Category: Sindonews.com

  • Daftar 62 Jenderal dan Perwira TNI AD Dimutasi Panglima Agus Subiyanto di Awal Januari 2025

    Daftar 62 Jenderal dan Perwira TNI AD Dimutasi Panglima Agus Subiyanto di Awal Januari 2025

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi 62 Jenderal dan Perwira TNI AD pada awal Januari 2025. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Terdapat 62 Jenderal dan Perwira TNI AD yang terkena mutasi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada awal Januari 2025. Total, terdapat 101 perwira TNI yang terkena rotasi besar-besaran ini.

    Mutasi Panglima TNI ini didasarkan pada Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/7/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    Selain 62 Perwira TNI AD terdapat juga 8 Perwira TNI Angkatan Laut, dan 31 Perwira TNI Angkatan Udara.

    Daftar 62 Jenderal dan Perwira TNI AD Dimutasi
    1. Letjen TNI Eko Margiyono, M.A. dari Wagub Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

    2. Letjen TNI Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

    3. Mayjen TNI Lukmansyah, M.Tr.(Han). dari Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB menjadi Staf Khusus Kasad,

    4. Mayjen TNI Budi Irawan,S.I.P.,M.Si. dari Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Jahpers menjadi Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB (Sertijab menunggu Keppres),

    5. Mayjen TNI Haryanto, S.I.P., M.Tr.(Han). dari Pangdam XVIII/Ksr menjadi Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Jahpers,

    6. Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu S.Hub.Int., M.H.I. dari Kas Kogabwilhan I menjadi Pangdam XVIII/Ksr,

  • Eselon 1 pun jika Tidak Sesuai Target Diganti

    Eselon 1 pun jika Tidak Sesuai Target Diganti

    loading…

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang mencuat setelah 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. Foto/Binti Mufarida

    TANGERANG SELATAN – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang mencuat setelah 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Cak Imin pun menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak dari Presiden Prabowo.

    Siapa pun yang menjadi bagian dari pemerintahan harus bekerja keras untuk mewujudkan visi misi Presiden. “Pasti-pasti, siapa pun. Ya, pasti. Siapa pun yang menjadi bagian dari pemerintahan harus bekerja keras,” kata Cak Imin kepada awak media di Puskesmas Ciater, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (10/2/2025).

    Bahkan, kata Cak Imin, Presiden tidak hanya mengganti menteri-menterinya, namun juga pegawai pemerintahan di eselon I yang tidak bekerja dengan maksimal akan diganti. “Malah Pak Presiden sempat bicara langsung pada menteri-menterinya, bukan hanya menteri. Eselon satu pun yang tidak sesuai dengan target, diganti,” tegasnya.

    Baca Juga

    Meski begitu, Cak Imin enggan mengungkapkan lebih lanjut mengenai isu reshuffle kabinet karena hal itu merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. “Saya enggak tahu, itu hak Presiden.”

    (rca)

  • Program Cek Kesehatan Gratis untuk Perkuat SDM Menuju Indonesia Emas

    Program Cek Kesehatan Gratis untuk Perkuat SDM Menuju Indonesia Emas

    loading…

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengecek pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Foto: Dok. Kantor Komunikasi Kepresidenan

    KARAWANG – Pemerintah resmi memulai Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), Senin (10/2/2025). Program Hasil Terbaik Cepat kedua Presiden Prabowo Subianto itu merupakan salah satu upaya untuk memperkuat sumber daya manusia, sehingga siap menuju Indonesia Emas 2045 .

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Presiden Prabowo sangat fokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM). Maka, selain CKG, juga ada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui dua program itu, kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi dan sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

    “Karena kita menuju Indonesia Emas loh. Indonesia Emas bukan hanya usianya, tapi kualitasnya juga emas. Pendidikan harus bagus, kesehatan juga harus bagus. Sehinga nanti produktifitasnya bagus,” kata Hasan usai mengecek pelaksanaan CKG di Puskesmas Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang.

    Dia juga menegaskan bahwa CKG merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat tanpa terkecuali bisa mengakses layanan kesehatan yang baik secara gratis.

    “Memasuki peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kita menyaksikan transformasi luar biasa di bidang kesehatan. Program ini (CKG) memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, menjadikannya sejajar dengan negara maju lainnya dalam menyediakan layanan kesehatan yang setara bagi seluruh warganya,” kata Hasan.

