pada Selasa.

    Saat ditanya terkait jumlah kendaraan yang mogok akibat kejadian itu, Galih mengaku belum bisa menyampaikan lebih lanjut. 

    Meski begitu, pihaknya mengaku telah memberikan pertanggungjawaban dengan membiayai perawatan kendaraan yang mogok untuk diperbaiki di bengkel. 

    “Ya kami serviskan kendaraan yang tadi terkendala itu,” katanya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Kendaraan Mogok setelah Isi BBM Pertalite Diduga Tercampur Air, Perwakilan SPBU Trucuk Buka Suara

    (Tribunnews.com/Isti Prasetya, TribunJogja.com/Dewi Rukmini)

  • Andre Rahadian: Pemerintah Bertindak Cepat Hadapi Kenaikan Tarif Ekspor AS – Halaman all

    Andre Rahadian: Pemerintah Bertindak Cepat Hadapi Kenaikan Tarif Ekspor AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang menaikkan tarif ekspor hingga 32 persen dinilai akan berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam.

    “Ini jelas akan berdampak besar. Ekspor ke AS akan menurun karena harga produk Indonesia jadi lebih mahal, sementara daya beli masyarakat di sana sedang stagnan,” ujar Andre Rahadian, SH LLM MSc, pengamat sekaligus praktisi hukum di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Menurut Andre, kebijakan Trump yang terkesan ekstrem ini dipicu oleh tekanan kondisi fiskal dalam negeri AS.

    Data menunjukkan, ekspor Indonesia ke AS menyumbang sekitar 10,3 persen dari total ekspor nasional, menjadikannya pasar terbesar kedua setelah Tiongkok.

    Pada Februari 2025 saja, ekspor nonmigas ke AS mencapai 2,35 miliar dollar AS.

    Sebagai mitra pada firma hukum global Dentons HPRP, Andre melihat depresiasi nilai rupiah bisa menjadi peluang bagi ekspor karena membuat produk Indonesia lebih kompetitif.

    Namun demikian, ia menilai pemerintah perlu memberikan dukungan nyata, seperti insentif pembayaran murah bagi pelaku ekspor non-SDA agar tetap bisa bersaing.

    Andre juga menyarankan langkah strategis berupa diversifikasi ekspor dari komoditas ke sektor jasa, serta penguatan hilirisasi industri domestik.

    “Ekspor barang harus mulai diarahkan ke jasa. Selain itu, hilirisasi penting agar bahan mentah bisa diolah menjadi produk bernilai tambah,” jelasnya.

    Ia menambahkan, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara di Hambalang, perluasan pasar ekspor ke negara-negara nontradisional juga menjadi langkah penting.

    “Pemerintah harus bergerak cepat. Jika tidak, dampaknya akan langsung terasa dari melambatnya pertumbuhan ekonomi hingga berkurangnya pemasukan negara,” tegas mantan Ketua Iluni UI itu.

    Trump sendiri menyatakan bahwa tarif tinggi terhadap Indonesia diberlakukan sebagai balasan atas perlakuan serupa dari Indonesia terhadap produk asal AS.

    Sebagai contoh, etanol asal AS dikenai tarif masuk sebesar 30 persen di Indonesia, sedangkan AS hanya menerapkan 2,5 persen untuk produk sejenis.

    Ia juga menyoroti hambatan nontarif seperti kebijakan TKDN, ketatnya izin impor, serta aturan yang mewajibkan devisa ekspor SDA disimpan di bank dalam negeri.

    “AS sudah terlalu lama menerima perlakuan yang tidak adil. Kini saatnya kami bertindak tegas,” kata Trump.

  • Pengamat Nilai Pertemuan Tertutup Prabowo-Megawati untuk Jaga Perasaan ‘Pihak Solo’ – Halaman all

    Pengamat Nilai Pertemuan Tertutup Prabowo-Megawati untuk Jaga Perasaan ‘Pihak Solo’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) dikabarkan melakukan pertemuan secara tertutup di kediaman Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025) malam. 

    Belum diketahui secara pasti, namun salah seorang sumber Tribunnews membenarkan kabar pertemuan tersebut.

    “Pertemuan memang terjadi,” kata sumber Tribunnews.com dari internal PDIP pada Senin (7/4/2025). 

    Jika benar ada pertemuan itu dan dilakukan secara tertutup, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, menilai hal itu dilakukan untuk menjaga perasaan pihak tertentu. 

    Adi menyinggung soal ‘pihak Solo’ yang dinilai tak senang dengan adanya pertemuan tersebut. 

    Pihak Solo yang dimaksudkan ini adalah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai memiliki hubungan kurang baik dengan PDIP. 

    “Ya banyak pihak yang mengatakan bahwa salah satu pihak yang mungkin tidak happy dan tidak menerima jika PDIP menjadi bagian dari Prabowo adalah pihak Solo,” kata Adi.

