Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • Tanah di Cikarang dan Apartemen di Jaksel Senilai Rp22 Miliar Disita KPK

    Tanah di Cikarang dan Apartemen di Jaksel Senilai Rp22 Miliar Disita KPK

    loading…

    Salah satu bidang tanah di Cikarang yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyita dua bidang tanah dan dua unit apartemen. Penyitaan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan , Cilincing, Jakarta Utara.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan, dua bidang tanah yang disita berlokasi di Cikarang. Sedangkan untuk apartemen berada di Jakarta Selatan (Jaksel).

    Dia menuturkan, aset-aset tersebut milik salah satu tersangka dalam perkara tersebut. “Taksiran nilai dari empat bidang aset yang disita tersebut kurang lebih sebesar Rp22 miliar,” kata Tessa melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (8/2/2025).

    Adapun, untuk luas tanah yang disita sekitar kurang lebih 11.000 m2.

    Kerugian Negara Rp223 Miliar
    KPK menaksir kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut mencapai Rp223.852.761.192,00 (Rp223 miliar).

    “Terdapat kerugian negara/daerah setidaknya sebesar Rp223 miliar (Rp223.852.761.192,00) yang diakibatkan penyimpangan dalam proses investasi dan pengadaan tanah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada Tahun 2019-2021,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di kantornya, Rabu (18/9/2024).

    Asep menjelaskan, kerugian tersebut berasal dari nilai pembayaran bersih yang diterima PT Totalindo Eka Persada dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp371 miliar (Rp371.593.267.462,00).

    Kemudian, dikurangi harga transaksi riil PT Totalindo Eka Persada dengan pemilik tanah awal (PT Nusa Kirana Real Estate/ PT NKRE) setelah memperhitungkan biaya terkait lainnya seperti pajak, BPHTB dan biaya notaris sebesar total Rp147 miliar (Rp147.740.506,270,00).

  • Hadapi Tantangan Global, Warga Diimbau Sadar Risiko Bencana, Kesehatan, hingga Krisis

    Hadapi Tantangan Global, Warga Diimbau Sadar Risiko Bencana, Kesehatan, hingga Krisis

    loading…

    Menghadapi tantangan global sekaligus membangun Indonesia, masyarakat diminta sadar risiko mulai dari bencana alam, kesehatan, krisis ekonomi, hingga perubahan iklim. Foto: Ist

    JAKARTA – Menghadapi tantangan global sekaligus membangun Indonesia, masyarakat diminta sadar risiko mulai dari bencana alam, kesehatan, krisis ekonomi, hingga perubahan iklim. Pendekatan sadar risiko semakin relevan dalam membangun Indonesia yang berkelanjutan.

    Hal itu diungkap dalam diskusi publik “Membangun Indonesia Tangguh: Penerapan Paradigma Sadar Risiko dalam Pembangunan Berkelanjutan” di Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    “Kita harus sadar bahwa isu mengenai risiko ini harus masuk cara pandang kita melihat ke depan. Untuk mengatasinya, tidak ada pilihan lain kecuali kita berkolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintah, industri, masyarakat, NGO, media, dan akademisi. Kita mencari solusi, bahu membahu untuk mengatasi risiko yang tampak maupun tidak tampak ke depan,” ujar Ketua Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (Masindo) Dimas Syailendra R.

    Termasuk mempersiapkan diri menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Pengelolaan risiko harus menjadi prioritas utama untuk memastikan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan berbasis mitigasi risiko.

    “Ada banyak risiko yang tersembunyi tetapi nyata. Contoh risiko kesehatan. Hari ini pembunuh nomor satu di Indonesia adalah jantung, penyakit yang disebabkan gaya hidup. Bagaimana isu ini ketika tidak ditangani? Selama ini kita makan dengan tidak memperhatikan gula, garam, atau masih melakukan kebiasaan merokok, maka 70 persen populasi yang masuk dalam masa produktif itu akan terancam,” ungkap Dimas.

    Jika risiko tersebut tidak segera mendapatkan perhatian khusus, maka Visi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi impian kosong. Langkah konkret dan strategi tepat perlu segera diambil agar target pembangunan dan kesejahteraan nasional dapat tercapai sesuai harapan.

    Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMK) Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami menuturkan kurangnya literasi dan sikap abai terhadap berbagai potensi risiko menyebabkan banyak ancaman tidak diantisipasi dengan baik.

    Hal ini dapat berdampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga keberlanjutan pembangunan. “Misalnya di pembangunan kesehatan, penyakit tidak menular itu adalah penyumbang terbesar kematian. Apakah diabetes, stroke, jantung, semuanya itu dari pola makan yang tidak sehat. Karena itu kami memberi penekanan betul bahwa faktor risiko dikurangi dan dicegah,” ujar Amich.

    Anggota DPR dari Komisi XI Puteri Anetta Komarudin menekankan urgensi kebijakan yang berbasis kesadaran risiko untuk memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional. Pemahaman yang baik terhadap berbagai potensi risiko baik sektor keuangan maupun pembangunan sangat penting agar langkah-langkah antisipatif dapat diterapkan secara efektif.

  • Jenderal Agus Subiyanto Geser 7 Brigjen TNI dari BIN pada Mutasi Awal 2025, Siapa Saja?

    Jenderal Agus Subiyanto Geser 7 Brigjen TNI dari BIN pada Mutasi Awal 2025, Siapa Saja?

    loading…

    Sebanyak 7 Perwira Tinggi TNI AD berpangkat Brigjen TNI dari Badan Intelijen Negara (BIN) digeser Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada mutasi awal tahun 2025. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sebanyak 7 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD berpangkat Brigjen TNI dari Badan Intelijen Negara (BIN) digeser Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada mutasi awal tahun 2025. Panglima TNI melakukan rotasi dan mutasi total 101 Pati di lingkungan TNI.

    Mutasi tersebut berdasarkan keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    “Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 101 Perwira Tinggi TNI terdiri dari 62 Pati TNI AD, 8 Pati TNI AL, dan 31 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

    Jenderal Agus Subiyanto Geser 7 Brigjen TNI dari BIN pada Mutasi Awal 20251. Brigjen TNI Rachmat Pudji Susetyo dari Kabinda Yogyakarta Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup BIN.

    2. Brigjen TNI Yohanes Hari Murdani dari Direktur Rendalgiat Ops Deputi Bid Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Staf Khusus KSAD.

    3. Brigjen TNI Gema Repelita dari Kabinda Sumatera Utara Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Direktur Sumatera dan Kalimantan Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN.

    4. Brigjen TNI Murbianto Adhi Wibowo dari Agen Intelijen Ahli Madya Direktorat Kontra Separatisme dan Konflik Deputi Bidang Kontra Intelijen BIN menjadi Kabinda Jawa Timur Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN.

    5. Brigjen TNI Arman Dahlan dari Kabinda Sulawesi Selatan Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

    6. Brigjen TNI Andi Anshar dari Kabinda Kalimantan Tengah Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Kabinda Sulawesi Selatan Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN.

    7. Brigjen TNI Alfi Sahri Lubis dari Penata Kelola Intelijen Ahli Madya Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi Deputi Bidang Intelijen Teknologi BIN menjadi Kabinda Papua Tengah Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN.

    (jon)

  • Kapan Prabowo Reshuffle Menteri? PDIP Prediksi 3-4 Bulan Lagi

    Kapan Prabowo Reshuffle Menteri? PDIP Prediksi 3-4 Bulan Lagi

    loading…

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah memperkirakan reshuffle menteri akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 3-4 bulan lagi. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Ketua DPP PDIP Said Abdullah memperkirakan reshuffle menteri akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 3-4 bulan lagi. Prediksi itu disampaikan Said saat merespons 100 hari kerja pemerintahan Prabowo.

    Menurut dia, 100 hari kerja sudah waktu yang cukup bagi Prabowo dalam menilai kinerja para menterinya. “Tampaknya Presiden akan melihat, katakanlah 3 atau 4 bulan lagi, menurut perkiraan saya untuk dilakukan reshuffle,” ujar Said, Jumat (7/2/2025).

