Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • Nusron Wahid Ungkap 2 Perusahaan Pemilik Sertifikat HGB di Kawasan Pagar Laut Bekasi

    Nusron Wahid Ungkap 2 Perusahaan Pemilik Sertifikat HGB di Kawasan Pagar Laut Bekasi

    loading…

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap dua perusahaan pemilik sertifikat HGB di kawasan pagar laut di Bekasi. Total SHGB yang ada sekitar 509,795 hektare. Foto/Ist

    JAKARTA – Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap dua perusahaan pemilik sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di sekitar kawasan pagar laut di Desa Urip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Total SHGB yang ada di wilayah itu sekitar 509,795 hektare.

    Nusron memaparkan dua perusahaan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    “Nah kemudian yang kedua desa urip Jaya, kecamatan Babelan. Ini di laut ada SHGB. Yang luasnya itu 509,795 hektare. Atas nama pertama PT CL,” kata Nusron.

    PT CL ini merupakan inisial dari perusahaan yang diungkap Nusron. Namun, dalam tampilan paparan itu terlihat jelas PT Cikarang Listrindo. Perusahaan tersebut memiliki 78 bidang dengan luas 90,159 hektare, dan terbit HGB nya pada tahun 2012, 2015, 2016, 2017, dan 2018.

    Perusahaan kedua pemilik HGB yang diungkap Nusron adalah PT MAN. Terlihat dari paparan yang ditampilkan, perusahaan tersebut adalah PT Mega Agung Nusantara.

    Perusahaan ini memiliki 268 bidang dengan total luas 419,635 hekatare. Sertifikat ini terbit pada tahun 2013, 2014 dan 2015.

    “Setelah kita analisis, memang ini ada sebagian besar ada di luar garis pantai,” ujarnya.

  • Depot Air Minum di Bekasi Catatkan Kenaikan Omzet, Sepakat Bagi-bagi Keuntungan

    Depot Air Minum di Bekasi Catatkan Kenaikan Omzet, Sepakat Bagi-bagi Keuntungan

    loading…

    PT Hydromart Sukses Bersama dan PT Hydromart Sukses Kolaborasi yang mengoperasikan depot air minum yang berada Kota Bekasi, Jawa Barat, melaksanakan RUPST. FOTO/IST

    BEKASI – PT Hydromart Sukses Bersama dan PT Hydromart Sukses Kolaborasi yang mengoperasikan depot air minum di Kota Bekasi, Jawa Barat, melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). RUPST menetapkan laba bersih perseoran dan pembagian deviden.

    Terdapat tiga agenda yang disepakati dalam RUPST tersebut. Pertama, persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. Kedua, persetujuan dan pengesahan laporan Keuangan tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga, penetapan penggunaaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024 serta Pembagian Deviden.

    Direktur Utama Perseroan, Agus Ali mengatakan, dalam RUPST PT Hydromart Sukses Bersama dan PT Hydromart Sukses Kolaborasi yang digelar pada 16 Januari 2025 di Kantor HYDRO cabang Kalimalang Kota Bekasi, direksi melaporkan untuk tahun buku 2024, Perseroan mengalami kenaikan omzet serta kenaikan keuntungan mencapai 14%.

    “Karena adanya kenaikan keuntungan tersebut, maka Perseroan dapat membagikan keuntungan atau deviden kepada para pemegang sahamnya,” kata Agus Ali dalam keterangannya, Kamis (30/1/2025).

    Ia mengatakan, RUPST juga memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut. Tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

    (abd)

  • Bahayakah Belalang Jadi Menu MBG Seperti Diusulkan Dadan Hindayana? Ini Reaksi Praktisi Kesehatan

    Bahayakah Belalang Jadi Menu MBG Seperti Diusulkan Dadan Hindayana? Ini Reaksi Praktisi Kesehatan

    loading…

    Kepala BGN Dadan Hindayana dikritik tajam berbagai pihak setelah mengusulkan serangga seperti belalang dan ulat sagu menjadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Dok SINDOnews

    BOJONEGORO – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dikritik tajam berbagai pihak setelah mengusulkan serangga seperti belalang dan ulat sagu menjadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lalu, apakah berbahaya mengonsumsi belalang seperti diusulkan Dadan?

    Praktisi kesehatan dr Nila Maharani yang juga dokter spesialis penyakit dalam RSUD dr R Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan pinggir hutan agar tidak mengonsumsi hewan liar yang belum diketahui keamanannya.

    “Sebaiknya masyarakat tidak makan hewan-hewan liar yang belum diketahui aman atau tidak,” ujar Nila, belum lama ini.

