Category: Sindonews.com

  • Peta Politik Pilpres 2029 setelah Gerakan Rakyat Dideklarasikan

    Peta Politik Pilpres 2029 setelah Gerakan Rakyat Dideklarasikan

    loading…

    Setelah Gerakan Rakyat dideklarasikan, peta politik menuju Pilpres 2029 mulai tergambarkan. Sosok seperti Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, dan Anies Baswedan punya peluang bertarung di Pilpres 2029.

    JAKARTA – Setelah Gerakan Rakyat dideklarasikan di hadapan Capres 2024 Anies Rasyid Baswedan , peta politik menuju Pilpres 2029 tampaknya mulai tergambarkan. Sosok seperti Prabowo Subianto , Gibran Rakabuming Raka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, dan Anies Baswedan punya peluang bertarung di Pilpres 2029.

    “Peta politik menuju 2029 rasa-rasanya sudah mulai tergambarkan. Prabowo Subianto sudah diusung oleh Gerindra. Kemudian Prabowo Subianto menyebut AHY itu akan menjadi the next president seperti SBY,” kata pengamat politik Adi Prayitno, dikutip dari YouTube Adi Prayitno Official, Sabtu (1/3/2025).

    Adi juga menyebut nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang layak diperhitungkan dalam kompetisi politik di masa mendatang. “Juga ada Puan Maharani, ketua DPR dan trah politik Megawati, bukan tidak mungkin juga akan maju melalui PDIP,” ujarnya.

    Sementara, kata Adi, Anies Baswedan yang sampai saat ini tidak punya partai politik, konon menurut pengikutnya, masih memiliki magnet, pesona, dan daya jual. “Karenanya, Gerakan Rakyat yang merupakan akumulasi dari konsolidasi para pendukung Anies, menjadi momen sebenarnya bagi Anies untuk mulai melakukan kerja-kerja politiknya, menyusun batu bata kekuatan pertarungan pilpres di 2029,” kata Adi.

    Apalagi, kata Adi, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghilangkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), setiap parpol peserta pemilu bisa mencalonkan presiden. “Kalau Gerakan Rakyat itu bisa jadi partai politik dan lulus verifikasi faktual sebagai partai peserta pemilu, ini juga jadi kesempatan bagaimana Gerakan Rakyat ini adalah alat bagi Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2029,” katanya.

    Diketahui, ormas Gerakan Rakyat resmi dideklarasikan di hadapan Capres 2024 Anies Baswedan, Kamis (27/2/2025). Namun, Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid mengatakan pihaknya belum terpikir menjadikan Gerakan Rakyat sebagai partai politik (parpol). “Belum (kepikiran jadi partai politik), kita baru menjadi organisasi kemasyarakatan, kita fokus membangun organisasi masyarakat ini,” ujar Sahrin Hamid seusai deklarasi dan pengukuhan pengurus Gerakan Rakyat di Jakarta Inisiatif, Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

    Menurut Sahrin yang juga Juru Bicara Anies Baswedan, pihaknya masih fokus perkumpulan berbadan hukum. “Kita masih konsolidasi Gerakan Rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan,” ujarnya. Sahrin menjelaskan posisi Anies yang tidak masuk dalam struktur DPP Gerakan Rakyat.

    Menurutnya, sosok Anies sebagai tokoh panutan dan inspirasi yang tidak terpisahkan dengan semangat perubahan. Baca Juga Anies Baswedan Saksikan Sahrin Hamid Deklarasi Ormas Gerakan Rakyat, Ini Susunan Pengurusnya “Pak Anies adalah tokoh panutan, tokoh inspirasi, dan kita tahu semangat perubahan ada di Pak Anies. Gerakan Rakyat adalah gerakan perubahan, sehingga harus ada Pak Anies bagian yang tidak terpisahkan dari Gerakan Rakyat dan semangatnya,” ucapnya. Lebih lanjut,

  • Kemnaker Jamin Buruh Sritex Dapat Pesangon dan JKP

    Kemnaker Jamin Buruh Sritex Dapat Pesangon dan JKP

    loading…

    Kemnaker menjamin buruh Sritex dapat pesangon dan KJP. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyayangkan langkah kurator yang menempuh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 11.000 buruh PT Sritex Tbk . Namun, keputusan itu merupakan hak kurator.

