Category: Sindonews.com

  • KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil Terkait Dugaan Kasus Korupsi BJB

    KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil Terkait Dugaan Kasus Korupsi BJB

    loading…

    KPK menggeledah kediaman eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Bandung pada Senin (10/3/2025). Foto/Ilustrasi/Dok.SindoNews

    BANDUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada Senin (10/3/2025). Lokasi kediaman pria yang akrab disapa Kang Emil itu berada di Bandung.

    Terkait penggeledahan tersebut, dikonfirmasi oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto. Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi di Bank Jawa Barat dan Banten (BJB).

    “Betul, terkait perkara BJB,” kata Setyo kepada wartawan, Senin (10/3/2025).

    Hal senada juga disampaikan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto. Kendati begitu, Tessa belum bisa menjelaskan lebih detail terkait giat tersebut.

    “Betul hari ini ada giat geledah penyidik perkara BJB. Namun untuk rilis resminya termasuk lokasi, baru akan disampaikan saat kegiatan sudah selesai semua,” ujar Tessa.

    Sebelumnya, KPK menyatakan bahwa mulai melakukan pengusutan dugaan korupsi di Bank Jawa barat dan Banten (BJB).

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebutkan pihaknya telah mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik).

    “Ya karena kami sudah menerbitkan surat perintah penyidikan,” kata Setyo kepada wartawan Rabu (5/3/2025).

    Setyo belum menjelaskan secara rinci terkait siapa saja pihak tersangka dalam perkara ini. Dia menuturkan, perkembangan berikutnya akan disampaikan dalam konferensi pers.

    “Ya kalau tindak lanjut dari penanganannya, pasca dilakukan rilis terkait penentuan terhadap perkara tersebut, ya jadi kewenangan dari penyidik, dan direktur, serta deputi lah menentukan kapan akan ditentukan tindak lanjutnya,” ujarnya.

    (shf)

  • Sahroni Minta Riza Chalid Kooperatif dengan Kejagung agar Terang Benderang

    Sahroni Minta Riza Chalid Kooperatif dengan Kejagung agar Terang Benderang

    loading…

    Wakil Ketua Komisi III DPR asal Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni meminta Riza Chalid kooperatif. Foto/Dok SindoNews

    JAKARTA – Dugaan keterlibatan pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sub Holding PT Pertamina sedang didalami oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Putra Riza Chalid, Kerry Adrianto Riza sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Adhyaksa.

    Riza kini tengah berada di Kamboja. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR asal Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni meminta Riza Chalid kooperatif.

    “Saya kira ini adalah bagian dari pemeriksaan yang perlu dilakukan Kejagung. Jadi Pak Riza berikan saja keterangan agar semua clear dan terang benderang, supaya nanti proses hukum terkait anaknya juga lancar,” kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

    Sahroni pun meminta agar Riza bisa bekerja sama dengan baik dalam memberikan keterangan kepada kejagung meski berada di luar negeri. Dia menuturkan, Kejagung bergerak berdasarkan arah dan bukti temuan hukum.

    “Jadi, siapa pun wajib patuh. Makanya saya juga minta agar Pak Riza Chalid kooperatif dengan Kejagung terkait pemeriksaan ini, meski tengah berada di luar negeri,” pungkas Sahroni.

    Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan sembilan orang tersangka yakni Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.

    YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shiping, AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International, MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, ⁠DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan ⁠YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.

    Selanjutnya, Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne selaku VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga.

    (rca)

  • Pengemudi Ojol Akan Dapat Bonus Hari Raya

    Pengemudi Ojol Akan Dapat Bonus Hari Raya

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan pengemudi Ojol akan mendapatkan bonus Hari Raya karena telah mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan pengemudi atau driver Ojek Online (Ojol) akan mendapatkan bonus Hari Raya. Bonus bagi Ojol ini diberikan karena telah mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia.

