Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • Wacana Penggunaan Zakat untuk Makan Bergizi Gratis Hanya Picu Polemik Baru

    Wacana Penggunaan Zakat untuk Makan Bergizi Gratis Hanya Picu Polemik Baru

    loading…

    Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanul Haq menilai usulan penggunaan zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya memicu polemik baru. Foto/Arif Julianto

    JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanul Haq menilai usulan penggunaan zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya memicu polemik baru. Harusnya, para pemangku kepentingan (stakeholders) fokus menyempurnakan pengelolaan program MBG yang dinilai masih banyak kekurangan.

    “Setelah lebih dari sepekan berjalan program MBG dinilai masih banyak kekurangan baik dari variasi menu maupun keseimbangan gizi dari setiap sajian. Harusnya semua stakeholder fokus menyempurnakan pelaksanaan program bukan malah memicu polemik baru yang tak perlu seperti melontarkan penggunaan zakat untuk MBG karena tidak landasan syar’i maupun sosiologisnya,” ujar Maman Imanul Haq, Jumat (17/1/2025).

    Untuk diketahui, lontaran penggunaan zakat untuk program MBG disampaikan Ketua DPD RI Sutan B Najamudin. Usulan ini untuk bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dalam program yang menjadi unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Kiai Maman-sapaan akrab Maman Imanul Haq-mengatakan peruntukkan dana zakat diatur secara ketat dalam syariat Islam. Menurutnya, dana zakat digunakan untuk mendukung delapan asnaf (golongan) sesuai ketentuan syariat.

    Kedelapan asnaf itu adalah fakir, miskin, amir, mualaf, orang yang terlilit hutang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fisabililah. “Ketentuan ini juga dikuatkan dengan UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jadi tidak bisa digunakan secara serampangan,” katanya.

    Zakat, kata Kiai Maman, memiliki sistem yang berbeda karena telah diatur secara syariah oleh agama. Menurutnya, penggunaan dana zakat sebaiknya tetap difokuskan pada program-program yang lebih spesifik untuk memberdayakan kelompok penerima zakat.

    Dana zakat, sebaiknya digunakan untuk membantu fakir dan miskin, pemberdayaan mustahik agar dapat beralih menjadi muzakki (pemberi zakat). “Penggunaan zakat untuk program yang bersifat umum dan melibatkan seluruh masyarakat yang tidak termasuk kategori penerima zakat, melanggar prinsip pengelolaan zakat,” kata Kiai Maman.

    Hal ini berbeda dengan program MBG yang merupakan program pemerintah yang didesain secara sistematis dan telah dianggarkan sebesar Rp71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN bersumber dari pembiayaan yang lebih tepat untuk program-program yang sifatnya umum dan menyasar masyarakat luas, termasuk program kesehatan dan peningkatan gizi. “Jadi tidak perlu menggunakan dana zakat,” pungkasnya.

    (rca)

  • Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 Disarankan Dicabut atau Direvisi

    Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 Disarankan Dicabut atau Direvisi

    loading…

    Seminar Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dengan tema Membedah Arah Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (16/1/2025). Foto/Istimewa

    JAKARTA – Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga atau (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi dianggap cacat hukum. Sebab, isi Permenpora tersebut dinilai bertentangan peraturan perundang-undangan di atasnya, bahkan melanggar Piagam Olimpiade (Olympic Charter).

    Hal itu diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) sekaligus staf ahli KONI Benny Riyanto dalam acara seminar yang digelar oleh Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dengan tema ‘Membedah Arah Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 – Tinjauan Hukum, Implementasi, dan Masa Depan Kebijakan Olahraga Indonesia’ di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Benny mengatakan, cacat hukum itu terlihat pada Pasal 10 ayat (2) Permenpora 14 Tahun 2024 tentang kongres atau musyawarah organisasi olahraga harus mendapat rekomendasi kementerian. Padahal, lanjut dia, selama ini kongres atau musyawarah organisasi cabang olahraga yang memberikan rekomendasi adalah KONI.