    “Secara normatif hal itu memang hak kurator. Namun keputusan PHK Sritex tidak memperhatikan aspek sosial. Apa konsekuensi bagi ekosistem buruh dan masyarakat setempat,” ujar Immanuel, Sabtu (1/3/2025).

    Pria yang akrab dipanggil Noel ini mempertanyakan, apakah Kurator melibatkan ahli ekonomi tekstil dan produk tekstil, dan ahli keuangan sebelum mengambil keputusan PHK.

    “Kalau Kurator hanya menggunakan palu kekuasaan di tangan mereka, apakah memperhatikan aspek sosial? Bukankah sesungguhnya keputusan hukum selalu memperhatikan aspek sosial?” tanya Noel.

    Terlepas dari itu, Noel menyatakan, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dan kementerian terkait beserta manajemen Sritex sudah berusaha menjaga kelangsungan usaha. Menurut Noel, kelangsungan usaha adalah pilihan ideal untuk selamatkan buruh.

    “Saya mengajak para ahli terkait untuk memikirkan bagaimana aspek sosial juga masuk dalam pertimbangan Kurator. Perlu keseimbangan pertimbangan teknis ekonomi dan sosial. Jangan sampai, perusahaan sesungguhnya masih bisa bangkit, namun diputus pailit. Dengan perkembangan terakhir, Kemnaker menjamin hak-hak buruh untuk memperoleh pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” kata Noel.

    Noel menegaskan, Kemnaker berada di garis terdepan membela hak buruh, dan pemerintah menjamin buruh akan memperoleh hak-haknya.

    Sebelumnya, Sritex Group melakukan PHK massal terhadap 10.665 pekerja akibat penutupan pabrik yang akan berlaku mulai 1 Maret 2025.

    Menurut data yang dihimpun, PHK sudah dimulai sejak Januari 2025, dengan 1.065 pekerja terdampak di PT Bitratex Semarang. Kemudian, pada 26 Februari 2025, PHK kembali terjadi dengan rincian: PT Sritex Sukoharjo sebanyak 8.504 orang, PT Primayuda Boyolali 956 orang, PT Sinar Panja Jaya Semarang 40 orang, dan PT Bitratex Semarang 104 orang. “Jumlah total PHK 10.665 orang,” demikian keterangan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    (cip)

  • Politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung Hadirkan Forum PCB Bahas Masalah Politik

    Politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung Hadirkan Forum PCB Bahas Masalah Politik

    loading…

    Aktivis dan politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menghadirkan forum Politics & Colleagues Breakfast (PCB). Foto/istimewa

    JAKARTA – Aktivis dan politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menghadirkan forum Politics & Colleagues Breakfast (PCB). Forum PCB menjadi tempat berdiskusi politik secara terbuka dalam suasana santai sambil sarapan dan minum kopi pagi.

    Doli Kurnia mengatakan forum Politics & Colleagues Breakfast dihadirkan membicarakan masalah politik dan mendiskusikan secara terbuka dan bebas. Dari forum PCB ini diharapkan hadir ide atau pemikiran untuk membangun sistem politik yang semakin baik.

    “Saya seorang politisi, jadi yang dibahas adalah politik. Politik alat untuk mencapai tujuan. Apa pun untuk mengambil kebijakan pasti ada politik,” katanya di Jakarta, Sabtu (1/3/2025).

    Doli Kurnia berencana forum PCB digelar secara rutin setiap bulan untuk mendiskusikan berbagai isu politik yang terjadi di Tanah Air. “Kalau isu sangat kuat di masyarakat, forum PCB bisa diadakan lebih sering, dua seminggu atau seminggu sekali,” ucapnya.

