Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • Korban Jiwa hingga Dugaan Sabotase

    Korban Jiwa hingga Dugaan Sabotase

    loading…

    Ada empat rentetan kebakaran yang paling disorot di Jakarta pada awal 2025, salah satunya kebakaran Glodok Plaza. Foto/Arif Julianto

    JAKARTA – Ada empat rentetan kebakaran yang paling disorot di Jakarta pada awal 2025. Dimulai dari kebakaran Glodok Plaza , Kemayoran, dan wilayah Sawah Besar.

    Kebakaran yang menggemparkan warga Jakarta terjadi di Glodok Plaza, Jakarta Barat pada Rabu (16/1/2025) sekitar pukul 21.25 WIB. Petugas damkar baru berhasil memadamkan api keesokan harinya di pagi hari.

    Akibat kebakaran ini dilaporkan 14 orang hilang atau terjebak saat kebakaran. Namun, hingga Jumat (24/1/2025), Rumah Sakit Polri Kramat Jati baru menerima 12 kantong jenazah yang telah dievakuasi dari Glodok Plaza.

    “Hasil koordinasi dengan petugas di lapangan, bahwa per hari Jumat, 24 Januari 2025 terdapat 12 kantong jenazah. Untuk hari ini Sabtu (25/1) arahan dari Kapolsek Tamansari, evakuasi di hentikan sementara sampai menunggu arahan selanjutnya,” kata Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta M Yohan saat dikonfirmasi, Sabtu (25/1/2025).

    Dari 12 kantong jenazah yang telah diterima, RS Polri Kramat Jati telah berhasil mengidentifikasi sebanyak tiga korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Mereka di antaranya, Zukhi F Rahdja (L/42), Aulia Belinda (P/28), dan Osima Yukari (P/25).

    Lalu, pada Selasa (21/1/2025) dini hari, kebakaran di permukiman padat penduduk, Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat, menyebabkan ratusan rumah hangus. Sebanyak 543 bangunan rumah tinggal di 11 RT rusak, dan 1.797 jiwa harus mengungsi akibat musibah kebakaran tersebut.

    Insiden ini dipastikan tidak ada korban jiwa dan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Rumor yang beredar, kebakaran itu diduga disabotase orang tidak dikenal (OTK).

  • Majelis Nasional KAHMI Apresiasi Penyelenggaraan AIFA 2025

    Majelis Nasional KAHMI Apresiasi Penyelenggaraan AIFA 2025

    loading…

    Koordinator Presidium (Korpres) Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) Herman Khaeron mengapresiasi penyelenggaraan Asian Islamic Fashions and Art (AIFA) 2025. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Koordinator Presidium (Korpres) Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) Herman Khaeron mengapresiasi penyelenggaraan Asian Islamic Fashions and Art (AIFA) 2025. Menurutnya, kegiatan ini out of the box dari kebiasaan KAHMI .

    “Biasanya KAHMI kegiatannya pengajian dan kajian,” kata Herman Khaeron dalam acara pembukaan AIFA 2025 dikutip, Minggu (26/1/2025).

    Herman mengatakan, walaupun sedikit aneh, kegiatan AIFA 2025 perlu diapresiasi. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa alumni HMI ada mana saja. “Ini luar biasa. Kegiatannya juga berbagai macam,” kata Herman.

    Anggota DPR dari Partai Demokrat ini mengatakan bukan perkara mudah untuk menyelenggarakan AIFA yang baru digelar pertama kali ini. Walaupun sulit, KAHMI mundur dalam menyelenggarakan kegiatan AIFA. “Alhamdulillah terselenggara dan semoga sukses,” ucap Herman.

    Ia berharap AIFA bisa mendapatkan perhatian agar bisa terselenggara lebih baik di masa yang akan datang. Sementara itu alumni HMI yang kini menjabat sebagai Menteri UMKM Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa AIFA 2025 menjadi momentum bagi KAHMI untuk memikirkan gerakan kewirausahaan.

    KAHMI diharapkan lagi tidak hanya mengkaji gerakan yang bersifat politik tapi juga berperan untuk menyelesaikan persoalan kekinian. Maman menyatakan, AIFA 2025 sebagai bukti KAHMI mulai menjawab persoalan riil kekinian bangsa terutama dalam ekonomi. “Sudah ada diferensiasi gerakan” kata Maman disambut tepuk tangan hadirin.

    AIFA 2025 menunjukkan kepiawaian alumni HMI berperan di berbagai bidang terutama di fesyen muslim. Ia memberikan apresiasi Alumni HMI, terutama KOHATI yang mempelopori acara fesyen ini.