    Dia menilai kinerja pemerintahan Prabowo bagus dalam 100 hari pertama. Apalagi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo mencapai di atas 80 persen.

    Namun, dia tetap berharap Presiden mengevaluasi menterinya yang kurang baik dalam bekerja. Sejumlah pejabat masih tertatih-tatih mengikuti ritme kerja Prabowo yang cepat.

    “Ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Presiden. Sehingga, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri akhirnya Presiden sampai langsung turun tangan menyetop kebijakan menteri tersebut,” kata Said.

    “Jadi hemat saya, Presiden sesungguhnya lebih tahu mana yang layak di-reshuffle dan mana yang diteruskan, serta mana kementerian yang perlu digenjot,” sambungnya.

    Sebelumnya, Prabowo menegaskan bakal menyingkirkan menteri yang tidak mau bekerja untuk rakyat. “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, saya akan singkirkan,” ujar Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Dia menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

    “Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain,” ucapnya.

    (jon)

  • Sidang Praperadilan Hasto, Agustiani Tio Ngaku Diintimidasi Penyidik KPK

    Sidang Praperadilan Hasto, Agustiani Tio Ngaku Diintimidasi Penyidik KPK

    loading…

    Mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina dihadirkan kubu Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam sidang praperadilan melawan KPK. Foto/Ari Sandita

    JAKARTA – Mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina dihadirkan kubu Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam sidang praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025). Agustiani mengaku mengalami intimidasi saat diperiksa oleh KPK.

    Agustiani merupakan mantan terpidana kasus suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Awalnya, tim pengacara Hasto menanyakan Agustiani tentang pernah tidaknya dia diperiksa dalam perkara Hasto oleh KPK dalam tahap penyelidikan.

    Namun, Agustiani mengaku tak pernah diperiksa KPK di tahap penyelidikan tersebut. “Apakah saksi pernah diperiksa, dimintai keterangan oleh penyidik KPK dalam perkara saudara Hasto dalam tahap penyelidikan?” tanya pengacara Hasto di persidangan.

    Baca Juga

    “Tak pernah. Ndak, karena kan saya hanya mulai dipanggil yang 6 Januari dan 8 Januari, di situ kan sudah ditunjukkan sprindiknya,” jawab Agustiani.

    “Jadi tak pernah dimintai keterangan?” tanya pengacara Hasto lagi.

    “Iya,” jawab Agustiani.

    Baca Juga

    Lantas, tim pengacara Hasto kembali menanyakan tentang kabar jika Agustiani mendapatkan intimidasi dari penyidik KPK. Di persidangan, dia lantas menyatakan memang merasa terintimidasi saat dimintai keterangan oleh penyidik KPK dahulu.

  • Hari Ini 3 Orang Saksi Diperiksa di Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto

    Hari Ini 3 Orang Saksi Diperiksa di Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto

    loading…

    Tiga orang saksi dihadirkan dalam lanjutan sidang praperadilan Hasto Kristiyanto yang digelar di Pengadila Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025). Foto/Ari Sandita Murti

    JAKARTA – Tiga orang saksi dihadirkan dalam lanjutan sidang praperadilan Hasto Kristiyanto yang digelar di Pengadila Negeri (PN) Jakarta Selatan hari ini, Jumat (7/2/2025).

    Sidang praperadilan digelar dengan agenda pemeriksaan saksi permohonan praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Baca Juga

    Adapun para saksi yang dihadirkan kubu Hasto Kristiyanto dalam persidangan kali ini adalah Agustiani Tio Fridelina, Kusnadi, dan Donny Tri Istiqomah. Sidang dilaksanakan pada Jumat (7/2/2025) sekitar pukul 09.30 WIB.

    Ketiganya lebih dahulu ditanyai oleh hakim tunggal praperadilan, Djuyamto berkaitan kondisi kesehatan mereka.

    Mereka lantas diperiksa identitasnya dan diambil sumpah sehingga bisa dimintai keterangannya dalam persidangan.

    Saat ini, para saksi tersebut tengah memberikan keterangannya di persidangan sah tidaknya penetapan tersangka Hasto Kristiyanto. Hadir dalam persidangan tim pengacara Hasto dan tim biro hukum KPK.

