Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • KPK Belum Siap, Sidang Praperadilan Hasto Ditunda hingga 14 Maret

    KPK Belum Siap, Sidang Praperadilan Hasto Ditunda hingga 14 Maret

    loading…

    Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menunda sidang perdana praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menunda sidang perdana praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan perintangan penyidikan. Sidang ditunda hingga pekan depan atau pada Jumat, 14 Maret 2025 karena KPK selaku Termohon belum siap.

    “Sidang ini ditunda sampai dengan hari Jumat tanggal 14 Maret. Hal ini diambil sebagai langkah agar segala sesuatu berjalan lancar,” ujar Hakim tunggal praperadilan, Rio Barten Pasaribu di pengadilan, Senin (3/3/2025).

    Hakim dalam persidangan menyebutkan, KPK selaku Termohon menyampaikan permohonan penundaan persidangan. Pasalnya, KPK masih belum siap sehingga meminta penundaan dua minggu, tapi hakim memutuskan penundaan pada Jumat, 14 Maret 2025 mendatang.

    Hakim menyatakan, pemanggilan pada KPK pada Jumat, 14 Maret 2025 mendatang merupakan panggilan terakhir. Maka itu, sidang akan tetap digelar jika nantinya pihak KPK tidak datang.

    “Jadi, kami rasa tanggal 14 sudah tanggal yang cukup baik mempertimbangkan segala sesuatunya. Jadi, sidang digelar tanggal 14 dengan catatan ini merupakan panggilan terakhir bagi pihak Termohon,” kata hakim.

    (cip)

  • Jenderal Agus Subiyanto Mutasi 4 Mayjen TNI Jadi Pati Mabes TNI AD

    Jenderal Agus Subiyanto Mutasi 4 Mayjen TNI Jadi Pati Mabes TNI AD

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memutasi 4 Mayjen TNI menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka memasuki masa pensiun pada mutasi Februari 2025. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memutasi 4 Mayjen TNI menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka memasuki masa pensiun pada mutasi Februari 2025. Empat jenderal TNI bintang 2 itu merupakan bagian dari total 52 perwira tiga matra TNI yang masuk daftar mutasi, rotasi, hingga promosi jabatan.

    Mutasi para perwira tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/183/II/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    Total 52 Perwira Menengah (Pamen) dan Perwira Tinggi (Pati) TNI dalam mutasi yang ditetapkan pada Jumat, 14 Februari 2025 lalu. Mereka berasal dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

    Jenderal Agus Subiyanto Mutasi 4 Mayjen TNI Jadi Pati Mabes TNI AD

    1. Mayjen TNI Prihati Pujowaskito, dari Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unhan dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

    2. Mayjen TNI Supriono, dari Kapoksahli Ka RSPAD Gatot Soebroto dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

    3. Mayjen TNI RP Ivancius Pr Siagian, dari Staf Khusus KSAD dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

    4. Mayjen TNI Wahyoedho Indrajit, dari Staf Khusus KSAD dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

    (jon)

  • KPK Minta PN Jaksel Tunda Sidang Perdana Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto

    KPK Minta PN Jaksel Tunda Sidang Perdana Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto

    loading…

    KPK meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto . Rencananya, sidang gugatan Hasto melawan KPK digelar hari ini.

    “KPK meminta penundaan sidang praperadilan tersangka HK kepada Hakim,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Senin (3/3/2025).

    Tessa menjelaskan alasan pihaknya meminta penundaan. Menurutnya, tim KPK masih mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk menghadiri praperadilan tersebut. “Karena masih melaksanakan koordinasi dan mempersiapkan materi,” ujarnya.

    Diketahui, praperadilan yang diajukan kali ini merupakan kali kedua. Yang pertama, majelis tunggal Djuyamto menyatakan tidak dapat diterima.

    Sebelumnya, Tim Hukum Hasto Ronny Talapessy menyatakan, sudah siap menghadiri sidang yang akan digelar besok. Ronny pun berharap, pihak termohon dalam hal ini KPK juga akan hadir di ruang sidang besok.

    “Kami berharap agar teman-teman di KPK pun sudah siap hadir dalam menghadapi praperadilan ini sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya murah itu bisa terlaksana, sehingga dapat memberikan kepastian hukum baik bagi KPK maupun Pak Hasto Kristiyanto,” kata Ronny, Minggu, 2 Februari 2025.

    Diketahui, gugatan praperadilan ini merupakan kali kedua yang diajukan kubu Hasto. Yang pertama, dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim tunggal Djuyamto. Kali ini, pihak Hasto langsung mengajukan dua gugatan.