    Dia menjelaskan belalang yang berbahaya yakni belalang setan atau aularches miliaris memiliki mekanisme pertahanan diri, salah satunya mengeluarkan toksin dari bagian dadanya.

    “Toksin ini berwarna jernih, kental, pahit, berbau tidak sedap, dan sedikit basa. Toksin ini bisa menyebabkan reaksi alergi bagi siapa saja yang menangkapnya,” ucapnya.

    Reaksi alergi dari toksin berbeda-beda, mulai dari ringan yaitu mual, muntah, diare, nyeri perut. Hingga yang berat seperti anafilaksis atau reaksi alergi berat yang dapat mengancam jiwa.

    Kondisi ini terjadi ketika tubuh terpapar pemicu alergi dan sistem imun melepaskan zat-zat kimia yang memengaruhi berbagai sistem dalam tubuh.

    Sedangkan toksin yang bersifat basa tersebut juga bisa menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa di dalam tubuh.

    Mengenai keamanan mengonsumsi belalang, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor Kep-13/MUI/IV/2000 tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik, menempatkan belalang seperti halnya jangkrik yaitu sejenis serangga yang boleh (mubah/halal) dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan kerugian (mudharat).

    Namun, perlu diingat bahwa tidak semua jenis belalang aman dikonsumsi. Beberapa jenis belalang, termasuk belalang setan diketahui mengandung racun.

    Karena itu, masyarakat diimbau berhati-hati dan memastikan jenis belalang yang akan dikonsumsi benar-benar aman.

    Dari berbagai literasi, meskipun belum ada penelitian yang membuktikan bahwa racun belalang setan dapat menewaskan manusia, namun serangga ini memiliki cairan beracun yang membahayakan.

    (jon)

  • Nominal Denda untuk Pembuat Pagar Laut Tangerang Menurut Menteri KKP, Cuma Rp18 Juta Per Km

    Nominal Denda untuk Pembuat Pagar Laut Tangerang Menurut Menteri KKP, Cuma Rp18 Juta Per Km

    loading…

    Pagar Laut Tangerang sepanjang 30 meter yang telah meresahkan nelayan pada akhirnya dibongkar dan akan ditetapkan denda terhadap pihak yang telah memasangnya. Foto/Ist

    JAKARTA – Pagar Laut Tangerang sepanjang 30 meter yang telah meresahkan nelayan pada akhirnya dibongkar dan akan ditetapkan denda terhadap pihak yang telah memasangnya.

    Nominal denda pemasangan pagar laut ilegal sendiri adalah Rp18 juta per meter menurut penuturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

    Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan jika pihaknya akan terus melakukan upaya penanganan permasalahan itu serta berkoordinasi dengan berbagai pihak dengan tujuan menemukan siapa yang memasang pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang tersebut.

    Meski begitu, Trenggono mengungkapkan jika sampai saat ini pemilik pagar laut masih belum diketahui. Pihak kepolisian juga telah diterjunkan untuk menganalisis kasus ini.

    Apabila pihak bertanggung jawab sudah ditemukan, kemungkinan besar mereka akan mendapat sanksi yang cukup berat.

    Sebab pihak yang memasang pagar laut ini harus membayar denda sebesar Rp18 juta per meter untuk pemasangan pagar laut ini.

    Apabila di total dengan panjang pagar laut yang mencapai 30 km, maka total denda yang harus dibayarkan bisa mencapai sekitar Rp540 juta lebih.

    Pemasangan pagar laut ini telah memberikan cukup banyak dampak negatif kepada pelayan dan penduduk setempat.

    Sebab dengan adanya pagar ini, para nelayan harus menempuh perjalanan yang jauh lebih panjang untuk mendapat ikan.

    Tidak hanya itu, keberadaan pagar laut ini juga telah merusak habitat laut dengan aktivitas penimbunan tambak dan aliran sungai yang mengganggu alur air.

    (shf)

  • Terlibat dalam SHGB Pagar Laut Tangerang, 6 Pegawai ATR/BPN Dicopot dari Jabatannya

    Terlibat dalam SHGB Pagar Laut Tangerang, 6 Pegawai ATR/BPN Dicopot dari Jabatannya

    loading…

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama TNI Angkatan Laut (AL) melakukan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025). FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara ( ATR/BPN ) Nusron Wahid menyampaikan perkembangan terbaru terkait penanganan kasus penerbitan sertifikat hak guna bangunan ( SHGB ) di kawasan pagar laut pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten. Enam pegawai ATR/BPN dicopot dari jabatannya karena terbukti terlibat dalam penerbitan SHGB.