    Karena KONI dibentuk dan disepakati oleh cabang olahraga itu sendiri yang sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2022. “Sehingga Pasal 10 ayat (2) Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 ini tidak selaras dengan asas independensi dan merupakan bentuk intervensi dari pemerintah terhadap teknis pengelolaan organisasi olahraga yang melanggar UU Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 37 ayat (3) jo PP Nomor 46 Tahun 2024 Pasal 73 ayat (3) dan Olympic Charter, prinsip dasar ke-5 dan ke-7 serta chapter 16 verse 1.5,” katanya.

    Karena, lanjut Benny, menurut Olympic Charter tersebut mengatur bahwa pengurus organisasi olahraga adalah independen serta tidak boleh diintervensi pihak mana pun. Dia melanjutkan, dalam Pasal 28 ayat 1 Permenpora 14 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa menteri berwenang untuk membentuk tim transisi dalam hal sengketa telah menghambat proses pembinaan olahragawan.

    Sebab kewenangan tersebut selama ini menjadi kewenangan KONI, karena KONI adalah Induk cabang olahraga. “Keberadaan KONI dibentuk oleh cabang olahraga sesuai pasal 37 Ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2022. Sehingga Kemenpora terkesan terlalu ikut masuk mengurusi teknis pembinaan keolahragaan. Hal ini justru berdampak mengurangi faktor independensi dari organisasi olahraga,” kata Benny.

    “Padahal kewenangan kementerian harusnya sebagai regulator bukan operator, sehingga urusan teknis pembinaan olahraga diserahkan kepada organisasi olahraga bisa organisasi induk cabang olahraga ataupun KON/KONI,” sambung Benny yang juga merupakan Wakil Ketua Umum PB Forki dan Waketum PP INKAI ini.

    Selain itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga merupakan Direktur Indonesian Center for Legislative Drafting Fitriani Ahlan Sjarif menjelaskan, legalitas dan prosedur pembentukan peraturan harus sesuai dengan hierarki hukum. Ia menggarisbawahi bahwa partisipasi publik dalam proses legislasi sangat penting.

    “Permenpora 14 Tahun 2024 harus mengacu pada asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori. Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Sedangkan Permen sendiri posisinya lebih rendah dari UU, dan PP,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Dewan Pakar AAI Patra M Zen menyampaikan bahwa Permenpora bertentangan dengan prinsip otonomi organisasi olahraga. “AAI siap menjadi mediator antara Kementerian dan Para Cabang Olah Raga yang dirugikan termasuk jika perlu menjalankan fungsi advokasi untuk melakukan uji materiil atas Permenpora 14 tahun 2024,” tegasnya.

    Wakil Ketua Umum DPP AAI Alfin Sulaiman menyatakan bahwa seminar ini bertujuan untuk menciptakan sinergi kolaborasi yang baik antara pembuat kebijakan, pelaku olahraga, dan komunitas hukum, sehingga menciptakan ekosistem olah raga yang lebih maju, adil demi masa depan olahraga Indonesia yang lebih gemilang.

    “Dan kita telah menggarisbawahi bahwa kesimpulan seminar ini menunjukkan bahwa Permenpora 14 Tahun 2024 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya, bahkan melanggar Olympic Charter. Sehingga saran dari para narasumber Permenpora 14 Tahun 2024 seharusnya dibatalkan atau dicabut atau setidak-tidaknya direvisi,” pungkasnya.

    (rca)

  • Ketua DPD Panen Kritik Imbas Usulkan Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

    Ketua DPD Panen Kritik Imbas Usulkan Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

    loading…

    Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin panen kritikan imbas mengusulkan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis melalui dana zakat, infak, dan sedekah. Foto/Raka Dwi Novianto

    JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin panen kritikan imbas mengusulkan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis melalui dana zakat, infak, dan sedekah. Sultan dianggap cari muka ke Presiden Prabowo Subianto .