    Baca Juga

    Sidang kali ini merupakan lanjutan dari sidang-sidang sebelumnya yang digelar sejak Rabu (5/2/2025) lalu. Kali ini, agenda sidang memasuki pemeriksaan saksi dari pihak tim pengacara Hasto selaku pemohon.

    (shf)

  • DPR Dorong Penegak Hukum Terapkan UU Darurat Tangani Kasus Pagar Laut

    DPR Dorong Penegak Hukum Terapkan UU Darurat Tangani Kasus Pagar Laut

    loading…

    Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mendorong penegak hukum untuk menerapkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dalam menangani kasus pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Foto/Dispenal

    JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mendorong penegak hukum untuk menerapkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dalam menangani kasus pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Dia meminta agar meniru apa yang digunakan Presiden Soekarno.

    “Kepada penegak hukum saya ingin mengajukan satu alat uji terhadap pagar laut ini. Cobalah gunakan sebagaimana digunakan Presiden Soekarno dulu yaitu UU Nomor 7 Tahun 55, ini undang-undang darurat sebenarnya,” kata Johan dikutip Jumat (7/2/2025).

    Usulan ini dilayangkan setelah melihat adanya Instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada TNI Angkatan Laut (AL) untuk mencabut langsung pagar laut tersebut. Dia menangkap pesan bahwa negara ingin melakukan perlawanan kepada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya alam (SDA) di Tanah Air.

    “Karena itu saya buka-buka, kenapa kita tidak membantu polisi memberi satu alat uji, pakai Undang-Undang Darurat Negara, ada Nomor 7 Tahun 1955, apa itu? Tentang kejahatan ekonomi, tindak pidana ekonomi,” ujarnya.

    Menurut legislator PKS itu, terdapat tiga unsur yang dilanggar. Pertama, ada penyalahgunaan hak guna bangunan (HGB) di kawasan laut.

    Kedua, adalah pemasangan pagar laut itu menghambat perekonomian nelayan. Ketiga, ada indikasi ada monopoli dan privatisasi wilayah publik.

    “Saya sejak melihat awal itu, kenapa dia menjorok ke atas bukan menyamping, saya mengatakan bahwa ini adalah cara orang mengklaim wilayah. Karena itu, undang-undang ini sangat bisa kita pake kalau kita ingin cepat prosesnya,” ujarnya.

    “Apa sanksinya? Perampasan aset. Bisa dicabut aset-asetnya. Nah mudah-mudahan dengan menggunakan alat uji ini, kasus tentang Pagar Laut ini bisa kita selesaikan dengan cepat,” pungkasnya.

    (rca)

  • Banjir Rob Akibat Bulan Purnama hingga 28 Februari, Ini Daftar Daerah Terdampak

    Banjir Rob Akibat Bulan Purnama hingga 28 Februari, Ini Daftar Daerah Terdampak

    loading…

    Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob akibat fenomena Bulan Purnama periode 6-28 Februari 2025. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob akibat fenomena Bulan Purnama periode 6-28 Februari 2025.

    “Adanya fenomena Bulan Purnama pada tanggal 12 Februari 2025 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum,” ujar Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo, Jumat (7/2/2025).

    Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir atau berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia.

    Sejumlah wilayah pesisir yang berpotensi mengalami banjir rob diantaranya di Pesisir Kepulauan Riau, Pesisir Kepulauan Bangka Belitung, Pesisir Sumatera Barat, Pesisir Banten.

    Selanjutnya di Pesisir Jakarta, Pesisir Jawa Barat, Pesisir Jawa Tengah, Pesisir Nusa Tenggara Timur, Pesisir Kalimantan Selatan, Pesisir Sulawesi Utara, Pesisir Maluku Utara, dan Pesisir Papua Selatan.

    Eko mengatakan potensi banjir pesisir yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

    “Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut,” imbaunya.

