Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • Pendaftaran Bantuan untuk Masjid dan Musala 2025 Dibuka, Begini Caranya

    Pendaftaran Bantuan untuk Masjid dan Musala 2025 Dibuka, Begini Caranya

    loading…

    Pendaftaran bantuan pembangunan dan rehabilitasi masjid/musala dan rintisan masjid/musala ramah 2025 termasuk masjid ramah lingkungan mulai dibuka oleh Kemenag. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Pendaftaran bantuan pembangunan dan rehabilitasi masjid/ musala dan rintisan masjid/musala ramah tahun 2025 termasuk masjid ramah lingkungan mulai dibuka oleh Kementerian Agama (Kemenag). Program ini mendukung pengelolaan masjid dan musala yang lebih baik.

    Pada tahun 2025, Kemenag menyediakan bantuan dengan empat kategori nominal, yaitu Rp50 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi masjid, Rp35 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi musala, Rp15 juta untuk operasional rintisan masjid ramah, dan Rp10 juta untuk operasional rintisan musala ramah.

    “Bantuan ini bersifat stimulan, artinya bukan untuk menanggung seluruh biaya pembangunan atau rehabilitasi, melainkan sebagai dorongan atau ajakan bagi jemaah dan masyarakat untuk ikut membangun dan meramahkan masjidnya,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad dikutip Jumat (7/3/2025).

    Dia menjelaskan, Kemenag memperkenalkan konsep Masjid Ramah sejak 2024, yakni masjid dan musala yang mengedepankan nilai inklusivitas bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, serta lansia.

    Konsep ini juga menekankan aspek keberlanjutan lingkungan, keragaman, serta keberpihakan pada kalangan duafa.

    “Pada 2025, program ini tidak hanya melanjutkan skema yang sudah berjalan, tetapi juga memperkuat dukungan bagi pengelolaan masjid dan musala yang lebih profesional, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat sekitar,” paparnya.

    Dikatakan Abu, bantuan ini juga sebagai implementasi spirit Deklarasi Istiqlal, yakni dengan bantuan operasional rintisan masjid ramah lingkungan.

    “Kami minta masjid dan musala menanam pohon dan memperbaiki sanitasinya,” ujar Abu.

    Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Kemenag, Arsad Hidayat mengatakan, untuk mendapatkan bantuan ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masjid atau musala, yakni terdaftar di Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kemenag, memiliki rekening bank atas nama masjid atau musala; dan mengajukan proposal bantuan secara online melalui aplikasi PUSAKA atau laman simas.kemenag.

    Dokumen Pendukung yang Diperlukan:
    – Surat rekomendasi dari Kemenag (KUA, Kemenag kab/kota/provinsi)
    – Fotokopi SK Pengurus
    – Rencana Anggaran Biaya (RAB)
    – Foto kondisi bangunan
    – Fotokopi surat keterangan status tanah
    – Fotokopi buku rekening bank atas nama masjid/musala
    – Surat pernyataan kebenaran dokumen, bermaterai Rp10.000 yang ditandatangani ketua pengurus.
    Proses Pengajuan Bantuan
    – 8-19 Maret – Penerimaan permohonan bantuan secara online
    – 24 Maret – Penetapan calon penerima bantuan
    – 25 Maret – Proses verifikasi hingga pencairan dana (bertahap)

    (shf)

  • Kuota Haji Reguler Terisi 70%, Pelunasan Sampai 14 Maret 2025

    Kuota Haji Reguler Terisi 70%, Pelunasan Sampai 14 Maret 2025

    loading…

    Sebanyak 70% kuota haji reguler 2025 terisi. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu mencatat lebih dari 144 ribu jemaah haji reguler telah melunasi biaya haji. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Sebanyak 70% kuota haji reguler 1446 H/2025 M sudah terisi. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat, lebih dari 144 ribu jemaah haji reguler sudah melunasi biaya haji.

    Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1446 H/2025 M dibuka sejak 14 Februari 2025. Proses ini akan berlangsung hingga 14 Maret 2025.