    “Jadi wajar kalau kemudian dilakukan secara tertutup dan kemudian tidak ada yang memastikan bahwa tadi malam itu sudah terjadi pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Meski sumber berita termasuk Tribun dan media-media yang lain ketika ditanya apakah terjadi pertemuan Prabowo dan Megawati itu kan disebutkan mengiyakan,” lanjutnya. 

    Di sisi lain, jika pertemuan keduanya memang terjadi, Adi menilai hal itu menandakan dukungan PDIP terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo. 

    “Saya kira PDIP menjadi partai politik paling terdepan yang memberikan dukungan politiknya ke Prabowo,” ujar Adi.

    Konflik PDIP-Jokowi Jadi Penghalang? 

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menduga faktor Jokowi menjadi penghalang pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Megawati tak kunjung terlaksana. 

    Burhanuddin mengungkit masalah keluarga besar Jokowi dengan PDIP yang dinilai belum rampung hingga kini. 

    Hal itu diungkapkan Burhanuddin dalam tayangan Kompas Petang, yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat (4/4/2025).

    Menurut Burhanuddin, pengaruh Jokowi dalam kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 sangat kuat. 

    Sehingga, Burhanuddin menilai hal tersebut berpengaruh dalam terwujudnya pertemuan Prabowo dan Megawati.

    “Ada banyak momentum dan variabel lain yang harus dihitung. Pak Prabowo di 2024 bisa sukses memenangkan Pilpres dengan perolehan yang sangat besar karena variabel Pak Jokowi, dengan Mas Gibran yang berada di samping Pak Prabowo sebagai cawapres,” ujar Burhanuddin.

    “Sementara kita tahu urusan PDIP dengan keluarga besar Pak Jokowi belum tuntas.”

    Di sisi lain, kabar ini disambut baik oleh sejumlah pihak, termasuk di antaranya dari Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. 

    Sarmuji meyakini pertemuan dua tokoh penting bangsa itu menunjukkan adanya titik temu dalam memandang kepentingan nasional yang lebih luas.

    “Ya sebagai tokoh bangsa titik temunya adalah kepentingan bangsa ya. Jadi perbedaan apa pun, beda perspektif seperti apa pun, itu asalkan tujuannya untuk bangsa dan negara pasti ada titik temunya,” kata Sarmuji saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (8/4/2025).

    Dia menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah situasi global yang tidak menentu. 

    Menurut Sarmuji, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari dinamika global, termasuk perang tarif antara negara-negara besar.

    (Tribunnews.com/Milani/Rahmat Fajar/Fersianus Waku/Garudea Prabawati) 

  • Pasokan Listrik Selama Libur Lebaran Telah Dijaga Gunakan Sistem Digital – Halaman all

    Pasokan Listrik Selama Libur Lebaran Telah Dijaga Gunakan Sistem Digital – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PLN Indonesia Power (PLN IP) memanfaatkan digitalisasi monitoring pembangkit secara real time pada sistem Reliability & Efficiency Optimization Center (REOC) guna memastikan operasional pembangkit tetap andal selama Idulfitri 1446 Hijriah.

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, berdasarkan pantauan posko siaga Ramadan-Idulfitri (RAFI), pembangkit PLN Indonesia Power optimal dalam memasok listrik selama Ramadan dan Idulfitri.

    Operasional pembangkit ini didukung dengan Sistem digital REOC yang memanfaatkan Big Data dan Artificial Intelligent untuk merancang fitur automatic failure detection yang berperan menjaga keandalan dan efisiensi pembangkit listrik.

    “Kecukupan listrik menjadi menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas masyarakat,” kata Edwin dalam keterangannya, Selasa (8/4/2025).

    Edwin mengungkapkan, secara keseluruhan PLN Indonesia Power memiliki daya mampu netto sebesar 19,497.93 MW yang berasal dari 371 mesin pembangkit yang tersebar di seluruh Indonesia.

    49 mesin diantaranya merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan daya mampu netto sebesar 9.435 MW.

    “Pembangkit PLN Indonesia Power yang dioperasikan di antaranya menjadi tulang punggung kelistrikan Tanah Air,” tutur Edwin.

    Sementara itu, Direktur Operasi Pembangkit Batubara PLN Indonesia Power (PLN IP) M. Hanafi Nur Rifa’i mengungkapkan keandalan operasional pembangkit didukung oleh kesiapan energi primer di atas 20 Hari Operasi Pembangkit (HOP).

    Di sisi lain, pejuang kelistrikan yang bersiaga selama Ramadan dan Idulfitri juga berperan dalam operasional pembangkit tetap andal. PLN Indonesia Power pun menyiagakan 2.193 personil saat siaga kelistrikan Idulfitri 1446 Hijriah.

    “Apresiasi setinggi-tingginya untuk rekan-rekan di unit. Saat sebagian besar masyarakat Indonesia merayakan lebaran dan berkumpul dengan keluarga tercinta, namun rekan-rekan tetap menjalankan aktifitas mulia ini demi Indonesia Terang,” ujarnya.

