Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • Diplomasi Maritim, Soft Power, dan Stabilitas Kawasan

    Diplomasi Maritim, Soft Power, dan Stabilitas Kawasan

    loading…

    Harryanto Aryodiguno, Ph.D, Associate Professor International Relations Study Programs di President University, Indonesia. Foto/Dok. SINDOnews

    Harryanto Aryodiguno, Ph.D
    Associate Professor International Relations Study Programs
    di President University, Indonesia

    MULTILATERAL Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025 akan menjadi salah satu latihan maritim terbesar yang pernah diadakan TNI Angkatan Laut (AL). Dengan mengundang 56 negara untuk berpartisipasi, MNEK 2025 di Bali akan menjadi simbol komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik.

    Tema yang diusung Maritime Partnership for Peace and Stability. Mencerminkan tantangan yang dihadapi dunia saat ini dalam menjaga keamanan laut, menghadapi bencana alam, dan merespons potensi gangguan terhadap kestabilan perairan internasional.

    Diplomasi Maritim sebagai Instrumen Soft Power
    Bertambahnya jumlah delegasi yang ikut serta dalam MNEK 2025 menunjukkan efektivitas diplomasi maritim yang dilakukan oleh TNI AL. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga perairannya agar tetap aman dan stabil. Melalui latihan multilateral ini, Indonesia tidak hanya memperkuat hubungan dengan negara-negara sahabat tetapi juga menunjukkan perannya sebagai pemimpin dalam menjaga ketertiban maritim global.

    Konsep soft power, yang diperkenalkan oleh Joseph Nye dalam bukunya Bound to Lead (1990), relevan untuk memahami strategi Indonesia dalam MNEK 2025. Nye berpendapat bahwa kekuatan tidak hanya bergantung pada aspek militer atau ekonomi (hard power), tetapi juga pada daya tarik dan pengaruh yang diperoleh melalui diplomasi, budaya, serta nilai-nilai universal.

    Dalam konteks MNEK, Indonesia menggunakan soft power untuk membangun kepercayaan dan kerja sama internasional, yang pada akhirnya memperkuat posisinya dalam forum maritim global. Kepercayaan ini menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan keamanan maritim, seperti pencurian ikan, penyelundupan, dan aktivitas ilegal lainnya yang sering terjadi di perairan Asia Tenggara.

    Meningkatkan Interoperabilitas dan Respons terhadap Bencana
    Salah satu tujuan utama MNEK adalah meningkatkan interoperabilitas antar-angkatan laut dari berbagai negara. Dengan skenario latihan yang dirancang untuk mengatasi tantangan keamanan maritim dan penanggulangan bencana, latihan ini menjadi platform bagi negara-negara peserta untuk berbagi pengalaman dan teknologi.

    Dalam konteks ini, kerja sama yang terjalin melalui MNEK dapat menjadi dasar bagi kolaborasi yang lebih erat dalam operasi kemanusiaan di masa depan. Sebagai negara yang sering mengalami bencana alam, Indonesia dapat memanfaatkan latihan ini untuk memperkuat koordinasi dengan mitra internasional dalam merespons keadaan darurat.

    Nye menekankan bahwa soft power dapat memainkan peran penting dalam memperkuat daya tarik dan efektivitas respons krisis. Kemampuan untuk berkoordinasi dengan cepat dan efektif dalam situasi darurat akan sangat berharga bagi negara-negara di kawasan yang rentan terhadap bencana. Dengan membangun jaringan kerja sama yang kuat, Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai aktor utama dalam respons bencana global.

    MNEK 2025 dan Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik
    Dalam dinamika geopolitik yang terus berkembang, stabilitas di kawasan Indo-Pasifik menjadi isu yang semakin krusial. Laut China Selatan, misalnya, telah menjadi arena berbagai klaim tumpang tindih yang berpotensi memicu ketegangan antarnegara. Dengan adanya latihan seperti MNEK, negara-negara peserta dapat memperkuat mekanisme kerja sama dan membangun saling pengertian, sehingga mengurangi potensi konflik di wilayah maritim yang sensitif.

