Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • Jadi Pembicara di World Leaders Summit hingga Bertemu Paus Fransiskus

    Jadi Pembicara di World Leaders Summit hingga Bertemu Paus Fransiskus

    loading…

    Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri diagendakan menjadi pembicara dalam World Leaders Summit on Childrens Right di Vatikan pada Senin (3/1/2025) besok. Foto/Dok PDIP

    JAKARTA – Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri diagendakan menjadi pembicara dalam World Leaders Summit on Children’s Right di Vatikan pada Senin (3/1/2025) besok. Megawati disebut mendapatkan undangan langsung dari panitia.

    “Forum ini dihadiri para pemimpin dunia dan NGO internasional. Pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus akan berbicara di forum ini. Dalam forum ini juga Ibu Megawati akan memberikan pandangan terhadap isu yang dibahas,” kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Minggu (2/2/2025).

    Basarah mengatakan pandangan yang akan diangkat Ketua Umum PDIP itu berkaitan dengan pesan kemanusiaan. Basarah menyebut Megawati bakal memberikan pandangan-pandangan yang menunjukkan keberpihakan pada hak anak.

    “Ibu Megawati akan menyampaikan pesan terhadap kepedulian terhadap kemanusiaan khususnya dikaitkan dengan hak anak di masa kini. Pandangan Ibu Megawati dan berbagai panelis yang hadir tentunya penting menunjukkan keberpihakan terhadap hak anak,” jelas.

    Selain Megawati, sejumlah tokoh dunia seperti Ratu Rania al-Abdullah dari Jordania, Imam Besar Al Azhar Mesir Ahmed El-Tayeb, Wakil Perdana Menteri Italia, Antonio Tajani, Menteri Luar Negeri Gambia, Mamadou Tangara akan menjadi pembicara. Sementara pengantar panel ini akan dipandu oleh Sekretaris untuk Hubungan dengan Negara-negara, Paul Richard Gallagher.

    Ketua Fraksi PDIP MPR ini menambahkan, rencananya selain akan menghadiri World Leaders Summit, Megawati juga akan melakukan pertemuan khusus dengan Paus Fransiskus. “Rencana pertemuan telah dimatangkan oleh protokol Tahta Suci Vatikan,” tambah Basarah.

    Menurut Basarah, kehadiran Megawati ini menarik karena Megawati yang juga hadir dalam kapasitas juri Zayed Award, yang diinisiasi oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar Mesir Ahmed El-Tayeb.

    “Ibu Megawati akan bertemu Paus dan kemungkinan satu panel dengan Imam Besar Al Azhar Mesir Ahmed El-Tayeb. Keduanya tokoh berpengaruh dunia. Panitia masih menunggu konfirmasi kehadiran Imam Besar,” sebut Basarah.

    Sementara hari ini, Basarah menjelaskan, Megawati mengisinya dengan santai berdialog dengan rombongan termasuk putranya M. Rizki Pratama dan puterinya yang juga Ketua DPR Puan Maharani. “Kegiatan hari ini, Ibu Megawati santai saja. Apalagi beliau kemarin baru melakukan perjalanan panjang,” tandas Basarah.

    (rca)

  • Pemerintah Dinilai Perlu Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

    Pemerintah Dinilai Perlu Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

    loading…

    Ilustrasi penelitian. FOTO/IFL Science

    JAKARTA – Pemerintahdinilai perlu mendukung penelitian mengenai produk tembakau alternatif. Penelitian mengenai metode Pengurangan Risiko Tembakau atau Tobacco Harm Reduction (THR) sebagai alternatif berhenti merokok diyakini menjadi salah satu strategi dalam dasar penyusunan aturan.

    Dokter Ahli Fisiologi Universitas Padjajaran (Unpad) Ronny Lesmana menilai peran pemerintah untuk mendukung riset tentang ini sangat diperlukan. Hasil riset nantinya bakal menjadi data awal untuk merumuskan peraturan berbasis data, mengingat angka kematian akibat rokok di Indonesia saat ini mencapai 300.000 nyawa per tahun.

