Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • Majukan Pendidikan Indonesia, PLN Icon Plus Sediakan Internet di Daerah Tertinggal

    Majukan Pendidikan Indonesia, PLN Icon Plus Sediakan Internet di Daerah Tertinggal

    loading…

    PLN Icon Plus akan menyediakan internet di daerah tertinggal dan terluar. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Sektor pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan besar di 2025. Aksesibilitas, kesenjangan digital, adaptasi teknologi, dan transparansi pendidikan menjadi isu utama yang memerlukan perhatian serius.

    Salah satu tantangan terbesar adalah aksesibilitas pendidikan yang kurang merata. Banyak daerah di Indonesia, terutama wilayah terpencil, masih kesulitan mendapatkan koneksi internet yang stabil.

    Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam pengembangan produk-produk teknologi informasi dan komunikasi. Dengan berbagai layanan tersebut, pihaknya membantu menjembatani kesenjangan digital, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong kolaborasi antara sekolah, siswa, dan orang tua.

    “Solusi ini tidak hanya mempersiapkan pendidikan Indonesia untuk menghadapi tantangan 2025, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk melahirkan generasi yang siap bersaing di tingkat global. Teknologi adalah kunci, dan PLN Icon Plus adalah mitra strategis yang dapat mewujudkan pendidikan berkualitas untuk seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya, Selasa (4/2/2025).

    Menurut dia, PLN Icon Plus menjawab masalah ini dengan menyediakan Internet Broadband dan Internet Corporate, memastikan seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), memiliki akses internet yang cepat dan andal dalam mendukung proses belajar mengajar. Selain itu, sistem pembelajaran di era digital memerlukan inovasi untuk mengintegrasikan teknologi dengan kurikulum sekolah.

    PLN Icon Plus menawarkan solusi Learning Management System (LMS), platform yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan pendidikan. LMS ini mencakup fitur seperti manajemen jadwal kelas, rekap nilai, absensi, hingga pemantauan progres siswa oleh orang tua.

    LMS ini juga terintegrasi dengan Human Resource Information System (HRIS) yang menjadikan proses administrasi lebih sederhana dan efisien. Keunggulan lainnya adalah fitur pembayaran online, yang memungkinkan transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah.

    Selain solusi individual, PLN Icon Plus juga memperkenalkan konsep Smart School dan Smart Campus, yang mengintegrasikan teknologi IoT dan cloud computing untuk menciptakan lingkungan belajar yang modern dan efisien. Dengan teknologi ini, pengelolaan data sekolah, keamanan, hingga manajemen fasilitas dapat dilakukan secara otomatis dan real-time.

    (cip)

  • Enam Sengketa Pilkada Lanjut, 52 Dihentikan

    Enam Sengketa Pilkada Lanjut, 52 Dihentikan

    loading…

    Kabiro Humas dan Protokol MK, Pan Mohammad Faiz memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung MK, Selasa (4/2/2025). FOTO/DANAN DAYA ARYA PUTRA

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi ( MK ) telah memutuskan 58 perkara sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 melalui persidangan dismissal sesi I yang dilaksanakan di ruang sidang Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025). Dari gugatan itu, hanya 6 perkara yang lanjut ke tahap selanjutnya, sedangkan 52 perkara tumbang.

    “Kita baru saja menyelesaikan pembacaan putusan atau ketetapan di sesi pertama, yang jumlahnya itu 58 putusan dan ketetapan. Jadi kalau kita rinci, tadi sudah dibacakan seluruhnya. Ada 52 perkara itu yang tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya,” kata Kabiro Humas dan Protokol MK, Pan Mohammad Faiz kepada wartawan di Gedung MK.

    “Kalau dirinci, itu ada 9 permohonan yang ditarik yang tadi sudah dikeluarkan ketetapan. Ada 8 permohonan yang dinyatakan gugur, 1 permohonan itu tidak berwenang dan 34 permohonan tidak diterima, sementara yang 6 perkara akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya,” sambungnya.

    Enam perkara yang melanjutkan ke tahapan berikutnya di antaranya Kota Tasikmalaya, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mimika. Lalu ada Kota Banjarbaru dan Kabupaten Aceh Timur.