  • Hari Pers Nasional, Menag Harap Pers Jadi Pencerah Umat untuk Menjaga Alam

    Hari Pers Nasional, Menag Harap Pers Jadi Pencerah Umat untuk Menjaga Alam

    loading…

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2025.Foto/istimewa

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2025. Menag berharap pers Indonesia terus berkembang maju, serta terdepan dalam mengedukasi dan mencerahkan umat.

    Peran pers sangat penting tidak hanya sebagai pilar demokrasi, tapi juga dalam pelestarian alam dan mewujudkan ketahanan pangan. “Selamat Hari Pers Nasional. Terus jadi pencerah umat dalam melestarikan alam untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia,” pesan Menag di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    “Terima kasih atas jalinan kerja sama antara pers dan Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk dalam upaya menjaga harmoni alam,” sambungnya.

    Menag mengapresiasi tema Hari Pers Nasional 2024, “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”. Menurutnya, tema ini sangat relevan dengan konteks global masa kini. Dunia saat ini sedang dihadapkan pada kerusakan iklim. Laporan World Bank (2023) mencatat bahwa lebih 216 juta orang di enam kawasan dunia berisiko mengalami migrasi paksa akibat perubahan iklim pada 2050.

    Bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga memicu kelangkaan pangan. Pada tingkat tertentu, ini bisa memicu perebutan sumber daya alam dan bisa menimbulkan konflik. Global Risk Report 2024 dari World Economic Forum (WEF) menempatkan perubahan iklim sebagai salah satu ancaman utama bagi stabilitas global dalam satu dekade mendatang

    Menurut Nasaruddin Umar, menjaga kelestarian lingkungan dan juga ketahanan pangan menjadi tugas keagamaan. Upaya melestarikan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis lingkungan, tetapi juga tanggung jawab kolektif umat manusia.

    “Peran pers dalam konteks ini sangat penting. Pers bisa menjadi sumber inspirasi atas berbagai keberhasilan aksi iklim yang dilakukan umat dalam melestarikan alam, sehingga bisa menjadi contoh,” papar Menag.

    “Pers juga berperan penting dalam mengungkap beragam praktik eksploitatif yang berakibat pada kerusakan alam dan mengancam ketahanan pangan. Setiap agama mengajarkan pentingnya pelestarian alam dan melarang tindakan perusakan. Sinergi pers, umat dan aparat sangat strategis dalam mengawal asta cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait kemandirian bangsa, ketahanan pangan, dan harmoni alam,” tegasnya.

    “Selamat Hari Pers Nasional. Mari bergandengan tangan untuk melaksanakan kewajiban agama dalam merawat lingkungan dan menjaga ketahanan pangan bangsa!” tandasnya.

    (cip)

  • Koalisi Sipil Kritik Wacana Penambahan Kewenangan Penegak Hukum dan Militer

    Koalisi Sipil Kritik Wacana Penambahan Kewenangan Penegak Hukum dan Militer

    loading…

    Koalisi masyarakat sipil mengkritik wacana penambahan kewenangan lembaga penegak hukum serta militer melalui RUU Polri, Kejaksaan, dan TNI. Ilustrasi/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil mengkritik wacana penambahan kewenangan lembaga penegak hukum serta militer melalui revisi undang-undang (RUU) Polri, Kejaksaan, dan TNI. Mereka menilai rencana penambahan kewenangan saat ini sangat keliru.

    Koalisi sipil terdiri dari PBHI, Imparsial, Elsam, HRWG, Walhi, Centra Initiative, Koalisi Perempuan Indonesia, Setara Institute dan BEM SI Kerakyatan. Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan dengan kewenangan yang ada saat ini, ketiga lembaga itu justru seringkali melakukan penyimpangan seperti korupsi dan kekerasan.

    “Alih-alih melakukan pembenahan dengan memperkuat pengawasan, lembaga-lembaga tersebut di atas justru terlihat tengah berlomba-lomba untuk menambah kewenangannya,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (9/2/2025).

    Ia mencontohkan Kejaksaan Agung sempat dihebohkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang menerima suap Rp8,1 miliar dari buronan kasus korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra. Sementara itu, sejumlah anggota TNI juga terlibat dalam aksi korupsi pada jabatan sipil seperti kasus yang menyeret mantan Kepala Badan SAR Nasional (Kabasarnas) Marsdya Henri Alfiandi.

