Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • Besok, Prabowo Gelar Pertemuan Bilateral dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam

    Besok, Prabowo Gelar Pertemuan Bilateral dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam

    loading…

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam beserta istrinya, Ngo Phuong Ly tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/3/2025). Foto/Setpres

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025). To Lam beserta istrinya, Ngo Phu’o’ng Ly tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/3/2025).

    “Presiden Prabowo Subianto akan menerima Sekjen To Lam di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 10 Maret 2025, sekitar pukul 16.30 WIB,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan resminya, Minggu (9/3/2025).

    Sebelumnya, Sekjen PKV To Lam baru saja tiba siang ini dalam rangka kunjungan kenegaraan yang menandai 70 tahun hubungan Indonesia – Vietnam. Sekjen To Lam direncanakan berada di Indonesia selama tiga hari, 9-11 Maret 2025.

    Yusuf mengatakan Sekjen To Lam akan disambut dengan Upacara Kenegaraan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan tête-à-tête antara kedua pemimpin.

    “Setelahnya, akan digelar pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam untuk membahas penguatan kerja sama di berbagai bidang strategis,” jelas Yusuf.

    Lebih lanjut, Yusuf mengatakan sebagai bagian dari rangkaian acara, Presiden Prabowo dan Sekjen To Lam akan memberikan keterangan pers bersama guna menyampaikan hasil pertemuan kepada publik.

    “Selain penyambutan kenegaraan dan pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, selama di Indonesia Sekjen To Lam juga diagendakan untuk bertemu dengan para pengusaha serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI,” pungkasnya.

    (rca)

  • Diperiksa KPK, Ahmad Ali Dicecar Soal Penerimaan Metrik Ton Batu Bara Rita Widyasari

    Diperiksa KPK, Ahmad Ali Dicecar Soal Penerimaan Metrik Ton Batu Bara Rita Widyasari

    loading…

    KPK memeriksa politikus Partai Nasdem Ahmad Ali terkait penerimaan metrik ton batu bara Rita Widyasari. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memeriksa politikus Partai Nasdem Ahmad Ali, Jumat, 7 Maret 2025. Pemeriksaan tersebut terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret eks Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari (RW).

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, dari pemeriksaan tersebut didalami perihal penerimaan metrik ton Rita Widyasari. “Penyidik mendalami pengetahuan yang bersangkutan terkait penerimaan metrik ton batu bara tersangka RW,” kata Tessa, Minggu (9/3/2025).

    Tessa tidak menjelaskan lebih detail perihal maksud penerimaan metrik ton tersebut. Termasuk aliran uang dari Rita Widyasari.

    Diketahui, pemeriksaan Ahmad Ali tersebut dilakukan di Polresta Banyumas. Hal itu lantaran tim penyidik juga memiliki agenda pemeriksaan saksi di kasus lalin pada lokasi yang sama.

    Dalam perkara ini, KPK menyita uang Rp3,49 miliar dari kediaman politisi Partai NasDem, Ahmad Ali (AA). Penyitaan dilakukan usai tim penyidik menggeledah kediamannya yang berlokasi di daerah Kembangan, Jakarta Barat.

    Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita uang dan jam tangan mewah. “Dari lokasi tersebut, penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai Rp3,49 miliar, dokumen, barang bukti elektronik, dan juga ada tas dan jam tangan branded,” katanya.

    Tessa tidak menjelaskan secara detail perihal jumlah tas dan jam tangan branded yang disita. Termasuk perkiraan nominal dari aksesoris tersebut. Tessa hanya menyebut penggeledahan tersebut berlangsung selama enam jam, yakni dari pukul 10.00-16.00 WIB.

    (cip)

  • Pengamat Hukum Sebut 3 Syarat Agar Danantara Bisa Dipercaya Publik

    Pengamat Hukum Sebut 3 Syarat Agar Danantara Bisa Dipercaya Publik

    loading…

    Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menyebut ada tiga syarat agar BPI Danantara dipercaya publik. Foto/istimewa

    JAKARTA – Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menyebut ada tiga syarat agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dipercaya publik. Salah satunya terkait dengan penegakan hukum terhadap koruptor.

    Hal itu dikatakan Hardjuno menyoroti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya terkait kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit BPI Danantara.

    Dalam Pasal 15A ayat (2) UU tersebut, BPK tidak dapat langsung melakukan audit terhadap keuangan Danantara, kecuali atas permintaan DPR.