    Selanjutnya persidangan pembuktian akan mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Sidang tersebut dijadwalkan pada 7-17 Februari 2025.

    “Kalau ini adalah PHPU kabupaten-kota, jumlah saksi atau ahli untuk tiap-tiap perkara dan tiap pihak itu maksimal 4 orang,” tambahnya.

    Faiz menegaskan pengajuan daftar saksi ataupun ahli, paling lambat dilakukan satu hari kerja sebelum persidangan. Saksi ataupun ahli pun diminta untuk melampirkan keterangan tertulis tentang apa yang akan disampaikan nanti dalam persidangan.

    “Kalau ahli ada tambahan, harus menyerahkan CV dan juga surat izin, jika misalnya dari instansi atau dari kampus, maka perlu ada izinnya. Nah itu adalah perbedaan untuk saksi dan ahli. Sebagai tambahan, saksi nanti hanya bisa didengar keterangan, apa yang dilihat, diketahui secara langsung, tidak bisa memberikan pendapat atau opini, ini berbeda dengan ahli,” tuturnya.

    Berikut rincian 6 perkara yang dilanjutkan pada sesi I:
    1. Perkara 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Tasikmalaya

  • Imbas Kekacauan Kebijakan Elpiji 3 Kg, PB PMII Sarankan Bahlil Mundur

    Imbas Kekacauan Kebijakan Elpiji 3 Kg, PB PMII Sarankan Bahlil Mundur

    loading…

    Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi Ramadhan menyarankan Menteri Bahlil mundur imbas kekacauan kebijakan melarang pengecer menjual elpiji 3 kg. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diminta mengevaluasi Bahlil Lahadalia sebagai menteri ESDM. Bahlil juga disarankan mundur dari jabatannya. Hal ini sebagai buntut larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kg telah menyengsarakan rakyat.

    Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi Ramadhan mengatakan, aturan penjualan elpiji 3 kg yang dikeluarkan Bahlil tersebut telah membuat salah satu warga Tangerang Selatan meninggal dunia. Korban meninggal usai ikut antrean panjang untuk mendapatkan gas elpiji.

    Baca Juga

    “Kebijakan jika dilakukan ugal-ugalan tanpa kajian yang matang serta tanpa kordinasi dulu dengan presiden, maka korbannya adalah rakyat. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab setelah warga tanggerang selatan meninggal gara-gara kebijakannya. Harusnya Bahlil kalau tau malu, mundur saja,” katanya kepada awak media di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Mahasiswa magister Analisis Kebijakan Publik Universitas Indonesia ini menegaskan dampak kebijakan Bahlil ini bisa membuat jalur ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM semakin sulit. Misalnya emak-emak kesulitan memasak di dapur karena gasnya sulit didapat, kemudian pedagang kaki lima dan pelaku UMKM yang dagangannya semakin mahal dengan alasan gas sulit didapatkan.

    Baca Juga

    “Artinya karena kebijakan keliru yang dikeluarkan Menteri Bahlil tersebut mempersulit hidup masyarakat kecil dan berdampak terhadap terhadap ekonomi masyarakat dan harga-harga di pedagang UMKM. Mereka mesti mencari Gas LPG 3 kg lebih jauh daripada biasanya dan menambah pengeluaran. Seharusnya pemerintah itu melindungi dan membuat hidup masyarakat sejahtera, bukan dengan membuat kebijakan yang membuat masyarakat panik,” tegasnya.

    (poe)

  • KPK Geledah Rumah Politikus NasDem Ahmad Ali Terkait Kasus Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

    KPK Geledah Rumah Politikus NasDem Ahmad Ali Terkait Kasus Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

    loading…

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah politikus Partai NasDem, Ahmad Ali, Selasa (4/2/2025). FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menggeledah rumah politikus Partai NasDem, Ahmad Ali , Selasa (4/2/2025). Penggeledahan ini tekait kasus dugaan korupsi yang menyeret eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

    Penggeledahan itu dibenarkan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi awak media. “Benar ada kegiatan Penggeledahan perkara tersangka RW,” kata Tessa kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

    Tessa belum merinci lokasi rumah Ahmad Ali yang digeledah. Termasuk apa saja yang disita dari giat tersebut.