    “Data dari penelitian menjadi komparasi yang baik sebagai dasar bagaimana memutuskan suatu regulasi. Regulasi ini mau dibuat seperti apa? Pemerintah harus investasi untuk penelitian, termasuk metode alternatif ini. Sebab, untuk memahami suatu ilmu itu mahal. Topik ini (THR) tidak pernah diangkat,” ujarnya dalam sebuah acara di Jakarta dikutip Minggu (2/2/2025).

    Dia melihat penelitian selama ini didominasi sudut pandang tembakau sebagai komoditas. Sedangkan dari sisi kesehatan, studi untuk memanfaatkan produk alternatif tembakau yang rendah risiko belum dilakukan. Akademisi pun melakukan studi-studi alternatif setelah melihat situasi tersebut, termasuk lembaga yang dinaungi universitas tempat Ronny bekerja.

    Kendati demikian, penelitian tersebut dinilai belum diterima dengan baik oleh pemerintah sebagai penunjang penetapan aturan. Dia berpendapat, pemerintah masih belum melihat THR sebagai peluang yang bisa dimaksimalkan untuk membuat perokok beralih hingga akhirnya berhenti merokok.

    Lebih lanjut Ronny menuturkan, merujuk pada riset “Lives Saved Report” yang terbit November 2024, penerapan THR dalam kebijakan publik diproyeksikan akan menyelamatkan 4,6 juta nyawa di Indonesia hingga 2060. Dikatakannya, metode THR hadir sebagai pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko kesehatan akibat rokok dengan memberikan opsi alternatif yang lebih rendah risiko bagi pengguna.

    Hasil penelitian pun membuktikan bahwa produk alternatif yang tersedia mendukung upaya untuk berhenti merokok. Dia mengungkapkan THR di negara-negara maju seperti Swedia, Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang menjadi bagian vital bagi pemerintahnya dalam mendesain kampanye berhenti merokok.

    Dia melanjutkan, tingkat merokok di Swedia menurun dalam 15 tahun terakhir, dari 15 persen menjadi 5,3 persen. “Pemerintah kita terlalu ketat dalam memandang produk tembakau alternatif ini, hanya jalan dengan paradigma tidak boleh merokok. Namun, fakta di lapangan, selama rokok masih diizinkan, perlu opsi menurunkan risiko dalam bentuk lain. Secara rasional, ini bukan sesuatu yang bisa ditunda, tapi dipikirkan bersama untuk ke depannya,” imbuhnya.

    Usaha-usaha tersebut dianggap sebagai bagian yang dilakukan untuk menurunkan risiko dan dampak buruk penggunaan tembakau. Dia menilai konsep THR yang masih asing juga perlu diperkenalkan kepada masyarakat dan digali lebih mendalam mengenai manfaatnya bagi perokok untuk beralih hingga akhirnya benar-benar berhenti merokok.

  • Komitmen Korea Utara dan Pelanggaran HAM terhadap Kelompok Rentan

    Komitmen Korea Utara dan Pelanggaran HAM terhadap Kelompok Rentan

    loading…

    Jisun Song, Akademi Diplomatik Nasional Korea Selatan. Foto/Istimewa

    Jisun Song
    Akademi Diplomatik Nasional Korea Selatan

    TAHUN 2024 merupakan tahun yang penting bagi hak asasi manusia (HAM). Tahun tersebut menandai peringatan 45 tahun Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW) dan 35 tahun Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC).

    CEDAW dan CRC, bersama dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD), merupakan beberapa instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Korea Utara, masing-masing pada tahun 2001 (CEDAW), 1990 (CRC), dan 2016 (CRPD).

    Namun, meski telah melakukan ratifikasi, realitas menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Situasi HAM di Korea Utara masih memprihatinkan. Secara khusus, perhatian lebih harus diberikan kepada kelompok rentan, termasuk pada perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

    Sejumlah laporan dari organisasi masyarakat sipil, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan berbagai pemerintahan terus mengungkap pelanggaran HAM di Korea Utara. Misalnya, laporan PBB tahun 2014 dari Commission of Inquiry on Human Rights di Korea Utara menunjukkan adanya diskriminasi berdasarkan gender, disabilitas, dan usia. Sayangnya, sepuluh tahun kemudian situasi ini masih berlanjut, bahkan semakin memburuk akibat pandemi.

