Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • Target Presiden, 2028 Pindah ke IKN

    Target Presiden, 2028 Pindah ke IKN

    loading…

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa target pemindahan ibu kota ke IKN masih tetap 2028. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diblokir Menteri Keuangan. Menurut Bahlil, target Prabowo memindahkan ibu kota ke IKN belum berubah yakni pada 2028 mendatang.

    “Menyangkut dengan IKN, IKN ini setahu kami sampai sekarang tetap target Bapak Presiden, 2028 kita akan pindah ke Ibu Kota Baru di IKN, sudah pindah,” kata Bahlil kepada wartawan, Sabtu (8/2/2025).

    Dia menuturkan, pembangunan IKN juga disebut akan terus berjalan. Namun, dia tidak merinci progress dari pembangunan IKN yang anggarannya sedang diblokir tersebut.

    “Sudah barang tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan. Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU,” katanya.

    “Jadi kami enggak bisa juga kalau mendalami, jangan merasa seperti karena ketum partai semua yang ngerti. Nggak juga. Nah, ya gitu,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab hingga saat ini anggaran Kementerian PU masih banyak yang diblokir oleh Kementerian Keuangan.

    Dody menjelaskan hal ini berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya tersisa Rp29,57 triliun.

    “Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada,” kata Dody saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (5/2/2025).

  • Setelah Kisruh Elpiji 3 Kg Makan Korban, Bahlil Lahadalia Ngaku Sudah Minta Maaf ke Rakyat

    Setelah Kisruh Elpiji 3 Kg Makan Korban, Bahlil Lahadalia Ngaku Sudah Minta Maaf ke Rakyat

    loading…

    Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sudah meminta maaf kepada rakyat atas polemik larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram (kg). Foto/Riyan Rizki Roshali

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sudah meminta maaf kepada rakyat atas polemik larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram (kg). Diketahui, kebijakan Bahlil tersebut makan korban.

    Seorang nenek bernama Yonih (62) meninggal dunia usai mengantre beli isi tabung gas elpiji 3 kilogram di Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Kemudian, Tri lestari (50), warga Desa/Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah meninggal dunia usai terlindas truk di jalan antara Gubug-Godong, Grobogan, Selasa (4/2/2025).

    Ibu paruh baya ini meninggal saat hendak ke pangkalan membeli gas 3 kg bersubsidi. Hingga hari ini, masih terdapat antrean panjang warga untuk membeli gas elpiji 3 kg di pangkalan beberapa daerah.

    “Kemarin ada sedikit yang kurang pas menurut saya dan saya sudah minta maaf kepada rakyat adalah subpangkalan ini, pengecer ini tiba-tiba kita setop. Ini yang kemudian sekarang kita ubah bertahap kita lakukan penataan agar tetap mereka bisa berjalan dan sekarang mereka sudah bisa berjalan,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Sabtu (8/2/2025).

    Ia menjelaskan, kebijakannya tersebut diambil dengan tujuan baik. Menurutnya, dia tidak mau adanya mark up dalam penjualan gas elpiji 3 kg.

    Bahlil menjelaskan, pemerintah sudah mensubsidi gas elpiji 3 kg Rp36.000 per tabungnya. Dengan begitu, harga jual gas elpiji bersubsidi yang diterima masyarakat seharusnya maksimal Rp19.000.

    Namun, dia menyebut pihaknya masih banyak menerima harga jual gas elpiji 3 kg di masyarakat mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000.

  • Menteri Teuku Riefky Dorong BPOM Bantu UMKM Naik Kelas

    Menteri Teuku Riefky Dorong BPOM Bantu UMKM Naik Kelas

    loading…

    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabekraf) Teuku Riefky Harsya bersama Kepala BPOM Taruna Ikrar. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabekraf) Teuku Riefky Harsya mendorong Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas. Hal itu diungkapkannya saat bertemu dengan Kepala BPOM Taruna Ikrar beserta jajaran di Gedung Garuda, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

    Riefky menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dia menilai, kerja sama dengan BPOM perlu diperkuat agar UMKM dapat lebih mudah berkembang dan meningkatkan daya saing guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

    “UMKM harus menjadi subsektor ekonomi kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja lebih luas. Berdasarkan data BPS, tenaga kerja di sektor ini meningkat 80% dalam satu dekade terakhir. Mengingat tren ekonomi kreatif yang berbasis padat cipta terus berkembang, kolaborasi dengan BPOM akan membantu usaha kecil naik kelas dan meningkatkan kualitas produk,” ujar Riefky.

