Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • 23 Jenderal Polisi Bersiap Tinggalkan Polri usai Mutasi Besar-besaran Maret 2025, Ini Nama-namanya

    23 Jenderal Polisi Bersiap Tinggalkan Polri usai Mutasi Besar-besaran Maret 2025, Ini Nama-namanya

    loading…

    Sederet jenderal polisi bersiap tinggalkan Polri usai mutasi besar-besaran yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Maret 2025. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Sederet jenderal polisi bersiap tinggalkan Polri usai mutasi besar-besaran Maret 2025. Beberapa di antaranya berpangkat Irjen Polisi atau jenderal bintang dua.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran terhadap 1.255 Perwira Menengah (Pamen) hingga Perwira Tinggi (Pati) pada Rabu, 12 Maret 2025. Ketentuannya tertuang dalam enam surat telegram (ST), yakni ST/488/III/KEP./2025 (111 personel), ST/489/III/KEP./2025 (442 personel), ST/490/III/KEP./2025 (261 personel), ST/491/III/KEP./2025 (153 personel), ST/492/III/KEP./2025 (202 personel), dan ST/493/III/KEP./2025 (86 personel).

    Melihat nama-namanya, ada sederet nama Perwira Tinggi (Pati) yang segera meninggalkan Polri dalam rangka pensiun. Siapa saja?

    Jenderal Polisi Bersiap Tinggalkan Polri usai Mutasi Besar-besaran Maret 2025

    1. Irjen Pol Bayu Wisnumurti

    Jabatan lama: Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri
    Jabatan baru: Pati Lemdiklat Polri (Dalam rangka pensiun)

    2. Irjen Pol Sjamsul Sidiq

    Jabatan lama: Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri
    Jabatan baru: Pati Lemdiklat Polri (Dalam rangka pensiun)

    3. Brigjen Pol Ahmad Subarkah

    Jabatan lama: Dirpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri
    Jabatan baru: Pati Baharkam Polri (Dalam rangka pensiun)

    4. Brigjen Pol Agus Saripul Hidayat

    Jabatan lama: Irwil I Itwasum Polri
    Jabatan baru: Pati Itwasum Polri (Dalam rangka pensiun)

    5. Brigjen Pol Giri Purwanto

    Jabatan lama: Karotekkom Div TIK Polri
    Jabatan baru: Pati Div TIK Polri (Dalam rangka pensiun)

    6. Brigjen Pol Yusuf Mawadi

    Jabatan lama: Sespusdokkes Polri
    Jabatan baru: Pati Pusdokkes Polri (Dalam rangka pensiun)

    7. Irjen Pol Riza Celvian Gumay

    Jabatan lama: Pati Baintelkam Polri (Penugasan BIN)
    Jabatan baru: Pati Baintelkam Polri (Dalam rangka pensiun)

    8. Irjen Pol Sugeng Suprijanto

    Jabatan lama: Pati Sahli Kapolri (Persiapan Tugas Luar Struktur)
    Jabatan baru: Pati Sahli Kapolri (Dalam rangka pensiun)

    9. Irjen Pol Wahyono

    Jabatan lama: Pati Bareskrim Polri (Penugasan BNN)
    Jabatan baru: Pati Bareskrim Polri (Dalam rangka pensiun)

    10. Irjen Pol Ermayudi Sumarsono

    Jabatan lama: Pati Baintelkam Polri (Penugasan BIN)
    Jabatan baru: Pati Baintelkam Polri (Dalam rangka pensiun)

    11. Irjen Pol Djoko Rudi E.

    Jabatan lama: Pati SSDM Polri (Penugasan Lemhannas)
    Jabatan baru: Pati SSDM Polri (Dalam rangka pensiun)

    12. Irjen Pol Heri Maryadi

    Jabatan lama: Pati Bareskrim Polri (Penugasan BNN)
    Jabatan baru: Pati Bareskrim Polri (Dalam rangka pensiun)

    13. Irjen Pol Mashudi

    Jabatan lama: Pati Bareskrim Polri (Penugasan Kemenimipas)
    Jabatan baru: Pati Bareskrim Polri (Dalam rangka pensiun)

    14. Brigjen Pol Heny Sulistiya Arianta

    Jabatan lama: Pati Lemdiklat Polri (Penugasan Wantannas)
    Jabatan baru: Pati Lemdiklat Polri (Dalam rangka pensiun)

