Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • 3 Jenderal Kostrad Digeser Panglima TNI, Salah Satunya Sandang Pangkat Mayjen TNI

    3 Jenderal Kostrad Digeser Panglima TNI, Salah Satunya Sandang Pangkat Mayjen TNI

    loading…

    Terdapat 3 jenderal Kostrad yang terkena mutasi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Maret 2025. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Terdapat 3 jenderal Kostrad yang terkena mutasi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Maret 2025. Salah satu dari mereka berpangkat Perwira Tinggi (Pati) bintang 2 atau Mayjen TNI.

    Dalam mutasi yang dilakukan Panglima TNI pada 14 Maret 2025, tercatat 86 personel militer yang dirotasi. Sebanyak 53 di antaranya berasal dari matra TNI Angkatan Darat/AD.

    Dari banyaknya perwira yang dimutasi, ada beberapa Pati TNI yang sebelumnya menjabat di satuan Kostrad, berikut ini sosoknya.

    3 Jenderal Kostrad yang Digeser Panglima TNI

    1. Brigjen TNI Putra Widyawinaya

    Mutasi Maret 2025 ini membuat Brigjen TNI Putra Widyawinaya yang sebelumnya menjabat Asintel Kaskostrad dipindahtugaskan menjadi Kasdam XII/Tanjungpura.

    Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1997 ini tercatat pernah menjabat Dandim 0709/Kebumen periode 2014-2016.

    Pengalamannya di Kostrad dimulai ketika menduduki posisi Penerangan Kostrad tahun 2017-2018. Dia menjabat Kasdivif 2 Kostrad tahun 2020.

    Putra Widyawinaya pada akhirnya pecah bintang setelah terkena mutasi pada 29 November 2023, yang didasarkan pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1384/XI/2023.

    2. Brigjen TNI Maychel Asmi

    Brigjen Maychel Asmi yang setelah mutasi menjabat Staf Khusus KSAD (dalam rangka penugasan sebagai Deputy Force Commander (DFC) MINUSCA). Sebelumnya, dia menjabat Asops Kaskostrad.

    Lulusan Akmil 1993 itu dalam riwayat kariernya tercatat pernah menjabat Waasops KSAD Bidang Renops.

    Dia juga tercatat pernah menjadi Komandan Satuan Tugas Pasukan Indobatt 23 yang bertugas di Lebanon tahun 2013-2014. Maychel pernah menjabat komandan pertama Brigade Infanteri Mekanis 14/Mandala Yudha (Brigif Mekanis 14/MY).

    3. Mayjen TNI Choirul Anam

    Mayjen Choirul Anam yang setelah mutasi ditugaskan sebagai Ir Kodiklatad. Sebelumnya, dia menjabat Ir Kostrad sejak tahun 2024.

    Dalam riwayat kariernya, lulusan Akmil 1991 ini bertugas sebagai Danrindam XVIII/Kasuari tahun 2020 dan Sahli Pangdam VI/Mulawarman Bid Ilpengtek & LH pada 2021.

    Ketika berpangkat Brigjen, Choirul menduduki posisi Danrem 163/Wirasatya tahun 2022 dan Pangdivif 3/Kostrad kemudian menyandang pangkat Mayjen pada tahun 2023.

    (jon)

  • Inisiatif Kolaboratif Tingkatkan Kesadaran Kritis Masyarakat di Tengah Kebijakan Nasional

    Inisiatif Kolaboratif Tingkatkan Kesadaran Kritis Masyarakat di Tengah Kebijakan Nasional

    loading…

    Setiaudi and Partner Consulting bersama IJTI, MNC Trijaya Network, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Jakarta menginisiasi program Media Informasi dan Literasi (MIL). Foto: Ist

    JAKARTA – Setiaudi and Partner Consulting bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), MNC Trijaya Network, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Jakarta menginisiasi program Media Informasi dan Literasi (MIL).

    Hal itu menyikapi meningkatnya dinamika kebijakan nasional dan perdebatan publik yang mencerminkan keresahan masyarakat melalui tagar #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu di media sosial.

    Mengusung tagline “Think, Verify, Share: Be Media Information Literate!”, inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesadaran kritis publik dalam memahami dan menyikapi informasi serta kebijakan secara lebih berimbang.