    “Ketua DPD tidak usah mengutak-atik program makan bergizi gratis. Biar ketua DPD tahu, paham, dan tidak bodoh bahwa program makan bergizi gratis bukan janji janji warga,” ujar Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada SindoNews, Kamis (16/1/2025).

    Dia mengingatkan bahwa makan bergizi gratis adalah program Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. “Siapa yang berjanji, dia harus bertanggung jawab. Akan lebih baik, daripada hanya cari muka ke Prabowo,” ungkapnya.

    Uchok pun meminta Sultan B. Najamudin untuk fokus mengurusi DPD yang kewenangannya terbatas. “Makanya ketua DPD jangan hanya ngomong. Sekali ngomong hanya memalukan,” pungkasnya.

    Kritikan juga datang dari Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab. “Lebih tepat mereka yang urunan. Program makan gratis itu untuk rakyat, malah disuruh urunan. Logikanya gimana?” ujar Fadhli.

    Fadhli mengatakan, jika ingin program makan gratis sukses, maka DPD RI yang harus urunan membiayainya. “Kalau mereka juga betul bersimpati, potong saja gaji mereka sekian persen, hitung-hitung zakat profesi,” pungkasnya.

    Sementara itu, Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengusulkan Kabinet Merah Putih yang terlebih dahulu membiayai program Makan Bergizi Gratis tersebut. “Kan sebelum dari masyarakat ikut terlibat, maka dimulai dari kabinet Prabowo,” ujar Jerry.

    Dia juga mengusulkan semua wakil rakyat atau DPD dan DPR membantu pembiayaan program tersebut. “Jadi soal budgeting maka untuk dana desa bisa di-switch ke program makan bergizi gratis,” ungkapnya.

    Selain itu, dia mengusulkan makan bergizi gratis menyasar panti asuhan dan panti jompo. “Atau untuk anak-anak yang ekonominya mapan orang kelompok borjuis sebaiknya tak diberikan (makan bergizi gratis, red), nanti diajarkan mereka membawa makan sendiri,” pungkasnya.

    (rca)

  • Prabowo Targetkan Sebelum 4 Tahun Swasembada Pangan

    Prabowo Targetkan Sebelum 4 Tahun Swasembada Pangan

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa melakukan swasembada pangan. Bahkan, dia menargetkan program tersebut bisa terselesaikan lebih cepat. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa melakukan swasembada pangan . Bahkan, dia menargetkan program tersebut bisa terselesaikan lebih cepat.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Nasional Kadin.

    “Target kita semakin jelas swasembada pangan kita rencanakan 4 tahun, ternyata kita akan kaget. Jauh sebelum 4 tahun kita sudah swasembada pangan,” ujar Prabowo yang dikutip, Jumat (17/1/2025).

    Menurut dia, Indonesia juga memiliki potensi besar energi hijau yang tidak dimiliki negara lain. “Swasembada energi demikian juga, mungkin tidak banyak negara di dunia nggak memiliki green energy, tapi kita akan milik energi terbarukan yang utuh dan substansial,” katanya.

    Prabowo menyebut untuk sektor lainnya juga memiliki potensi yang sama bagusnya. Dia bakal melakukan investasi secara besar-besaran.

    Dia meminta semua pihak bersabar karena target-target bakal terselesaikan dalam beberapa bulan ke depan.

    “Saya kira ini yang baru bisa saya sampaikan, ini baru 3 bulan, tolong tunggu sabar sedikit mungkin bulan ke 5, ke 6 saudara merasakan. Bahwa kita mau bukan jalan as usual, kita there is no business as usual. kita sekarang mau lari, kita akan cepat, kita akan bergerak secepat-cepatnya,” ungkapnya.