    Kemenekraf dan BPOM sepakat membentuk tim kecil untuk menyusun rencana kerja sama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Tidak hanya bersifat normatif, MoU itu juga inovatif dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengelolaan kekayaan intelektual di sektor UMKM.

    “Kolaborasi ini penting karena sektor ekonomi kreatif memiliki banyak pemangku kepentingan. Salah satu kerja sama yang dapat dilakukan adalah kurasi produk UMKM agar memenuhi standar yang memungkinkan mereka naik kelas dan menembus pasar lebih luas,” ujarnya.

    Riefky pun menyoroti perlunya perbaikan kualitas produk UMKM, terutama yang bergerak di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Menekraf berharap BPOM dapat membantu dalam proses sertifikasi dan pendampingan guna meningkatkan daya saing produk lokal.

    Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan komitmen lembaganya dalam menjamin keamanan, stabilitas, dan standar produk UMKM. Taruna menuturkan, BPOM memiliki berbagai program yang mendukung UMKM, seperti Wellness Festival dan Program Desa Pangan Aman.

    “BPOM siap mendukung peningkatan ekonomi melalui pengawasan dan sertifikasi produk UMKM. Saat ini, jumlah UMKM mencapai 4,7 juta dengan kontribusi ekonomi hampir Rp6.000 triliun dari sektor pangan, obat tradisional, suplemen makanan, kosmetik, dan garam farmasi,” kata Taruna dalam kesempatan sama.

    Adapun pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari Kemenekraf dan BPOM, termasuk Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Cecep Rukendi, Direktur Pengembangan Sistem Pemasaran dan Hubungan Kelembagaan Radi Manggala, serta jajaran pejabat utama BPOM.

    (rca)

  • Isu Reshuffle Mencuat, Bahlil Lahadalia Pede Posisinya Aman di Kabinet Prabowo-Gibran

    Isu Reshuffle Mencuat, Bahlil Lahadalia Pede Posisinya Aman di Kabinet Prabowo-Gibran

    loading…

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia percaya diri alias pede posisi dirinya serta sejumlah kader partai berlambang pohon beringin itu di Kabinet Merah Putih aman di tengah isu reshuffle yang mencuat. Foto/Riyan Rizki Roshali

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia percaya diri alias pede posisi dirinya serta sejumlah kader partai berlambang pohon beringin itu di Kabinet Merah Putih aman di tengah isu reshuffle yang mencuat setelah 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo Subianto . Sebab, kata Bahlil, Presiden Prabowo tahu kualitas dari kader Partai Golkar.

    Hal itu disampaikan Bahlil menanggapi isu Presiden Prabowo Subianto yang berencana melakukan perombakan di kabinet. “DPP Partai Golkar, karena kami anggota kabinet kan di Golkar ini ada sekitar delapan menteri, tiga wamen, satu gubernur Lemhannas. Kami yakin dan percaya bahwa presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Bahlil mengatakan, Golkar merupakan partai yang menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan pemerintah. “Kami yakin Golkar, Insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerinda, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” jelas dia.

    Ia menegaskan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. “Menyangkut dengan apa yang ditanyakan tentang hak prerogatif presiden. Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden,” kata Bahlil.

    Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM mengaku menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada presiden. Menurutnya, seorang menteri tidak boleh berkomentar melampaui batas kewenangannya.

    “Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan,” ujar dia.

    Sebelumnya, Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia layak di-reshuffle Prabowo.

  • Bahlil Lahadalia Respons Isu Reshuffle Kabinet: Diserahkan kepada Pak Presiden

    Bahlil Lahadalia Respons Isu Reshuffle Kabinet: Diserahkan kepada Pak Presiden

    loading…

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons perihal isu soal Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Foto/Riyan Rizki Roshali

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons perihal isu soal Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Ia menegaskan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden.

