Category: Sindonews.com

  • BPKH Luncurkan Program Berkah Ramadan 2025 di Masjid Istiqlal

    BPKH Luncurkan Program Berkah Ramadan 2025 di Masjid Istiqlal

    loading…

    Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meluncurkan 13 kegiatan Ramadan 1446 Hijriah. Kegiatan ini berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta. Foto/Ist

    JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meluncurkan 13 kegiatan Ramadan 1446 Hijriah. Kegiatan bertajuk ” Berkah Ramadan BPKH 1446 H/2025 M: Menebar Manfaat, Menguatkan Umat” ini berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Minggu, 16 Maret 2025.

    Program ini merupakan wujud komitmen BPKH untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat melalui berbagai program Kemaslahatan selama bulan suci Ramadan.

    Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah Nazaroedin mengungkapkan setiap dana yang dikelola BPKH harus memberikan dampak sosial yang luas, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun dukungan terhadap kegiatan kemaslahatan umat.

    “Seluruh program yang kami jalankan ini adalah wujud transparansi dan amanah dalam pengelolaan dana. Agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak oleh masyarakat,” ujar Firmansyah, Senin (17/3/2025).

    Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan program ini mencakup 13 kegiatan, mulai dari distribusi mushaf Al-Quran (termasuk mushaf khusus untuk penyandang disabilitas), buka puasa bersama, pembagian sembako, hingga Pelatihan masjid dan revitalisasi masjid.

    “Selain mengelola dana haji, BPKH juga mendistribusikan hasil investasi dan pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) untuk kemaslahatan umat,” ujar Fadlul.

    Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengapresiasi kontribusi BPKH dalam penguatan umat melalui program-program yang terukur dan pengelolaan keuangan haji dan Dana Abadi Umat yang transparan dan akuntabel. Dia berharap BPKH terus berkolaborasi dengan lembaga lain untuk meningkatkan potensi umat.

  • Fakta Mengejutkan! Sidang Etik Kapolres Ngada Bongkar Dugaan Pelecehan Seksual di Lebih dari Satu Hotel

    Fakta Mengejutkan! Sidang Etik Kapolres Ngada Bongkar Dugaan Pelecehan Seksual di Lebih dari Satu Hotel

    loading…

    Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memeriksa sejumlah saksi ahli dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur oleh Kapolres Ngada AKBP Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Foto/Ist

    JAKARTA – Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memeriksa sejumlah saksi ahli dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur oleh Kapolres Ngada AKBP Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

    “Ya, tadi sidang etik dimulai kurang lebih jam 10.00 ya, terus menghadirkan beberapa saksi dengan beberapa background. Ada (pihak) hotel, terus ada ahli psikologi. Terus ada orang yang juga dalam konteks seksualitas juga ada dalam peristiwa tersebut,” kata Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

    Selain itu, ada juga ahli terkait narkoba yang melakukan tes urine terhadap Fajar, guna memastikan bahwa mantan Kapolres Ngada itu benar-benar menggunakan narkoba.

    Di sisi lain, Anam juga mengapresiasi kerja komisi kode etik, karena dapat mengembangkan konstruksi peristiwa pelecehan seksual tersebut.

    Bahkan, dalam sidang etik juga terungkap bahwa jumlah hotel yang menjadi tempat pelecehan oleh mantan Kapolres Ngada itu bertambah.

    “Kalau sementara jumlah hotelnya yang dikenal satu, itu lebih dari satu. Yang kedua jumlah pertemuan, artinya jumlah peristiwa ya. Apakah ini melibatkan orang dewasa atau ke anak-anak juga berkembang,” katanya.

    “Nah, saya kira forum persidangan dengan mengeksplorasi di banyak aspek bisa ditunjukkan sampai sore ini,” ujarnya.

    (shf)

  • Hubungan PDIP dan Jokowi Memanas Lagi, Puan Maharani Angkat Bicara

    Hubungan PDIP dan Jokowi Memanas Lagi, Puan Maharani Angkat Bicara

    loading…

    Ketua DPP PDIP Puan Maharani angkat bicara menyikapi hubungan partainya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap memanas lagi. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua DPP PDIP Puan Maharani angkat bicara menyikapi hubungan partainya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) yang dianggap memanas lagi. Puan merespons Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus yang menuding adanya utusan Jokowi untuk meminta Hasto Kristiyanto mundur sebagai Sekretaris Jenderal PDIP.

