Category: Tribunnews.com

  • ICJ Tolak Gugatan Sudan: UEA Tidak Bisa Diadili atas Dugaan Dukung Genosida di Darfur – Halaman all

    ICJ Tolak Gugatan Sudan: UEA Tidak Bisa Diadili atas Dugaan Dukung Genosida di Darfur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mahkamah Internasional (ICJ) menolak gugatan yang diajukan Sudan terhadap Uni Emirat Arab (UEA) terkait dugaan pelanggaran Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Pengadilan tinggi PBB yang berbasis di Den Haag menyatakan pada Senin (6/5/2025), pihaknya “jelas tidak memiliki” yurisdiksi untuk melanjutkan proses hukum atas tuduhan Sudan.

    Meski kedua negara merupakan penandatangan Konvensi Genosida 1948, UEA memiliki pengecualian terhadap bagian perjanjian yang memberikan kewenangan kepada ICJ.

    Pada Maret lalu, Sudan meminta pengadilan mengeluarkan tindakan sementara, termasuk mendesak UEA agar mencegah terjadinya pembunuhan dan kejahatan lain terhadap kelompok etnis Masalit di wilayah Darfur.

    UEA menanggapi gugatan itu sebagai “aksi publisitas” dan berpendapat ICJ tidak memiliki yurisdiksi.

    Dalam putusan hari Senin, pengadilan menyetujui argumen UEA, menolak permintaan Sudan, dan menghapus kasus dari daftarnya.

    “Karena tidak adanya yurisdiksi, pengadilan dilarang oleh undang-undangnya untuk mengambil posisi apa pun terhadap substansi klaim yang dibuat oleh Sudan,” tulis ringkasan putusan tersebut, dikutip dari Al Jazeera.

    UEA menyambut putusan itu sebagai kemenangan hukum.

    “Keputusan ini merupakan penegasan yang jelas bahwa kasus ini tidak berdasar,” ujar Reem Ketait, Wakil Asisten Menteri Urusan Politik di Kementerian Luar Negeri UEA, dalam pernyataan resmi.

    “Fakta berbicara sendiri: UEA tidak bertanggung jawab atas konflik di Sudan,”

    “Kekejaman yang terjadi adalah hasil tindakan pihak-pihak yang bertikai.”

    Dalam pernyataan sebelumnya, Ketait juga menegaskan UEA “tidak terlibat dalam perang” yang terjadi di Sudan.

    Putusan ICJ diambil dengan suara mayoritas 14 banding 2, menolak permintaan Sudan untuk tindakan darurat guna mencegah dugaan genosida terhadap etnis Masalit.

    Sudan telah terjerumus dalam konflik berdarah sejak pertengahan April 2023, ketika ketegangan antara militer dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pecah menjadi perang terbuka di Khartoum dan menyebar ke seluruh negeri.

    Baik militer Sudan maupun RSF telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia selama pertempuran berlangsung.

    UEA, yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat dan federasi tujuh emirat di kawasan Teluk Arab, berulang kali dituduh mendukung RSF dengan senjata dan dana.

    Meski demikian, tuduhan tersebut dibantah keras oleh pihak UEA, meskipun berbagai laporan menyebutkan adanya bukti yang mengarah pada keterlibatan mereka.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • 5 Fakta Baru Oknum TNI AL Bunuh Jurnalis: soal Hubungan Badan hingga Jumran Sempat Ketakutan – Halaman all

    5 Fakta Baru Oknum TNI AL Bunuh Jurnalis: soal Hubungan Badan hingga Jumran Sempat Ketakutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut lima fakta baru yang terungkap dalam kasus oknum TNI AL bunuh jurnalis wanita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel).

    Diketahui, kasus yang melibatkan Kelasi Satu Jumran sebagai terdakwa, dan korbannya bernama Juwita, telah memasuki sidang perdana, pada Senin (5/5/2025).

    Oknum TNI AL itu diadili di Pengadilan Militer (PM) I-06 Banjarmasin di Jalan Trikora, Kemuning, Banjarbaru.

    Total ada enam saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut.

    Sejumlah fakta baru pun terungkap dari soal hubungan badan hingga Jumran sempat ketakutan.

    1. Bantah hubungan badan

    Seorang saksi bernama Susi Anggraini menyebut, terdakwa dan korban sempat melakukan hubungan badan di sebuah hotel pada akhir 2024 lalu.

    Jumran di hadapan majelis hakim membantah telah melakukan hubungan seksual layaknya suami istri.