    Hal ini disampaikan Menteri Nusron dalam forum rapat kerja (Raker) bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    “Kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada enam pegawai dan sanksi berat kepada dua pegawai,” kata Nusron dalam paparannya.

    Kendati demikian, Nusron tidak mengungkap identitas dari 8 pegawai yang terbukti terlibat. Dia hanya menyebutkan inisial dan juga jabatannya saja.

    Pertama, JS (Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang pada masa itu), SH (Eks Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran), ET (Eks Kepala Seksi Survei dan Pemetaan), WS (Ketua Panitia A), YS (Ketua Panitia A) NS (Panitia A), LM, (eks Kepala Survei dan Pementaan setelah ET), dan KA, (Eks Plt Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran).

    “Ini delapan orang ini yang sudah diperiksa oleh Inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh Inspektorat. Tinggal proses pengesahan SK nya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut,” ujarnya.

    (abd)

  • Wacana Pemberian Konsesi Tambang Perguruan Tinggi untuk Bungkam Kritik, Ketua DPR: Jangan Saling Curiga

    Wacana Pemberian Konsesi Tambang Perguruan Tinggi untuk Bungkam Kritik, Ketua DPR: Jangan Saling Curiga

    loading…

    Ketua DPR Puan Maharani merespons wacana pemberian konsesi tambang ke perguruan tinggi bakal menutup ruang kritis akademisi. Foto: Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani merespons wacana pemberian konsesi tambang ke perguruan tinggi bakal menutup ruang kritis akademisi. Menurut dia, seluruh pihak tak perlu saling curiga mengenai Revisi Undang-Undang (RUU) Minerba.

    “Ya ruang-ruang ini yang kita buka supaya tidak terjadi salah persepsi atau salah komunikasi atau miskom, jadi jangan belum apa-apa kita saling curiga,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).

    Seluruh pihak perlu bicara dengan DPR. Dengan begitu, dia meyakini akan ada solusi yang dihasilkan atas perbedaan persepsi terkait RUU Minerba.

    “Kita sama-sama bicarakan bersama dulu, poin apa, yang nantinya semoga ada jalan tengah, titik temu supaya nantinya bermanfaat bagi masyarakat,” katanya

    Puan memastikan DPR terbuka bagi seluruh pihak yang ingin menyampaikan aspirasi perihal RUU Minerba. RUU Minerba sengaja dibuat agar masyarakat bisa merasakan manfaat.

    “Yang kami harapkan UU ini nantinya bukan hanya bermanfaat bagi universitas atau perguruan tinggi, tapi bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Puan.

    “Jadi membuka ruang untuk masyarakat apakah saling mendengarkan memberikan masukan, begitu juga DPR harus memberikan tanggapan apa yang kami bahas di DPR,” tambahnya.

    DPR mengesahkan RUU Minerba menjadi RUU usul inisiatif DPR. Salah satu poin penting dalam RUU ini adalah pemberian prioritas pengelolaan tambang kepada UMKM hingga perguruan tinggi atau kampus.

    “Apakah RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat disetujui menjadi RUU inisiatif DPR? Setuju?” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad disambut setuju seluruh anggota DPR yang hadir pada sidang paripurna, Kamis (23/1/2025).

    (jon)

  • Demo Penembakan 5 WNI, Buruh Lempar Telor ke Kedubes Malaysia

    Demo Penembakan 5 WNI, Buruh Lempar Telor ke Kedubes Malaysia

    loading…

    Puluhan buruh menggelar demonstrasi di depan Gedung Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025) siang. FOTO/ARI SANDITA

    JAKARTA – Puluhan buruh menggelar demonstrasi di depan Gedung Kedutaan Besar ( Kedubes ) Malaysia , Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025) siang. Dalam aksinya, buruh melemparkan telor ke Kantor Kedubes sebagai bentuk kekecewaan mereka atas penembakan terhadap 5 Warga Negara Indonesia (WNI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

    Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 12.30 WIB, para buruh masih berunjuk rasa di depan Gedung Kedubes Malaysia. Bahkan, mereka melakukan pelemparan sejumlah telur mentah ke Kedubes Malaysia.

    Mereka kecewa karena hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari Pemerintah Malaysia terhadap para pelaku penembakan. Telur itu dilemparkan ke depan Gedung Kedubes Malaysia, bahkan tulisan Kedubes Malaysia yang ada di bagian depan pun turut dilempari telur pula oleh para buruh.

    “Aksi ini digelar sebagai bentuk protes keras terhadap tindakan brutal yang mengakibatkan tewasnya buruh migran Indonesia akibat ditembak oleh aparat di Malaysia,” kata Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal di lokasi, Kamis (30/1/2025).