    Dalam konferensi pers dan talkshow yang diselenggarakan di Hall Dewan Pers, para narasumber menyoroti pentingnya literasi media dalam membangun masyarakat yang lebih cerdas dan kritis.

    Wakil Ketua Komisi X DPR Himmatul Aliyah menekankan bahwa di tengah arus informasi yang begitu deras, generasi muda harus memiliki kemampuan literasi media yang kuat agar dapat mencerna informasi dengan cerdas dan berkontribusi positif bagi bangsa.

    “Di tengah kompleksitas informasi saat ini penting bagi kita semua, termasuk generasi muda untuk memiliki kemampuan literasi media yang kuat agar dapat mencerna informasi secara cerdas dan berkontribusi positif bagi bangsa. Komisi X DPR mendukung penuh inisiatif seperti MIL yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemahaman media yang baik,” ujarnya, Sabtu (22/3/2025).

    Dia juga menyoroti bahwa efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan seringkali disalahartikan sebagai sekadar pemotongan anggaran, padahal efisiensi seharusnya diarahkan pada optimalisasi penggunaan anggaran melalui inovasi dan kreativitas.

    Anggota Komisi X DPR Gamal Albinsaid menggarisbawahi rendahnya literasi di Indonesia menjadi permasalahan serius yang harus segera ditangani.

    “Kesehatan dan pendidikan adalah fondasi bangsa. Efisiensi anggaran di sektor ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Melalui literasi media, kita harapkan masyarakat dapat memahami duduk permasalahan secara utuh dan berkontribusi dalam mencari solusi yang konstruktif,” jelasnya.

  • ICJR Minta Revisi KUHAP Fokus Pengawasan Antar Lembaga, Bukan Hanya soal Dominus Litis

    ICJR Minta Revisi KUHAP Fokus Pengawasan Antar Lembaga, Bukan Hanya soal Dominus Litis

    loading…

    Diskusi bertajuk RUU KUHP Memperkuat Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025). Foto: Ist

    JAKARTA – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyikapi pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini tengah dibahas. Hal itu disampaikan peneliti ICJR Iftitahsari saat mengisi diskusi bertajuk RUU KUHP Memperkuat Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Diskusi tersebut turut dihadiri sejumlah narasumber ahli di bidang hukum yakni Wakil Ketua Komnas HAM AH Semendawai, Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, Ketua DPN Peradi Luhut MP Pangaribuan, dan Pakar Hukum Margarito Kamis.

    Iftitahsari meminta pembahasan mengenai Revisi KUHAP tak hanya berkutat pada narasi polarisasi tentang diferensiasi fungsional dan asas dominus litis.

    Sebab, publik harus waspada terhadap adanya kepentingan terselubung dari para lembaga penegak hukum yang ingin memperluas kewenangannya khususnya melalui Revisi KUHAP dengan melemparkan narasi tentang penguatan asas dominus litis bagi pihak tertentu.

    “Kita jangan sampai terjebak di narasi yang itu sebetulnya kepentingan-kepentingan lembaga tertentu yang tujuannya ingin memperbesar kewenangan,” ujar Iftitahsari.

    Terpenting dalam Revisi KUHAP tak boleh ada kewenangan powerfull yang dimiliki satu lembaga. Karenanya, dia menyebut pengawasan antarlembaga mutlak diperlukan.

    Ketua DPN Peradi Luhut MP Pangaribuan menuturkan bagaimana para lembaga penegak hukum saling berlomba untuk memperkuat kewenangan mereka melalui Revisi KUHAP.

    “Mereka berlomba-lomba menambah kewenangannya masing-masing. Namun poin yang harus disepakati adalah Polri sebagai penyidik utama tidak bisa diganggu, demikian Jaksa adalah penuntut tidak bisa diganggu,” kata Luhut.

    Artinya, dengan kata lain ada benturan antara diferensiasi fungsional yang dipertahankan Polri dan asas dominus litis yang diperjuangkan Kejaksaan.

  • 9 Irjen Polisi Sudah Setahun Lebih Menjabat Kapolda, Nomor 8 Anggotanya Ditembak Oknum TNI

    9 Irjen Polisi Sudah Setahun Lebih Menjabat Kapolda, Nomor 8 Anggotanya Ditembak Oknum TNI

    loading…

    Sebanyak 9 Pati bintang 2 atau Irjen Polisi sudah setahun lebih menjabat Kapolda. Salah satunya Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sebanyak 9 Perwira Tinggi (Pati) bintang 2 atau Irjen Polisi sudah setahun lebih menjabat Kapolda . Salah satunya Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika yang mana anggotanya 3 polisi ditembak di Way Kanan oleh oknum TNI.