    Puan mengatakan, masih banyak masalah bangsa yang harus diselesaikan bersama. Puan meminta pada jajarannya untuk tidak membuat hal yang menuai pecah belah dan prasangka buruk sesama anak bangsa.

    Menurutnya, seluruh pihak harus bersatu dalam membangun bangsa. “Kita masih banyak masalah bangsa dan negara yang harus kita sama-sama cermati bersama bagaimana kita membangun bangsa dan negara bersama-sama,” tutur Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025).

    Puan mengatakan, bangsa ini tak bisa dibangun sendiri. Ia menilai, pembangunan bangsa harus dilakukan secara bersama-sama. Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak agar bisa berkontribusi menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam membangun bangsa.

    “Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah-belah, sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka,” ucap Puan.

    “Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayok kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif,” imbuhnya.

    (rca)

  • Itu Sebelum Kita Bahas Bersama

    Itu Sebelum Kita Bahas Bersama

    loading…

    Ketua DPP PDIP Puan Maharani angkat bicara soal sikap sang ibu sekaligus pimpinan partainya, Megawati Soekarnoputri yang sempat menolak keras RUU TNI. Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Ketua DPP PDIP Puan Maharani angkat bicara soal sikap sang ibu sekaligus pimpinan partainya, Megawati Soekarnoputri yang sempat menolak keras Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Puan menjelaskan, sikap Megawati itu dinyatakan sebelum DPR dan pemerintah membahas bersama RUU TNI.

    Ia mengatakan, hasil pembahasan RUU TNI telah dijelaskan oleh Panja dan pimpinan DPR. “Ya itu kan sebelum kita bahas bersama. Dan hasilnya seperti apa, tadi kan dalam konferensi pers sudah disebarkan hasil dari panja yang akan diputuskan,” terang Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025).

    Saat disinggung sikap Fraksi PDIP terkait RUU TNI, Puan tak menjawab lugas. Ia hanya mengatakan, pihaknya hadir untuk meluruskan hal-hal yang dianggap tak sesuai ketentuan.

    “Kehadiran PDIP justru untuk meluruskan jika kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kemudian kami anggap itu tidak sesuai,” terang Puan.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan menolak RUU TNI dan Polri karena dianggap bertentangan dengan TAP MPR RI VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.

    Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato kebangsaan di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di Jakarta Concert Hall lantai 15 iNews Tower, Kompleks MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

    “Nanti kalau saya ngomong gini, Bu Mega enggak setuju, ya enggak setujulah yang RUU TNI-Polri gitu. Loh kok gak dilihat sumbernya, itu TAP MPR loh, yang namanya ketika jadi satu, saya yang memisahkan, Presiden loh bukan Megawati,” kata Megawati.

    Menurutnya, TAP MPR RI yang diterbitkan masa dirinya jadi Presiden itu harus dijalankan. Megawati mempertanyakan maksud DPR RI yang ingin menyetarakan TNI dan Polri lewat revisi undang-undang.

    “TAP MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI-Polri, loh kok sekarang disetarakan? Saya enggak ngerti maksudnya apa? Yaudah gausah deh ini ini dulu,” tutur Megawati.

    (rca)

  • Menyenangkan Hati dan Menenangkan Umat

    Menyenangkan Hati dan Menenangkan Umat

    loading…

    HM. Adib Abdushomad, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama (Kemenag). Foto/Ist

    HM. Adib Abdushomad
    Kepala Pusat Kerukunan Umat BeragamaKementerian Agama (Kemenag)

    KEHADIRAN bulan suci Ramadan selalu ditunggu dan diharapkan kedatangannya bagi umat Islam di dunia karena di bulan inilah ada banyak keistimewaan dari Allah SWT sang pencipta yang menginginkan hambanya menjadi pribadi yang bertaqwa (laallakum tattaqun).