    Sedangkan Colleague atau sahabat, kata Doli Kurnia, forum PCB menjadi tempat diskusi bersama kolega, teman, dengan menghadirkan pakar politik dan politisi untuk berbicara secara terbuka tanpa rivalitas.

    “Semua sama-sama kolega yang concern (peduli) pada masalah pembangunan politik. Ini ajang diskusi tanpa menghujat dan memaki, semua kedudukannya sama dan berbicara secara terbuka,” tuturnya.

    Doli Kurnia menambahkan, forum ini dilabeli Breakfast atau Sarapan (makan pagi) agar diskusi ini bisa dilakukan secara santai di pagi hari ketika pikiran masih segar dan jernih. Diharapkan menghadirkan ide atau pemikiran terbaik dalam suasana yang hangat sambil minum kopi dan makan pagi.

    “Pagi hari pemikiran masih fresh dan terang, jadi bicara yang berat dan ringan di pagi hari sangat cocok. Jadi bicara politik tidak harus malam-malam dan bisa dilakukan secara terbuka sambil santai, ngopi, sarapan,” bebernya.

  • 3 Perwira TNI AL Resmi Jabat Danlanal, Ini Nama-namanya

    3 Perwira TNI AL Resmi Jabat Danlanal, Ini Nama-namanya

    loading…

    Danlantamal III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto memimpin upacara sertijab di Mako Lantamal III Jakarta Utara. Foto/Puspen TNI

    JAKARTA – Tongkat Kepemimpinan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banten resmi di serahterimakan dari Kolonel Laut (P) Arif Rahman kepada Kolonel Laut (P) Catur Yogiantoro.

    Upacara serah terima jabatan (sertijab) tersebut dipimpin langsung Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto, di selasar Mako Lantamal III Jakarta Utara, Jumat, 28 Februari 2025.

    Pelaksanaan kegiatan tersebut bersamaan dengan sertijab Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Bangka Belitung dari Kolonel Laut (P) Erwin Herdianto, kepada Kolonel Laut (P) Ipul Saipul, serta Danlanal Lampung dari Kolonel Laut (P) Dwi Atmojo kepada Letkol Laut (P) Krido Satriyo U.

    Dalam sambutannya. Danlantamal III Jakarta mengatakan, acara serah terima jabatan adalah hal yang wajar dalam dinamika suatu organisasi sebagai wujud regenerasi pengawak organisasi menuju yang lebih efektif, efisien dan modern.

    “Hal ini juga merupakan sebagai penghargaan dan kepercayaan Pemimpin TNI Angkatan Laut dalam rangka pembinaan organisasi sehingga bisa mengikuti perkembangan lingkungan yang sangat dinamis dan strategis,” ujarnya dikutip Sabtu (1/3/2025).

    Dengan pengalaman penugasan yang beragam dan berjenjang diharapkan Perwira yang memperoleh kesempatan dan kepercayaan mengemban jabatan akan mampu meningkatkan wawasan pengetahuan serta kualitas kepemimpinan.

    “Seiring dengan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis, tantangan tugas ke depan semakin kompleks dan mencakup dimensi yang lebih luas, untuk itu perlu kerja keras dan kerja cerdas dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.

    Danlantamal III Jakarta menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada Kolonel Laut (P) Erwin Herdianto, Kolonel Laut (P) Dwi Atmojo, dan Kolonel Laut (P) Arif Rahman, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Danlanal Bangka Belitung, Danlanal Lampung, dan Danlanal Banten dengan baik.

    ”Selama ini telah banyak upaya yang saudara lakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas Lantamal III Jakarta. Saya berharap pengalaman tugas dan kerja sama yang telah diperoleh selama ini dapat dijadikan sebagai pelajaran dan bekal penugasan pada jabatan selanjutnya, sehingga keberhasilan demi keberhasilan selalu menyertai perjalanan karier saudara,” katanya.