    Untuk diketahui, KPK telah menyita sejumlah uang dari berbagai pihak terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari. Tessa menyatakan, penyitaan dilakukan pada 10 Januari 2025. Adapun, uang yang disita dari mata uang rupiah hingga asing.

    “Dalam mata uang rupiah sebesar Rp350.865.006.126,78, uang ini disita dari 36 rekening (atas nama tersangka dan atas nama pihak pihak terkait lainnya),” kata Tessa melalui keterangan tertulisnya, Selasa (14/1/2025).

    Kemudian, dalam mata uang dolar Amerika sebesar USD6.284.712,77, yang disita dari 15 rekening dan dalam mata uang dolar Singapura sebesar SGD2.005.082,00.

    “Penyitaan dilakukan karena diduga uang yang tersimpan dalam rekening tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana terkait dengan perkara tersebut di atas,” ujarnya.

    Jika ditotal, jumlah uang yang disita itu lebih dari Rp400 miliar.

    Rita sendiri telah dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Pondok Bambu Jakarta setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018. Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek. Saat ini, KPK masih melakukan penyidikan terkait kasus TPPU dengan tersangka Rita.

    (abd)

  • Antrean Panjang Berakhir! Prabowo Kembali Izinkan Pengecer Jual LPG 3 Kg

    Antrean Panjang Berakhir! Prabowo Kembali Izinkan Pengecer Jual LPG 3 Kg

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian ESDM untuk kembali mengizinkan pengecer menjual gas 3 Kg. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Setelah sempat terjadi kelangkaan LPG 3 Kg yang memicu antrean panjang di berbagai daerah, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk kembali mengizinkan pengecer menjual gas bersubsidi tersebut.

    Keputusan ini diambil setelah aturan yang melarang pengecer menjual LPG 3 Kg diberlakukan pada 1 Februari 2025 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan distribusi LPG lebih tertata dan tepat sasaran. Namun, efeknya justru memicu kepanikan di tengah masyarakat hingga membuat mereka mengantre panjang berjam-jam di pangkalan resmi demi mendapatkan LPG 3 Kg.

    Menanggapi kondisi tersebut, Presiden Prabowo bergerak cepat resmi mencabut larangan pengecer menjual LPG 3 Kg hari ini.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, kebijakan larangan pengecer bukan berasal dari Presiden Prabowo, sehingga pencabutan aturan ini merupakan langkah untuk mengatasi kegelisahan masyarakat.

    Ekonom dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dr. Hendry Cahyono, S.E., M.E., menilai keputusan Presiden Prabowo ini berdampak positif bagi masyarakat. Hendry menyebut LPG 3 Kg merupakan kebutuhan dasar rumah tangga yang belum memiliki substitusi yang terjangkau. Larangan pengecer sebelumnya dinilai justru mempersulit akses masyarakat terhadap LPG.

    “Tentu kebijakan diizinkannya kembali pengecer menjual LPG 3 kg bersubsidi berdampak pada masyarakat. Mereka tidak perlu lagi antre panjang di pangkalan, yang sebelumnya sangat menyulitkan. Gas LPG ini adalah kebutuhan utama rumah tangga yang belum memiliki substitusi murah,” ujar Hendry Cahyono kepada SindoNews, Selasa (4/2/2025).

    Meski demikian, Hendry menyoroti perbedaan harga yang terjadi di pasaran. Harga resmi LPG 3 Kg seharusnya berkisar Rp12.700 hingga Rp15.000, namun di lapangan sering dijual dengan harga Rp18.000 hingga Rp22.000. Hendry menegaskan perbedaan harga ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah agar kebijakan distribusi LPG lebih efektif tanpa merugikan masyarakat.

    Selain memperbolehkan pengecer menjual LPG, Hendry juga menyarankan agar pemerintah mulai mengembangkan infrastruktur jaringan gas rumah tangga sebagai alternatif distribusi yang lebih efisien. Menurutnya, jika jaringan gas tersedia hingga ke rumah tangga, masyarakat tidak perlu lagi antre untuk membeli LPG.

    “Pemerintah bisa mulai menggalakkan pembangunan jaringan pipa gas LPG bersubsidi. Dengan begitu, jika ingin memangkas rantai distribusi, masyarakat tidak harus mengantre di pangkalan karena sudah memiliki akses langsung melalui jaringan pipa,” jelasnya.