    Nama-nama lain Irjen yang sudah setahun lebih menjabat Kapolda yakni Irjen Pol Jhonny Edison Isir, Irjen Pol Adang Ginanjar, hingga Irjen Pol Akhmad Wiyagus.

    Melihat sederet pemegang pangkat Irjen Polisi, sebagian di antaranya kini aktif menjadi Kapolda. Beberapa Pati Polri telah memegang jabatan selama lebih dari setahun. Siapa saja?

    Irjen Polisi yang Sudah Setahun Lebih Menjabat Kapolda

    1. Irjen Pol Jhonny Edison Isir

    Jabatan: Kapolda Papua Barat
    Jhonny menjabat Kapolda Papua Barat sejak Desember 2023. Waktu itu, dia menggantikan Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga yang digeser menjadi Kapolda NTT.

    Jhonny adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1996. Sebelumnya, dia pernah menduduki sejumlah jabatan penting seperti Ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (2017), Wakapolda Sulawesi Utara (2021-2023), dan Karojianstra Sops Polri (2023-2023).

    2. Irjen Pol Adang Ginanjar

    Jabatan: Kapolda Sulawesi Barat
    Adang Ginanjar aktif bertugas sebagai Kapolda Sulawesi Barat. Posisi ini diemban pada Juni 2023 saat menggantikan Verdianto Iskandar Bitticaca.

    Adang Ginanjar merupakan lulusan Akpol 1989. Sebelum memimpin Polda Sulbar, dia juga pernah menjadi Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden (2020–2023) dan Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri (2023).

    3. Irjen Pol Agus Nugroho

    Jabatan : Kapolda Sulawesi Tengah
    Jabatan Kapolda Sulawesi Tengah ditempati Irjen Agus Nugroho. Dia ditunjuk pada Maret 2023 saat menggantikan Rudy Sufahriadi.

    Agus adalah lulusan Akpol 1991. Sebelumnya, dia pernah menjabat Kadiklat Reserse Lemdiklat Polri (2020) dan Deputi IV Bidang Penindakan BPOM (2022).

    4. Irjen Pol Pipit Rismanto

    Jabatan : Kapolda Kalimantan Barat
    Pipit merupakan jebolan Akpol 1994. Jabatan Kapolda Kalimantan Barat diemban sejak Maret 2023 saat menggantikan Irjen Suryanbodo Asmoro.

    Sebelum itu, Pipit juga sempat menempati beberapa posisi lain yakni Wadirtipidter Bareskrim Polri (2020) dan Dirtipidter Bareskrim Polri (2021).

    5. Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga

    Jabatan : Kapolda Nusa Tenggara Timur
    Daniel menjabat Kapolda NTT. Dia ditunjuk pada Desember 2023 untuk menggantikan Johanis Asadoma.

    Daniel merupakan lulusan Akpol 1990. Sebelumnya, dia sempat menjabat Kapolda Papua Barat (2022-2023).

    6. Irjen Pol Akhmad Wiyagus

    Jabatan : Kapolda Jawa Barat
    Posisi Kapolda Jabar diemban Irjen Akhmad Wiyagus pada Maret 2023. Waktu itu, jebolan Akpol 1989 ini menggantikan Suntana.

    Melihat ke belakang, Akhmad Wiyagus juga pernah menjadi Kapolda di daerah lain seperti Kapolda Gorontalo (2020) dan Kapolda Lampung (2022).

    7. Irjen Pol Karyoto

    Jabatan : Kapolda Metro Jaya
    Irjen Pol Karyoto menjabat Kapolda Metro Jaya. Sebelumnya, dia menggantikan Fadil Imran pada Maret 2023.

    Karyoto diketahui lulusan Akpol 1990. Sebelum memimpin Polda Metro Jaya, dia pernah menjadi Wakapolda DIY (2019) dan Deputi Penindakan KPK (2020).

    8. Irjen Pol Helmy Santika

    Jabatan : Kapolda Lampung
    Sejak Maret 2023, Helmy Santika mendapat tugas sebagai Kapolda Lampung. Waktu itu, lulusan Akpol 1993 ini menggantikan Irjen Akhmad Wiyagus.