    Danlantamal III Jakarta berharap Kolonel Laut (P) Ipul Saipul, Kolonel Laut (P) Catur Yogiantoro, dan Letkol Laut (P) Krido Satriyo U dapat mengembangkan potensi diri dengan memunculkan pemikiran yang inovatif sehingga dapat semakin mendorong kemajuan TNI Angkatan Laut khususnya Lantamal III Jakarta.

    (cip)

  • BPKH Bersama BPS-BPIH Perkuat Sinergi Tingkatkan Pelayanan Haji Indonesia

    BPKH Bersama BPS-BPIH Perkuat Sinergi Tingkatkan Pelayanan Haji Indonesia

    loading…

    BPKH bersama BPS-BPIH perkuat sinergi tingkatkan pelayanan haji Indonesia. Foto/istimewa

    JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ) bersama 30 mitra Bank Penerima Setoran Biaya Ibadah Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) berkomitmen tingkatkan pelayanan haji. Hal itu diwujudkan dengan berbagai inovasi untuk memudahkan jemaah haji.

    Kegiatan yang mengusung tema “Strategi Peningkatan Pelayanan Haji Tahun 2025” ini bertujuan untuk memberikan evaluasi capaian pendaftar Haji 2024, menetapkan target dan merumuskan strategi pendaftar Haji baru 2025 serta meningkatkan sinergi antara pihak-pihak terkait dalam pelayanan kepada jemaah haji.

    Anggota Badan Pelaksana Bidang Penghimpunan, Transformasi, dan Teknologi Informasi BPKH Harry Alexander menyampaikan, BPKH akan senantiasa berkolaborasi dan bersinergi bersama BPS-BPIH dalam memberikan pelayanan terbaik untuk pendaftaran haji, jemaah haji tunggu serta jemaah haji yang telah melaksanakan ibadah haji.

    Saat ini, BPKH telah meluncurkan BPKH Apps yang dapat digunakan oleh jemaah haji yang telah mendaftar untuk melihat nilai manfaat virtual account yang telah didistribusikan oleh BPKH atas pengelolaan dana haji.

    Harry Alexander menambahkan, BPKH turut mendorong BPS-BPIH untuk bergabung dalam ekosistem digital haji, salah satunya dengan konektivitas antara BPKH Apps dengan aplikasi mobile milik BPS- BPIH. Upaya ini akan meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendaftar haji.

    “Selain itu, BPKH dan BPS-BPIH dapat bekerja sama dalam mengembangkan keagenan haji sehingga sosialisasi, literasi dan edukasi tentang pengelolaan keuangan haji serta pendaftaran haji dapat lebih luas menjangkau masyarakat,” katanya.

    Melalui BPKH Apps, BPKH tengah mengembangkan infrastruktur digital perhajian guna memberikan pelayanan kepada jemaah haji.

    “BPS-BPIH dapat berkolaborasi dengan BPKH dengan mengembangkan fitur layanan produk perbankan syariah seperti tabungan haji, cicilan Setoran Awal (SA) serta Setoran Lunas (SL), dan tabungan emas serta produk digital tabungan emas,” kata Harry.

    Anggota Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas, Analisis Portofolio, Penyelesaian Transaksi dan Penempatan BPKH, Indra Gunawan menyampaikan BPKH bersama BPS BPIH akan terus bersinergi untuk melakukan inovasi dan mengembangkan product champion di perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    “Kami percaya dengan kerja sama dan sinergi antara BPKH dan BPS BPIH, kita dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan memajukan ekonomi syariah” ujarnya.

    BPKH optimistis dengan langkah-langkah ini, pelayanan kepada jemaah haji akan semakin baik dan memberikan manfaat lebih luas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    (cip)

  • Daftar 3 Letjen TNI yang Belum Genap Sebulan Duduki Jabatan Baru, Salah Satunya Rangkap Dua Posisi Penting

    Daftar 3 Letjen TNI yang Belum Genap Sebulan Duduki Jabatan Baru, Salah Satunya Rangkap Dua Posisi Penting

    loading…

    Letjen TNI Novi Helmy Prasetya merupakan salah satu dari tiga Pati TNI AD berpangkat Letjen yang belum genap sebulan mendapat penugasan di jabatan baru. Foto/Wikipedia

    Terdapat tiga Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat (AD) berpangkat Letnan Jenderal (Letjen) yang belum genap sebulan duduki jabatan baru. Mereka semua ini baru saja terkena mutasi pada akhir Januari 2025.

