Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • Di mana Penggelapan oleh BHIT? Unibank yang Terima Uang, Ini Bukti Transfernya!

    Di mana Penggelapan oleh BHIT? Unibank yang Terima Uang, Ini Bukti Transfernya!

    loading…

    Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) Hotman Paris Hutapea dalam konferensi pers di iNews Tower, MNC Center, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Foto/Aldhi Chandra

    JAKARTA – Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk Hotman Paris Hutapea membantah tuduhan penggelapan yang dilayangkan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) terhadap BHIT dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

    Ia menegaskan bahwa semua dana dalam transaksi Negotiable Certificate of Deposit (NCD) diterima oleh PT Bank Unibank Tbk, bukan oleh PT Bhakti Investama (BHIT), yang kini bernama PT MNC Asia Holding Tbk.

    “Di mana penggelapannya? Uang ini jelas-jelas masuk ke Unibank, bukan ke BHIT atau Hary Tanoe. Semua ada buktinya, termasuk bukti transfer resmi,” ujar Hotman dalam konferensi pers di iNews Tower, MNC Center, Menteng, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Hotman menjelaskan CMNP saat itu membutuhkan dolar dan menunjuk PT Bhakti Investama (kini PT MNC Asia Holding Tbk) sebagai arranger.

    “Di bulan Mei 1999, CMNP itu butuh dolar AS. Waktu itu salah satu bank Tbk paling sehat (Unibank), maka ditunjuklah PT Bhakti Investama sebagai arranger,” kata Hotman.

    Ia menambahkan, dalam hal itu disepakati bahwa Unibank akan menerbitkan zero cupon bond seharga 28 juta dolar AS. Hal tersebut berarti Unibank menerima 17,4 juta dolar AS.

    “Jadi Unibank sudah terima uang tersebut, dan tiga tahun kemudian, dia harus bayar 28 juta dollar AS. Itu artinya zero cupon bond,” imbuh dia.

  • Soal Tudingan CMNP ke BHIT, Hotman Paris Beberkan Bukti: Tidak Ada Pemalsuan!

    Soal Tudingan CMNP ke BHIT, Hotman Paris Beberkan Bukti: Tidak Ada Pemalsuan!

    loading…

    Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) Hotman Paris Hutapea menegaskan tuduhan pemalsuan yang dilayangkan PT CMNP terhadap BHIT dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, tidak berdasar. Foto: Riyan Rizki Roshali

    JAKARTA – Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) Hotman Paris Hutapea menegaskan bahwa tuduhan pemalsuan yang dilayangkan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) terhadap BHIT dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, tidak berdasar.

    Dia menegaskan bahwa semua transaksi telah dilakukan secara sah dan didukung dengan bukti yang kuat.

    “Tidak ada pemalsuan! Semua transaksi tercatat, ada bukti transfer, ada tanda tangan direksi, dan ada hasil audit dari CMNP sendiri yang menyatakan semuanya sah,” ujar Hotman dalam Konferensi Pers di iNews Tower, MNC Center, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Hotman menjelaskan CMNP saat itu membutuhkan dolar dan menunjuk PT Bhakti Investama (kini PT MNC Asia Holding Tbk) sebagai arranger.

    “Di bulan Mei 1999, CMNP itu butuh dolar AS. Waktu itu salah satu bank Tbk paling sehat (Unibank), maka ditunjuklah PT Bhakti Investama sebagai arranger,” kata Hotman.

    Dia menambahkan, dalam hal itu disepakati bahwa Unibank akan menerbitkan zero cupon bond seharga 28 juta dolar AS. Hal tersebut berarti Unibank menerima 17,4 juta dolar AS.

    “Jadi Unibank sudah terima uang tersebut, dan tiga tahun kemudian, dia harus bayar 28 juta dollar AS. Itu artinya zero cupon bond,” imbuh dia.