    Sebelumnya, Helmy juga sempat menduduki jabatan penting lain yakni Kapolda Gorontalo (2022-2023), Sahli Manajemen Kapolri (2021-2022), dan posisi penting lainnya.

    9. Irjen Pol Achmad Kartiko

    Jabatan: Kapolda Aceh
    Achmad Kartiko menjabat Kapolda Aceh sejak September 2023 saat menggantikan Irjen Pol Ahmad Haydar. Dia adalah lulusan Akpol 1991.

    Sebelum menjadi Kapolda Aceh, sejumlah posisi strategis lain juga diduduki Achmad Kartiko yakni Kabidkerma Baintelkam Polri (2016), Karo Analis Baintelkam Polri (2020), hingga Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI (2021).

    (jon)

  • Aksi Damai ARIBP di Depan Kedubes AS: Seruan Keadilan untuk Palestina

    Aksi Damai ARIBP di Depan Kedubes AS: Seruan Keadilan untuk Palestina

    loading…

    Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARIBP) menggelar aksi damai di depan Kedubes Amerika Serikat, Jumat (21/3/2025). Mereka menempel stiker foto Netanyahu dan Trump di bawah sepatu sebagai simbol penolakan terhadap kejahatan Israel. Foto: Ist

    JAKARTA – Setelah lebih dari satu setengah tahun genosida Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza, gencatan senjata yang disepakati sejak Januari 2025 sempat menghadirkan sekeping harapan bagi Gaza yang porak-poranda.

    Kesepakatan yang berlangsung dalam tiga tahapan ini seharusnya menjamin masuknya bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan rakyat Palestina dan mempersiapkan rekonstruksi kehidupan di Gaza.

    Namun, Israel terbukti bernafsu melanjutkan perang dan genosidanya. Dengan munculnya wacana pengusiran warga Gaza, puncaknya terjadi pada Selasa, 18 Maret 2025, saat sahur ketika Zionis Israel secara terbuka mengkhianati kesepakatan dengan membantai lebih dari 450 rakyat Gaza, dua per tiganya adalah perempuan dan anak-anak. Pengkhianatan ini didukung secara terbuka oleh Amerika Serikat.

    Menyikapi tragedi ini, belasan ribu warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARIBP) menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Para peserta aksi membawa atribut solidaritas Palestina dan menempel stiker foto Netanyahu dan Trump di bawah sepatu peserta sebagai simbol penolakan terhadap kejahatan Israel.

    Komite Pelaksana ARIBP Zaitun Rasmin menegaskan Israel dan Amerika Serikat adalah penjahat kemanusiaan besar yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang telah mereka lakukan.

    “Dunia harus tahu bahwa Israel bukan hanya melanggar gencatan senjata, tetapi juga terus melakukan genosida dengan brutal. Amerika Serikat adalah sekutunya yang setia mendukung kejahatan ini. Jika dunia membiarkan ini terus terjadi, berarti kita semua berkontribusi dalam pembantaian rakyat Palestina,” ujar Zaitun, Jumat (21/3/2025).

    Dalam pernyataan yang disampaikan dalam aksi, ARIBP menuntut Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk segera menangkap Netanyahu dan semua pelaku genosida yang bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Palestina.

    ARIBP juga mendesak mediator gencatan senjata untuk menekan Israel agar menghentikan segala bentuk pelanggaran dan memastikan keselamatan rakyat Palestina yang tidak berdosa.

    Pada aksi tersebut, ARIBP juga mendukung upaya negara-negara Arab dan dunia Islam dalam mencegah pengusiran rakyat Gaza yang telah dirancang oleh Israel dan Amerika Serikat.

  • Perlu Bukti Data dan Fakta

    Perlu Bukti Data dan Fakta

    loading…

    Isu setoran judi sabung ayam terhadap aparat penegak hukum di Polsek dan Koramil Negara Batin, Way Kanan, Lampung perlu pembuktian yang jelas. Hal ini dibutuhkan agar tidak menjadi fitnah liar. Foto: iNews/Andres Afandi

    WAY KANAN – Isu setoran judi sabung ayam terhadap aparat penegak hukum di Polsek dan Koramil Negara Batin, Way Kanan, Lampung perlu pembuktian yang jelas. Hal ini dibutuhkan agar tidak menjadi fitnah liar.