    Hardjuno menegaskan memperlakukan Danantara sebagai entitas komersial murni seperti Temasek di Singapura bukanlah masalah. Namun, jika ingin mengambil model negara maju, maka penegakan hukum terhadap kasus korupsi serta standar etik pejabat pemerintah dan BUMN juga harus mengikuti standar Singapura dan negara-negara maju lainnya.

    “Korupsi harus diberantas, indeks persepsi korupsi Indonesia harus turun hingga setara dengan negara-negara maju dan modern. Hanya dengan itu rakyat bisa percaya Danantara benar-benar akan dikelola secara profesional,” kata Hardjuno, Minggu (9/3/2025).

    Kandidat Doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini, masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah tingginya angka kasus korupsi, bahkan dengan nilai yang tidak masuk akal. Korupsi sudah mendarah daging dan belum ada kejelasan arah pemerintahan dalam pemberantasannya.

    “Jika UU BUMN yang baru telah diketuk dan Danantara diperlakukan layaknya entitas komersial murni, maka sebagai penyeimbang, pemerintah harus menunjukkan ketegasan dalam pemberantasan korupsi,” katanya.

    Ketegasan dalam pemberantasan korupsi mencakup pertama, pemerintah harus segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Tanpa aturan ini, sulit bagi negara untuk mengambil kembali uang hasil korupsi yang telah disembunyikan oleh para pelaku.

  • Operasi Modifikasi Cuaca Diperpanjang, 22 Ton Garam Telah Ditabur di Langit Jawa Barat

    Operasi Modifikasi Cuaca Diperpanjang, 22 Ton Garam Telah Ditabur di Langit Jawa Barat

    loading…

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) wilayah Jabodetabek hingga dua hari ke depan. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) wilayah Jabodetabek hingga dua hari ke depan. OMC tahap pertama yang sedianya dilaksanakan pada 4-8 Maret 2025 ini diperpanjang hingga 10 Maret 2025.

    Perpanjangan OMC ini diputuskan setelah mempertimbangkan prakiraan cuaca pada 9-10 Maret 2025 yang menunjukkan indikasi potensi peningkatan pertumbuhan awan hujan yang dapat berdampak pada terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, di hampir sebagian besar Pulau Jawa.

    “Pada periode ini, angin kencang diperkirakan akan terjadi di beberapa daerah,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Minggu (9/3/2205).

    Selama lima hari pelakasanaan (4-8 Maret 2025), OMC yang dipusatkan dari Lapangan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta, ini telah menyelesaikan total 26 sorti dengan 50 jam 17 menit penerbangan.

    “Adapun total bahan semai yang ditebarkan di langit Jawa Barat dan sekitarnya mencapai 22 ton Natrium Klorida (NaCl) [garam] dan 4 ton Kalsium Oksida (Cao),” katanya.

    Pada 8 Maret 2025, kegiatan penerbangan dilakukan dalam enam sorti yang menyasar ke wilayah Perairan Utara Jawa Barat di sekitaran Karawang dan Cirebon serta di wilayah DAS Citarum guna mengurangai supply awan hujan yang bergerak menuju Provinsi Jawa Barat.

    Hasil OMC kemarin yang menghabiskan 6.000 Kg NaCl ini terpantau hujan dengan intensitas ringan terjadi pada wilayah utara, timur, dan tengah Jawa Barat, sedangkan hujan dengan intensitas sedang mencapai 50 mm di wilayah perairan mampu didistribusikan sebelum masuk ke arah daratan Jawa Barat Bagian Selatan (Sukabumi).

    Operasi modifikasi cuaca merupakan salah satu upaya mengurangi curah hujan yang berpotensi turun di wilayah Jabodetabek sehingga meminimalkan risiko banjir susulan, serta mempercepat proses tanggap-transisi darurat di Jabodetabek.

    Upaya ini merupakan komitmen pemerintah pusat dalam untuk mitigasi bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi yang dapat memicu banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah.

    (rca)

  • Satgas Pangan Sita Minyakita Tidak Sesuai Takaran dari 3 Produsen

    Satgas Pangan Sita Minyakita Tidak Sesuai Takaran dari 3 Produsen

    loading…

    Polisi menyita minyak goreng bermerek Minyakkita dari 3 produsen karena tidak sesuai takaran. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Polisi menyita minyak goreng bermerek Minyakkita dari 3 produsen karena tidak sesuai takaran. Penyitaan itu dilakukan karena dalam kemasan tertulis 1 liter, namun hasil pengukuran hanya berisikan 700-900 ml.