    Dengan pencabutan larangan pengecer, kini masyarakat dapat kembali membeli LPG 3 Kg di warung atau toko pengecer terdekat tanpa harus mengantre di pangkalan resmi. Langkah cepat Presiden Prabowo ini diharapkan mampu menormalkan kembali distribusi LPG dan mencegah kelangkaan yang dapat mengganggu aktivitas rumah tangga di berbagai daerah.

    (cip)

  • Pakar Oseanografi Undip Minta Pemerintah Tak Buru-buru Hentikan PSN PIK

    Pakar Oseanografi Undip Minta Pemerintah Tak Buru-buru Hentikan PSN PIK

    loading…

    Isu penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) membuat pekerja yang menggantungkan hidup di sana resah. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Isu penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) membuat pekerja yang menggantungkan hidup di sana resah. Mereka khawatir akan kehilangan lapangan pekerjaan.

    Pakar Oseanografi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Denny Nugroho Sugianto, menyarankan pemerintah tidak buru-buru dalam menghentikan atau melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah harus lebih dulu melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaannya.

    Denny mengatakan merujuk dari nama Proyek Staregis Nasional maka proyek ini memiliki dampak strategis bagi negara maupun masyarakat. Sehingga dalam penentuan PSN, pemerintah tentu tidak asal-asalan. “Tapi pasti sudah melakukan kajian dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan,” ungkapnya.

    Namun, dalam pelaksanaannya mungkin ada kaidah yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah. “Dalam pelaksanaan di lapangan itu kan kadang-kadang ada dua hal yang berbeda, yang memunculkan tafsir yang berbeda,” kata pengamat kelautan ini.

    Dalam konteks ini, Denny menyarankan pemerintah tidak buru-buru untuk menghentikan PSN atau melanjutkannya. Pemerintah bisa lebih dahulu melakukan evaluasi dan monitoring.

    Dalam implementasi atas regulasi pemerintah harus dilihat apakah sudah benar atau tidak. Karena PSN terkait dengan pembangunan berkelanjutan dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. “Jika tidak sesuai ya dihentikan, tapi kalau baik ya harus dilanjutkan,” katanya.

    Baca Juga: Zionis Kobarkan Perang Saudara di Palestina

    Salah seorang warga Pakuhaji, Tangerang, yang bekerja di PIK2, Saepudin, mengatakan, banyak warga di pesisir pantai Tangerang yang menggantungkan nafkahnya di PIK. “Bukan cuma saya, kalau saya ngomong sama orang-orang yang bekerja di sini, kami semua gelisah dan khawatir,” kata Saepudin, Selasa (4/2/2025).

    Saepudin menyebut ada puluhan ribu orang Tangerang yang bekerja di sana. Mulai dari yang bekerja di kantoran, sopir, pedagang kaki lima, buruh bangunan, office boy, dan sebagainya. “Kalau sampai PSN dihentikan pasti akan berakibat pada kami juga,. Bahkan bisa saja kami kehilangan pekerjaan,” ungkapnya.

    Saepudin berharap pemerintah benar-benar memperhatikan nasib mereka, jika mau menghentikan PSN PIK2. “Tolong perhatikan nasib ratusan ribu orang seperti kami yang mencari nafkah di sini,” kata Saepudin.

    Saepudin menambahkan, warga yang bekerja di kawasan PIK berharap persoalan politik ataupun persaingan bisnis terkait PSN, tidak menghancurkan kehidupan masyarakat kecil yang bekerja di PIK. “Janganlah urusan politik-politik atau bisnis sampai merugikan kami yang hanya orang kecil,” kata Saepudin.