    “Praperadilan sebelumnya belum menyentuh inti perkara, dan keputusan hakim praperadilan sebelumnya masih memberikan ruang bagi kami mengajukan kembali praperadilan dalam dua gugatan,” ujar Ronny.

    Adapun Klasifikasi perkara praperadilan ini adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto oleh KPK dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan pendidikannya.

    (cip)

  • DPR Dukung Presiden Prabowo Bangun Giant Sea Wall untuk Lindungi Warga Pesisir

    DPR Dukung Presiden Prabowo Bangun Giant Sea Wall untuk Lindungi Warga Pesisir

    loading…

    Sejumlah anggota DPR mendukung pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Sejumlah anggota DPR mendukung pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Karena efektif untuk mencegah abrasi, banjir rob dan kerusakan ekosistem laut yang merugikan warga pesisir.

    Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Johan Rosihan sangat mendukung proyek Giant Sea Wall yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, sebagai solusi dalam mencegah abrasi, banjir rob dan kerusakan lingkungan. Terutama di kawasan pantai utara Pulau Jawa (Pantura).

    “Saya melihat ini sebagai bagian dari upaya besar pemerintah dalam mengatasi ancaman abrasi laut dan banjir rob, khususnya di wilayah pesisir utara Jawa. Secara konsep, proyek semacam ini memang bisa menjadi solusi untuk mengurangi dampak kenaikan muka air laut,” ujar Johan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Namun demikian, Johan menilai, proyek GSW harus disertai kajian yang mendalam terkait efektivitas, dampak lingkungan, serta keberlanjutan ekonomi dan sosialnya. Misalnya, pembangunan GSW jangan sampai merusak ekosistem bakau, terumbu karang, atau mengganggu mata pencaharian nelayan.

    “Kedua, selain infrastruktur besar seperti GSW, pendekatan berbasis alam seperti rehabilitasi mangrove dan pemulihan ekosistem pesisir, harus diutamakan. Di beberapa negara, proyek serupa menghadapi kendala teknis dan pembengkakan biaya, jadi harus dipastikan bahwa ini benar-benar solusi yang paling optimal,” tegasnya.

    Senada, anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyebut proyek GSW punya manfaat besar, khususnya untuk melindungi warga pesisir dari terjangan banjir rob, abrasi serta kerusakan ekosistem laut.

    “Kalau ditanya seberapa penting, Giant Sea Wall memang kebutuhan yang mendesak. Dengan Giant Sea Wall ini, efektif untuk mengatasi semakin tingginya abrasi khususnya di wilayah Pantura,” kata politikus senior Partai Golkar itu.

    Hanya saja, Fiman menyebut adanya persoalan utama yang terkait biaya pembangunannya. Perlu inovasi dan upaya lebih serius untuk memecahkan masalah finansial. Apalagi saat ini pemerintah gencar melakukan efisiensi anggaran.

  • PHK Buruh Sritex Tak Tepat saat Ramadan, DPR Minta Jaminan Perlindungan Hak Pekerja

    PHK Buruh Sritex Tak Tepat saat Ramadan, DPR Minta Jaminan Perlindungan Hak Pekerja

    loading…

    Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menyoroti PHK ribuan pegawai PT Sritex. Dia meminta pemerintah menjamin hak-hak pekerja sesuai ketentuan perundangan. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menyoroti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ribuan pegawai PT Sri Rejeki Isman (Sritex) . Dia meminta pemerintah menjamin hak-hak pekerja sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

    “Dalam banyak kasus PHK akibat kebangkrutan seringkali nasib pekerja menjadi terkatung-katung. Perusahaan kerap menghindari tanggung jawab mereka dengan dalih tidak mempunyai modal untuk membayar hak-hak pekerja. Situasi ini jangan sampai menimpa sekitar 12.000 karyawan PT Sritex,” ujar Nihayatul, Minggu (2/3/2025).

    Dia menilai keputusan PHK saat Ramadan dan Idulfitri tidak tepat. Pasalnya, hal itu akan menambah beban bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

    Berdasarkan Permenaker No 6 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 3, pekerja yang hubungan kerjanya berakhir lebih dari 30 hari sebelum hari raya maka tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR).

    “Kecuali ada kebijakan khusus dari perusahaan atau intervensi pemerintah,” katanya.

    Meski demikian, dia meminta PT Sritex harus memastikan bahwa PHK dilakukan sesuai prosedur berlaku. PT Sritex juga harus menjelaskan secara transparan alasan penghentian operasional dan memastikan PHK dilakukan sesuai prosedur.