    “Bahwa telah ditemukan minyak goreng merek Minyakita yang secara langsung dilakukan pengukuran, terhadap 3 (tiga) merek Minyakita yang diproduksi oleh tiga produsen yang berbeda, dan ukurannya tidak sesuai dengan yang tercantum didalam label kemasan,” ujar Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf, Minggu (9/3/2025).

    Helfi merincikan ketiga perusahaan yang memproduksi Minyakita, berlokasi di Depok, Kudus dan Tanggerang. Produsen pertama dari PT Artha Eka Global Asia, Depok yang memproduksi Minyakita kemasan botol ukuran 1 L.

    “Minyakita kemasan botol ukuran 1 L produksi koperasi produsen UMKM kelompok terpadu Nusantara, Kudus. Minyakita kemasan pouch ukuran 2 L produksi PT Tunas Agro Indolestari-Tangerang,” tambahnya.

    Kini pihaknya tengah melakukan proses penyidikan lebih lanjut, usai melakukan penyitaan atas barang yang tidak sesuai tersebut.

    “Atas temuan dugaan ketidaksesuaian antara label kemasan dan isi tersebut telah dilakukan langkah-langkah berupa. Penyitaan barang bukti. Proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” katanya.

    (cip)

  • AMPI Tegaskan Solid di Bawah Kepemimpinan Ketum Jerry Sambuaga

    AMPI Tegaskan Solid di Bawah Kepemimpinan Ketum Jerry Sambuaga

    loading…

    Wakil Ketua Umum DPP AMPI Ema Asmawati menegaskan solid di bawah kepemimpinan Ketum Jerry Sambuaga. Foto/istimewa

    JAKARTA – Pengurus DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia ( AMPI ) dan pengurus DPD AMPI menegaskan solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga masa bakti 2027.

    DPP AMPI menilai rapat pleno AMPI ke-V yang memutuskan penonaktifan Jerry Sambuaga sebagai Ketua Umum DPP AMPI adalah rapat ilegal serta tidak sah. Rapat tersebut bertentangan dengan AD/ART dan peraturan organisasi.

    “Rapat yang mengatasnamakan DPP AMPI yang dilakukan oleh saudara Omar Syarief pada Sabtu, 8 Maret 2025 adalah ilegal dan tidak sah karena bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi,” tegas Wakil Ketua Umum DPP AMPI Ema Asmawati di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

    Menurut Ema, penonaktifan Jerry Sambuaga sebagai Ketua Umum DPP AMPI yang dilakukan Omar Syarief pada rapat ilegal tersebut tidak memiliki dasar hukum atau landasan organisasi yang jelas.

    “Jangankan bicara landasan hukumnya, tempat mereka bikin rapat pleno saja kabarnya mereka tidak minta izin sama DPP Partai Golkar. Mereka seenaknya gunakan aula Golkar untuk bikin pertemuan ilegal mengatasnamakan AMPI padahal tidak mendapatkan izin dari DPP Golkar,” katanya.

    Menurut Ema, DPP AMPI selama Bulan Suci Ramadan ini justru fokus melakukan kegiatan positif bersama masyarakat, seperti yang dilakukan baru-baru ini dengan memberikan takjil dan makanan untuk buka bersama warga sekitar Kantor DPP Partai Golkar serta memberikan bantuan kepada warga korban banjir di wilayah Jabodetabek.

    Sambil tetap melakukan konsolidasi dan kegiatan positif untuk masyarakat, DPP AMPI juga sedang menunggu proses yang dilakukan di Dewan Etik Partai Golkar.

    “DPP AMPI menghormati proses yang dilakukan di Dewan Etik. Setelah proses dan putusan Dewan Etik selesai, DPP AMPI akan segera melakukan rapat pleno yang sah dan legal,” tegasnya.

  • Safari Ramadan Mardiono ke Sumut, Bukber Bareng Kader hingga Bertemu Bobby Nasution

    Safari Ramadan Mardiono ke Sumut, Bukber Bareng Kader hingga Bertemu Bobby Nasution

    loading…

    Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memulai Safari Ramadan perdana dari Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (8/3/2025). Foto/Istimewa

    MEDAN – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memulai Safari Ramadan perdana dari Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (8/3/2025). Mardiono disambut oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution di Rumah Dinas Gubernur.