  • Dadang Kosasih Cerita Alasan Menangis ke Dedi Mulyadi: Bukan karena Nyesel Potong Uang Sopir

    Dadang Kosasih Cerita Alasan Menangis ke Dedi Mulyadi: Bukan karena Nyesel Potong Uang Sopir

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bertanya alasan pejabat dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih menangis sesenggukan setelah ditelepon Dedi beberapa waktu yang lalu. 

    Video Dadang menangis viral di media sosial dan justru menimbulkan persepsi buruk di mata publik. 

    Tangisan Dadang dinilai publik sebagai ungkapan penyesalan karena terlibat minta ‘jatah preman’ dari sopir angkutan umum.

    Padahal, tidak demikian. 

    Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Umum Dishub Kabupaten Bogor tersebut meluruskan alasan dirinya menitikkan air mata hingga menjadi viral. 

    Saat itu, Dadang mengaku terharu setelah memberikan klarifikasi via telepon dengan Dedi Mulyadi.

    Ia membantah bahwa anggota dishub Kabupaten Bogor terlibat dalam pemotongan kompensasi sopir angkot. 

    Mendengar itu, Dedi Mulyadi mengapresiasi tugas dan pekerjaan Dadang di lapangan.

    Karena itu lah, Dadang merasa terharu hingga menangis sesenggukan setelah berkomunikasi dengan Dedi. 

    “Jadi saya menerima apresiasi dari Pak Gubernur luar biasa, dalam keadaan tertekan siapapun akan merasa terobati sehingga di situ tersentuh hati saya,” ujar Dadang saat berbincang dengan Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan seperti dikutip dari Youtube Channelnya yang tayang pada Selasa (8/4/2025). 

    Apresiasi yang diberikan Dedi kepada Dadang dalam bentuk undangan acara makan malam pada tanggal 12 April besok di Gedung Pakuan, Bandung. 

    Dedi bakal mengundang ratusan personil dishub Kabupaten Bogor untuk menghadiri acara makan malam itu. 

    Ia akan menyiapkan sekitar 7 bus untuk transportasi mereka. 

    “Direspons oleh Pak Gubernur dengan memberikan suatu penghargaan. Silakan anggota dishub tanggal 12 datang ke Pakuan untuk makan bersama,” ujarnya. 

    Disaksikan oleh Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Emen, sopir angkutan umum yang memviralkan kasus tersebut meminta maaf kepada Dadang. 

    Pasalnya, Emen mengaku salah sebut nama sehingga Dadang terkena hujatan publik karena dinilai terlibat dalam kasus tersebut. 

    Emen ngaku salah sebut

    Sopir angkutan umum, Emen, meralat pelaku di balik kasus pemotongan uang kompensasi untuk lebaran 2025 bagi para sopir angkutan umum. 

    Sebelumnya, Emen menyebut bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor turut terlibat dalam kasus tersebut sehingga membuat pejabat dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, dihujat publik. 

    Namun, belakangan, ia meralatnya. 

    Emen mengatakan bahwa otak di balik kasus pemotongan itu ialah Ketua Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU), Nandar. 

    Hal itu diungkapkannya kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, lewat sambungan telepon. 

    “Emen kemarin salah nyebut pak. Yang motong (uang kompensasi) itu KKSU. Cuma waktu itu Emen melihat Dishub sama Organda ada di lokasi pemberian uang kompensasi,” ujar Emen kepada Dedi dikutip dari Youtube Channel Dedi Mulyadi yang tayang pada Senin (7/4/2025). 

    Saat penerimaan bantuan uang kompensasi senilai Rp 1 juta dan sembako senilai Rp 500 ribu itu, Emen melihat anggota Dishub Provinsi Jawa Barat dan Organda turut hadir di lokasi. 

    Ia berasumsi uang kompensasi yang dipotong senilai Rp 200 ribu masuk ke kantong anggota KKSU, Dishub dan Organda yang hadir saat penyerahan. 

    Padahal, uang itu hanya masuk ke kantong KKSU. 

    “Pak Nandar Ketua KKSU (yang minta), bukan Dishub. Dishub enggak ada yang minta. Cuma Emen melihat saat penyerahan (uang) saat itu ada Dishub dan Organda sehingga mengira mereka juga dapat,” lanjutnya. 

    Permintaan uang senilai Rp 200 ribu itu bermula ketika Emen didatangi oleh Nandar setelah menerima bantuan pada hari Jumat.

    Nandar meminta kepada Emen untuk mengumpulkan uang senilai Rp 200 ribu dari teman-temannya sesama sopir angkutan umum. 

    Pada hari yang sama, Emen pun akhirnya mengumpulkan sebanyak Rp 4 juta rupiah dari para anggotanya dan menyerahkan kepada Nandar.

    “Dikumpulkan uang senilai Rp 200 ribu per sopir. Jadi saya mengumpulkan Rp 4 juta ke KKSU,” katanya. 

    Setelah kasus ini diketahui publik dan viral, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Umum Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, lalu meminta agar KKSU mengembalikan lagi uang tersebut. 

    Dadang juga sempat menjadi sasaran hujatan netizen gara-gara Emen yang menyebut anggota dishub terlibat.