    Namun demikian, Hotman menjelaskan, pada 2001 Unibank ditutup pemerintah akibat adanya krisis moneter. Hal ini membuat CMNP tidak dapat mencairkan sertifikat deposito senilai 28 juta dollar AS.

    “Unibank sudah terima uang. Bukan Hary Tanoesoedibjo yang terima uang, bukan Bhakti Investama yang terima uang, tapi yang terima uang adalah Unibank,” terang dia.

  • KPK Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Korupsi Bank BJB, Kasus Terjadi pada 2021-2023

    KPK Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Korupsi Bank BJB, Kasus Terjadi pada 2021-2023

    loading…

    KPK telah menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi di Bank BJB. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau yang lebih dikenal dengan Bank BJB.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan periode dugaan korupsi ini terjadi.

    Baca Juga

    “Pada 2021 sampai dengan 2023,” kata Asep saat dihubungi wartawan yang dikutip Rabu (12/3/2025).

    KPK juga menggeledah rumah mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Bandung pada Senin (10/3/2025) lalu. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan lima tersangka.

    “Sekitar lima orang (tersangka),” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Senin (10/3/2025).

    Baca Juga

    Tessa belum mengungkapkan secara gamblang perihal identitas dari lima tersangka tersebut. Ia hanya mengungkapkan para tersangka berasal dari penyelenggara negara dan swasta.

    “Belum bisa dibuka, nanti-nanti, jelasnya hari Kamis atau hari Jumat,” ujarnya.

    (shf)

  • Hujan Lebat Bakal Turun hingga 17 Maret 2025, Ini Daerah Terdampak

    Hujan Lebat Bakal Turun hingga 17 Maret 2025, Ini Daerah Terdampak

    loading…

    BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem berupa hujan sedang hingga lebat yang berpotensi melanda sejumlah wilayah para periode 11-17 Maret 2025. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem berupa hujan sedang hingga lebat yang berpotensi melanda sejumlah wilayah para periode 11-17 Maret 2025.

    Salam sepekan terakhir terjadi penurunan intensitas hujan secara signifikan di wilayah Indonesia khususnya Jawa bagian barat, pasca hujan ekstrem tanggal 3 Maret silam.

    “Meski begitu masih teramati adanya wilayah Indonesia yang mengalami hujan sangat lebat di antaranya di Padang, Sumatera Barat, Ketapang Kalimantan Barat, dan Balikpapan Kalimantan Timur,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (12/3/2025).

    Selain itu, BMKG memantau pergerakan Madden Julian Oscillation (MJO) yang terpantau berada di fase 2 (Samudra Hindia bagian barat), yang memberikan pengaruh terhadap dinamika atmosfer, khususnya di pesisir barat Sumatera.

    Pada pekan ini, fenomena MJO diperkirakan berpropagasi menuju ke fase 3 (Samudra Hindia bagian timur), yang dampaknya diprediksi akan lebih meluas hingga wilayah Indonesia bagian tengah.

    Kombinasi dari faktor-faktor itu, kata BMKG, mampu memicu potensi hujan dengan intensitas tinggi, khususnya di beberapa wilayah di Indonesia bagian Barat. Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, terutama di daerah-daerah bencana di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa bagian barat.

    “Beberapa fenomena atmosfer diprediksi secara signifikan mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia dalam sepekan ke depan. Sirkulasi siklonik diprakirakan berada di Samudra Hindia Barat Bengkulu dan di Laut Natuna, yang membentuk perlambatan kecepatan angin (konvergensi) di Pesisir Barat Sumatera Barat hingga Bengkulu, di Selat Karimata, di Kepulauan Riau hingga Riau, di Laut Natuna, dan di Kepulauan Bangka Belitung,” paparnya.