    Pertemuannya itu dilakukan sebagai koordinasi mengenai ketahanan pangan di Sumut. “Safari Ramadan tahun ini saya awali dari Sumatera Utara. Yaitu bersilaturahmi dengan kader dan para tokoh termasuk pejabat pemerintah di Sumatera Utara. Sekaligus menjalankan tugas kenegaraan yang berkaitan dengan ketahanan pangan,” kata Mardiono.

    Usai bertemu Gubernur Sumut, Mardiono melanjutkan agendanya dengan silaturahmi sekaligus buka bersama dengan DPW PPP Sumatera Utara. “Alhamdulillah hadir para kader DPW PPP Sumatera Utara, para Ketua DPC se-Sumatera Utara, dan banom partai. Acaranya berjalan khidmat dan baik silaturahmi kali ini,” ujar Mardiono.

    Mardiono menjelaskan, kedatangannya kali ini bertemu para kader juga dilakukan untuk memastikan seluruh kadernya dalam keadaan solid menjelang muktamar mendatang.

    “InsyaAllah para kader masih penuh dengan semangat perjuangan dalam keadaan yang solid dalam menghadapi muktamar yang akan dilaksanakan setelah Lebaran Idulfitri. Tugas saya juga untuk memastikan bahwa perhelatan akbar ini akan berjalan baik, solid, dan kondusif,” pungkasnya.

    (rca)

  • Sekjen Partai Komunis Vietnam Y.M To Lam Tiba di Indonesia, Disambut Sejumlah Pejabat

    Sekjen Partai Komunis Vietnam Y.M To Lam Tiba di Indonesia, Disambut Sejumlah Pejabat

    loading…

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, Y.M. To Lam tiba di Indonesia hari ini. Foto/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Vietnam , Y.M. To Lam tiba di Indonesia hari ini. To Lam akan berada di Indonesia dalam rangka kunjungan kenegaraan hingga 11 Maret 2025.

    Sekjen PKV To Lam yang didampingi istrinya tiba di Indonesia sekitar pukul 13.30 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Vietnam Airlines di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Tampak sejumlah pejabat menyambut Sekjen PKV To Lam yakni Gubernur Jakarta Pramono Anung. Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono juga terlihat hadir dalam penyambutan itu.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam keterangan resminya mengatakan selama kunjungannya, Sekjen To Lam akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas potensi kerja sama yang dapat meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Vietnam ke tingkat yang lebih tinggi.

    Bac ajuga: Sekjen Partai Komunis Vietnam Bertemu Presiden Prabowo Hari Ini, Bahas Apa?

    Kemlu menjelaskan kunjungan ini pertama kali bagi To Lam sebagai Sekjen PKV dan sangat bermakna karena bertepatan dengan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam.

    Dalam sistem tata negara Vietnam, posisi Sekjen PKV adalah pemimpin politik tertinggi dari empat pilar pimpinan negara, yaitu Sekjen PKV, Presiden, Perdana Menteri dan Ketua Senat.

    Kemlu pun mengungkapkan jika hubungan Indonesia dan Vietnam telah mengalami perkembangan pesat selama tujuh dekade ini. Kokohnya kerjasama kedua negara juga tercermin dari disepakatinya kemitraan strategis pada hubungan bilateral di tahun 2013. Menjadikan Vietnam satu-satunya yang miliki tingkat kemitraan strategis dengan Indonesia di kawasan.

    “Fondasi hubungan yang kokoh dibentuk sejak persahabatan antara Presiden Soekarno dan Presiden Ho Chi Minh, yang sama-sama miliki visi menentang kolonialisme,” jelasnya.

    Selain bertemu Presiden Prabowo, Sekjen To Lam juga dijadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan ketua MPR, DPR dan DPD, serta melakukan pertemuan bisnis dengan para pengusaha dari kedua belah pihak.

    (cip)

  • Penurunan Muka Tanah Berkontribusi 145% Penyebab Banjir Jabodetabek

    Penurunan Muka Tanah Berkontribusi 145% Penyebab Banjir Jabodetabek

    loading…

    BRIN mengungkapkan banjir yang kerap melanda kawasan Jabodetabek salah satu penyebabnya karena turunnya permukaan tanah. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan banjir yang kerap melanda kawasan Jabodetabek tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga faktor lain yang semakin memperburuk kondisi. Salah satunya penurunan muka tanah.

    Peneliti Ahli Madya dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yus Budiono mengungkapkan, ada empat faktor utama penyebab banjir di wilayah ini yaitu penurunan muka tanah (land subsidence), perubahan tata guna lahan (land use change), kenaikan muka air laut, serta fenomena cuaca ekstrem.