    Emen memastikan bahwa dishub dan organda tidak terlibat dalam kasus pemotongan itu. 

    Dadang sempat meradang

    Dadang Kosasih sempat meradang begitu mengetahui instansinya disebut-sebut di dalam kasus pemotongan uang kompensasi Lebaran 2025 untuk sopir angkutan umum di Kabupaten Bogor. 

    Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor langsung mencari batang hidung Emen, sopir angkot yang menyebut nama instansi itu. 

    Hal itu diceritakan oleh Dadang kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menanyakan terkait dugaan keterlibatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dalam pemotongan uang kompensasi. 

    “Saya sebagai penindak (di lapangan) agak sedikit emosional. Udah bekerja sesuai arahan Pak Gubernur, tahunya waktu itu Pak Gubernur diskusi dengan Pak Emen, tertuanglah (nama) Dinas Perhubungan, Kabupaten lagi,” ujar Dadang seperti dikutip dari Youtube Dedi Mulyadi yang tayang pada Minggu (6/4/2025). 

    Saat nama instansinya disebut-sebut, Dadang yang emosi langsung mencari Emen. 

    “Dari situ agak sedikit ini (emosi), mana namanya Emen?! Waktu itu. Tapi (Emen) kooperatif, saya kejar ini (bisa) bahaya. Saya jujur Pak Gubernur namanya pemotongan (uang) itu menghinakan diri Pak Gubernur, saya tidak akan melakukan hal yang tercela,” jelas Dadang. 

    “Saya sangat tidak merasa, makanya saya berontak di situ langsung. Tapi dia kooperatif, sangat kooperatif. Diajak ketemu sama saya,” tambahnya. 

    Sebut KKSU yang minta jatah

    Dadang Kosasih, menjelaskan ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dugaan pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot di Kabupaten Bogor. 

    Sebelumnya, sejumlah sopir angkot mengaku uang Rp 1 juta sebagai kompensasi untuk tidak beroperasi selama arus mudik yang diberikan Pemprov Jabar, dipotong oleh oknum Dishub Bogor sebesar Rp 200.000.

    Lewat video yang diunggah di akun Youtube Dedi Mulyadi, Dadang membantah anggota Dishub Bogor memotong uang kompensasi seperti isu yang beredar.

    Dadang menjelaskan, awalnya dia melakukan penindakan ke sejumlah sopir angkot yang masih beroperasi.  

    Salah satu sopir angkot kemudian mengatakan bahwa ada pemotongan uang kompensasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Sub Unit atau KKSU yang merupakan wadah bagi sopir dan pemilik angkot.

    “Saya tanya ke sopir, kenapa kamu beroperasi. (Dia jawab) ‘kan saya dipungut Rp 200.000. Untuk gantikan Rp 200.000 itu, saya makanya beroperasi’. Baru di situ saya baru punya data siapa yang mungut, ternyata KKSU,” ujar Dadang kepada Dedi Mulyadi.

    “Jadi KKSU (yang pungut)? tanya Dedi.

    “KKSU,” jawab Dadang.

    Dadang kemudian meminta bantuan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dishub Provinsi Jabar untuk memediasi KKSU dan sopir angkot.

    Pada malam hari, KKSU mendatangi Dadang dan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut.

    Namun, keesokan harinya, Dedi Mulyadi ternyata mengunggah video obrolannya dengan seorang sopir angkot bernama Emen yang mengaku uang kompensasinya dipotong oleh Dishub Bogor.

    “KKSU sudah oke malam datang ke saya, sopir belum ketemu. Waktu itu keduluan dengan Pak Gubernur. Saya kaget percakapan luar biasa (di video) dan ternyata membuahkan hasil data akurat karena Pak Emen (sampaikan) ada pemotongan,” ujar Dadang.

    Dedi kemudian menanyakan kenapa Emen si sopir angkot bisa menuding bahwa Dishub Bogor melakukan pemotongan.

    Dadang kemudian menjawab Emen diduga tidak mengetahui mana petugas Dishub Bogor dan mana Dishub Jabar yang memang bertugas membagikan kompensasi ke sopir angkot.

    “Karena pembagian itu, dia enggak tahu dishub provinsi dan kabupaten, kan pembagiannya provinsi,” ujar Dadang.

    Dedi lalu memastikan lagi apakah ada petugas Dishub Kabupaten Bogor yang melakukan pemotongan ke Dadang.

    “Ada oknum dishub kabupaten motong?” tanya Dedi.

    “Saya pastikan tidak ada, clear and clean karena kalau misalnya pas mediasi, pasti menyebutkan, ini tidak ada. Tapi saya nitip ke KKSU, tolong balikkan (uang) ke sopir,” ujar Dadang.

    Hanya keikhlasan sopir

    Sebelumnya kepada awak media, Dadang juga menjelaskan bahwa tidak ada pemotongan uang kompensasi sopir angkot, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

    Dadang menyebut bahwa tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut. Para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada KKSU.

    “Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000,” kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).

    “Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena mis komunikasi,” ujarnya.

    Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.

    Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya. (TribunJakarta.com/Kompas.com).

     

     

     

     

     

  • Oknum TNI AL Kelasi I Jumran Bunuh Jurnalis Juwita Karena Tidak Mau Nikahi Korban – Halaman all

    Oknum TNI AL Kelasi I Jumran Bunuh Jurnalis Juwita Karena Tidak Mau Nikahi Korban – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANJARMASIN –  Anggota TNI AL Kelasi I Jumran tega menghabisi nyawa Juwita, satu jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) karena tidak mau menikahi korban.

    Kelasi I Jumran diketahui berhubungan dekat dengan korban.

    “Motifnya, tersangka tidak mau menikahi korban,” kata Kepala Dinas Penerangan Angakatan Laut (Kadispenal), Laksma I Made Wira Hady Arsanta Wardhana saat penyerahan tersangka dan barang bukti di Mako Lanal Banjarmasin, Selasa (8/4/2025) siang.

    Dandenpomal Banjarmasin, Mayor Laut (PM) Saji Warjoyo mengungkapkan, dalam kasus ini, tersangka Jumran disangkakan terbukti melanggar Pasal 340 KUHP, tentang pembunuhan Berencana dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

    Saji Warojoyo menyebut, penyediaan dapat menyimpulan motivasi tersangka membunuh korban berdasarkan keterangan tersangka, saksi dan barang bukti yang digali penyidik Denpom Lanal Banjarmasin.

    “Dari keterangan tersangka dan dikaitkan dengan keterangan saksi dan barang bukti yang ada, maka dugaan motivasi tersangka menghilangkan nyawa korban adalah tersangka tidak mau bertanggung jawab menikahi korban,” jelas Dandenpomal.

    Pada saat pelimpahan kasus, turut diserahkan 46 barang bukti. Termasuk mobil Xenia hitam yang digunakan tersangka, motor korban, dan bukti lainnya.

    Tanpa Adegan Rudapaksa

    Di sisi lain, meski hasil autopsi menunjukkan adanya dugaan kekerasan seksual sebelum jurnalis Banjarbaru, Juwita dibunuh, adegan tersebut tidak ditampilkan dalam rekonstruksi yang digelar oleh penyidik Denpom Lanal Banjarmasin, pada Sabtu (5/4/2025) kemarin. 

    Kuasa hukum keluarga korban, Muhammad Pazri, menyampaikan bahwa hal ini merupakan keputusan penyidik untuk menjaga martabat korban.

    “Penyidik tidak menampilkan adegan kekerasan seksual demi menjaga dari sisi korban. Fokus mereka saat ini pada pembunuhan berencana,” ungkapnya.

    Meski begitu, Pazri menegaskan bahwa unsur kekerasan seksual tetap tercantum dalam berkas penyidikan dan menjadi bagian penting dari analisis hukum.

    Apalagi, temuan sperma dalam jumlah besar di tubuh korban menjadi salah satu bukti penting dalam perkara ini.

    Pazri juga mengimbau kepada media agar tidak lagi menampilkan foto korban dalam pemberitaan lanjutan.

    “Kami harap media fokus saja ke tersangka. Jangan lagi menampilkan wajah almarhumah. Mari kita jaga privasi dan kehormatannya,” ujarnya. 

    Saksi Baru

    Sementara, seorang saksi baru dari keluarga korban pembunuhan jurnalis Banjarbaru Juwita menjalani pemeriksaan di Denpom Lanal Banjarmasin pada Senin (7/4/2025).

    Pemeriksaan dilakukan sekitar empat jam lamanya. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konstruksi hukum dalam kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL Balikpapan, Jumran.

    “Saksi kali ini adalah kakak korban. Ini adalah saksi baru yang sebelumnya belum pernah diperiksa di kepolisian,” ujar Muhammad Pazri, kuasa hukum keluarga korban.

    Menurut Pazri, saksi memberikan keterangan seputar kronologi dari awal perkenalan korban dengan tersangka hingga kejadian tragis pada 22 Maret lalu.

    “Pertanyaan penyidik ada 31. Semua fokus pada kronologis kejadian, kapan terakhir kali melihat korban, hingga proses autopsi,” katanya.

    Dengan kehadiran saksi ini, total sudah ada 12 saksi yang diperiksa oleh penyidik.

    “Keterangan yang disampaikan pada dasarnya menguatkan kesaksian sebelumnya dari keluarga. Semua mengarah pada dugaan pembunuhan berencana,” tegas Pazri. 

    Komnas Perempuan: Pemisida

    Di lain sisi, kecaman terhadap peristiwa pembunuhan jurnalis di Banjarbaru, Juwita oleh Jumran,  oknum anggota TNI Angkatan Laut (AL) datang dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan.

    Dalam pandangan Komnas Perempuan, kematian  jurnalis J yang jasadnya ditemukan pada Sabtu (22/7/2025) di Banjarbaru dikategorikan sebagai femisida. 