    Dalam banyak hal pelaksanaan ibadah puasa Ramadan satu bulan ini menjadi terasa ringan karena ada dimensi kolektifitas dalam beribadah, sebagaimana tercermin dalam sholat taraweh dan witir berjamaah.

    Belum lagi aktifitas kegiatan takjil, buka puasa bersama sangat terasa kebersamaan yang ada dari semua yang terlibat. Bahkan yang unik banyak sekali undangan buka puasa Ramadan lintas agama tidak saja dari umat Islam yang sedang punya hajat pelaksanaan ibadah puasa Ramadan.

    Dari gambaran diatas sangat terlihat ruang transendensi yang sifatnya individual-personal yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, sekaligus ruang sosial yang mempertemukan manusia dengan sesamanya. Dengan demikian dalam ibadah puasa Ramadan ini terkanding nilai-nilai kebaikan universal.

    Namun demikian, dalam realitas sosial keagamaan kita, ada sebagian yang menangkap ibadah puasa Ramadan secara parsial yakni sebagai kewajiban ibadah pribadi, sementara dimensi sosial dan perannya dalam menenangkan umat sering kali terabaikan.

    Padahal, puasa Ramadan sejatinya adalah praktik keagamaan yang mengandung potensi besar untuk menyenangkan hati manusia sekaligus menenangkan relasi sosial di tengah masyarakat. Dalam perspektif sosiologi agama, Emile Durkheim menyebutkan bahwa ritual keagamaan yang dilaksanakan secara kolektif mampu menciptakan solidaritas sosial yang memperkuat kohesi masyarakat.

    Puasa yang dilakukan oleh jutaan umat Islam secara serempak di seluruh dunia adalah bentuk nyata dari collective effervescence, sebuah semangat kebersamaan yang seharusnya menghidupkan persaudaraan, kasih sayang, dan ketenangan. Namun, ketika puasa hanya dipahami sebagai rutinitas ibadah, tanpa kesadaran sosial yang menyertainya, maka hilanglah peluang besar menjadikan Ramadan sebagai momentum menyemai kerukunan dan kedamaian.

    Lebih jauh, puasa juga dapat dipahami dalam kerangka psikologi sosial sebagai latihan pengendalian diri (self-control) dan regulasi emosi (emotional regulation). Walter Mischel, dengan teorinya tentang delayed gratification, menekankan pentingnya kemampuan individu untuk menunda kepuasan diri demi mencapai tujuan jangka panjang.

    Puasa, pada esensinya merupakan bentuk konkret dari pengendalian diri tersebut. Menahan lapar, dahaga, amarah, serta perilaku negatif lainnya adalah latihan intensif membentuk kepribadian yang matang secara emosi, stabil dalam bersikap, dan bijak dalam merespons konflik sosial.

  • Politisi Tuh Enggak Pernah Berhenti Kampanye

    Politisi Tuh Enggak Pernah Berhenti Kampanye

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan politisi tidak pernah berhenti kampanye. Foto/YouTube Setpres

    JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengatakan politisi tidak pernah berhenti kampanye. Celetukan Prabowo ini di sela pidatonya saat meresmikan Smelter atau Pabrik Pemurnian Logam Mulia PT Freeport Indonesia, di Gresik, Jawa Timur, Senin (17/3/2025).

    Prabowo mulanya akan mengakhiri pidato sambutannya karena mengaku sudah kehabisan bahan. Dia mengatakan jika terlalu lama berpidato bisa dianggap sebagai kampanye.

    Apalagi, Prabowo yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra itu, dicalonkan untuk maju lagi menjadi Presiden pada 2029. “Saya kira itu ya, udah kehabisan bahan ya, kalau terlalu lama nanti jadi kampanye lagi. Padahal masih lama kampanye, tapi katanya ya, kalau politisi tuh enggak pernah berhenti kampanye katanya,” katanya.

    Lebih lanjut, Prabowo pada kesempatan itu mengungkapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pasalnya, setiap bulan ada pabrik hingga gedung baru yang diresmikan.