    Daerah Terdampak Banjir Rob 6 hingga 28 Februari 2025

    1. Pesisir Kepulauan Riau

    Pesisir Batam 12 – 16 Februari 2025
    Pesisir Dabo Singkep 10 – 14 Februari 2025
    Pesisir Karimun 11 – 16 Februari 2025
    Pesisir Bintan 14 – 15 Februari 2025
    Pesisir Tanjung Pinang 12 – 14 Februari 2025

    2. Pesisir Kepulauan Bangka Belitung

    Pesisir Kota Pangkalpinang, Mentok, Pesisir Timur Belitung 09 – 14 Februari 2025

    3. Pesisir Sumatera Barat
    Pesisir Kota Padang 12 dan 28 Februari 2025
    Pesisir Padang Pariaman, Pantai Pariaman, Padang, Painan 12 dan 28 Februari 2025

    4. Pesisir Banten

    Perairan Utara Tangerang 06 – 12 Februari 2025
    Selat Sunda Bagian Utara 28 Februari 2025
    Perairan Selatan Pandeglang 07, 10 – 14, dan 27 – 28
    Februari 2025
    Perairan Selatan Lebak 07, 10 – 14, dan 27 – 28 Februari 2025

    5. Pesisir Jakarta

    Pesisir Kamal Muara, Kapuk Muara,
    Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing,
    Tanjung Priok dan Kalibaru (Jakarta
    Utara) 07 – 13 Februari 2025
    Peisir Muara Angke, Penjaringan 07 – 13 Februari 2025

    6. Pesisir Jawa Barat

    Pesisir Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu 07 – 13 Februari 2025

    Pesisir Cirebon 06 – 08 Februari 2025

    7. Pesisir Jawa Tengah

    Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Pekalongan 09 – 12 Februari 2025
    Kab Brebes, Kota Tegal 08 – 13 Februari 2025
    Kab Tegal, Kab Pemalang 08 – 13 Februari 2025

    8. Pesisir Nusa Tenggara Timur

    Pesisir Utara P. Flores 07 – 13 Februari 2025
    Pesisir Selatan P. Flores 07 – 13 Februari 2025
    Pesisir P. Sumba 07 – 13 Februari 2025
    Pesisir P. Sabu – Raijua 07 – 14 Februari 2025
    Pesisir P. Timor – Rote 07 – 13 Februari 2025
    Pesisir utara P. Flores 07 – 13 Februari 2025

    9. Pesisir Kalimantan Selatan

    Perairan Muara Sungai Barito dan Perairan Kotabaru 08 – 15 Februari 2025

    10. Pesisir Sulawesi Utara

    Pesisir Utara Sulawesi Utara 10 – 14 Februari 2025
    Pesisir Bitung 10 – 14 Februari 2025
    Pesisir Likupang 10 – 14 Februari 2025
    Pesisir Utara Kepulauan Sangihe 10 – 14 Februari 2025
    Pesisir Timur Kepulauan Sangihe 10 – 14 Februari 2025
    Pesisir Utara Kepulauan Talaud 10 – 14 Februari 2025
    Pesisir Timur Kepulauan Talaud 10 – 14 Februari 2025

    11. Pesisir Maluku Utara

    Pesisir Loloda, Pesisir Morotai, Pesisir Tobelo, Ternate, Pesisir Taliabu 11 – 15 Februari 2025

    12. Pesisir Papua Selatan

    Pesisir Merauke 14 – 18 Februari 2025
    Pesisir Selat Muli 11 – 15 Februari 2025

    (shf)

  • Profil Komjen Pol Purwadi Arianto, Pati Polisi yang Ditunjuk Jadi Wamen PAN-RB Kabinet Merah Putih

    Profil Komjen Pol Purwadi Arianto, Pati Polisi yang Ditunjuk Jadi Wamen PAN-RB Kabinet Merah Putih

    loading…

    Komjen Pol Purwadi Ariyanto secara resmi telah dilantik jadi Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 21 Oktober 2024 lalu. Foto/BKPSDM Aceh utara

    JAKARTA – Komjen Pol Purwadi Ariyanto secara resmi telah dilantik jadi Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) pada 21 Oktober 2024 lalu. Jabatan ini membuatnya harus meninggalkan jabatannya di Polri.