    (jon)

  • Prabowo Janji Kabinet Merah Putih Akan Bikin Kejutan-kejutan Besar

    Prabowo Janji Kabinet Merah Putih Akan Bikin Kejutan-kejutan Besar

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto merasa bersyukur memiliki jajaran kabinet yang mendukung kinerjanya. Foto/YouTube Setpres

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merasa bersyukur memiliki jajaran kabinet yang mendukung kinerjanya. Dirinya bersama Kabinet Merah Putih akan bikin kejutan-kejutan besar untuk beberapa minggu dan bulan yang akan datang.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia. “Setelah saya masuk, dibantu oleh menteri-menteri saya, saya positif, kita akan bikin kejutan-kejutan besar di minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang,” kata Prabowo dalam sambutannya dikutip Jumat (17/1/2025).

    Prabowo pun mengaku optimistis dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen meski dirinya baru memimpin Indonesia selama 3 bulan.

    “Saya baru mungkin menginjak bulan ke 3 memimpin pemerintahan Republik Indonesia. Dan semakin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, optimistis, saya percaya saya yakin kita akan capai bahwa melebihi 8% pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

    Meski begitu, Prabowo menyebut bahwa elit-elit di Indonesia memiliki kelemahan yakni tidak percaya diri dan senang jika melihat suatu pihak yang susah.

    “Mungkin banyak yang nyinyir ini salah satu kelemahan elite Indonesia adalah tidak percaya diri, suka melihat kawan susah, susah melihat kawan senang ini sifat kita. Saya mengoreksi diri mungkin terlalu lama kita dijajah jadi kita merasa rendah diri. Dan kita punya suatu rasa kurang berani,” ungkapnya.

    (rca)

  • Kalau Mau Cari Tanggal Pasti Pertemuan Megawati dan Prabowo di Kongres PDIP

    Kalau Mau Cari Tanggal Pasti Pertemuan Megawati dan Prabowo di Kongres PDIP

    loading…

    Juru Bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, belum terlaksananya pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto hanya masalah teknis waktu. Foto/iNews

    JAKARTA – Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, belum terlaksananya pertemuan antara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto hanya masalah teknis waktu. Hal itu diungkapkan Seno dalam program Interupsi bertajuk “Menanti Jamuan Nasi Goreng Prabowo-Mega” yang disiarkan di iNews, Kamis (16/1/2025).

    “Ya hanya masalah teknis pengaturan (waktu),” kata Seno.

    Lantas, Seno pun mengatakan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo pasti akan terjadi. Ia pun menyebut, keduanya sudah pasti akan bertemu dalam Kongres PDIP.

    “Karena yang pasti kami sudah sampaikan bahwa di dalam kongres partai yang akan terjadi beberapa bulan ke depan, kami akan mengundang Pak Prabowo,” kata Seno.

    “Artinya kalau mau mencari tanggal yang paling pasti kapan, itu sudah paling pasti itu,” terangnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani berdoa agar pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa terjadi dalam waktu dekat. Bahkan, ia berharap, pertemuan kedua tokoh negara itu bisa berlangsung pada bulan ini.

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

  • Tolak Usulan Dana Zakat untuk MBG, Komisi II DPR: Jelas Tak Tepat Sasaran

    Tolak Usulan Dana Zakat untuk MBG, Komisi II DPR: Jelas Tak Tepat Sasaran

    loading…

    Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha mengkritik keras usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha mengkritik keras usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Usulan tersebut disampaikan Ketua DPD Sultan B Najamudin.

    Toha menilai usulan itu salah kaprah dan melenceng dari program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, DPR telah setuju menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG selama 6 bulan.

    “Ada juga rencana penambahan Rp140 triliun pada Juli atau Agustus 2024, kenapa tiba-tiba Ketua DPD mengusulkan sumber anggaran MBG dari zakat. Ini seperti mimpi di siang bolong,” ujar Toha, Kamis (16/1/2025).

    MBG adalah program Presiden Prabowo yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Sementara sumber anggaran program pemerintah itu dari APBN. Dia menilai program itu telah punya skema yang matang.