    “Terima kasih saudara-saudara sekalian, terima kasih Ibu Gubernur, Jawa Timur ini memang luar biasa. Saya terbang ini sudah tiap bulan masih ada saja, pabrik baru, gedung baru, ini luar biasa Jawa Timur,” katanya.

    Bahkan, Prabowo memuji Khofifah yang cocok sebagai Perdana Menteri. Apalagi, jumlah penduduk Jawa Timur justru lebih banyak jika dibandingkan dengan Malaysia. “Di Jawa Timur jumlah penduduknya berapa? 50 juta, 41,6 juta, lebih besar dari Malaysia itu. Mungkin Ibu Khofifah cocoknya jadi Perdana Menteri ini.”

    Menutup sambutannya, Prabowo meminta semua pihak yang hadir di peresmian Smelter Freeport di Gresik untuk bekerja sama meraih kemakmuran. “Baik, terima kasih. Selamat bekerja, selamat menatap masa depan, meraih kemakmuran bersama untuk semua pihak, terima kasih.”

    (rca)

  • Bu Khofifah Cocok Jadi Perdana Menteri

    Bu Khofifah Cocok Jadi Perdana Menteri

    loading…

    Khofifah Indar Parawansa bersama Emil Dardak. Foto/Istimewa

    GRESIK – Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa cocok menjadi perdana menteri. Kelakar tersebut disampaikan saat menghadiri peresmian fasilitas Precious Metal Refinery(PMR) atau pabrik penghasil emas atau logam mulia di Gresik, Jawa Timur (Jatim), Senin (17/3/2025).

    Mulanya, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Khofifah dan menyebut bahwa Jawa Timur provinsi yang luar biasa. Sebab, setiap dirinya ke Jawa Timur selalu ada pembangunan baru.

    “Terima kasih saudara-saudara sekalian, terima kasih Ibu Gubernur. Jawa Timur ini memang luar biasa. Saya terbang ini sudah tiap bulan masih ada saja, pabrik baru, gedung baru, ini luar biasa Jawa Timur,” ucap Prabowo.

    Prabowo kemudian bertanya jumlah penduduk di Jawa Timur. “Di Jawa Timur jumlah penduduknya berapa? 50 juta, 41,6 juta, lebih besar dari Malaysia itu. Mungkin Ibu Khofifah cocoknya jadi perdana menteri ini,” kata Prabowo yang disambut tawa.

    Kepala Negara berharap, Jawa Timur terus menjadi tuan rumah bagi pembangunan berbagai proyek ke depan. Menurutnya, Jawa Timur jadi tempat ramah investasi.

    (zik)

  • Sidang Vonis 3 Anggota TNI AL Terdakwa Penembakan Bos Rental Mobil Digelar 25 Maret 2025

    Sidang Vonis 3 Anggota TNI AL Terdakwa Penembakan Bos Rental Mobil Digelar 25 Maret 2025

    loading…

    Sidang vonis terhadap tiga anggota TNI Angkatan Laut (AL) terdakwa kasus penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurahman di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak bakal digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Selasa, 25 Maret 2025. Foto/Danandaya

    JAKARTA – Sidang vonis terhadap tiga anggota TNI Angkatan Laut (AL) terdakwa kasus penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurahman di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak bakal digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Selasa, 25 Maret 2025. Ketiga terdakwa dalam kasus ini yakni, Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo, Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rafsin Hermawan.

    “Hari Selasa tanggal 25 Maret,” ujar Ketua Majelis Hakim Letnan Kolonel (Chk) Arif Rachman usai persidangan pleidoi di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Dia menyampaikan agenda persidangan telah dilalui, dimulai dari pembacaan dakwaan hingga persidangan dengan adegan pleidoi. Kini, saatnya majelis hakim untuk bermusyawarah menyusun putusan.

    “Pemeriksaan saksi telah dilaksanakan saksi 1 sampai dengan 19, lanjut pemeriksaan barang bukti dilanjutkan dengan tuntutan okeh Bapak Oditur Militer, lanjut pleidoi penasihat hukum, lanjut replik sampai dengan duplik secara lisan,” katanya.

