Category: Sindonews.com

  • Kamenak Gire Tersangka Pembunuhan Anggota Satgas Mandala Diserahkan ke Kejari Nabire

    Kamenak Gire Tersangka Pembunuhan Anggota Satgas Mandala Diserahkan ke Kejari Nabire

    loading…

    Tersangka kasus pembunuhan anggota Satgas Mandala IV di Kali Mawar, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Kamenak Gire alias Tandangan Kogoya alias Kamenak Kogoya, diserahkan ke Kejaksaan Negeri Nabire. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Tersangka kasus pembunuhan anggota Satgas Mandala IV di Kali Mawar, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Kamenak Gire alias Tandangan Kogoya alias Kamenak Kogoya, diserahkan ke Kejaksaan Negeri Nabire dalam tahap II.

    Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan, proses ini merupakan bagian dari rangkaian penegakan hukum terhadap Kamenak Gire yang sebelumnya berstatus DPO.

    “Tersangka dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidair Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” kata Faizal Ramadhani, Minggu (23/3/2025).

    Sebagai informasi, Kamenak Gire ditangkap tanpa perlawanan pada 17 Desember 2024 di Puncak Jaya. Setelah melalui proses penyidikan, penyidik dari Ditreskrimum Polda Papua dan Satgas Ops Damai Cartenz-2025 akhirnya menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Nabire.

    Di sisi lain, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2025, Kombes Pol. Yusuf Sutejo menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud komitmen dalam menegakkan hukum, dan memastikan pelaku kejahatan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

    “Ini adalah bagian dari upaya menegakkan keadilan agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” katanya.

    Satgas Ops Damai Cartenz-2025, kata dia, akan terus berupaya menciptakan keamanan dan ketertiban di Papua dengan menindak tegas para pelaku kejahatan. “Sementara itu, Kamenak Gire akan menjalani proses penahanan sebagai tahanan JPU di Kejari Nabire,” katanya.

    (cip)

  • Pererat Koordinasi dengan Pemda dan Masyarakat

    Pererat Koordinasi dengan Pemda dan Masyarakat

    loading…

    Wakil Ketua Umum II DPP Partai Perindo sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyerahkan SK penunjukan kepada Irfan Niti Sasmita sebagai Plt Ketua DPD Perindo Bogor. Foto/istimewa

    BOGOR – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo menunjuk dan memberi amanah kepada Irfan Niti Sasmita menjadi Plt Ketua DPD Partai Perindo Kota Bogor.

    Langkah itu ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan oleh Wakil Ketua Umum II DPP Partai Perindo, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepada Irfan Niti Sasmita di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Maret 2025.

    Pada kesempatan itu, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menegaskan komitmen Partai yang dipimpin Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo ini untuk terus memperkuat struktur organisasi di daerah serta meningkatkan kontribusi bagi masyarakat, khususnya dalam bidang sosial dan kesejahteraan.

    “Ini merupakan bagian dari konsolidasi di internal pengurus dan kader untuk menguatkan struktur Partai Perindo di Kota Bogor,” kata Ferry, dikutip Minggu (23/3/2025).

    Ferry juga berharap agar DPD Partai Perindo Kota Bogor terus mempererat koordinasi dengan pemerintah daerah, dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat untuk mendukung terwujudnya Indonesia sejahtera.

    Penyerahan surat keputusan itu dihelat usai DPP Partai Perindo menggelar acara buka puasa bersama, serta pemberian santunan anak yatim sebagai wujud kepedulian sosial dan kebersamaan dalam bulan suci Ramadan.

    Terkait kegiatan buka puasa bersama, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan kegiatan ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga bagian dari semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama, terutama bagi anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

    Adapun, Plt Ketua DPD Partai Perindo Kota Bogor Irfan Niti Sasmita menegaskan kepengurusan baru akan bekerja keras untuk membawa semangat perubahan, dan kemajuan bagi masyarakat Kota Hujan tersebut.