    “Tercatat ada 3.484 jemaah reguler yang melunasi. Ada juga dua petugas haji daerah atau PHD yang melunasi. Total sejak dibuka pelunasan, ada 144.219 jemaah reguler yang melunasi biaya haji,” papar Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Zain di Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Total kuota haji Indonesia tahun ini adalah 221.000 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 203.320 kuota jemaah reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus.

    Kuota jemaah haji reguler terdiri atas 190.897 jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi, 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia, 685 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), dan 1.572 petugas haji daerah (PHD).

    “Sebanyak 70,93% kuota jemaah haji reguler sudah terisi,” sambungnya.

    M Zain menambahkan, pihaknya juga sudah membuka pelunasan bagi Petugas Haji Daerah (PHD). Hingga hari ini, ada lima orang yang melunasi biaya haji untuk kuota PHD.

    “Pelunasan biaya haji PHD dibuka hingga 20 Maret 2025,” tegas Muhammad Zain.

    Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.

    (shf)

  • Hakim Agama Batam Ditusuk, KY Kaji Pembentukan Polisi Khusus Pengadilan

    Hakim Agama Batam Ditusuk, KY Kaji Pembentukan Polisi Khusus Pengadilan

    loading…

    Komisi Yudisial (KY) berencana mengkaji pembentukan satuan polisi khusus pengadilan yang bertugas melindungi hakim. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) berencana mengkaji pembentukan satuan polisi khusus pengadilan yang bertugas melindungi hakim. Perlindungan penting diberikan setelah adanya insiden penusukan Hakim Pengadilan Agama Batam berinisial G oleh orang tak dikenal saat hendak berangkat kerja dari kediamannya, Kamis (6/3/2025).

    Anggota KY Binziad Kadafi mengatakan, Komisis Yudisial sudah menerjunkan tim untuk menelusuri kasus penusukan hakim di Batam. KY juga berkoordinasi dengan kepolisian setempat guna memastikan peristiwa ini ditangani dengan tuntas dan transparan.

    “KY mendukung sepenuhnya langkah kepolisian untuk menangkap dan memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku. Terlepas dari motif pelaku, KY memandang insiden ini sebagai alarm untuk terus mendorong komitmen yang kuat dalam memberikan perlindungan terhadap hakim,” ujar Kadafi, Jumat (7/3/2025).

    Kadafi mengatakan, KY mendorong penerapan efektif Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Pengadilan dan Persidangan. Hal ini tidak hanya dalam konteks persidangan, tetapi juga perlindungan terhadap hakim dan petugas pengadilan di luar lingkungan pengadilan.

    “KY saat ini juga sedang mengkaji pembentukan satuan polisi khusus pengadilan yang bertugas memastikan keamanan hakim, aparatur peradilan, dan lingkungan peradilan secara menyeluruh,” tutur Kadafi.

    “Kajian ini mencakup kewenangan, struktur kelembagaan, mekanisme koordinasi dengan kepolisian, serta sumber daya yang diperlukan,” tegas Kadafi.

    Menurutnya, gagasan mengenai sistem pengamanan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan sangat krusial agar hakim lebih independen dalam mewujudkan keadilan bagi pihak-pihak berperkara, bebas dari kekerasan, ancaman, dan rasa takut.

    (abd)

  • Penerapan EBT di Perdesaan Penting untuk Pelayanan Publik

    Penerapan EBT di Perdesaan Penting untuk Pelayanan Publik

    loading…

    Diskusi Publik Optimalisasi Pemberdayaan Peran Desa dalam Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Mewujudkan Net Zero Emission di Gedung Makarti Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Jakarta, Kamis (6/3/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia mendorong penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam pelayanan publik. Penerapan EBT dalam pelayanan publik tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan, tetapi juga mempercepat transformasi menuju pemerintahan yang lebih hijau.

    Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman RI Hery Susanto dalam Diskusi Publik Optimalisasi Pemberdayaan Peran Desa dalam Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Mewujudkan Net Zero Emission di Gedung Makarti Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Menurut Hery, EBT terdiri dari dua kategori, yaitu energi baru seperti hidrogen dan nuklir, serta energi terbarukan seperti energi surya, air, dan lainnya.

    “Dengan dukungan kebijakan yang tepat, EBT dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat,” katanya, Jumat (6/3/2025).