    Adapun dalam persidangan pleidoi, melalui penasihat hukumnya, Letkol Laut (H) Hartono meminta agar terdakwa dibebaskan dari penahanan. Dia menyebut bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh oditur militer.

    SCOPE: RUU TNI Tuai Polemik, Tetap Dikebut atau Dilanjut setelah Reses?

    “Menyatakan terdakwa satu atas nama klk Bambang Apri Atmojo. Terdakwa dua atas nama Sertu Akbar Adli dan terdakwa tiga atas nama Sertu Rafsin Hermawan dibebaskan dari penahanan,” kata Hartono dalam persidangan.

    Penasihat hukum juga meminta majelis hakim untuk membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum serta meminta agar bisa memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya.

  • Ditanya soal RUU TNI, Prabowo Lambaikan Tangan dan Bilang Terima Kasih

    Ditanya soal RUU TNI, Prabowo Lambaikan Tangan dan Bilang Terima Kasih

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto. Foto/Istimewa

    GRESIK – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI tengah menjadi polemik. Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan saat ditanya soal RUU TNI.

    Momen itu terjadi seusai Presiden Prabowo menghadiri peresmian fasilitas Precious Metal Refinery(PMR) atau pabrik penghasil emas atau logam mulia di Gresik, Jawa Timur (Jatim), Senin (17/3/2025).

    Mulanya, awak media melakukan sesi doorstop terkait peresmian pabrik emas PT Freeport itu. Selanjutnya, wartawan menanyakan tanggapan Prabowo soal revisi UU TNI.

    “Pak, soal revisi UU TNI, Pak?” tanya wartawan kepada Prabowo.

    Mendengar itu, Kepala Negara tersenyum dan melambaikan tangannya seraya mengucapkan terima kasih.

    “Ya, terima kasih, ya. Terima kasih semuanya,” ucap Presiden.

    Baca Juga: RUU TNI Tuai Polemik, Dikebut atau Dilanjut setelah Reses?

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai ada disinformasi perihal draf RUU TNI yang beredar di social media (socmed). Ia menegaskan, Komisi I DPR RI hanya mengubah tiga pasal dalam beleid tersebut.

    Hal itu disampaikan Dasco saat jumpa pers terkait polemik RUU TNI di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025). Ia berkata, disinformasi muncul seiring menguatnya polemik RUU TNI.

    “Dan kami cermati bahwa di publik, di media sosial itu beredar draf-draf yang berbeda dengan yang dibahas di Komisi I DPR RI,” terang Dasco.

  • Nicke Widyawati Bungkam setelah Diperiksa KPK terkait Kasus Korupsi di PGN

    Nicke Widyawati Bungkam setelah Diperiksa KPK terkait Kasus Korupsi di PGN

    loading…

    Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke Widyawati selesai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi pada transaksi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PT. PGN) dan PT. Inti Alasindo Energi (PT. IAE). Foto/Nur Khabibi

    JAKARTA – Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke Widyawati selesai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi pada transaksi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PT. PGN) dan PT. Inti Alasindo Energi (PT. IAE). Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

    Pantauan di lokasi, Nicke terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 14.12 WIB. Ia memilih bungkam saat ditanya sejumlah pertanyaan, termasuk materi pemeriksaannya kali ini.

    Ia tetap bergeming menuju mobilnya meski awak media terus mencecar sejumlah pertanyaan. Sebelumnya, Nicke Widyawati memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi pada transaksi jual beli gas antara PT.PGN dan PT.IAE.

    Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus tersebut. “Betul hari ini Senin, tanggal 17 Maret 2025 saudari Nicke Widyawati telah hadir di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya, Senin (17/3/2025).

    “Kehadiran yang bersangkutan dalam rangka memenuhi Panggilan Penyidik sebagai saksi Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Jual Beli gas antara PT. PGN dengan PT. IAE,” sambungnya.

    Sejatinya, Nicke dijadwalkan pemeriksaan pada Senin (10/3/2025). Namun berhalangan hadir dan meminta penjadwalan ulang. Adapun, dalam pemeriksaan kali ini dalam statusnya selaku Direktur SDM PT. Pertamina.

    (rca)