    Oknum TNI itu juga tidak mengakui telah melakukan penganiayaan kepada Juwita.

    “Tidak ada mempiting dan mendorong. Kami tidak melakukan hubungan badan pada saat di hotel,” kata Jumran, Senin, dikutip dari Tribunbanjarbaru.com.

    Mendengar bantahan tersebut, saksi Susi Anggraini tetap dengan pendiriannya.

    Ia bersaksi mengetahui informasi, Jumran telah menganiaya dan melakukan hubungan badan dengan korban.

    2. Jumran sempat ketakutan

    Tim Oditur Militer (Otmil) III-15 Banjarmasin, Lektol Chk Sunandi, mengungkap terdakwa Jumran sempat ketakutan saat hendak membunuh kekasihnya, Juwita.

    Oknum TNI itu sudah berniat membunuh korban saat terjadi keributan di sebuah hotel akhir 2024.

    Ketika itu, Juwita meminta kepada Jumran untuk menikahi dirinya berujung pada kesalnya terdakwa.

    Jumran awalnya ingin meracuni korban.

    “Terdakwa browsing ke Google tentang racun untuk membunuh korban, tetapi dibatalkan karena takut melakukannya,” kata Sunandi, masih dikutip dari Tribunbanjarbaru.com.

    3. Bunuh korban pakai tangan kosong

    WARTAWAN PEREMPUAN TEWAS – (Kiri) Juwita, seorang jurnalis media online meninggal di jalan arah ke Kiram di kawasan Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru arah Kiram, Sabtu (22/3/2025) dan (Kanan) Foto Juwita semasa masih hidup. (Kolase: BanjarmasinPost.co.id/Istimewa dan X @BNN Kota Banjarbaru)

    Sunandi melanjutkan, terdakwa kemudian kembali menjelajahi internet mencari cara untuk membunuh orang sekaligus menghilangkan jejaknya.

    Singkat cerita, Jumran berangkat dari Balikpapan menuju Banjarbaru pada 21 Maret 2025, untuk bertemu Juwita.

    Keesokan harinya, keduanya bertemu dan terdakwa melancarkan aksinya.

    Jumran menganiaya korban hingga tewas dengan tangan kosong.

    Lokasi pembunuhan berada di tempat sepi Jalan Gunung Kupang, Banjarbaru.

    Sedangkan jasad Juwita ditemukan warga ditemukan tergeletak pada, Sabtu (22/3/2025) sore.

    “Untuk biaya operasional dan rencana pembunuhan tersebut terdakwa menggadaikan sepeda motor sebesar Rp15 juta,” tambah Sunandi.

    4. Dijerat pasal pembunuhan berencana

    Berdasarkan fakta-fakta dalam sidang, tim oditur menjerat Jumran dengan pasal pembunuhan berencana.

    Ia didakwa pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, sebagai dakwaan primair.

    Sementara, dakwaan subsider atau dakwaan alternatif, yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

    “Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam primair pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP,” jelas Sunandi.

    5. Soal tes DNA

    FOTO OKNUM TNI AL DI RUANG SIDANG – Jumran, terdakwa anggota TNI AL, duduk tenang di persidangan kasus pembunuhan jurnalis Juwita, Senin (5/5/2025). (BANJARMASIN POST)

    Sunandi menjelaskan, ada 11 orang saksi yang tertuang di dalam surat dakwaan.

    Sudah ada enam orang saksi yang hadir di sidang pada Senin (5/5/2025).

    Sementara, lima orang sisanya akan memberikan kesaksiannya di sidang lanjutan pada Kamis (8/5/2025) mendatang.

    Terkait sidang kedua, Sunandi tidak menutup kemungkinan akan menjadikan hasil tes DNA dari sampel di rahim korban.

    “Perlu diketahui ini kan perkara atensi, kita bekerja cepat gerak cepat.”

    “Hasil tes DNA itu bisa dijadikan alat bukti baru untuk memperkuat fakta-fakta di persidangan,” jelasnya.

    Informasi tambahan, terdakwa Jumran yang tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan di sidang pertama.