    Hal tersebut disampaikan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika saat merespons pernyataan Kapendam II Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar.

    Isu setoran mencuat berdasarkan pengakuan oknum TNI, terduga pelaku penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Kampung Negara Batin, Way Kanan, Lampung, beberapa waktu lalu.

    Menurut Helmy, perlu adanya bukti fakta dan data terhadap isu yang berkembang di media sosial. “Polri kini tengah melakukan penyelidikan terkiat isu berkembang,” ujar Kapolda, Jumat (21/3/2025).

    Pihaknya berkomitmen akan melakukan proses hukum yang tegas dan transparan jika hasil penyelidikan terbukti adanya aliran dana judi sabung ayam di internalnya.

    Terpenting, isu yang berkembang tidak boleh mengaburkan peristiwa tragis yang merenggut 3 nyawa anggota Polri yang saat ini tengah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh tim gabungan investigasi.

    “Semua pihak dapat memberikan ruang terhadap tim investigasi bersama ini agar dapat mengusut tuntas kasus secara terang benderang,” ucapnya.

    Diketahui, 3 polisi gugur yakni Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus, dan Bripda Ghalib. Ketiganya tewas setelah diberondong senjata serbu SS1.

    Terduga pelaku yakni Kopka Basar dan Peltu Lubis, dua oknum anggota TNI pemilik arena judi sabung ayam.

    (jon)

  • RKUHAP, Pakar Hukum Tekankan Ada Keseimbangan dalam Sistem Peradilan Pidana

    RKUHAP, Pakar Hukum Tekankan Ada Keseimbangan dalam Sistem Peradilan Pidana

    loading…

    FGD Membedah RKUHAP: Implikasi dan Tantangan dalam Penegakan Hukum di Indonesia yang diselenggarakan Koalisi Indonesia Anti Korupsi di Jakarta, Jumat (21/3/2025). Foto/Dok. SindoNews

    JAKARTA – Adanya tumpang tindih kewenangan dalam RKUHAP menjadi sorotan banyak pihak. Integritas sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai dapat terganggu.

    Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra mengatakan, di dalam RKUHAP belum ada keserasian dan keseimbangan wewenang antar aparat penegak hukum. Dengan demikian, seharusnya memang RKUHAP ada sedikit pembaharuan.

    Menurutnya, KUHAP baru mengandung banyak perbaikan, namun hal-hal esensial yang harus disikapi dan diperhatikan. Misalnya terkait prosedur dan batasan koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum. Karena selama ini yang terjadi hanya koordinasi formal.

    ”Misalnya, pada kasus salah satu pimpinan KPK, sudah ditetapkan tersangka oleh kepolisian, namun kasusnya tertahan d kejaksaan dan tidak pernah digelar persidangan,” katanya dalam acara focus group discussion dengan tema Membedah RKUHAP: Implikasi dan Tantangan dalam Penegakan Hukum di Indonesia yang diselenggarakan Koalisi Indonesia Anti Korupsi di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Azmi menjelaskan, sistem peradilan pidana yang mau dituju diletakkan atas prinsip difrensiasi fungsional. Alasannya, sebenarnya maksud UU adalah gabungan fungsi untuk menegakkan fungsi, menjalankan, dan memutuskan hukum pidana.

    “Jadi dalam RKUHAP harus ada keseimbangan, jangan sampai terjadi rebut merebut dan tumpang tindih kewenangan akibat tidak klik dan tidak terpadunya RKUHAP sebagai satu kesatuan Sistem Peradilan Pidana,” ujarnya.

    Dalam forum yang sama, Guru Besar Universitas Djuanda Henny Nuraeny juga menyoroti dalam RKUHAP terdapat kedudukan yang tidak sejajar antarlembaga penegak hukum . Bahkan mengarah pada dominasi aparat penegak hukum tertentu.

    Henny mengatakan, reformasi perubahan KUHAP dalam perjalanannya memunculkan kritik dari berbagai pihak terutama dalam proses penyidikan. Adanya perbedaan penafsiran seolah-olah aparat penegak hukum dalam RKUHAP kedudukannya tidak sejajar, tidak seimbang, tidak sebanding.

    ”Padahal, seyogyanya aparat penegak hukum itu harus selaras, serasi, dan berimbang kalau menurut hukum. Jadi, tidak boleh kalau satu mengatakan satu lebih dan satu di bawah,” terangnya.

