Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • Jalani Pemeriksaan, Eks Penyidik KPK Dicecar Keterlibatan Hasto di Kasus Harun Masiku

    Jalani Pemeriksaan, Eks Penyidik KPK Dicecar Keterlibatan Hasto di Kasus Harun Masiku

    loading…

    Eks penyidik KPK Ronald Paul Sinyal mengaku dicecar keterlibatan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku. Foto/SindoNews/nur khabibi

    JAKARTA – Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ronald Paul Sinyal selesai menjalani pemeriksaan dalam perkara yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Selama pemeriksaan, Ronald mendapat 20 pertanyaan terkait keterlibatan Hasto dalam kasus dugaan suap yang menyeret buronan Harun Masiku.

    “Tadi sih sekitar 20 pertanyaan dari terkait bagaimana penanganan dan keterlibatan HK itu sendiri dan juga Donny ya,” kata Ronald di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (8/1/2025).

    Baca Juga

    Ronald menjelaskan, pemeriksaannya kali ini bukan perihal proses pencarian Harun Masiku. Menurut Ronald, pertanyaan dari penyidik berupa untuk mempertegas peran Hasto terkait suap dan perintangan penyidikan.

    “Jadi bagaimana menegaskan keterlibatan dari HK dan DTI terkait suap dan juga perintangan. Tadi juga diperjelas lagi apakah ada keterlibatan lain yang sekarang dicekal terkait Menkumham yang sebelumnya,” katanya.

    (cip)

  • 3 Persoalan Damkar Depok yang Dibongkar Sandi Butar Butar, dari Alat Rusak hingga Kasus Korupsi

    3 Persoalan Damkar Depok yang Dibongkar Sandi Butar Butar, dari Alat Rusak hingga Kasus Korupsi

    loading…

    Dinas Damkar Depok resmi tidak memperpanjang kontrak kerja Sandi Butar Butar. Sandi pernah viral di media sosial karena membagikan video room tour yang memperlihatkan sejumlah alat damkar rusak. Foto: Dok SINDOnews

    DEPOK – Dinas Damkar Depok resmi tidak memperpanjang kontrak kerja Sandi Butar Butar. Sandi, petugas Damkar Depok pernah viral di media sosial karena membagikan video room tour yang memperlihatkan sejumlah alat pemadam kebakaran rusak.

    Keputusan Damkar Depok ini lantas dipertanyakan Sandi mengingat dirinya telah mengabdi selama 10 tahun sebagai juru padam.

    Sandi pun meminta bantuan terkait perjuangannya dalam pekerjaan dan bantuan perlindungan hukum kepada anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Golkar Umbu Rudi Kabunang.

    Setelah kegaduhan ini, pihak Damkar Depok melakukan klarifikasi melalui Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Depok Tesy Haryanti.

    Menurut Tesy, kontrak kerja Sandi tidak diperpanjang lantaran memang habis masa berlaku. Berdasarkan evaluasi kinerja setiap tahun diputuskan Sandi tak diperpanjang kontraknya.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Sandi telah beberapa kali menimbulkan kontroversi di Damkar Depok. Berikut ini beberapa di antaranya.

    3 Masalah di Damkar Depok yang Diungkap Sandi Butar Butar

    1. Alat Damkar Rusak

    Pada tahun 2024, Sandi Butar Butar membagikan video terkait sejumlah alat Damkar Depok yang mengalami kerusakan dan tak kunjung diperbaiki.

    Bahkan, Sandi bercerita jika uang pribadi dari masing-masing anggota tak jarang harus dikeluarkan demi memperbaiki alat rusak. Keluhan alat rusak disebut terjadi di seluruh UPT Damkar yang tersebar di Depok.

    2. Alat Kurang Lengkap Sebabkan Tewasnya Petugas

    Kekesalan Sandi semakin memuncak ketika Martinnius Reja Panjaitan, salah seorang petugas Damkar meninggal dunia usai bertugas di kebakaran Pasar Cisalak, Cimanggis, Oktober 2024.