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menetapkan mutasi tanggal 31 Januari 2025, berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di tubuh TNI.

    Total ada sekitar 65 Perwira TNI yang masuk dalam daftar, dengan rincian 30 Pati TNI AD, 24 Pati TNI AL, dan 11 Pati TNI AU, menurut penuturan Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto.

    Mereka yang terkena mutasi akhir Januari 2025 ini tentunya belum ada sebulan menduduki jabatan baru. Begitu juga untuk tiga Letjen TNI berikut ini.

    3 Letjen TNI yang Belum Genap Sebulan Duduki Jabatan Baru

    1. Letjen TNI Novi Helmy Prasetya

    Pada awal tahun 2025 ini, Novi Helmy Prasetya telah menduduki dua posisi penting, yakni sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI merangkap jadi Direktur Utama Perum Bulog.

    Novi diangkat jadi Danjen Akademi TNI usai terkena mutasi 31 Januari 2025, dan ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir jadi Dirut Perum Bulog pada 7 Februari 2025.

    Lulusan Akmil 1993 ini sebelumnya sempat menjabat sebagai Aster Panglima TNI tahun 2024. Ia juga pernah dipercaya jadi Pangdivif 3/Kostrad di 2022, dan Pangdam Iskandar Muda pada 2023.

    Tidak hanya itu, pria asal Bangkalan ini juga melaksanakan sejumlah penugasan seperti ikut dalam operasi Timor Timur 1996, operasi Tribuana tahun 1999 kemudian penugasan luar negeri melaksanakan Pengamanan VVIP RI 1 di Rusia tahun 2013 Inggris 2004 dan Jerman 2015.

  • Gencarkan Syiar, PBNU Kirim Dai ke 8 Negara dan Pelosok Indonesia

    Gencarkan Syiar, PBNU Kirim Dai ke 8 Negara dan Pelosok Indonesia

    loading…

    Sekretaris Lembaga Dakwah PBNU, KH Nurul Badruttamam menyerahkan piagam kepada dai peserta Pre-Departure Training Dai Ramadan 1446 H 2025 M. Foto/Ist

    JAKARTA – Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) bersama Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) mengirim sejumlah dai ke delapan negara dan pelosok Indonesia.

    Proses pengiriman dai itu di antaranya dengan menggelar Pre-Departure Training Dai Ramadan 1446 H / 2025 M. Kegiatan ini berlangsung sejak Rabu hingga Jumat (26-28 Februari 2025) di Aula Lantai VIII Gedung PBNU, Jakarta Pusat.

    Adapun proses seleksi untuk program ini telah berlangsung secara ketat. Dari total 450 peserta yang mendaftar, hanya 23 dai yang dinyatakan lolos dan siap ditempatkan di delapan negara. Selain itu, 11 orang dai juga akan ditugaskan dalam program Dai Nusantara di delapan provinsi, khususnya di daerah 3T.

    Para dai itu di antaranya akan bertugas ke Australia, Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, Timor Leste, Belanda, dan Jepang.

    Sementara yang di pelosok Nusantara bertugas di Papua Selatan, Papua Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, dan Banten.

    Mengusung tema “Khidmat NU Tanpa Jeda – Dakwah NU Go Global”, kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang moderat, toleran, dan inklusif. Selain itu, program ini juga berperan dalam memperkuat hubungan antarnegara serta membantu pekerja migran yang tersebar di berbagai belahan dunia dalam menghadapi dan menyelesaikan problem keagamaan mereka.

    Ketua Panitia KH Khalillurrahman menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen NU dalam membawa dakwahnya ke tingkat global.