    “Tahun ini pemerintah memberikan perhatian khusus kepada pengemudi online yang telah mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia,” kata Prabowo mengawali Konferensi Pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Prabowo pun mengimbau perusahaan layanan untuk memberikan bonus kepada pengemudi dan kurir online yang berbentuk uang tunai.

    “Untuk itu pemerintah mengimbau untuk memberi bonus Hari Raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan keaktifan kerja,” katanya.

    Prabowo pun mengatakan bahwa saat ini ada sebanyak 250 ribu pengemudi kurir online yang aktif. Dimana sebanyak 1 sampai 1,5 juta pengemudi yang berstatus part time.

    Nantinya, aturan pemberian bonus ini akan diatur lewat Surat Edaran yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan.

    “250 ribu pekerja pengemudi kurir online yang aktif, 1 sampai 1,5 juta yang berstatus part time tidak full time, untuk besaran mekanisme kita serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui Surat Edaran,” paparnya.

    “Saudara-saudara sekalian semoga dengan kebijakan ini para pekerja dan para pengemudi online dapat merasakan libur dan mudik dan Idulfitri dalam keadaan yang baik. Saya ucapkan terimakasih kepada Menteri Ketenagakerjaan, Menhub, Sesneg, Seskab dan juga pimpinan perusahaan atas kerjasama yang baik. Juga saya ucapkan terimakasih kepada para pengemudi online dimanapun anda berada,” sebut Prabowo.

    (shf)

  • Berkaitan Lingkup Tugas, Usia Pensiun hingga Kedudukan

    Berkaitan Lingkup Tugas, Usia Pensiun hingga Kedudukan

    loading…

    Komisi I DPR menggelar RDPU bersama PEPABRI membahas RUU TNI di ruang rapat Komisi I DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025). Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Komisi I DPR RI memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Sedianya, Komisi yang membidangi pertahanan ini menyerap aspirasi dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) pada Senin (10/3/2025).

    Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto mengatakan, akan ada banyak hal yang dibahas dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU TNI. Ia pun mengungkap ada 3 pasal yang menjadi fokus pembahasan dalam RUU TNI.

    “Kita akan revisi yaitu yang berkaitan dengan lingkup tugas di Pasal 47, TNI bisa ke mana saja kemudian di usia di Pasal 53 dan satu lagi di kedudukan di Pasal 3,” tutur Utut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama PEPABRI di ruang rapat Komisi I DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).

    Ia pun menilai, ketentuan dalam regulasi TNI saat ini tak memberi keadilan pada prajurit. Salah satunya, kata dia, klausul yang mengatur batas usia pensiun prajurit hanya 53 tahun.

    “Menurut hemat saya ini ada ketidakadilan, kalau dari sisi pengabdian jangan pernah ragukan TNI mereka ready untuk urusan apa aja, mulai dari tsunami, tempur sampai yang lainnya. Minta maaf kalau ini dianggap subjektifitas saya selaku pimpinan komisi,” tutur Utut.

    Legislator PDI Perjuangan pun membandingkan usia pensiun guru 60 tahun dan dosen 65 tahun. Menurutnya, batas usia pensiun TNI untuk jabatan tamtama dan perwira bisa lebih tunggu dari 53 tahun.

    “Kalau dari konsep kesamaptaan usia 53 dugaan saja masih jos atau masih top markotop. Kalau ada yang terluka, ya itu apa boleh buat karena biasanya latihan yang berlebihan atau pertempuran,” tutur Utut.

    (shf)

  • Kesetaraan Gender dalam Ber-KB

    Kesetaraan Gender dalam Ber-KB

    loading…

    Muktiani Asrie Suryaningrum. Foto/Istimewa

    Muktiani Asrie Suryaningrum, S.Sos., MPH
    Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya BKKBN
    Pengurus Pusat Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (Indonesian Demographer Association/IPADI) dan Pengurus Pusat Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI)

    CAPAIAN pembangunan kependudukan Indonesia saat ini ditandai dengan keberhasilan pengendalian kuantitas penduduk yang sangat baik. Berdasarkan hasil Long Form SP2020, tercatat bahwa Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) Indonesia sebesar 2,18 yang mendekati angka Replacement Level (2,1). Keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan penduduk sudah diakui dunia. Ini ditandai dengan penghargaan bidang Kependudukan dari United Nations Population Fund (UNFPA) atau Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengendalian penduduk tak terlepas dari Program Keluarga Berecana (KB) yang berdampak pada penurunan fertilitas.