    Dalam siklus keempat Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB terhadap Korea Utara tahun 2024, berbagai badan PBB dan pemangku kepentingan lainnya memberikan informasi mengenai situasi pelanggaran HAM di Korea Utara. Akibatnya, negara-negara anggota PBB mengajukan total 294 rekomendasi. Namun, Korea Utara mencatat 88 rekomendasi dan menyatakan akan mempertimbangkan 206 sisanya di kemudian hari.

    Sayangnya, dari 88 rekomendasi yang hanya dicatat—yang secara teknis berarti tidak diterima atau tidak ditanggapi—terdapat rekomendasi terkait hak-hak perempuan dan anak-anak. Misalnya, Korea Utara hanya mencatat rekomendasi untuk menghapus semua bentuk pekerja anak baik di dalam negeri maupun di luar negeri; mengakhiri impunitas terhadap kekerasan berbasis gender dan seksual; menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, menghentikan perdagangan manusia; serta menghentikan praktik aborsi paksa terhadap perempuan yang dideportasi ke Korea Utara saat hamil.

    Rekomendasi-rekomendasi ini sangat mendasar dalam melindungi HAM, tidak hanya bagi perempuan dan anak-anak tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebab, kesejahteraan kelompok rentan ini memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan anggota keluarga dan komunitas lainnya. Selain itu, masih perlu dilihat apakah Korea Utara akan menerima dan melaksanakan 206 rekomendasi lainnya.

    Hanya saja, rekam jejak Korea Utara dalam menangani rekomendasi UPR sebelumnya tidak menunjukkan hasil yang positif. Hal ini juga sangat kontras dengan gambaran yang disampaikan Korea Utara dalam laporan Voluntary National Review (VNR) mengenai implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang diajukan ke PBB tahun 2021.

    Dalam laporan VNR-nya, Korea Utara menyatakan telah mencapai kesetaraan gender sejak lama, meningkatkan investasi bagi anak yatim dan lansia yang tidak memiliki pengasuh. Korea Utara juga mengklaim telah memperbaiki gizi perempuan dan anak-anak sambil mengambil semua langkah yang mungkin untuk melindungi HAM bagi kelompok rentan.

    Namun, bila dibandingkan dengan respons Korea Utara terhadap rekomendasi UPR selama empat siklus secara jelas menunjukkan kesenjangan antara retorika dan praktiknya. Dalam konteks ini, Korea Utara seharusnya mempertimbangkan secara serius untuk merespons seruan internasional untuk bekerja sama.

    Misalnya, komunitas internasional telah menawarkan bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara, seperti yang dilakukan terhadap negara lain yang membutuhkan, guna melindungi HAM dan martabat manusia selama dan setelah krisis kemanusiaan. Jika benar-benar ingin melindungi HAM rakyatnya seperti yang mereka klaim, Korea Utara seharusnya mencari cara untuk bekerja sama dengan komunitas global. Jangan malah menutup diri.

    (rca)

  • Rotasi Besar-besaran di Komdigi, 80% Pejabat Eselon II Dirombak

    Rotasi Besar-besaran di Komdigi, 80% Pejabat Eselon II Dirombak

    loading…

    Menkomdigi Meutya Hafid melakukan rotasi besar-besaran dengan merombak 80% pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dalam tahap kedua restrukturisasi kementerian. Foto/Danandaya

    JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melakukan rotasi besar-besaran dengan merombak 80% pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dalam tahap kedua restrukturisasi kementerian. Perombakan ini dalam rangka penyegaran dan penyehatan organisasi yang diharapkan mampu mempercepat transformasi digital sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto .

    “Restrukturisasi ini bukan sekadar perubahan organisasi, tetapi juga strategi untuk mewujudkan kedaulatan digital yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Kami ingin memastikan transformasi digital memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Meutya dalam keterangan dikutip Minggu (2/2/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Meutya juga melantik jaksa wanita sebagai staf ahli, yaitu Cahyaning Widowati. Meutya berharap para pejabat yang dilantik mampu bekerja dengan integritas, dedikasi, dan semangat melayani masyarakat.