    15. Brigjen Pol Andreas Kusmaedi

    Jabatan lama: Analis Kebijakan Utama Bidang Polair Baharkam Polri
    Jabatan baru: Pati Baharkam Polri (Dalam rangka pensiun)

    16. Brigjen Pol R. Andria Martinus

    Jabatan lama: Pati Bareskrim Polri (Penugasan BNN)
    Jabatan baru: Pati Bareskrim Polri (Dalam rangka pensiun)

    17. Brigjen Pol Faizal

    Jabatan lama: Kabagjianjemenkam Waketbid PPITK STIK Lemdiklat Polri
    Jabatan baru: Pati Lemdiklat Polri (Dalam rangka pensiun)

    18. Brigjen Pol Nuryadi Purtono

    Jabatan lama: Kabagprodiklat Robindiklat Lemdiklat Polri
    Jabatan baru: Pati Lemdiklat Polri (Dalam rangka pensiun)

    19. Brigjen Pol Ane Kristina

    Jabatan lama: Sespuskeu Polri
    Jabatan baru: Pati Puskeu Polri (Dalam rangka pensiun)

    20. Brigjen Pol Parlindungan Silitonga

    Jabatan lama: Kalemlatprofpol Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri
    Jabatan baru: Pati Lemdiklat Polri (Dalam rangka pensiun)

    21. Brigjen Pol Tumpal Damayanus

    Jabatan lama: Karoops Polda Sultra
    Jabatan baru: Pati Polda Sultra (Dalam rangka pensiun)

    22. Brigjen Pol Y. Ruhiyat Hidayat

    Jabatan lama: Karolog Polda Kaltim
    Jabatan baru: Pati Polda Kaltim (Dalam rangka pensiun)

    23. Brigjen Pol Zainal Abidin

    Jabatan lama: Analis Utama Tk. I Roanalis Baintelkam Polri
    Jabatan baru: Pati Baintelkam Polri (Dalam rangka pensiun)

    Demikian ulasan mengenai sederet jenderal polisi bersiap tinggalkan Polri usai mutasi besar-besaran Maret 2025.

    (abd)

  • Santer Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo, Dasco Angkat Bicara

    Santer Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo, Dasco Angkat Bicara

    loading…

    Isu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berencana mundur dari Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka santer baru-baru ini. Foto/Dok SindoNews/Aldhi Chandra

    JAKARTA – Isu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berencana mundur dari Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka santer baru-baru ini. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun angkat bicara merespons isu yang beredar tersebut.

    Adapun isu itu muncul menyusul adanya pertemuan antara Sri Mulyani dengan Prabowo di Istana Negara pada Rabu (12/3/2025). Dasco membantah isu yang menyebut Sri Mulyani mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Dasco menyebut pertemuan itu dalam rangka berbuka puasa bersama. “Kemarin yang saya tahu pertemuan itu adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini,” kata Dasco di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

    Wakil Ketua DPR itu juga mengaku telah mengonfirmasi kepada pemerintah ihwal kebenaran isu tersebut. Dia menyebut, pemerintah membantah adanya rencana perombakan kabinet atau reshuffle.

    “Tapi kalau melihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media keduanya penuh keakraban, saya pikir isu yang dibuat di luar itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendor,” pungkasnya.

    (rca)

  • Tegaskan Transformasi, Angela Tanoesoedibjo Serahkan SK Plt Pimpinan Pemuda Perindo ke William Tanuwijaya

    Tegaskan Transformasi, Angela Tanoesoedibjo Serahkan SK Plt Pimpinan Pemuda Perindo ke William Tanuwijaya

    loading…

    Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menyerahkan SK Pelaksana Tugas (Plt) bagi Ketua dan Sekjen Pemuda Perindo di Kantor DPP Partai Perindo. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menyerahkan SK Pelaksana Tugas (Plt) bagi Ketua dan Sekjen Pemuda Perindo di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro 29, Menteng, Jakarta pada Selasa (11/3/2025). William Tanuwijaya yang sebelumnya menjabat sebagai Bendahara Umum ditetapkan sebagai Plt Ketua Umum Pemuda Perindo, ia akan didampingi Apri Supriyadi sebagai Plt Sekjen Pemuda Perindo.

