Category: Sindonews.com

  • Menag Berharap Arab Saudi Tak Batasi Usia Haji Maksimal 90 Tahun

    Menag Berharap Arab Saudi Tak Batasi Usia Haji Maksimal 90 Tahun

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar berharap Pemerintah Arab Saudi tidak membatasi usia jemaah haji maksimal 90 tahun. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar berharap Pemerintah Arab Saudi tidak membatasi usia jemaah haji maksimal 90 tahun. Sehingga, calon jemaah yang masih sehat tetap bisa berangkat haji.

    Sebelumnya, otoritas Arab Saudi berencana pada musim haji 2025 mendatang tidak akan memberi izin jemaah usia 90 tahun ke atas dan akan membatasi jumlah jemaah berusia 70 tahun lebih untuk melaksanakan haji.

    “Ya, kami juga wacanakan ke situ. Jangan kita dibatasi berdasarkan faktor usia, tetapi berdasarkan faktor istitha’ah artinya kemampuan,” katanya di Jakarta, dikutip Senin (3/2/2025).

    Nasaruddin Umar mengatakan, Indonesia telah melakukan lobi terkait masalah batasan usia. Apalagi, masa tunggu jemaah haji Indonesia masih terlalu lama yakni 48 tahun. Sehingga, upaya lobi-lobi dengan menambah kuota haji diharapkan bisa memperpendek masa tunggu jemaah haji.

    “Ada orang di atas 90 tahun tapi segar, ada orang di bawah 60 tahun tapi pakai kursi roda, jadi itu agak relatif ya kan. Tetapi Saudi Arabia punya pandangan khusus mungkin dalam hal ini, tapi kami sudah menawar untuk Indonesia, karena kita terlalu lama menunggu 48 tahun harus menunggu, tiba-tiba harus naik hari ini, Usianya tidak memiliki syarat, kekecewaannya besar sekali,” jelas Menag.

    Sementara itu, dari data Pusat Kesehatan Haji menyebutkan dalam 7 tahun terakhir terjadi tren peningkatan jemaah haji lansia dengan usia 65 tahun ke atas. Pada 2017 ada sekitar 32% jamaah lansia dari total jemaah haji Indonesia. Pada 2018 ada sekitar 32% jemaah lansia.

    Kemudian, di 2019 jemaah haji lansia sebanyak 34%. Pada 2020 tidak ada keberangkatan haji karena Covid-19. Pada 2021 hanya ada sekitar 5 % jemaah haji lansia. Selanjutnya pada 2022, ada 23% jemaah haji lansia. Pada 2023 sebanyak 44% adalah jemaah haji lansia dan pada 2024, ada sebanyak 21% jemaah lansia.

    (cip)

  • Menag Lobi Arab Saudi Tambah Kuota Pendamping Jemaah Haji

    Menag Lobi Arab Saudi Tambah Kuota Pendamping Jemaah Haji

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar mengungkapkan masih terus melakukan lobi ke Pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota pendamping bagi jemaah haji Indonesia. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan masih terus melakukan lobi ke Pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota pendamping bagi jemaah haji Indonesia. Hal ini untuk mengatasi kendala komunikasi yang kerap dialami oleh jemaah haji asal Indonesia ketika didampingi oleh petugas dari Arab Saudi.

    “Iya, jadi sebetulnya kita lobi sekarang ini adalah penambahan pendamping. Karena kalau Arab Saudi yang menjadi pendamping orang Indonesia, pertama ada kesulitan dari segi bahasa. Dia enggak bisa bahasa Indonesia, jemaah haji kita itu kan banyak yang bahasa Indonesianya pun juga terbata-bata kan, jadi alangkah baiknya kalau pendamping mereka itu dari asal mereka berada. Nah itu yang kita lobi supaya ada tambahan,” ujar Menag, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Selain untuk penambahan kuota pendamping, Nasaruddin juga mengusulkan agar batasan usia jemaah haji lebih fleksibel, tidak hanya ditentukan oleh faktor usia semata, tetapi juga berdasarkan faktor istitha’ah atau kemampuan fisik. “Ya, kami juga wacanakan ke situ. Jangan kita dibatasi berdasarkan faktor usia, tetapi berdasarkan faktor istitha’ah artinya kemampuan,” katanya.