    Di sisi lain, Polri yang merupakan lembaga penegak hukum juga dinodai dengan kasus pemerasan yang menyasar sejumlah warga negara Malaysia konser DWP di JIExpo Kemayoran beberapa waktu lalu. Julius khawatir apabila ketiga RUU itu disahkan hanya akan menambah daftar panjang penyalahgunaan wewenang.

    Di sisi lain, kata dia, penambahan kewenangan itu juga bisa membahayakan iklim penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Apalagi jika dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

    “Yang kita butuhkan saat ini adalah membangun akuntabilitas dan transparansi. Salah satu cara memperkuat lembaga lembaga independen yang ada untuk mengawasai mereka,” tuturnya.

    Sementara itu, Julius mengatakan berdasarkan Indeks Rule of Law 2024 yang dirilis World Justice Project (WJP), Indonesia berada di peringkat ke 68. Posisi ini justru menurun dari tahun sebelumnya yang berada di urutan 66 atau mengalami penurunan 0,53 poin.

    Ia menegaskan evaluasi sistem pengawasan internal lembaga penegak hukum dan militer menjadi penting. Hal ini lantaran selama ini cenderung melanggengkan praktik impunitas.

    ”Pengawasan internal yang lemah dapat berdampak pada pembiaran atau pelanggaran hukuman terhadap aksi-aksi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota penegak hukum dan militer,” jelasnya.

    Sejalan dengan itu, pemerintah dan DPR harus menguatkan lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Komnas HAM, hingga Komnas Perempuan. “Perlu dipastikan bahwa lembaga pengawas eksternal ini dapat bekerja secara efektif yang dilengkapi dengan kewenangan yang memadai dan sumberdaya yang cukup,” imbuhnya.

    Julius menegaskan reformasi penegakan hukum tidak dapat dilakukan dengan menambah kewenangan, tetapi dengan membangun akuntabilitas dengan memperkuat lembaga pengawas independen. “Kami mendesak pada DPR dan pemerintah untuk menghentikan dan menolak pembahasan RUU Polri, RUU Kejaksaan dan RUU TNI,” tegasnya.

    (poe)

  • Alumni Ponpes Ujung Tombak Aswaja, NU, dan Islam

    Alumni Ponpes Ujung Tombak Aswaja, NU, dan Islam

    loading…

    Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri penutupan Munas Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) ke-V dan Lembaga Ittihadul Mubalighin Aly (LIM) ke-II di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) ke-V dan Lembaga Ittihadul Mubalighin Aly (LIM) ke-II di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.

    Pria yang akrab disapa Gus Imin ini mengaku bangga atas peran besar alumni Lirboyo yang bukan hanya menjadi santri, tetapi telah berperan menjadi ujung tombak perjuangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).

    “Alumni-alumni pondok pesantren, wabilkhusus alumni Himasal amat sangat luar biasa menjadi bagian ujung tombak dari perjuangan Aswaja, perjuangan NU, perjuangan Islam. Tugas utama alumni tentu mendorong agar umat Islam, khususnya warga Aswaja bisa menjadi subjek bukan objek,” kata Gus Imin, dikutip Minggu (9/2/2025).

    Di depan para masyayikh serta ribuan anggota Himasal, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK) ini menyatakan jika 50 orang terkaya di Indonesia menguasai 75% total aset bangsa. Sementara sebanyak 50% dari total penduduk Indonesia tidak memiliki aset dan semakin hari semakin miskin.

    “Itu keadaan Indonesia yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, dan beliau perintahkan kepada seluruh menterinya untuk fokus kerja. Kerjaan ini tentu tidak ringan, harus melibatkan semua pihak. Saya yakin alumni-alumni yang menjadi kiai, pengusaha di berbagai bidang insyaallah tidak akan putus tanggung jawab peduli kepada negara dan bangsa,” ujarnya.

    Dalam konteks tersebut, Gus Imin yakin Himasal di bawah kepemimpinan KH. Abdullah Kafabihi Mahrus Ali akan terus berkiprah bukan hanya mencetak santri yang alim, tapi juga santri yang kelak menjadi subjek. “Menjadi ujung tombak dari seluruh perubahan, bukan menjadi korban dari perubahan. Inilah cita-cita kita semua,” tutur Gus Imin.

