Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • Kerahkan Kapal, Ditpolairud Polda Metro Jaya Bantu Cabuti Pagar Laut di Perairan Tangerang

    Kerahkan Kapal, Ditpolairud Polda Metro Jaya Bantu Cabuti Pagar Laut di Perairan Tangerang

    loading…

    Ditpolairud Polda Metro Jaya ikut turun membantu mencabuti pagar laut misterius sepanjang 30 Km di perairan pesisir Tangerang, Senin (27/1/2025) siang. Foto/Ari Sandita

    TANGERANG – Ditpolairud Polda Metro Jaya ikut turun membantu mencabuti pagar laut misterius sepanjang 30 Km di perairan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten Senin (27/1/2025) siang. Pembongkaran juga dilakukan oleh TNI Angkatan Laut (AL).

    Pencabutan dilakukan para personel dengan menggunakan kapal-kapal kecil Ditpolairud, salah satunya Kapal Karet Kaku atau Rigid Hard Tube Inflatable.

    Berdasarkan pantauan, puluhan anggota Ditpolairud Polda Metro Jaya tampak menggunakan kapal-kapal kecil untuk melakukan pencabutan pagar bambu yang ada di kawasan Desa Kramat, Paku Haji, Tangerang, Banten.

    Saat ini pagar laut yang ada di perairan Tangerang tersebut telah masuk ke kawasan tersebut.

    Tampak puluhan anggota Ditpolairud Polda Metro Jaya berenang ke pagar bambu yang membentang di perairan tersebut menggunakan pelampung.

    Mereka melakukan pengukuran kedalaman pagar bambu terlebih dahulu, pengecekan kondisi pagar hingga akhirnya diikat tali dan ditarik menggunakan kapal, salah satunya Kapal Karet Kaku atau Rigid Hard Tube Inflatable.

    Anggota Motoris RHIB ( Rigid Hartube Inflatable Boat) dari Korpolairud Baharkam Polri, Briptu Muhamad Yanuar mengatakan, pembongkaran pagar bambu misterius di perairan Tangerang tersebut sejatinya telah dilakukan sejak Rabu (22/1/2025) lalu. Saat ini, proses pembongkaran telah memasuki hari keenam.

  • ICITES 2025, Pertukaran Pengetahuan soal Terorisme di Eropa, Asia, dan Afrika

    ICITES 2025, Pertukaran Pengetahuan soal Terorisme di Eropa, Asia, dan Afrika

    loading…

    International Conference on Interdisciplinary Terrorism and Extremism Studies in Europe, Asia, and Africa (ICITES) 2025 merupakan kolaborasi universitas lintas benua yang diselenggarakan di Vienna. Foto/Istimewa

    JAKARTA – International Conference on Interdisciplinary Terrorism and Extremism Studies in Europe, Asia, and Africa (ICITES) 2025 merupakan kolaborasi universitas lintas benua yang diselenggarakan di Sky Lounge, Universitas Wina, Vienna. ICITES adalah hasil kerja sama antara Universitas Indonesia, Universitas Wina, dan Universitas Lagos.

    “Konferensi ini menjadi ajang pertukaran pengetahuan terkait terorisme di Asia, Afrika, dan Eropa serta membuka peluang kolaborasi riset di masa mendatang,” ujar Kepala Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia Muhamad Syauqillah, Minggu (26/1/2025).

    Ketua Konferensi sekaligus perwakilan Universitas Wina sebagai tuan rumah Ednan Aslan menyoroti kebutuhan mendesakan strategi berkelanjutan untuk melawan terorisme di tingkat global. Dengan merujuk pada pengalaman global serta berbagai tantangan di Indonesia, Ednan menegaskan pentingnya pengembangan pengetahuan yang komprehensif, penelitian yang memberikan dampak nyata, serta tata kelola yang berlandaskan nilai dalam upaya pemberantasan ekstremisme dan terorisme.