    EBT memiliki beberapa keunggulan, di antaranya ramah lingkungan, sumber daya berlimpah, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, penerapannya juga menghadapi tantangan seperti investasi awal yang besar, ketergantungan pada kondisi alam, dan kapasitas penyimpanan energi yang terbatas.

    Hery menyoroti bahwa persentase penggunaan EBT terus meningkat dari tahun ke tahun, tetapi masih belum mencapai target yang ditetapkan. Ia berharap EBT dapat masuk ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang kebanyakan wilayah pedesaan.

    “Listrik masuk daerah 3T, maka pelayanan publik juga akan meningkat. Produktivitas pun akan tercipta,” katanya.

    Ia menjelaskan, desentralisasi EBT untuk desa yang masuk kawasan hutan dan 3T itu perlu dilakukan, sebab sulit terakses infrastruktur listrik maka pengembangan EBT bisa menjadi alternatif.

    Potensi EBT di Desa
    Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria menyatakan Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar, tetapi pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Menurutnya, desa-desa harus memanfaatkan EBT dan menjadi desa mandiri energi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kemandirian energi desa sudah tidak bisa ditunda lagi. BUMDes harus menjadi pengelola energi di desa,” ujar Riza.

    Kemandirian energi akan menjadi program prioritas Kementerian Desa. “Dengan energi yang mandiri, industrialisasi pedesaan akan semakin berkembang dan kesejahteraan masyarakat desa bisa terwujud,” katanya.

  • 108.000 Penyelenggara Negara Belum Lapor Harta Kekayaan

    108.000 Penyelenggara Negara Belum Lapor Harta Kekayaan

    loading…

    Sebanyak 48 Menteri dan 5 Kepala Lembaga setingkat Menteri Kabinet Merah Putih berfoto Bersama di Istana Negara, Senin (21/10/2024). FOTO/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengungkapkan terdapat lebih dari 108.000 penyelenggara negara belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN ) untuk periodik 2024. KPK mengingatkan batas akhir pelaporan LHKPN pada akhir Maret 2025.

    “Data per Kamis, 6 Maret 2025, KPK mencatat masih ada 108.869 Penyelenggara Negara yang belum melaporkan LHKPN,” kata Anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Kamis (6/3/2025).

    Budi menjelaskan, terdapat 418.431 orang yang menjadi pihak wajib lapor KPK. Dengan demikian, Budi menyatakan tingkat pelaporan LHKPN baru menyentuh angka 74%.

    KPK, menurut Budi, mengimbau kepada para penyelenggara negara yang belum lapor, agar segera melaporkannya secara online, dengan mengakses laman elhkpn.kpk.go.id. Sebab, batas akhir pelaporan ada di ujung bulan ini.

    “Mengingat batas waktu pelaporannya sampai dengan 31 Maret 2025,” ujarnya.

    Budi melanjutkan, pihaknya tidak hanya berdiam diri dengan sekadar memberikan imbauan. Menurutnya, Tim LHKPN juga intens melakukan bimbingan teknis pengisian dan pelaporan LHKPN di berbagai Kementerian, Lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN/BUMD.

    “Sehingga kewajiban pelaporan LHKPN dapat terpenuhi tepat waktu dan lengkap dalam pengisiannya,” ucapnya.

    Berikut rincian penyelenggara negara yang belum lapor LHKPN:Pada Bidang Eksekutif, yang belum melaporkan sejumlah 81.344 dari total 333.734.

    Pada bidang Legislatif, yang belum melaporkan sejumlah 9.104 dari total 20.752.

    Pada bidang Yudikatif, yang belum melaporkan sejumlah 464 dari total 18.046.

    Pada BUMN/BUMD, yang belum melaporkan sejumlah 17.957 dari total 45.899.