    Sebagian artikel ini telah tayang di BanjarmasinPost.co.id dengan judul Didakwa Pasal Pembunuhan Berencana, Jumran Terdakwa Pembunuhan Jurnalis Juwita Tak Ajukan Eksepsi

    (Tribunnews.com/Endra)(BanjarmasinPost.co.id/ Rizki Fadillah)

  • Libur Panjang Waisak, ASDP Siapkan 47 Kapal di Lintasan Merak-Bakauheni, Kapasitas 25 Ribu Kendaraan – Halaman all

    Libur Panjang Waisak, ASDP Siapkan 47 Kapal di Lintasan Merak-Bakauheni, Kapasitas 25 Ribu Kendaraan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyiapkan 47 kapal dengan kapasitas angkut harian mencapai 25.000 kendaraan di lintasan padat Merak-Bakauheni dalam rangka menyambut libur panjang Hari Raya Waisak  pada Senin (12/5/2025) dan cuti bersama pada Selasa (13/5/2025).

    Di lintasan Ketapang–Gilimanuk, selama 24 jam ASDP menyiapkan 28 unit kapal dengan kapasitas angkut harian mencapai sekitar 13.000-15.000 unit kendaraan kecil.

    Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin memastikan pihaknya siap mendukung kelancaran mobilitas masyarakat melalui layanan penyeberangan nasional yang tertib, aman, dan nyaman.

    ASDP disebut telah mengintensifkan berbagai persiapan sejak jauh hari untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan.

    BUMN satu itu melakukan penguatan fasilitas terminal dan peningkatan kapasitas ruang tunggu.

    Mereka juga melakukan peninjauan ulang prosedur keselamatan agar setiap aspek operasional memprioritaskan kenyamanan dan keamanan pengguna jasa.

    “Kami berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman menyeberang yang tertib dan menyenangkan, sehingga libur panjang benar-benar menjadi momen istirahat tanpa kekhawatiran,” kata Shelvy dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

    Shelvy mengatakan ASDP juga memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kelancaran jadwal kapal yang beroperasi.

    Pemangku kepentingan itu seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan, serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).

    Seluruh fasilitas pendukung seperti dermaga, ruang tunggu, dan peralatan pendukung lainnya dipastikan dalam kondisi prima dan sesuai dengan standar keselamatan.

    “Di sisi lain, SDM layanan juga disiagakan penuh untuk membantu kelancaran proses keberangkatan dan arus balik selama periode long weekend ini,” ujar Shelvy.

  • Prabowo Ingatkan Pentingnya Persatuan di Hadapan Try Sutrisno: Jangan Mau Dipecah Belah – Halaman all

    Prabowo Ingatkan Pentingnya Persatuan di Hadapan Try Sutrisno: Jangan Mau Dipecah Belah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyerukan pentingnya menjaga persatuan nasional di hadapan para purnawirawan TNI, termasuk mantan Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno. 

    Dalam acara halal bihalal keluarga besar TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025), Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia telah lama menjadi korban strategi pecah belah yang melemahkan kekuatan bangsa.

    “Kita ini dari ratusan tahun devide et impera, kita selalu dipecah belah, dan karena kita dipecah belah tidak ada,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang disampaikan penuh semangat.

    Prabowo juga menyinggung kondisi para purnawirawan TNI yang menurutnya masih banyak hidup dalam kesulitan, termasuk para jenderal dan panglima yang berjasa besar bagi negara.

    “Kok senior-senior saya banyak yang begitu pensiun hidupnya susah, rumahnya masih kontrak, panglima-panglima saya, jenderal-jenderal saya. There’s something wrong,” tegasnya.

    Menurut Prabowo, kondisi ini merupakan dampak dari kelengahan para elite dalam menjaga warisan dan visi para pendiri bangsa.

    Prabowo menyayangkan bahwa sebagian elite nasional lupa atau bahkan abai terhadap rancang bangun negara sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

    “Maaf harus saya katakan, terjadi suatu kelengahan di mana elit kita kadang-kadang lupa dengan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita,” katanya.

    Prabowo menegaskan bahwa fondasi negara, yakni Pancasila dan UUD 1945, seharusnya menjadi pedoman utama dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Saudara-saudara sekalian, suatu kehebatan angka panglima Bung Karno dan generasi-generasi itu memberi kepada kita Pancasila dan UUD 1945, dan itu selalu menjadi pegangan kita,” ujarnya.

    Lebih jauh, ia juga mengkritisi sikap elite yang tidak memahami—atau berpura-pura tidak memahami—substansi konstitusi, sehingga kekayaan nasional terus mengalir ke luar negeri selama puluhan tahun.

    “Karena itulah bahwa kekayaan kita mengalir ke luar negeri selama puluhan tahun ini sumber masalah,” jelas Prabowo.

    Dalam penutup pidatonya, Presiden mengungkap alasan utamanya masuk ke dunia politik: menyelamatkan bangsa dan rakyat dari keterpurukan.