    Sementara itu, Ashiru dari Universitas Lagos menggarisbawahi pentingnya kerja sama akademik lintasnegara sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan global terkait terorisme dan ekstremisme. Ashiru menyoroti bahwa kolaborasi seperti ICITES 2025 dapat menjadi platform efektif untuk berbagi wawasan dan pengalaman guna menciptakan solusi yang lebih baik dan berkelanjutan.

    ICITES 2025 merupakan bukti komitmen Universitas Wina, Universitas Lagos, dan Universitas Indonesia dalam memajukan keamanan global melalui penelitian interdisipliner. Sebagai titik temu berbagai perspektif dalamisu kompleks terorisme dan ekstremisme, konferensi ini menjadi wadah bagi para akademisi dan praktisi untuk bertukar wawasan mengenai topik-topik terkini dalam kajian terorisme.

    Kemudian, Athor Subroto menyebut kolaborasi ini merupakan contoh nyata bagaimana kerjasama Utara-Selatan dapat diwujudkan dalam hubungan akademis yang adil, guna mendorong kajian terorisme dengan pendekatan interdisipliner. Adapun ICITES 2025 berlangsung selama dua hari, dan menghadirkan diskusi panel, lokakarya, presentasi, serta sesi Networking yang mempertemukan akademisi dan praktisi dari Eropa , Asia, dan Afrika.

    Topik yang dibahas dalam konferensi juga membahas kecerdasan buatan (AI), gender, psikologi ekstremisme, dan ketahanan masyarakat yang terdampak. Konferensi ini dibuka oleh sejumlah tokoh penting, termasuk perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri Austria dan Omar Haijawi-Pirchner, Kepala Direktorat Perlindungan Negara dan Dinas Intelijen Austria.

    (rca)

  • Dadan Hindayana Ditertawakan Warga Gunungkidul, Harga 15 Ekor Belalang Rp35.000

    Dadan Hindayana Ditertawakan Warga Gunungkidul, Harga 15 Ekor Belalang Rp35.000

    loading…

    Wacana Kepala BGN Dadan Hindayana untuk menjadikan serangga seperti belalang dan ulat sagu sebagai menu dalam program Makan Bergizi Gratis menuai tanggapan beragam dari masyarakat Gunungkidul. Foto/iStock Photo

    GUNUNGKIDUL – Wacana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk menjadikan serangga seperti belalang dan ulat sagu sebagai menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai tanggapan beragam dari masyarakat Gunungkidul. Banyak yang menganggap wacana tersebut tidak realistis.

    Pasalnya, harga kedua serangga itu tergolong mahal. Bahkan ada warga Gunungkidul yang menertawai rencana tersebut

    Hendra Ary, warga Kapanewon Wonosari, menyebut rencana tersebut tidak masuk akal. Harga belalang dan ulat di wilayah Gunungkidul bahkan lebih mahal daripada daging ayam atau sapi.

    “Ngawur itu. Kalau mau ngomong, lihat dulu kondisi di lapangan. Harga belalang di sini kayak emas, masa mau dimasukkan ke MBG dengan anggaran cuma Rp10 ribu?” ujar Hendra, Senin (27/1/2025).

    Ia menambahkan, satu toples belalang goreng yang berisi sekitar 15 ekor bisa mencapai harga Rp35 ribu. Sementara itu, ulat seperti ulat jati juga memiliki harga yang tinggi dan cenderung musiman.

    Hal serupa diungkapkan Hendro Ary, warga Paliyan. Menurutnya, selain mahal, tidak semua belalang dan ulat bisa dikonsumsi. Bahkan, belalang yang biasa dikonsumsi di Gunungkidul kini semakin sulit ditemukan.

    “Kalau ulat itu musiman, sedangkan belalang sering didatangkan dari luar daerah. Jadi, kalau dipakai untuk menu MBG, ya tidak mungkin,” ungkapnya.

