Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • Kades Kohod Arsin Belum Serahkan Data soal Pagar Laut ke Kejagung

    Kades Kohod Arsin Belum Serahkan Data soal Pagar Laut ke Kejagung

    loading…

    TNI Angkatan Laut terus melakukan pembongkaran pagar laut di wilayah perairan Banten. Foto: Dinas Penerangan Angkatan Laut

    JAKARTA – Kejaksaan Agung ( Kejagung ) mengungkapkan bahwa Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin belum menyerahkan dokumen yang salah satunya Letter C terkait kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Korps Adhyaksa telah mengirimkan surat ke Arsin.

    “Itu belum (menyerahkan data),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, Kamis (6/2/2025).

    Harli menjelaskan, pihaknya belum menjadwalkan pemanggilan terhadap Arsin. Sebab, kata dia, penyidik Kejagung masih di tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) sekaligus menunggu investigasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Karena memang ada sisi administrasi. Misal terkait suap gratifikasi kan butuh informasi, sementara itu peristiwanya kan sudah yang dulu-dulu, makanya administrasi yang harus ditelusuri dan yang berkompeten kan kementerian atau lembaga yang terkait karena itu kewenangannya,” jelas dia.

    Sebelumnya, beredar di media sosial adanya surat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang ditujukan kepada Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip terkait pagar laut yang berada di kawasan perairan laut Kabupaten Tangerang.

    Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa Kejagung melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi di balik penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan perairan laut Kabupaten Tangerang selama 2023 hingga 2024.

    Dalam surat tertanggal 21 Januari 2025 itu, Kejagung meminta bantuan permintaan dokumen kepada Kades Kohod berupa buku letter C Desa Kohod yang berkaitan dengan kepemilikan tanah di lokasi pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang.

    Harli Siregar membenarkan adanya surat yang ditujukan untuk Kades Kohod Arsin bin Asip. “Ya, surat yang beredar itu surat dari kita. Saya sudah konfirmasi ke teman-teman di Pidsus,” kata Harli kepada wartawan Kamis (30/1/2025).

    Harli menerangkan, penyelidikan itu dilakukan secara proaktif dalam mengumpulkan bahan data keterangan. “Itu yang saya sampaikan bahwa kami tentu akan secara proaktif. Secara proaktif, sesuai kewenangan kami, melakukan pengumpulan bahan data keterangan,” ujar dia.

    “Karena ini sifatnya penyelidikan, karena ini, kan, belum pro justicia. Nah, di sini perlu ada kehati-hatian kami juga dalam menjalankan tugas ini,” pungkasnya.

    (rca)

  • Fakta-fakta Rosita Aruan Orchid Baptiste, Perempuan Batak Jadi Tentara Amerika Serikat

    Fakta-fakta Rosita Aruan Orchid Baptiste, Perempuan Batak Jadi Tentara Amerika Serikat

    loading…

    Fakta-fakta mengenai Letnan Kolonel (Letkol) Rosita Aruan Orchid Baptiste perempuan berdarah Batak yang jadi tentara Amerika Serikat (AS) menarik untuk diketahui. Foto/YouTube VOA Indonesia

    JAKARTA – Fakta-fakta mengenai Letnan Kolonel (Letkol) Rosita Aruan Orchid Baptiste perempuan berdarah Batak yang jadi tentara Amerika Serikat (AS) menarik untuk diketahui. Dia bertugas sebagai mekanik di Angkatan Darat AS.

    Rosita telah bergabung dalam militer AS selama sebelas tahun tiga bulan. Berbagai pekerjaan pernah dilakukannya sebelum menjadi tentara AS.

    Dia pindah ke Amerika Serikat sejak 2000. Seperti apa kisahnya?

    1. Lulusan Jurusan Perdagangan Internasional Universitas Sumatera UtaraRosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). “Jurusan Perdagangan Internasional,” kata Rosita dalam sebuah wawancara dikutip dari YouTube VOA Indonesia, Kamis (6/2/2025).2. Mantan Wartawan di IndonesiaDia mengungkapkan pernah bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta setelah lulus kuliah. “Terus bekerja sebagai wartawan di majalah bisnis dan ekonomi, Warta Ekonomi. Saya bergabung dengan Warta Ekonomi tahun 1997,” tuturnya.

    Kemudian, dia menceritakan pindah ke Amerika Serikat pada September 2000. “Karena menikah dengan pria Amerika. Cinta yang membawa saya ke Amerika,” ungkapnya.

    Saat awal di Negeri Paman Sam, dia pun melamar kerja sebagai wartawan di beberapa perusahaan media massa. “Karena saya suka banget jadi wartawan, itu pekerjaan yang paling saya suka,” katanya.