    Penurunan TFR memberikan kesempatan kepada penduduk Indonesia untuk dapat memanfaatkan pembangunan di Indonesia secara optimum. Angka kelahiran yang terus menurun memberikan pengaruh penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi serta menekan laju pertumbuhan penduduk. Pentingnya perencanaan dalam berkeluarga salah satunya menentukan jumlah anak serta jarak kelahiran setiap anak. Perencanaan ini bertujuan agar pasangan suami istri lebih siap baik secara mental maupun finansial sehingga masa depan anak-anaknya akan lebih baik.

    Beban keluarga yang sedikit karena jumlah anak yang sedikit untuk setiap keluarga memungkinkan setiap orangtua untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak. Beriringan dengan hal tersebut, pemerintah juga dapat fokus pada program-program peningkatan kualitas penduduk seperti peningkatan pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan. Resonansi upaya dari tiap keluarga dan juga program-program pemerintah dapat mempercepat untuk cita-cita mewujudkan penduduk berkualitas yang unggul dan berdaya saing dapat tercipta dengan baik.

    Melalui penggunaan kontrasepsi , Indonesia berhasil menurunkan angka rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksi. Berbicara program KB tentunya terkait dengan alat kontrasepsi. Masih banyak anggapan bahwa perempuan sebagai penanggung jawab atas reproduksinya. Ini dapat dikatakan juga bahwa ledakan penduduk yang terjadi seolah-olah menjadi masalah perempuan. Jadi masalah ledakan penduduk menjadi beban yang harus ditanggung perempuan untuk menanggulangi. Padahal terdapat jenis kontrasepsi untuk laki-laki dan perempuan.

    Jika ditilik, ada beberapa penggunaan metode kontrasepsi modern, untuk wanita ada pil, suntik, susuk KB/implan/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK), IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), metode operasi wanita (MOW) atau tubektomi. Sedangkan pria ada metode operasi pria (MOP) atau vasektomi dan kondom. Selain itu juga terdapat kontrasepsi alami yaitu Metode Amenore Laktasi (MAL) atau metode kontrasepsi tradisional yaitu kalender/pantang berkala, abstinensi, senggama terputus, jamu, atau lainnya.

    Dalam pemilihan jenis kontrasepsi atau keikutsertaan dalam program keluarga berencana seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri, karena penggunaan kontrasepsi merupakan kebutuhan bersama antara keduanya. Sebagai satu keluarga yang utuh laki-laki dan perempuan harus mengambil keputusan dan tanggung jawab atas kesehatan reproduksinya. Dengan kata lain hak dan kewajiban suami istri untuk mengikuti keluarga berencana adalah sama. Tidak menimbulkan diskriminasi dan ketimpangan peran serta tanggung jawab dalam keluarga.

    Berdiskusi dengan pasangan dan keluarga setidaknya mendapatkan gambaran atau pilihan sementara mengenai kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan pengalaman keluarga dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan. Perlunya diskusi antara suami dan istri untuk mempertimbangkan siapa yang akan menggunakan alat kontrasepsi. Ini tentunya juga harus dilakukan konsultasi kepada ahlinya baik dokter kandungan maupun bidan. Jika pilihannya jatuh pada perempuan yang akan menggunakan alat kontrasepsi, maka langkah selanjutnya menentukan metode kontrasepsi yang akan digunakan.