    Prospek cuaca di Indonesia periode 11 hingga 13 Maret 2025, cuaca umumnya didominasi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, berpotensi terjadi di wilayah:

    Hujan Sedang-Lebat:
    1. Sumatera Barat
    2. Riau
    3. Kepulauan Riau
    4. Jambi
    5. Sumatera Selatan
    6. Bengkulu
    7. Lampung
    8. Banten
    9. DI Yogyakarta
    10. Bali
    11. NTB
    12. Kalimantan Tengah
    13. Kalimantan Timur
    14. Kalimantan Utara
    15. Sulawesi Utara
    16. Gorontalo
    17. Sulawesi Tengah
    18. Sulawesi Barat
    19. Sulawesi Selatan
    20. Sulawesi Tenggara
    21. Maluku Utara
    22. Maluku
    23. Papua Barat Daya
    24. Papua Barat
    25. Papua Tengah
    26. Papua Pegunungan
    27. Papua
    28. Papua Selatan
    Hujan Lebat-Sangat Lebat:
    1. Aceh
    2. Sumatera Utara
    3. Kepulauan Bangka Belitung
    4. Jakarta
    5. Jawa Barat
    6. Jawa Tengah
    7. Jawa Timur
    8. NTT
    9. Kalimantan Barat
    10. Kalimantan Selatan

    Periode 14 – 17 Maret 2025, wilayah Indonesia masih didominasi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga ekstrem yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang:

    Kilat, Petir dan Angin Kencang:1. Aceh
    2. Sumatera Utara
    3. Sumatera Barat
    4. Riau
    5. Jambi
    6. Sumatera Selatan
    7. Kepulauan Bangka Belitung
    8. Bengkulu
    9. Banten
    10. Jakarta
    11. Jawa Tengah
    12. DI Yogyakarta
    13. Bali
    14. NTB
    15. NTT
    16. Kalimantan Tengah
    17. Kalimantan Timur
    18. Kalimantan Utara
    19. Sulawesi Utara
    20. Gorontalo
    21. Sulawesi Tengah
    22. Sulawesi Barat
    23. Sulawesi Tenggara
    24. Maluku Utara
    25. Maluku
    26. Papua Barat
    Hujan Lebat-Sangat Lebat:
    1. Jawa Barat
    2. Jawa Timur
    3. Kalimantan Barat
    4. Kalimantan Selatan
    5. Sulawesi Selatan
    6. Papua Tengah
    7. Papua Pegunungan
    8. Papua
    9. Papua Selatan

    (shf)

  • Profil Marsdya Yusuf Jauhari, Salah Satu Pati Senior di TNI AU

    Profil Marsdya Yusuf Jauhari, Salah Satu Pati Senior di TNI AU

    loading…

    Marsdya Yusuf Jauhari yang sejak 2020 lalu menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI merupakan salah satu Pati senior di TNI Angkatan Udara. Foto/Dok.Kemhan

    JAKARTA – Marsekal Madya (Marsdya) Yusuf Jauhari yang sejak tahun 2020 lalu menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI, ini merupakan salah satu Perwira Tinggi (Pati) senior di TNI Angkatan Udara (AU).

    Yusuf Jauhari tercatat sebagai lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1990. Lulusan AAU tersebut termasuk dalam kategori senior, meskipun masih ada lulusan AAU 1988 dan 1989 yang masih aktif.

    Mengingat Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono saja merupakan lulusan AAU 1993, atau tiga angkatan di bawah Marsdya Yusuf Jauhari.

    Profil Marsdya Yusuf Jauhari
    Yusuf Jauhari lahir pada 1 Oktober 1967, di Semarang, Jawa Tengah. Ia memulai karier militernya setelah lulus dari AAU di tahun 1990 silam.

    Dalam riwayat kariernya, pria yang telah berusia 57 tahun ini sempat mengisi posisi Kabag Rumga Setjen Kemhan di tahun 2016 lalu.

    Dari jabatan itu jugalah pengalamannya di Kementerian Pertahanan mulai tertanam. Hingga pada tahun 2017, ia ditunjuk jadi Kapusdatin Kemhan RI.