    Dia mengungkapkan selalu ditanya pengalaman bekerja di Amerika Serikat setiap melamar pekerjaan sebagai wartawan tersebut. “Mereka selalu tanya, lo udah pernah jadi wartawan di Amerika? Ya belum kan baru sampai di sini, setiap kali melamar pekerjaan itu mereka selalu tanya sudah punya pengalaman kerja di Amerika, ya belum,” imbuhnya.

  • Bisa Copot Kapolri, Panglima TNI, hingga Ketua KPK, Jadi Senjata DPR Tekan Lembaga Negara

    Bisa Copot Kapolri, Panglima TNI, hingga Ketua KPK, Jadi Senjata DPR Tekan Lembaga Negara

    loading…

    DPR bisa mencopot pejabat negara seperti Kapolri, Panglima TNI, hingga Ketua KPK hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang ditetapkan dalam rapat paripurna. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – DPR bisa mencopot pejabat negara seperti Kapolri, Panglima TNI, hingga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang ditetapkan dalam rapat paripurna. Kewenangan ini tertuang dalam revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib).

    Menurut Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari, perubahan aturan itu bisa menjadi senjata DPR untuk menekan lembaga negara tertentu. “Motifnya mungkin dalam rangka menekan lembaga-lembaga tertentu, terutama Mahkamah Konstitusi (MK) dan itu tentu cara permainan politik paling tidak sehat yang pernah dilakukan DPR saat ini,” ujar Feri, Kamis (6/2/2025).

    Dia menyinggung berbagai kelemahan mendasar yang dilakukan DPR dalam merevisi aturan ini. Sebab, memberhentikan pejabat negara seharusnya bukan kewenangan DPR.

    “Mengoreksi lembaga negara lain, terutama memberhentikan pejabatnya itu bukan tugas DPR, bukan kewenangan. Dia sudah campur ke wilayah terlalu jauh di kekuasaan lembaga lain,” ucapnya.

    Feri menilai DPR seperti tidak paham apa pun soal peraturan perundang-undangan. Maka itu, aturan baru ini tentunya tidak layak disahkan.

    Peraturan tata tertib seharusnya lebih berpengaruh terhadap urusan internal DPR. “Kebodohan DPR ini perlu ditertawakan secara berjamaah oleh rakyat,” katanya.

    Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan revisi peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) apakah dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR Adies Kadir.

    “Setuju,” jawab anggota dewan yang hadir.

    Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sturman Panjaitan melaporkan hasil pembahasan di Baleg tentang perubahan Tatib. Dalam pembahasan tersebut, ada penambahan Pasal 228 A.

  • Tampang Pegawai KPK Gadungan Diseret ke Gedung Merah Putih

    Tampang Pegawai KPK Gadungan Diseret ke Gedung Merah Putih

    loading…

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap pihak yang mengaku sebagai insan Lembaga Antirasuah atau pegawai KPK gadungan pada Rabu (5/2/2025) malam. Foto/Nur Khabibi

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap pihak yang mengaku sebagai insan Lembaga Antirasuah atau pegawai KPK gadungan pada Rabu (5/2/2025) malam. Usai ditangkap, pegawai KPK gadungan itu diseret ke Gedung Merah Putih.

    Saat diseret ke kantor Lembaga Antirasuah, terlihat orang yang berjenis kelamin pria itu dalam kondisi tangan terborgol. Ia pun tidak mengenakan alas kaki.

    Dalam kondisi menunduk, pria yang belum diketahui identitasnya itu diseret ke dalam Gedung Merah Putih KPK dengan diapit dua penyidik. KPK belum menjelaskan secara detail perihal kronologi penangkapan tersebut.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengonfirmasi pihaknya telah menangkap pegawai KPK gadungan tersebut. “Saat ini beberapa orang yang mengaku pegawai KPK (gadungan) tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan di KPK, dan update selanjutnya akan kita infokan setelah proses pemeriksaan selesai,” kata Tessa, Rabu (5/2/2025).

    Pantauan di lokasi, penyeretan pegawai KPK gadungan itu bermula saat mobil minibus hitam yang memasuki pelataran Gedung Merah Putih KPK pada pukul 19.33 WIB. Setelah mobil terparkir, terlihat dua pegawai Lembaga Antirasuah menyeret satu pria yang merupakan pegawai KPK gadungan tersebut dalam kondisi menunduk.

    Wajah dari pria yang mengenakan kacamata itu pun tidak terlihat jelas. Belum diketahui identitasnya. “Melakukan upaya meminta uang terhadap pihak-pihak tertentu,” kata Tessa.