    Konsultasi dengan dokter spesialis kandungan, bidan atau pelayanan keluarga berencana diharapkan dapat memberikan informasi tentang metode kontrasepsi yang tersedia. Bagaimana cara kerja setiap alat kontrasepsi dan efek samping yang akan ditimbulkan dari setiap alat kontrasepsi dapat diperoleh. Dokter spesialis kandungan, bidan atau pelayanan keluarga berencana lebih memahami dan memiliki pengetahuan yang banyak, sehingga dapat memudahkan setiap pasangan yang akan menggunakan alat kontrasepsi tanpa kebingungan dan takut kesakitan.

  • Mendagri Terima Usulan Pelantikan 15 Kepala Daerah: Hanya Gubernur Dilantik Presiden

    Mendagri Terima Usulan Pelantikan 15 Kepala Daerah: Hanya Gubernur Dilantik Presiden

    loading…

    Mendagri Tito Karnavian saat Raker bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025). Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku telah menerima 15 usulan pelantikan kepala daerah yang telah mendapat putusan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dari jumlah itu, 2 usulan terkait pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, sementara sisanya terkait Bupati dan Wali Kota.

    Hal itu diungkapkan Tito saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).

    Tito mengatakan, sejumlah KPUD sudah melakukan penetapan dan pengusulan ke DPRD ihwal pelantikan kepala daerah.

    “Dan dari DPRD semuanya sudah mengajukan usulan ke pemerintah untuk Provinsi atau Gubernur kepada Presiden melalui Kemendagri, sudah kami terima dua-duanya, dan untuk 13 lagi yang harus diterbitkan SK Mendagri juga sudah kami terima,” tutur Tito.

    Dari materi yang dipaparkan, wilayah yang mengusulkan pelantikan kepala daerah yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Papua Pegunungan. Untuk wilayah lainnya ada Kabupaten Jayapura, Aceh Timur, Mandailing Natal.

    Kemudian Pasaman Barat, Lamandau, Buton Tengah, Berau, Jeneponto, Puncak, Pamekasan, Halmahera Utara, Belu, dan Mimika.

    “Sesuai dengan aturan bahwa sejak diterima pemerintah diberi waktu 20 hari untuk melakukan melaksanakan penetapan dan penerbitan baik Keppres untuk Gubernur atau SK Mendagri untuk Bupati Wali Kota. Kami masih memiliki waktu,” ucap Tito.

    Tito menyampaikan, untuk Gubernur terpilih akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara Bupati dan Wali Kota akan dilantik oleh Gubernur terpilih.

    “Kemudian untuk pelantikannya, untuk Gubernur oleh Presiden. Karena pelantikan serentaknya sekali yang kemarin yang besar, maka bupati wali kotanya dilantik oleh para gubernur masing-masing,” terang Tito.

    “Yang lainnya kita menunggu hasil PSU. Begitu selesai, langsung lantik secepat mungkin. Jadi tidak diserentakan menunggu yang lain,” pungkasnya.

    (shf)

  • Pemerintah Prediksi Lebaran 2025 pada 31 Maret

    Pemerintah Prediksi Lebaran 2025 pada 31 Maret

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar memprediksi Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah jatuh pada 31 Maret 2025. Foto: Riana Rizkia

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memprediksi Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah jatuh pada 31 Maret 2025. Hal tersebut diungkap setelah Menag menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral soal kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 bersama Polri.

    “Lebaran kita prediksi tanggal 31 Maret 2025,” ujarnya usai Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2025 di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    Baca Juga

    Lebaran 2025 juga diprediksi dirayakan serentak oleh umat muslim di Indonesia baik Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah.

    “Jadi kita kemarin puasanya bareng kemudian juga nanti Insyaallah diharapkan Lebarannya juga bareng,” katanya.

    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menuturkan puncak arus mudik bakal terjadi pada 28-30 Maret 2025 dan puncak arus balik terjadi pada 5-7 April 2025.

    Sebagai informasi, Polri menggelar rapat koordinasi lintas sektoral soal kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 yang dipimpin langsung Menko Polkam Budi Gunawan dan Menko PMK Pratikno.