  • Saksikan Malam Ini AB+ KISRUH PAGAR LAUT, SIAPA TERSANGKUT? Bersama Abraham Silaban, Hanya di iNews

    Saksikan Malam Ini AB+ KISRUH PAGAR LAUT, SIAPA TERSANGKUT? Bersama Abraham Silaban, Hanya di iNews

    loading…

    Saksikan Malam Ini AB+ KISRUH PAGAR LAUT, SIAPA TERSANGKUT? Bersama Abraham Silaban, Hanya di iNews

    JAKARTA – Polemik terkait hak guna bangunan (HGB) di kawasan pesisir Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten masih berlanjut. Permasalahan ini semakin memanas setelah muncul dugaan adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan lahan yang terkait dengan proyek pagar laut . Proyek ini awalnya dirancang untuk melindungi pesisir dari abrasi dan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, namun kini malah menjadi sumber konflik yang rumit.

    Permasalahan ini akan dibahas secara mendalam di AB+ malam ini bersama Abraham Silaban , Muannas Alaidid selaku kuasa hukum Agung Sedayu Group, dan Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN yang ikut serta dalam aksi pembongkaran pagar laut.

    Kisruh ini semakin membesar setelah diketahui bahwa sebagian besar lahan dengan status HGB tersebut berada di zona proyek pagar laut. Audit yang dilakukan oleh pihak berwenang mengungkap adanya dugaan manipulasi data dan penggelembungan anggaran dalam pengelolaan proyek, memicu pertanyaan besar: siapa yang bertanggung jawab?

    Baca Juga: Pagar Bambu di Perairan Tangerang yang Bikin Gaduh

    Sementara, polemik ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir Desa Kohod . Nelayan setempat yang mengeluhkan bahwa proyek pagar laut telah merusak ekosistem laut, mengurangi hasil tangkapan ikan, dan mempersulit mereka mencari nafkah. Selain itu, warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek mengaku merasa terpinggirkan karena tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan di kawasan tersebut.

    Dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam polemik ini semakin menjadi perhatian publik. Beberapa nama dari kalangan pejabat pemerintah, pengusaha, hingga oknum yang diduga berafiliasi dengan pemegang HGB pun mulai mencuat dalam penyelidikan. Sayangnya, hingga kini, belum ada pihak yang secara resmi dinyatakan bertanggung jawab. Lantas bagaimana kelanjutan dari kisruh pagar laut ini?

    Saksikan selengkapnya liputan mendalam Abraham Silaban di AB+ “KISRUH PAGAR LAUT, SIAPA TERSANGKUT?”, menggali informasi dengan cerdas dan mendalam serta mengungkap dan mendengarkan fakta-fakta langsung dari narasumber terpercaya. Malam ini pukul 20.00 WIB, hanya di iNews.

    (zik)

  • Prabowo Terima Penghargaan DK I dari Kesultanan Johor Malaysia

    Prabowo Terima Penghargaan DK I dari Kesultanan Johor Malaysia

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menerima penganugerahan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (DK I Johor) oleh Kesultanan Johor. Foto: Riana Rizkia

    MALAYSIA – Presiden Prabowo Subianto menerima penganugerahan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (DK I Johor) oleh Kesultanan Johor. Prabowo tiba di Istana Negara Malaysia bersama dengan sejumlah menteri yang mendampingi.

    Kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu disambut upacara kenegaraan dilanjutkan penandatanganan buku tamu kemudian presentasi mengenai Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (DK I).

    Kemudian rangkaian acara dilanjutkan hingga penganugerahan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama. Setelah itu, Prabowo dan Raja Malaysia Sultan Ibrahim menuju ruang perjamuan untuk menikmati santap siang.

    Sebagai informasi, Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati terbit pada 31 Juli 1886 memuat dua peringkat, DK I, dan DK II. Slogan gelar tersebut adalah “Muafakat Itu Berkat”.

    Peringkat Pertama Gelar ini diperuntukkan bagi Kerabat Damping, Raja Melayu, dan Raja Asing. Pangkat Kedua Gelar ini diberikan kepada kerabat lainnya, anak raja asing.