    Maman juga berharap KAHMI berperan aktif menyelesaikan persoalan terkait UMKM di Tanah Air. Menurutnya, ada 3 persoalan utama UMKM yaitu persoalan permodalan, kapasitas UMKM, dan akses pasar. “Silakan lakukan kajian masalah ini,” ungkap Maman.

    Sementara itu, Ketua Panitia Viviana Hanifa menyatakan, AIFA menjadi langkah awal Indonesia menjadi pusat grativasi fesyen muslim di Asia. Menurut Vivi, dalam AIFA hadir 6 negara sahabat yang meramaikan kegiatan, yakni Malaysia, Filipina, Pakistan, Oman, Uzbekistan, dan Kazakhstan.

  • Dipangkas 50%, Anggaran Perjalanan Dinas Pemprov Jakarta Jadi Rp175 Miliar

    Dipangkas 50%, Anggaran Perjalanan Dinas Pemprov Jakarta Jadi Rp175 Miliar

    loading…

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menyimulasikan dana alokasi perjalanan dinas mencapai Rp350 miliar pada APBD 2025. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi ( Pemprov ) DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menyimulasikan dana alokasi perjalanan dinas mencapai Rp350 miliar pada APBD 2025, sehingga jika dipangkas 50 persen menjadi Rp175 miliar. Sedangkan yang lainnya masih dilakukan penyisiran oleh seluruh SKPD/UKPD di Pemprov DKI Jakarta.

    “Kalau perjalanan dinas alokasi yang saat ini ada Rp350 miliar, berarti kalau penghematan 50% bisa diefisienkan kurang lebih Rp175 miliar. Untuk yang lainnya masih disisir dan identifikasi oleh seluruh SKPD/UKPD di Pemprov DKI Jakarta,” kata Kepala BPKD DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (25/1/2025).

    Michael menyebut Pemprov DKI Jakarta siap menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) turunan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi dan penyesuaian belanja daerah tahun anggaran 2025. “Direncanakan Ingub ini akan diterbitkan hari Kamis atau Jumat pekan depan,” ujarnya.

    Michael membeberkan dalam rangka efisiensi belanja daerah sehingga belanja perjalanan dinas, konsumsi dan lainnya dipangkas 50 persen dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD 2025 senilai Rp91,34 triliun.

    “Belanja perjalanan dinas dengan sebesar 50%; selektif dalam melaksanakan belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/focus group discussion (FGD); selektif dalam melaksanakan belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur pada belanja operasi seperti belanja sewa hotel, belanja sewa mobil, belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, dan belanja modal pengadaan peralatan dan mesin,” ujarnya.

    Kemudian, belanja makanan dan minuman berupa belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan, belanja makanan dan minuman jamuan tamu dan belanja makanan dan minuman rapat masing-masing sebesar 50. “Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; akan melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah,” tuturnya.

    Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Total belanja negara yang dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan daerah senilai Rp306,69 triliun.

    “Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah),” demikian tertulis dalam Inpres yang dikeluarkan Presiden Prabowo tanggal 22 Januari 2025, dikutip Rabu (23/1/2025).

  • Acara Imlek 2025 di TMII, Festival Pecinan hingga Desa Timun

    Acara Imlek 2025 di TMII, Festival Pecinan hingga Desa Timun

    loading…

    TMII menyuguhkan berbagai hiburan guna menarik minat pengunjung dalam momen liburan Imlek 2025. Foto/Dok TMII

    JAKARTA – Berkunjung ke tempat wisata menjadi salah satu kegiatan yang dimanfaatkan untuk mengisi waktu libur panjang. Beberapa tempat rekereasi tersedia di Jakarta, salah satunya Taman Mini Indonesia Indah ( TMII ).

    Dalam momen libur kali ini, TMII menyuguhkan berbagai hiburan guna menarik minat pengunjung. Jelang Tahun Baru Imlek , TMII akan menggelar Festival Pecinan pada 24 Januari-2 Februari 2025.

    Bukan hanya itu, dalam rangka perayaan tahun baru imlek, TMII juga akan menggelar kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan pada Rabu, 29 Januari 2025 pukul 10.00 di Klenteng Kong Miao yang akan dipimpin oleh Majelis Tinggi Agama Khonghucu (Matakin).

    Setelah upacara tersebut, akan dilanjutkan dengan atraksi barongsai yang berjalan dari Klenteng menuju Plaza Kori Agung Museum Indonesia.

    “Akan banyak sekali acara menarik dan berbeda setiap harinya yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Anak-anak pasti akan senang juga menyaksikan atraksi barongsai, bikin lentera di Festival Desa Timun, dapat angpao, sekalian belajar mengenai kebudayan-kebudayaan yang ada di Indonesia,” kata Direktur Utama TMII Intan Ayu Kartika melalui keterangan tertulisnya yang dikutip Minggu (26/1/2025).