    “Kami siap menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab serta membentuk struktur kepengurusan organisasi partai yang solid. Partai Perindo di Kota Bogor akan semakin aktif dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat peran politik yang inklusif dan berpihak kepada rakyat,” ujar Irfan Niti Sasmita.

    Pihaknya juga akan memaksimalkan setiap momentum untuk dimanfaatkan memperkokoh sinergi antara kader dan pengurus partai di tingkat daerah, guna menghadapi tantangan politik ke depan dengan soliditas yang lebih kuat. Dengan adanya kepengurusan baru di Kota Bogor, diharapkan Partai Perindo yang juga dikenal sebagai Partai Kita, dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

    (cip)

  • Untuk Kebaikan Hukum di Indonesia

    Untuk Kebaikan Hukum di Indonesia

    loading…

    Petisi Ahli mengajak seluruh aparat penegak hukum mewujudkan Indonesia Emas 2045 saat membahas RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan. Foto/istimewa

    JAKARTA – Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) mengajak seluruh aparat penegak hukum mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk itu, para penegak hukum harus mendengarkan suara rakyat dalam membahas RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan .

    Hal itu terungkap dalam acara buka puasa bersama dan dialog kebangsaan yang membahas RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan bersama para pakar hukum, akademisi, dan praktisi hukum. Pembahasan RUU KUHAP tersebut langsung dibuka oleh Pembina Petisi Ahli Komjen Pol. (P) Ito Sumardi.

    Ito mengapresiasi Kepanitiaan Petisi Ahli yang membahas RUU KUHAP dalam memberikan masukan-masukan terhadap pemerintah untuk kebaikan hukum yang adil di Indonesia. Ito berharap orasi kebangsaan tersebut dapat menyatukan persepsi dan tekad bersama demi satu tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Kami berharap penegak hukum mendengarkan suara rakyat karena people power adalah kekuatan rakyat dan kita semua harus hati-hati jangan sampai terjadi people power apabila suara rakyat tidak didengarkan. Mari kita jadikan Indonesia kita menjadi Indonesia Emas bukan Indonesia gelap dengan menciptakan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan,” ujarnya, Minggu (23/3/2025).

    Acara yang diselenggarakan di The Hotel Acacia Jakarta itu turut menghadirkan para Narasumber Kredibel dibidangnya masing-masing seperti Ketua Umum Perhakhi Prof. Elza Syarief, Penasihat Kapolri Aryanto Sutadi, Komisioner Kejaksaan 2019-2024 Ibnu Matjah, Pakar Hukum Pidana UI Akhiar Salmi, Direktur Lemkapi Edi Hasibuan.

    Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia Pitra Romadoni Nasution menyampaikan, Petisi Ahli bukanlah organisasi advokat melainkan organisasi Catur Wangsa Penegak Hukum, jadi yang bergabung di dalamnya ada unsur Purnawirawan Kepolisian, Purnawirawan Kejaksaan, Purnawirawan Hakim dan Advokat serta Purnawirawan Oditur Militer, ujarnya.

    “Kami merangkul semua para praktisi hukum maupun ahli hukum yang sudah pensiun dari institusinya serta para akademisi hukum, karena organisasi ini adalah organisasi persaudaraan tempat atau wadah bagi rekan-rekan penegak hukum untuk diskusi dan dialog dalam memecahkan sebuah masalah yang disorot oleh publik,” katanya.

    Dengan demikian dapat memberikan solusi bagi pemerintah untuk kemaslahatan umat dan mendorong kemajuan penegak hukum yang berkeadilan di antara para Catur Wangsa Penegak Hukum dengan menciptakan harmonisasi di antara para penegak hukum.

    Pitra menegaskan kajian ilmiah dan pembahasan Undang-undang maupun peraturan-peraturan serta implementasinya akan dimasukkan dalam Program kerja Petisi Ahli sehingga menjadi kegiatan prioritas pengurus dalam membantu dan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dan institusi penegak hukum lainnya.