    Gus Imin juga mengajak seluruh santri dan alumni untuk aktif berdakwah melalui media sosial. Media sosial di mata Gus Imin adalah wujud dari perubahan yang tidak bisa dielakkan.

    “Sekarang Instagram kalah dengan TikTok. Facebook tidak ada apa-apanya dibanding TikTok. Ini perlu peran Himasal untuk turut andil mengendalikan, memasukkan konten-konten dakwah positif agar tercipta baldatun thoyyibatun wa robban gafur,” ucapnya.

    (cip)

  • 3 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat pada Mutasi Januari 2025, Ini Nama-namanya

    3 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat pada Mutasi Januari 2025, Ini Nama-namanya

    loading…

    Sebanyak 3 Pati Polri naik pangkat pada mutasi 31 Januari 2025. Ketiganya yakni Komjen Imam Sugianto, Irjen Asep Safrudin, dan Irjen Agus Suryonugroho. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sebanyak 3 Perwira Tinggi (Pati) Polri naik pangkat pada mutasi 31 Januari 2025. Ketiganya yakni Komjen Pol Imam Sugianto, Irjen Pol Agus Suryonugroho, dan Irjen Pol Asep Safrudin.

    Tiga Pati Polri itu merupakan bagian dari mutasi yang dilakukan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Mutasi tertuang pada surat telegram Nomor ST/200/I/KEP./2025 tanggal 31 Januari 2025.

    Baca Juga

    Pada kesempatan itu, Kapolri memutasi sejumlah jabatan Perwira Tinggi baik pejabat utama Polri, Kapolda, hingga Wakapolda. Berikut Pati Polri teranyar menggantikan pejabat yang memasuki masa pensiun.

    3 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat pada Mutasi Januari 2025

    1. Komjen Pol Imam Sugianto

    Imam yang sebelumnya Kapolda Jawa Timur dengan pangkat Irjen Pol naik pangkat menjadi Komjen Pol. Dia kini menjabat Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) yang sebelumnya dijabat Komjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca.

    2. Irjen Pol Agus Suryonugroho

    Agus sebelumnya menjabat Wakapolda Jawa Tengah dengan pangkat Brigjen Pol. Dia menggantikan Kakorlantas Irjen Pol Aan Suhanan yang memasuki masa pensiun. Dengan posisi baru sebagai Kakorlantas, Agus kini berpangkat Irjen Pol.

    3. Irjen Pol Asep Safrudin

    Asep sebelumnya menjabat Wakapolda Kepri. Dia menggantikan Irjen Pol Yan Fitri yang memasuki masa pensiun. Kini Asep menyandang pangkat Irjen Pol dan menduduki posisi Kapolda Kepri.

    (jon)

  • Kebakaran Landa Kementerian ATR/BPN di Tengah Polemik Pagar Laut, Ada Unsur Kesengajaan?

    Kebakaran Landa Kementerian ATR/BPN di Tengah Polemik Pagar Laut, Ada Unsur Kesengajaan?

    loading…

    Ruang Pengaduan Masyarakat (Dumas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kebakaran, tadi malam. Foto/SindoNews/achmad al fiqri

    JAKARTA – Ruang Pengaduan Masyarakat (Dumas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kebakaran , Sabtu, 8 Februari 2025 malam. Musibah kebakaran tersebut terjadi di tengah sengkarut pagar laut di perairan Tangerang dan Bekasi.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, kebakaran itu terjadi di salah satu ruangan yang berada di Lantai 1 Gedung Kementerian ATR/BPN pukul 23.10 WIB. Petugas berhasil memadamkan api tak sampai satu jam. “Lantai 1, Kejadian jam 23.10 WIB, udah padam jam 00.15 WIB,” ucapnya di lokasi, Sabtu (8/2/2025).

    Nusron menduga, kebakaran itu akibat korsleting listrik. Saat tiba di kantornya, kata Nusron, api sudah cukup besar. “Diduga komputer. Tapi tadi pas datang ke sini cukup gede apinya. Saya masih lihat apinya tadi cukup gede,” katanya.