    Desa Timun, Kartika menjelaskan, merupakan sebuah Karya IP aniwayang (gabungan wayang dan animasi) yang bercerita tentang tiga ekor anak kancil yang imut dan lucu yang berlangsung pada 24-28 Januari 2025.

    “Rangkaian acaranya antara lain Festival Lentera di area boulevard TMII, membuat lampion sendiri, meet and greet dengan maskot Desa Timun serta bagi-bagi angpao untuk yang membawa lampion, serta screening episode Desa Timun di pertunjukan Dancing Fountain Tirta Cerita pada pukul 18.30 WIB,” ujarnya.

    (rca)

  • Demokrat Ungkap SHGB Pagar Laut Terbit sebelum AHY Jadi Menteri

    Demokrat Ungkap SHGB Pagar Laut Terbit sebelum AHY Jadi Menteri

    loading…

    Partai Demokrat mengungkapkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang terbit sebelum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi menteri. Foto/Riana Rizkia

    JAKARTA – Partai Demokrat mengungkapkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang terbit sebelum Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) menjadi menteri. Partai berlambang bintang mercy itu menyangkal SHGB itu terbit pada masa AHY menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    “SHGB itu terbit sebelum Mas AHY menjadi menteri, dan tidak ada laporan dari bawah kalau sudah terbit SHGB tersebut serta terjadinya pemagaran laut,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron dihubungi wartawan, Sabtu (25/1/2025).

    Herman menilai SHGB itu menjadi polemik karena adanya pagar laut di Tangerang. Adapun keberadaan pagar laut itu pertama kali muncul di media sosial.

    “Munculnya pemagaran laut terakhir ini mengemuka karena netizen dan media massa, sehingga pemerintah menertibkannya,” tuturnya.

    Herman mengatakan, AHY selama menjabat Menteri ATR/BPN tengah gencar memberantas mafia pertanahan. “Kita tahu bahwa pada wakti itu, Menteri AHY sedang gencarnya memberantas mafia pertanahan,” tuturnya,

    Maka itu, Demokrat sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto bahwa polemik pagar laut di Tangerang harus ditindak dan ditertibkan. “Saya setuju sesuai perintah Presiden Prabowo harus ditertibkan, dan aparat penegak hukum harus beri tindakan bagi pelanggar aturan pertanahan dan kehutanan,” pungkasnya.

    Diketahui, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY mengaku tak tahu-menahu mengenai penerbitan SHGB di perairan yang dibatasi pagar laut Tangerang saat menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Adapun AHY menjabat Menteri ATR/BPN di penghujung kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Saya tidak tahu, saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan, 2023 dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk kan 2024,” ujar AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    (rca)

  • Mahfud MD Anggap Aneh Pagar Laut Belum Ditetapkan sebagai Kasus Pidana

    Mahfud MD Anggap Aneh Pagar Laut Belum Ditetapkan sebagai Kasus Pidana

    loading…

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD buka suara menanggapi polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Foto/Dok SINDOnews/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD buka suara menanggapi polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Dia menganggap aneh pagar laut sepanjang 30 kilometer itu belum ditetapkan sebagai kasus pidana.

    “Kasus pemagaran laut, seharusnya segera dinyatakan sbg kasus pidana, bkn hny ramai2 membongkar pagar. Segerakah lidik (penyelidikan, red) dan sidik (penyidikan, red),” kata Mahfud MD di akun X dikutip Minggu (26/1/2025).

    Sebab, kata dia, ada penyerobotan alam, pembuatan sertifikat ilegal, serta dugaan kolusi-korupsi dalam kasus pagar laut tersebut. “Tetapi kok tdk ada aparat penegak hukum pidana yg bersikap tegas?” tuturnya.

    Dia menilai langkah yang diambil pemerintah atas kasus pagar laut Tangerang baru bersifat hukum administrasi dan teknis. Padahal, menurut dia, tindak pidananya jelas, yakni merampas ruang publik dengan sertifikat ilegal.

    “Pasti ilegal melalui kolusi-korupsi. Aneh, blm ada penetapan lidik dan sidik sbg kasus pidana,” pungkasnya.

    Hal itu dikatakan Mahfud mengomentari cuitan Mantan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris. “Jika para pejabat negara tersandera utang budi kpd oligarki yg menguasai ekonomi, kapan negeri ini bisa maju? Krn itu saatnya Presiden @prabowo unjuk keberanian & ketegasan dgn tdk mberi toleransi kpd mereka bila mlanggar hukum. Negara harus selalu hadir utk rakyat & bangsa kita,” katanya di akun X @sy_haris.