    “Menyangkut dengan apa yang ditanyakan tentang hak prerogatif presiden. Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden,” kata Bahlil di sela-sela pembukaan Rakernas Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM mengaku menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada presiden. Menurutnya, seorang menteri tidak boleh berkomentar melampaui batas kewenangannya.

    “Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan,” ujar dia.

    Sebelumnya, Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia layak di-reshuffle Prabowo.

    “Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai gas LPG 3 kg membuat polemik dan kegaduhan yang dianggap mempersulit rakyat kecil dan menghilangkan salah satu sumber pendapatan pedagang kecil,” ujar Fernando, Kamis (6/2/2025).

    Pasalnya, kebijakan Bahlil membuat antrean panjang masyarakat di pangkalan penjualan elpiji yang bahkan memakan korban jiwa. Seorang nenek bernama Yonih (62) yang meninggal dunia usai mengantre beli isi tabung gas elpiji 3 kilogram di Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

  • Jangan-jangan Ada yang Belum Dapat Gas

    Jangan-jangan Ada yang Belum Dapat Gas

    loading…

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan pidato saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025. Foto/Riyan Rizki Roshali

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan pidato saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025. Dalam pidatonya, Bahlil sempat berkelakar saat mikrofon atau mik-nya mengalami gangguan.

    Adapun momen itu terjadi saat Bahlil sedang memaparkan poin-poin dari Munas Partai Golkar hingga terkait soliditas mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Rakernas itu turut dihadiri oleh seluruh petinggi dan jajaran Partai Golkar yang dilaksanakan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Saat menyampaikan poin, tiba-tiba terdengar suara atau gangguan pada mik-nya Bahlil. Lantas, kejadian itu membuat seluruh jajaran Partai Golkar terkejut.

    Kemudian, Bahlil pun merespons kejadian itu dengan melempar candaan terkait gas LPG 3 kilogram (kg).

    “Nah ini jangan-jangan ada yang belum dapat gas kali,” canda Bahlil yang disambut tawa oleh kader Golkar.

    “Setahu saya semua gas LPG-nya sudah dapat, Coba dicek biasanya kalau panitianya kayak begini Ini pasti aktivis KNI,” jelas dia.

    Sebagaimana diketahui, Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menuai kontroversi terkait kebijakannya mengenai penghapusan gas 3 kg.

    (rca)

  • Penerapan Dominus Litis dalam RKUHAP Perlu Kehati-hatian

    Penerapan Dominus Litis dalam RKUHAP Perlu Kehati-hatian

    loading…

    Pakar Hukum Pidana Indah Sri Utari menilai penerapan asas dominus litis atau pengendali perkara dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) perlu kehati-hatian dan prinsip keteguhan. Foto/Ilustrasi/SindoNews

    JAKARTA – Pakar Hukum Pidana Indah Sri Utari menilai penerapan asas dominus litis atau pengendali perkara dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) perlu kehati-hatian dan prinsip keteguhan. Dia menuturkan, asas dominus litis dalam hukum pidana bahwa pada dasarnya kejaksaan memiliki kewenangan menentukan apakah suatu perkara pidana akan diajukan ke pengadilan atau tidak.

    Selain itu, Korps Adhyaksa juga punya kewenangan untuk menentukan jalannya perkara, termasuk menentukan tuduhan, menentukan pembuktian, dan argumen hukum. “Pada dasarnya, prinsip-prinsip asas dominus litis dalam hukum pidana itu adalah kewenangan menentukan perkara. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menentukan suatu perkara pidana akan diajukan ke pengadilan atau tidak,” ujarnya, Sabtu (8/2/2025).

    Dia berpendapat, kemungkinan adanya keterbatasan pengetahuan di pihak kejaksaan menjadi masalah. Potensi terjadinya penyalahgunaan asas tersebut juga menjadi masalah, karena bisa disalahgunakan oleh kejaksaan untuk menunda atau mengganggu proses jalannya peradilan.

    “Jangan salah bahwa di dalam sebuah peradilan pidana itu adalah sebuah sistem-sistem yang terdiri dari subsistem. Subsistem kepolisian yaitu penyidikan, kejaksaan penuntutan, pengadilan yaitu hakim memutuskan perkara dan LP,” kata Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) ini.