    (cip)

  • Rakyat Bersuara MAIN SUAP DI KASUS PEMBUNUHAN Bersama Aiman Witjaksono, Razman Arif Nasution, Toni RM, dan Narasumber Lainnya, Pukul 19.00 WIB, Live di iNews

    Rakyat Bersuara MAIN SUAP DI KASUS PEMBUNUHAN Bersama Aiman Witjaksono, Razman Arif Nasution, Toni RM, dan Narasumber Lainnya, Pukul 19.00 WIB, Live di iNews

    loading…

    Rakyat Bersuara MAIN SUAP DI KASUS PEMBUNUHAN Bersama Aiman Witjaksono, Razman Arif Nasution, Toni RM, dan Narasumber Lainnya, Pukul 19.00 WIB, Live di iNews

    JAKARTA – Dugaan pemerasan yang menyeret nama AKBP Bintoro mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Selatan masih terus berlanjut. Mirisnya, kasus ini tidak hanya menyeret nama salah satu oknum saja, melainkan citra institusi kepolisian di mata masyarakat luas.

    Dalam episode terbaru Rakyat Bersuara malam ini bersama Aiman Witjaksono akan membongkar fakta-fakta di balik kontroversi ini secara lengkap dan akurat. Tak hanya itu, Rakyat Bersuara malam ini juga akan menghadirkan para pakar hukum, mantan aparat, serta pihak yang terlibat langsung dalam kasus ini untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya.

    AKBP Bintoro menghadapi tuduhan pemerasan sebesar Rp20 miliar terhadap dua tersangka kasus pelecehan dan pembunuhan seorang remaja putri. Tak hanya itu, ia juga diduga mengambil aset mewah milik tersangka, seperti mobil Ferrari dan motor Harley Davidson. Meskipun Bintoro telah membantah keras melakukan pemerasan, proses penyidikan harus tetap berjalan. Penasaran bagaimana para pakar membahas persoalan ini?

    Jangan lewatkan Rakyat Bersuara “MAIN SUAP DI KASUS PEMBUNUHAN” bersama para narasumber Pahala Manurung-Pengacara Korban Pemerasan, Sugeng Teguh Santoso-Ketua IPW, Toni RM-Pengacara Keluarga Korban Pembunuhan, Radiman-Ayah FA Korban Pembunuhan, Edi Hasibuan-Dir. Eksekutif Lemkapi, Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono-Ketua Harian Kompolnas, Razman Arif Nasution-Praktisi Hukum, Pukul 19.00 WIB, Live hanya di iNews.

    (zik)

  • Tama S Langkun Apresiasi Putusan MK Menangkan Paslon JTP Hutabarat-Deni Lumbantoruan

    Tama S Langkun Apresiasi Putusan MK Menangkan Paslon JTP Hutabarat-Deni Lumbantoruan

    loading…

    Tim Hukum paslon yang diusung Partai Perindo Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat-Deni Lumbantoruan, Tama Satrya Langkun mengapresiasi putusan MK. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Tim Hukum pasangan calon (paslon) yang diusung Partai Perindo Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat-Deni Lumbantoruan, Tama Satrya Langkun mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tak menerima gugatan hasil Pilbup Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun gugatan tersebut dilayangkan pasangan Satika Simamora dan Sarlandy Hutabarat (pemohon).

    “Yang paling pertama tentu saja kita harus apresiasi. Mengapresiasi kepada Majelis Hakim, karena sedari awal proses ini berjalan, Majelis Hakim itu betul-betul mencermati, baik permohonan pemohon, jawaban dari KPU, Bawaslu, termasuk keterangan yang disampaikan oleh terkait atau kami dari pasangan JTP-Deni,” kata Tama di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

    Tidak diterimanya putusan ini sebelumnya juga telah diprediksi. Sebab materi pokok perkaranya maupun terkait dengan syarat-syarat formil dalam permohonan itu telah sesuai dengan apa yang dia sampaikan saat persidangan.

    “Jadi terkait dengan selisih kan sangat jauh, Jadi jauh dari 2% bahkan sampai 28% lebih jaraknya. Terkait dengan TSM dan lain sebagainya, itu pun juga sudah dijelaskan oleh Majelis Hakim yang pada intinya argumentasi-argumentsi yang kita sampaikan, bukti-bukti yang kita sampaikan, itu betul-betul menjawab bahwa TSM itu tidak pernah terjadi,” katanya.

    Baca Juga: Zionis Kobarkan Perang Saudara di Palestina

    Sebab segala bentuk dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pemohon telah diputuskan oleh Bawaslu Tapanuli Utara. Selain itu, dengan kemenangan pasangan JTP Hutabarat-Deni membuka harapan baru bagai Partai Perindo khusus warga Tapanuli Utara.