    (abd)

  • 5 Fakta Menarik AKBP Vivick Tjangkung, Mantan Artis yang Memilih Jadi Polwan

    5 Fakta Menarik AKBP Vivick Tjangkung, Mantan Artis yang Memilih Jadi Polwan

    loading…

    AKBP Vivick Tjangkung sempat berkarier sebagai artis hingga rilis album rekaman kini jadi Polwan dan menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang. Foto/Ist

    JAKARTA – AKBP Vivick Tjangkung yang sebelumnya sempat berkarier di bidang seni kini telah menentukan jalannya sebagai abdi negara penegak hukum. Dirinya kini merupakan polisi wanita (Polwan) yang menjabat posisi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang.

    Kisah AKBP Vivick Tjangkung yang merupakan mantan artis dan musisihingga rilis album rekaman ini memang menarik banyak perhatian.

    Sebab sangat jarang seorang artis yang memilih untuk banting setir jadi polisi.

    5 Fakta Menarik AKBP Vivick Tjangkung

    1. Berasal dari Nusa Tenggara Timur

    Wanita bernama lengkap Josephien Vivick Tjangkung lahir di Ende, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 Maret 1971. Ia merupakan putri dari pasangan Aloysius Tjangkung dan Dintje Lelaona Tjangkung yang merupakan dua orang guru di salah satu sekolah di Dili, Timor Leste.

    2. Berkarier di Dunia Entertainment

    Sebelum berprofesi sebagai polisi wanita, Vivick terlebih dahulu berkarier di bidang seni dengan menjadi artis. Beberapa sinetron yang pernah dibintanginya ialah Oo Jekri, Suami, Istri & Dia, dan Shakila.

    Selain membintangi sejumlah sinetron, perempuan asal NTT ini juga sempat menggeluti dunia tarik suara dan merilis album solo.

    3. Keluarga Tidak Menyangka jika Vivick akan Jadi Polwan

    Seiring berjalannya waktu, Vivick justru lebih memilih untuk beralih profesi menjadi polwan. Keputusannya ini bahkan sempat tidak disangka oleh orang tuanya.

    Hal ini karena keluarganya sangat memahami bahwa Vivick sangat menyukai bidang seni seperti menyanyi dan menari sedari kecil.

    4. Mengungkap Kasus Narkoba Para Artis

    Selama berkarier sebagai Polwan, Vivick yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) telah mengungkap sejumlah kasus narkoba yang melibatkan para aktor dan artis Indonesia.

    Salah satu nama tenar yang pernah ditangkap yakni Zarima Mirafsur, Ratu Ekstasi di Indonesia. Vivick juga pernah mengungkap kasus Tora Sudiro, Jefri Nichol, Dwi Sasono, Roy Kiyoshi, dan Ello.

    5. Menduduki Posisi Strategis di Polri

    Berbagai prestasi ini lantas membuatnya dipercaya menjabat Kapolres Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2023. Posisi ini membuatnya menjadi Kapolres perempuan pertama di jajaran Polda NTT.

    Setahun berselang, AKBP Josephien Vivick Tjangkung lantas dimutasi untuk jabat Kepala BNN Kota Tangerang. Mutasi itu berdasarkan surat perintah Kapolri nomor: SPRIN/713/III/KEP/2024.

    (shf)

  • Deretan Kapolda di Pulau Jawa, Nomor 4 Anggotanya Diduga Intimidasi Band Sukatani

    Deretan Kapolda di Pulau Jawa, Nomor 4 Anggotanya Diduga Intimidasi Band Sukatani

    loading…

    Deretan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di Pulau Jawa diulas dalam artikel ini. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Deretan Kepala Kepolisian Daerah ( Kapolda ) di Pulau Jawa diulas dalam artikel ini. Nomor 4 adalah Kapolda Jawa Tengah yang sejumlah anggotanya diduga mengintimidasi Band Sukatani terkait lagu Bayar Bayar Bayar.

    Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah provinsi dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Sedangkan Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi.

    Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Diketahui, ada enam Polda di Pulau Jawa. Berikut enam Kapolda di Pulau Jawa:

    1. Karyoto
    Foto/Dok SindoNews

    Pria kelahiran Dukuh Pete, Kuta, Belik, Pemalang, Jawa Tengah, 27 Oktober 1968 ini menjabat Kapolda Metro Jaya. Ada 13 Polres masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya.