    Acara tersebut juga dihadiri Direktur Eksekutif Koalisi Indonesia Anti Korupsi Rizki Abdul Rahman Wahid, Korpresnas Koalisi Indonesia Muda Onky Fachrur Rozie serta para akademisi, pakar hukum, dan mahasiswa lintas perguruan tinggi di Jakarta.

    (poe)

  • Spesifikasi Pistol Pindad G2 Combat, Senjata Kopka Basar sebelum Penembakan 3 Polisi di Lampung

    Spesifikasi Pistol Pindad G2 Combat, Senjata Kopka Basar sebelum Penembakan 3 Polisi di Lampung

    loading…

    Pistol G2 Combat buatan PT Pindad memiliki panjang laras 4,5 inci. FOTO/PINDAD

    SENJATA SERBU – Spesifikasi Pistol Pindad G2 Combat, Senjata yang Dipamerkan Kopka Basar sebelum Insiden Penembakan 3 Polisi di Lampung.

    Spesifikasi pistol Pindad G2 Combat menarik diulas. Biasanya, senjata ini digunakan secara luas oleh angkatan bersenjata Indonesia, karena dapat diandalkan dalam berbagai situasi.

    Baru-baru ini, publik Tanah Air dikejutkan dengan insiden penembakan 3 polisi di Negara Batin, Way Kanan, Lampung, Senin (17/3/2025) sore. Petugas gabungan kemudian menangkap Kopka Basar yang diduga sebagai salah satu pelaku penembakan yang menewaskan 3 polisi tersebut.

    Tak lama setelah penangkapan terduga pelaku penembakan polisi itu, viral di media sosial menampilkan sosok yang diduga Kopka Basar sedang memamerkan pistol. Sejumlah sumber menduga bahwa pistol yang dipamerkan itu seperti Pindad G2 Combat.

    Spesifikasi Pistol Pindad G2 CombatG2 Combat merupakan salah satu produk senjata genggam buatan PT Pindad (Persero). Keberadaannya dirancang dengan ketangguhan serta akurasi tinggi guna mendukung operasi taktis.

    Melansir laman resmi Pindad, G2 Combat memakai amunisi 9 x 19 mm parabellum. Pistol ini telah digunakan secara luas oleh angkatan bersenjata Indonesia dan dapat diandalkan dalam berbagai situasi.

    Pada komponennya, G2 Combat memiliki panjang laras 4,5 inci. Bekal tersebut dirancang untuk memastikan akurasi presisi sambil menjaga kemampuan menghadapi situasi pertempuran dengan jarak yang sangat dekat. Lebih jauh, berikut spesifikasi lengkapnya:

    – Kaliber: 9 x 19 mm Parabellum

    – Panjang Keseluruhan: 200 mm

    – Panjang Laras: 4,5 inci

  • 4 Letjen TNI Belum Genap Seminggu Dapat Jabatan Baru, 2 di Antaranya Jebolan Akmil 1990

    4 Letjen TNI Belum Genap Seminggu Dapat Jabatan Baru, 2 di Antaranya Jebolan Akmil 1990

    loading…

    Sertijab Dan Pussenkav dari Mayjen TNI Yanuar Adil kepada Mayjen TNI Muhammad Zamroni di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2023). FOTO/IST

    JAKARTA – Terdapat sejumlah nama Letjen TNI yang belum genap seminggu mendapat jabatan baru. Beberapa di antaranya merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1990.

    Letjen TNI merupakan pangkat Perwira Tinggi (Pati) tingkat ketiga di TNI Angkatan Darat. Posisinya tepat setingkat di bawah Jenderal TNI (bintang 4) dan satu tingkat lebih tinggi dari Mayjen TNI (bintang 2).

    Saat ini, ada sederet nama penyandang Letjen TNI yang masing-masing mengemban tugas berbeda. Dari sekian nama, beberapa di antaranya belum genap seminggu mendapat jabatan baru. Siapa saja?

    Letjen TNI Belum Genap Seminggu Dapat Jabatan Baru

    1. Letjen TNI Sonny Aprianto

    Letjen TNI Sonny Aprianto merupakan salah seorang Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat. Belum lama ini, ia dimutasi dari jabatan Koorsahli KSAD menjadi Staf Khusus KSAD.

