Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • Warga Semarang Senang Dilibatkan di Dapur Progam Makan Bergizi Gratis

    Warga Semarang Senang Dilibatkan di Dapur Progam Makan Bergizi Gratis

    loading…

    Warga Semarang senang terlibat dalam program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto. (Foto: Dok Tim Media Presiden Prabowo)

    SEMARANG – Warga Semarang yang mendapat tugas sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Semarang, Amelia Widya Putri, mengungkapkan rasa senangnya karena dapat terlibat dalam program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.

    Ia mengatakan sejak program makan bergizi gratis diluncurkan oleh pemerintah, banyak masyarakat lokal termasuk dirinya yang mendapat kesempatan lapangan pekerjaan baru.

    “Ini membuka lapangan pekerjaan, karena merekrut tetangga-tetangga di sekitar yang ada dekat unit pelayanan, untuk dipekerjakan di sini,” kata Amelia kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

    Menurutnya program makan bergizi gratis ini mempunyai manfaat yang besar. Selain untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak indonesia, program ini juga menjadi sumber pendapatan bagi tenaga-tenaga di unit pelayanan.

    “Nilai manfaatnya sangat besar, mereka yang awalnya tidak bekerja, jadi tiba-tiba bekerja karena ada program ini mereka semua bisa bekerja, menghasilkan uang yang cukup untuk keluarga,” ujarnya.

    Ia menuturkan kerja sama yang dilakukan unit pelayanan untuk pasokan bahan baku makanan bergizi gratis, juga memberikan manfaat langsung kepada para pelaku UMKM di Semarang hingga petani dan peternak lokal.

    “Kami bekerja sama dengan UMKM sekitar, petan dan peternak. Jadi, dari hasil yang mereka hasilkan itu juga bakalan punya feedback buat kami, bisa kami pakai, karena kami langsung mengambil dari mereka harganya, jauh lebih murah,” katanya.

    Dia berharap program makan bergizi gratis ini makin luas cakupannya agar semu anak sekolah, terutama di Semarang bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan gizi secara menyeluruh.

    “Harapannya program ini semoga terus berlanjut dan makin meluas, karena saat ini masih terbatas penerimanya. Harapan saya, semua siswa dan anak-anak di Indonesia merasakan makan bergizi ini. Harapannya ini bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tuturnya memungkasi keterangan.

    (ars)

  • Program Makan Bergizi Gratis Libatkan Pelaku Kuliner dan Pekerjakan Masyarakat Sekitar

    Program Makan Bergizi Gratis Libatkan Pelaku Kuliner dan Pekerjakan Masyarakat Sekitar

    loading…

    Program Makan Bergizi Gratis melibatkan pelaku kuliner dan mempekerjakan masyarakat sekitar. (Foto: Dokumentasi Tim Media Presiden Prabowo)

    Para pelaku bisnis kuliner yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis bersyukur karena dapat memberikan dampak positif secara langsung dengan mempekerjakan masyarakat sekitar.

    Sugiri, pengawas Yayasan Bangun Gizi Nusantara yang dimotori oleh perusahaan kuliner Wong Solo Group, mengungkapkan bahwa pihaknya mempekerjakan sekitar 150 orang yang terdiri dari masyarakat lokal dalam menjalankan program yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.

    Yayasan ini bertugas mendistribusikan makan bergizi gratis wilayah Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Mereka mengelola dua SPPG Gagaksipat dengan mengerahkan warga yang berasal dari warga sekitar SPPG yang telah menjalani pelatihan pengelolaan dapur dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.

    “Kita memperkerjakan dua dapur di Gagaksipat ini kurang lebih 150 pekerja lokal atau daerah sekitar sini,” ujar Sugiri kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

    Menurut Sugiri, di samping anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, pihaknya juga dapat memperkerjakan masyarakat sekitar. “Pedagang-pedagang juga akan sangat terbantu dengan program Makan Bergizi Gratis,” katanya.

    Sugiri mengatakan sebagai pelaku bisnis kuliner, grup perusahaannya bersyukur dapat ikut berperan aktif dalam menyukseskan program ini.

    “Kami merasa sangat terharu senang dilibatkan dalam program ini. Kami sangat berterima kasih pada Pak Prabowo yang sudah mengadakan program ini,” ujarnya.