    (cip)

  • BPOM Prihatin Fenomena Maraknya Penyebaran Informasi Tak Akurat di Medsos

    BPOM Prihatin Fenomena Maraknya Penyebaran Informasi Tak Akurat di Medsos

    loading…

    BPOM sangat prihatin dengan fenomena penyebaran informasi tidak akurat di media sosial. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) meminta masyarakat untuk tidak memercayai informasi yang tidak terverifikasi di media sosial (medsos). BPOM sangat prihatin dengan fenomena penyebaran informasi tidak akurat di masyarakat.

    Hal itu disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar meluruskan informasi yang tidak akurat di berbagai media sosial mengenai PT. Ratansha Purnama Abadi, pabrik kosmetik skincare yang ditutup dan telah diajukan ke pengadilan karena melanggar penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri.

    Menurut Ikrar, pihaknya selalu komitmen dalam melaksanakan pengawasan ketat terhadap seluruh produk kosmetik yang beredar di masyarakat. BPOM memiliki prosedur evaluasi yang ketat sebelum mengeluarkan izin edar bagi setiap produk kosmetik.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi yang dapat merugikan pabrik yang telah mematuhi regulasi dan memperoleh izin edar resmi,” katanya, Minggu (23/3/2025).

    BPOM dengan tegas mengklarifikasi informasi yang beredar di media sosial mengenai pabrik Ratansha yang dinarasikan telah diajukan ke pengadilan oleh BPOM sebanyak dua kali, namun selalu gagal adalah informasi yang sama sekali tidak benar.

    “Pabrik yang dimaksud (Ratansha) tidak teridentifikasi sebagai pabrik pemasok merkuri. Tuduhan semacam ini tidak memiliki dasar fakta dan dapat merugikan reputasi pabrik yang telah mematuhi regulasi,” katanya.

    “Perlu kami tegaskan berita yang beredar di media sosial terkait dengan penutupan pabrik kosmetik tertentu yang diakibatkan oleh ditemukannya bahan berbahaya adalah tidak benar,” sambungnya.

    Ikrar menambahkan, BPOM sangat prihatin dengan fenomena penyebaran informasi tidak akurat yang dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat, hubungan produsen dengan mitra bisnis, dan bahkan mengancam keberlangsungan lapangan kerja karyawan industri kosmetik.

  • Menyalakan Kembali Obor Peradaban yang Redup

    Menyalakan Kembali Obor Peradaban yang Redup

    loading…

    Eko Ernada. Foto/Istimewa

    Eko Ernada
    Anggota Badan Pengembangan Jaringan Internasional – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (BPJI-PBNU)

    RAMADAN datang seperti embusan angin segar yang menyapa kelelahan jiwa manusia dalam hiruk-pikuk zaman. Dalam cahaya suci yang turun pada bulan ini, ada panggilan untuk kembali pada kejernihan diri, mengasah kesadaran akan tugas besar peradaban: menata dunia dengan kebajikan, ilmu, dan keadilan. Puasa bukan sekadar ibadah ritual, tetapi sebuah latihan spiritual yang mengajarkan ketahanan, kesabaran, dan disiplin—modal utama dalam membangun peradaban unggul.

    Dalam kaitan dengan sejarah Islam , puasa bukanlah sekadar ibadah personal, tetapi fondasi moral yang melahirkan generasi pemikir, ilmuwan, dan pemimpin berintegritas. Jika kita menelusuri jejak emas peradaban Islam pada abad ke-8 hingga ke-13, kita akan menemukan bahwa spiritualitas dan ilmu tidak pernah dipisahkan. Inilah era ketika dunia Islam menjadi pusat peradaban, menghamparkan cahaya ke segala penjuru dunia melalui ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat.

    Pada masa Dinasti Abbasiyah, misalnya, Baghdad menjadi mercusuar ilmu pengetahuan. Rumah Kebijaksanaan (Baitul Hikmah) berdiri megah sebagai laboratorium intelektual, tempat para ilmuwan dari berbagai latar belakang agama dan etnis berkumpul untuk menerjemahkan, mengembangkan, dan menciptakan gagasan-gagasan besar. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, dan Al-Ghazali adalah sedikit dari banyak nama yang membuktikan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan tentang ketakwaan, tetapi juga tentang keberanian berpikir dan keberpihakan pada kebenaran.