    (rca)

  • Deretan Komjen Polisi Bergelar Doktor, Nomor 7 dan 8 Berdarah Batak

    Deretan Komjen Polisi Bergelar Doktor, Nomor 7 dan 8 Berdarah Batak

    loading…

    Deretan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) bergelar Doktor yang diulas dalam artikel ini menarik untuk diketahui. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Deretan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) bergelar Doktor yang diulas dalam artikel ini menarik untuk diketahui. Nomor 7 dan 8 merupakan Jenderal Bintang 3 Polri berdarah Batak.

    Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Doktor adalah gelar kesarjanaan tertinggi yang diberikan oleh perguruan tinggi untuk mahasiswa strata tiga (S-3) atau seorang sarjana yang telah menulis dan mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi.

    Nah, terdapat delapan Komjen Pol bergelar Doktor, siapa saja?

    Baca Juga

    1. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.
    Foto/Dok Polri

    Pria kelahiran 26 Juli 1968, Madiun, Jawa Timur ini menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Mantan Kadiv Humas Polri periode 2021-2023 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1990 berpengalaman dalam bidang reserse.

    2. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si.
    Foto/Dok Polri

    Pria kelahiran 14 Agustus 1968, Makassar, Sulawesi Selatan ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri. Mantan Kapolda Metro Jaya ini merupakan lulusan Akpol 1991.

    3. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si.
    Foto/InstagramChryshnanda Dwilaksana

    Pria kelahiran 3 Desember 1967, Magelang, Jawa Tengah ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri. Mantan Dirlantas Polda Metro Jaya ini merupakan lulusan Akpol 1989 berpengalaman dalam bidang lalu lintas (lantas).

  • Program Sekolah Gratis di Jakarta Uji Coba Terbatas Mulai Tahun Ajaran 2025/2026

    Program Sekolah Gratis di Jakarta Uji Coba Terbatas Mulai Tahun Ajaran 2025/2026

    loading…

    Program Sekolah Gratis bagi negeri maupun swasta di Jakarta akan mulai diuji coba terbatas pada tahun ajaran 2025/2026. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Program Sekolah Gratis bagi negeri maupun swasta di Jakarta akan mulai diuji coba terbatas pada tahun ajaran 2025/2026. Sebagai awalan, program ini akan diuji coba di sekolah contoh.

    “Jika dari segala aspek, termasuk ketersediaan anggaran memungkinkan, sekolah gratis akan dilaksanakan secara terbatas dengan piloting dibeberapa sekolah dulu di tahun ajaran 2025/2026,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko saat dikonfirmasi, Sabtu (25/1/2025).

    Sarjoko mengatakan, agar program Sekolah Gratis bisa dilaksanakan, maka proses percepatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan Gratis harus segera dirampungkan.

    “Terkait sekolah swasta gratis, saat ini sedang disusun perangkat aturan yang diperlukan. Secara beriring mendorong percepatan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyatakan regulasi atau payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) untuk mengatur Program Sekolah Gratis ditargetkan rampung akhir Januari 2025.

    Sebab, Program Sekolah Gratis akan diterapkan pada tahun ajaran baru atau Juli 2025 di wilayah Jakarta baik swasta maupun negeri. Artinya, aturan yang mengatur hak, kewajiban, hingga sanksi harus sudah tersedia sebelum tahun ajaran baru.

    “Yang belum siap adalah regulasinya. Saya ingin kebut segera agar Perda tentang Pendidikan bisa kita selesaikan akhir Januari ini,” kata Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Khoirudin menambahkan Perda Nomor 8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan perlu direvisi. Ia menilai hal itu bertujuan agar pelaksanaan Program Sekolah Gratis berjalan maksimal.

    “Kalau tidak didukung Perda, khawatir teknisnya tidak maksimal dan pelaksanaannya di lapangan menyalahi aturan,” ucap Politisi PKS itu.

    (abd)

  • BRI Finance Salurkan Fasilitas Belajar untuk PKBM Himmata Jakarta Utara

    BRI Finance Salurkan Fasilitas Belajar untuk PKBM Himmata Jakarta Utara

    loading…

    BRI Finance memberikan fasilitas 49 meja tulis layak pakai kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Himmata, Jakarta Utara, Jumat (24/1/2025). Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – PT BRI Multifinance Indonesia ( BRI Finance ) melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan ( TJSL ) di Jakarta Utara. Kali ini mereka memberikan fasilitas 49 meja tulis layak pakai kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Himmata.

