Category: Sindonews.com

  • Menjaga Citra Positif Negara melalui Keprotokolan dan Etika Pergaulan Internasional

    Menjaga Citra Positif Negara melalui Keprotokolan dan Etika Pergaulan Internasional

    loading…

    Pakar Keprotokolan dan Etika Pergaulan Internasional Sandra Erawanto. FOTO/IST

    JAKARTA – Wawasan pengetahuan keprotokolan dan etika pergaulan internasional diperlukan untuk menjaga reputasi negara dan citra positif Indonesia di mata dunia. Dengan memiliki wawasan protokoler, maka siapa pun akan selalu bersikap sopan, santun, dan menjaga penampilan dengan baik.

    “Protokol berarti kebiasan-kebiasan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan, dan etiket,” kata Pakar Keprotokolan dan Etika Pergaulan Internasional Sandra Erawanto dalam keterangan tertulis dikutip, Rabu (3/12/2024).

    Menurut Sandra Erawanto yang akrab disapa Wawan, keprotokolan tidak terpisahkan dari suatu organisasi, apalagi organisasi pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat.

    “Aturan-aturan protokoler ini menjadi acuan institusi pemerintahan dan berlaku secara universal,” kata Wawan, alumni S-1 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), S-2 Master Public Policy dari The Australian National University dan Kandidat Doktor (S-3) di University Kuala Lumpur Malaysia ini.

    Wawan menjelaskan, protokol disebut pula sebagai orang yang bertugas mengatur acara yang bersifat formal. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan protokol atau bersifat keprotokolan disebut dengan protokoler.

    “Jadi protokoler adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam kedinasan, kantor maupun hubungan masyarakat,” kata Widyaiswara Keprotokolan Kementerian Sekretariat Negara RI yang berpengalaman dalam memberikan pelatihan Keprotokolan dan Etika Pergaulan Internasional yang Membahagiakan. Dia sudah mengajar Menteri-menteri, Kepala Lembaga, Eselon 1 dan 2, Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia.

    Wawan menambahkan, sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 pada Pasal 1 Ayat (1), Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

    Pengaturan Keprotokolan, terang Wawan, memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional dan menciptakan hubungan harmonis.

    “Dengan memiliki wawasan protokoler, maka kita akan selalu bersikap sopan, santun, dan menjaga penampilan dengan baik. Kita tahu tata cara bersikap terhadap teman sebaya ataupun orang yang lebih tua dan sebagainya. Sebenarnya keprotokolan ini adalah mengutamakan adab, memiliki akhlak terpuji yang saling menghormati, menghargai, dan membahagiakan sesame,” kata Wawan.

    (abd)

  • Wamendagri Ungkap Berbagai Tujuan Pilkada Serentak 2024

    Wamendagri Ungkap Berbagai Tujuan Pilkada Serentak 2024

    loading…

    Ilustrasi Pilkada Serentak 2024. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan berbagai tujuan digelarnya Pilkada Serentak 2024. Pilkada Serentak, kata dia, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas peraturan-peraturan sebelumnya tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

    “Hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015,” kata Bima Arya dalam rapat bersama Komisi II DPR dikutip Rabu (4/12/2024).

    Dia menuturkan, Pilkada Serentak 2024 bertujuan untuk menyinkronkan program antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperkuat sistem presidensial yang diatur dalam UUD 1945 pascaamandemen.

    “Tujuan diselenggarakannya pilkada serentak adalah untuk menguatkan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, menghemat anggaran, mengurangi pemborosan waktu, meningkatkan partisipasi pemilih, meminimalisasi konflik sosial, serta menyelaraskan program pembangunan nasional dan daerah,” tuturnya.

    Kemendagri pun mencatat jumlah penduduk potensial pemilih dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebanyak 203.657.354 jiwa. Rinciannya 102.011.361 laki-laki dan 101.645.993 perempuan.

    Pendanaan Pilkada Serentak 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan diperkuat melalui surat edaran Mendagri pada 24 Januari 2023. Surat tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

    Anggaran yang disiapkan mencakup 40 persen pada APBD anggaran 2023, 60 persen pada APBD tahun anggaran 2024. “Dalam bentuk belanja hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), pemerintah menganggarkan dana hibah sebesar Rp37,52 triliun untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” pungkasnya.

    Diketahui, pelaksanaan Pilkada Serentak dilaksanakan di 545 daerah, meliputi 37 provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 kota. Dengan diikuti oleh 1.556 pasangan kandidat kepala daerah di berbagai tingkat pemerintahan.

    Peserta pilkada terdiri dari 103 pasangan calon gubernur-wakil gubernur di 37 provinsi, 1.168 pasang calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten, serta 284 pasang calon wali kota dan wakil wali kota di 93 kota.

    (rca)