    “Ada orang di atas 90 tahun tapi seger, ada orang di bawah 60 tahun tapi pakai kursi roda, jadi itu agak relatif ya kan. Tetapi Saudi Arabia punya pandangan khusus mungkin dalam hal ini, tapi kami sudah menawar untuk Indonesia, karena kita terlalu lama menunggu 48 tahun harus menunggu, tiba-tiba harus naik hari ini, Usianya tidak memiliki syarat, kekecewaannya besar sekali,” jelasnya.

    Nasaruddin Umar menyebutkan pihak Arab Saudi telah memberikan respons positif terhadap lobi tersebut dan berjanji untuk mempertimbangkan permohonan dari Indonesia. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan otoritas Arab Saudi.

    “Rupanya ngangguk-ngangguk beliau ya mudahkan lobi-lobi kita seperti ini bisa dimengerti oleh beliau. Ya, akan dipertimbangkan, tapi keputusannya di tangan beliau karena mereka yang punya negaranya kan,” ucapnya.

    (cip)

  • Bahas Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Komisi II DPR Rapat Bersama Mendagri dan Penyelenggara Pemilu Hari Ini

    Bahas Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Komisi II DPR Rapat Bersama Mendagri dan Penyelenggara Pemilu Hari Ini

    loading…

    Komisi II DPR dijadwalkan menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan jajaran KPU, Bawaslu, DKPP, Senin (3/2/2025). FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA Komisi II DPR dijadwalkan menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan jajaran KPU, Bawaslu, DKPP, Senin (3/2/2025). Rapat digelar untuk membahas waktu pelantikan kepala daerah .

    Untuk diketahui, kepala daerah non-sengketa batal dilantik pada 6 Februari 2025, imbas Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat penanganan PHPU Pilkada 2024. Dengan demikian, pemerintah melakukan penyesuaian jadwal pelantikan kepala daerah terpilih kembali.

    “Kami akan mengundang Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP ke komisi II pada hari Senin yang akan datang tanggal 3 februari 2025,” kata Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Jumat (31/1/2025).

    Secara pribadi, Komisi II DPR senang jika pelantikan, baik meraka yang tidak berperkara maupun mereka yang berperkara tapi ditolak karena dissimisal bisa dilaksanakan secara serentak. Sebab, hal ini sesuai dengan keinginan pertimbangan hukum putusan MK Nomor 27 dan 46 Tahun 2024 yang mengisyaratkan Pilkada Serentak harus juga dibarengi adanya pelantikan serentak.

    “Tetapi bagaimana keputusannya, kita tunggu Senin, 3 Februari 2025 di RDP Komisi II DPR,” ucapnya.

    Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, pihaknya akan menjelaskan waktu pelantikan kepala daerah terpilih dalam forum raker bersama Komisi II DPR, Senin (3/1/2025).

    “Hari Senin ada rapat kerja, sekalian nanti saya udah komunikasi dengan Ketua Komisi II DPR undangannya sudah kami terima juga terus nanti Senin,” kata Mendagri Tito usai bertemu dengan jajaran Majelis Hakim MK, di Gedung Mk, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

    Tito mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar pelantikan kepala daerah dapat diproses secara cepat. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum di daerah serta agar kepala daerah dapat segera bekerja untuk rakyat.

  • Momen Mantan Wapres AS Al Gore Berbincang dengan Megawati di Vatikan

    Momen Mantan Wapres AS Al Gore Berbincang dengan Megawati di Vatikan

    loading…

    Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore menyalami Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat menghadiri jamuan makan World Leaders Summit on Childrens Rights di Vatikan, Minggu (2/2/2025) malam waktu setempat. FOTO/IST

    JAKARTA – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri berbincang akrab dengan mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore saat menghadiri jamuan makan World Leaders Summit on Children’s Rights di Vatikan, Minggu (2/2/2025) malam waktu setempat. Momen itu terjadi saat Al Gore menghampiri puteri Megawati yang juga Ketua DPR Puan Maharani yang tengah menemani ibunya.

    “Hello, I’m Al Gore,” kata mantan Wapres Amerika Serikat itu sambil menyalami Puan dalam keterangan tertulis, Senin (3/2/2025).

