Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • Polisi Ungkap Modus 2 Tersangka Investasi Bodong Tipu Artis Bunga Zainal Rp6 Miliar

    Polisi Ungkap Modus 2 Tersangka Investasi Bodong Tipu Artis Bunga Zainal Rp6 Miliar

    loading…

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menjelaskan modus tersangka AAACD dan SFSS melakukan penipuan investasi bodong sebesar Rp6 miliar dengan korban artis Bunga Zainal. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Polisi menetapkan dua orang berinisial AAACD dan SFSS sebagai tersangka kasus penipuan investasi bodong dengan korban artis Bunga Zainal. Polisi mengungkap ke mana uang tersebut digunakan oleh kedua pelaku.

    “Tersangka mengaku tidak mengembalikan uang modal korban maupun uang profit yang dijanjikan. Modal yang sudah diterima oleh tersangka dari korban dipergunakan untuk membayar korban-korban lainnya (MS, NP dan DP),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Jumat (7/2/2025).

    Ade Ary menyebutkan, pelaku memberikan purchase order (PO) atau dokumen palsu terkait pengadaan barang kepada Bunga Zainal. Dokumen tersebut diedit oleh pelaku untuk mengelabui artis Bunga Zainal.

    “Benar bahwa tersangka memberikan purchase order (PO) palsu kepada korban yang mana purchase order (PO) tersebut di edit atau merubah purchase order (PO) yang pernah didapat dari Yayasan Kopernik,” ujar dia.

    Dia menambahkan, pelaku menerima uang secara bertahap dari Bunga Zainal dengan total Rp6,1 miliar. Akan tetapi, uang modal dan keuntungan tidak dibagikan ke Bunga Zainal.

    “Benar Bahwa tersangka menerima uang dari Korban secara bertahap senilai Rp6.125.000.000 dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juni 2022. Tersangka mengaku tidak mengembalikan uang modal korban maupun uang provit yang dijanjikan,” jelas dia.

    Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan itu menambahkan, saat ini terhadap kedua pelaku sudah dilakukan penahanan.

    (shf)

  • MK Putuskan Paslon Suhadirman-Muklisin Pemenang Pilkada Kuansing

    MK Putuskan Paslon Suhadirman-Muklisin Pemenang Pilkada Kuansing

    loading…

    MK menegaskan pasangan calon nomor urut 1 (satu), Suhardiman-Muklisin sah sebagai pemenang Pilkada Kuansing. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pasangan calon nomor urut 1 (satu), Suhardiman-Muklisin sah sebagai pemenang Pilkada Kuansing . Selanjutnya pasangan tersebut akan dilantik pada 20 Februari 2025.

    MK dalam amar putusannya menolak permohonan paslon nomor urut 2 Adam – Sutoyo. Alasannya, paslon tersebut tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan sengketa.

    Pengacara pasangan Suhardiman- Muklisin, Rizki Junianda Putra mengaku bersyukur atas putusan MK. “Alhamdulillah, kita menang, MK mengabulkan eksepsi kami, dan kini masyarakat kuansing telah resmi memiliki Bupati dan Wakil Bupati definitif yang akan dilantik pada 20 Februari 2025 mendatang,” Kata Poliang, Jumat (7/2/2025).

    Poliang menegaskan, keputusan MK sudah tepat karena memang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 dalam mengajukan permohonan sengketa pilkada serta juga tidak ada pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

    “Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah tepat dalam menjatuhkan putusan, dari awal kita sudah bantah dan uraikan bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan juga tidak benar dalil yang diuraikan Pemohon melalui pengacaranya Dody Fernando yang menyatakan ada pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif,” ujarnya.

    Poliang juga mengajak kepada seluruh masyarakat kuansing untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan di negeri jalur.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport perjuangan Bapak Suhardiman Ambi dan Bapak Muklisin. Ke depannya saya berharap kepada seluruh masyarakat Kuansing untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan. Mari sama-sama kita dukung bupati dan wakil bupati pilihan masyarakat ini dalam membangun Kabupaten Kuantan Singingi yang lebih baik lagi ke depannya,” pungkasnya.