    Tessa belum menjelaskan secara detail perihal kronologi penangkapan tersebut. Termasuk lokasi penangkapan.

    (rca)

  • Siapa yang Bandel dan Ndablek, Saya Akan Tindak

    Siapa yang Bandel dan Ndablek, Saya Akan Tindak

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak segan-segan akan menindak pihak-pihak yang masih bandel khususnya para jajaran kabinetnya. Foto/YouTube Setpres

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak segan-segan akan menindak pihak-pihak yang masih bandel khususnya para jajaran kabinetnya. Prabowo mengaku telah meminta agar jajaran Kabinet Merah Putih untuk bersih-bersih dengan kurun waktu 100 hari.

    “100 hari pertama saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” kata Prabowo dalam sambutannya pada sambutannya di Resepsi Harlah ke-102 NU, Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Prabowo kembali menekankan bahwa dirinya tidak segan-segan menindak institusi yang tidak melakukan bersih-bersih. “Jadi saudara-saudara, 100 hari pertama kami akan baik dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi membersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan,” kata Prabowo.

    Prabowo juga mengingatkan kepada jajaran kabinet dan aparat untuk setia dan bekerja untuk rakyat Indonesia. Dirinya akan menindak pihak-pihak yang menghalangi kebijakan untuk rakyat.

    “Dan saya ingatkan semua aparat kesetiaanmu adalah kepada bangsa dan negara rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo.

    Baca Juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    “Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga tidak ragu-ragu. Saudara-saudara, kita hanya bekerja untuk bangsa dan negara rakyat Indonesia,” sambungnya.

    Selain itu, Prabowo menyebut bahwa banyak pihak yang menganggap dirinya dan pemerintahnya bodoh. Dirinya pun mengingatkan pihak-pihak tersebut untuk tidak menilai demikian.

    “Jangan kira kami-kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, enggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan tolol tapi saya enggak sebut namanya, kalian sudah tahu, enggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti,” pungkasnya.

    (rca)

  • Cinta sebagai Roh Utama Sistem Pendidikan Indonesia

    Cinta sebagai Roh Utama Sistem Pendidikan Indonesia

    loading…

    Prof. Dr. H. Andi Salman Maggalatung, S.H., M.H. Foto/Istimewa

    Prof. Dr. H. Andi Salman Maggalatung, S.H., M.H.
    Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Tenaga Ahli Menteri Agama RI

    KURIKULUM Berbasis Cinta mengarusutamakan bagaimana cinta menjadi spirit dalam dunia pendidikan di Indonesia dapat tumbuh dengan pola pikir yang inklusif dan mampu memandang perbedaan sebagai bagian dari keragaman dan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dirawat.

    Kurikulum Berbasis Cinta merupakan sebuah gagasan inovatif dalam dunia pendidikan yang digagas oleh Menteri Agama Republik Indonesia Prof Nasaruddin Umar . Konsep ini menyoroti pentingnya nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan kedamaian dalam proses pembelajaran.

    Kurikulum Cinta bertujuan untuk menumbuh kembangkan atau melahirkan generasi muda yang memiliki karakter mulia, mampu menghargai sebuah perbedaan berdasarkan cinta, dan berkontribusi positif bagi masyarakat yang plural atau yang beragam.

    Dalam era kepemimpinan Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama Republik Indonesia menyampaikan konsep baru kurikulum yang akan digagas pada pendidikan di lingkup Kementerian Agama. Mempromosikan dan mengarusutamakan bagaimana cinta menjadi spirit dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di dunia pendidikan. Nasaruddin meyakini bahwa semua agama mengajarkan cinta kasih dan kebaikan bagi umatnya. Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan.

    Dalam berbagai kesempatan, Imam Besar Masjid Negara Istiqlal ini meyakini betul bahwa semakin dekat dan sadar penganut agama terhadap ajaran agamanya masing-masing, maka dunia ini akan damai dan sejuk, yang boleh jadi mungkin negara tidak memerlukan lagi polisi. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengonsolidasi ajaran agama kepada masyarakat secara mendalam. Gagasan berlian ini lahir dari pengalaman hidup sebagai ulama, tokoh agama, Imam Besar Istiqlal, dan juga sebagai akademisi. Kegelisahan Rektor PTIQ ini terhadap dua fenomena global yang melilit serta merusak tatanan cinta dan kasih. Cinta adalah sebuah emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi.

    Dalam konteks filosofi cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang, maka Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia.

