Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • Pelantikan Kepala Daerah Ditunda, DPR Panggil Mendagri, hingga KPU Pekan Depan

    Pelantikan Kepala Daerah Ditunda, DPR Panggil Mendagri, hingga KPU Pekan Depan

    loading…

    Komisi II DPR memanggil Mendagri, KPU, Bawaslu hingga DKPP terkait penundaan pelantikan kepala daerah. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Komisi II DPR memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin, 3 Februari 2025. Undangan ini dalam rangka meminta penjelasan resmi terkait kabar ditundanya pelantikan kepala daerah pada 6 Februari mendatang.

    “Kami akan mengundang Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP ke komisi II pada hari Senin yang akan datang tanggal 3 februari 2025,” kata Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Jumat (31/1/2025).

    Rifqi menjelaskan, keputusan 6 Februari 2025 terkait dengan pelantikan serentak Gubernur, Bupati, Wali Kota, yang tidak berperkara di MK itu sudah diputuskan di Komisi II beberapa waktu lalu.

    “Maka secara etis, secara adab politik dan untuk menjaga kemitraan yang baik kami akan memutuskannya kembali jika terjadi usulan perubahan-perubahan,” ujarnya.

    Secara pribadi, dia sesungguhnya senang jika pelantikan baik meraka yang tidak berperkara maupun mereka yang berperkara namun ditolak karena dissimisal bisa dilaksanakan secara serentak.

    Sebab, hal ini sesuai dengan keinginan pertimbangan hukum putusan MK Nomor 27 dan 46 Tahun 2024 yang mengisyaratkan Pilkada Serentak harus juga dibarengi adanya pelantikan serentak. “Tetapi bagaimana keputusannya, kita tunggu Senin, 3 Februari 2025 di RDP Komisi II DPR,” ucapnya.

    (cip)

  • Jadikan Peringatan Isra Mikraj Persiapan Sambut Ramadan

    Jadikan Peringatan Isra Mikraj Persiapan Sambut Ramadan

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar mengajak umat Islam untuk menjadikan peringatan Isra Mikraj sebagai persiapan menyambut Ramadan. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak umat Islam untuk menjadikan peringatan Isra Mikraj sebagai persiapan menyambut Ramadan.

    Hal itu disampaikan Nasaruddin Umar saat peringatan Isra Mikraj yang diselenggarakan Kementerian Agama (Kemenag) di Gedung HM Rasjidi Kementerian Agama Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

    Hadir, beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah Duta Besar, serta jajaran pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama.

    Menurut Nasaruddin Umar, Isra Mikraj Nabi Muhammad Saw membawa pesan tentang perintah salat. Peristiwa Isra Mikraj penting dijadikan sebagai pangkalan pendaratan untuk menjemput Ramadan.

    Baca Juga: Perjalanan Agung Isra Mikraj, Tanda-tanda Kebesaran Allah SWT

    “Mari memaknai Isra’ Mikraj sebagai momentum agar kita bisa lebih dekat dan senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Swt. Terlebih sebentar lagi umat muslim akan memasuki bulan Suci Ramadan,” katanya, Jumat (31/1/2025).

    Nasaruddin berharap peristiwa Isra Mikraj makin meningkatkan keimanan umat Islam dan menguatkan kedekatan mereka terhadap ajaran agamanya.

    “Kami meyakini, semakin dekat umat itu kepada ajaran agamanya maka semakin berkualitas bangsa dan anak manusianya. Dan semakin berjarak antara umat dengan ajarannya, maka di situ patologi sosial akan bermunculan. Mudah-mudahan Isra Mikraj ini akan lebih melengketkan ajaran agama dengan para pemeluknya,” tambahnya.

    Ilham Akbar Habibie, yang berkesempatan memberikan tausyiyah memaparkan secercah pelajaran dan pembuktian kekuasaan Allah SWT pada peristiwa Isra dan Mikraj Nabi Muhammad SAW yang terimplementasikan pada konsep relasi antara keimanan dan pengetahuan yakni Imtaq dan Iptek. “Relasi Imtaq dan Iptek menjadi elemen fundamental dalam membangun spiritualitas individu dan peradaban manusia,” kata Ilham Akbar Habibie.