    “Karena inilah saya terjun ke medan politik, bahwa kita harus menyelamatkan bangsa dan rakyat dan tanah air kita,” tandasnya.

    Acara tersebut turut dihadiri para tokoh penting nasional, termasuk Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Jenderal (Purn) A.M Hendropriyono, Jenderal (Purn) Wiranto, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

     

  • Petrus Minta Polri Hentikan Kasus Roy Suryo Dkk Terkait Ijazah Jokowi, Desak Buktikan Dulu Keaslian – Halaman all

    Petrus Minta Polri Hentikan Kasus Roy Suryo Dkk Terkait Ijazah Jokowi, Desak Buktikan Dulu Keaslian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis yang dikenal sebagai Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menghentikan atau setidaknya menunda proses penyelidikan terhadap laporan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh laporan kepolisian terkait dugaan pencemaran nama baik, penghasutan, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong (hoaks) oleh Roy Suryo dan rekan-rekannya. 

    Menurut Petrus, sebelum melanjutkan penyelidikan atas laporan tersebut, Polri harus terlebih dahulu membuktikan keaslian ijazah S1 Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    “Secara teknis Hukum Acara Pidana dan demi menjamin kepastian hukum, maka Pimpinan Polri harus menghentikan atau setidak-tidaknya menunda seluruh proses pemeriksaan terhadap Pengaduan Jokowi di Polda Metro Jaya tertanggal 30 April 2025 dan seluruh laporan polisi dari anggota masyarakat terhadap KRMT Roy Suryo dkk,” ujar Petrus Salestinus dalam keterangan pers, Selasa (6/5/2025).

    Petrus menyoroti bahwa dalam laporan yang diajukan oleh Jokowi pada 30 April 2025, barang bukti berupa ijazah hanya diperlihatkan kepada penyelidik Polda Metro Jaya tanpa diserahkan secara resmi. Ia menilai hal ini sebagai kejanggalan yang dapat mempengaruhi proses penyelidikan.

    “Ini menunjukkan bahwa baru di tahap awal membuat pengaduan saja, sudah muncul kejanggalan oleh karena, BB yang utama dan sangat menentukan yaitu ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM atas nama Jokowi yang seharusnya diserahkan Jokowi kepada penyelidik atau penyidik,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Petrus mengingatkan bahwa sebelumnya, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) telah melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi ke Bareskrim Polri pada 9 Desember 2024.

    Laporan tersebut saat ini tengah dalam proses penyelidikan, termasuk pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak pelapor seperti Prof. Eggi Sudjana dan advokat Damai Hari Lubis.

    “Pada laporan polisi TPUA ini, yang menjadi objek utama pemeriksaan penyidik adalah ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM atas nama Jokowi, guna memastikan apakah ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM a/n. Jokowi asli atau palsu atau apakah ijazah S1 Jokowi asli tapi palsu (aspal) atau tidak,” jelas Petrus.

    Oleh karena itu, lanjut Petrus, langkah pertama yang harus dilakukan penyidik, tanpa memandang siapa pelapor, terlapor, saksi, maupun korban, adalah menyita ijazah S1 Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM sebagai barang bukti.

    Penyitaan ini diperlukan agar ijazah tersebut dapat diperiksa secara forensik oleh Puslabfor Bareskrim Polri untuk memastikan keasliannya.

    Petrus menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari peradilan sesat, penyelidikan terhadap laporan Jokowi sebaiknya dihentikan sementara hingga ada putusan pengadilan yang menyatakan keabsahan ijazah tersebut.

    “Untuk menguji apakah Jokowi masih punya nama baik yang harus dipertahankan, maka pembuktiannya adalah apakah ijazah S1 yang diduga sebagai palsu itu, harus dibuktikan terlebih dahulu lewat suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap dan adil yang menyatakan ijazah Jokowi itu asli atau palsu dan/atau aspal atau asli,” pungkasnya.

  • Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Diperiksa Kejagung Hingga 16 Jam di Kasus Korupsi Minyak Mentah – Halaman all

    Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Diperiksa Kejagung Hingga 16 Jam di Kasus Korupsi Minyak Mentah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, rampung menjalani pemeriksaan di Gedung JAM Pidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (7/5/2025) dini hari. 

    Nicke menjalani pemeriksaan sekitar 16 jam di Gedung Bundar tersebut terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) beserta anak usahanya dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk periode 2018–2023.

    Usai menjalani pemeriksaan maraton, Nicke tampak enggan memberikan banyak komentar ketika ditemui awak media.