    “Dalam kasus tersebut indikasi femisida sangat kuat yaitu adanya pembunuhan terhadap perempuan karena jenis kelamin atau gendernya dan sebagai akibat eskalasi kekerasan berbasis gender yang dialami sebelumnya oleh korban,” Ujar Komisioner Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor melalui keterangan tertulis yang diterima Bpost, Senin (7/6/2025).

    Selain itu, Komnas Perempuan juga menilai ada dugaan bahwa korban Juwita mengalami kekerasan seksual berulang sebelum dibunuh oleh tersangka.

    Disamping pada proses hukum yang tengah berjalan di Denpom Lanal Banjarmasin, Komnas Perempuan juga mendorong pentingnya pemenuhan hak-hak korban dan keluarga korban, seperti restitusi dan  pemulihan untuk keluarga korban.

    Atas kejadian tersebut, Komnas Perempuan jmenyampaikan sejumlah sikap dan rekomendasi.  

    Pertama, meminta Presiden RI segera memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan mengkoordinasikan pembentukan mekanisme “femicide watch” untuk mengenali dan membangun mekanisme pencegahan, penanganan dan pemulihan terhadap keluarga korban dengan Kementerian/Lembaga terkait.

    Kedua, Mahkamah Agung diminta melakukan pengawasan internal guna memastikan terselenggaranya peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak, termasuk mencegah terjadinya upaya impunitas dalam proses hukum pembunuhan jurnalis.

    Ketiga, Denpom Lanal Banjarmasin dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus femisida atas kematian Juwita dilakukan secara transparan dan komprehensif.

    Keempat, mengingatkan bahwa ada ketentuan hukum yang jelas terkait pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh anggota militer aktif tunduk pada kekuasaan peradilan umum, serta memastikan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) digunakan dalam kasus ini mengingat dugaan adanya kekerasan seksual berulang yang dialami oleh korban. 

    Kelima, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Pusat Statistik, untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mempublikasikan data statistik tentang femisida sebagai pelaksanaan dari Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 35 Tahun 2017 sementara sebelum terbentuk Mekanisme Pengawasan Femisida. 

    Keenam, meminta Panglima Tinggi TNI mendukung upaya melawan impunitas pada pelaku pelanggaran pidana umum, termasuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dilakukan oleh prajurit TNI.

    Ketujuh, memjnta Menteri Hukum dan Menteri HAM segera melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga guna mewujudkan regulasi dan perlindungan terhadap perempuan pembela HAM (PPHAM).

    Penulis: Rizki Fadillah

  • Ayu Aulia Sindir Pengakuan Lisa Mariana Soal Anaknya Lahir Prematur, Bahas Video Panas yang Viral

    Ayu Aulia Sindir Pengakuan Lisa Mariana Soal Anaknya Lahir Prematur, Bahas Video Panas yang Viral

    TRIBUNJAKARTA.COM – Model majalah dewasa Lisa Mariana mengaku melahirkan anaknya prematur.

    Diketahui, isu perselingkuhan Lisa Mariana dan Eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil memasuki babak baru.

    Terkini Lisa Mariana memutuskan menunjuk kuasa hukum, Daniel Nababan demi bisa mendapatkan hak anaknya dari Ridwan Kamil.

    Daniel Nababan menerangkan bahwa Lisa Mariana pertama kali berkomunikasi dengan Ridwan Kamil pada bulan Mei 2021.

    Satu bulan kemudian, tepatnya Juni 2021, Lisa Mariana bertemu dengan Ridwan Kamil di sebuah hotel di Palembang, Sumatera Selatan.

    Menurutnya, mereka berdua menginap di hotel tersebut selama tiga hari.

    Dua minggu setelah pertemuan itu, Lisa Mariana mengabarkan ke Ridwan Kamil bahwa dirinya hamil.

    Kata Daniel Nababan, Lisa Mariana melahirkan anaknya pada Januari 2022.

    “Kelahiran anak itu 26 Januari 2022,” katanya seperti dikutip dari Youtube Cumicumi.

    Jika dihitung hari perkiraan lahir atau HPL, hitungan tersebut tidak sampai sembilan bulan.

    “Menurut pengakuan klien kami anaknya lahir lebih dulu alias kayak prematur, 37 minggu, lebih cepat. pengakuannya seperti itu,” kata Daniel.

    Ia memastikan hal itu tertuang dalam bukti otentik.

    “Oh pasti (bukti). Ada akta lahir,” katanya.

    Saat melahirkan di rumah sakit, menurut Daniel, Lisa Mariana mencantumkan satu nama ajudan Ridwan Kamil sebagai ayah.

    “Ayah kandungnya awalnya terlahirnya itu tertulis dari ibu, selanjutnya, tapi waktu di rumah sakit itu atas nama bapaknya itu Randi, inisial R. katanya itu salah satu ajudannya,” katanya.

    Ayu Aulia Membantah

    Selebgram Ayu Aulia tertawa mendengar pengakuan Lisa Mariana yang mengaku anaknya prematur.

    “Mba kamu tiba-tiba bikin pernyataan anaknya premature, awww takut banget,” ucap Ayu Aulia dikutip TribunJakarta.com dari Instagram, pada Senin (7/4/2025).