    Sambil tersenyum, Puan langsung mengulurkan tangan menyambut salaman dari Al Gore. Ia langsung memberitahu kedatangan Al Gore itu ke Megawati. Lantas, Al Gore turut menyapa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

    “Hai saya sudah beberapa kali ketemu Anda,” kata Megawati sambil menyalami Al Gore, penerima penghargaan Nobel Perdamaian tahun 2007 atas upayanya untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi tentang tantangan iklim.

    Mantan wakil presiden Bill Clinton tersebut tersenyum dan berbincang ringan dengan Megawati. Puan pun terlihat senyum menyaksikan momen tersebut.

    Mereka duduk satu meja dan santap malam bersama antara panelis dan pihak tuan rumah Vatikan yang diwakili Menteri Luar Negeri, Kardinal Pietro Parolin.

    Kardinal Pietro tiba paling akhir dan dia pun langsung bercakap hangat bersama Megawati dan Puan. Ketiganya tampak sesekali tertawa.

    Untuk diketahui, Megawati dan Al Gore menjadi panelis pada World Leaders Summit on Children’s Rights di Vatikan, Senin (3/2/2025) waktu setempat. Panitia secara bergilir memanggil para pemimpin dunia yang hadir saat jamuan makan untuk memberikan wawancara singkat ke tim dokumentasi World Leaders Summit on Children’s Rights.

    Dalam kesempatan ini, Megawati didampingi puteranya M. Rizki Pratama dan puterinya yang juga Ketua DPR Puan Maharani, Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Ketua DPP PDIP Bintang Puspayoga. Selain itu, ikut mendampingi Guru Besar Fakultas Hubungan Internasional Universitas St. Petersburg, Connie Rahakundini Bakrie, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, dan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi.

    (abd)

  • MK Gelar Sidang Putusan Sengketa Pilkada Selasa dan Rabu Besok

    MK Gelar Sidang Putusan Sengketa Pilkada Selasa dan Rabu Besok

    loading…

    Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan dan/atau Ketetapan perkara Pilkada 2024 pada Selasa dan Rabu (4-5/2/2025). FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan dan/atau Ketetapan perkara Pilkada 2024 pada Selasa dan Rabu (4-5/2/2025). Hal tersebut berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim.

    Kepala Biro Umum MK Budi Wijayanto mengatakan, putusan yang akan dibacakan pada 4-Februari 2025 merupakan putusan untuk perkara-perkara yang tidak akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.

    Sehingga, menurutnya, diperlukan dukungan dari pihak Kepolisian untuk memberikan dan menjamin pengamanan terhadap MK dan seluruh pihak.

    “Semangat pimpinan kami Pak Kapolres, yaitu tetap ingin memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan,” kata Budi dalam keterangannya.

    Budi menjelaskan semangat MK tanpa pagar tetap dapat dilanjutkan tanpa ada sekat-sekat walaupun keamanan dan pengamanan merupakan suatu kunci yang tidak dapat dilupakan. Seperti yang pernah dikemukakan oleh Kapolres yang pada pokoknya aman tapi tidak mencekam.

    Dalam persidangan putusan tersebut akan diketahui perkara akan lanjut ke tahap pembuktian atau perkara dihentikan. Terhadap perkara yang lanjut ke tahap pembuktian, selanjutnya MK akan menggelar sidang pemeriksaan lanjutan yang akan dilaksanakan pada 7 hingga 17 Februari mendatang.

    Dalam persidangan pembuktian, masing-masing pihak akan diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi ataupun ahli. Untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, para pihak diberi hak untuk mengajukan saksi ataupun ahli, secara keluruhan maksimal enam orang.

    Sementara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wali kota, secara keseluruhan para pihak diperbolehkan mengajukan maksimal empat orang saksi maupun ahli. Adapun mekanisme pengajuan daftar nama saksi dan atau ahli, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan paling lambat satu hari kerja sebelum hari persidangan.

    Untuk diketahui, MK sudah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 310 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 terhitung sejak 8 Januari hingga 31 Januari 2025.

    Pada Jumat (31/1/2025), Majelis Hakim Konstitusi, yang terbagi dalam tiga panel, juga telah menyelesaikan sidang dengan agenda Jawaban KPU selaku Pihak Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu.

    Dalam keseluruhan persidangan, baik saat pemeriksaan terhadap Permohonan Pemohon, maupun mendengarkan Jawaban KPU dan Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, semua pihak sudah diberikan kesempatan yang adil untuk menjelaskan argumen dan menguraikan fakta yang dimiliki.