    Meninggalnya petugas Damkar ini dicurigai karena ketidaklengkapan alat pelindung diri (APD) alias masker yang tidak digunakannya saat bertugas. Hal itu diakui lantaran Martin sempat menginformasikan kepada salah satu anggota regu bahwa mengalami sedikit sesak.

    3. Lapor Kasus Dugaan Korupsi

    Awal perselisihan Sandi dan Dinas Damkar terjadi pada pengusutan kasus dugaan korupsi di akhir 2021 yang terjadi dalam dugaan belanja seragam dan sepatu PDL di Dinas Damkar Depok.

    Saat itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok langsung menetapkan Sekretaris Dinas Damkar berinisial AS dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Damkar berinisial A sebagai tersangka.

    Tidak sampai di situ, Sandi juga kembali melaporkan kasus dugaan korupsi di tahun 2024. Pelaporan ini dilandasi dari keluhan yang diterimanya terkait kondisi berbagai peralatan Damkar Depok yang rusak.

    (jon)

  • Daftar Pangdam se-Indonesia setelah Mutasi TNI Awal 2025, Ini Nama-namanya

    Daftar Pangdam se-Indonesia setelah Mutasi TNI Awal 2025, Ini Nama-namanya

    loading…

    KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin sertijab Pangdam I/Bukit Barisan dari Letjen TNI Mochammad Hasan kepada Mayjen TNI Rio Firdianto. Foto/Dispenad

    JAKARTA – Daftar Panglima Kodam ( Pangdam ) se-Indonesia setelah mutasi TNI awal 2025 akan diulas di artikel ini. Tercatat, ada satu nama Pangdam baru yang bakal bertugas, yaitu Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu.

    Saat ini, terdapat 15 Komando Daerah Militer (Kodam) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada puncak pimpinannya, masing-masing Kodam dipimpin oleh seorang Panglima Kodam (Pangdam) yang berpangkat Mayor Jenderal atau bintang dua. Berikut daftarnya.

    Pangdam se-Indonesia setelah Mutasi TNI Awal 2025

    1. Mayjen TNI Rio Firdianto, Pangdam I/Bukit Barisan

    Mayjen TNI Rio Firdianto merupakan Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat (AD). Saat ini, dia menjabat sebagai Pangdam I/Bukit Barisan.

    Jabatan Pangdam I/BB diemban Rio pada pertengahan Oktober 2024. Waktu itu, dia menggantikan Mayjen TNI Mochammad Hasan yang diangkat menjadi Sesmenko Polkam.

    Rio adalah lulusan Akmil 1993. Sebelumnya, dia lebih dulu menjabat sebagai Waasintel KSAD Bidang Inteltek dan Hublu (2023-2024) dan Pa Sahli Tingkat III Bidang Wassus dan LH Panglima TNI (2024).

    2. Mayjen TNI M Naudi Nurdika, Pangdam II/Sriwijaya

    Jabatan Pangdam II/Sriwijaya diemban Mayjen TNI M Naudi Nurdika pada April 2024. Dia menggantikan Mayjen TNI Yanuar Adil yang dimutasi jadi Pa Sahli Tk. III KSAD Bid. Wassus & LH.

    Naudi diketahui sebagai lulusan Akmil 1991. Sebelumnya, dia sempat menjabat sebagai Danpussenarmed TNI AD periode 2023-2024.

    3. Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, Pangdam III/Siliwangi

    Berikutnya ada Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman. Jabatan Pangdam III/Siliwangi diembannya pada September 2024 setelah menggantikan Mayjen TNI Mohammad Fadjar yang diangkat jadi Komandan Kodiklat TNI.

    Dadang adalah lulusan Akmil 1991. Sebelumnya, dia lebih dulu menjadi Irdam III/Siliwangi pada 2022-2024 dan Koorsahli Panglima TNI pada 2024

    4. Mayjen TNI Deddy Suryadi, Pangdam IV/Diponegoro

    Mayjen TNI Deddy Suryadi menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro. Posisi ini diembannya pada Maret 2024 usai menggantikan Letjen TNI Tandyo Budi Revita yang beralih tugas sebagai Wakil KSAD.