    Hasan mengapresiasi Kementerian Kesehatan dan jajaran di Puskesmas. Dalam kunjungannya ke Puskesmas Wanakerta, Hasan melihat alur pelayanan terhadap peserta, dari mulai pendaftaran, skrining mandiri, sampai pemeriksaan. Semua berjalan lancar.

    “Saya sengaja ke Puskesmas Wanakerta, karena ini di desa. Ternyata fasilitasnya sudah sangat lengkap. Sistem nya sudah sangat baik. Kita bisa pantau riwayat kesehatan kita hanya melalui handphone,” ujar Hasan.

  • Gaji Pegawai Hanya Cukup hingga Bulan Oktober

    Gaji Pegawai Hanya Cukup hingga Bulan Oktober

    loading…

    Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengakui banyak kebutuhan operasional di lembaganya terganggu imbas kebijakan efisiensi anggaran yang ditetap pemerintah. Foto/Felldy Asyla Utama

    JAKARTA – Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengakui banyak kebutuhan operasional di lembaganya terganggu imbas kebijakan efisiensi anggaran Kementerian/lembaga yang ditetapkan pemerintah.

    Dia menyampaikan bahwa sekitar 54 persen efisiensi anggaran KY dari total pagu anggaran tahun 2025 yang diterima sekitar Rp184 miliar. Amzulian mengakui banyak operasional yang terganggu dengan adanya kebijakan ini.

    “Segala hal. Karena dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu,” kata Amzulian usai rapat bersama Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Amzulian tak merinci apa saja anggaran apa saja yang dipangkas. Namun, dia menybut kondisi efisiensi anggaran ini juga berdampak pada pembayaran gaji para pegawainya di KY.

    “Gaji pegawai saja, itu hanya cukup sampai bulan Oktober. Saya tadi dapat kabar, BBM kami mulai bulan depan beli sendiri. keteteran kami,” ujarnya.

    Kendati operasionalnya terganggu, dia meyakini kondisi serupa juga dirasakan oleh Kementerian/Lembaga negara lainnya. KY, tuturnya, tentu akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah.

    “Saya yakin seluruh Kementerian dan Lembaga pada posisi yang sama, kami akan jalankan. Sesuai dengan kebijakan negara tentu saja. Karena kami bagian dari negara ini,” pungkasnya.

    (shf)

  • Zarof Ricar Didakwa Terima Gratifikasi Rp915 Miliar dan 51 Kg Emas

    Zarof Ricar Didakwa Terima Gratifikasi Rp915 Miliar dan 51 Kg Emas

    loading…

    Mantan pejabat MA Zarof Ricar didakwa menerima gratifikasi Rp915 miliar dan 51 kg emas saat persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/2/2025). Foto: SINDOnews/Nur Khabibi

    JAKARTA – Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp915 miliar dan 51 kg emas. Jumlah tersebut diterima dari pihak-pihak yang berperkara baik pada tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

    Hal itu sebagaimana disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat membacakan surat dakwaan Zarof di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/2/2025).

    “Menerima gratifikasi uang tunai dalam bentuk uang rupiah dan mata uang asing yang dikonversikan ke dalam mata uang rupiah dengan nilai total keseluruhan Rp915 miliar dan emas logam mulia sebanyak 51 kg dari para pihak yang memiliki perkara di lingkungan pengadilan,” ujar Jaksa.

    Adapun penerimaan Rp915 miliar itu terdiri dari berbagai mata uang, mulai dari rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, serta dolar Hongkong.

    Kemudian, untuk emas mayoritas berupa emas logam mulia PT Antam dengan berat 50 gram dan 100 gram.

    Atas perbuatannya, Zarof didakwa Pasal 12B Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    (jon)

  • Kuota Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Dibatasi 30 Orang per Hari

    Kuota Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Dibatasi 30 Orang per Hari

    loading…

    Kuota program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dibatasi sebanyak 30 orang per hari dan menyesuaikan kapasitas dari masing-masing puskesmas. Foto/Binti Mufarida

    DEPOK – Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Lanjutan pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Azhar Jaya mengungkapkan bahwa kuota program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dibatasi sebanyak 30 orang per hari dan menyesuaikan kapasitas dari masing-masing puskesmas. Menurutnya, hal itu sebagai upaya meminimalisir agar dokter tidak kelelahan dan tidak merasa terbebani.