    “Saya yakin dengan kerja keras serta komitmen tinggi, Saudara-saudara dapat menjalankan amanah ini sebaik mungkin. Jagalah nama baik kementerian dan pastikan setiap langkah yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

    Meutya menyampaikan enam fokus utama kementeriannya dalam mendukung transformasi digital nasional, yaitu pembangunan konektivitas digital yang merata, penguatan ekonomi digital, digitalisasi layanan pemerintahan, perlindungan ruang digital yang aman, peningkatan SDM digital, dan komunikasi publik yang inklusif dan berbasis kepercayaan.

    “Keenam pilar ini menjadi fondasi utama dalam merancang kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” jelasnya.

    Meutya mengajak semua pejabat yang baru dilantik untuk berkontribusi maksimal dalam mencapai target transformasi digital yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Transformasi digital bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga perubahan budaya dan pola pikir. Karena itu, saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital untuk terus berinovasi, bersinergi, dan bekerja keras demi mewujudkan visi besar Indonesia,” ujar Meutya.

    (rca)

  • Kakek Presiden Prabowo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Gus Ipul Pastikan Prosesnya Sesuai Mekanisme

    Kakek Presiden Prabowo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Gus Ipul Pastikan Prosesnya Sesuai Mekanisme

    loading…

    Pemerintah Kabupaten Banyumas akan mengusulkan Raden Margono Djojohadikusumo sebagai Pahlawan Nasional. Foto/X BNI

    JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Banyumas akan mengusulkan Raden Margono Djojohadikusumo sebagai Pahlawan Nasional. Usulan ini disampaikan dalam dialog Menteri Sosial bersama Pilar-Pilar Sosial di Pendopo Si Panji, Kabupaten Banyumas.

    R. Margono merupakan kakek Presiden Prabowo Subianto . Dia dinilai memiliki jasa besar bagi bangsa, khususnya dalam bidang ekonomi dan pembangunan lembaga keuangan negara.

    Pj Bupati Banyumas Iwannudin Iskandar, menyatakan bahwa R. Margono adalah tokoh asal Banyumas yang memiliki kontribusi luar biasa bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai pendiri Bank Negara Indonesia (BNI), yang menjadi salah satu pilar ekonomi nasional.

    Selain itu, R. Margono juga aktif dalam pergerakan kemerdekaan dan pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. “Kami memiliki tanggung jawab untuk mengangkat tokoh-tokoh yang berjasa bagi bangsa, terutama yang berasal dari Banyumas,” kata ujar Pj Bupati Banyumas dalam keterangan yang diterima, Minggu (2/2/2025).

    “R. Margono adalah sosok yang layak diberikan gelar Pahlawan Nasional atas dedikasinya dalam membangun ekonomi negara dan berkontribusi dalam pemerintahan,” sambungnya.

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyambut baik usulan ini dan menegaskan bahwa Kementerian Sosial akan melakukan kajian lebih lanjut sebelum pengusulan R. Margono sebagai Pahlawan Nasional disampaikan kepada presiden.

    “Usulan ini tidak hanya datang dari pemerintah daerah, tetapi juga merupakan aspirasi masyarakat, bahkan yang pertama itu juga ada warga Jawa Timur yang mengusulkan. Banyak pihak yang ingin melihat R. Margono mendapat pengakuan atas jasanya. Pemerintah akan memastikan proses ini berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujar Gus Ipul.

  • 3 Pati Polri yang Masuk Daftar Mutasi Terbaru dalam Rangka Pensiun

    3 Pati Polri yang Masuk Daftar Mutasi Terbaru dalam Rangka Pensiun

    loading…

    Sebanyak tiga Perwira Tinggi (Pati) Polri bersiap pensiun setelah dimutasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Jumat, 31 Januari 2025. Foto Mabes Polri/Dok SIndoNews

    JAKARTA – Sebanyak tiga Perwira Tinggi (Pati) Polri bersiap pensiun setelah dimutasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Jumat, 31 Januari 2025. Rinciannya, satu pati bintang 3 atau Komisaris Jenderal (Komjen) Pol dan dua berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) Pol atau bintang 2.