    Pada riwayatnya, Deddy diketahui sebagai jebolan Akmil 1996. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Danjen Kopassus pada 2023-2024.

    5. Mayjen TNI Rudy Saladin, Pangdam V/Brawijaya

    Mayjen TNI Rudy Saladin menjabat sebagai Pangdam V/Brawijaya. Jabatan ini diembannya sejak Juli 2024 setelah menggantikan Mayjen TNI Rafael Granada Baay yang beralih menjadi Pangdam Jayakarta.

    Rudy Saladin merupakan peraih Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akmil 1997. Sebelumnya, dia juga sempat menduduki beberapa posisi strategis lain, seperti Ajudan Presiden RI (2019-2021) hingga Sesmilpres Kemsetneg (2023-2024).

    6. Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Pangdam VI/Mulawarman

    Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha ditunjuk menjadi Pangdam VI/Mulawarman pada Desember 2024. Waktu itu, dia diplot sebagai pengganti Mayjen TNI Tri Budi Utomo yang diangkat jadi Sekjen Kemhan.

    Rudy adalah lulusan Akmil 1991. Sebelumnya, dia lebih dulu menjabat sebagai Asiten Panglima TNI.

    7. Mayjen TNI Muhammad Zamroni, Pangdam IX/Udayana

    Mayjen TNI Muhammad Zamroni mendapat tugas sebagai Pangdam IX/Udayana sejak Agustus 2024 usai menggantikan Mayjen TNI Bambang Trisnohadi yang diangkat jadi Pangkogabwilhan III.

    Zamroni adalah lulusan Akmil 1990. Sebelum menjadi Pangdam IX/Udayana, dia lebih dulu menjabat sebagai Danpussenkav TNI AD (2023-2024).

    8. Mayjen TNI Jamalulael, Pangdam XII/Tanjungpura

    Mayjen TNI Jamalulael menjabat sebagai Pangdam XII/Tanjungpura. Posisi ini didapat pada Desember 2024 usai menggantikan Iwan Setiawan yang diangkat jadi Danpusseniv TNI AD.

  • 5 Pati TNI AU Bersiap Pensiun pada Mutasi Awal Tahun 2025, Ini Nama-namanya

    5 Pati TNI AU Bersiap Pensiun pada Mutasi Awal Tahun 2025, Ini Nama-namanya

    loading…

    Sejumlah Perwira Tinggi (Pati) TNI bersiap pensiun setelah masuk daftar mutasi TNI Januari 2025. Salah satunya Marsdya TNI Kusworo dari Kepala BNPP/Kabasarnas menjadi Pati Mabes TNI AU. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sejumlah Perwira Tinggi (Pati) TNI bersiap pensiun setelah masuk daftar mutasi TNI Januari 2025. Beberapa di antaranya berasal dari TNI Angkatan Udara (AU).

    Pada awal tahun 2025, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI. Ketentuannya didasarkan pada Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/7/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    Baca Juga

    Berdasarkan ketentuan di atas, ditetapkan rotasi dan mutasi terhadap 101 Pati TNI yang terdiri dari 62 Pati TNI AD, 8 Pati TNI AL, dan 31 Pati TNI AU. Melihat rinciannya, ada sederet nama Pati TNI AU yang bersiap pensiun.