    Dia mengungkapkan, semua lembaga itu harus memiliki kewenangan yang sama dan bersinergi. Menurut dia, sistem itu harus ditopang oleh subsistem yang sederajat karena jika ada dominasi kewenangan, maka bisa saja terjadi penyalahgunaan kewenangan.

    “Mungkin juga di dalam di kejaksaan ada kemungkinan terjadinya penundaan penuntutan, kejaksaan bisa jadi menunda penuntutan terhadap seseorang tersangka tanpa alasan yang jelas. Sehingga memungkinkan tersangka untuk melarikan diri atau menghancurkan barang bukti,” tuturnya.

    Lebih lanjut dia mengatakan, di dalam sistem peradilan pidana itu perlu adanya due process of law (proses hukum yang adil, red). Selain itu, kata dia, bisa saja terjadi penyalahgunaan penuntutan.

    Dia menilai tak menutup kemungkinan kejaksaan bisa saja menyalahgunakan wewenang penuntutan untuk menghentikan penuntutan atau untuk menargetkan lawan politik maupun lawan bisnis. Dia menganggap semua itu serba mungkin, karena dominasi, super atau pemberian kewenangan yang lebih dalam subsistem yang sama di dalam sistem peradilan pidana.

    “Sehingga penerapan dominus litis di dalam Revisi KUHAP nanti perlu juga ke hati-hatian apalagi kalau asas dominus litis akan dimasukkan di dalam UU Kejaksaan. Karena ini perlu kehati-hatian dan prinsip keteguhan. Tidak pernah ada sebuah institusi yang menjadi super power yang kemudian menerapkan kehati-hatian di dalam proses penerapan sebuah sistem,” pungkasnya.

    (rca)

  • Siapa yang Tidak Mau Hidup Sehat?

    Siapa yang Tidak Mau Hidup Sehat?

    loading…

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mendukung program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin, 10 Februari 2025. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin, 10 Februari 2025. Program yang merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara luas ini didukungKetua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie .

    Anindya Bakrie menyatakan, Kadin Indonesia siap membantu mendorong pembangunan nasional di bidang kesehatan. Anin menjelaskan, saat mengadakan Forum CEO dan Business Matching Indonesia – India di New Delhi, India dua pekan lalu, Kadin Indonesia melalui Mayapada Healthcare, sudah menjalin kerja sama melalui penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Apollo Hospitals India untuk pengembangan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Batam melalui modernisasi alat kesehatan dan pengembangan kualitas tenaga kesehatan rumah sakit.

    Hal itu disampaikan Anin, sapaan akrab Anindya Bakrie, saat audiensi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin , di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025). Kala itu, Anin didampingi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani dan Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan Kadin Indonesia David Utama.

    Anin melihat besarnya manfaat program PKG, sebagai program dengan skala dan jangkauan terluas yang disasar oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Karena (total penduduk Indonesia) 295 juta orang kan. Jadi kalau kita melihat gabungan dari PKG, tadi kami bicara dengan Pak Menteri (Menkes) yang sesuai dengan program quick win Pak Presiden, dari mulai bicara pemberantasan tuberculosis, program pemeriksaan kesehatan gratis, sampai kepada investasi di bidang kesehatan itu luar biasa, sangat cocok dengan peran Kadin,” jelas Anin dalam keterangan yang diterima, Sabtu (8/2/2025).

    Sebagai langkah awal dukungan terhadap program PKG tersebut, Anin menegaskan bahwa Kadin Indonesia akan turut berpartisipasi dengan menggelar program PKG di lingkungan keluarga besar Kadin Indonesia terlebih dulu.

    Pada kesempatan yang sama, Menkes mengatakan, rapat dengan Kadin bertujuan untuk mengikutsertakan Kadin Indonesia dalam menyukseskan program PKG. “Pak Presiden sudah setuju sih 10 Februari 2025 (program PKG) dijalankan, dan Pak Presiden enggak senang seremoni-seremoni, sudah langsung jalanin aja,” kata Menkes.