    13 Polres itu adalah Polres Metro Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Timur, Polres Metro Jakarta Utara, Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

    Kemudian, Polres Kepulauan Seribu, Polres Metro Tangerang Kota, Polres Tangerang Selatan, Polresta Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Polres Metro Bekasi Kota, Polres Metro Bekasi, dan Polres Metro Depok.

    Irjen Pol Karyoto adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1990 yang berpengalaman dalam bidang reserse. Berbagai jabatan pernah diembannya, antara lain Perwira Menengah Badan Reserse Kriminal Polri dan Kepala Kepolisian Resor Ketapang (2008).

  • 4 Mayjen TNI Bersiap Tinggalkan Militer usai Mutasi Februari 2025, 2 di Antaranya Staf Khusus KSAD

    4 Mayjen TNI Bersiap Tinggalkan Militer usai Mutasi Februari 2025, 2 di Antaranya Staf Khusus KSAD

    loading…

    Sejumlah Perwira Tinggi (Pati) TNI AD berpangkat Mayjen TNI bersiap meninggalkan militer usai mutasi Februari 2025. Salah satunya Mayjen TNI Wahyoedho Indrajit. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sejumlah Perwira Tinggi (Pati) TNI AD berpangkat Mayjen TNI bersiap meninggalkan militer usai mutasi Februari 2025. Dua di antaranya Staf Khusus KSAD .

    Pada pertengahan Februari 2025, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan rotasi dan mutasi terhadap sejumlah pejabat strategis di lingkungan TNI.

    Ketentuan itu tercantum dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/183/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    Melihat rinciannya, sebanyak 52 Pati masuk daftar mutasi yang terdiri dari 31 Pati TNI AD, 19 Pati TNI AL, dan 2 Pati TNI AU.

    Dari sekian nama, ada beberapa pemegang pangkat Mayjen TNI AD yang segera meninggalkan militer dalam rangka pensiun. Siapa saja?

    Mayjen TNI Bersiap Tinggalkan Militer usai Mutasi Februari 2025

    1. Mayjen TNI RP Ivancius Pr Siagian

    Ivancius Pr Siagian merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1988-B yang dimutasi dari jabatan Staf Khusus KSAD menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

    Dia pernah menempati sejumlah jabatan strategis di militer di antaranya Dirdik Seskoad (2020), Kapok Sahli Pangdam VI/Mulawarman (2021), Staf Ahli Bidang Ekonomi Setjen Wantannas (2023), serta Pa Sahli Tingkat III KSAD Bidang Ekkudag (2023).

    2. Mayjen TNI Supriono

    Supriono merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1991. Pada Februari 2025, Supriono masuk daftar Mayjen TNI yang bersiap meninggalkan militer dalam rangka pensiun.

    Dia sebelumnya menjabat Kapoksahli Ka RSPAD Gatot Subroto. Jenderal bintang 2 kelahiran Kediri, 15 Maret 1967 ini juga pernah menduduki jabatan lain yakni Waasops KSAD Bidang Renops (2020-2022), Danrem 042/Garuda Putih (2022-2023), hingga Pa Sahli KSAD Tk III Bidang Komsos (2023-2024).

    3. Mayjen TNI Prihati Pujowaskito

    Prihati adalah lulusan Sepa PK TNI tahun 1990 dan mumpuni dalam bidang kesehatan (CKM). Pada ketentuan mutasi TNI Februari 2025, Prihati dimutasi dari jabatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan (Unhan) menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

    Sebelumnya, dia juga banyak menduduki jabatan lain seperti Kasubdep Jantung RS Dustira Kesdam III (2007-2010), Kadep THT Mata/Kulit RS Dustira Dam III (2010-2016), Sub Smf Kardioangioplasti-1 Gol IV/Kol Dep Jantung RSPAD Gatot Soebroto (2018-2021), serta Dirjangmed RSPAD Gatot Subroto (2021-2023).

    4. Mayjen TNI Wahyoedho Indrajit

    Wahyoedho Indrajit merupakan lulusan Sepa PK TNI 1992 yang dimutasi dari jabatan Staf Khusus KSAD menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

    Pada riwayat kariernya, Wahyoedho pernah mengisi jabatan strategis lain seperti Kababinkum TNI (2021-2022), Dosen Tetap Unhan (2022-2023), dan Jampidmil (2023-2024).