    Pantauan Tribunnews.com di lobi Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, sekitar pukul 00.11 WIB, Nicke bergegas menuju mobilnya untuk meninggalkan lokasi.

    Mengenakan blazer hitam dan kerudung krem, Nicke hanya menyampaikan bahwa dirinya telah ditanya oleh penyidik terkait kasus tersebut.

    “Ditanya ya (soal) kasus ini. Terima kasih ya,” ucap Nicke sambil berjalan menuju mobilnya.

    Selanjutnya, Nicke meninggalkan Gedung Kejaksaan Agung dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid warna abu-abu metalik, bernomor polisi B 1024 DZP.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah saksi terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun. Pemeriksaan ini dilakukan pada Selasa, 6 Mei 2025.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa total ada 12 saksi yang diperiksa untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.

    Berikut adalah daftar 12 saksi yang diperiksa:

    NW – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tahun 2018–2024
    ISK – Direktur PT Bumi Siak Pusako
    ME – Division Head Integrated Fuel Supply Chain PT Adaro Minerals
    MHN – Perwakilan dari PT Trafigura
    MA – Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu
    IM – Oil Commercial International Manager Medco E&P Indonesia
    MG – Manager Treasury PT Pertamina International Shipping
    HASM – VP Crude & Gas Operation PT Pertamina International Shipping tahun 2021–2023
    WWN – Manager Field Operations Petronas Carigali Ketapang Ltd
    FM – Perwakilan dari PT British Petroleum
    EAA – Manager Mining PT Pertamina Patra Niaga tahun 2018–2020
    HA – Manager Non-Mining PT Pertamina Patra Niaga tahun 2018–2020

     
    Sembilan Tersangka di Skandal Korupsi Minyak Mentah

    TERSANGKA KORUPSI PERTAMINA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dan melakukan penahanan terkait kasus dugaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 yang di antaranya bermodus BBM kualitas oktan Research Octane Number atau RON 90 (Pertalite) dicampur atau dioplos menjadi RON 92 (Pertamax). Sebanyak empat orang tersangka adalah petinggi anak perusahaan PT Pertamina dan tiga orang dari pihak swasta.  (Tribun Video)

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam skandal korupsi dengan kerugian negara Rp 193,7 triliun ini. 

    Sembilan tersangka tersebut yakni:

    Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
    Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina International
    Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
    Agus Purwono, Vice President Feedstock
    Muhammad Kerry Andrianto Riza alias Riza Chalid, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa
    Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa
    Gading Ramadhan Joedo, Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak
    Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga
    Edward Corne, Heavy Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga

    Kasus ini menyeret jajaran penting dari berbagai anak perusahaan Pertamina dan entitas swasta yang terlibat dalam aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah serta BBM di Indonesia. Skandal ini menjadi peringatan keras atas lemahnya pengawasan di sektor migas dan mendorong dorongan publik terhadap reformasi tata kelola energi nasional.

    Pemeriksaan terhadap Nicke Widyawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina mengindikasikan penyidikan Kejaksaan Agung menjangkau hingga ke tingkat paling strategis di tubuh BUMN energi tersebut. Proses hukum masih berjalan, dan masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus yang merugikan keuangan negara secara masif ini.

     

     

     

     

     

     

     

  • Panel Barus: Koperasi Sawit Jadi Kunci Perkuat Posisi Tawar Petani dan Buka Pasar Global – Halaman all

    Panel Barus: Koperasi Sawit Jadi Kunci Perkuat Posisi Tawar Petani dan Buka Pasar Global – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peran koperasi dalam industri sawit nasional kembali ditegaskan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat posisi tawar petani sekaligus memperluas akses ke pasar global.

    Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Panel Barus, menyatakan koperasi menjadi kunci penting dalam mendorong industri sawit yang lebih adil, berkelanjutan, dan berbasis kekuatan petani.

    Pernyataan itu disampaikan Panel saat menghadiri peluncuran program EU SWITCH: PALMSTEP di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Selasa (6/5/2025).

    Program yang digagas Uni Eropa melalui Agriterra dan Fortasbi ini akan berjalan selama 2025–2030, dengan fokus utama pada penguatan keberlanjutan dan keterlacakan rantai nilai sawit rakyat.

    “Petani tidak boleh terus berada di posisi lemah dalam rantai nilai. Koperasi adalah instrumen strategis untuk memperkuat posisi tawar dan memperluas akses pasar mereka,” ujar Panel Barus, sebagaimana keterangan tertulis.