    “Sehari 30, kalau misalnya ternyata penuh di hari berikutnya. Jadi kalau 1 orang misalnya dia ulang tahun di bulan Maret, maka dia punya waktu satu bulan untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas yang jadi rujukannya,” kata Azhar di Puskesmas Beji, Depok, Senin (10/2/2025).

    “Tergantung kapasitasnya, tapi kita batasi dulu 30 supaya dokternya enggak capek, enggak jadi beban, masyarakat juga antreannya enggak terlalu panjang,” tambahnya.

    Azhar mengatakan voucher CKG bagi yang berulang tahun bulan Januari, Februari, hingga Maret berlaku hingga April. “Enggak usah khawatir,” ujarnya.

    Azhar menjelaskan masyarakat yang berulang tahun bisa mendaftar CKG melalui aplikasi Satu Sehat dan bisa secara offline langsung di puskesmas terdekat dengan membawa KTP.

    “Masyarakat bisa mendaftar melalui aplikasi satu sehat, namun kalau ada gangguan maka bisa mendaftar secara offline di puskesmas yang terdekat sesuai dengan domisili atau rujukan puskesmasnya. Bawa KTP ulang tahunnya. Cukup itu,” ungkapnya.

    (rca)

  • Akidah di Era AI

    Akidah di Era AI

    loading…

    Muhammad Irfanudin Kuniawan – Dosen Universitas Darunnajah. Foto/Dok pribadi

    Muhammad Irfanudin Kurniawan
    Dosen Universitas Darunnajah

    Di era digital ini, AI telah memasuki berbagai aspek kehidupan, dari dunia kerja hingga pendidikan, bahkan mempengaruhi cara kita memahami kebenaran. Kita mengandalkan algoritma untuk mengambil keputusan, menggali informasi, dan tidak sedikit yang menggunakannya untuk menentukan standar moralitas. Namun, apakah kita masih mampu berpikir jernih dalam memahami akidah kita sendiri? Ataukah kita justru terseret dalam arus kecerdasan buatan tanpa memiliki fondasi keyakinan yang kokoh?

    Apabila ada seseorang yang baru belajar berenang kemudian langsung menceburkan diri ke laut tanpa pelampung. Ia mungkin bisa mengapung sejenak, tetapi tanpa pemahaman, pelatihan dan pembiasaan yang benar tentang berenang, ombak akan segera menyeretnya ke ke dalam lautan. Begitu pula dengan manusia di era AI: jika kita tidak memiliki pemahaman akidah yang kuat, kita akan mudah terseret oleh arus informasi, hoaks, dan propaganda digital yang menyesatkan.

    Inilah mengapa mempelajari akidah bukan sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan esensial. Akidah bukan hanya keyakinan dalam hati, melainkan juga sistem berpikir yang membantu kita memilah mana yang benar dan mana yang batil. Akidah seperti garam dalam makanan yang memberikan cita rasa terhadap angka dan data. Jika kita kehilangan kemampuan berpikir jernih dalam berakidah, maka kita berisiko menggantikan iman dengan algoritma, menggantikan kepercayaan dengan probabilitas, dan menggantikan hakikat dengan ilusi digital.

    Patrick King, dalam bukunya The Art of Clear Thinking, menjelaskan bagaimana mental models membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik. Prinsip-prinsip dalam buku ini memiliki relevansi yang mendalam terhadap bagaimana kita memahami dan mengokohkan akidah di era AI.

    Pertama, menguji Asumsi dan Bias. AI bekerja berdasarkan data, tetapi data tidak selalu netral. Algoritma bisa membawa bias, begitu pula cara berpikir kita tentang agama. Sering kali, kita menerima informasi agama dari media sosial tanpa memverifikasinya. Padahal, dalam Islam, kita diajarkan untuk Tabayyun (memverifikasi informasi) sebelum mempercayainya. Tanpa akidah yang kokoh, kita bisa terjebak dalam narasi yang salah, baik itu ekstremisme beragama maupun sekularisme radikal.

    Kedua, melihat dari Berbagai Perspektif. Seorang mukmin sejati tidak hanya menerima ajaran agama secara pasif, tetapi juga berusaha memahami hikmah di baliknya. Mental model ini mengajarkan kita untuk melihat Islam sebagai sistem yang menyeluruh (syumul), bukan hanya dari satu sudut pandang. Jika kita membatasi pemahaman agama hanya berdasarkan opini influencer di media sosial, kita bisa kehilangan esensi Islam yang sebenarnya.