    Perlu diketahui, Kementerian ATR/BPN sangat tegas dalam menyikapi persoalan pagar laut. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bahkan secara resmi membatalkan sejumlah sertifikat baik Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang terbit di wilayah pagar laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang.

    ”Kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat baik SHM maupun HGB. Tata caranya dimulai dengan mengecek dokumen yuridis. Langkah kedua adalah mengecek prosedur. Kami bisa melihatnya melalui komputer untuk memastikan apakah prosesnya sudah benar atau belum. Namun, karena ini menyangkut pembatalan, langkah terakhir adalah mengecek fisik materialnya. Tadi kami sudah datang dan melihat kondisi fisiknya,” ujar Nusron usai meninjau pagar laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Jumat, 24 Januari 2025.

    Tidak hanya itu, Nusron Wahid juga mencopot 8 pegawai ATR/BPN dari jabatannya karena terbukti terlibat dalam penerbitan SHGB pagar laut di perairan Tangerang. Kedelapan pegawai tersebut antara lain, pertama, JS (Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang pada masa itu), SH (Eks Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran), ET (Eks Kepala Seksi Survei dan Pemetaan), WS (Ketua Panitia A).

    Selain itu, YS (Ketua Panitia A) NS (Panitia A), LM, (eks Kepala Survei dan Pementaan setelah ET), dan KA, (Eks Plt Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran).

    “Kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada enam pegawai dan sanksi berat kepada dua pegawai,” kata Nusron saat rapat kerja (Raker) bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025.

  • Peringati Harlah ke-52 PPP, Pesan Mardiono ke Kader: Tetap Jaga Solidaritas

    Peringati Harlah ke-52 PPP, Pesan Mardiono ke Kader: Tetap Jaga Solidaritas

    loading…

    Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono berpesan kepada para kader partai berlambang Kabah itu untuk tetap menjaga solidaritas. Foto/istimewa

    JAKARTA – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Muhamad Mardiono berpesan kepada para kader partai berlambang Ka’bah itu untuk tetap menjaga solidaritas.

    Pesan itu disampaikannya saat menghadiri rangkaian Hari Lahir (Harlah) ke-52 PPP, di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Sabtu, 8 Februari 2025.

    Rangkaian Harlah ke-52 PPP di Kabupaten Ciamis dimulai dari kegiatan Halaqoh Ulama di Ponpes Al-Hasan Ciamis hingga tasyakuran sekaligus peresmian Kantor DPC PPP Kabupaten Ciamis.

    “Saya hadir di Kabupaten Ciamis dalam rangka menghadiri Halaqoh Ulama se-Jawa Barat yang diselenggarakan DPW PPP Jawa Barat. Kemudian dilanjutkan dengan peresmian Kantor DPC PPP Kabupaten Ciamis,” kata Mardiono.

    Mardiono berpesan kepada seluruh kader untuk tetap menjaga solidaritas dan terus semangat demi menyongsong masa depan, sekaligus memperjuangkan kepentingan rakyat.

    “Bagi yang berhasil di Pemilu 2024, terus bergandeng tangan bekerja sama dengan yang belum berhasil untuk memperjuangkan rakyat. Saya juga pesankan kepada kader agar terus bersemangat menyongsong masa depan,” ungkapnya.

    Mardiono juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati terpilih Ciamis yaitu Herdiat Sunarya yang telah hadir dan memberikan perjuangan bagi kader PPP di Ciamis.

    “Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Bupati yang juga sudah memberikan dukungan perjuangan kepada kader PPP di Kabupaten Ciamis,” sambung Muhamad Mardiono.

    Sementara, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya yang turut hadir dalam peresmian Kantor DPC PPP Kabupaten Ciamis merasa senang dapat bertemu pimpinan Partai Berlambang Kabah. Herdiat pun berdoa agar ke depan PPP dapat kembali bangkit dan berkembang.

    “Alhamdulillah saya merasa bangga bisa bertemu langsung dengan Pak Ketum DPP PPP hatur nuhun. Tadi kita sama-sama melaksanakan milad ke-52 PPP, mudah-mudahan PPP lebih maju, semakin besar, dan berkembang,” ujar Herdiat.