    Penganugerahan itu berbentuk kalung rantai yang terbuat dari emas dengan nama Sultan Abu Bakar. Pada bagian depan kalung terdapat lencana perisai berwarna putih bergambar bulan sabit dan bintang lambang Islam, diapit panji Raja (kanan), dan bendera negara Johor (kiri), serta lambang mahkota di bagian atas.

    Di bawahnya terdapat gulungan enamel gambir dan lada hitam dengan tulisan derajat seru dalam bahasa Jawa “Muafakat Itu Berkat”. Pangkat Pertama (DK I) dilengkapi bintang besar (bintang dada) berbahan emas dan perak berukuran 90 mm berbentuk bintang berujung sembilan.

    Di tengahnya terdapat bulan sabit emas dan tulisan jawa “Kepada Allah Beserah”, dan di atasnya terdapat pedang bersilang dengan keris yang memegang mahkota dikelilingi enamel merah bertuliskan “Muafakat Itu Berkat” Bintang kecil (lencana selempang ) berbentuk bintang yang terbagi menjadi sembilan dengan lebar 56 mm dan potongan kuning kunyit dengan lebar 86 mm melengkapi gelar ini.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, penghargaan itu diberikan saat Prabowo melakukan kunjungan kerja (kunker) kenegaraan ke Malaysia.

    “Dalam upacara Kenegaraan di Istana Negara Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim juga akan memberikan anugerah kepada Presiden Prabowo berupa Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama,” katanya di Pangkalan Udara Subang, Malaysia, Senin (27/1/2025).

    Yusuf mengatakan, penganugerahan tersebut merupakan kebanggaan bagi Indonesia. Terlebih, Prabowo akan menjadi pemimpin ketujuh yang menerima penghargaan itu.

    “Penghargaan tersebut juga ternyata pernah diberikan dan diterima Presiden Soeharto pada tahun 1990,” ucapnya.

    (jon)

  • P3RSI Tolak Kenaikan Tarif Air Bersih

    P3RSI Tolak Kenaikan Tarif Air Bersih

    loading…

    Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) menolak kenaikan tarif air bersih. Mereka mengajukan protes dengan mendatangi Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2025). Foto: Ist

    JAKARTA – Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) menolak kenaikan tarif air bersih . Mereka mengajukan protes dengan mendatangi Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2025) lalu.

    Ketua DPP P3RSI Adjit Lauhatta mengatakan, saat ini kenaikan tarif air bersih PAM Jaya mencapai 71 persen. Dia menyesalkan Pemprov Jakarta dan PAM Jaya yang tidak peka terhadap konsidi kehidupan di rumah susun yang sebagian besar kalangan menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah.

    Tarif baru layanan air bersih dari PAM Jaya sangat memberatkan. Sebab, dalam tabel layanan baru yang menempatkan rumah susun sebagai apartemen yang merupakan hunian sama dengan gedung bertingkat tinggi komersial, kondominium, dan pusat perbelanjaan yang tarifnya sebesar Rp21.500 per m3.

    “Apa dasar PAM Jaya menetapkan golongan apartemen/rumah susun disamakan dengan gedung bertingkat tinggi komersial, kondominium, dan pusat perbelanjaan? Padahal, fungsi dan peruntukannya berbeda. Apartemen atau rumah susun adalah hunian, sedangkan lainnya untuk komersial,” ujar Adjit.

    Atas hal tersebut, P3RSI mengusulkan kata apartemen dirincian jenis pelanggan gedung bertingkat tinggi komersial/apartemen/kondominium/pusat perbelanjaan dihilangkan.

    Selanjutnya, gedung bertingkat yang fungsi dan peruntukkannya sebagai hunian lebih tepat digolongkan sebagai rumah susun. Akibat kenaikan tarif air bersih ini yang mencapai 71 persen, beban yang ditanggung pemilik dan penghuni rumah susun makin berat dengan kenaikan tarif air bersih dari Rp12.550 menjadi Rp21.500.