    (cip)

  • Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Muzani Gerindra Beri Pesan Khusus Begini Ke Menterinya

    Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Muzani Gerindra Beri Pesan Khusus Begini Ke Menterinya

    loading…

    Desakan reshuffle kabinet ditanggapi Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani dengan memberikan pesan khusus kepada para menteri dari partainya. Foto/Felldy Asyla Utama

    JAKARTA – Desakan reshuffle kabinet ditanggapi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani dengan memberikan pesan khusus kepada para menteri dari partainya.

    Mereka diminta bisa membantu Presiden Prabowo Subianto dengan ketulusan dan sungguh-sungguh.

    “Teman-teman yang duduk dalam pemerintahan di kabinet ini yang dari Gerindra, kami berharap mereka membantu sepenuhnya dengan ketulusan, dengan kerelaan untuk membantu presiden untuk mencapai Asta Cita seperti yang dijanjikan di dalam kampanye-kampanye beliau,” kata Muzani usai hadiri HUT ke-17 Partai Gerindra yang digelar fraksinya di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    “Sehingga saya minta untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh membantu presiden,” ujarnya melanjutkan.

    Muzani menyampaikan bahwa partai Gerindra akan mendukung apapun yang menjadi keputusan Prabowo.

    Termasuk mengambil tindakan perombakan kabinetnya dalam rangka pemerintahan bisa berjalan efektif.

    Kendati demikian, keputusan soal kapan dan siapa yang akan masuk dalam daftar reshuffle, itu merupakan hak prerogatif Prabowo.

    Sebab, sebagai kepala negara, Prabowo yang paling paham kinerja para pembantunya dan kapan harus mengangkat atau mencopot menterinya.

    “Karena beliau lah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu. Tapi kapan, kami terus terang belum tahu,” tutur Ketua MPR RI itu.

    (shf)

  • 300 Terpidana Mati Belum Dieksekusi, Yusril: Pertimbangan Kemanusiaan

    300 Terpidana Mati Belum Dieksekusi, Yusril: Pertimbangan Kemanusiaan

    loading…

    Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut masih 300 terpidana mati belum diekseksui karena pertimbangan kemanusiaan dan menyangkut negara-negara lain. Foto/SindoNews.

    JAKARTA – Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi masih ada 300 terpidana mati yang belum diekseksui. Terutama terpidana yang merupakan Warga Negara Asing (WNA).

    Menurut Yusri, eksekusi hukuman mati, terutama kepada WNA berkaitan dengan hubungan Indonesia terhadap banyak negara serta biasanya mempertimbangkan pula arahan dari presiden.

    “Memang kalau eksekusi mati itu kan terkait juga dengan hubungan dengan banyak negara ya. Karena itu juga tentu kita harus mendengar apa pertimbangan dan arahan Presiden terhadap pelaksanaan pidana mati itu,” kata Yusril, Jumat (7/2/2025).

    Yusril menjelaskan, Kejaksaan adalah instansi yang berwenang melaksanakan eksekusi. Namun pada terpidana eksekusi mati terdapat sejumlah hal yang harus dipertimbangkan.

    “Beda halnya dengan hukuman mati, hukuman mati itu kan orangnya ditembak, ya selesai, mati ya. Tapi persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain,” ujar dia.

    “Orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden, akibatnya banyak sekali pelaksanaan hukuman mati itu yang tertunda pelaksanaannya,” imbuhnya.

    Yusril mengaku akan terus berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung terkait persoalan itu. “Saya dapat memaklumi apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung itu. Karena itu kami tetap berkoordinasi satu sama lain dan menyampaikan kepada presiden, apa pertimbangan presiden, apakah perlu dieksekusi atau mau dibagaimanakan. Pada akhirnya itu adalah arahannya dari Pak Presiden sendiri,” jelas dia.

    Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkap, 300 terpidana mati belum dieksekusi hingga saat ini karena sejumlah kendala yang dialami. Salah satu kendalanya apabila terpidana hukuman mati merupakan Warga Negara Asing (WNA).

  • Dana IKN Diblokir, Pemindahan ASN April 2025 Terancam Molor Lagi?