    (jon)

  • Aktivis Muhammadiyah Galang Mosi Tak Percaya ke Ketum IMM

    Aktivis Muhammadiyah Galang Mosi Tak Percaya ke Ketum IMM

    loading…

    Aktivis Muhammadiyah Rahmat Kurniawan siap menggalang mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Periode 2024-2026 Riyan Betra Delza. Foto/Ist

    JAKARTA – Aktivis Muhammadiyah Rahmat Kurniawan siap menggalang mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Periode 2024-2026 Riyan Betra Delza.

    Pasalnya Riyan membiarkan demonstrasi mengatasnamakan DPP IMM dan aksi anarkis di Kantor Kemendes PDT pada Jumat, 7 Maret 2025.

    Baca Juga

    “Karena tidak ada permintaan maaf secara resmi dari DPP IMM terkait aksi anarkis tersebut maka Ketum IMM harus bertanggung jawab. Kita siap menggalang mosi tidak percaya,” tegas Rahmat yang juga Ketua Bidang Tablik Kajian Keislaman DPP IMM Periode 2018-2020, Senin (10/3/2025).

    Rahmat mengecam pihak-pihak asing atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menunggangi aksi DPP IMM ke Kemendes PDT.

    “Mengecam (aksi tersebut) ditungganggi oleh oknum-oknum atau pihak-pihak asing,” katanya.

    Menurut Rahmat, aksi yang dilakukan dengan mengatasnamakan DPP IMM tersebut tidak mencerminkan cara menyampaikan aspirasi yang dilakukan oleh persyarikatan Muhammadiyah yang lebih mengedepankan dialog dan intelektualitas tanpa kekerasan.

    Baca Juga

    “Menyayangkan cara DPP IMM aksi yang cenderung anarkis ke Kemendes daripada berusaha untuk berdialog yang konstruktif dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya,” ungkap Rahmat.

  • Inflasi Rendah, Target Pertumbuhan, Peran Pemda

    Inflasi Rendah, Target Pertumbuhan, Peran Pemda

    loading…

    Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menkeu RI. Foto/Dok.SindoNews

    Candra Fajri Ananda
    Staf Khusus Menkeu RI

    PERJALANAN ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir mengalami tren penurunan inflasi yang cukup signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi year-on-year (yoy) pada Desember 2024 tercatat sebesar 1,57%, turun dari 2,61% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Tren ini berlanjut hingga Januari 2025, dengan inflasi yang hanya mencapai 0,76% (yoy), merupakan angka terendah sejak Januari 2000. Bahkan, pada Februari 2025, Indonesia mencatatkan fenomena yang terjadi untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade, yakni deflasi sebesar 0,09% (yoy). Artinya, penurunan tersebut telah mencerminkan terjadinya perlambatan kenaikan harga barang dan jasa yang berpotensi memberikan dampak luas terhadap perekonomian nasional.

    Deflasi yang terjadi saat ini tidak terlepas dari berbagai faktor, salah satunya adalah kebijakan pemerintah dalam memberikan diskon besar terhadap tarif listrik guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, salah satu faktor utama lainnya yang menyebabkan deflasi adalah turunnya harga komoditas pangan (seperti beras, tomat, dan cabai merah), serta kebijakan pemerintah yang membatasi belanja negara guna menjaga keseimbangan fiskal.

    Meskipun inflasi yang rendah sering dianggap menguntungkan bagi konsumen karena harga barang menjadi lebih terjangkau, tren deflasi juga dapat menjadi sinyal melemahnya aktivitas ekonomi Masyarakat yang berdampak terhadap turunnya permintaan terhadap barang dan jasa.

    Penurunan permintaan barang dan jasa berisiko membuat produsen mengurangi kapasitas produksinya, yang pada akhirnya dapat berdampak pada angka pengangguran. Artinya, jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat, deflasi dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Pada konteks ini, inflasi yang terlalu rendah atau bahkan deflasi dapat menjadi tantangan bagi dunia usaha.