    Ada pun Kepala Produksi di dapur Gagaksipat, Adinda, mengaku bangga bisa terlibat bekerja untuk program unggulan pemerintah ini.

    “Saya selaku kepala produksi merasa senang dengan adanya program Pak Prabowo ini. Selain itu saya juga merasa terbantu dan bersyukur saya ikut mensukseskan program ini,” ujar dia.

    Adinda mengatakan menu makanan yang mereka siapkan bervariasi, mulai dari nasi, olahan ayam, daging, sayur, buah, dan telur. Demi menjamin mutu gizi, mereka juga melibatkan ahli gizi yang berkompeten.

    “Kami memiliki ahli gizi yang berkompeten untuk mengawasi nutrisinya sudah sesuai untuk siswa atau untuk penerima manfaat yang kami tuju,” ujar Adinda.

    Selain itu, proses pengolahan makanan pun dipastikan kebersihannya melalui standar yang sudah ditentukan, yakni para karyawan mengenakan hair net, masker, sarung tangan hingga sepatu boots.

    (ars)

  • Eks Penyidik KPK hingga Kader PDIP Diperiksa Terkait Hasto Kristiyanto

    Eks Penyidik KPK hingga Kader PDIP Diperiksa Terkait Hasto Kristiyanto

    loading…

    KPK kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap PAW dan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) dan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Hari ini Rabu (8/1) KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK suap penetapan anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan tersangka HK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Rabu (8/1/2025).

    Adapun, saksi yang dipanggil ialah, kader PDIP Saeful Bahri; eks penyidik KPK Ronald Paul Sinyal, Kasubbag Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu di KPU 2019, A. Bagus Makkawaru; dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Musi Rawas Utara periode 2019-2024 Agus Muriyanto.

    Belum diketahui materi apa yang akan digali penyidik dari keterangan mereka. Keempat saksi itu dijadwalkan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.

    Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR yang juga menyeret Harun Masiku.

    “Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 24 Desember 2024.

    Dia menjelaskan, Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisionar Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

    Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan oleh KPK dalam surat perintah penyidikan (sprindik) yang terpisah.

    Setyo menjelaskan, Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya di air dan melarikan diri ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan.

    “Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan penjaga rumah aspirasi di Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK untuk menelepon Harun Masiku supaya meredam Handphone-nya dalam air dan segera melarikan diri,” kata Setyo.

    (cip)

  • Isu Pergantian Sekjen usai Hasto Jadi Tersangka, PDIP: Itu Wilayahnya Ibu Megawati

    Isu Pergantian Sekjen usai Hasto Jadi Tersangka, PDIP: Itu Wilayahnya Ibu Megawati

    loading…

    Isu pergantian kursi Sekjen PDIP mulai berkembang setelah Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Isu pergantian kursi Sekjen PDIP mulai berkembang setelah Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto terseret kasus dugaan tindak pidana korupsi suap Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, pergantian Sekjen tentu menjadi kewenangan internal partai untuk membahasnya.

    “Apakah akan ada pergantian kursi Sekjen? Apakah Hasto akan mengundurkan diri? Itu semua adalah wilayah otonomi internal partai,” ujar Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menuturkan partainya memiliki mekanisme untuk membahas soal kepengurusan partai. Semua pembahasan itu tentunya akan ditentukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Dan memang harus diakui, suka tidak suka, tapi AD/ART kami, konstitusi kami, mengamanatkan itu wilayahnya Ibu Megawati,” katanya.

    Hingga kini belum ada pembahasan terkait pergantian kursi Sekjen sebagaimana isu yang berkembang belakangan ini.

    (jon)

  • Kapolri Perintahkan Jajarannya Segera Tuntaskan Kasus Eks Ketua KPK Firli Bahuri

    Kapolri Perintahkan Jajarannya Segera Tuntaskan Kasus Eks Ketua KPK Firli Bahuri

    loading…

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya segera menuntaskan kasus eks Ketua KPK Firli Bahuri. Foto/SindoNews/riana rizkia

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya segera menuntaskan kasus dugaan pemerasan eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

    Menurut Sigit, kasus yang sudah berjalan selama lebih dari satu tahun dan belum ada penyelesaiannya itu sudah menjadi Pekerjaan Rumah (PR) untuk Korps Bhayangkara.