    Sebelum menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI di tahun 2020, Yusuf sempat mengisi posisi Kepala Biro Umum Setjen Kemhan RI di tahun 2019.

    Marsda TNI Yusuf Jauhari tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp. 7.647.315.120 atau sekitar Rp7,6 miliar dalam data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Laporan dari LHKPN tersebut dilaporkan olehnya pada tahun 2023 lalu. Unsur paling besar yang menyumbang kekayaannya adalah dari harta bergerak dengan total Rp 2,68 miliar, Kas dan setara kas dengan nilai Rp 2,45 miliar, disusul oleh Tanah dan Bangunan sebesar Rp 2,18 miliar.

    Itulah profil singkat dari Marsdya Yusuf Jauhari yang merupakan salah satu perwira senior di TNI AU.

    (shf)

  • Prabowo Diundang ke MTQ Antarbangsa 2025, Dihadiri Sultan Melaka

    Prabowo Diundang ke MTQ Antarbangsa 2025, Dihadiri Sultan Melaka

    loading…

    Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Indonesia Said Aldi Al Idrus usai mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri MTQ Antarbangsa 2025. Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan silaturahmi Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Indonesia Said Aldi Al Idrus dan jajarannya di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, Said Aldi mengundang Presiden Prabowo untuk hadir dalam acara Musabaqah Tilawah Al Quran (MTQ) Antarbangsa 2025.

    “Kita coba mengundang Presiden Prabowo,” ujar Said usai bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo, Selasa (11/3/2025).

    Said menjelaskan acara ini akan digelar pada 20-22 Maret 2025 di Jakarta. Dia menyebut Sultan Melaka dari Malaysia dijadwalkan hadir.

    Namun, Said mengaku belum dapat memastikan kepastian kehadiran Presiden Prabowo. Sebab, Presiden tengah mengatur jadwal kegiatannya.

    “Masih diatur jadwalnya,” terangnya.

    Said menyebut kegiatan MTQ antara bangsa juga diselingi dengan kegiatan bakti sosial. Sebanyak 5.000 paket bantuan diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, dan korban banjir di Jakarta Timur.

    Diketahui MTQ antar bangsa rutin digelar setiap tahunnya. Pada 2024, acara tersebut digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan diikuti oleh 12 negara yang terdiri dari 60 qori dan qoriah terbaik.

    (shf)

  • Mayoritas Fraksi Sepakat Tidak Perlu

    Mayoritas Fraksi Sepakat Tidak Perlu

    loading…

    Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mengungkapkan bahwa mayoritas fraksi di Komisi VI DPR sepakat untuk menolak usulan pembentukan panitia kerja (panja) untuk menelisik kasus megakorupsi di Pertamina. Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mengungkapkan bahwa mayoritas fraksi di Komisi VI DPR sepakat untuk menolak usulan pembentukan panitia kerja (panja) untuk menelisik kasus megakorupsi di Pertamina . Hal itu dilandasi lantaran kasus megakorupsi Pertamina telah ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

    “Jadi memang ada usulan, tapi mayoritas fraksi di Komisi VI sepakat bahwa Panja kasus Pertamina tidak perlu, karena kasus ini sudah dalam ranah hukum di Kejagung,” ujar Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Andre menyampaikan, pihaknya lebih fokus mengawal pembenahan internal di Pertamina. Untuk kasus hukum, kata dia, Komisi VI DPR menyerahkan pada Kejagung.

    “Kalau proses hukumnya kita serahkan ke aparat penegak hukum, apalagi kan sudah 9 orang yang ditahan, apalagi kasus ini sudah bergulir, banyak pihak yang akan terus dipanggil Kejagung,” tutur Andre.

    “Tentu kami di Komisi VI memberikan dukungan penuh kepada Kejagung dan kami menilai proses yang perlu kami lakukan di Komisi VI adalah memastikan Pertamina melakukan perubahan dan perbaikan di internal,” terang Andre.