  • DVI Polri Kembali Identifikasi 3 Jenazah Korban Kebakaran Glodok Plaza, Ini Identitasnya

    DVI Polri Kembali Identifikasi 3 Jenazah Korban Kebakaran Glodok Plaza, Ini Identitasnya

    loading…

    Tim Gabungan DVI Polri kembali berhasil mengidentifikasi tiga jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat hari ini. Foto/SindoNews/muhammad refi sandi

    JAKARTA – Tim Gabungan DVI Polri kembali berhasil mengidentifikasi tiga jenazah korban kebakaran Glodok Plaza , Jakarta Barat hari ini. Sehingga total korban kebakaran yang telah teridentifikasi sebanyak enam korban jiwa.

    “Syukur Alhamdulillah hari ini 31 Januari tim gabungan telah berhasil mengindentifikasi tiga orang jenazah korban sehingga hingga hari ini total sudah enam jenazah yang berhasil diidentifikasi,” kata Wakarumkit RS Polri, Kombes Pol dr, Erwinn Zainul di RS Polri, pada Jumat (31/1/2025).

    Berikut 3 identitas korban yang berhasil teridentifikasi:

    1. Desty Eka Putri (P/24 tahun)
    2. Keren Shallom Jeremiah (P/21 tahun)
    3. Ade Aryati (P/30 tahun)

    Sekadar informasi, kebakaran hebat itu menghanguskan bangunan gedung Glodok Plaza pada lantai 7, 8, dan 9 serta sejumlah lantai di bawahnya. Setidaknya ada 14 orang korban yang dilaporkan hilang dalam peristiwa itu.

    Hingga saat ini Tim DVI Polri tengah berupaya mengindentifikasi para korban yang telah dikumpulkan dalam 14 kantong jenazah menggunakan DNA dan Ondotogram atau rekam medis gigi.

    Rumah Sakit Polri Kramat Jati berhasil mengidentifikasi sebanyak tiga korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. RS Polri sebelumnya telah menerima 14 kantong jenazah atas kejadian tersebut.

    “Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat, 24 Januari 2025 tim gabungan sementara telah berhasil mengidentifikasi tiga korban dari 14 korban yang dilaporkan hilang oleh keluarganya,” kata Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Polri Kramat Jati, Brigjen Prima Heru Yulihartono, dalam konferensi pers, Jumat, 24 Januari 2025.

    3 Jenazah yang berhasil diidentifikasi:

    1. Zukhi F Rahdja, Pria berusia 42 tahun berdasarkan pemeriksaan DNA.
    2. Aulia Belinda, Perempuan 28 tahun berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis.
    3. Osima Yukari, Perempuan 25 tahun berdasarkan pemeriksaan DNA.

    (cip)

  • Beri Hukuman Prajurit yang Melanggar

    Beri Hukuman Prajurit yang Melanggar

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto akan memberikan sanksi kepada anggota TNI dan sekelompok pemuda yang terlibat keributan di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto buka suara terkait keributan antara anggota Resimen Arhanud 2/SSM dan sekelompok pemuda di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang pada Rabu, 29 Januari 2025. Agus menegaskan tak segan-segan memberikan hukuman ke anggota jika terbukti berbuat onar.

    Adapun dalam kasus ini, Panglima TNI mulanya menyampaikan, jika ada anggota yang berprestasi dia tak pelit untuk memberikan penghargaan ataupun hadiah. Bahkan prajurit berprestasi ini bisa saja dikirim ke luar negeri.

    “Tadi saya bilang kalau prajurit yang berprestasi kita akan kasih reward, kita akan kasih sekolah, mungkin mendahului dari teman-temannya kemudian juga mungkin bisa melaksanakan operasi ke luar negeri, reward-nya seperti itu,” kata Agus usai Rapim TNI 2025, di Gor Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2025).

    Namun jika anggota melakukan kesalahan yang melanggar peraturan, tentunya hukum siap menanti prajurit tersebut. Akan tetapi dalam kasus Deli Serdang ini, Agus tak merinci hukuman apa yang akan diterima para prajurit tersebut. “Dan kalau yang melanggar seperti (kasus Deli Serdang) tadi itu ya kita kasih punishment,” ucapnya.