    Ia menyebut bahwa PALMSTEP akan mendorong lahirnya koperasi petani sawit yang memiliki pabrik Crude Palm Oil (CPO) sendiri. Langkah ini dinilai akan memberikan kepastian harga dan pembeli bagi petani anggota koperasi, sekaligus memangkas dominasi tengkulak.

    “Jika sudah ada pabrik CPO milik koperasi, para petani anggota koperasi mendapatkan kepastian pembeli dan harga,” tegasnya.

    Panel juga menyinggung arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, sebagai jejaring distribusi dan produksi desa yang terintegrasi. Program ini akan diluncurkan bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025.

    “Dengan adanya jaringan Koperasi Desa Merah Putih dan program seperti PALMSTEP, produk-produk desa seperti sawit dapat mengakses pasar dengan harga bagus di Eropa,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, model kerja sama koperasi yang difasilitasi Uni Eropa dalam program PALMSTEP mencerminkan masa depan perdagangan internasional berbasis kemitraan antar koperasi.

    “Saya berharap hasil dari PALMSTEP akan dilanjutkan kerjasama perdagangan antar koperasi Indonesia dan negara-negara Uni Eropa. Apapun produk pangan yang dibutuhkan Eropa, nantinya dapat disediakan oleh jaringan Kopdes Merah Putih,” kata Panel.

    Hingga akhir 2024, data Kementerian Koperasi mencatat terdapat sekitar 2.500 koperasi perkebunan aktif dengan total anggota hampir 900.000 orang dan nilai usaha mencapai Rp7,94 triliun. Panel menekankan pentingnya penguatan koperasi sekunder berbasis komoditas, termasuk kelapa sawit, untuk mempercepat transformasi industri nasional dari hulu ke hilir.

    Kementerian Koperasi juga mengapresiasi pendirian Koperasi Karya Sawit Mandiri Jaya (KSMJ), yang diharapkan menjadi model kelembagaan koperasi petani sawit. KSMJ didorong untuk menerapkan prinsip keberlanjutan, tata kelola yang baik, dan membuka akses ke pasar domestik maupun ekspor.

    Dalam kunjungannya, Panel bersama Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Suyanto turut meninjau lokasi bakal berdirinya pabrik CPO milik KSMJ. Kementerian berharap kerja sama internasional ini bisa diperluas tidak hanya untuk komoditas sawit, tetapi juga ke sektor lain yang menjadi unggulan desa.

  • Hati-hati Aturan Baru, Tampilkan Satwa Dilindungi di Media Sosial Kini Bisa Dipenjara – Halaman all

    Hati-hati Aturan Baru, Tampilkan Satwa Dilindungi di Media Sosial Kini Bisa Dipenjara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masyarakat diimbau lebih waspada dalam memamerkan hewan peliharaan, khususnya satwa langka dan dilindungi, di media sosial. Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa tindakan tersebut kini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

    “Kalau berdasarkan Undang-Undang 32 yang sekarang, mempertontonkan itu sudah pidana,” tegas Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kementerian Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu dalam konferensi pers di Kantor Kemenhut RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2024 mengatur larangan memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dijerat dengan sanksi pidana, termasuk penjara maksimal 5 tahun.

    Rudianto menjelaskan bahwa memamerkan satwa langka di platform seperti YouTube, X (dulu Twitter), hingga Facebook dapat mendorong publik untuk ikut memelihara hewan serupa. Dampaknya bukan sekadar visualisasi, namun juga membuka celah terhadap potensi perdagangan ilegal.

    “Karena itu bisa menimbulkan keinginan, bisa menimbulkan jual beli dan lainnya, itu pidana,” ujarnya.

    Meski sudah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2024, Kemenhut menyadari masih banyak masyarakat yang belum memahami substansi aturan tersebut. Untuk itu, pemerintah masih memberikan masa transisi berupa sosialisasi selama dua tahun sebelum penindakan tegas dilakukan.

    Namun Rudianto menekankan bahwa setelah masa sosialisasi berakhir, semua pihak yang mempertontonkan satwa langka—bahkan jika sudah memiliki izin resmi—dapat tetap dikenai sanksi jika melanggar ketentuan penyebarluasan ke publik.

    Saat ini, strategi penegakan hukum Kemenhut lebih difokuskan untuk membongkar jaringan besar di balik perdagangan satwa liar. Para bandar atau otak dari bisnis ilegal ini menjadi target utama karena dinilai memperoleh keuntungan paling besar dan menjadi penggerak utama rantai peredaran satwa langka.