    Kendati demikian, legislator Gerindra ini menegaskan, tak perlu ada pembentukan Ppnja untuk menelisik kasus megakorupsi di Pertamina. “Kita sepakat tadi di Komisi VI tidak perlu untuk melakukan panja atau Pansus Pertamina,” pungkasnya.

    Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Mufti Anam mendorong pembentukan Panja BBM Pertamina di DPR imbas adanya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018-2023.

  • 3 Pasal Masukan Pemerintah di RUU TNI Menarik Perhatian

    3 Pasal Masukan Pemerintah di RUU TNI Menarik Perhatian

    loading…

    Raker Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). FOTO/FELLDY UTAMA

    JAKARTA – Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) kepada Komisi I DPR. DIM tersebut diserahkan pada rapat kerja (raker) yang digelar Selasa (11/3/2025).

    Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengungkapkan tiga pasal yang menarik dalam DIM RUU TNI tersebut. Dia menyebutkan, ketiga pasal yang menarik perhatian itu adalah Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53.

    “Pasal 7 misalnya soal operasi militer selain perang ada penambahan ayat, dari 14 menjadi 17 ayat,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya yang dikutip Rabu (12/3/2025).

    Dalam penambahan ayat ini, ayat 15 berbunyi membantu pemerintah dalam upaya menanggulangi ancaman siber, ayat 16 berbunyi membantu pemerintah dalam melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri.

    “Sementara, ayat 17 berbunyi, membantu pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, precursor, dan zat adiktif lainya,” ujarnya.

    Sedangkan Pasal 47 ayat 1 dijelaskan bahwa prajurit menduduki jabatan sipil bisa pensiun dini atau mengundurkan diri. Sedangkan ayat 2 mengatur prajurit aktif dapat menduduki jabatan sipil yang sebelumnya hanya di 10 kementerian atau lembaga, dalam DIM baru ini menjadi 15 kementerian atau lembaga.

    “Lima penambahan (kementerian/lembaga) ini adalah Kelautan dan Perikanan, Penanggulangan Bencana, Penangulangan Terorisme, Keamanan Laut, dan Kejaksaan. Kelimanya diatur dengan undang-undang,” tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

  • Daftar Sekretaris Kabinet Berasal dari TNI dan Polri, Nomor 1 Tolak Mobil Dinas untuk Keluarga

    Daftar Sekretaris Kabinet Berasal dari TNI dan Polri, Nomor 1 Tolak Mobil Dinas untuk Keluarga

    loading…

    Daftar Sekretaris Kabinet (Seskab) yang berasal dari TNI dan Polri diulas dalam artikel ini. Foto Gedung Sekretariat Kabinet/Dok Sekretariat Kabinet

    JAKARTA – Daftar Sekretaris Kabinet (Seskab) yang berasal dari TNI dan Polri diulas dalam artikel ini. Nomor 1 menolak mobil dinas untuk keluarga.

    Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

    Sekretariat Kabinet memiliki tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet.

    Nah, ada sekitar 17 tokoh menjabat Sekretaris Kabinet dari masa ke masa. Empat orang tokoh di antaranya berasal dari TNI dan Polri. Siapa saja?

    1. Hoegeng Imam Santoso
    Foto/Dok Setkab

    Dia menjabat Sekretaris Kabinet/Presidium ketika masih berpangkat Brigjen. Pria kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah 14 Oktober 1921 itu menjabat Sekretaris Kabinet Dwikora III pada periode 27 Maret 1966-25 Juli 1966 atau dua tahun sebelum dilantik sebagai Kapolri.

    Adapun pengangkatan Hoegeng sebagai Seskab berdasarkan Keppres Nomor 63 Tahun 1966. Nah sebagai Seskab atau Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, Hoegeng sebenarnya bakal mendapat jatah dua mobil, yaitu satu mobil dinas sebagai menteri dan satu mobil untuk keluarga.