    Dalam kesempatan ini turut hadir Ketua DPW PPP Jawa Barat Pepep Saepul Hidayat, Ketua DPC PPP Kabupaten Ciamis Toni M Taufikurrahman, Sekretaris DPC PPP Kabupaten Ciamis Wawan Setiawan, Ketua dan Sekretaris DPC se-Priangan, serta Anggota Fraksi PPP se-Priangan.

    (cip)

  • Kualitas Pengacara Indonesia Terdegradasi, Revisi UU Advokat Mendesak Dibahas

    Kualitas Pengacara Indonesia Terdegradasi, Revisi UU Advokat Mendesak Dibahas

    loading…

    Anggota Baleg DPR Abraham Sridjaja, menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus segera dibahas dan diselesaikan. Foto/istimewa

    JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Abraham Sridjaja, menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus segera dibahas dan diselesaikan. Hal itu mengingat kondisi dunia advokat di Indonesia yang semakin tidak berkualitas dan mengalami degradasi profesionalisme.

    “Saat ini, kita melihat banyak advokat yang tidak memiliki kompetensi memadai, bahkan banyak lulusan sarjana hukum abal-abal yang langsung berpraktik sebagai advokat tanpa pemahaman yang kuat terhadap hukum dan etika profesi,” ujar Abraham, Minggu (9/2/2025).

    “Lebih parah lagi, ada orang yang bukan advokat tetapi membuka firma hukum (law firm) dan menawarkan jasa hukum secara terbuka di media sosial, padahal sesuai prinsip officium nobile, advokat tidak diperbolehkan menawarkan diri atau melakukan promosi jasa hukum.”

    Abraham juga menyoroti kelemahan dalam sistem organisasi advokat saat ini, di mana advokat yang terkena pelanggaran etik dengan mudah bisa pindah organisasi dan tetap berpraktik. “Ini mengkhawatirkan, karena seharusnya ada standar etik dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan advokat yang berintegritas,” tambahnya.

    Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, advokat wajib menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi serta mematuhi kode etik. Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Advokat secara tegas melarang advokat untuk melakukan iklan atau promosi jasa hukum secara terbuka, sebagaimana diatur juga dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Namun, dengan semakin maraknya pelanggaran terhadap aturan ini, perlu ada penguatan regulasi dan mekanisme sanksi yang lebih efektif.

    “Jika kita membiarkan kondisi ini terus berlanjut, kualitas advokat di Indonesia akan semakin menurun, kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini akan hilang, dan akhirnya sistem hukum kita yang akan dirugikan. Oleh karena itu, revisi UU Advokat harus segera dibahas dalam Prolegnas agar kita bisa mengembalikan marwah profesi advokat sebagai sebuah officium nobile,” tegas Abraham.

    Abraham Sridjaja menekankan Baleg DPR harus memberikan atensi penuh terhadap revisi UU Advokat ini, bukan hanya sebagai penyempurnaan regulasi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa hanya advokat yang benar-benar kompeten dan berintegritas yang dapat menjalankan profesi ini di Indonesia.

    (cip)

  • Momen Prabowo Subianto Menangis di Hadapan Jenderal TNI Purnawirawan

    Momen Prabowo Subianto Menangis di Hadapan Jenderal TNI Purnawirawan

    loading…

    Letjen TNI (Purn) Kemal Idris merupakan tokoh militer yang sangat dihormati Presiden Prabowo Subianto. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Siapa yang tidak kenal Prabowo Subianto . Putra dari Begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo itu, saat ini menjabat sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia.

    Lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951, Prabowo dikenal sebagai Jenderal Kopassus yang cerdas dan berani di medan tempur. Berbagai tugas operasi telah dijalani abituren Akademi Militer (Akmil) 1974 ini.

    Mulai dari Operasi Seroja di Timor-Timur (Timtim) sekarang bernama Timor Leste hingga Operasi Mapenduma, pembebasan sandera di pedalaman Papua. Tempaan yang keras saat mengikuti pendidikan prajurit Korps Baret Merah Kopassus dan kejamnya medan operasi membuatnya menjadi sosok yang disegani baik kawan maupun lawan.

    Namun di balik sikapnya yang keras dan tegas, Prabowo juga seorang manusia biasa yang bisa menangis. Hal itu terjadi saat Prabowo menemui Letnan Jenderal (Letjen) TNI Purnawirawan Kemal Idris.