    Mereka bagian dari mutasi dan rotasi enam Pati Polri. Mutasi Polri tersebut tertuang dalam surat telegram dengan nomor Nomor ST/200/I/KEP./2025 tanggal 31 Januari 2025.

    Mutasi itu juga dibenarkan oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. “Betul (ada mutasi),” kata Sandi, Sabtu (1/2/2025).

    3 Pati Polri yang Masuk Daftar Mutasi Terbaru dalam Rangka Pensiun

    1. Komjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca

    Foto/Istimewa

    Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Polri ini termasuk yang dimutasi dalam rangka pensiun. Posisi Astamaops akan digantikan Irjen Pol Imam Sugianto yang saat ini masih menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur.

    Verdianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1988 yang berpengalaman dalam bidang brimob. Selain Akpol, dia menyelesaikan beberapa pendidikan seperti PTIK (1997), Sespim, dan Sespimti.

    Berbagai jabatan pernah diemban oleh pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 4 Januari 1967 ini, antara lain Danki 5129 Satbrimob Ditsamapta Polda Sumut (1993), Kasat Brimob Polda Jambi (2000), Kasat Brimob Polda DI.Yogyakarta (2002).

    Selanjutnya, Wadansat Brimob Polda Sumut (2006), Kapolres KP3 Belawan Polda Sumut (2007), Kapolres Binjai Polda Sumut (2008), Wadirsamapta Polda DI.Yogyakarta (2008), Kasat Brimob Polda Sumut (2008), Kasat III/Pelopor Korbrimob Polri (2011).

  • Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Respons Aduan Masyarakat Sebelum Viral

    Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Respons Aduan Masyarakat Sebelum Viral

    loading…

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk membuat akun media sosial (medsos) guna merespons aduan dari masyarakat. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk membuat akun media sosial (medsos) guna merespons aduan dari masyarakat. Sigit meminta jajarannya untuk segera merespons aduan-aduan yang ada sebelum viral di media sosial.

    “Saya harapkan rekan-rekan juga membuat akun untuk melayani pengaduan, baik para Kapolda kemudian para para kasatker, sampai dengan para kapolres, sehingga kemudian setiap ada peristiwa, ada kejadian, itu bisa langsung dijawab oleh akun resmi dan tidak menunggu viral,” kata Jenderal Sigit dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2025, Jumat (31/1/2025).

    Menurut Sigit, kasus-kasus yang beredar di masyarakat punya kecenderungan viral jika dibiarkan sampai lewat dari tiga hari. “Jadi cukup dijawab bahwa kasus tersebut sudah direspons dan kita akan segera menindaklanjutinya dengan progres,” ujar dia.

    Sigit meminta agar respons ini bukan hanya dilakukan di tingkat Mabes Polri, melainkan hingga ke wilayah-wilayah. Sigit menambahkan, jika respons dan penanganan cepat bisa dilaksanakan, citra Polri di masyarakat juga akan membaik.

    “Tentunya itu harus dilakukan respons cepat, penanganannya harus cepat. Dan kemudian, langkah-langkahnya juga diinformasikan kepada masyarakat sehingga kemudian terlihat bahwa Polri mengambil langkah-langkah dan tidak membiarkan,” jelas dia.

    (cip)

  • KPK Bakal Analisa Laporan Abraham Samad terkait PSN PIK 2

    KPK Bakal Analisa Laporan Abraham Samad terkait PSN PIK 2

    loading…

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan KPK bakal menganalisa laporan Abraham Samad terkait PSN PIK 2. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyatakan bakal menganalisa laporan eks Ketua Lembaga Antirasuah Abraham Samad. Diketahui, Abraham Samad melaporkan dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional (PSN) pada kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    “Selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan analisa ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan apakah itu menjadi kewenangan KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (31/1/2025).

    KPK menurut Tessa, mengapresiasi adanya laporan dari masyarakat sipil. Menurutnya, adanya laporan tersebut merupakan kepercayaan publik kepada KPK. “KPK terbuka terhadap setiap laporan ataupun informasi yang disampaikan oleh masyarakat,” ujarnya.

    Sebelumnya, eks Ketua KPK Abraham Samad mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk menemui pimpinan Lembaga Antirasuah. Dalam kesempatan tersebut, Abraham Samad membawa laporan perihal dugaan korupsi di PSN PIK 2.