    Penyerahan SK merupakan wujud semangat transformasi yang telah diusung oleh Partai Perindo. Transformasi dilakukan salah satunya dengan merestrukturisasi dan menjaring kader-kader berkualitas. Harapannya para kader dapat menjadi representasi di tengah masyarakat.

    “Transformasi yang sesungguhnya adalah ketika partai kita turun langsung ke tengah masyarakat dan membawa perubahan nyata. Ini bukan perjuangan yang mudah, tetapi kami akan terus melanjutkan perjuangan ini, bersama-sama, untuk mewujudkan cita-cita bersama. Apa pun rintangan yang ada, kita akan hadapi bersama-sama sampai kita mencapai tujuan akhir yang kita inginkan,” ujar Angela Tanoesoedibjo.

    Senada, Plt. Ketua Umum Pemuda Perindo William Tanuwijaya menegaskan fokus utamanya adalah membangkitkan semangat Pemuda Perindo di seluruh Indonesia, melalui pembentukan struktur ketua, sekretaris, bendahara (KSB) yang aktif dan program pengembangan karakter positif.

    “Kami akan menghadirkan program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pemuda. Selain itu pengembangan digital dan media sosial Pemuda Perindo akan menjadi prioritas untuk memperkuat jaringan dan menjangkau lebih banyak pemuda di berbagai daerah,” ucapnya.

    Pihaknya juga akan berfokus pada pengembangan pendidikan politik, karakter, dan organisasi untuk membekali pemuda dengan pengetahuan yang lebih luas. Pemuda Perindo juga akan melaksanakan program pemberdayaan UMKM melalui bazar dan inisiatif pemuda sendiri.

    “Selain itu, Esports dan olahraga akan menjadi fokus untuk menciptakan kegiatan yang diminati serta bermanfaat bagi pemuda. Kita berkomitmen untuk memperkuat Pemuda Perindo dan melibatkan lebih banyak pemuda dalam kegiatan yang dapat memberikan dampak positif bagi bangsa,” ujar William.

    Plt Sekjen Pemuda Perindo Apri Supriyadi menambahkan, isu pertama yang akan difokuskan adalah pembenahan organisasi, sesuai dengan pengalamannya sebagai Wasekjen Bidang OKK yang mendampingi Sekjen dalam hal keorganisasian.

    “Kami akan berupaya membentuk struktur organisasi hingga tingkat DPW dan DPD, serta menetapkan peraturan organisasi sebagai landasan gerakan Pemuda Perindo. Kami ingin menjadikan Pemuda Perindo sebagai wadah apresiasi politik bagi anak muda Indonesia,” ujarnya.

    Penyerahan SK Pelaksana Tugas pimpinan Pemuda Perindo ini merupakan bagian dari upaya transformasi Partai Perindo. Ke depannya, sebagai partai yang berbasis pada kader, Partai Perindo akan terus mengembangkan kaderisasi dan mengedepankan sistem meritokrasi bagi segenap pengurus.

    Sehingga, proses transformasi yang tengah diusung akan berujung pada peningkatan kepercayaan masyarakat saat Pemilu 2029, sejalan dengan target Partai Perindo untuk bisa masuk parlemen.

    (rca)

  • Panglima TNI Ungkap Alasan Batas Usia Pensiun Prajurit Ditambah

    Panglima TNI Ungkap Alasan Batas Usia Pensiun Prajurit Ditambah

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkap alasan yang mengharuskan adanya penambahan masa usia pensiun prajurit TNI yang diatur dalam revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Foto/Felldy Asyla Utama

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkap alasan yang mengharuskan adanya penambahan masa usia pensiun prajurit TNI yang diatur dalam revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

    Dia menyebut, hal itu ada kaitannya dengan kesiapan tempur dengan regenerasi kepemimpinan.

    “Relevansi batas usia pensiun TNI tetap konsisten mempertahankan keseimbangan antara kesiapan tempur dengan regenerasi kepemimpinan TNI,” kata Agus Subiyanto dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Tak hanya itu, kata dia, kesejahteraan karier prajurit dan pengembangan karier harus berjalan seimbang antara kepastian jenjang karir bagi prajurit muda dan manfaat bagi prajurit senior.