    Menurutnya, aksi tuntut keadilan bagi pekerjan migran Indonesia yang ditembak Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) melibatkan ratusan buruh. Aksi digelar di Kedubes Malaysia pukul 10.00-13.30 WIB kemudian dilanjutkan di Kantor Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekitar pukul 14.00-17.00 WIB.

    Said menegaskan, buruh menuntut agar kasus tersebut segera diusut tuntas dan para pelaku diadili secara transparan dan adil. Pemerintah Indonesia juga didesak untuk bersikap tegas dalam melindungi buruh migran yang bekerja di luar negeri.

    “Adili dan penjarakan polisi yang menembak mati buruh migran Indonesia. Kami menuntut aparat Malaysia yang melakukan penembakan diproses hukum dan dijatuhi hukuman berat atas tindakan kejam tersebut karena apa yang mereka lakukan adalah extra judicial killing,” tuturnya.

    Dalam tuntutannya, kata dia, pihaknya menuntut menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap buruh migran Indonesia. Pemerintah Malaysia harus menjamin perlindungan hak-hak buruh migran, termasuk keselamatan dan keamanan mereka selama bekerja di Malaysia.

    “Copot Menteri dan Wakil Menteri P2MI. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dinilai lemah dalam membela kepentingan pekerja migran, sehingga Menteri dan Wakil Menteri P2MI harus bertanggungjawab dan dicopot dari jabatannya,” bebernya.

    Said Iqbal menambahkan, aksi itu sekaligus bentuk solidaritas buruh Indonesia terhadap sesama pekerja yang kerap mengalami perlakuan tidak adil di luar negeri. KSPI dan Partai Buruh menegaskan ketidakadilan terhadap satu buruh adalah ketidakadilan terhadap seluruh buruh. Maka itu, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah konkret untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi para pekerja migran.

    “Kami tidak akan tinggal diam melihat buruh migran Indonesia diperlakukan secara tidak manusiawi di luar negeri. Pemerintah harus segera bertindak tegas, mengusut tuntas kasus ini, dan memastikan keadilan bagi korban serta keluarganya,” katanya.

    (abd)

  • Baleg DPR Tak Pakai Singkatan PMI di RUU Pelindungan Pekerja Migran usai Jusuf Kalla Komplain ke KP2MI

    Baleg DPR Tak Pakai Singkatan PMI di RUU Pelindungan Pekerja Migran usai Jusuf Kalla Komplain ke KP2MI

    loading…

    Baleg DPR tak memakai singkatan PMI sebagai Pekerja Migran Indonesia lantaran hal itu dikomplain oleh Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK). Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR membahas Revisi UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam rancangan itu, Baleg tak memakai singkatan PMI sebagai Pekerja Migran Indonesia lantaran kependekan istilah itu telah dikomplain oleh Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK).

    Hal itu terungkap saat Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sturman Panjaitan bertanya pada tenaga ahli (TA) Baleg DPR ihwal pemakaian singkatan PMI dalam rancangan UU tersebut.

    “Saya tanya dulu sama TA ini, apakah PMI itu sudah standar singkatan?” tanya Sturman.

    Merespons hal itu, TA Baleg DPR RI menyampaikan bahwa pihaknya sempat usulkan pemakaian singkatan PMI dalam ketentuan umum (KU) di rancangan UU tersebut saat rapat dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

    “Izin pimpinan, waktu kami FGD dengan tim dapurnya KP2MI, kami sebenarnya awalnya sempat mengusulkan jadi singkatan dalam KU” kata TA Baleg.

    Setelah diperiksa, kata dia, Palang Merah Indonesia (PMI) telah mendefinisikan singkatan tersebut. Bahkan, JK sempat komplain ke KP2MI ihwal penggunaan singkatan itu.

    “Tetapi ternyata ketika mengcrosscheck, jadi PMI Palang Merah Indonesia mendefinisikan itu. Bahkan Pak JK katanya sempat komplain juga ke KP2MI ketika KP2MI menyebut pekerja migran sebagai PMI,” terang TA Baleg.

    “Sehingga akhirnya dalam naskah ini, PMI iti tak menjadi singkatan dalam ketentuan umum tetapi menyebutnya dipanjangkan saja, jadi Pekerja Migran Indonesia,” tandas TA Baleg.

    Merespon itu, Sturman pun memahami agar singkatan PMI tak digunakan dalam rancangan UU tersebut.

    “Oh jadi dalam UU tak disebutkan PMI ya? Jangan Pak, karena pasti ada yang tersinggung nanti,” tandasnya.