    Dana IKN Diblokir, Pemindahan ASN April 2025 Terancam Molor Lagi?

    loading…

    Realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 masih belum ada. Rencana pemindahan ASN ke IKN pun mengalami beberapa kali penundaan. Foto/SindoNews/Sunu Hastoro Fahrurozi

    JAKARTA – Realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 masih belum ada. Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pun mengalami beberapa kali penundaan.
    Embung di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto/SindoNews/Sunu Hastoro Fahrurozi

    Diketahui rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Mulanya pemindahan ASN ke IKN direncanakan sebelum 17 Agustus 2024, lalu diundur ke September 2024.

    Baca Juga

    Namun, kembali diundur lagi ke Oktober 2024, hingga akhirnya ke Januari 2025. Dan pada Januari diundur lagi ke April 2025 atau setelah Lebaran.

    Pihak Otorita IKN mengungkapkan bahwa mundurnya rencana pemindahan ASN ke IKN dikarenakan sejumlah infrastruktur belum rampung, dan ditambah adanya pergantian pemerintahan.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono terakhir menyampaikan bahwa pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan usai Lebaran atau pada April 2025.

    Sementara realisasi anggaran pembangunan IKN saat ini belum ada karena anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) masih banyak yang diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Baca Juga

  • Profil Soedjono Hoemardani, Sosok Jenderal Gondrong yang Bikin Soeharto Berlinang Air Mata

    Profil Soedjono Hoemardani, Sosok Jenderal Gondrong yang Bikin Soeharto Berlinang Air Mata

    loading…

    Soedjono Hoemardani satu-satu Jenderal berambut gondrong yang sangat dihormati Presiden Soeharto. Foto/istimewa

    JAKARTA – Soedjono Hoemardani di masa lalu dikenal sebagai satu-satunya Jenderal berambut gondrong yang ahli dalam hal ekonomi dan administrasi.

    Pada saat Soedjono Hoemardani tutup usia di tahun 1986, proses pemakamannya dihadiri oleh Presiden RI ke-2 Soeharto. Bahkan Soeharto terlihat menangis ketika mengikuti prosesi pemakaman tersebut.

    Sosok Soeharto yang meneteskan air mata di pemakaman salah satu anggota militer ini lantas membuat banyak pihak penasaran akan sosok Soedjono Hoemardani.

    Profil Soedjono HoemardaniLetjen TNI (Purn.) Soedjono Hoemardani lahir pada 7 Desember 1918, di Solo, Jawa Tengah. Dia adalah putra dari Raden Hoemardani pedagang di Carikan, barat Pasar Klewer yang memasok berbagai jenis bahan makanan dan pakaian pamong serta abdi keraton.

    Ingin mengikuti jejak sang ayah, rupanya Soedjono sempat menimba ilmu perbisnisan di Gemeentelijke Handels School (sekolah dagang di Semarang). Pada 1937, Soedjono lulus pendidikan dan kembali ke Solo untuk meneruskan usaha sang ayah.

    Pada masa penjajahan Jepang, Soedjono Hoemardani yang masih berusia 20 tahunan ditunjuk menjadi fukudanco (wakil komandan) dari keibodan (pembantu polisi). Sejak awal karier militernya pada masa revolusi, Soedjono Hoemardani ditugaskan mengelola bidang ekonomi dan keuangan.

    Dalam perang kemerdekaan Soedjono Hoemardani menjadi anggota Resimen Infanteri XVI di Solo, dan bergerilya bersama Jenderal TNI Gatot Subroto.

    Ketika masih aktif di Badan Keamanan Rakyat (BKR), Soedjono pernah dipercaya untuk jadi ketua bagian keuangan Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) di sekitar Solo.

    Soedjono juga acap kali ditunjuk membawahi bagian ekonomi dan keuangan. Pada masa Orde Baru, Ia dikenal ahli melakukan lobi, antara lain membuahkan kerja sama pihak Jepang dalam penyediaan dana pembangunan.

    Selain ahli dalam hal ekonomi, Soedjono juga sangat menjunjung tinggi dan mendalami masalah spiritual. Membuatnya jadi salah satu pelopor berlakunya Ketetapan MPR Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia.