    Sekadar informasi, kasus Deli Serdang bermula saat Praka DS melintas dan berpapasan dengan tiga pemuda bermotor trail berknalpot brong yang menggeber-geber kendaraan di sampingnya. Merasa terganggu, Praka DS mengikuti mereka hingga ke warung yang diduga menjadi tempat berkumpul Ormas.

    Saat DS menegur, terjadi cekcok hingga sekitar sepuluh orang mengeroyoknya. DS mengalami luka akibat pukulan kayu di wajah dan punggung, lalu melarikan diri ke kebun sawit dan meminta bantuan lewat grup WhatsApp rekan-rekannya.

    Tak lama setelah kejadian, personel Menarhanud 2/SSM tiba di lokasi, namun para pelaku sudah melarikan diri. Dalam upaya pencarian, ditemukan sejumlah barang bukti di sekitar lokasi, termasuk narkoba, alat hisap sabu, sisa sabu dalam plastik, serta timbangan elektrik. Insiden ini juga mengakibatkan kerusakan pada satu unit mobil dan tiga sepeda motor yang diduga terkait dengan aktivitas di tempat tersebut.

    Adapun, kesalahpahaman yang sempat memicu ketegangan ini akhirnya menemukan titik terang setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah secara damai.

  • Perpres Belum Terbit, Pelantikan Pramono-Doel Kemungkinan Diundur

    Perpres Belum Terbit, Pelantikan Pramono-Doel Kemungkinan Diundur

    loading…

    Pramono Anung-Rano Karno ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jakarta. Foto/SINDOnews/Arif Julianto

    JAKARTA – Ketua DPRD Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Khoirudin berasumsi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Periode 2025-2030 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) dilakukan antara 18-20 Februari 2025. Namun, dia masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Mendagri Tito Karnavian sebelumnya mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2024 dilangsungkan Kamis, 6 Februari 2025. Namun, hingga saat ini perpres tersebut belum terbit ke publik.

    “Hari ini kami menggelar rapat untuk penetapan jadwal menyangkut pidato gubernur terpilih setelah dilantik dan setelah terima jabatan. Kita sepakati tanggal 18-20 Februari menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Ini perlu kita Bamus-kan seperti keabsahan acara paripurna yang akan kita lakukan nanti,” ujar Khoirudin kepada wartawan di Gedung DPRD DKJ, Jumat (31/1/2025).

    Politikus PKS itu mengatakan, sepertinya 200 pilkada yang bersengketa akan selesai sebelum 18 Februari 2025. Jadi, kemungkinan pelantikan akan digelar serentak. “Kalau tanggal 6 kemarin, asumsi saya hanya yang tidak bersengketa, tanggal 18-20 asumsi saya, ini asumsi saya pribadi ya, mungkin setelah yang bersengketa selesai, jadi seluruh Indonesia satu kali pelantikan, asumsi ya barangkali,” katanya.

    Khoirudin mengatakan bahwa setelah pelantikan nantinya langsung digelar rapat paripurna perdana dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih, Pramono-Doel.

    “Betul, supaya hemat waktu serah terima jabatannya sekalian saat paripurna di ruang paripurna, biar waktunya hemat sekalian. Kebetulan pada tanggal tersebut tidak ada aktivitas dewan yang berbenturan sehingga mudah disepakati,” ucapnya.

    Sebelumnya, Komisi II DPR dan Pemerintah sepakat pelantikan kepala daerah di wilayah yang tak bersengka di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa digelar pada 6 Februari 2025. Kesepakatan itu tertuang dari hasil kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR bersama Mendagri Tito Karnavian beserta jajaran KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

    “Untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan Pelantikan Serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh presiden RI di Ibu Kota Negara, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” bunyi kesimpulan raker tersebut.

    Sementara itu, pelantikan kepala daerah yang wilayahnya masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan menunggu hingga ada putusan MK. “Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK RI) akan dilaksanakan pencantikan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) berekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” bunyi kesimpulan itu.