    “Karena selain mereka berdua adalah kader terbaik kami, kita juga melihat bahwa Pak JTP sendiri adalah orang asli Tapanuli Utara. Jadi ini kemenangan bagi Partai Perindo maupun kemenangan bagi warga di Tapanuli Utara,” ucapnya.

    (cip)

  • JK Temui Prabowo di Istana, Bahas Ketahanan Pangan hingga Subsidi LPG

    JK Temui Prabowo di Istana, Bahas Ketahanan Pangan hingga Subsidi LPG

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025). FOTO/SETPRES

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025). JK memberikan masukan berdasarkan pengalamannya dalam mengelola ketahanan pangan nasional di masa lalu.

    “Pak JK memberi masukan, karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas, memberi masukan. Dan itu adalah masukan yang baik untuk kami,” kata Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Di kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang hadir dalam pertemuan tersebut turut dibahas mengenai subsidi LPG. “Dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan. Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih Rp8.000, sekarang sudah Rp16.000,” kata Bahlil.

    Bahlil berharap dengan adanya subsidi Rp87 triliun masyarakat dapat membeli LPG dengan harga murah. “Nah karena itu diharapkan tujuan kita ini kan subsidi besar Rp87 triliun ini diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin,” kata Bahlil.

    “Jadi kita ini prinsipnya melakukan penataan agar subsidi niat pemerintah itu betul-betul terjadi di tingkat masyarakat dengan baik,” tambahnya.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    (abd)

  • Anggaran Dipotong 66%, BP Haji Akui Kekurangan Dana untuk Gaji dan Tukin Pegawai

    Anggaran Dipotong 66%, BP Haji Akui Kekurangan Dana untuk Gaji dan Tukin Pegawai

    loading…

    Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf saat raker bersama Komisi VIII DPR, Selasa (4/2/2025). BP Haji kekurangan anggaran untuk bayar gaji dan tukin pegawai karena adanya efisiensi anggaran. FOTO/TANGKAPAN LAYAR

    JAKARTA – Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan pihaknya masih kekurangan anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan kinerja (tukin) pegawai. Kekurangan itu lantaran adanya efisiensi anggaran .

    Irfan mengatakan, sebagian besar pagu anggaran 2025 yang telah disepakati terkena efisiensi. Ia berkata, pihaknya hanya mendapat Rp43,8 miliar dari Rp129,7 miliar anggaran untuk tahun ini.

    “Alhamdulillah kita cukup besar Pak, revisinya. Hampir Rp85,9 miliar dari Rp129,7 miliar. Jadi artinya itu sebesar 66,21%. Sehingga praktis kita nanti akan bekerja dengan dana Rp43,8 miliar atau 33,79% dari anggaran semula,” kata Irfan saat raker bersama Komisi VIII DPR, Selasa (4/2/2025).

    Irfan mengatakan, sejumlah kegiatan BP Haji harus terkena efisiensi anggaran sebesar 100%. Salah satunya, kerukunan umat dan layanan kehidupan bernegara. Pagu semula kegiatan itu sebesar Rp63 miliar. Sementara efisiensi anggaran sebesar 100%.

    “Demikian juga dukungan administrasi dan dokumen haji reguler, kemudian pelayanan publik kepada masyarakat, layanan administrasi dalam negeri, dukungan akomodasi dan transportasi dalam negeri sampai dengan lembaga penyelenggaraan ibadah haji khusus pun teepaksa harus dihilangkan anggarannya,” kata Irfan.

    “Kita belum tahu nanti bagaimana mengaktifkan kembali kegiatan ini dengan dana yang tersisa,” kata Irfan.

    Tak hanya itu, Irfan mengatakan, layanan hubungan masyarakat dan informasi serta protokoler juga terkena efisiensi total. Bahkan, kata dia, BP Haji masih kekurangan anggaran untuk membayar gaji dan tukin pegawai.

    “Kita juga mengalami kekurangan anggaran untuk belanja pegawai. Karena anggaran yang tersisa saat ini sebesar Rp3,7 miliar, belum memadai untuk membayar gaji dan tukin pegawai badan saat ini. Diperlukan anggaran tambahan anggaran sebesar Rp24,6 miliar,” terang Irfan.

    (abd)