    5 Perwira Tinggi TNI AU Bersiap Pensiun usai Mutasi Awal 20251. Marsdya TNI Kusworo dari Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)/Kabasarnas menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)

    2. Marsda TNI M Fadjar Sumarijadji dari Koorsahli KSAU menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)

    3. Marsda TNI Yudi Bustami dari Dankopasgat menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)

    4. Marsma TNI I Nyoman Sumantha dari Irben Itjenau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)

    5. Marsda TNI Oki Yanuar dari Dankoharmatau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun).

    (jon)

  • YKMK-Lemdiklat Polri Bangun Kesehatan Mental Tenaga Pendidik dan Widyaiswara

    YKMK-Lemdiklat Polri Bangun Kesehatan Mental Tenaga Pendidik dan Widyaiswara

    loading…

    Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan, Widiyaiswara dan tenaga pendidik perlu dibekali pengetahuan tentang teknologi pikiran. Foto/SindoNews/ari sandita murti

    JAKARTA – Yayasan Kesehatan Mental Keluarga (YKMK) bersama Widyaiswara dan tenaga pendidik Sespim Polri menggelar Workshop Body, Mind, and Soul Transformation. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Sespim Lemdiklat Polri .

    Kegiatan itu untuk membangun kesehatan mental, khususnya dalam segi peningkatan kemampuan para Widyaiswara dan tenaga pendidik Sespim Polri.

    “Momentum untuk membangun komunikasi dan sosialisasi pada masyarakat agar lebih menyadari pentingnya membangun kesehatan mental dalam sebuah keluarga, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik,” ujar Ketua YKMK Ludwina Marillyn Widiastrid, Rabu (8/1/2025).

    Selain workshop, dilakukan pula bakti sosial dengan pembagian bahan pokok berupa beras di Kampung Muka, Ancol, Jakarta Utara. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Pembina YKMK Vily Rudi Darmoko, Pengurus YKMK Rival Ardianto, dan Ketua Bening Psikologi Agus EH.

    Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan, Widiyaiswara dan tenaga pendidik perlu dibekali pengetahuan tentang teknologi pikiran. Apalagi, bakal ada pembukaan peserta didik Sespimti dan Sespimmen yang rencananya dilaksanakan pada 15 Januari 2025.

    “Para Widyaiswara serta tenaga pendidik Polri perlu dibekali pengetahuan terkait Mind Technology (Teknologi Pikiran) karena disiplin ilmu ini mengajarkan pentingnya untuk mengenal kualitas mentalitas diri dalam mengelola pikiran dan emosi negatif, sekaligus membangun kesadaran perbaikan kualitas mentalitas,” tuturnya.

    Rudi menambahkan, materi workshop tersebut diharapkan menjadi khazanah dalam menghadapi tantangan para Widyaiswara dan tenaga pendidik Sespim Polri pada saat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tenaga pendidik. Bahkan, pengetahuan tentang teknologi pikiran bisa secara estafet disampaikan pada para peserta didik kelak.

    “Itu haruslah dimulai dari diri sendiri, apabila kualitas mentalitas seseorang sehat dan seimbang dalam mengelola emosi negatif, maka diharapkan akan baik pula sikap, tindakannya di luar,” katanya.

    (cip)

  • 2 Letjen TNI AD Bersiap Pensiun pada Mutasi Januari 2025, Salah Satunya Mantan Pangkostrad

    2 Letjen TNI AD Bersiap Pensiun pada Mutasi Januari 2025, Salah Satunya Mantan Pangkostrad

    loading…

    Ada 2 Letjen TNI AD bersiap pensiun setelah diumumkannya mutasi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Januari 2025. Salah satunya Letjen TNI Eko Margiyono, mantan Pangkostrad. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Ada 2 Letjen TNI AD bersiap pensiun setelah diumumkannya mutasi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Januari 2025. Salah satunya jenderal bintang 3 yang pernah menjabat Pangkostrad .

    Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi yang didasarkan pada surat keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    Dalam surat tersebut, terdapat total 62 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD yang dimutasi. Dari jumlah itu hanya ada 2 Letjen TNI saja yang dimutasi, namun keduanya juga harus bersiap pensiun dengan dipindahtugaskan menjadi Pati Mabes TNI AD.

    2 Letjen TNI AD Bersiap Pensiun pada Mutasi Januari 2025

    1. Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi

    Nugroho Sulistyo Budi yang lahir pada tahun 1967 ini merupakan salah satu Perwira Tinggi TNI lulusan Akademi Militer (Akmil) 1991. Sebelum terkena mutasi di awal tahun 2025, dia menjabat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sejak 6 Desember 2024.