    Di sisi lain, Agus Subiyanto menyebut, transisi prajurit purnawirawan memungkinkan prajurit pensiun untuk berkarier sebagai ASN sesuai keahliannya. Hal itu berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.

    “Hal tersebut menjadi prioritas TNI dalam menjawab berbagai permasalahan saat ini dan masa mendatang,” ujarnya.

    Oleh karenanya, terkait penambahan usia pensiun yang tertuang dalam RUU TNI ini bukanlah tanpa sebab. Agus memastikan, sudah ada kajian yang dilakukan sebelumnya.

    “Keputusan ini dibuat berdasarkan analisis berbasis data yang mempertimbangkan kebutuhan operasional kesejahteraan prajurit kebutuhan organisasi serta dampaknya pada APBN 2025-2030,” tandas Agus Subiyanto.

    (shf)

  • KPK Enggak Masalah Mantan Juru Bicaranya Bela Hasto Kristiyanto

    KPK Enggak Masalah Mantan Juru Bicaranya Bela Hasto Kristiyanto

    loading…

    Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto. Foto/Nur Khabibi

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) tidak mempersoalkan mantan juru bicaranya, Febri Diansyah membela Hasto Kristiyanto (HK) atau menjadi tim penasihat hukum (PH) Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. Hasto telah ditahan KPK dalam kasus yang menyeret buronan Harun Masiku.

    “Bagi kami, siapa pun yang menjadi penasihat hukum terdakwa tidak menjadi masalah,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya, Kamis (13/3/2025).

    Di sisi lain, Tessa menyatakan Lembaga Antirasuah tidak bisa melarang Hasto menunjuk Febri masuk ke tim penasihat hukum Hasto. Sebab, Febri bukan lagi insan KPK.

    “KPK tidak bisa melarang saudara HK selaku terdakwa menggunakan jasa siapa pun, untuk masuk menjadi tim kuasa hukumnya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Febri Diansyah ikut bergabung ke dalam tim hukum yang akan membela Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam proses persidangan. Berikut daftar nama-nama tim hukum Hasto Kristiyanto untuk menghadapi proses pengadilan:

    1. Prof. Dr. Todung M. Lubis, S.H., LL.M.

    2. Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M.

    3. Ronny B. Talapessy, S.H., M.H.

  • 7 Fakta Penting Mutasi Polri Maret 2025, 10 Polwan Jadi Kapolres hingga 10 Kapolda Digeser

    7 Fakta Penting Mutasi Polri Maret 2025, 10 Polwan Jadi Kapolres hingga 10 Kapolda Digeser

    loading…

    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran di jajaran Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) pada Maret 2025. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Polri kembali melakukan mutasi besar-besaran di jajaran Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) pada Maret 2025. Mutasi Polri ini ditetapkan dalam enam Surat Telegram (ST) yang diterbitkan pada 12 Maret 2025.

    Sebanyak 1.255 personel mengalami pergeseran jabatan dalam rangka penyegaran organisasi dan penguatan kelembagaan.

    Berikut Tujuh Fakta Penting Terkait Mutasi Polri Kali Ini:

    1. Total 1.255 Personel Dimutasi

    Menurut Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, total 1.255 personel mengalami mutasi, baik dalam bentuk promosi jabatan, pendidikan, maupun penugasan khusus. Mutasi ini dianggap sebagai bagian dari dinamika organisasi Polri dalam meningkatkan profesionalisme anggotanya.

    Rincian personel yang dimutasi dalam enam surat telegram adalah sebagai berikut:
    – ST/488/III/KEP./2025: 111 personel
    – ST/489/III/KEP./2025: 442 personel
    – ST/490/III/KEP./2025: 261 personel
    – ST/491/III/KEP./2025: 153 personel
    – ST/492/III/KEP./2025: 202 personel
    – ST/493/III/KEP./2025: 86 personel

    2. Pergeseran Jabatan di Mabes Polri

    Mutasi kali ini turut mencakup perubahan jabatan strategis di tingkat Mabes Polri. Beberapa perwira tinggi yang mendapatkan promosi jabatan adalah:

    – Irjen Pol Anwar sebagai Asisten SDM Kapolri
    – Irjen Pol Suwondo Nainggolan sebagai Asisten Logistik Kapolri