    (abd)

  • Jebolan Akmil 90-an yang Sukses Jadi Danjen Kopassus, Nomor 1 dan 6 Peraih Adhi Makayasa

    Jebolan Akmil 90-an yang Sukses Jadi Danjen Kopassus, Nomor 1 dan 6 Peraih Adhi Makayasa

    loading…

    Tercatat ada 6 Jenderal TNI Angkatan Darat jebolan Akademi Militer (Akmil) 90-an yang sukses menjadi Danjen Kopassus. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Tercatat ada 6 Jenderal TNI Angkatan Darat jebolan Akademi Militer (Akmil) 90-an yang sukses menjadi Danjen Kopassus. Mereka saat ini menduduki sejumlah jabatan strategis di militer.

    Berdasarkan penelusuran SindoNews, Senin (3/2/2025) para perwira tinggi (Pati) tersebut ada yang menjabat sebagai Staf Khusus KSAD, Dankodiklatad, Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) dan Pangdam IV Diponegoro.

    Berikut ini 6 Jenderal TNI AD jebolan Akmil 90-an yang perah menduduki jabatan sebagai Danjen Kopassus:

    1. Letjen TNI I Nyoman Cantiasa

    Letjen TNI I Nyoman Cantiasa merupakan Pati TNI Angkatan Darat (AD) yang kini menjabat sebagai Staf Khusus KSAD (Penugasan di Kementerian/Lembaga).

    Lahir di Buleleng, Bali pada 26 Juni 1967, Cantiasa tercatat menjadi lulusan terbaik Akmil 1990 dari satuan Infanteri Kopassus sehingga berhak atas penghargaan Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama.

    Cantiasa lama mengabdi di Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Beberapa posisi penting yang pernah dijabat saat bertugas di Kopassus yakni Dansat 81/Kopassus (2010), Danpusdikpassus (2012), hingga Pamen Ahli Bidang Taktik Khusus Gultor Danjen Kopassus (2013).

    Seiring waktu, kariernya melejit dan moncer dengan sejumlah posisi penting yang dipercayakan. Pecah bintang 1 atau Brigjen TNI saat menjadi Danrem 173/Praja Vira Braja (2017), Cantiasa kemudian menduduki jabatan lain seperti Kasdam XVII/Cenderawasih (2017) dan Pa Sahli Tk III Bidang Polkamnas Panglima TNI (2018).

    Namanya semakin dikenal saat ditunjuk sebagai orang nomor 1 di Korps Baret Merah sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus pada 2019 menggantikan Eko Margiyono. Tak lama setelahnya, Cantiasa beralih menjadi Pangdam XVIII/Kasuari menggantikan posisi Ali Hamdan Bogra.

    Pada Januari 2022, Cantiasa ditunjuk menjadi Pangkogabwilhan III menggantikan Jeffry Apoly Rahawarin. Sejalan dengan tugas baru ini, pangkatnya naik menjadi bintang 3 atau Letjen TNI.

    Setelah itu, Cantiasa mengisi jabatan Koorsahli KSAD (2023). Barulah pada November 2023, dia ditunjuk menjadi Waka BIN menggantikan Teddy Lhaksmana. Pada Oktober 2024, Cantiasa mendapat tugas baru sebagai Staf Khusus KSAD (Penugasan di Kementerian/Lembaga).

    2. Letjen TNI Mohamad Hasan

    Letjen TNI Mohamad Hasan juga merupakan lulusan Akmil 1990-an yang pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus. Saat ini dia menjabat sebagai Komandan Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AD (Dankodiklatad).

    Jenderal TNI kelahiran Bandung, 13 Maret 1971 itu merupakan lulusan Akmil 1993 dari kecabangan Infanteri Kopassus.

    Karier militer Mohamad Hasan cukup cemerlang. Ia pernah mengemban sejumlah jabatan strategis, antara lain menjadi pengawal Presiden Jokowi dengan jabatan sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

  • Menlu Sugiono Ungkap Kondisi Terkini 4 WNI yang Ditembak Polisi Malaysia

    Menlu Sugiono Ungkap Kondisi Terkini 4 WNI yang Ditembak Polisi Malaysia

    loading…

    Menlu Sugiono mengungkapkan dua WNI korban penembakan di Malaysia masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara dua lainnya sudah dinyatakan sehat. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Luar Negeri ( Menlu ) Sugiono mengungkapkan perkembangan terbaru 4 Warga Negara Indonesia ( WNI ) yang menjadi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Malaysia. Empat WNI yang merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) itu, dua masih menjalani perawatan di rumah sakit dan dua lainnya sudah dinyatakan sehat.