    Kala itu, Hoegeng sudah menerima sebuah mobil dinas, sedangkan untuk keluarganya, Hoegeng belum menerima. Mobil dinas Hoegeng saat menjadi Menteri Iuran Negara yang diembannya sebelum menjabat Seskab sudah dikembalikannya setelah berganti jabatan.

    Kemudian, setelah menjadi Wakapolri atau saat itu Wakil Menteri Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) Hoegeng ditawarkan mobil dinas jenis Holden keluaran terbaru tahun 1965 yang diperuntukkan bagi keluarganya. Akan tetapi, saat itu Hoegeng menolaknya.

  • Arti Rompi Tahanan Pink, Merah, dan Oranye, Ternyata Maknanya Beda-beda

    Arti Rompi Tahanan Pink, Merah, dan Oranye, Ternyata Maknanya Beda-beda

    loading…

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengenakan rompi oranye setelah ditahan KPK terkait kasus suap dan perintangan penyidikan. Foto/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Arti rompi tahanan pink, merah, dan oranye akan diulas di artikel ini. Meski sama-sama berstatus rompi untuk tahanan, ternyata masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda.

    Selama proses hukum yang dijalankan, para tersangka atau terdakwa umumnya diberikan pakaian khusus berupa rompi tahanan. Bukan sekadar seragam biasa, rompi ini punya fungsi tertentu, termasuk untuk identifikasi tahanan dalam kasus yang menjeratnya.

    Di Indonesia sendiri, ada beberapa warna rompi yang umum dipakai para tahanan, seperti pink, merah hingga oranye. Warna-warna ini bukan sekadar pembeda visual, tetapi juga memiliki arti khusus yang berkaitan dengan status atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan. Berikut penjelasannya.

    Arti Rompi Tahanan Pink, Merah, dan Oranye

    1. Rompi Tahanan Pink

    Satu yang sedang hangat adalah rompi berwarna pink. Rompi dengan warna ini sebelumnya jadi perhatian usai dipakai Tom Lembong yang ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi impor gula.

    Melihat ke belakang, tahanan Kejaksaan Agung (Kejagung) memang diberikan beberapa warna rompi berbeda. Adapun warna pink bermakna bahwa orang tersebut adalah tahanan dalam kasus pidana khusus, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (tipikor).

    Sebelum Tom Lembong, publik juga bisa melihat sejumlah tersangka kasus korupsi lain yang juga mengenakan rompi serupa. Misalnya seperti Harvey Moeis yang terlibat dalam kasus korupsi timah.

    2. Rompi Tahanan Merah

    Lanjut, ada rompi berwarna merah. Kejaksaan Agung juga biasa memakai rompi ini pada sejumlah tahanan.

    Bedanya dengan pink, rompi merah dipakai tahanan yang terlibat dalam kasus pidana umum. Pemakaiannya ini ditujukan agar memudahkan petugas dan publik dalam mengenali jeratan kasus yang menimpa tahanan.

    Satu contoh besar yang pernah memakai rompi ini adalah Ferdy Sambo. Beberapa tahun lalu, dia ditahan Kejaksaan Agung usai terbukti menjadi dalang pembunuhan berencana atas Brigadir J.

    3. Rompi Tahanan Oranye

    Lanjut, ada warna oranye. Dibandingkan warna di atas, rompi oranye ini mungkin menjadi yang paling umum ditemui.

    Adapun alasannya karena rompi ini dikenakan tahanan yang berasal dari berbagai instansi penegak hukum. Hal ini termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Contoh yang sedang hangat belakangan adalah Hasto Kristiyanto. Sekjen PDIP itu memakai rompi berwarna oranye setelah ditetapkan tersangka oleh KPK.

    Demikian ulasan mengenai arti rompi tahanan pink, merah, dan oranye. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan pembaca sekalian.

    (abd)