    Kadin Indonesia dan Kemenkes masih membahas teknis pelaksanaan program di berbagai lokasi, termasuk kemungkinan pemeriksaan dilakukan langsung di fasilitas milik perusahaan anggota Kadin Indonesia.

    Dengan sinergi dan kolaborasi antara Kadin Indonesia dan Kemenkes di dalam pelaksanaan program PKG ini, diharapkan agar program PKG dapat berjalan efektif, sekaligus mendorong sektor kesehatan sebagai peluang investasi strategis di Indonesia.

  • 6 Kontroversi Bahlil Lahadalia, dari Hapus Pengecer Gas 3 Kg hingga Lulus Doktor Kilat

    6 Kontroversi Bahlil Lahadalia, dari Hapus Pengecer Gas 3 Kg hingga Lulus Doktor Kilat

    loading…

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ini banyak disorot terkait kontroversi kebijakannya, salah satunya menghapus pengecer gas 3 kg. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat ini banyak disorot terkait kontroversi kebijakannya, salah satunya menghapus pengecer gas 3 kg.

    Kontroversi ini membuat Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar menjadi salah satu menteri Kabinet Merah Putih yang memiliki penilaian buruk.

    Jika melihat latar belakangnya sebenarnya Bahlil dikenal sebagai sosok cukup kontroversial. Berikut ini beberapa kontroversi Bahlil.

    6 Kontroversi Bahlil Lahadalia

    1. Menghapus Pengecer Gas 3 Kg

    Kontroversi Bahlil yang belum lama ini yakni menghapus pengecer gas 3 kg. Para pengecer dinilai telah menaikkan harga tabung melon seenaknya hingga masyarakat miskin tidak bisa menikmati harga yang seharusnya sudah disubsidi.

    Meskipun hal tersebut dinilai baik karena membuat pemerintah mudah dalam mengawasi harga gas di pasar, namun pengecer yang pada umumnya pedagang kecil harus kehilangan pendapatannya.

    Kebijakan ini juga membuat masyarakat harus mengantre panjang di pangkalan untuk mendapatkan gas 3 kg.

    2. Mengklaim Investasi Masuk IKN

    Pada akhir tahun 2023, Bahlil mengatakan ada beberapa negara yang akan menanamkan modal di IKN di antaranya Uni Emirat Arab (UEA), China, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa.

    “Saya nggak boleh ngomong angka pasti ya. Tapi kurang lebih Rp200-Rp300 triliun sudah ada yang masuk, sudah komitmen, dan sebagian sudah berjalan,” ujar Bahlil, Jumat, 2 Desember 2023.

    3. Menuding Ada Pihak Asing di Konflik Rempang

    Dalam konflik Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Bahlil mengungkapkan ada pihak asing yang terlibat.

    “Saya tahu barang ini, siapa yang ikut main. Saya tahu kok siapa yang (terlibat) di luar negeri,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta, Senin, 25 September 2023.

    4. Dituding Rebut Kursi Kepemimpinan Golkar

    Bahlil terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi dalam Munas XI Golkar, Rabu, 21 Agustus 2024. Terpilihnya Bahlil sebagai Ketum Golkar dicurigai tidak lepas dari dukungan Istana.

    Pada momen ini, Airlangga Hartarto melemparkan sindiran. “Kursinya Pak Kapolri saja diambil sama Pak Bahlil,” ucapnya. Sontak, ucapan Airlangga disambut tawa oleh para menteri.

    5. Diduga Melakukan Jual Beli Izin Tambang

    Bahlil diduga tebang pilih dalam membatalkan atau mencabut izin usaha tambang ketika dia menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Di sisi lain, puluhan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk wilayah konsesi yang berdekatan dengan konsesi PT Meta Mineral Pradana, dia cabut. Belakangan terungkap bahwa pemegang saham utama perusahaan tersebut adalah PT Papua Bersama Unggul, perusahaan milik Bahlil.

    6. Lulus Doktor Kilat

    Kasus ini berawal ketika Bahlil menjalani sidang doktor terbuka pada 16 Oktober 2024 lalu. Poster sidang terbuka itu beredar di media sosial dan langsung menjadi perbincangan panas.