    “Kemarin kita Tenggiling itu yang kita dapat adalah kurir, sama yang ngantar. Pemiliknya itu salah satu lembaga dalam swasta. Nah itu yang kita cari itu yang di belakangnya, yang benar-benar pemilik ownership-nya,” ujar Rudianto.

    Selama ini, penindakan masih banyak menyasar kurir atau pihak pengantar, sementara aktor intelektual di balik bisnis perdagangan satwa dilindungi belum banyak tersentuh.

    Pemerintah berharap, dengan regulasi ketat dan pengawasan digital yang ditingkatkan, rantai perdagangan satwa langka dapat diputus secara sistematis.

     

  • KRL Vs Truk di Bojonggede, Saksi: Roda Truk Boks Bermuatan Adonan Pizza Tiba-tiba Nyangkut di Rel – Halaman all

    KRL Vs Truk di Bojonggede, Saksi: Roda Truk Boks Bermuatan Adonan Pizza Tiba-tiba Nyangkut di Rel – Halaman all

    KRL versus Truk di Bojonggede, Saksi: Roda Truk Boks Bermuatan Adonan Pizza Tiba-tiba Nyangkut di Rel
     

     
    Willy Widianto/Tribunnews.com
     
     
     
     
     
     
     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – KRL Commuter Line Jabodetabek lintas Bogor-Jakarta Kota mengalami kecelakaan dengan truk boks bermuatan adonan pizza di perlintasan stasiun Bojonggede, Bogor, Jawa Barat.

    Tabrakan tersebut terjadi sekitar pukul 22.00 WIB.

    Ferry salah satu warga sekitar yang kebetulan melintas tempat kejadian mengatakan, truk bermuatan pizza melaju dari arah Pasar Bojonggede.

    Saat melintas rel kereta roda truk boks mendadak menyangkut di rel. Sementara alarm sudah berbunyi dan palang pintu kereta sudah mulai turun.

    “Iya lobang rel terlalu legok dalam,” kata Ferry kepada Tribun.

    Menurut dia, sopir truk boks selamat karena berhasil loncat saat kejadian.

    “Sopir selamat, loncat dia,” kata Ferry.

    Akibat kecelakaan tersebut adonan pizza yang dibawa truk boks tersebut berhamburan di rel kereta api.

    “Lumayan banyak bawa adonan pizza tadi berceceran di rel,” kata Ferry.

    Kecelakaan KRL Commuter LIne Jabodetabek terjadi di perlintasan Stasiun Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Mobil boks menemper KRL Commuter Line tujuan Bogot-Jakarta Kota.

    “Telah terjadi insiden kendaraan mobil boks menemper Commuter Line 1459,” tulis akun resmi KAI Commuter di media sosial X(Twitter), Selasa(6/5/2025).

    Akibat kecelakaan tersebut perjalanan KRL lintas Citayam-Bojonggede tidak dapat dilalui.

    “Kami mohon maaf atas ketidaknyamannya,” tulis KAI Commuter.

  • Smotrich Sebut Gaza Harus Dihancurkan Sepenuhnya, Hamas: Tak Ada Gunanya Berunding Gencatan Senjata – Halaman all

    Smotrich Sebut Gaza Harus Dihancurkan Sepenuhnya, Hamas: Tak Ada Gunanya Berunding Gencatan Senjata – Halaman all

    Smotrich Sebut Gaza Harus Dihancurkan Sepenuhnya, Hamas: Tak Ada Gunanya Berunding Gencatan Senjata

    TRIBUNNEWS.COM – Hamas pada Selasa (6/5/2025) menolak perundingan gencatan senjata dengan Israel dan menyebut negosiasi sebagai hal yang tidak ada gunanya.

    Hamas menyebut Israel melancarkan “perang kelaparan” di Gaza, di mana bencana kelaparan mengancam, sementara militer Israel bersiap untuk serangan yang lebih luas.

    Komentar dari anggota biro politik Hamas, Basem Naim, menyusul persetujuan Israel atas rencana militer akan “penaklukan Jalur Gaza” jangka panjang, menurut seorang pejabat Israel.

    Hampir seluruh dari 2,4 juta penduduk wilayah Palestina telah mengungsi setidaknya satu kali selama perang, yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel.

    Blokade Israel selama dua bulan sejak awal Maret telah memperburuk krisis kemanusiaan .

    “Tidak ada gunanya terlibat dalam perundingan atau mempertimbangkan usulan gencatan senjata baru selama perang kelaparan dan perang pemusnahan terus berlanjut di Jalur Gaza,” kata pejabat senior Hamas Naim kepada AFP.