    Pada saat yang sama, di belahan dunia lain, Eropa masih tertidur dalam abad kegelapan. Ilmu pengetahuan dan rasionalitas yang berkembang dalam peradaban Islam kemudian menjadi jembatan bagi kebangkitan Eropa di era Renaisans. Universitas-universitas besar di dunia Barat, seperti di Paris dan Oxford, banyak menyerap gagasan-gagasan ilmuwan Muslim. Fakta ini menunjukkan bahwa kejayaan Islam bukan sekadar nostalgia masa lalu, tetapi bukti bahwa peradaban yang maju lahir dari penghormatan terhadap ilmu dan kebajikan.

    Namun, sejarah juga mencatat bahwa kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Geopolitik Islam mengalami pasang surut seiring dengan munculnya berbagai tantangan internal dan eksternal. Pada abad ke-13, dunia Islam menghadapi invasi Mongol yang menghancurkan Baghdad, diikuti oleh kolonialisasi Eropa yang memperlemah otonomi politik dan ekonomi negara-negara Muslim. Fragmentasi kekuatan dunia Islam semakin terasa ketika negara-negara Muslim lebih banyak terlibat dalam konflik internal dibandingkan membangun sinergi dan inovasi.

    Lalu, apakah kejayaan itu lahir secara tiba-tiba? Tidak. Ia lahir dari budaya disiplin intelektual dan etos kerja yang tinggi, yang salah satu pilar utamanya adalah kesadaran spiritual yang diasah melalui ibadah, termasuk puasa Ramadan. Puasa melatih manusia untuk mengendalikan nafsu, menajamkan kepekaan sosial, dan membangun solidaritas. Nilai-nilai ini menjadi energi kolektif yang menopang lahirnya peradaban besar.

    Dalam konteks hari ini, dunia Islam tampaknya masih tertinggal dalam banyak aspek pembangunan. Geopolitik Islam saat ini didominasi oleh ketegangan di Timur Tengah, ketimpangan ekonomi antara negara-negara Muslim, serta kurangnya koordinasi dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan transformasi digital. Jika kita ingin mengembalikan kejayaan peradaban, maka semangat puasa harus diterjemahkan dalam tindakan nyata. Kesabaran yang ditempa dalam Ramadan harus menjelma dalam kesungguhan belajar dan bekerja, disiplin spiritual harus melahirkan etika publik yang bersih dari korupsi, dan solidaritas sosial harus menguatkan komitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan bersama. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, seharusnya bisa menjadi contoh bagaimana nilai-nilai

    Ramadan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, kita masih berhadapan dengan berbagai tantangan seperti ketimpangan sosial, lemahnya budaya literasi, serta korupsi yang merajalela. Jika ingin membangun peradaban yang maju, kita harus memulai dari diri sendiri dengan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, dan kerja keras sebagaimana yang diajarkan dalam puasa.

  • Selamatkan Pertamina dari Cengkeraman Mafia Migas!

    Selamatkan Pertamina dari Cengkeraman Mafia Migas!

    loading…

    Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menegaskan PT Pertamina (Persero) harus diselamatkan dari cengkeraman korupsi yang menggerogoti keuangan negara dan merampas hak rakyat. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama menegaskan PT Pertamina (Persero) harus diselamatkan dari cengkeraman korupsi yang menggerogoti keuangan negara dan merampas hak rakyat.

    Dia mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) bertindak cepat dan tegas dengan segera memeriksa direktur di Pertamina jika terbukti terlibat dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.

    “Jangan biarkan Pertamina menjadi sapi perahan mafia migas! Sebagai BUMN strategis, Pertamina harus bersih dari permainan kotor segelintir elite yang hanya mengejar keuntungan pribadi dan kelompoknya. Jika praktik busuk ini tidak segera diberantas, maka Pertamina akan terus menjadi lahan bancakan bagi perampok berkedok pejabat,” ujar Haris, Sabtu (22/3/2025).