  • Jadi Vaksin Tren Perkembangan Pergaulan

    Jadi Vaksin Tren Perkembangan Pergaulan

    loading…

    Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf membuka Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta pada Jumat (31/1/2025). Foto/Ist

    JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf membuka Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta pada Jumat (31/1/2025).

    Pelaksanaan kegiatan ini diselanggarakan sebagai salah satu rangkaian dari peringaran Hari Lahir NU yang ke-102 tahun.

    KH Yahya Cholil Staquf yang akrab disapa Gus Yahya berharap melalui Kongres Keluarga Maslahat NU nantinya Gerakan Keluarga Maslahat NU (GKMNU) dapat menjadi vaksin dari tren perkembangan pergaulan melalui teknologi digital dan komunikasi.

    “Ada sisi lain yang diharapkan dari GKMNU, yaitu dapat menjadi serum atau vaksin dari tren perkembangan pergaulan yang kita lihat dewasa ini yang semakin secara intens diperiteasi oleh berbagai macam teknologi digital dan komunikasi,” katanya.

    Gus Yahya menambahkan melalui program dan kegiatan GKMNU, masyarakat semakin hangat dan erat kemanusiwiannya serta tidak menyerah dengan perkembangan teknologi saat ini.

    “Kita berharap, GKMNU ini maka pergaulan di antara sesama kita masih bisa tetap kita jaga kemanusiawiannya, kehangatannya, dan tidak serta-merta menyerah pada berbagai platform teknologi yang memang mungkin menyediakan kemudahan-kemudahan, tapi jangan sampai merelakan hubungan kesejatian di antara manusia,” ujar Gus Yahya.

    Ada dua agenda utama dalam kongres yang digelar PBNU bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini. Pertama Kongres Keluarga Maslahat NU yang berlangsung pada 31 Januari-1 Februari 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta.

  • Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat

    Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat

    loading…

    Kosasih Ali Abu Bakar – Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Penguatan Karakter, Kemendikdasmen. Foto/Dok Pribadi

    Kosasih Ali Abu Bakar
    Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Penguatan Karakter, Kemendikdasmen

    “… membangun karakter dengan membangun pembiasaan, yang dengan pembiasaan itu akan terbangun kebiasaan, dari kebiasaan terbentuk kepribadian, dari kepribadian terbangun peradaban…”

    Pernyataan di atas disampaikan Menteri yang mengurusi pendidikan dasar dan menengah ketika bertemu dengan Komisi X DPR RI. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penguatan karakter tanpa adanya pembiasaan akan sulit dilakukan, terlebih lagi kepada peserta didik atau anak-anak kita. Aristoteles dalam karyanya Nicomachean Ethics menjelaskan bahwa karakter dibentuk melalui kebiasaan (habit), tindakan yang berulang-ulang menjadi kebiasaan sehingga menjadi sebuah karakter. Kohlberg (1981) menambahkan jika lingkungan dan pengalaman berperan penting juga dalam membangun karakter seseorang.

    Salah satu alasan pentingnya penguatan karakter itu adalah karena pada tahun 2045, perkiraan jumlah penduduk Indonesia mencapai 309 juta orang dengan angka Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai 29 ribu dolar AS per tahun. Dengan kondisi ini, Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati ‘bonus demografi’, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk. Ini ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk non-usia kerja (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) terhadap penduduk usia kerja (usia 15 tahun sampai 64 tahun). Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2010 sampai tahun 2045, bonus demografi tertinggi diperkirakan terjadi pada tahun 2030 sampai tahun 2040.

    Bila bonus demografi tersebut tidak optimal persiapannya maka yang akan terjadi adalah bencana demografi. Ketika usia kerja tersebut malah menjadi beban bagi negara, bukan menjadi aset untuk membangun peradaban bangsa. Kenyataan yang ada saat ini generasi muda Indonesia mendapatkan ancaman. Pertama, adanya sebutan generasi strawberry, generasi yang kreatif akan tetapi tidak tangguh dalam menghadapi hambatan dan tantangan. Kedua, generasi nocturnal, generasi yang cenderung aktif di malam hari karena pengaruh dari gaya hidup, perkembangan teknologi, dan tuntutan pekerjaan. Ketiga, tingginya kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak. Keempat, permasalahan kesehatan fisik dan psikis, semakin tingginya obesitas pada anak, terpapar judi online, terpapar pornografi, dan terpapar narkoba. Untuk itu, penguatan karakter merupakan solusi untuk mengatasi ancaman tersebut untuk mencapai generasi emas Indonesia 2045.

    Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat
    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 26 Desember 2024 telah meluncurkan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Gerakan ini memberdayakan Catur Pusat Pendidikan, yaitu satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan media. Kebijakan pemerintah tentunya tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kritikal, yaitu Catur Pusat Pendidikan. Maknanya, pendidikan tidak hanya berlangsung pada satu tempat, akan tetapi dipengaruhi empat elemen utama, yaitu keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan media.

    Keluarga, tempat pertama anak-anak belajar tentang nilai-nilai kehidupan, bagaimana menjadi individu yang berbudi pekerti luhur, dan belajar tentang keteladanan. Satuan pendidikan, tempat anak-anak meningkatkan kemampuan akademik dan juga karakter. Masyarakat, memberikan pengalaman dan pembelajaran yang kaya pada lingkungan sosial di luar satuan pendidikan dan keluarga. Media, sebagai sumber belajar dan informasi, praktik baik, dan penyebarluasan informasi yang luas. Keempatnya harus saling bersinergi untuk menciptakan ruang dalam rangka pembentukan karakter yang baik agar efektif dan berkesinambungan.

    Gerakan berupa kebiasaan Bangun Pagi, Beribadah, Berolahraga, Makan Sehat dan Bergizi serta Tidur Cepat akan membentuk karakter anak yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Kebiasaan Gemar Belajar akan menjadikan anak-anak Indonesia yang cerdas dan kreatif. Kebiasaan Bermasyarakat akan menjadikan anak Indonesia mempunyai rasa peduli dan tanggung jawab sosial yang tinggi pada lingkungan dan masyarakat. Tujuh kebiasaan ini juga diharapkan mampu untuk menguatkan regulasi diri peserta didik dan resilensi diri ketika menghadapi permasalahan.

    Dalam implementasinya, peserta didik bersama dengan guru dan orang tua melakukan pemantauan aktifitas-aktifitas sederhana tujuh kebiasaan ini melalui buku harian atau jurnal. Selain itu juga melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, baik oleh satuan pendidikan maupun pemerintah daerah dan Kemendikdasmen.

    Tidak hanya itu, untuk memastikan implementasi kebijakan ini, Kemendikdasmen bersama dengan Kemendagri dan Kemenag telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB). Pembiasaan tujuh kebiasaan ini dilakukan dalam program Pagi Ceria, ketika satuan pendidikan melakukan Senam Anak Indonesia seminggu dua kali, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan berdoa bersama. Gerakan tujuh kebiasaan ini juga diimplementasikan dalam gerakan kepanduan dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya.

  • Waktu Tempuh KRL Kian Cepat, Komisi V DPR Minta Keselamatan Penumpang Diutamakan

    Waktu Tempuh KRL Kian Cepat, Komisi V DPR Minta Keselamatan Penumpang Diutamakan

    loading…

    Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta keselamatan penumpang diutamakan seiring waktu tempuh KRL commuter line lebih cepat 5-9 menit per 1 Februari 2025. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Waktu tempuh perjalanan KRL commuter line bakal terpangkas 5-9 menit seiring diterapkannya Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) baru per 1 Februari 2025 besok. Semakin cepatnya perjalanan commuter line ini harus diiringi dengan kepastian keselamatan dan kenyamanan penumpang sebagai prioritas utama.

    “Kami tentu mengapresiasi upaya peningkatan layanan penumpang commuter line dari PT KAI Commuter dan Dirjen Perkeretapian Kemenhub dengan penambahan jumlah perjalanan kereta sehingga memangkas waktu tempuh. Kendati demikian kami berharap peningkatan lalu lintas commuter line ini tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Jumat (31/1/2025).

    Baca Juga

    Untuk diketahui berdasarkan GAPEKA 2025 akan ada penambahan jumlah perjalanan commuter line di sejumlah wilayah.

    Di Jabodetabek akan ada penambahan 15 perjalanan commuter line dari 1.048 menjadi 1.063 perjalanan.