    Mantan menteri kesehatan Gaza itu mengatakan dunia harus menekan pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri “kejahatan kelaparan, kehausan, dan pembunuhan”.

    Qatar, mediator utama dalam konflik tersebut, mengatakan bahwa “upaya kami terus berlanjut” meskipun ada hambatan besar terhadap gencatan senjata.

    Militer Israel mengatakan operasi perluasan yang disetujui oleh kabinet keamanan pada hari Minggu akan mencakup pemindahan “sebagian besar” penduduk Gaza.

    Sebelum fase tersebut dimulai, sumber keamanan senior Israel mengatakan bahwa waktu pengerahan pasukan memungkinkan adanya “jendela kesempatan” untuk kemungkinan kesepakatan penyanderaan yang bertepatan dengan kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Timur Tengah minggu depan.

    Militer Israel melanjutkan ofensifnya di Jalur Gaza pada tanggal 18 Maret, mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan yang menyaksikan lonjakan bantuan ke wilayah yang dilanda perang dan pembebasan sandera sebagai imbalan atas tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel.

    Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan pada hari Selasa bahwa enam warga Palestina termasuk seorang gadis muda tewas dalam serangan fajar Israel.

    Debu dan Kehancuran

    Moaz Hamdan, yang kehilangan anggota keluarganya dalam serangan di Nuseirat di Gaza tengah, mengatakan dia terbangun oleh “ledakan yang sangat besar”.

    Seluruh area “tertutup debu dan kerusakan”, katanya. “Kami tidak dapat menyelamatkan yang terluka.”

    Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan sedikitnya 2.507 orang telah tewas sejak Israel melanjutkan operasinya pada pertengahan Maret, sehingga jumlah korban tewas akibat perang tersebut menjadi 52.615.

    Serangan Hamas tahun 2023 mengakibatkan kematian 1.218 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi yang dikeluarkan pihak Israel.

    Dari 251 orang yang diculik oleh militan hari itu, 58 masih ditahan di Gaza termasuk 34 orang yang menurut militer Israel telah tewas.

    Menteri Keuangan Israel yang berhaluan kanan ekstrem Bezalel Smotrich mengatakan bahwa Jalur Gaza harus “dihancurkan seluruhnya” dan penduduknya “harus pindah dalam jumlah besar ke negara ketiga” setelah perang.

    Komentarnya muncul sehari setelah juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa Farhan Haq mengatakan kalau “Gaza adalah, dan harus tetap menjadi, bagian integral dari negara Palestina di masa depan.”

    Bagi warga Palestina, pemindahan paksa apa pun membangkitkan kenangan akan “Nakba” atau bencana — pemindahan massal dalam perang yang menyebabkan pembentukan Israel pada tahun 1948.

    Tidak ada Bantuan Masuk

    PBB dan organisasi bantuan telah berulang kali memperingatkan bencana kemanusiaan di Gaza, yang diperburuk oleh blokade total sejak awal Maret, meningkatkan kekhawatiran akan kelaparan.

    Badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, OCHA, menuduh Israel mencoba “mempersenjatai” aliran bantuan ke Gaza.

    “Tidak ada lagi bantuan yang dapat disalurkan karena operasi bantuan telah terhenti,” kata juru bicara OCHA Jens Laerke.

    Juru bicara militer Israel Effie Defrin mengatakan serangan yang direncanakan dan disetujui oleh kabinet akan mencakup “pemindahan sebagian besar penduduk Jalur Gaza… untuk melindungi mereka”.

    Ratusan warga Israel berdemonstrasi pada hari Senin di luar parlemen di Yerusalem untuk menyatakan penentangan mereka terhadap rencana pemerintah.

    Presiden Israel Isaac Herzog, yang perannya sebagian besar bersifat seremonial, mendesak para pemimpin untuk “melakukan upaya ekstra, melakukan upaya ekstra, mengambil langkah ekstra, sehingga kita dapat segera melihat sandera kita pulang.”

    Tiongkok menyatakan pihaknya menentang tindakan militer Israel di Gaza dan “sangat prihatin” dengan situasi tersebut, serta mendesak semua pihak untuk “melaksanakan perjanjian gencatan senjata secara efektif”.

    Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan Paris “sangat keras” mengutuk serangan yang direncanakan Israel, menyebutnya “tidak dapat diterima”, dan menambahkan bahwa pemerintahnya “melanggar hukum humaniter”.

     

    (oln/afp/anews/*)