    Ayu Aulia mengaku dirinya memiliki bukti kalau anak yang dilahirkan Lisa Mariana tidak prematur.

    “Hei ada bukti Anda lahir caesar, rumah sakitnya ada, bukti bayarnya juga ada, dan tidak premature,” katanya.

    Sindiran pedas pun dilontarkan Ayu Aulia kepada Lisa Mariana.

    Ia berseloroh jangan-jangan anak Lisa Mariana, ayah kandungnya adalah pria yang terekam di video panas.

    Sekedar informasi di media social, beredar video panas diduga Lisa Mariana dengan seorang pria.

    “Ketar-ketir ya karena bulannya beda? Atau jangan-jangan langsung mikir ‘Kayanya bukan anak dari Bapak RK atau sama yang di video itu kali’,” ujar Ayu Aulia.

    “Dinilai aja ya sendiri,” imbuhnya.

    Sebut Sudah Hamil 4 Bulan

    Ayu Aulia memastikan kebenaran bahwa Lisa Mariana sudah hamil 4 bulan sebelum bertemu Ridwan Kamil. 

    Dia sendiri lah yang mengantarkan model majalah dewasa itu untuk melakukan pemeriksaan USG. 

    Diungkapkan Ayu Aulia, saat itu sekitar bulan September, Lisa Mariana hamil 4 bulan. 

    “Memang itu bukan anaknya Pak RK,” tegasnya, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (31/3/2025). 

    “Bagaimana caranya Bapak RK bertemu dengan beliau di bulan Juni, tapi bulan September saya USG dia karena rasa kasihan saya.  Tapi itu udah 4 bulan dan Januari sudah lahir,” tandas Ayu. 

    Ayu Aulia menduga, Lisa kini mengungkap kebohongan karena sudah tak memiliki uang. 

    “Motivasinya mungkin dugaan saya karena keuangan yang didaur ulang,” imbuh Ayu. 

    Bahkan, menurut Ayu, Lisa sempat mengirim pesan padanya. 

    “Sebenarnya dia sempet chatting saya. Semuanya ada buktinya di handphone, di laptop saya. Semuanya ada,” tegasnya. 

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

     

  • Prabowo Minta Pertimbangan Teknis Ditiadakan untuk Permudah Arus Impor Barang – Halaman all

    Prabowo Minta Pertimbangan Teknis Ditiadakan untuk Permudah Arus Impor Barang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Setiap barang yang masuk ke Indonesia, harus memiliki rekomendasi dari kementerian terkait berupa pertimbangan teknis (pertek) untuk bisa masuk ke Indonesia

    Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri untuk menghilangkan pertek untuk memudahkan impor barang dari luar.

    “Saya minta para menteri-menteri jangan ragu-ragu. Saya minta demi rakyat. Kadang-kadang birokrat-birokrat ini ada saja, sudah dikeluarkan Keputusan Presiden dia bikin lagi peraturan teknis (pertek). Kadang-kadang pertek itu lebih galak daripada Keputusan Presiden. Nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek yang diteken oleh kementerian harus se-izin oleh Presiden Republik Indonesia,” kata Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Prabowo berpandangan, bisa jadi dengan kenaikan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi cara agar Indonesia membuat ringkas aturan.

    Selama ini, aturan menyoal impor sering kali dinilai menjadi hambatan untuk industri di dalam negeri untuk memenuhi bahan baku.

    “Bener mungkin kata Pak Purbaya, mungkin sebetulnya Pak Presiden Trump ini membantu kita, dia memaksa kita supaya kita ramping, supaya kita efisien, supaya kita tidak manja. Ini kesempatan, saya minta ada Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan tidak usah ada kuota-kuota. Siapa mau impor daging silahkan boleh impor. Mau impor apa silahkan buka saja. Terakhir kita (konsumen) juga pandai kok. Bikin kuota-kuota, habis itu perusahaan A B C yang hanya ditunjuk yang hanya boleh impor, enak saja,” imbuh Presiden.

    Meski meminta tidak lagi membatasi impor melalui pertek dan kuota, Presiden juga meminta berbagai institusi untuk introspeksi diri.

    “Kita harus introspeksi diri. Institusi-institusi kita harus beres. Dia (institusi) juga harus beres jangan macam-macam lagi cari prosedur yang ada-ada memperlama-lama,” ucapnya.

     

  • Pilpres Korsel Digelar 3 Juni, Berikut Daftar Kandidat Presiden Pengganti Yoon Suk Yeol – Halaman all

    Pilpres Korsel Digelar 3 Juni, Berikut Daftar Kandidat Presiden Pengganti Yoon Suk Yeol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemilihan Presiden (Pilpres) Korea Selatan (Korsel) resmi digelar pada 3 Juni 2025, pasca Mahkamah Konstitusi (MK) menggulingkan Yoon Suk Yeol imbas status darurat militer Desember lalu.

    Pilpres ini ditetapkan setelah kabinet menggelar diskusi dengan Komisi Pemilihan Umum Nasional dan lembaga-lembaga terkait lainnya selama empat hari.