    Ketiga, menghindari Kekeliruan Logika dalam Beragama. Banyak orang menganggap bahwa akidah cukup diwarisi, bukan dipelajari. Mereka menerima Islam sebagai tradisi, bukan sebagai kebenaran mutlak yang harus dipahami dan diyakini dengan akal sehat. Kesalahan berpikir ini serupa dengan apa yang disebut Patrick King sebagai logical fallacies—kesesatan berpikir yang bisa membuat kita menerima sesuatu tanpa dasar yang kuat.

    Keempat, berani Menghadapi Ketidakpastian. AI menawarkan prediksi dan kepastian berbasis data. Namun, hidup tidak selalu bisa dihitung dengan algoritma. Ada banyak hal dalam kehidupan yang memerlukan Al-Iman bil Ghaib—percaya pada yang tidak terlihat tetapi diyakini kebenarannya. Berakidah di era AI berarti tetap memiliki keyakinan bahwa ada aspek kehidupan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika dan data.

    Kelima, kesadaran Diri dalam Berpikir. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu melakukan Muhasabah (introspeksi diri). Mental model ini mengajarkan bahwa berpikir jernih tidak hanya soal menghindari kesalahan logika, tetapi juga mengenali bagaimana emosi dan kebiasaan kita mempengaruhi pemikiran. Orang yang terbiasa mengandalkan AI dalam mengambil keputusan tanpa refleksi diri akan kehilangan kepekaan spiritualnya.

  • 11 Mobil yang Disita dari Ketum Pemuda Pancasila Belum Diangkut, KPK: Ada Kendala Teknis

    11 Mobil yang Disita dari Ketum Pemuda Pancasila Belum Diangkut, KPK: Ada Kendala Teknis

    loading…

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan 11 mobil yang disita KPK dari kediaman Ketua Umum PP Japto Soelistyo Soerjosoemarno belum diangkut karena masih terdapat kendala teknis. Foto/Nur Khabibi

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata belum mengangkut 11 mobil yang disita dari kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soelistyo Soerjosoemarno (JS). Sebab, dalam proses penyitaan masih terdapat kendala teknis.

    “Bahwa pada saat proses penggeledahan dan penyitaan, ada kendala secara teknis yang belum memungkinkan untuk dilakukan penggeseran 11 kendaraan tersebut ke Rupbasan,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

    Diketahui, Lembaga Antirasuah sejatinya akan menaruh barang sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) yang berlokasi di Cawang, Jakarta Timur.

    Dengan belum dilakukan pemindahan tersebut, maka JS masih bisa menggunakan belasan kendaraan yang dimaksud.

    “Untuk itu, berdasarkan aturan yang berlaku, barang bukti dimaksud dipinjam pakaikan sementara kepada penguasa barang, sampai dengan waktunya digeser ke Rupbasan,” ujarnya.

    Tessa menekankan, penguasa barang diwajibkan menjaga keutuhan barang yang disita tersebut.

    “Termasuk tidak memindahtangankan dan menjual, sampai dengan diserahkan kembali kepada penyidik untuk digeser ke Rupbasan,” ucapnya.

  • Sidang Praperadilan Hasto, Penyidik KPK Diminta Dihadirkan sebagai Saksi

    Sidang Praperadilan Hasto, Penyidik KPK Diminta Dihadirkan sebagai Saksi

    loading…

    Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (10/2/2025). Foto/Ari Sandita Murti

    JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Senin (10/2/2025).

    Agena sidang berupa penyerahan bukti dan pemeriksaan saksi dan ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengacara Hasto berharap KPK menghadirkan penyidiknya sebagai saksi.

    “Oleh karena itu, kami ingin hakim memanggil penyidik Rosa Purba Bekti agar bisa menjelaskan terkait intimidasi yang dilakukannya dan menunjukkan CCTV saat pemeriksaan yang lalu,” ujar pengacara Hasto, Ronny Talapessy pada wartawan di PN Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).

    Menurutnya, berdasarkan persidangan sebelumnya, terdapat saksi Agustiani Tio Fradelina yang dihadirkan dan dimintai keterangannya.