    “Terkait dengan PR-PR yang harus dituntaskan ya tentunya kita minta untuk betul-betul bisa dituntaskan seperti tadi yang ditanyakan. Saya kira itu beberapa hal yang akan kita laksanakan ke depan,” kata Sigit usai menerima audiensi pimpinan KPK di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2025).

    Sigit tak merinci soal target penyelesaian kasus Firli Bahuri melainkan hanya menekankan kasus tersebut merupakan salah satu fokus dari pihaknya.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan hasil koordinasi Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK dengan Polda Metro Jaya dalam perbantuan kasus tersebut.

    “Secara spesifik kami pimpinan belum mendapatkan laporan tentang hasil koordinasi itu seperti apa yang sudah dilakukan oleh kedeputian Korsup nanti mungkin akan kami cek kami minta penjelasannya detailnya seperti apa,” katanya.

    Setyo mengatakan, pihaknya bakal menanyakan ke Deputi Korsup terkait hasil koordinasi. Yang pasti, kata Setyo, pihaknya tetap berkomitmen dalam menengakkan hukum khususnya soal kasus dugaan korupsi. “Setelah itu pimpinan baru bisa mengambil langkah atau tindak lanjut (terkait koordinasi kasus Firli Bahuri)” ucapnya.

    (cip)

  • Program Makan Bergizi Gratis Wujudkan Generasi Emas Indonesia

    Program Makan Bergizi Gratis Wujudkan Generasi Emas Indonesia

    loading…

    Ketum Gerakan Indonesia Mandiri (GIM) Heikal Safar menilai, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah wujudkan generasi emas Indonesia. Foto/SindoNews/ari sandita murti

    JAKARTA – Ketum Gerakan Indonesia Mandiri (GIM) Heikal Safar mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah di Indonesia. Salah satunya di sekolah kawasan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur (8/1/2025).

    “Saya dan tentunya seluruh elemen masyarakat Indonesia sangat senang bisa terlibat dalam kegiatan membantu pemenuhan gizi dari siswa-siswa di Pulo Gebang karena telah sesuai visi dan misi Presiden Prabowo untuk meningkatkan asupan nutrisi generasi muda Indonesia,” ujarnya, Rabu (8/1/2025).

    Menurut Heikal, pihaknya menjadi mitra dan mendukung penuh Program MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, program tersebut membawa misi sosial yang sangat bermanfaat bagi generasi emas Indonesia ke depannya.

    Heikal menerangkan, Dapur MBG di kawasan Pulo Gebang menjadi salah satu lokasi SPPG MBG yang ada di Indonesia, yang sejak Senin, 6 Januari 2025 saat pertama kali MBG diberlakukan itu telah mendistribusikan MBG ke sekolah-sekolah di kawasan Pulo Gebang. Hari ini, sebanyak 3.059 porsi MBG didistribusikan ke 13 sekolah dan 437 porsi MBG didistribusikan untuk ibu hamil dan menyusui melalui 7 Posyandu di Pulo Gebang.

    Heikal berharap, target 3 juta penerima manfaat dari MBG bisa tercapai ke depannya. Selain itu, tujuan Presiden Prabowo dalam mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab itu bisa terlaksana dengan baik pula.

    “Masyarakat di seluruh Indonesia memilih Presiden Prabowo Subianto karena sosok pemimpin yang tangguh, pemberani dan tidak kenal menyerah, mampu mengatasi berbagai persoalan demi mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab melalui Program Makan Bergizi Gratis,” katanya.

    (cip)

  • Said Abdullah Klaim HUT PDIP Tak Terganggu Kasus Hasto Kristiyanto

    Said Abdullah Klaim HUT PDIP Tak Terganggu Kasus Hasto Kristiyanto

    loading…

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengklaim bahwa penggeledahan kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak membuat agenda perayaan HUT PDIP yang akan digelar 10 Januari mendatang menjadi terganggu. Foto/Felldy Utama

    JAKARTA – Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengklaim bahwa penggeledahan kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak membuat agenda perayaan HUT PDIP yang akan digelar 10 Januari mendatang menjadi terganggu. Diketahui, rumah Hasto di Bekasi dan di Kebagusan, Jakarta Selatan digeledah KPK.