    (jon)

  • DPR Bakal Panggil Kurator Sritex Bahas THR Pegawai yang Kena PHK

    DPR Bakal Panggil Kurator Sritex Bahas THR Pegawai yang Kena PHK

    loading…

    Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin dalam program Interupsi bertajuk Badai PHK Pasti Berlalu? yang tayang di iNews pada Kamis (6/3/2025) malam. Foto/iNews

    JAKARTA – Komisi IX DPR bakal memanggil kurator PT Sri Rejeki Iman ( Sritex ) untuk membahas Tunjangan Hari Raya ( THR ) karyawan yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu sebagaimana disampaikan Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin dalam program Interupsi bertajuk Badai PHK Pasti Berlalu? yang tayang di iNews pada Kamis (6/3/2025) malam.

    Zainul mengungkapkan isi pertemuan dengan asosiasi serikat pekerja PT Sritex beberapa waktu lalu. “Yang pertama adalah kepastian soal THR. Kenapa? Karena kurator yang sekarang mengambil alih posisi perusahaan Sritex, itu mem-PHK karyawan Sritex pada tanggal 26 Februari. Dua hari menjelang Ramadan, puasa Ramadan dimulai. Ada indikasi, ini adalah upaya untuk menghindari THR,” kata Zainul.

    Ia menjelaskan, berdasarkan aturan yang berlaku, perusahaan wajib membayar THR karyawannya yang masa kerjanya masih berlangsung 30 hari sebelum Hari Raya Idulfitri. “Mereka menyampaikan kita agar dilakukan upaya-upaya, agar walaupun mereka di-PHK dua hari menjelang puasa pertama Ramadan, mereka tetap merasa punya hak untuk mendapatkan THR,” ungkapnya.

    “Kita setelah ini akan memanggil kurator juga Komisi IX, sedang kita jadwalkan, ya. Bersama dengan Kemenaker juga, belum kita panggil,” pungkasnya.

    (rca)

  • Jokowi Gagas Partai Super Tbk, Idrus Marham: Tidak Perlu Ada Kekhawatiran

    Jokowi Gagas Partai Super Tbk, Idrus Marham: Tidak Perlu Ada Kekhawatiran

    loading…

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) gagas pembentukan Partai Super Terbuka (Tbk). Foto/Ary Wahyu

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai tidak perlu ada kekhawatiran terhadap gagasan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) tentang pembentukan Partai Super Terbuka (Tbk). Alasannya, kata dia, Golkar tidak bergantung pada perorangan.

    “Tidak perlu ada kekhawatiran. Kenapa? karena Partai Golkar ini tidak tergantung pada perorangan,” kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (6/3/2025).

    Dia menyampaikan bahwa keberadaan Golkar karena atas asas ideologi yang diperkuat oleh sebuah sistem, dan diperkuat lagi dengan adanya kepemimpinan yang kuat. Hal itu yang membuat Partai Golkar dalam beberapa kali pemilu di Indonesia selalu menjadi partai besar yang menempatkannya berada di posisi kedua.

    “Jadi ketergantungan pada individu tidak. Inilah hebatnya Golkar di situ, karena itu yang saya katakan tadi, kebesaran Golkar dan Golkar dulu dilahirkan bukan hanya pertimbangan-pertimbangan rasional objektif, pertimbangan ideologis, pertimbangan sosiologis,” ujarnya.

    “Tetapi pendiri Golkar ini memiliki intuisi yang sangat kuat melihat ke depan, dan ada jaminan bahwa Golkar dalam kondisi apa pun pasti tidak hanya eksis tetapi survive,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi sekaligus Ketum Pro Jokowi (Projo) mengungkap isi pembahasan dalam pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Salah satu hal yang dibicarakan mengenai partai super Tbk.

    Budi sebelumnya mengaku akan bertemu dengan Jokowi usai pelantikan pejabat pada Rabu (19/2/2025). “Partai Super Tbk, ya sudah terjemahin aja. Partai dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat,” kata Budi usai menghadiri pelantikan kepala daerah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    (rca)