    “Tadinya ada dua yang dalam kondisi kritis. Salah satu korban sudah keluar dari masa kritisnya, sementara yang satu lagi masih dalam proses pemulihan,” kata Sugiono kepada awak media di Temple Murugan, Jakarta, Minggu (2/2/2025).

    Sementara itu, kata Sugiono, satu korban yang meninggal dunia jenazahnya sudah dibawah pulang ke Tanah Air.

    “Dari hasil koordinasi kami dengan Kementerian Luar Negeri di Malaysia, korban meninggal sudah dibawa kembali ke kampung halamannya. Sudah dimakamkan. Kalau saya tidak salah 3 hari atau 4 hari lalu,” ungkap Sugiono.

    Sugiono juga mengungkap bahwa penyelidikan kasus ini sepenuhnya menjadi kewenangan otoritas Malaysia. “Itu hasil penyelidikan kita serahkan nanti ke mereka ya, kita nggak ikut menyelidiki.”

    Saat ditanya mengenai informasi ada satu WNI yang dikabarkan ditangkap oleh polisi Malaysia, Sugiono belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak terkait. “Semuanya masih dalam proses pengumpulan keterangan dari sana,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menanggapi kasus penembakan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap 5 WNI di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. Satu orang WNI meninggal atas penembakan tersebut.

    Prabowo berharap adanya investigasi mendalam terkait penembakan tersebut. “Ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan,” kata Prabowo usai menghadiri Rapim TNI-Polri 2025, Kamis (30/1/2025).

    Baca Juga: Tuntut Keadilan bagi Buruh Migran yang Ditembak, Ratusan Buruh Demo di Kedubes Malaysia

  • KPK Dalami Hubungan Bisnis Mantan Dirut PT Taspen dengan Perusahaan Afiliasi

    KPK Dalami Hubungan Bisnis Mantan Dirut PT Taspen dengan Perusahaan Afiliasi

    loading…

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, KPK memeriksa Eko Yuliantoro seorang karyawan swasta sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi investasi fiktif PT Taspen di PT Insight Investments Management (IIM). FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memeriksa Eko Yuliantoro seorang karyawan swasta sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi investasi fiktif PT Taspen di PT Insight Investments Management (IIM). Pemeriksaan terhadap Eko untuk mendalami hubungan perusahaan afiliasi yang terlibat dalam investasi PT Taspen.

    “Hari Jumat (31/1/2025) KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait kegiatan investasi PT Taspen tahun anggaran 2019,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Minggu (2/2/2025).

    Tessa menjelaskan, pemeriksaan terhadap Eko Yuliantoro dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. KPK mendalami keterangan Eko terkait dengan perusahaan afiliasi yang terlibat kegiatan investasi PT Taspen di PT IIM.

    “Hadir (Eko Yuliantoro), materinya (pemeriksaan) hubungan bisnis tersangka dengan perusahaan afiliasi yang terlibat kegiatan investasi PT Taspen di PT IIM,” jelas Tessa.

    Dalam kasus ini, KPK menahan eks Dirut PT Taspen, Antonius N.S. Kosasih. Sebelum dilakukan penahanan, Kosasih terlebih dahulu diperiksa oleh tim penyidik KPK.

    Kosasih ditetapkan tersangka bersama Ekiawan Heri Primaryanto (EHP) selaku Direktur Utama PT Insight Investments Management (IIM) tahun 2016-Maret 2024.

    “KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada Tersangka ANSK dan EHP untuk 20 hari pertama terhitung sejak 8 Januari-27 Januari 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (8/1/2025).

    (abd)

  • Gelar Sarasehan Pra Munas VII, IKA-PMII Komitmen Dukung Kemandirian Nasional

    Gelar Sarasehan Pra Munas VII, IKA-PMII Komitmen Dukung Kemandirian Nasional

    loading…

    Sarasehan Nasional Reindustrialisasi Strategi dan Penguasaan Teknologi Tinggi yang digelar IKA-PMII di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (2/2/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( IKA-PMII ) bakal menggelar Musyawarah Nasional (Munas) VII IKA-PMII di Jakarta 21-23 Februari 2025. Sejumlah pra acara digelar untuk menyambutnya.