    Lebih lanjut, dia mendesak penyidik Kejagung segera memanggil Alfian Nasution yang menjabat Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga periode 2018-2021 untuk mengungkap perannya dalam skandal besar ini.

    “Tidak boleh ada perlindungan bagi siapa pun yang terlibat. Kejagung harus bertindak tanpa pandang bulu,” katanya.

    Menurut Haris, pengusutan tuntas kasus ini adalah ujian nyata bagi komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. “Kami menuntut Kejagung bekerja profesional, independen, dan tanpa gentar menghadapi tekanan dari siapa pun. Rakyat menunggu keadilan, jangan biarkan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” ujarnya.

    (jon)

  • 5 Pati TNI AU Memasuki Masa Pensiun usai Mutasi TNI Maret 2025, Ini Daftar Namanya

    5 Pati TNI AU Memasuki Masa Pensiun usai Mutasi TNI Maret 2025, Ini Daftar Namanya

    loading…

    Sebanyak 5 Pati TNI AU memasuki masa pensiun usai Mutasi TNI Maret 2025. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi dan rotasi untuk kesekian kalinya pada tahun 2025. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sebanyak 5 Perwira Tinggi (Pati) TNI AU memasuki masa pensiun usai Mutasi TNI Maret 2025. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi dan rotasi untuk kesekian kalinya pada tahun 2025.

    Tercatat 86 Pati TNI yang terkena mutasi berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/333/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Tubuh TNI.

    Dari 86 Pati TNI, rinciannya sebanyak 53 Pati TNI AD, 12 Pati TNI AL, dan 21 Pati TNI AU. Kemudian dari 21 Pati TNI AU, sebanyak 5 Pati TNI AU yang memasuki pensiun.

    5 Pati TNI AU Memasuki Masa Pensiun usai Mutasi TNI Maret 20251. Marsda TNI Joseph Rizki P dari Tenaga Ahli Pengajar Bid Hankam Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun).

    2. Marsma TNI Heri Sutrisno dari Dirjianbang Akademi TNI menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun).

    3. Marsma TNI Hikmat Karsanegara dari Dirum Kodiklatau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun).

    4. Marsda TNI Andi Heru Wahyudi dari Deputi Bid Dik Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun).

    5. Marsma TNI Budi Sumarsono dari Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bid Ideologi Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun).

    (jon)

  • Profil Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono, Mantan Panglima TNI yang Istrinya Seorang Polwan

    Profil Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono, Mantan Panglima TNI yang Istrinya Seorang Polwan

    loading…

    Yudo Margono saat acara lepas sambut serah terima jabatan Panglima TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (22/11/2023). Foto/Instagram Gallery Vero Yudo Margono

    JAKARTA – Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono merupakan Panglima TNI periode 2022-2023. Ia sebelumnya menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang lebih dahulu mengemban tugas tersebut sejak 2021.

    Pada kehidupan pribadinya, Yudo Margono memiliki seorang istri bernama Veronica Yulis Prihayati . Menariknya, ia diketahui sebagai Polisi Wanita (Polwan) dengan pangkat Kombes Polisi.

    Yudo sendiri dulu menikahi Veronica pada 1991. Kehidupan rumah tangganya juga telah dikarunia tiga anak.

    Foto/Instagram Gallery Vero Yudo Margono

    Profil Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono
    Yudo Margono merupakan salah seorang purnawirawan Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Laut. Puncak kariernya didapat saat didapuk sebagai Panglima TNI periode 2022-2023.

    Sekelumit tentang Yudo. Ia lahir di Madiun, Jawa Timur pada 26 November 1965. Latar belakang keluarganya terbilang sederhana dengan profesi sebagai petani.

    Setelah menamatkan pendidikan menengah atas, Yudo mengikuti pendidikan militer. Pada akhirnya, ia keluar sebagai lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1988.