    “Kebetulan kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi yaitu dugaan korupsi ya yang terjadi di proyek, proyeknya ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2,” kata Samad di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (31/1/2025).

    Samad berharap, dengan adanya laporan ini KPK akan mendalami dugaan korupsi terkait penetapan PIK sebagai PSN. “Kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional,” ujarnya.

    Samad menduga, dalam penetapa PIK 2 sebagai PSN terdapat praktik kongkalikong, suap, hingga gratifikasi. Samad mendesak KPK untuk memanggil Bos Agung Sedayu Group Aguan terkait hal tersebut.

    “Nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum, oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini,” ucapnya.

    Beberapa aktivis yang menemani Abraham Samad ialah, mantan pimpinan M. Jasin, aktivis Said Didu, Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, dan Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute Lakso Anindito.

    (cip)

  • Pengamat Nilai Program MBG Beri Dampak Positif bagi UMKM dan BUMDes

    Pengamat Nilai Program MBG Beri Dampak Positif bagi UMKM dan BUMDes

    loading…

    Pemerhati Pangan dan Pertanian Nasional, Eko Margana menilai Program MBG yang digulirkan pemerintah akan memberikan dampak positif. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Pemerhati Pangan dan Pertanian Nasional, Eko Margana menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga bagi perekonomian nasional.

    Program yang sebelumnya memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun kini akan diperbesar menjadi Rp171 triliun, dengan harapan dapat menciptakan multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia.

    “Peningkatan anggaran tersebut tentu akan mendorong semakin banyak UMKM maupun BUMDes yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG, terutama yang berkaitan dengan penyediaan bahan baku makanan, proses memasak, hingga pengantaran makanan ke sekolah-sekolah,” katanya di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Dengan anggaran yang sangat besar, Eko yakin program MBG ini akan berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang luas, tidak hanya dalam aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM dan BUMDes.

    Eko mengatakan, melalui program tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus memberdayakan UMKM di seluruh penjuru Tanah Air, menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

    “Program MBG ini bertujuan untuk menjamin anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup, agar mereka dapat belajar dengan optimal. Selain itu, program ini juga akan mencakup ibu hamil dan anak-anak di tingkat PAUD hingga sekolah, dengan target sekitar 90 juta penerima manfaat,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia juga mendorong agar Kementerian Pertanian (Kementan) terus menggenjot produksi pangan yang menjadi menu utama program MBG. Apalagi, saat ini, Presiden Prabowo Subianto sangat konsen terhadap pembangunan pertanian nasional.

    “Saya kira ini merupakan momentum yang baik, di mana Presiden Prabowo begitu fokus pada sektor pertanian. Sehingga, Kementan perlu meningkatkan lagi produksi dan produktivitasnya,” ucap dia.

  • Garda Satu Minta Pemerintah Malaysia Beri Santunan pada PMI Korban Penembakan

    Garda Satu Minta Pemerintah Malaysia Beri Santunan pada PMI Korban Penembakan

    loading…

    Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure saat orasi dalam aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Jumat (31/1/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Ratusan orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Jumat (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Malaysia bertanggung jawab atas insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia oleh Otoritas Maritim Malaysia pada Jumat (24/1/2025) pekan lalu.

    Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini bukan yang pertama. Berdasarkan data Migrant Care, dalam 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia telah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.

    “Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa dalam kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang tanggal 24 ini bukan baru pertama kali, tapi sudah berkali-kali,” kata Pure di lokasi.

    GARDA SATU juga meminta pemerintah Malaysia meminta maaf secara resmi kepada rakyat Indonesia serta memberikan santunan kepada keluarga korban, khususnya kepada Sanggup Basri, salah seorang korban penembakan.

    “Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam kepada pemerintah Malaysia agar segera meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga meminta kepada pemerintah Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya kepada Sanggup Basri dan keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.

    Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU dan berjanji menyampaikannya kepada pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi.

    “Tentu. Kalau tidak ditangkapi dalam 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih besar untuk mengepung pemerintahan Malaysia di Jakarta,” katanya.

    Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.

    (abd)