    Legislator PKB ini menekankan pentingnya peran kurator dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan. Kurator harus memastikan seluruh hak pekerja diprioritaskan dan tidak ada penundaan dalam pembayaran kompensasi.

    “Kami akan mengawasi agar tidak ada pelanggaran hak-hak pekerja dalam proses ini,” ucap Nihayatul.

    Para pekerja yang terkena PHK berhak mendapat uang pesangon sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya.

    “Kami meminta pembayaran hak-hak dilakukan segera tanpa penundaan apa pun yang dapat merugikan pekerja,” katanya.

    Diketahui, PT Sritex resmi berhenti beroperasi pada Sabtu (1/3/2025) dengan asas keberlangsungan usaha atau going concern dalam penyelesaian kasus kepailitan.

    Keputusan tersebut dibacakan dalam rapat kreditor yang digelar di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). Akibatnya hampir 12.000 karyawan terkena PHK.

    (jon)

  • Majelis Wali Amanat UI Minta Semua Pihak Hormati Putusan Akhir Disertasi Menteri Bahlil

    Majelis Wali Amanat UI Minta Semua Pihak Hormati Putusan Akhir Disertasi Menteri Bahlil

    loading…

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Foto: Istimewa)

    JAKARTA – Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia (UI) memberikan tanggapan terkait hasil disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI.

    Anggota Majelis Wali Amanat UI, Dany Amrul Ichdan mengatakan saat ini tengah menunggu jadwal rapat bersama empat organ di UI untuk membahas disertasi Menteri Bahlil. Adapun empat organ yang terlibat yakni Dewan guru besar (DGB), Senat Akademik (SA) Universitas, Majelis Wali Amanat (MWA) dan Rektor UI.

    “Sebagai bagian dari MWA kami berharap semua pihak menghormati segala proses akademik dan tata kelola yang berlaku di internal UI. Saat ini sedang diaturkan untuk rapat bersama empat organ UI (MWA, SA, DGB dan Rektor) rencana di minggu depan,” kata Dany dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).

    Pernyataan Dany itu sekaligus membantah dokumen yang beredar dari Dewan Guru Besar UI yang menyatakan disertasi Bahlil dibatalkan. Dalam risalah rapat pleno DGB UI tertanggal 10 Januari 2025 yang beredar di media sosial, disertasi Bahlil direkomendasikan untuk dibatalkan sebagai bentuk sanksi atas berbagai pelanggaran yang ditemukan.

    “Adapun dokumen atau sejenisnya yang beredar bukanlah sepengetahuan MWA, karena dokumen internal termasuk notulensi meeting untuk hal-hal spesifik bersifat konfidensial sehingga tidak seharusnya berada di ranah publik,” ucap Dany.

    Dia pun menegaskan bahwa yang bisa memberikan keputusan terkait hasil disertasi Menteri Bahlil layak atau tidak hanya keputusan rektor UI. Sementara Dewan Guru Besar hanya bisa memberikan rekomendasi saja.

    “Hasil rapat empat organ ke depan akan dilakukan langkah-langkah pengambilan keputusan oleh eksekutif (Rektor). Sehingga berita yang beredar bukan merupakan berita resmi yang dikeluarkan atas nama empat organ UI,” katanya.

    Dany pun optimistis civitas UI mampu bekerja secara profesional dan tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam menangani persoalan ini.

    “Kami yakin UI dan semua organ UI dapat mengedepankan objektifitas, akuntabilitas dan integritas yang tinggi dalam setiap pertimbangan keputusan,” pungkasnya.

    Senada dengan Dany, Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Arie Afriansyah menegaskan bahwa dokumen yang beredar hanya berisi rekomendasi dan UI belum secara resmi mengambil keputusan terkait disertasi Bahlil Lahadalia.

  • Presiden Prabowo Diminta Berantas Mafia Impor Bawang Putih

    Presiden Prabowo Diminta Berantas Mafia Impor Bawang Putih

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto diminta turun tangan memberantas dugaan mafia impor bawang putih. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diminta turun tangan memberantas dugaan mafia impor bawang putih. Sebab dugaan kecurangan dalam impor komoditas ini sudah lama terjadi.

    Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengatakan, Prabowo perlu turun langsung lantaran impor bawang putih ini sudah lama terjadi dan harus ditindak tegas oleh kepala negara.

    “Iya harus turun tangan. Kalau enggak, kerugian negara semakin meningkat, akibat impor bawang putih ini,” tegas Uchok Sky Khadafi, Senin, (3/3/2025).