    3. Sebanyak 10 Kapolda Baru Ditetapkan

    Mutasi ini juga mengangkat 10 Kapolda baru yang akan bertugas di berbagai wilayah Indonesia. Berikut daftar lengkapnya:

    1. Brigjen Pol Mardiyono sebagai Kapolda Bengkulu
    2. Irjen Pol Rusdi Hartono sebagai Kapolda Sulawesi Selatan
    3. Irjen Pol Nanang Avianto sebagai Kapolda Jawa Timur
    4. Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar sebagai Kapolda Jambi
    5. Brigjen Pol Waris Agono sebagai Kapolda Maluku Utara
    6. Irjen Pol Hery Heryawan sebagai Kapolda Riau
    7. Irjen Pol Iwan Kurniawan sebagai Kapolda Kalimantan Tengah
    8. Irjen Pol R Eko Wahyu Prasetyo sebagai Kapolda Gorontalo
    9. Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Kapolda Kalimantan Timur
    10. Brigjen Pol Anggoro Sukartono sebagai Kapolda DIY

    4. Sebanyak 6 Irjen Pol dan 33 Brigjen Pol Mendapat Promosi

    Sebanyak 6 perwira tinggi berpangkat Irjen Pol dan 33 perwira berpangkat Brigjen Pol mendapatkan promosi jabatan baru sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi Polri.

    5. Sebanyak 57 Polwan Naik Jabatan, 10 Jadi Kapolres

    Mutasi kali ini juga memberikan promosi jabatan kepada 57 polisi wanita (Polwan), dengan 10 di antaranya menduduki jabatan sebagai Kapolres. Beberapa di antaranya adalah:
    1. AKBP Kadek Citra Dewi sebagai Kapolres Jembrana, Polda Bali
    2. AKBP Veronica sebagai Kapolres Salatiga, Polda Jawa Tengah
    3. AKBP Heti Patmawati sebagai Kapolres Lampung Timur, Polda Lampung

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyatakan bahwa Polri terus memberikan ruang bagi Polwan untuk berkembang dan berkontribusi lebih luas dalam institusi.

    6. Mutasi Juga Melibatkan Pendidikan dan Tugas Khusus

    Selain promosi jabatan, mutasi kali ini juga mencakup berbagai aspek lainnya, seperti:
    74 personel dikirim untuk mengikuti pendidikan
    88 personel selesai menjalani pendidikan
    77 personel mendapatkan tugas khusus (Gassus)
    51 personel dikukuhkan dalam jabatan baru
    63 personel memasuki masa pensiun

    7. Strategi Penguatan Organisasi Polri

    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari strategi Polri dalam memperkuat organisasi dan meningkatkan efektivitas kinerja di berbagai lini. Dengan adanya mutasi ini, diharapkan Polri dapat terus solid dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di masa mendatang.

    Mutasi dalam tubuh Polri bukanlah hal baru. Setiap tahunnya, perombakan dilakukan guna memastikan institusi ini tetap profesional dan siap menghadapi berbagai tantangan keamanan di Indonesia. Dengan adanya pergeseran jabatan ini, diharapkan kinerja kepolisian semakin optimal dalam melayani masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

    (shf)

  • Kami Hormati Putusan Majelis Hakim

    Kami Hormati Putusan Majelis Hakim

    loading…

    Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat menerima nota keberatan atau eksepsi kubu Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Foto: Nur Khabibi

    JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat menerima nota keberatan atau eksepsi kubu Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula.

    Tom Lembong yang merupakan mantan Menteri Perdagangan menghormati putusan sela majelis hakim. “Kami tentunya menghormati putusan majelis hakim atas eksepsi yang kami ajukan dan saya pribadi sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan,” ujar Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Dia juga memuji kecepatan majelis hakim menyampaikan putusan sela. “Jadi putusan disampaikan dalam waktu yang cukup singkat, dua hari setelah tanggapan JPU. Jadi saya mengapresiasi pengadilan bergerak secara cepat dan efisien,” katanya.

    Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak nota keberatan atau eksepsi kubu Tom Lembong.

    “Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Denni Arsan Fatrika di ruang sidang, Kamis (13/3/2025).

    “Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Thomas Trikasih Lembong berdasarkan surat dakwaan tersebut,” tambahnya.