    Nasaruddin Umar, anak kampung dari Desa Ujung Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang saat ini bagian dari Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Agama terdengar serius mengampanyekan ide Kurikulum Berbasis Cinta untuk memberikan warna kesejukan di muka bumi Indonesia tercinta. Yang paling fenomenal dan tidak akan terlupakan oleh sejarah peradaban dunia adalah ciuman Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar pada jidat Paus yang berbalas dengan ciuman Paus pada tangannya. Dua lakon tokoh dunia agama ini yang kalau dihayati dan dikaji secara mendalam dapat diyakini setara menuju dan mengalir pada satu muara yang disebut “CINTA”.

    Mencium kening seseorang sudah pasti dilatari oleh motif kasih, dan mencium tangan orang lain adalah lambang sebuah kepedulian. Kasih dan kepedulian merupakan dua penopang utama untuk dapat merasakan ketulusan akan cinta kasih. Tidak ada cinta tanpa rasa mengasihi, dan tidak ada cinta sejati tanpa mencontohkan kepedulian pada siapa yang dicintai.

  • Survei LSI, Kepuasan Publik terhadap 100 Hari Kinerja Prabowo Lebih Baik dari SBY dan Jokowi

    Survei LSI, Kepuasan Publik terhadap 100 Hari Kinerja Prabowo Lebih Baik dari SBY dan Jokowi

    loading…

    Kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pertama Presiden Prabowo Subianto mencapai 81,4 persen berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI). Foto/Dok Setpres

    JAKARTA – Kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pertama Presiden Prabowo Subianto lebih baik dibandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo ( Jokowi ). Hal tersebut berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI).

    Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengungkapkan bahwa hal itu terpotret dalam data surveinya dengan membandingkan angka kepuasan publik atas kinerja Presiden Prabowo, SBY, dan Jokowi. Dalam survei ini, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pertama Prabowo mencapai 81,4 persen.

    “Ada beberapa hal menarik yang bisa kita bandingkan di sini. Pertama, di masa awal pemerintahan periode pertama untuk 100 hari ya, terlihat angka untuk Pak Prabowo ini paling tinggi dibandingkan dengan Pak SBY maupun Pak Jokowi,” kata Djayadi dalam paparan hasil surveinya secara daring, Rabu (5/2/2025).

    Baca Juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Dari data yang dipaparkan, Djayadi menunjukkan pada hasil survei LSI pada Maret 2005 atau 100 hari pertama kinerja SBY, kepuasan publik yang didapat berada di angka sekitar 65 persen. “Sedangkan Pak Jokowi, di sekitar Januari 2015 itu angkanya kecil sekali, di 50-an persen,” ujarnya.

    Djayadi meyakini tingkat kepuasan tersebut berpengaruh terhadap angka inflasi pada 100 hari pertama era kepemimpinan masing-masing. Saat era SBY yakni Maret 2005, angka inflasinya berada di 8,81 persen.

    Sementara, di era 100 hari kinerja Jokowi, angka inflasinya pada Januari 2015 itu berada di 6,25 persen. Djayadi berpendapat, ada hubungan yang negatif antara tingkat inflasi dengan tingkat kepuasan kepada presiden.

    “Kalau inflasi tinggi itu artinya ekonomi buruk atau tidak stabil, maka tingkat kepuasan rendah. Tapi kalau inflasi rendah, maka tingkat kepuasan tinggi,” tuturnya.

  • Putusan Dismissal Sengketa Pilkada di MK Rampung, 40 Gugatan Lanjut ke Sidang Pembuktian, 270 Kandas

    Putusan Dismissal Sengketa Pilkada di MK Rampung, 40 Gugatan Lanjut ke Sidang Pembuktian, 270 Kandas

    loading…

    Mahkamah Konstitusi (MK) telah merampungkan tahapan putusan dismissal sengketa hasil Pilkada Serentak pada 4-5 Februari 2025. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah merampungkan tahapan putusan dismissal sengketa hasil Pilkada Serentak pada 4-5 Februari 2025. Selama 2 hari MK membagi persidangan menjadi tiga sesi.

    Pada sengketa pilkada ini, MK meregistrasi sebanyak 310 gugatan. Namun, dalam persidangan hanya 40 gugatan yang akhirnya melanjutkan ke tahapan persidangan selanjutnya atau agenda pembuktian.

    Pada Selasa (4/2/2025), dalam sesi I, MK hanya melanjutkan 6 gugatan ke tahapan selanjutnya, sedangkan 52 gugatan dihentikan. Kemudian, sesi II, sebanyak 47 gugatan tidak bisa dilanjutkan, yang lanjut hanya 7.