    “Kita juga mesti percaya pemerintah akan bertanggung jawab untuk memenuhi anggaran yang diperlukan. Usulan penggunaan dana zakat untuk MBG jelas tidak tepat sasaran,” kata Toha.

    Di sisi lain, zakat hanya untuk 8 kelompok (asnaf) dalam ajaran Islam yakni fakir, miskin, amil (petugas zakat), terlilit utang, baru masuk islam (mualaf), budak (hamba sahaya), pendakwah, dan musafir yang kehabiasan uang.

    “Sesederhana ini memahami peruntukkan zakat, apakah 82,9 juta pelajar yang ditargetkan menerima MBG tahun 2025 masuk 8 kategori tersebut?” ucap Toha.

    Politikus PKB itu menyayangkan usulan Ketua DPD. Dia tidak menafikan bahwa kondisi keuangan negara belum baik, tapi usulan itu mestinya yang mencerdaskan, bukan menyeleweng dari kaidah keilmuan. Apalagi ini menyangkut ajaran agama.

    “Apa kita tega mengkategorikan semua pelajar yang menjadi sasaran MBG itu fakir atau miskin. Ingat, program MBG ini untuk semua golongan, termasuk pelajar nonmuslim. Jangan sampai usulan ini justru mengarah pada penistaan agama,” ujarnya.

    Sebelumnya, usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program MBG disampaikan Sultan B Najamudin usai Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025, Selasa (14/1/2025). Alasannya, DNA masyarakat Indonesia dermawan dan suka gotong royong.

    (jon)

  • Selamat! 17 Perwira Tinggi TNI Angkatan Udara Naik Pangkat

    Selamat! 17 Perwira Tinggi TNI Angkatan Udara Naik Pangkat

    loading…

    Sebanyak 17 Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Udara (AU) naik pangkat. Foto/Instagram TNI AU

    JAKARTA – Sebanyak 17 Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Udara (AU) naik pangkat . Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono menerima laporan kenaikan mereka di Gedung Auditorium I.G Dewanto, Mabesau, Cilangkap, Jakarta, Senin (14/1/2025).

    Dalam kesempatan itu, KSAU didampingi Ketua Umum PIA Ardhya Garini, Isa M. Tonny Harjono. KSAU dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat dan kebanggaannya kepada para perwira yang naik pangkat.

    “Perlu saya sampaikan, pada beberapa kesempatan sebelumnya, saya selalu menegaskan kepada para perwira, pejabat, termasuk anggota, bahwa proses penentuan jabatan saat ini dilakukan dengan sangat selektif. Hal ini bukan hanya keputusan saya, bukan pula keputusan Panglima TNI, tetapi memang tuntutan organisasi,” ujar Tonny.

    Tonny menegaskan pentingnya kompetensi dalam pengisian jabatan, yang harus mengutamakan profesionalisme demi kemajuan organisasi. Adapun kenaikan pangkat ini berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/29/I/2025 tanggal 7 Januari 2025.

    Sebelumnya, para perwira tinggi TNI AU tersebut telah melaporkan kenaikan pangkat kepada Panglima TNI bersama-sama dengan Pati dari TNI Angkatan Darat (AD) dan TNI Angkatan Laut (AL).

  • Jokowi Sambut Baik Rencana Pertemuan Prabowo dengan Megawati

    Jokowi Sambut Baik Rencana Pertemuan Prabowo dengan Megawati

    loading…

    Mantan Presiden Jokowi memberikan keterangan kepada media di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025) siang. FOTO/SEPTYANTORO

    JAKARTA – Mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menanggapi rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri . Menurutnya, persatuan seluruh elemen bangsa sangat penting untuk pembangunan Indonesia.

    “Sangat bagus, untuk negara sebesar Indonesia ini, berangkulan, persatuan, akan memberikan kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita. Karena stabilitas politik itu akan mempengaruhi bidang ekonomi kita,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025) siang.

    Ketika ditanya mengenai peluang tidak adanya oposisi usai pertemuan tersebut, Jokowi tidak menanggapinya secara lugas.