    Hal itu diungkap Prabowo dalam buku biografinya berjudul “Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto”. Dalam buku tersebut Prabowo menceritakan awal mula mengenal sosok Kemal Idris.

    “Usia saya waktu itu baru 17 tahun. Saya baru saja pulang dari luar negeri. Pak Kemal Idris sudah sangat terkenal sebagai tokoh TNI. Pada saat itu ia dikenal sebagai salah satu tokoh TNI Angkatan Darat yang merupakan salah satu tokoh kunci di awal mulainya Orde Baru,” kenang Prabowo dikutip SindoNews (9/2/2025).

    Pascapemberontakan G30S/PKI, Kemal Idris bersama Letnan Jenderal TNI HR Dharsono dan Mayor Jenderal TNI Surono yang kemudian menjadi KSAD dan selanjutnya Wapangab juga bersama Kolonel Infanteri (pada saat itu) Sarwo Edi Wibowo adalah tokoh-tokoh kunci yang mendukung Soeharto sampai dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia kedua menggantikan Soekarno.

    “Waktu saya bertemu Pak Kemal Idris, ia bicara, “Saya ini sahabat pamanmu (Pak Subianto yang gugur dalam peristiwa Lengkong). Pamanmu orang yang sangat berani. Jika pamanmu masih hidup, saya yakin dia yang jadi Pangkostrad. Kamu harus ikut jejak pamanmu. Subianto itu dulu jagoan,” ujar Prabowo.

  • Profil 6 Perwira Tinggi Masuk Daftar Mutasi Polri, Nomor Terakhir Eks Ajudan Presiden SBY

    Profil 6 Perwira Tinggi Masuk Daftar Mutasi Polri, Nomor Terakhir Eks Ajudan Presiden SBY

    loading…

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polri pada akhir Januari 2025. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Mutasi Polri kembali bergulir pada akhir Januari 2025. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polri.

    Ketentuannya tercantum dalam surat telegram nomor: ST/200/I/KEP/2025 tanggal 31 Januari 2025. Pada daftarnya, tercatat ada enam Perwira Tinggi (Pati) yang dimutasi dari jabatan lamanya. Siapa saja?

    Perwira Tinggi Masuk Daftar Mutasi Polri

    1. Irjen Pol Aan Suhanan

    Pertama, ada Irjen Pol Aan Suhanan. Pati Polri bintang dua ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri.

    Mengacu ketentuan mutasi Polri akhir Januari 2025, Aan akan memasuki masa pensiun. Adapun penggantinya sebagai Kakorlantas Polri adalah Brigjen Pol Agus Suryonugroho yang sebelumnya menjadi Wakapolda Jawa Tengah.

    Aan lahir di Kuningan, Jawa Barat, 31 Januari 1967. Dalam riwayatnya, dia diketahui sebagai lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1988.

    Pada sepak terjangnya di Polri, berbagai posisi penting lain juga pernah diduduki Aan. Di antaranya seperti Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri (2017), Kabagprogar Rojianstra Sops Polri (2020), Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri (2020), serta Dirgakkum Korlantas Polri (2021).

    2. Brigjen Agus Suryonugroho

    Berikutnya ada Brigjen Agus Suryonugroho. Dalam mutasi Polri terbaru, dia mendapat promosi dari jabatan Wakapolda Jawa Tengah menjadi Kakorlantas Polri menggantikan Irjen Aan Suhanan.

    Agus adalah jebolan Akpol 1991. Sebelumnya, dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Laka Direktur Penegakkan Hukum Korps Lalu Lintas Polri (2018) serta Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah (2021).

    Setelah diangkat menjadi Kakorlantas Polri, Agus nantinya akan menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Irjen Polisi atau jenderal bintang dua.

    3. Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah

    Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah sebelumnya aktif bertugas sebagai Kapolda Kepulauan Riau. Berdasarkan mutasi Polri terbaru, dia akan memasuki masa pensiun dan digantikan Brigjen Asep Safrudin yang lebih dulu menjadi Wakapolda Kepri.

    Yan Fitri lahir di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, 9 Januari 1967. Dia adalah jebolan Akpol 1989 dan berpengalaman dalam bidang Reserse.