    Selanjutnya di Wilayah 2 Bandung terdapat penambahan 4 perjalanan Commuter Line Jatiluhur.

    Sedangkan untuk Wilayah 6 Yogyakarta perjalanan Commuter Line Yogya-Palur juga bertambah menjadi 27 perjalanan yang sebelumnya 24 Commuter Line Prameks menjadi 10 dari 8 perjalanan. Sementara di wilayah 8 Surabaya menambah 2 stasiun baru.

    Baca Juga

    Huda mengatakan saat ini kereta commuter line menjadi salah satu andalan transportasi umum. Di wilayah Jabodetabek misalnya, KRL Commuter line sepanjang tahun 2023 melayani 331 juta penumpang. Sedangkan rata-rata penumpang harian mencapai 1.054.600 orang.

  • Panglima TNI Dorong Perubahan Doktrin Peperangan untuk Hadapi Tantangan Zaman

    Panglima TNI Dorong Perubahan Doktrin Peperangan untuk Hadapi Tantangan Zaman

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ketika menyampaikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2025 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2025). FOTO/DANAN DAYA ARYA PUTRA

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendorong perubahan doktrin peperangan yang dianut oleh TNI. Menurutnya, doktrin peperangan saat ini merupakan produk lama.

    Hal itu disampaikan Jenderal Agus ketika menyampaikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2025 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2025). Panglima mencontohkan negara tetangga yang selalu mengubah doktrin sesuai perkembangan dunia militer.

    “Doktrin yang kita gunakan masih produk lama, sedangkan kemarin saya ke Australia taktik Infanteri 100% diubah, dan mereka ubah doktrin itu per tiga atau lima tahun,” kata Agus dalam pidatonya.

    Panglima meminta seluruh prajurit TNI menjadi agen-agen perubahan dan tidak alergi terhadap perubahan. Sebab perubahan harus dihadapi demi kebaikan TNI.

    “Orang kita itu kalau ada perubahan, belum apa-apa, dia sudah ngomel, apalagi kalau yang mau pensiun-pensiun itu,” tuturnya.

    “Jadi kita semuanya harus menjadi agen perubahan keluarkan ide-ide yang bagus sesuai dengan penugasan kita di lapangan,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu, Panglima TNI juga mengapresiasi beberapa taktik tempur yang sudah dievaluasi di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklat Passus) yang dilakukan di daerah operasi. Dengan evaluasi itu, kata panglima, kelompok bersenjata jadi harus berpikir ulang ketika hendak menyerang pasukan TNI.

    “Alhamdulillah, sekarang kita sudah, OPM kalau mau nyerang kita mikir-mikir. Kita diserang, pasti dia yang hancur,” ujarnya.

    (abd)

  • Kejagung Bergerak Selidiki Dugaan Pelanggaran Hukum Pagar Laut Tangerang

    Kejagung Bergerak Selidiki Dugaan Pelanggaran Hukum Pagar Laut Tangerang

    loading…

    Kejagung mulai bergerak menyelidiki dugaan pelanggaran hukum pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai bergerak menyelidiki dugaan pelanggaran hukum pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Informasi penyelidikan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

    Korps Adhyaksa serius menelusuri keterlibatan oknum pegawai ATR/BPN. “Saya mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung bahwa proses penyelidikan sedang berjalan terhadap jajaran ATR/BPN,” ujar Rifqi, Jumat (31/1/2025).

    Meskipun masih tahap penyelidikan, dia berharap keterlibatan Kejagung dalam rangka penegakan hukum ini dapat membuat kasus pagar laut di Tangerang menjadi terang benderang. Terlebih, kasus ini telah menjadi sorotan publik.

    “Kami ingin membuka masalah ini secara terang benderang siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, dan siapa saja yang turut serta,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) Nusron Wahid menyampaikan perkembangan terbaru terkait penanganan kasus penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan pagar laut pesisir utara Kabupaten Tangerang. Alhasil, enam pegawai ATR/BPN dicopot dari jabatannya karena terbukti terlibat dalam penerbitan SHGB.

    Hal ini disampaikan Nusron dalam forum rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    “Kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai,” ucapnya.

    (jon)