    Salah satunya Sarasehan Nasional Reindustrialisasi Strategi dan Penguasaan Teknologi Tinggi digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (2/2/2025). Dalam sambutannya, Ketua Umum Pengurus Besar IKA-PMII Akhmad Muqowam mengatakan, ini adalah sarasehan kedua sebagai rangkaian Pra Munas menuju Munas VII IKA-PMII.

    “Tiga kali kita sarasehan. Pertama digelar di Pontianak, Kalimantan Barat bertema Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia. Ini yang kedua. Semuanya membahas hal yang penting sebagai pedoman bagi PB IKA-PMII merumuskan rekomendasi untuk pengambil kebijakan saat munas nanti,” kata Muqowam.

    Dalam acara yang dihadiri sejumlah senior alumni PMII yang kini menjabat di berbagai level Pemerintahan, Muqowam berharap, alumni yang berada di jabatan publik, turut serta urun pikiran untuk kemajuan bangsa. Terkait tema Sarasehan, Muqowam berharap, pendidikan di Indonesia fokus mengejar industrialisasi strategis dan menguasai teknologi tinggi.

    Selain itu, perlu aturan dan regulasi yang jelas untuk mengawal ini. Dikatakan, teknologi tinggi salah satu modal utama industrialisasi.

    Sejauh ini, ekosistem teknologi di berbagai bidang, tidak mendukung. Padahal jika industrialisasi berjalan, akan tercipta lapangan kerja berkuakitas, bukan sekadar tenaga kerja informal.

    “Ekosistem ini harus tercipta untuk mendukung kemandirian nasional. Baik pangan, pertanian, maritim, dan lainnya,” tuturnya.

    Ketua Umum Pengurus Wilayah (PW) IKA PMII Jakarta Fathan Subchi mengatakan, tema yang diangkat kali ini, dinilai sangat penting untuk mencapai Indonesia Emas 2045. “IKA-PMII harus mengkaji dan memberi masukan penting untuk Pemerintah. Lewat diskusi dengan beragam kalangan. Saya juga berharap, hasilnya akan menjadi guidance saat Munas nanti,” kata Fathan

    Bendahara Umum (Bendum) PB IKA PMII sekaligus Ketua Panitia Munas VII IKA-PMII Sudarto menyatakan, serasehan Pra Munas ini, untuk menghantarkan puncak Munas yang akan dilaksanakan 21-23 Februari 2025 di Jakarta. Dia berharap, dari rangkaian sarasehan ini menelurkan rumusan program kerja prioritas.

  • Retreat Kepala Daerah Tak Pakai Uang Pribadi Prabowo, Gunakan APBN

    Retreat Kepala Daerah Tak Pakai Uang Pribadi Prabowo, Gunakan APBN

    loading…

    Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan retreat atau pembekalan kepala daerah terpilih tetap dilakukan meski pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan retreat atau pembekalan kepala daerah terpilih tetap dilakukan meski pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran. Retreat diperlukan untuk menyatukan visi misi seluruh kepala daerah terpilih di Pilkada Serentak 2024.

    “Kan begini, efisiensi anggaran bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, nggak begitu juga,” ujar Prasetyo, Minggu (2/2/2025).

    Dia memastikan biaya pelaksanaan retreat kepala daerah terpilih bukan dari Presiden Prabowo Subianto. Retreat akan dibiayai APBN. “Nggak pribadi dari Prabowo dong, dari pemerintah,” ucapnya.

    “Karena itu kan di awal-awal ya (anggaran dari Prabowo saat retreat kabinet), di awal-awal masa pemerintahannya,” tambah Prasetyo.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menuturkan para kepala daerah mengikuti retreat setelah seminggu mereka dilantik. Kegiatan bakal dilaksanakan mulai awal pekan depan.

    “Kemungkinan besar (retreat kepala daerah) di Magelang. Mungkin sekitar seminggu setelah pelantikan,” kata Bima di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/1/2025) lalu.

    Retreat bakal dilaksanakan lebih dari sepekan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan untuk menjadi pengisi materi.

    (jon)