    “Lah wong pertemuan, tadi kan saya sampaikan kebaikannya kalau ada pertemuan,” katanya singkat.

    Sebelumnya, rencana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. Bahkan, Muzani berharap pertemuan kedua tokoh negara itu bisa berlangsung pada bulan ini.

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” kata Muzani yang menjadi perantara pertemuan Prabowo-Megawati saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Menurut, pertemuan antara Megawati dan Prabowo punya manfaat dan dampak luas bagi masyarakat. “Manfaatnya begini, orang Indonesia itu adalah orang-orang yang mengikuti gerak pemimpin,” tuturnya.

    Ketua MPR ini mengatakan, masyarakat akan senang kalau para pemimpin sering bertemu dan silaturahmi. Ia juga menilai, masyarakat akan lega bila para pemimpin bisa bertemu.

    “Karena itu kalau kemudian ada pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo terjadi, apapun yang diobrolin maka situasi politik makin kondusif, suasana negara makin bagus sehingga pembangunan akan semakin baik lagi, investasi diharapkan makin kondusif dan seterusnya,” kata Muzani.

  • Jadi Polemik, Ketua DPD Jelaskan Wacana Program Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat

    Jadi Polemik, Ketua DPD Jelaskan Wacana Program Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat

    loading…

    Ketua DPD Sultan B Najamudin menjelaskan usulannya terkait skema pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG) menggunakan dana zakat. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin menjelaskan kembali usulannya terkait skema pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG) menggunakan dana zakat . Diketahui, usulannya itu mendapat sorotan dari banyak pihak baru-baru ini.

    Sultan menjelaskan, usulan itu atas dasar pernyataan pemerintah bahwa anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun hanya cukup sampai bulan Juli. Artinya, kata dia, pemerintah mengalami keterbatasan anggaran untuk membiayai semua program makan bergizi gratis dalam jangka panjang.

    “Maka kami juga ingin berkontribusi untuk membantu pemerintah dengan memberikan ide, masukan dan mengajak masyarakat mampu untuk terlibat karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong dan gotong royong, salah satu ide yang terlintas dan jika memungkinkan dengan melihat potensi zakat, infaq, dan sedekah,” kata Sultan dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

    Ia mengerti zakat adalah syari’at Islam yang telah diatur batasan golongan penerima dan hukumnya wajib. Namun khusus infaq dan sedekah sifatnya lebih fleksibel, baik jumlah, golongan penerima dan hukumnya sunah atau sukarela bagi yang bersedia untuk melakukannya.

    Menurutnya, mayoritas anak-anak sekolah penerima manfaat program andalan Presiden Prabowo Subianto berasal dari keluarga kelas menengah-bawah yang secara ekonomi sangat membutuhkan dukungan nutrisi dari negara.

    Di sisi lain, target penerima manfaat makan bergizi gratis mencapai 83 juta anak, dan membutuhkan anggaran sangat besar mencapai Rp210 triliun. Di saat yang sama, ia juga melihat masyarakat di daerah sangat menyambut baik program MBG ini, terutama anak-anak banyak sekali yang bahagia dan senang dengan menu makanan yang disajikan.

    “Potensi zakat infaq dan sedekah di Indonesia mencapai 300an triliun setiap tahun. Jika potensi zakat infaq dan sedekah ini dikelola secara profesional seharusnya tidak ada masyarakat khususnya umat Islam yang kekurangan makanan atau menjadi peminta-minta di jalan,” ujarnya.

    Selama ini, Sultan juga melihat ada kebiasaan dari beberapa kolega dan sahabat yang secara rutin melakukan tradisi membagikan makanan gratis ke sekolah-sekolah. Di sisi lain, dia juga mengaku mendapat masukan dari kolega dan sahabatnya agar pemerintah membuka ruang bagi orang perorangan atau swasta untuk berpartisipasi dalam pembiayaan makan bergizi gratis ini.