    Sonny diketahui sebagai lulusan Akademi Militer (Akmil) 1990. Sebelum dimutasi, ia telah menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sejak November 2023 saat menggantikan I Nyoman Cantiasa.

    Melihat ke belakang, Sonny juga pernah mengisi berbagai jabatan strategis lainnya. Di antaranya seperti Danrem 031/Wirabima (2018), Komandan Pusat Intelijen TNI AD (Danpusintelad) periode 2018-2021, serta Deputi III Bidang Kontra Intelijen BIN (2021-2022).

    Kemudian, namanya semakin dikenal setelahnya dipercaya menjadi Panglima Kodam IX/Udayana pada 2022. Waktu itu, Sonny diplot untuk menggantikan Maruli Simanjuntak yang diangkat menjadi Pangkostrad.

    Setahun lebih memimpin Kodam IX/Udayana, Sonny dimutasi menjadi Asintel Panglima TNI pada Juli 2023. Tak lama setelahnya, barulah ia diangkat sebagai Koorsahli KSAD dan mendapat kenaikan pangkat menjadi Letjen TNI atau jenderal bintang 3.

    2. Letjen TNI Raden Sidharta Wisnu Graha

    Pada mutasi Maret 2025, Raden Sidharta Wisnu Graha ditunjuk menjadi Danjen Akademi TNI menggantikan Novi Helmy Prasetya. Jabatan baru tersebut membuatnya naik pangkat satu tingkat menjadi Letjen TNI.

    Sidharta Wisnu adalah jebolan Akmil 1991 dari kecabangan Infanteri (Kopassus). Sebelum ini, ia juga banyak menduduki jabatan strategis lainnya.

    Sebut saja seperti Danrem 051/Wijayakarta (2020-2021), Kasdam XVII/Cenderawasih (2021-2023), dan Gubernur Akmil (2023-2024). Lalu, ada juga Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (2024-2025) serta Staf Khusus KSAD (2025).

  • Kontestasi Politik 2024 Pembelajaran untuk Instrospeksi

    Kontestasi Politik 2024 Pembelajaran untuk Instrospeksi

    loading…

    Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari (AYP) memberikan keterangan di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (21/3/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo , Andi Yuslim Patawari (AYP) menanggapi wejangan yang disampaikan Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) soal introspeksi keberadaan Perindo di tengah situasi politik terkini. Menurutnya, kontestasi Pemilu 2024 menjadi pembelajaran berharga bagi Perindo untuk introspeksi.

    “Tentu masa lalu adalah pembelajaran bagi kita yang kita introspeksi adalah proses yang lalu kita akan berusaha dengan masukan yang ada, diskusi, kajian tentunya kita introspeksi diri agar lebih baik di hari mendatang,” kata AYP saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (21/3/2025).

    AYP menambahkan bahwa kemajuan yang sudah dibuat hari ini pun harus lebih baik dari kemarin. Begitupun di masa mendatang dalam menyongsong kontestasi Pemilu 2029 harus lebih baik dari tahun sebelumnya.

    “Kemajuan itu hari ini harus lebih baik dari kemarin dan mendatang harus lebih baik daripada hari ini,” ujarnya.

    Sebelumnya, HT menekankan momen Ramadan 1446 Hijriah/2025 ini agar dimaknai untuk introspeksi ke arah yang lebih baik. Ia juga memberikan arahan langsung ke pengurus DPP Partai Perindo untuk introspeksi eksistensi di tengah kancah peta perpolitikan Indonesia saat ini.

    “Ramadan itu bukan satu hal yang kita ikuti bukan merupakan rutinitas, tapi harus kita maknai salah satunya adalah introspeksi bagaiman kita bisa lebih baik secara individu atau pribadi. Dan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini Introspeksi keberadaan Partai Perindo di tengah-tengah kancah atau peta politik nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata HT dalam sambutannya di acara Buka Bersama DPP Perindo.

    HT menyebutkan sebuah partai politik menciptakan para anggota legislatif mulai dari tingkat DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota untuk menjalankan fungsi legislasi dan anggaran dengan baik.

    “Partai politik adalah satu organisasi karena partai politik kita tahu menciptakan anggota legislatif, Legislator, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Kita tahu anggota dewan fungsinya luas sekali, membuat Undang-undang atau fungsi legislasi, fungsi anggaran dan lain sebagainya,” katanya.

    (abd)