    Sebelum ditunjuk jadi Wamen PAN-RB, Komjen Pol Purwadi Ariyanto sempat menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri sejak tahun 2023.

    Baca Juga

    Dengan ditunjuknya Purwadi sebagai Wamen PAN-RB di Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo-Gibran, membuat posisinya di Polri sebagai Kalemdiklat kini diserahkan pada Komjen Pol Chrysnanda Dwilaksana.

    Profil Purwadi Arianto
    Purwadi Arianto lahir pada 2 Oktober 1966, di Jakarta. Ia memulai kariernya di Polri setelah lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) di tahun 1988.

    Sepanjang kariernya di Polri, Purwadi telah mencicipi banyak jabatan. Membuatnya jadi salah satu sosok senior yang memiliki banyak pengalaman.

    Pada masa awal kariernya, Purwadi tercatat pernah menduduki posisi Kapolres Metro Bekasi di tahun 2005. Ia juga sempat menjabat sebagai Wadirreskrimum Polda Metro Jaya tahun 2007.

    Baca Juga

    Setelah itu, berturut-turut dirinya sempat jabat Penyidik Utama Tk. II Dit I/Kamtrannas Bareskrim Mabes Polri (2008), Dirreskrim Polda Malut (2010), dan Dirreskrimum Polda Kalbar (2011).

    Dua tahun berselang, Purwadi dimutasi ke Jawa Tengah untuk jabat Dirreskrimum. Ia kemudian ditarik ke Mabes Polri untuk duduki posisi Wadirtipidter Bareskrim Polri di tahun 2015.

  • 5 Komjen Polisi Kelahiran Jawa Timur, Salah Satunya Jadi Komandan Brimob

    5 Komjen Polisi Kelahiran Jawa Timur, Salah Satunya Jadi Komandan Brimob

    loading…

    Terdapat lima Komjen Polisi kelahiran Jawa Timur yang masih aktif menjabat sampai saat ini. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Terdapat lima Komjen Polisi kelahiran Jawa Timur yang masih aktif menjabat sampai saat ini. Mereka semua menduduki berbagai jabatan strategis di Polri .

    Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi adalah salah satu pangkat tertinggi di Polri, di mana kedudukannya tepat di bawah Jenderal Polisi, dan berada di atas Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi.

    Komjen Polisi kelahiran Jawa Timur ini tiga di antaranya menjabat di Markas Besar (Mabes) Polri, dan dua sisanya bertugas di struktur organisasi luar Polri. Berikut ini profil singkat mereka.

    5 Komjen Polisi Kelahiran Jawa Timur:

    1. Komjen Pol. Imam Sugianto

    Imam Sugianto lahir 11 Maret 1967, di Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Sejak 31 Januari 2025, ia mengemban sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.

    Lulusan Akpol 1990 ini tercatat pernah menjabat sebagai Ajudan Presiden RI (2012), Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (2014), Karobinops Sops Polri (2015), dan Wakapolda Kalimantan Barat (2019).

    Selanjutnya, Imam sempat ditunjuk jadi Asisten Operasi Kapolri (2020), dan Kapolda Kalimantan Timur (2021). Sebelum jadi Astamaops Kapolri, ia sempat jabat Kapolda Jawa Timur (2023)

    .

    2. Komjen Pol. Dedi Prasetyo

    Dedi Prasetyo lahir pada 26 Juli 1968 di Magetan, Jawa Timur. Sejak n11 November 2024, ia dimutasi menjadi Inspektur Pengawasan Umum Polri gantikan Ahmad Dofiri yang jadi Wakapolri.

    Lulusan Akpol 1990 ini sebelumnya sempat jabat Asisten SDM Kapolri sejak 26 Februari 2023. Dalam riwayat kariernya, ia juga pernah jabat Kapolda Kalimantan Tengah tahun 2020.

    Selain itu, Dedi juga sempat emban amanah sebagai Kadiv Humas Polri di tahun 2021. Dirinya juga sempat diangkat jadi Guru Besar STIK/PTIK Lemdiklat Polri di tahun 2023 lalu.