    Nugroho tercatat pernah berkarier sebagai perwira pertama di kesatuan Kopassus dan berpengalamanan dalam bidang intelijen. Dia pernah tergabung dalam Tim Mawar, tim kecil yang didirikan Grup 4/Sandi Yudha Kopassus.

    Dalam riwayat kariernya, dia pernah ditugaskan sebagai Dandim 0733/BS tahun 2009 dan Agen Madya BIN Daerah Jawa Tengah. Dia juga pernah ditunjuk menjadi Direktur Komunikasi Massa Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN.

    Kemudian, di tahun 2020 dia ditugaskan menjadi Staf Ahli Menhan Bidang Politik Kemhan. Barulah di tahun 2024, dia menjabat Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepala BSSN.

    2. Letjen TNI Eko Margiyono

    Eko Margiyono lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 12 Mei 1967. Kariernya di militer dimulai setelah lulus Akmil tahun 1989.

    Pada masa awal kariernya, Eko tergabung dalam Kopassus dan Kostrad. Hal tersebut membuatnya dipercaya menjadi Dan Grup A Paspampres tahun 2010.

    Setelah pecah bintang, Eko menduduki sejumlah posisi penting seperti Danrem 033/Wira Pratama tahun 2014, Waasops Kasad tahun 2015, dan Kasdam Jaya pada 2017.

    Dia juga dipercaya menjadi Danjen Kopassus tahun 2018. Kemudian menjadi Pangdam Jaya tahun 2019.

    Kemudian, Eko dipercaya mengemban amanat sebagai Pangkostrad tahun 2020. Jabatan itulah yang mengantarkannya meraih pangkat Letjen TNI.

    Setelah menjabat Pangkostrad, dia lalu dipercaya menjadi Kasum TNI tahun 2021, Dankodiklat TNI tahun 2023, dan terakhir Wagub Lemhannas. Pada Januari 2025, Eko dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

    (jon)

  • 5 Perusahaan Tersangka Korupsi Tata Niaga Timah, Pengamat: Salah Sasaran

    5 Perusahaan Tersangka Korupsi Tata Niaga Timah, Pengamat: Salah Sasaran

    loading…

    Penetapan lima perusahaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan nilai kerugian mencapai Rp300 triliun dinilai tidak tepat. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Penetapan lima perusahaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan nilai kerugian mencapai Rp152 triliun dinilai tidak tepat. Apalagi Kejagung tidak memasukkan PT Timah sebagai pihak yang ditersangkakan.

    Pakar hukum pertambangan Abrar Saleng mengatakan, jika terjadi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan penambangan, seharusnya tanggung jawab itu harus dibebankan kepada badan usaha selaku pemegang IUP. Karena hal itu secara tegas telah diatur dalam UU No 3/2020 tentang perubahan atas UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    “Sanksi terhadap kerusakan lingkungan tertuang dalam Pasal 161. Pasal itu menyebutkan pemegang IUP/IUPK yang dicabut atau berakhir serta tidak melaksanakan reklamasi dan penempatan jaminan reklamasi dipidana penjara paling lama 5 tahun. Tak hanya itu pemegang IUP/IUPK itu juga didenda paling banyak Rp100 miliar,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini dalam siaran pers, Rabu (8/1/2025).

    Sementara di ayat 2 pasal yang sama diatur sanksi pidana. Di situ disebutkan, eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi yang menjadi kewajibannya.

    “Semua kegiatan pertambangan yang masih aktif, kerusakan lingkungannya dibebankan kepada badan usaha. Karena nanti saat dikembalikan kepada negara perlu dilakukan pemulihan lingkungan pasca tambang. Bahkan semua data-data yang diperoleh dalam pertambangan itu dikembalikan kepada negara. Itu sudah diatur dalam UU Minerba,” jelasnya.