    “Dari hasil riset kami, penyebab utama meningkatnya risiko banjir di Jabodetabek adalah penurunan muka tanah, yang berkontribusi hingga 145% terhadap peningkatan risiko banjir,” ungkap Yus, dikutip Minggu (9/3/2025).

    Yus menyebut, perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali juga meningkatkan risiko banjir hingga 12%, sementara kenaikan muka air laut hanya berdampak sekitar 3%. Menurut Yus, tren kejadian banjir di Jabodetabek beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan intensitas peristiwa ekstrem.

    “Perubahan iklim global menyebabkan lebih banyak hujan ekstrem, seperti yang terjadi pada 1 Januari 2020 dan akhir Januari 2025, ketika curah hujan mencapai lebih dari 300 mm, jauh di atas normal,” jelasnya.

    Yus menjelaskan, banjir di Jabodetabek bisa dikategorikan ke dalam tiga jenis utama, yakni banjir akibat hujan lokal (torrential rain flood), banjir akibat luapan sungai (fluvial flood), serta banjir akibat pasang laut (coastal flood).

    “Banjir yang terjadi beberapa waktu lalu lebih dominan sebagai fluvial flood, di mana hujan terjadi lebih intens di bagian hulu dan menyebabkan luapan air di sungai-sungai besar,” paparnya.

    Yus menjelaskan, guna mengatasi permasalahan banjir, BRIN telah melakukan berbagai riset dan inovasi, termasuk pengembangan sistem informasi danau, model peringatan dini berbasis data dan kecerdasan buatan (AI), serta pemetaan daerah rawan banjir dengan pendekatan polder system.

  • Minta BPKH Tak Dibubarkan, IPHI Dorong Amendemen UU Pengelolaan Keuangan Haji

    Minta BPKH Tak Dibubarkan, IPHI Dorong Amendemen UU Pengelolaan Keuangan Haji

    loading…

    Wakil Ketua Umum IPHI Mohamad Anshori menolak pembubaran BPKH dan mendorong amendemen UU Pengelolaan Keuangan Haji. Foto/SindoNews

    JAKARTA – DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) menolak pembubaran Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ). Tidak hanya itu, IPHI juga mengusulkan amendemen Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR beberapa waktu lalu, IPHI menegaskan BPKH adalah hasil perjuangan umat, bukan sekadar kebijakan pemerintah. Sehingga eksistensinya harus dipertahankan untuk menjaga independensi pengelolaan dana haji.

    “Dana haji ini milik umat, bukan milik negara. Jangan ada upaya untuk menariknya kembali ke kendali pemerintah. Pengelolaannya harus tetap berada di tangan lembaga independen yang transparan dan profesional,” tegas Wakil Ketua Umum IPHI Mohamad Anshori di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

    Menurut Anshori, IPHI adalah salah satu pencetus dan pendiri BPKH, sehingga akan berdiri di garis depan untuk mempertahankan keberadaan lembaga tersebut. Anshori mengingatkan sebelum ada BPKH, dana haji dikelola dengan banyak celah rawan penyalahgunaan. “Pembubaran BPKH bukan solusi, tetapi justru langkah mundur yang berisiko besar bagi kepercayaan jemaah,” katanya.

    Selain itu IPHI juga mendesak revisi UU No. 34 Tahun 2014 untuk meningkatkan tata kelola keuangan haji agar lebih transparan, profesional, dan berpihak kepada jemaah dengan mengajukan sejumlah usulan strategis, di antaranya, penyelarasan peran BPKH dan Badan Pelaksana Haji (BPH) agar tidak terjadi tumpang tindih dalam regulasi dan penyelenggaraan haji.

    Pembentukan Komite Tetap Haji guna meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sehingga kebijakan fiskal dan efisiensi biaya haji lebih optimal.

    “Selain itu menjadikan Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Haji dan Umrah, agar sistem keuangan haji lebih terintegrasi dengan perbankan syariah yang berpihak pada jemaah. Juga penyediaan modal tambahan bagi BPKH guna memperbesar kapasitas investasi yang berkelanjutan dan menguntungkan jemaah,” jelasnya.

    Selain itu, penguatan manajemen risiko keuangan, termasuk penerapan cadangan risiko (risk reserve) dan strategi lindung nilai (hedging) untuk mengantisipasi fluktuasi ekonomi global.