    Sepak terjangnya di TNI terbilang cemerlang dengan banyak jabatan penting yang diduduki selama aktif. Lulus dari AAL, Yudo di awal kariernya sempat menjadi Aspadiv Senjata Artileri Rudal KRI Wilhelmus Zakaria Johannes-332 dan Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara-364.

    Seiring waktu, kariernya naik secara perlahan. Selain pangkatnya yang berangsur naik juga, hal tersebut dibuktikan dengan kepercayaan untuk mengisi posisi-posisi strategis di TNI.

  • Catat! Ini Tanggal Pemberlakuan One Way Mudik-Balik Lebaran 2025

    Catat! Ini Tanggal Pemberlakuan One Way Mudik-Balik Lebaran 2025

    loading…

    Kepolisian melakukan rekayasa arus lalu lintas Sistem One Way di Tol Jakarta-Cikampek hingga Tol Semarang-Batang saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Foto/Dok.Jasamarga

    JAKARTA – Kepolisian bakal melakukan rekayasa arus lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek hingga Tol Semarang-Batang saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Salah satunya berupa penerapan Sistem One Way.

    Sistem One Way saat arus mudik Lebaran 2025 bakal diberlakukan mulai Kamis, 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB hingga Sabtu, 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB.

    Sedangkan sistem One Way saat arus balik Lebaran 2025 bakal diberlakukan mulai Kamis, 3 April 2025 pukul 14.00 WIB hingga Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 WIB.

    “Penerapan sistem One Way bersifat situasional. Jadi, Sobat Lantas diimbau untuk tetap patuh dan mengutamakan keselamatan saat berkendara,” tulis Ditlantas Polda Metro Jaya dalam akun Instagram (IG) resminya @tmcpoldametro, dikutip pada Sabtu (22/3/2025).

    Penerapan sistem one way mudik Lebaran 2025 diberlakukan mulai dari KM 70 Jakarta-Cikampek hingga KM 414 Tol Semarang-Batang. Dilakukan pula penutupan semua pintu masuk Gerbang Tol menuju arah Jakarta.

    Selanjutnya, pada ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). Kendaraan dari Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) yang menuju arah Jakarta keluar di Gerbang Tol Cimalaka dan Gerbang Tol Cisumdawu Jaya.

    Sebaliknya, penerapan sistem one way mudik Lebaran 2025 diberlakukan mulai dari KM 414 Tol Semarang-Batang hingga KM 70 Jakarta-Cikampek. Dilakukan penutupan semua pintu masuk gerbang tol menuju arah Semarang.

    Lalu, pada ruas Tol Cikopo – Palimanan (Cipali). Kendaraan dari Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) yang menuju arah Semarang keluar di Gerbang Tol Cimalaka dan Gerbang Tol Cisumdawu Jaya.

    (shf)

  • Supremasi Sipil Harus Dijunjung Tinggi

    Supremasi Sipil Harus Dijunjung Tinggi

    loading…

    Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily merespons polemik Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. RUU TNI telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily merespons polemik Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. RUU ini telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR beberapa hari lalu.

    Ace menilai penempatan TNI pada jabatan sipil harus sesuai fungsi pertahanan negara. Jabatan sipil yang diisi TNI harus berdasarkan kapasitas dan kompetensi dalam menjaga kedaulatan negara.

    “Saya menegaskan supremasi sipil harus dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi. Penempatan TNI dalam jabatan sipil mesti sesuai dengan fungsi pertahanan negara,” ujar Ace melalui Instagramnya, Sabtu (22/3/2025).

    Dalam pengamatannya, TNI telah menempati jabatan sipil sesuai dengan fungsinya. Namun, ada beberapa jabatan yang sudah diisi tetapi belum diatur, sehingga perlu revisi undang-undang.

    “Lemhannas pernah mengkaji terkait posisi TNI, Polri, dan pemerintahan. Tentu supremasi sipil dalam negara demokrasi itu merupakan sesuatu yang harus dijunjung tinggi,” katanya.

    “Jadi, menempatkan TNI di dalam negara demokrasi sesuai fungsi pertahanan. Sementara, polisi sesuai fungsi keamanan,” tambahnya.

    (jon)