    Tatkala harga barang cenderung menurun, produsen kehilangan insentif untuk memperluas produksi karena prospek keuntungan yang semakin kecil. Situasi ini berpotensi menurunkan investasi di sektor riil, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat penciptaan lapangan kerja baru. Oleh sebab itu, meskipun inflasi yang rendah sering kali dianggap menguntungkan bagi konsumen, dampaknya terhadap perekonomian harus dicermati secara komprehensif.

    Hubungan antara inflasi dan pengangguran menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Ketika deflasi terjadi, pendapatan produsen mengalami kontraksi, yang dapat berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) guna menekan biaya operasional.

    Peningkatan jumlah pengangguran kemudian memperburuk daya beli masyarakat, menciptakan lingkaran deflasi yang sulit dihentikan tanpa intervensi kebijakan yang tepat. Oleh sebab itu, menjaga tingkat inflasi dalam kisaran yang sehat menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
    Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Berdasarkan teori makroekonomi Keynesian, inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, sementara inflasi yang terlalu rendah atau bahkan deflasi dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

    Hal tersebut terjadi lantaran inflasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan, sehingga menurunkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah atau bahkan deflasi dapat menghambat investasi dan konsumsi, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sebab itulah, pemerintah dan otoritas moneter perlu menerapkan kebijakan yang efektif untuk menjaga inflasi tetap dalam kisaran yang stabil dan terkendali.

  • Perkuat Ekonomi dan Berdayakan Umat

    Perkuat Ekonomi dan Berdayakan Umat

    loading…

    Pendiri Yayasan Indonesia Setara (YIS) Sandiaga Uno resmi meluncurkan program SI IKLAS (Sahabat Infaq Naik Kelas) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025). Foto: Ist

    JAKARTA – Pendiri Yayasan Indonesia Setara (YIS) Sandiaga Uno resmi meluncurkan program SI IKLAS (Sahabat Infaq Naik Kelas) di Aula At-Taqwa Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025). Program hasil kolaborasi antara Bank Infaq dan YIS itu mampu menggerakkan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

    Acara dihadiri Rezza Artha selaku Ketua Umum Bank Infaq Pusat, Laja Lapian selaku Dewan Pembina Bank Infaq Pusat. Kemudian, Deryansha selaku CEO Kasisolusi dan Ketua Yayasan Indonesia Setara Roestiandi Tsamanov serta perwakilan dari OK OCE Indonesia, Gemawira, Dompet Dhuafa, MRUF, Inotek dan anggota kelompok Bank Infaq se-Indonesia.

    Dalam sambutannya, Sandi Uno menyampaikan apresiasinya kepada Bank Infaq. Pasalnya, Bank Infaq mampu mengembangkan sayapnya meski dihadapkan dengan tantangan ekonomi.

    Bank Infaq kini telah memiliki 86 cabang dengan lebih dari 15.000 anggota dan total penyaluran sekitar Rp30 miliar dan dana infak sebesar Rp10 miliar.

    “Bank Infaq berjalan seiring dengan semangat ekonomi Pancasila, mengedepankan prinsip ta’awun (tolong-menolong) dan pemerataan ekonomi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujar Sandi Uno, Minggu (9/3/2025).

    Dengan diluncurkan program SI IKLAS, dia berharap dapat menguatkan ekonomi dan memberdayakan umat.

    Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) berharap kolaborasi ini terus sehingga dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat.

    “Gerakan ini tidak boleh berhenti di sin. Mari bersama kita dorong ekonomi umat yang lebih baik dan berkelanjutan,” katanya.

    “Kami siap berkolaborasi, menghadirkan solusi, dan menghadapi tantangan ekonomi dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi umat. Semoga langkah ini menjadi awal kebangkitan ekonomi yang lebih kuat,” ujar Sandi.

    (jon)