    ”Sangat ironis, kalau pemerintah, dalam hal ini Pemprov Jakarta mendorong agar kalangan menengah dan MBR tinggal di rumah susun, tapi setelah tinggal kok kami malah dikenakan tarif air bersih paling tinggi. Harusnya Pemprov Jakarta dan PAM Jaya peka dengan situasi ekonomi kalangan menengah dan MBR saat ini,” kata Adjit.

    Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD Jakarta dari Fraksi PSI Francine Widjojo meminta PAM Jaya menunda pemberlakuan tarif baru layanan air, terutama di rumah susun (hunian).

    (jon)

  • Karding Minta Kemlu Dorong Tranparansi Penegakan Hukum Penembakan WNI di Malaysia

    Karding Minta Kemlu Dorong Tranparansi Penegakan Hukum Penembakan WNI di Malaysia

    loading…

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dapat mendorong transparansi penegakan hukum terkait penembakan warga negara Indonesia (WNI) di Perairan Tanjung Rhu. Foto/Riana Rizkia

    MALAYSIA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dapat mendorong transparansi penegakan hukum terkait penembakan warga negara Indonesia (WNI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia . Salah satu korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) tersebut tewas.

    “Kita juga minta Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini (Malaysia) dibuka transparansinya. Jadi terang benderang proses proses ini, sehingga jauh lebih baik,” kata Karding di Mandarin Oriental Hotel, Malaysia, Senin (27/1/2025).

    Di sisi lain, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kedutaan hingga atase kepolisian setempat untuk mengetahui duduk perkara hingga penembakan tersebut terjadi.

    “Sebagai otoritas pekerja migran, kami setelah mendengar informasi itu langsung melakukan koordinasi dengan pihak kedutaan, juga atase kepolisian kita yang ada di sini untuk memperjelas koordinasi masalahnya,” katanya.

    “Melakukan koordinasi dengan pihak setempat agar kita bisa mendampingi penanganan jenazah maupun tengok yang di rumah sakit. Sekaligus kemungkinan ada proses hukum ke depan. Itu juga minta, kita akan berusaha menyiapkan, misalnya tim advokasi. Untuk mendampingi mereka (para korban),” sambungnya.

    Karding pun menegaskan bahwa Kementerian P2MI telah menghubungi keluarga korban yang meninggal maupun selamat akibat insiden tersebut. Diketahui, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menembak 5 WNI pekerja migran unprocedural pada Jumat, 24 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

    Akibat penembakan itu, satu orang meninggal dunia, satu orang mengalami luka kritis, dan tiga lainnya terluka.

    (rca)

  • Pantau Pakai Drone, TNI AL Terus Bongkar Pagar Laut Tangerang

    Pantau Pakai Drone, TNI AL Terus Bongkar Pagar Laut Tangerang

    loading…

    TNI Angkatan Laut (AL) membongkar 15 km pagar laut di perairan Tangerang, Senin (27/1/2025). Foto: iNews/Aimarani

    BOGOR – TNI Angkatan Laut (AL) membongkar 15 km pagar laut di perairan Tangerang. Dipantau pakai drone, TNI AL mengerahkan 400 lebih personel untuk mencabut pagar laut.

    Kadispenal Laksma I Made Wira Hady Arsanta Wardhana mengatakan, hingga hari ini, Senin (27/1/2025) sudah hampir 15 km telah dibongkar dengan menggunakan alat berat maupun bantuan warga sekitar.

    “Pihak TNI AL menerbangkan drone guna mengetahui berapa titik yang masih ada pagar pembatasnya,” ujar Made saat ditemui dalam acara Asia Pacifik 2024 Chaplaincy Symposium di Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Senin (27/1/2025).

    Sebanyak 400 lebih personel gabungan diturunkan untuk membersihkan sisa pagar laut yang masih ada. Hingga kini sekitar 15 km lagi akan dibongkar di tiga titik yang berbeda.