    Uchok menambahkan kasus impor bawang putih ini sudah lama terjadi. Oleh sebab itu, Uchok meminta agar Prabowo turun tangan memberantas mafia impor bawang putih di kementerian. “Itu sudah dari dulu, pokoknya yang namanya impor itu bawang putih apa semuanya soal pamgan itu harus dibasmi,” tutupnya.

    Kasus dugaan mafia impor bawang putih kembali mencuat ke permukaan, kali ini dengan isu yang lebih mengejutkan. Kuota impor bawang putih yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, ternyata telah dijadikan alat jual beli dengan harga yang sangat tinggi.

    Mafia impor bawang putih ini melibatkan sejumlah oknum yang memiliki akses untuk mengendalikan kuota impor. Dengan memanipulasi alokasi kuota impor, mereka menjadikan kuota tersebut sebagai komoditas yang diperdagangkan dengan harga yang sangat tinggi.

    Diduga, mereka menjual kuota tersebut kepada importir atau pengusaha dengan harga Rp7.000 per kilogram, jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang seharusnya, sehingga memengaruhi harga pasar bawang putih yang melambung.

    Adanya keterlibatan perusahaan dalam proses impor bawang putih diduga melibatkan pihak di Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menciptakan kondisi bahwa impor tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

  • Duka Operasi Seroja, 129 Prajurit Terbaik Kopassus Gugur di Timtim

    Duka Operasi Seroja, 129 Prajurit Terbaik Kopassus Gugur di Timtim

    loading…

    Operasi Seroja di Timor Timur (Timtim) meninggalkan duka yang mendalam bagi Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Foto/istimewa

    JAKARTA – Operasi Seroja di Timor Timur (Timtim) meninggalkan duka yang mendalam bagi Komando Pasukan Khusus ( Kopassus ). Dalam operasi ini ratusan prajurit terbaik Korps Baret Merah gugur.

    Di antara prajurit terbaik itu adalah, Letkol Inf. Anumerta Atang Sutresna. Pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, 22 Agustus 1943 ini gugur ditembak pasukan Fretilin sesaat setelah mengibarkan Bendera Merah Putih di Kantor Gubernur Timor Portugis di Dili, Timor Leste pada hari pertama Operasi Seroja digelar.

    Selain itu, Kopda Anumerta Suparlan yang namanya kini diabadikan menjadi landasan udara di Pusdilatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat. Pratu Suparlan dikenang sebagai pahlawan karena keberaniannya mengorbankan nyawanya untuk melindungi rekan-rekan seperjuangannya di Timor Timur.

    Begitu juga dengan Letnan Satu (Lettu) Sudaryanto, Komandan Unit C Pasukan Nanggala 10, yang gugur dalam pelukan Prabowo Subianto kini Presiden ke-8 RI dalam operasi di Kota Maubara, Timor Timur.

    “Tercatat 129 prajurit Kopassus yang gugur dalam Operasi Seroja di Timtim yang berlangsung sejak 1975-1999,” bunyi keterangan tertulis di laman resmi penkopassus yang dikutip SindoNews, Senin (3/3/2025).

    Pratu Suparlan, saat bertugas di Timtim. Foto/istimewa

    Operasi Seroja merupakan operasi militer terbesar TNI usai revolusi kemerdekaan. Dikutip dari buku biografi Letjen TNI (Purn) Sutiyoso berjudul “Sutiyoso The Field General, Totalitas Prajurit Para Komando” diceritakan, Operasi Seroja yang digelar pada 7 Desember 1975 ini berawal dari keprihatinan pemerintah Indonesia terhadap situasi politik dan keamanan di Timor Leste yang semakin genting menyusul hengkangnya Portugis dari wilayah tersebut akibat Revolusi Bunga.

    Sepeninggal Portugis, konflik bersenjata di antara faksi-faksi yang bertikai yakni Uniao Democratica de Timorense (UDT), kemudian Fretilin, dan Associacao Popular Democratica de Timor (Apodeti) membuat ribuan pengungsi dari Timor Leste membanjiri daerah perbatasan di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk meminta perlindungan kepada pemerintah Indonesia.

  • Jenderal TNI Jadi Gubernur di Indonesia, Nomor 2 Mantan Asisten Khusus Prabowo

    Jenderal TNI Jadi Gubernur di Indonesia, Nomor 2 Mantan Asisten Khusus Prabowo

    loading…

    Ratusan kepala daerah terpilih berjalan menuju Istana Kepresidenan untuk dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (20/2/2025). FOTO/ALDHI CHANDRA SETIAWAN

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah melantik 33 Gubernur dan Wakil Gubernur secara serentak di Istana Kepresidenan pada Kamis, 20 Februari 2025. Dari jumlah itu dua di antaranya merupakan pensiunan Jenderal TNI .