    (shf)

  • Seskab Teddy Pejabat Baru yang Dinilai Moncer oleh Publik

    Seskab Teddy Pejabat Baru yang Dinilai Moncer oleh Publik

    loading…

    Seskab Teddy Indra Wijaya masuk sebagai pejabat baru yang dianggap moncer oleh publik dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya masuk sebagai pejabat baru yang dianggap moncer oleh publik dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Itu berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia periode Januari 2025.

    Founder Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ada 7 menteri atau pejabat yang disebut sebagai menteri dengan kinerja terbaik ketika pihaknya tidak memberi daftar nama kepada responden alias top of mind.

    Pejabat itu yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri BUMN Erick Thohir; Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Kemudian, Seskab Teddy Indra Wijaya; Menteri Agama Nasaruddin Umar; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    “Mereka merupakan 7 menteri atau pejabat setingkat menteri yang disebut secara spontan sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Selebihnya, disebut kurang dari 1 persen,” ujar Burhanuddin yang dikutip, Kamis (30/1/2025).

    Selanjutnya, Mayor Teddy juga masuk 5 besar sebagai menteri atau pejabat dengan tingkat kepuasan tertinggi di bawah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kemudian ada Sri Mulyani, Erick Thohir, serta Abdul Mu’ti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Mayor Teddy berada di urutan kedua dengan tingkat kepuasan 90,1 persen dan berada di belakang Menteri Agama Nasaruddin Umar sebesar 92,8 persen,” ucapnya.

    Menurut dia, tingginya kepuasan publik dan popularitas tinggi terhadap Teddy karena yang bersangkutan mengikuti seluruh rangkaian kerja Presiden Prabowo.

    “Mayor Teddy itu populer di kalangan pendukung Prabowo juga karena berkah mendampingi Prabowo ke mana-mana,” kata Burhanuddin.

    Artinya, ketika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja atau approval rating terhadap Prabowo tinggi, maka akan berdampak positif terhadap orang di sekitarnya, termasuk Teddy.

    Survei nasional Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 16-21 Januari 2025 menempatkan 1.220 responden. Sementara, metode yang digunakan yaitu metode multistage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    (jon)

  • Demo Kedubes Malaysia, Buruh Protes Keras Penembakan Brutal 5 Pekerja Migran

    Demo Kedubes Malaysia, Buruh Protes Keras Penembakan Brutal 5 Pekerja Migran

    loading…

    Puluhan buruh menggelar aksi demo di depan Gedung Kedubes Malaysia, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025). Foto: SINDOnews/Ari Sandita Murti

    JAKARTA – Puluhan buruh menggelar aksi demo di depan Gedung Kedubes Malaysia , Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025). Aksi tersebut sebagai bentuk protes atas penembakan brutal 5 Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Perairan Rhu, Malaysia, beberapa waktu lalu.

    “Aksi ini digelar sebagai bentuk protes keras terhadap tindakan brutal yang mengakibatkan tewasnya buruh migran Indonesia akibat ditembak aparat Malaysia,” ujar Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Kamis (30/1/2025).

    Menurut dia, aksi menuntut keadilan bagi buruh migran Indonesia ditembak Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia hingga mengakibatkan satu tewas melibatkan ratusan buruh. Aksi digelar di Kedubes Malaysia, Kamis (30/1/2025) dilanjutkan aksi di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

    Buruh menuntut kasus tersebut segera diusut tuntas dan para pelaku diadili secara transparan. Pemerintah Indonesia juga didesak bersikap tegas dalam melindungi buruh migran yang bekerja di luar negeri.

    “Adili dan penjarakan polisi yang menembak mati buruh migran Indonesia. Kami menuntut aparat Malaysia yang melakukan penembakan diproses hukum dan dijatuhi hukuman berat atas tindakan kejam tersebut karena apa yang mereka lakukan adalah extra judicial killing,” ungkap Said.

    Pihaknya menuntut menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap buruh migran Indonesia. Pemerintah Malaysia harus menjamin perlindungan hak-hak buruh migran, termasuk keselamatan dan keamanan mereka selama bekerja di Malaysia.

    “Copot Menteri dan Wakil Menteri P2MI. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dinilai lemah dalam membela kepentingan pekerja migran sehingga Menteri dan Wakil Menteri P2MI harus bertanggung jawab dan dicopot dari jabatannya,” katanya.

    Said menambahkan aksi itu sekaligus bentuk solidaritas buruh Indonesia terhadap sesama pekerja yang kerap mengalami perlakuan tidak adil di luar negeri. KSPI dan Partai Buruh menegaskan ketidakadilan terhadap satu buruh adalah ketidakadilan terhadap seluruh buruh.

    Maka itu, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah konkret untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi para pekerja migran.

    (jon)