  • DKPP Pecat 4 Komisioner KPU Banjarbaru karena Gunakan Surat Suara Lama

    DKPP Pecat 4 Komisioner KPU Banjarbaru karena Gunakan Surat Suara Lama

    loading…

    DKPP memecat empat komisioner KPU Kota Banjarbaru karena tetap gunakan surat suara lama meski ada paslon yang didiskualifikasi. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Dewan Kerhormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) memecat empat komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kota Banjarbaru. Mereka dinilai mengabaikan hak konstitusional warga yang memiliki hak untuk memilih dalam Pilkada Kota Banjarbaru 2024.

    Putusan perkara yang teregister dengan nomor 25-PKE-DKPP/I/2025 ini dibacakan Ketua DKPP Heddy Lugito pada Jumat, 28 Februari 2025. Perkara ini diadukan oleh Said Abdullah, pria yang juga maju sebagai Wakil Wali Kota Banjarbaru 2024. “Mengabulkan pengaduaan pengadu untuk sebagian,” ucap Heddy dikutip Sabtu (1/3/2025).

    Adapun DKPP memutuskan empat dari lima Komisioner KPU Kota Banjarbaru. Mereka yang dipecat ialah Dahtiar selaku Ketua KPU Banjarbaru serta Normadina, Hereyanto Resty Fatma Sari selaku anggota KPU Kota Banjarbaru.

    “Dua menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu 1, Dahtiar selaku Ketua, teradu II Resty Fatma Sari, teradu III Normadina dan teradu IV Hereyanto masing-masing selaku anggota KPU Kota Banjarbaru terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ucapnya.

    Sementara, satu anggota KPU lainnya yaitu Haris Fadilah hanya mendapatkan sanksi peringatan keras. Dalam pertimbangannya DKPP menilai Haris layak mendapatkan hukuman lebih ringan lantaran memberikan usulan untuk menerbitkan surat suara baru yang berisi kolom kosong dan kolom pasangan calon yang tidak dibatalkan penetapannya. “Menjatuhkan sanksi peringatakan keras kepada teradu V, Haris Fadilah,” tuturnya.

    KPU Kota Banjarbaru melanggar kode etik dan penyelenggaraan pemilu lantaran tetap menggunakan surat suara dengan gambar dua calon yaitu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru nomor urut 1 Erna Lisa Halaby-Wartono dan pasangan calon Wali Kota- Wakil Wali Kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah.

    Alih-alih membuat surat suara baru yang berisi gambar kosong dan pasangan Erna Lisa-Wartono (yang tidak didiskualifikasi), KPU kota Banjarbaru malah terus melanjutkan proses pemilu. Padahal pasangan Aditya-Said telah didiskualifikasi.

    Belakangan melalui rapat pleno, Komisioner KPU justru mengambil tindakan untuk mengkonversi suara yang tercoblos pada gambar Aditya-Said menjadi suara tidak sah. Perbuatan inilah yang dinilai DKPP mengabaikan hak konstitusional warga untuk memiliki hak memilih.

    (cip)

  • Wujudkan Energi Terbarukan, Pemerintah Kembangkan Gas Hidrogen

    Wujudkan Energi Terbarukan, Pemerintah Kembangkan Gas Hidrogen

    loading…

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya membangun energi terbarukan. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya membangun energi terbarukan . Salah satunya yakni pengembangan gas hidrogen.

    Head of Hydrogen & Coordinator of Business Services and Supervision of New Renewable Energy, Kementerian ESDM Muhammad Alhaqurahman Isa mengatakan, saat ini hidrogen semakin diakui sebagai salah satu solusi utama dalam melakukan transisi energi dari energi berbasis fosil menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

    Haqi menuturkan, berbagai negara telah mengembangkan regulasi dan kebijakan yang mendukung produksi, distribusi, dan pemanfaatan hidrogen di berbagai sektor, termasuk di industri, transportasi, dan pembangkit listrik.