    “Kami sama sekali tidak terganggu oleh hal apa pun. Karena ini agenda partai,” kata Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Said tak merasa jika penggeledahan ini dilakukan lantaran mendekati acara kepartaian. Dia menuturkan, penggeledahan ini dilakukan KPK setelah proses pemanggilan Hasto sebelumnya.

    Baca Juga

    Namun, kata dia, karena ada kesibukan untuk mempersiapkan acara kepartaian, meminta waktu kepada lembaga antirasuah untuk penjadwalan ulang.

    Baca Juga: Presidential Threshold Dihapus, Capres Tunggal Pupus

    “Jangan kemudian, wah ini kebetulan momentumnya HUT partai, padahal sebelum HUT partai juga sudah dipanggil,” ujarnya.

    (rca)

  • Ada Pejabat KLHK Terlibat Dugaan Korupsi Sawit, Berpotensi Jadi Tersangka

    Ada Pejabat KLHK Terlibat Dugaan Korupsi Sawit, Berpotensi Jadi Tersangka

    loading…

    Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut adanya pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang terjerat dugaan kasus korupsi tata kelola sawit periode 2005-2024. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut adanya pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang terjerat dugaan kasus korupsi tata kelola sawit periode 2005-2024. Saat ini, Kejagung tengah mendalaminya lebih lanjut.

    “KLHK masih dalam pengembangan, tapi ada beberapa hal perbuatan-perbuatan melawan hukum kita sudah inventarisir. Sedang pendalaman, tentunya dalam waktu mungkin sebulan lagi kita akan apa yang disampaikan,” ujarnya, Rabu (8/1/2025).

    Menurut Burhanuddin, saat ini Kejagung tengah melakukan inventarisasi berkaitan perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam kasus dugaan korupsi tata kelola sawit periode 2005-2024. Burhanuddin menyebut adanya pejabat eselon I dan II yang berpotensi menjadi tersangka dalam kasus tersebut. “Yang pasti ada. Nanti dahulu jangan tergesa-gesa,” tuturnya.

    Namun, Burhanuddin belum mau membeberkan siapa saja pejabat KLHK yang berpotensi menjadi tersangka itu lantaran melakukan perbuatan melanggar hukum. Burhanuddin juga enggan berkomentar tentang ada tidaknya keterlibatan mantan Menteri KLHK dalam kasus tersebut.

    Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah menerangkan, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Maka itu, penetapan tersangkanya pun haruslah dilakukan secara berhati-hati lantaran menyangkut banyak perusahaan.

    “Pak Jaksa Agung berhati-hati untuk mengemukakan siapa tersangkanya karena kebijakan ini tidak bisa diambil dengan hanya beberapa kasus. Nah khawatir kita maju di kasus ini ternyata ada efeknya ke ratusan perusahaan yang berusaha di Kebun Sawit,” katanya.

    Febrie menambahkan, pihaknya bakal memutuskan dari sekian banyak perusahaan, mana saja yang masuk dalam tindak pidana dana mana yang masuk dalam tindakan administrasi pemerintah.
    Ari Sandita – Sindonews

    (cip)

  • Dana Makan Bergizi Gratis di Kendari Gunakan Uang Pribadi Prabowo

    Dana Makan Bergizi Gratis di Kendari Gunakan Uang Pribadi Prabowo

    loading…

    Siswa SD Negeri 36 Kendari, Sulawesi Tenggara menikmati makan bergizi gratis, Selasa (7/1/2025). FOTO/MUKHTARUDDIN

    JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan sejak Senin, 6 Januari 2025. Khusus di Kendari , pelaksanaan Makan Bergizi Gratis sementara masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi kepada wartawan, Senin (6/1/2025). Hasan Nasbi menjelaskan program Makan Bergizi Gratis di Kendari menggunakan sisa anggaran dari uji coba sebelumnya.

    “Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

    Hasan menegaskan, nantinya setelah dana tersebut habis, maka akan Program Makan Bergizi di Kendari menggunakan dana dari APBN.

    “Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN,” ujarnya.