    Pada sesi III, MK membacakan 39 putusan dismissal, sementara perkara yang tidak dibacakan atau artinya melaju ke tahapan selanjutnya 7 gugatan.

    Lalu, Rabu (5/2/2025) sesi I hanya 7 perkara yang melanjutkan ke tahapan persidangan selanjutnya, 42 gugatan kandas. Dalam sesi II, 48 gugatan gugur yang maju hanya terdapat 7 perkara.

    Yang terakhir sesi III, MK merampungkan 42 pembacaan putusan dismissal dan 6 perkara dilanjut ke tahapan selanjutnya.

    “Yang dipanggil untuk persidangan kali ini sejumlah 48 perkara. Sebanyak 42 perkara telah dibacakan putusan dan ketetapan. Ada 6 perkara yang belum dibacakan,” ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebelum persidangan ditutup.

    Berikut daftar gugatan yang masuk ke tahapan selanjutnya pada hari pertama, Selasa (4/2/2025):

    1. Perkara 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Tasikmalaya

  • Langkah Strategis Menuju Kemenangan 2029

    Langkah Strategis Menuju Kemenangan 2029

    loading…

    Plt. Sekjen DPP Partai Perindo Andi Muhammad Yuslim Patawari melakukan konsolidasi di Malang dan Batu, Jawa Timur. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Partai Perindo mengawali 2025 dengan gencar melakukan konsolidasi di berbagai daerah. Dimulai di Kota Malang dan Batu, Jawa Timur, yang dipimpin langsung Plt. Sekjen DPP Partai Perindo Andi Muhammad Yuslim Patawari.

    Kehadiran Plt. Sekjen DPP Partai Perindo ini disambut langsung oleh Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang, Laily Fitria Liza Min Nelly bersama jajaran.

    “Konsolidasi terkait arah organisasi ke depan. Pak Sekjen membahas dan menekankan tentang soliditas dan loyalitas kader terhadap partai,” ujar Laily Fitria Liza Min Nelly, yang juga merupakan Plt. Wakil Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur, Selasa (4/2/2025).

    Nelly sapaan akrabnya mengungkapkan, selain soliditas dan loyalitas, dalam konsolidasi yang berlangsung di kantor DPD Partai Perindo Kota Malang itu juga ditekankan pentingnya membangun komunikasi antara pengurus DPW dan DPD Partai Perindo dengan stakeholders pemerintah.

    “Harapannya dengan hadirnya Sekjen dapat menumbuhkan kembali kesolidan dan kepercayaan diri terhadap partai, serta mempersiapkan organisasi untuk menyongsong program partai ke depan,” tutur Nelly.

    Setelah Kota Batu dan Malang, konsolidasi juga berlangsung di Kota Surabaya, dan akan terus dilanjutkan di daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia.

    Dalam rangkaian agenda konsolidasi ini, Plt. Sekjen DPP Partai Perindo Andi Yuslim Patawari memaparkan pula momentum ini juga menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan para pengurus DPW dan DPD se-Jawa Timur.

    “Ini langkah penting, langkah strategis sehingga kita mengetahui persoalan di lapangan, untuk semakin menyatukan kekuatan. Konsolidasi untuk menuju kemenangan 2029,” katanya.

    (cip)

  • Bahlil Ungkap 3 Arahan Prabowo, Subsidi Tepat Sasaran hingga Penuhi Kebutuhan Masyarakat

    Bahlil Ungkap 3 Arahan Prabowo, Subsidi Tepat Sasaran hingga Penuhi Kebutuhan Masyarakat

    loading…

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendapat arahan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025.

    “Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami atas arahan Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    “Yang kedua di tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden,” sambungnya.

    Prabowo menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran dan tidak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. “Jujurlah, ada oknum-oknum yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.

    Bahlil mengungkapkan reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, terutama karena skema yang ada saat ini sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun tanpa perubahan signifikan. Bahlil pun menegaskan subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

    “Diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di tingkat sampai tingkat masyarakat itu, dibeli sampai harga Rp25.000 per tabung. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang,” kata Bahlil.

    Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan penataan subsidi harus dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan kebocoran di tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah mengubah sistem distribusi LPG di tingkat pengecer dengan menaikkan status mereka menjadi sub pangkalan yang lebih mudah diawasi.

    “Nah, dengan mereka menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan. Supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya,” ungkapnya.

    Terkait kritik yang menyebut sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil memastikan pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Bahlil juga memastikan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh sub pangkalan.

    “Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, sudah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat agar uang negara yang disubsidi itu betul-betul tepat sasaran,” tandasnya.

    (cip)