    Jenderal TNI di sini merujuk pada golongan pangkat bintang yang disandang Perwira Tinggi (Pati) Angkatan Darat. Golongan pangkat ini terdiri dari Brigadir Jenderal (Brigjen) atau jenderal bintang 1, Mayor Jenderal (Mayjen) atau jenderal bintang 2, Letnan Jenderal (Letjen) atau jenderal bintang 3, dan Jenderal TNI atau Jenderal bintang 4.

    Jenderal TNI yang dilantik menjadi Gubernur pada 20 Februari 2025 telah menyandang status sebagai purnawirawan. Setelah pensiun dari militer, mereka terjun ke politik dan mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Hasilnya sebagian dari mereka meraih suara terbanyak dan ditetapkan oleh KPU sebagai kepala daerah terpilih. Lalu siapa saja jenderal TNI yang terpilih menjadi Gubernur?

    Jenderal TNI Menjadi Gubernur di Indonesia:

    1. Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka

    FOTO/DOK.Pemprov Sulawesi Tenggara

    Pertama, ada nama Andi Sumangerukka, jenderal TNI yang menjadi gubernur. Pati TNI AD berpangkat terakhir Mayor Jenderal itu yang berpasangan dengan Hugua dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.

    Andi Sumangerukka merupakan lulusan Akmil 1987 dari kecabangan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud). Jabatan terakhir militernya adalah Pangdam XIV/Hasanuddin periode 9 Januari 2020-1 April 2021.

    Beberapa jabatan militer lain juga pernah diembannya. Antara lain Danyon Arhanudse 13/Parigha Bhuana Yudha, Asintel Kodam I/Bukit Barisan,Danrem 143/Halu Oleo, Irdam V/Brawijaya, Kabinda Sulawesi Tenggara BIN, dan Sahli Bid. Ideologi dan Politik BIN. Pada 2020, Andi Sumangerukka kemudian diangkat menjadi Pangdam XIV/Hasanuddin.

    Pada Pilkada 2024, Andi Sumangerukka maju sebagai Calon Gubernur Sulawesi Tenggara. Tentara kelahiran Makassar 11 Maret 1963 yang berpasangan dengan Hugua itu diusung oleh Partai Gerindra, PAN, PPP, dan Hanura.

    Hasilnya, Andi Sumangerukka-Hugua meraih suara tertinggi 775.183 (52,3%). Mengalahkan tiga pasangan rivalnya, yakni Tina Nur Alam-LM Ihsan Taufik Ridwan yang meraih 308.373 suara (20,84%); Lukman Abunawas-La Ode Ida 246.393 suara (16,65%); dan Ruksamin-LM Sjafei Kahar yang mendapatkan 149.642 suara (10,11%).

    Atas raihan suara itu, Andi Sumangerukka-Hugua ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Sultra. Pasangan ini telah resmi dilantik oleh Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

    2. Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Lumbaa Komaling

    FOTO/WIKIPEDIA

  • Jenderal Agus Subiyanto Geser 3 Pati Bintang 2 TNI AL, Ini Nama-namanya

    Jenderal Agus Subiyanto Geser 3 Pati Bintang 2 TNI AL, Ini Nama-namanya

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menggeser 3 Pati bintang 2 TNI AL atau Laksamana Muda (Laksda) pada mutasi Februari 2025. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menggeser 3 Perwira Tinggi (Pati) bintang 2 TNI AL atau Laksamana Muda (Laksda) pada mutasi Februari 2025. Total 52 perwira dari tiga matra TNI yang masuk daftar mutasi, rotasi, hingga promosi jabatan.

    Mutasi para perwira tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/183/II/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    Baca Juga

    Total 52 Perwira Menengah (Pamen) dan Perwira Tinggi (Pati) TNI dalam mutasi yang ditetapkan pada Jumat, 14 Februari 2025 lalu. Mereka berasal dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

    Jenderal Agus Subiyanto Geser 3 Pati Bintang 2 TNI AL1. Laksda TNI Budi Raharjo, dari Koorsahli KSAL dimutasi menjadi Staf Khusus KSAL.

    2. Laksda TNI Yoos Suryono Hadi, dari Pangkoarmada dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.

    3. Laksda TNI Fauzi, dari Wadan Kodiklatal dimutasi menjadi Pangkoarmada I.

    (jon)