    Baru 12 SekolahSementara itu, Program Makan Bergizi Gratis mulai digelar di Kota Kendari secara terbatas. Baru 12 sekolah dari total 106 sekolah di wilayah tersebut yang mendapatkan program prioritas Presiden Prabowo tersebut.

    Salah satu sekolah yang menjadi lokasi pelaksanaan perdana adalah SD Negeri 36 Kendari. Sebanyak 422 siswa di sekolah ini menikmati menu makan bergizi gratis, seperti ayam goreng, sayur pakis, dan semangka. Penyediaan makanan ini dikoordinasikan oleh Kodim 1417 Kendari di bawah Badan Gizi Nasional.

    Meski menu makanan disambut antusias oleh para siswa, program ini baru menyasar sekitar 3.000 siswa di Kota Kendari. Kepala SMA Oikumene Kendari, La Balai, menyatakan dukungannya terhadap program ini dan berharap agar cakupannya dapat diperluas ke sekolah-sekolah lainnya.

    Pelaksanaan program makan bergizi gratis ini masih dalam tahap uji coba selama lima hari dengan mengandalkan dapur sehat yang dibuat oleh Kodim 1417 Kendari. Namun, pihak Kodim dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Kendari enggan memberikan komentar terkait pelaksanaan terbatas ini.

    Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Kendari menyebutkan bahwa mereka masih membahas teknis pelaksanaan program ini, termasuk alokasi anggaran yang diperlukan untuk memperluas cakupan ke seluruh sekolah di kota tersebut.

  • Transparansi dan Akuntabilitas Pemberian Amnesti Massal Bukan Hanya soal Publikasi Data

    Transparansi dan Akuntabilitas Pemberian Amnesti Massal Bukan Hanya soal Publikasi Data

    loading…

    Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Girlie L.A. Ginting merespons Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang berjanji membuka data 44.000 narapidana yang hendak diberikan amnesti. Foto/Iustrasi/SINDOnews

    JAKARTA – Peneliti Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR ) Girlie L.A. Ginting merespons Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang berjanji membuka data 44.000 narapidana yang hendak diberikan amnesti. Kementerian Hukum sedang menanti finalisasi data dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selaku pihak yang bertugas melakukan asesmen terhadap narapidana.

    Girlie mengatakan, menurut Menteri Hukum hal ini bertujuan agar terdapat kontrol publik untuk melihat siapa saja yang akan menerima amnesti. Setelah data didistribusikan oleh Kementerian Imigrasi, maka Kementerian Hukum akan meneliti untuk kemudian diserahkan kepada presiden.

    Dia menuturkan, pemberian amnesti nantinya akan ditujukan terhadap para terpidana makar tidak bersenjata di Papua, penghinaan terhadap kepala negara melalui UU ITE, warga binaan pengidap sakit berkepanjangan seperti gangguan kejiwaan maupun HIV-AIDS, dan pengguna narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi.

    “Dalam rilis sebelumnya terkait amnesti 44.000 narapidana, pada dasarnya ICJR sepakat terhadap kebijakan yang dilakukan atas dasar kemanusiaan dan hak asasi manusia. Namun terhadap proses pemberian amnesti 44.000 narapidana, ICJR memiliki sejumlah catatan soal transparansi dan akuntabilitas proses ini,” kata Girlie dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/1/2025).

    Pertama, kata dia, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada soal kepentingan untuk mempublikasi data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang akan diberikan amnesti, tetapi juga perlu memperhatikan lebih besar pada legitimasi pemberian amnesti ini. Menurut dia, perlu ada kebijakan dasar amnesti agar terdapat pertimbangan yang adil bagi potensial 44.000 terpidana yang akan diberikan amnesti.

    “Kami memahami bahwa pemerintah akan beragumen bahwa amnesti bagian dari hak presiden, namun kami mengingatkan bahwa dasar amnesti diberikan karena kelebihan penghuni lapas yang terjadi bertahun,” tuturnya.

    Terhadap hal ini, lanjut dia, pemerintah harus berfokus pada WBP yang sedari awal tidak layak dipenjara karena kerangka hukum yang bermasalah. Dia melanjutkan, untuk menjamin bahwa amnesti ini benar dilakukan pada WBP tersebut, maka harus ada dasar aturan kepada siapa amnesti tersebut diberlakukan.