    Warganet menyoroti durasi kuliah S3 Bahlil yang hanya menghabiskan waktu 1 tahun 8 bulan. Durasi 20 bulan untuk meraih gelar doktor dinilai tidak wajar. Pasalnya, gelar doktor normalnya bisa didapat setelah menjalani 3 tahun perkuliahan.

    Hal tersebut lantas membuat UI menangguhkan kelulusan Bahlil dari program Doktoral. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi 4 Organ Universitas Indonesia di Kampus UI Salemba pada Selasa, 11 November 2024.

    (jon)

  • Era Baru Perlindungan Pekerja Migran

    Era Baru Perlindungan Pekerja Migran

    loading…

    Prof. Dr. Moch. Chotib, M.M. Foto/Istimewa

    Prof. Dr. Moch. Chotib, M.M.
    Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

    BEBERAPA hari lalu, saya menulis tentang “Melindungi Tenaga Migran, Menjaga Martabat Kemanusiaan” di suatu media nasional. Tulisan tersebut menyoroti betapa pentingnya memastikan perlindungan bagi pekerja migran. Sebagai bagian dari komitmen negara dalam menjaga hak asasi dan martabat mereka.

    Dalam tulisan itu, saya menekankan bahwa perlindungan tenaga migran bukan sekadar kewajiban hukum. Tetapi juga cerminan dari bagaimana sebuah bangsa memperlakukan warganya yang berjuang di negeri orang.

    Kini, dalam konteks perkembangan teknologi yang semakin pesat, perlindungan pekerja migran harus memasuki babak baru: transformasi digital. Kemajuan teknologi tidak hanya menghadirkan tantangan baru. Tetapi juga peluang besar dalam memperkuat perlindungan dan memberdayakan para pekerja migran secara lebih efektif.

    Pekerja migran adalah pahlawan devisa yang sering kali bekerja dalam kondisi rentan. Mereka jauh dari rumah dan menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari eksploitasi hingga keterbatasan akses informasi. Perlindungan mereka bukan hanya persoalan hukum dan kebijakan. Ini juga menyangkut martabat kemanusiaan.

    Di era digital , tantangan ini sekaligus membuka peluang. Teknologi dapat menjadi alat yang memberdayakan pekerja migran. Memberi mereka akses informasi, perlindungan, dan dukungan yang lebih baik. Namun, tanpa strategi yang tepat, digitalisasi juga bisa menjadi pedang bermata dua. Yaitu menciptakan kesenjangan baru bagi mereka yang belum terjangkau teknologi.

    Transformasi Digital untuk Perlindungan MigranTransformasi digital dalam perlindungan pekerja migran harus dimulai dari hulu ke hilir. Ini mencakup proses perekrutan, keberangkatan, hingga kepulangan. Kemajuan teknologi dapat digunakan untuk memastikan pekerja migran mendapatkan hak-haknya dengan lebih transparan dan adil.

    Salah satu inovasi yang perlu dikembangkan adalah sistem pendaftaran dan verifikasi digital bagi calon pekerja migran. Sistem berbasis data yang terintegrasi dapat meminimalkan praktik percaloan dan penipuan. Aplikasi yang menyediakan informasi terkait hukum ketenagakerjaan, kontak kedutaan, hingga mekanisme pengaduan harus diperluas. Semua harus lebih ramah pengguna.

    Di negara-negara tujuan, digitalisasi layanan perlindungan menjadi krusial. Kita perlu memastikan pekerja migran memiliki akses ke jalur komunikasi yang aman dengan perwakilan Indonesia. Penguatan sistem pengaduan berbasis digital yang responsif sangat diperlukan. Ini bisa didukung dengan kecerdasan buatan untuk menyaring laporan-laporan darurat. Hal ini bisa menjadi solusi di tengah keterbatasan tenaga pendamping di luar negeri.

    Digitalisasi tidak boleh berhenti pada aspek pengawasan dan pengaduan semata. Pemanfaatan teknologi juga perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja migran secara menyeluruh. Pengembangan sistem pembayaran berbasis blockchain dapat memastikan upah dibayarkan tepat waktu. Tanpa potongan yang tidak transparan. Dengan mekanisme ini, risiko eksploitasi keuangan dapat ditekan.