    “Pembongkaran pagar laut oleh tim gabungan tersebut terbagi dalam 3 titik, yaitu wilayah Tanjung Pasir, Kronjo, dan Mauk,” katanya.

    Untuk sarana yang digunakan, pihaknya mengerahkan 4 KAL/Patkamla, 6 Sea Rider, 13 Perahu Karet, 2 RBB dan 2 RHIB, serta dibantu perahu milik nelayan.

    “Pelaksanaan kegiatan pagar laut merupakan implementasi dari perintah KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali yang menekankan kepada para prajurit TNI AL untuk terus bersinergi dengan instansi maritim terkait guna mengatasi kesulitan masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,” ujar Made.

    (jon)

  • Banjir Rob Terjang Pesisir hingga 7 Februari 2025, Ini Daftar Wilayah Terdampak

    Banjir Rob Terjang Pesisir hingga 7 Februari 2025, Ini Daftar Wilayah Terdampak

    loading…

    BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat fenomena bulan baru dan perigee pada periode 27 Januari hingga 7 Februari 2025. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat fenomena bulan baru dan perigee pada periode tanggal 27 Januari hingga 7 Februari 2025.

    Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia, diantaranya Pesisir Sumatera Utara, Pesisir Kepulauan Riau, Pesisir Kepulauan Riau, Pesisir Sumatera Barat, Pesisir Jambi, Pesisir Kep. Bangka Belitung, Pesisir Lampung.

    Kemudian, Pesisir Banten, Pesisir Jakarta, Pesisir Jawa Tengah, Pesisir D.I. Yogyakarta, Pesisir Jawa Timur, Pesisir Nusa Tenggara Barat, Pesisir Kalimantan Timur, Pesisir Kalimantan Selatan, Pesisir Kalimantan Tengah, Pesisir Kalimantan Barat, dan Pesisir Maluku.

    “Adanya fenomena bulan baru pada tanggal 29 Januari 2025 dan Perigee (jarak terdekat bumi-bulan) pada tanggal 2 Februari 2025 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Senin (27/1/2025).

    BMKG pun mengingatkan potensi banjir pesisir yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

    “Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari Pasang Maksimum Air Laut serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG,” imbaunya.

    Lokasi dan Waktu Potensi Banjir Rob
    1. Pesisir Sumatera Utara

    – Pesisir Kec. Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Labuhan 29-31 Januari 2025

  • Paulus Tannos Sudah Ditangkap, KPK Belum Dapat Info Kapan Dibawa ke Jakarta

    Paulus Tannos Sudah Ditangkap, KPK Belum Dapat Info Kapan Dibawa ke Jakarta

    loading…

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengetahui kapan pemulangan Paulus Tannos akan dilakukan. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyatakan belum mengetahui kapan pemulangan Paulus Tannos akan dilakukan. Diketahui, Paulus Tannos merupakan buronan Lembaga Antirasuah terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang ditangkap Otoritas Singapura.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, proses ekstradisi masih terus berlangsung. “Belum ada info kapan diterbangkan ke Jakartanya, karena masih berproses (ekstradisi),” kata Tessa yang dikutip Senin (27/1/2025).

    Pemerintah Indonesia berupaya memulangkan Paulus Tannos agar bisa disidangkan terkait kasus yang dimaksud. Tessa melanjutkan, Indonesia memiliki waktu 45 hari guna melengkapi dokumen-dokumen terkait ekstradisi Paulus Tannos.

    “Sesuai perjanjian ekstradisi antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Singapura Pasal 7 huruf (5), Indonesia memiliki waktu 45 hari sejak dilakukannya penahanan sementara (sejak 17 Januari 2025), untuk melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan proses ekstradisi Paulus Tannos bisa selesai dalam waktu satu sampai dua hari. “Semua bisa sehari, bisa dua hari. Tergantung kelengkapan dokumennya,” kata Supratman di kantornya, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    (rca)