    Terkait adanya tudingan jaminan reklamasi (Jamrek) dianggap lebih kecil dari total kerugian negara, Abrar menyatakan selama izin (pertambangan) masih berlangsung, masih aktif atau belum berakhir, tidak bisa dinilai kerusakan lingkungannya. Karena nanti reklamasi pasca tambang, pemulihan lingkungan akan dilakukan pemilik IUP. “Yang pasti, PT Timah tidak akan menambang kalau biaya pemulihan lingkungannya lebih besar dibanding hasil yang diperoleh,” tuturnya.

    Senada, Pakar hukum dari Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting mengungkap Kejagung salah sasaran menjadikan lima perusahaan sebagai tersangka korporasi, alih-alih membidik PT Timah. “Jadi, kalau terkait korporasi, tentu ada kebijakan korporasi yang melanggar aturan. Mungkin terkait dengan izin, pengelolaan, atau IUP. Sementara IUP-nya, ini kan IUP-nya PT Timah. Jadi, korporasi yang pantas untuk ditarik sebagai pelaku tindak pidana harusnya PT Timah,” katanya.

    Ia menuturkan, korporasi dijadikan sebagai pelaku tindak pidana Tipikor umumnya dikarenakan tiga faktor. Pertama, korporasi itu mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Kedua, korporasi tidak melakukan upaya pencegahan akibat dampak yang lebih luas. Ketiga, tidak ada upaya untuk mencegah terjadinya perbuatan itu.

    Alasan lain Kejagung dianggap salah alamat dalam penersangkaan korporasi di perkara ini lantaran perusahaan-perusahaan tersebut memang memiliki legalitas, berpengalaman, dan dimiliki oleh swasta murni.

    “Bukan ada orang-orang tertentu yang sengaja menggunakan hanya untuk sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan ini juga tidak pernah melakukan suap, ataupun memberikan upeti atau setoran kepada para penyelenggara negara. Jadi dengan hal-hal seperti ini harusnya dilihat. Itu yang harus dilihat,” tandasnya.

    (poe)

  • Pangkoopsudnas Pimpin Sertijab 3 Jabatan Strategis Pati TNI AU

    Pangkoopsudnas Pimpin Sertijab 3 Jabatan Strategis Pati TNI AU

    loading…

    Pangkoopsudnas Marsdya TNI Tedi Rizalihadi memimpin sertijab tiga jabatan strategis di Koopsudnas. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Panglima Koops Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsdya TNI Tedi Rizalihadi memimpin serah terima jabatan (sertijab) tiga jabatan strategis di Koopsudnas . Kegiatan yang digelar dalam upacara militer ini berlangsung di Makoopsudnas, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

    Ketiga jabatan tersebut yaitu, Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapoksahli) Koopsudnas, Asintel dan Aspotdirga Kaskoopsudnas.

    Kapoksahli Koopsudnas diserah terimakan dari Marsma TNI S. Chandra Siahaan kepada Marsma TNI Engkus Kuswara. Selanjutnya Asintel Kaskoopsudnas dari Marsma TNIYudy Mandega R diserah terimakan kepada Marsma TNI Riva Yanto, dan Aspotdirga Kaskoopsudnas dari Marsma TNI Fajar Adriyanto, kepada Marsma TNI Elia Adriyanto.

    Marsma Chandra Siahaan selanjutnya menempati pos baru sebagai Deputi Bidang Pengembangan Setjen Wantanas, sementara Marsma TNI Yudi Mandega sebagai Waasintel KSAU, dan Marsma TNI Fajar Adriyanto sebagai Kapoksahli Kodiklatau.

    Pangkoopsudnas menekankan pentingnya ketiga jabatan tersebut dalam membantu tugas-tugas Pangkoopsudnas. Kepada pejabat baru, Pangkoopsudnas meminta untuk melanjutkan capaian yang sudah dilakukan pejabat lama dan terus melakukan inovasi guna meningkatkan kinerja Koopsudnas.