    Saksi Agustiani menyebutkan, saat diperiksa oleh KPK dahulu berkaitan kasus Hasto, dia merasa terintimidasi oleh penyidik KPK bernama Rosa.

    “Ada intimidasi, bahkan kekerasan verbal terhadap saudari Tio sebagai saksi sebelum diperiksa dan saat diperiksa, sampai diancam dengan Pasal 21, yaitu obstuction of justice,” tuturnya.

    Bahkan, kata dia, penyidik KPK itu sampai mengancamnya bakal dipenjarakan kembali menggunakan pasal tentang obstruction of justice. Oleh karena itu, dia berharap hakim memerintahkan KPK menghadirkan penyidik KPK bernama Rosa itu di persidangan praperadilan ini.

    “Kami yakin hakim tunggal tidak akan terpengaruh dengan metode-metode intimidasi ataupun cara-cara yang kita lihat untuk mempengaruhi persidangan yang ada. Kami sangat yakin hakim akan melihat fakta secara formil dan materiil,” ujarnya.

    (shf)

  • AHY Tinjau di Depok, Cak Imin di Tangsel

    AHY Tinjau di Depok, Cak Imin di Tangsel

    loading…

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meninjau program Cek Kesehatan Gratis. Foto/Refi Sandi dan Binti Mufarida

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) meninjau program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di UPTD Puskesmas Beji, Beji Timur, Depok, Senin (10/2/2025). AHY didampingi Dirjen Pelayanan Kesehatan Lanjutan pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Azhar Jaya.

    Pantauan di lokasi, AHY tiba menggunakan Mercedez Benz G-Class berwarna hitam dengan pelat khusus RI 26 sekitar pukul 10.00 WIB. AHY bersama Azhar Jaya mendatangi meja pelayanan Puskesmas Beji.

    AHY juga sesekali berdialog dengan masyarakat yang tengah menunggu giliran pemeriksaan. AHY juga mengecek langsung proses pemeriksaan kesehatan di ruangan. Hadir pula Plt Sekda Kota Depok Nina Suzana dan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meninjau program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Ciater, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (10/2/2025). Program ini sebagai kado ulang tahun dari negara kepada masyarakat serentak dimulai hari ini.

    Dari pantauan iNews Media Group, Cak Imin tiba di Puskesmas Ciater langsung melakukan pengecekan ruangan yang digunakan untuk skrining cek kesehatan gratis. Cak Imin yang menggunakan kemeja putih itu langsung menghampiri ibu-ibu yang sedang menunggu antrean untuk Cek Kesehatan Gratis.

    “Hari ini, menyaksikan pemberian hadiah hari ulang tahun pemerintah kepada masyarakat, yaitu cek kesehatan gratis kepada seluruh rakyat Indonesia, dimana diberikan seluruh pelayanan cek kesehatan pada hari ulang tahun masing-masing,” ujar Cak Imin kepada awak media.

    Cak Imin mengatakan bahwa CKG ini bagian dari misi Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, terutama dalam rangka preventif, dalam rangka pencegahan dibanding kuratif atau penanganan kesehatan.

    “Sehingga Insya Allah dengan seluruh cek kesehatan gratis di seluruh warga bangsa ini akan terdeteksi bagaimana realitas kesehatan rakyat kita. Ini bagian integral, satu kesatuan dari pelayanan BPJS Kesehatan, sehingga dengan deteksi dini maka akan dapat diprediksi bagaimana pelayanan-pelayanan kesehatan berikutnya,” kata Cak Imin.

    Dia mengungkapkan pemerintah berkomitmen akan membawa seluruh bangsa Indonesia menuju bangsa yang sehat, bangsa yang kuat, dan tentu akan membawa kemajuan baik ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, dan kemandirian bangsa. “Tentu dengan kesehatan yang baik, maka syarat utama untuk menjadi subjek pembangunan, untuk menjadi manusia yang berdaya, untuk menjadi manusia yang mandiri akan terwujud,” paparnya.

    “Cek kesehatan dimulai hari ini secara serentak di seluruh Tanah Air. Hari ini kita saksikan di seluruh puskesmas-puskesmas kepada seluruh masyarakat yang belum mendengar atau belum tahu kalau ada cek kesehatan gratis maka silakan mendatangi puskesmas di tempat masing-masing,” pungkasnya.

    (rca)