    Dalam rapat itu, diputuskan bahwa tanggal 3 Juni akan ditetapkan sebagai pelaksanaan pemilihan presiden ke-21 yang diikuti dengan hari libur sementara.

    Tidak seperti pemilihan umum biasa, di mana presiden terpilih memiliki masa transisi dua bulan.

    Dalam pilpres kali ini pemenang pemilihan umum 3 Juni mendatang akan langsung dilantik pada hari berikutnya.

    Mengutip dari Al Jazeera. presiden baru nantinya langsung menjabat setelah pemilihan umum (pemilu) selesai tanpa perlu membentuk pemerintahan transisi.

    Oleh karenanya, Perdana Menteri Han Duck-soo meminta kementerian-kementerian dan Komisi Pemilihan Umum Nasional untuk melakukan persiapan menyeluruh.

    Demi memastikan pemilihan yang lebih adil dan lebih transparan dari sebelumnya, dan yang dapat memperoleh kepercayaan rakyat.

    Han juga menyampaikan kepada anggota kabinet bahwa dua bulan ini akan menjadi waktu signifikan untuk menyelesaikan isu-isu genting seperti keselamatan masyarakat hingga perang dagang Amerika Serikat.

     Daftar Kandidat Presiden Korsel

    Dengan tanggal pemilihan presiden yang sudah ditetapkan, lantas siapa saja tokoh yang akan mencalonkan diri sebagai capres dalam pilpres Korsel ?

    Lee Jae-Myung

    Lee Jae-Myung yang menjabat sebagai pemimpin Partai Demokrat sejauh ini dianggap sebagai pesaing teratas, dengan peringkat dukungan 34 persen menurut jajak pendapat Gallup yang terbaru.

    Politisi veteran itu sebelumnya dinyatakan kalah dari Yoon dalam pemilihan presiden 2022 dengan selisih tertipis dalam sejarah.

    Ia juga sempat menghadapi beberapa persidangan atas tuduhan korupsi dan tuduhan lainnya.

    Meski begitu, hal hal tersebut tak lantas membuat Lee Jae-Myung mundur dalam persaingan pilpres, rencananya Jae-Myung bakal mengumumkan pencalonannya paling cepat minggu ini.

    Tepatnya setelah ia mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Demokrat Korea (DP),besok Rabu (9/4/2025).

    2. Han Dong-Hoon

    Mantan pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di Korea Selatan itu dianggap sebagai pesaing konservatif teratas.

    Han Dong-Hoon, adalah penentang yang sangat vokal terhadap deklarasi darurat militer Yoon.

    Jaksa berusia 51 tahun yang berubah menjadi politisi itu mengundurkan diri sebagai pemimpin PPP di tengah gesekan di partai atas seruannya agar Yoon mengundurkan diri atas deklarasi darurat militer.

    Han sendiri populer di kalangan pemilih konservatif moderat tetapi menghadapi kritik dari pendukung Yoon yang menuduh Han mengkhianati partainya dan mengizinkan pemakzulan Yoon oleh Majelis Nasional pada Desember.

    3. Kim Moon-Soo

    Kim Moon-Soo yang merupakan Menteri Tenaga Kerja yang memperoleh jajak pendapat lebih tinggi daripada pesaing konservatif lainnya.

    Seperti banyak politisi konservatif lainnya, Kim dikenal karena vocal dalam mengkritik penangkapan Yoon dan sidang pemakzulan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

    Namun hingga kini dia mengatakan tidak mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

    Pria berusia 73 tahun itu kemungkinan bakal maju menjadi kandidat tertua jika dia memutuskan untuk mencalonkan diri.

    4. Oh Se-Hoon

    Selanjutnya ada Oh Se-Hoon, Wali kota Seoul yang konservatif selama empat periode adalah advokat bagi Korea Selatan untuk mempertimbangkan persenjataan nuklir untuk melawan saingan bebuyutan Korea Utara.

    Oh tahun ini meluncurkan slogan reformasi regulasinya “KOGA (Korea Growth Again)”, terinspirasi oleh gerakan MAGA (Make America Great Again) Presiden AS Donald Trump.

    Reformasi Oh menargetkan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi 5 persen dari 2 persen di Februari  tahun lalu.

    5. Hong Joon-Pyo

    Menyusul yang lainnya, wali kota kubu konservatif Daegu Hong Joon-Pyo mengatakan dia sedang mempersiapkan pemilihan presiden berikutnya.

    Klaim tersebut dilontarkan sambil menyerukan Mahkamah Konstitusi untuk tidak menggulingkan Yoon.

    Kim Dong-Yeon

    Terakhir ada Kim Dong-Yeon yang ikut muncul sebagai pesaing potensial lain dari oposisi.

    Gubernur Provinsi Gyeonggi-do itu menyatakan pencalonannya di Bandara Internasional Incheon pada hari Rabu sebelum kepergiannya menuju Amerika Serikat. 

    (Tribunnews.com / Namira)