    “Di Indonesia, pengembangan ekosistem hidrogen masih menghadapi berbagai tantangang, terutama terkait dengan aspek regulasi dan perizinan yang menjadi faktor kunci dalam percepatan adopsi teknologi hidrogen,” kata Haqi saat Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Regulasi Perizinan dan Pemanfaatan Hidrogen pada Sektor Industri, Transportasi, dan Pembangkit”, di Gedung Direktorat Jenderal EBTKE, Jakarta Pusat, Sabtu (1/3/2025).

    Haqi menjelaskan, regulasi terkait hidrogen di Indonesia masih dalam tahap pengembangan, baik dari sisi perizinan produksi, transportasi, penyimpanan, hingga pemanfaatannya oleh pemerintah, industri, akademisi, serta lembaga penelitian.

    Guna membahas kendala regulasi serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung pemanfaatan hidrogen secara optimal sebagai upaya mendukung transisi energi guna mewujudkan ketahanan dan swasembada energi di Indonesia maka digelar FGD ini dengan bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam regulasi, baik dari sisi perizinan serta pemanfaatan hidrogen di sektor industri, transportasi, dan pembangkit listrik. “Hasil diskusi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan nasional terkait hidrogen,” ujar Haqi.

    Pada April 2025, Kementerian ESDM akan menggelar Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition (GHES) 2025, ajang seminar dan pameran dan seminar khusus tentang hidrogen bertaraf internasional dan menjadi salah satu pelopor dalam akselerasi penggunaan gas hidrogen, yang kembali digelar oleh Indonesia Fuel Cell and Hydrogen Energy (IFHE), di Hall A Jakarta Convention Center (JCC).

    (cip)

  • Saut Situmorang Sebut Kewenangan Penyelidikan Intel Jaksa di RUU Kejaksaan Keliru

    Saut Situmorang Sebut Kewenangan Penyelidikan Intel Jaksa di RUU Kejaksaan Keliru

    loading…

    Pimpinan KPK 2015-2019 Saut Situmorang menyebut kewenangan penyelidikan Intel Jaksa dalam RUU Kejaksaan dinilai keliru. Foto/istimewa

    JAKARTA – Intel jaksa yang memiliki kewenangan penyelidikan dalam UU Kejaksaaan dinilai keliru. Sebab tugas intelijen adalah mengumpulkan informasi bukan penyelidikan.

    Hal itu dikatakan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Saut Situmorang dalam diskusi publik Koalisi Masyarakat Sipil dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

    Hadir dalam diskusi tersebut Ketua PBHI Nasional Julius Ibrani, Peneliti Senior Imparsial Al Araf, dan Ketua Badan Harian Centra Initiative, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
    Ali Syafaat.

    “Nature intel bukan di sana. Intel harusnya deteksi dini mengumpulkan informasi dan menganalisa informasi, bukan penyelidikan,” ujarnya, Sabtu (1/3/2025).

    Dalam diskusi tersebut, Saut juga menyoroti soal transparansi dalam pembahasan tiga RUU ini. Menurut Saut pembahasan yang berlangsung tertutup berpotensi bermasalah. “Pembahasan yang tertutup dan minim akuntabilitas akan hasilkan produk hukum yang tidak baik,” ujarnya.

    Senada, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ali Syafaat mengatakan, pembahasan RUU ini cenderung tertutup. Dia mengaku kesulitan untuk mendapatkan draft resmi 3 RUU tersebut. Padahal harusnya pembuatan undang-undang harusnya terbuka.

    “Ketiga RUU itu berpotensi memunculkan autocratic legalisme yakni menggunakan isntrumen hukum dengan sikap otoriter,” ujarnya.

    Menurut dia, kekuasaan harus diatur karena pelanggaran hak terjadi karena adanya kelompok, lembaga atau apapun yang sifatnya memiliki kuasa atas yang lain. Dalam perkembangannya ternyata hukum dijadikan untuk melegitimasi kekuasaan

    “Dibuat seolah-olah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, ini yang dikatakan sebagai autochratic legislation,” katanya.

    (cip)