    “Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini, serta selamat atas jabatan baru dan selamat bertugas,” ujar Pangkoopsudnas, dikutip Rabu (8/1/2025).

    Hadir dalam upacara sertijab tersebut, Kaskoopsudnas Marsda TNI Donald Kasenda, para pejabat Koopsudnas, dan Ketua PIA Ardhya Garini Gabungan Koopsudnas Ny. Dewi Tedi Rizalihadi beserta pengurus.

    (cip)

  • Tegur Pemotor Lawan Arah di Kebayoran Baru, Pengemudi Mobil Dianiaya Sekelompok Orang

    Tegur Pemotor Lawan Arah di Kebayoran Baru, Pengemudi Mobil Dianiaya Sekelompok Orang

    Pengemudi mobil berinisial MA dianiaya sekelompok orang usai menegur pemotor melawan arah di dekat Stasiun MRT Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025). Foto: Ilustrasi/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Pengemudi mobil berinisial MA dianiaya sekelompok orang usai menegur pemotor melawan arah di dekat Stasiun MRT Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025) pukul 02.00 WIB.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menjelaskan kronologi kejadian berawal saat korban bersama rekannya sedang mengendarai mobil dari arah Fatmawati menuju Blok M. Kemudian ada pemotor orang tidak dikenal (OTK) melawan arah di jalur yang dilewati korban.

    “Korban menegur agar berputar balik dan tidak melawan arah. Namun, pelaku tidak terima ditegur korban dan memanggil rekan-rekannya. Ketika rekannya datang seketika korban langsung dipukuli menggunakan balok kayu dan stik golf,” ujar Ade, Rabu (8/1/2025).

    Saat ini pelaku pengeroyokan masih dalam proses penyelidikan jajaran Polsek Kebayoran Baru. Korban penganiayaan mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya akibat insiden pengeroyokan tersebut.

    “Korban mengalami luka di bagian kepala depan, bagian belakang, luka lecet, dan lebam di bagian tangan sebelah kanan. Atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan dan kasusnya ditindaklanjuti Polsek Kebayoran Baru,” kata Ade.

    (jon)

  • KPK Minta Polri Bantu Tingkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

    KPK Minta Polri Bantu Tingkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

    loading…

    Ketua KPK Setyo Budiyanto meminta bantuan kepada Polri untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Foto/SindoNews/riana rizkia

    JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Setyo Budiyanto meminta bantuan kepada Polri untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Pasalnya, IPK Indonesia dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan angka kurang baik.

    “Kami minta dukungan dari Polri untuk bisa bersama-sama meningkatkan IPK ini menjadi lebih baik,” kata Setyo usai audiensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2025).

    “Karena ini berkaitan dengan sekali lagi persepsi yang pengaruhnya bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional,” sambungnya.

    Setyo mengatakan, meskipun dalam lima tahun terakhir Indonesia memiliki IPK rendah, namun Setyo meyakini jika ada kerja sama antara KPK dan Polri, Indonesia dapat mengalami peningkatan.

    “Jadi meskipun ini indikatornya banyak ada 8-9 indikator untuk bisa mengukur ini, tapi kalau kami sama-sama menjaga dan mengubah atau meningkatkan ini mudah-mudahan IPK yang selama ini kurang menjadi lebih baik lagi,” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meyakini dapat membantu meningkatkan IPK Indonesia, terutama dengan bantuan Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor).

    “Namun yang perlu kita perhatikan karena kita juga akan melakukan perbaikan IPK, tentunya kita akan duduk bersama di seluruh aparat penegak hukum yang ada,” kata Sigit.

    “Karena ini menjadi bagian dari wajah kita, wajah pemerintah, wajah dalam hal bagaimana kita melaksanakan sistem penegakkan hukum yang ada di Indonesia. Dan harapan itu kami lihat dengan formasi pimpinan yang ada dan kerja sama antara lembaga yang terus ditingkatkan, apa yang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan pemberantasan korupsi betul-betul bisa dioptimalkan,” ucapnya.

    (cip)