    Diketahui, Tom Lembong didakwa telah merugikan negara sebesar Rp578 miliar dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat membacakan surat dakwaan di ruang sidang PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

    “Terdakwa Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan sejak 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara,” kata JPU.

    (jon)

  • Presiden Bakal Umumkan Tunjangan Guru ASN Langsung ke Rekening

    Presiden Bakal Umumkan Tunjangan Guru ASN Langsung ke Rekening

    loading…

    Skema baru penyaluran tunjangan guru ASN Daerah bakal diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (13/3/2025). Foto/Ilustrasi/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal mengumumkan skema baru penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah. Penyaluran tunjangan guru ASN Daerah akan langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening guru.

    “Hari ini, Kamis, 13 Maret 2025 direncanakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto akan mengumumkan Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah ke rekening guru,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

    Yusuf mengatakan pengumuman mengenai skema baru penyaluran tunjangan guru ini akan dilaksanakan di Plasa Insan Berprestasi, Gedung A lantai 1, Kantor Kemendikdasmen Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,

    “Program tersebut sebagai salah satu langkah strategis Presiden Prabowo untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan dan capaian program prioritas bidang pendidikan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Medikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan bahwa skema baru penyaluran tunjangan guru ini akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo.

    Hal itu diungkapkan Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 10 Maret 2025, lalu. Saat itu, dia mengharapkan agar pengumuman ini sebelum tanggal 20 Maret 2025.

    “InsyaAllah (diumumkan Presiden), kami belum tahu waktunya tapi kami minta tanggal 20 (Maret) tapi nanti sesuai jadwal Presiden,” sebutnya.

    (shf)

  • Menkomdigi Sebut Status Seskab Berlandaskan Kewenangan Konstitusional

    Menkomdigi Sebut Status Seskab Berlandaskan Kewenangan Konstitusional

    loading…

    Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan status penugasan Letkol TNI Teddy Indra Wijaya sebagai Seskab diambil Presiden Prabowo berlandaskan kewenangan konstitusional. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Pemerintah menegaskan status penugasan Letnan Kolonel (Letkol) TNI Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab), diambil Presiden Prabowo Subianto berdasarkan pertimbangan strategis sesuai kewenangan konstitusional.

    Kebijakan itu untuk memastikan efektivitas pemerintahan dan kesinambungan kebijakan nasional.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyatakan setiap kebijakan yang diambil senantiasa berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku dan demi kepentingan terbaik bagi tata kelola pemerintahan.

    “Pemerintah memahami adanya perhatian dan diskusi publik terkait status Letnan Kolonel (Letkol) TNI Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab),” ujar Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Panglima Tertinggi Republik Indonesia, tegas Meutya, memiliki kewenangan penuh dalam menentukan posisi dan status bawahannya, termasuk penugasan Letkol. Teddy Indra Wijaya sebagai Seskab.

    Menkomdigi kembali menegaskan komitmen Pemerintah untuk tetap menghormati prinsip-prinsip hukum dan demokrasi dalam setiap kebijakan yang diambil.

    Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

    “Kami juga menghargai berbagai masukan dari masyarakat dan akan terus mengedepankan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil,” ujarnya.

    (shf)

  • Apa yang Saya Tahu Akan Saya Sampaikan!

    Apa yang Saya Tahu Akan Saya Sampaikan!

    loading…

    Ahok memenuhi panggilan Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina subholding dan KKKS. Foto/Ari Sandita Murti

    JAKARTA – Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memenuhi panggilan Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina subholding dan KKKS tahun 2018-2023.

    Ahok mengaku bakal menyampaikan apapun yang dia tahu terkait Pertamina.

    “Sebetulnya secara struktur kan Subholding, tapi tentu saya sangat senang bisa membantu Kejaksaan, kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan,” ujar Ahok di Kejagung, Kamis (13/3/2025).

    Ahok tiba di Kejagung pada sekitar pukul 08.40 WIB, dia tampak mengenakan kemeja batik berwarna cokelat. Ahok tampak ditemani oleh stafnya yang juga mengenakan pakaian batik.

    Ahok sempat menyapa awak media yang meliput kedatangannya tersebut di Gedung Jampidsus Kejagung. Dia mengaku datang ke Kejagung untuk memenuhi panggilan Kejagung.

    “Data yang kami bawa itu adalah data rapat,” kata Ahok lagi.

    (shf)