  • KPK Sita Uang Rp3,49 Miliar hingga Jam Tangan Mewah dari Rumah Ahmad Ali

    KPK Sita Uang Rp3,49 Miliar hingga Jam Tangan Mewah dari Rumah Ahmad Ali

    loading…

    KPK menyita uang Rp3,49 miliar, tas dan jam mewah dari kediaman politisi Partai Nasdem, Ahmad Ali. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyita uang Rp3,49 miliar dari kediaman politisi Partai Nasdem, Ahmad Ali (AA). Penyitaan dilakukan usai tim penyidik menggeledah kediamannya yang berlokasi di daerah Kembangan, Jakarta Barat.

    Penggeledahan ini terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengungkapkan, selain uang juga turut diamankan jam tangan branded.

    Baca Juga

    “Dari lokasi tersebut, penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai Rp3,49 miliar, dokumen, barang bukti elektronik, dan juga ada tas dan jam tangan branded,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (6/2/2025).

    Tessa tidak menjelaskan secara detail perihal jumlah tas dan jam tangan branded yang disita. Termasuk perkiraan nominal dari aksesoris tersebut. Tessa hanya menyebutkan, penggeledahan tersebut berlangsung selama enam jam, yakni dari pukul 10.00-16.00 WIB.

    (cip)

  • Mayjen yang Jadi Panglima Divif Kostrad, Nomor 1 dan 3 Teman Seangkatan KSAD Maruli Simanjutak

    Mayjen yang Jadi Panglima Divif Kostrad, Nomor 1 dan 3 Teman Seangkatan KSAD Maruli Simanjutak

    loading…

    Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Mohamad Hasan (tengah) bersama Mayjen TNI Anton Yuliantoro (kanan) dan Mayjen TNI Susilo usai sertijab Pangdivif 2 Kostrad di lapangan upacara Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Okotber 2024. FOTO/Humas KOSTRA

    JAKARTA – Tiga Perwira Tinggi (Pati) TNI AD berpangkat Mayjen menjabat Panglima Divisi Infanteri Kostrad . Dua di antara merupakan teman seangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.

    Mayjen merupakan singkatan dari Mayor Jenderal, salah satu pangkat dalam golongan Perwira Tinggi TNI. Satu tingkat di atas Brigadir Jenderal (Brigjen) dan satu tingkat di bawah Letnan Jenderal (Letjen). Pangkat Majyen ditandai dengan simbol bintang 2 di pundak seragam pemiliknya. Karena itu, Mayjen juga disebut jenderal bintang 2.

    Pangkat Mayjen tidak hanya dimiliki oleh Pati TNI AD tapi juga Angkatan Laut (TNI AL) dari Korps Marinir. Namun ada sedikit perbedaan, bagi Pati Marinir diberi (Mar) di belakang pangkat yang dimiliki. Misalnya Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi yang menjabat Komandan Korps Marinir.

    Saat ini sebanyak 131 Perwira Tinggi TNI memiliki pangkat Mayjen terdiri dari 121 Pati TNI AD dan 10 Pati TNI AL dari Korps Marinir. Dari jumlah itu tiga di antaranya menjabat Panglima Divisi Infanteri Kostrad. Siapa saja mereka?

    3 Mayjen yang Jadi Panglima Divisi Infanteri Kostrad

    1. Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito

    Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito saat ini menjabat sebagai Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad. Novi merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1992 atau satu angkatan dengan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak.

    Novi Rubadi Sugito resmi menjabat Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad sejak 19 Agustus 2024, menggantikan Mayjen TNI Rudi Puruwito yang dimutasi menjadi Pangdam XVII/Cen. Pengangkatan Novi didasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/851/VII/2024 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI tertanggal 24 Juli 2024.

    Selama mengabdi di militer, Novi Rubadi Sugito telah banyak menduduki jabatan strategis di TNI. Antara lain, Danyonif Linud 330/Tri Dharma, kemudian, Dandim 0621/Kabupaten Bogor pada 2012—2013, dan Aspers Danpaspampres 2015.