    Kegiatan ini didorong kepedulian BRI Finance untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik di tengah dorongan industri dan kemajuan yang terus harus berjalan. Secara simbolis, kegiatan ini dihadiri Ketua Yayasan PKBM Himmata, H Sarkono, Kepala Sekolah PKBM Himmata Hermansyah, dan Head of Corporate Secretary BRI Finance Aditia Fakhri Ramadhani.

    ”Melalui pemanfaatan barang ini di tangan yang tepat, kami juga berharap untuk menciptakan masa depan yang berdampak positif kedepannya,” kata Dhani, Jumat (24/1/2025).

    Sementara Hermansyah menyambut baik bantuan fasilitas ini. Dia berterima kasih kepada BRI Finance atas fasilitas yang diberikan. ”Tentunya kami sebagai lembaga pendidikan membutuhkan aset seperti ini yang dapat kami gunakan jangka panjang. Kami sangat terbuka untuk kolaborasi lainnya pula ke depan bersama BRI Finance,” ujarnya.

    Pemberian fasilitas meja tulis oleh BRI Finance ini bukan hanya untuk mengurangi limbah. Namun juga untuk mendukung gaya hidup berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya, mengurangi jejak karbon , dan membantu komunitas lokal sehingga memiliki nilai sentimental tersendiri.

    Di samping itu, kegiatan ini secara tidak langsung memberikan nilai ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan. Juga menciptakan budaya kerja yang mengutamakan kepuasan nasabah serta praktik tata kelola perusahaan yang baik.

    Direktur Utama BRI Finance Wahyudi Darmawan, mengungkapkan, pihaknya memiliki komitmen transformasi bisnis yang juga memperhatikan pertumbuhan berkelanjutan. Kegiatan fasilitas penunjang pendidian hari ini juga merupakan salah satu implementasi strategis dari visi dan misi perusahaan. ”Kami berharap kontribusi ini dapat dirasakan secara nyata bagi masyarakat dan lingkungan, serta tidak berhenti sampai di sini,” jelasnya.

    BRI Finance dalam melakukan TJSL tidak hanya memperhatikan dari tanggung jawab lingkungan, namun juga dari sisi etika, filantropi, dan juga ekonomi. TJSL secara umum membantu perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif operasional terhadap lingkungan dan masyarakat.

    Diketahui, persoalan limbah di Indonesia menjadi tantangan serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi masalah limbah.

    Di antaranya implementasi program pengelolaan sampah maupun penegakan regulasi khususnya terhadap pembuangan limbah industri. Namun, secara lebih luas diperlukan kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mencapai pengelolaan limbah yang lebih baik dan berkelanjutan.

    (poe)

  • Lalin Jalur Puncak Bogor Kembali Normal Dua Arah Sore Ini

    Lalin Jalur Puncak Bogor Kembali Normal Dua Arah Sore Ini

    loading…

    Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sudah kembali normal dua arah, Sabtu (25/1/2025) sore. FOTO/PUTRA RAMADHANI

    BOGOR – Arus lalu lintas di Jalur Puncak , Kabupaten Bogor, Jawa Barat sudah kembali normal dua arah sore ini. Kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak yang sempat tertahan sistem one way sudah bisa melintas.

    Pantauan SINDOnews di Simpang Gadog, penormalan dua arah di Jalur Puncak dibuka sekira pukul 15.43 WIB. Hal itu ditandai dengan datangnya iring-iringan kendaraan polisi dari arah Puncak menuju Jakarta.

    Setelah melintas tiba Simpang Gadog, petugas pun mulai membuka arus kendaraan dari arah Simpang Ciawi menuju Puncak yang sempat tertahan sejak siang hari. Dengan begitu, Jalur Puncak sudah kembali diberlakukan normal dua arah.

    Sebelumnya, polisi memprediksi puncak volume kendaraan di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada momen libur panjang peringatan Isra Mikraj dan Imlek akan terjadi pada Minggu 26 Januari 2025.

    “Puncak diprediksi kemungkinan besok hari di hari Minggu akan lebih padat lagi dibanding hari ini. Untuk puncak turun kami prediksi di hari Rabu,” kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama kepada wartawan di Simpang Gadog, Sabtu (25/1/2025).

    Polisi mengimbau bagi masyarakat yang akan melintasi Jalur Puncak untuk memastikan fisik dan kendaraannya tetap prima. Juga diminta tertib berlalu lintas serta mengikuti arahan petugas di jalan.

    “Bilamana memang diperlukan, petugas kami ada diplotting di jalan. Silakan ditanya bilamana memerlukan bantuan,” pungkasnya.

    (abd)