    Selain itu, Jenderal TNI kelahiran 25 November 1970 ini juga pernah dipercaya menjabat sebagai Aspers Kasdam V/Brawijaya, Paban III/Binkar Spers Mabes TNI, dan Pamen Sopsad, dan Pamen Denma Mabesad. Kariernya terus meningkat, dia kemudian dipercaya mengemban amanah sebagai Aster Kaskostrad. Sempat memimpin teritorial di wilayah timur Indonesia sebagai Danrem 152/Babullah pada 2021-2023 di bawah Kodam Pattimura, dia kemudian diangkat menjadi Pa Sahli Kasad Tk. II Bidang Sosbud, kemudian Kasdivif 1/Kostrad sebelum akhirnya mendapat promosi pangkat dan jabatan menjadi Pangdivif 1/Kostrad.

    2. Mayjen TNI Susilo

  • Dasco Dengar Ada Menteri Kabinet Merah Putih Kurang Seirama dengan Prabowo

    Dasco Dengar Ada Menteri Kabinet Merah Putih Kurang Seirama dengan Prabowo

    loading…

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mendengar ada menteri Kabinet Merah Putih yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto. Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mendengar ada menteri Kabinet Merah Putih yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto . Hal itu sekaligus merespons pernyataan Prabowo yang tidak segan bakal menindak pihak yang tak turut serta menyukseskan pemerintahan.

    Dasco mengaku tak tahu maksud peringatan Prabowo itu. Namun, ia mengatakan, program kerja Asta Cita yang telah dirancang ditujukan intuk memenuhi janji kampanye dan kesejahteraan rakyat.

    “Ya saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana, tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Asta Cita, dalam pemenuhan janji kampanye tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Lantas, Dasco pun mengaku telah mendengar keluhan perihal adanya pihak yang tak seirama dengan kebijakan pemerintah. Namun, ia tak menyebut sosok dan menjelaskan detail pernyataan itu.

    “Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” terang Dasco.

    Baca Juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan peringatan bahwa dirinya tidak segan-segan akan menindak pihak-pihak yang masih bandel khususnya para jajaran kabinetnya. Prabowo menyebut bahwa dirinya telah meminta agar jajaran kabinetnya untuk bersih-bersih dengan kurun waktu 100 hari.

    “100 hari pertama saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh saya akan tindak,” kata Prabowo dalam sambutannya pada sambutannya di Resepsi Harlah NU ke 102, Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Prabowo kembali menekankan dirinya tidak segan-segan menindak institusi yang tidak melakukan bersih-bersih. “Jadi saudara-saudara, 100 hari pertama kami akan baik dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi membersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan,” kata Prabowo.

    (rca)

  • Prabowo Bakal Tindak Pejabat Bandel dan Ndablek, Dasco: Warning ke Pembantu-pembantunya

    Prabowo Bakal Tindak Pejabat Bandel dan Ndablek, Dasco: Warning ke Pembantu-pembantunya

    loading…

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meninjau sejumlah pangkalan LPG 3 kilogram (Kg) dan sub pangkalan di wilayah Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (6/2/2025). Foto/Arif Julianto

    JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad turut merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mewanti-wanti akan mencopot menteri yang tak bekerja benar untuk rakyat alias bandel atau ndablek. Dasco menilai, pernyataan itu merupakan sebuah peringatan Prabowo kepada para menteri di Kabinet Merah Putih .

    Ia menilai, pernyataan itu juga merupakan wanti-wanti Prabowo untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. “Saya pikir kan Pak Prabowo itu orangnya terbuka, kalau dia sudah bicara terbuka artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Lebih lanjut, Dasco menilai, Prabowo mempunyai hak prerogatif untuk melakukan reshuffle terhadap para menteri Kabinet Merah Putih. Ia pun menilai, Prabowo paling paham terhadap kinerja para menteri.

    “Saya tahu kan Pak Prabowo sebagai presiden tentunya paling mengerti tentang pembantu-pembantunya yang bisa kemudian mengimbangi kerja dan kemudian mengimbangi Presiden dalam menunaikan janji kampanye presiden pada saat ini,” kata Dasco.

    Baca Juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Dasco juga meyakini, Prabowo tahu betul kinerja para pembantunya apakah telah maksimal selama 100 hari kerja Pemerintahan. Untuk itu, ia menuturkan, Prabowo punya hak prerogatif untuk melakukan rombak ulang susunan kabinet.

    “Oleh karena itu, presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada presiden untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal,” pungkasnya.

    (rca)