Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • Sidang Isbat Awal Ramadan 1446 H Digelar 28 Februari 2025

    Sidang Isbat Awal Ramadan 1446 H Digelar 28 Februari 2025

    loading…

    Kemenag akan menggelar Sidang Isbat Ramadan 1446 Hijriah pada 28 Februari 2025. Sidang ini akan menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) awal Ramadan 1446 Hijriah pada 28 Februari 2025. Sidang ini akan menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia. Sidang dijadwalkan akan dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad menjelaskan, sidang isbat akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/2/25).

    Menurut Abu Rokhmad, ada tiga rangkaian yang akan dilakukan dalam sidang isbat. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

    “Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik,” jelasnya.

    Abu Rokhmad mengajak masyarakat menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadan 1446 H. Ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

    “Kita berharap umat Islam di Indonesia bisa mengawali Ramadan tahun ini secara bersama-sama,” jelasnya.

    Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) pada Ditjen Bimas Islam Kemenag, Arsad Hidayat, menambahkan, berdasarkan data hisab awal Ramadan 1446 H, ijtimak terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB. Pada hari yang sama, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’, dengan sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.

    “Dengan kriteria ini, secara astronomi, ada indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat,” sebut Arsad.

    Data hisab ini akan dikonfirmasi melalui proses pemantauan hilal atau rukyatul hilal. Kemenag bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenag di berbagai daerah akan melakukan pemantauan hilal di berbagai titik di seluruh Indonesia. Hasil hisab dan rukyat akan dipaparkan pada sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama.

    (shf)

  • Kantor Ditjen Migas Digeledah Kejagung, Begini Suasananya

    Kantor Ditjen Migas Digeledah Kejagung, Begini Suasananya

    loading…

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (10/2/2025). Penggeledahan berlangsung sejak pukul 12.00 WIB. Foto/Riana Rizkia

    JAKARTA – Kejaksaan Agung ( Kejagung ) menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas ( Ditjen Migas ) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin (10/2/2025). Penggeledahan berlangsung sejak pukul 12.00 WIB.

    “Iya, masih berlangsung,” kata penyidik Kejagung kepada SindoNews melalui pesan tertulis, Senin (10/2/2025).

    Saat memantau langsung penggeledahan, tampak tiga orang berseragam Kejagung memasuki Gedung Ditjen Migas Kementerian ESDM. Mereka membawa sejumlah makanan.

    SindoNews sempat menanyakan apakah mereka akan membawa makanan tersebut untuk penyidik Kejagung yang sedang melakukan penggeledahan. Namun, ketiganya tidak menjawab.

    Mereka juga enggan berkomentar ketika ditanyakan melakukan penggeledahan di lantai berapa. “Enggak tahu, enggak tahu,” katanya.

    Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar juga telah mengonfirmasi penggeledahan itu. “Infonya begitu,” kata Harli saat dihubungi.

    Harli mengatakan, penggeledahan sedang berlangsung. “Sedang berlangsung, tapi terkait perkara apa kita belum ada info,” ujarnya.

    (zik)

  • Razman Nasution Ngamuk-ngamuk di Gedung MA, Singgung Kasus Zarof Ricar

    Razman Nasution Ngamuk-ngamuk di Gedung MA, Singgung Kasus Zarof Ricar

    loading…

    Pengacara Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo mendatangi Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025). Foto: SINDOnews/Riyan Rizki Roshali

    JAKARTA – Pengacara Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo mendatangi Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025). Keduanya mengenakan toga advokat.

    Terdapat beberapa orang lainnya yang mengenakan seragam bercorak ungu dengan tulisan Perkumpulan Barisan Advokat Semi Militer Indonesia (Pembasmi) dalam rombongan Razman.

    Kedatangannya untuk meminta MA mengganti Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkaranya. “Kami meminta MA memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengganti hakim yang bersangkutan,” ujar Razman.

    Dia kecewa langkah MA yang melaporkan kericuhan di PN Jakarta Utara ke polisi. Dengan nada tinggi, Razman kemudian menyinggung mantan pejabat MA yang terlibat kasus korupsi.

    “Apakah kalian tidak malu wahai penegak hukum, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum, apakah bapak ibu tidak malu melihat hakim Zarof Ricar Rp1 triliun,” katanya.

    MA mengecam keras kegaduhan yang terjadi di ruang persidangan PN Jakarta Utara, Kamis (6/2/2025). MA menegaskan tindakan itu telah melecehkan marwah pengadilan.

    “MA selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuhan di ruang persidangan PN Jakarta Utara karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan (contempt of court),” ujar Juru Bicara MA Yanto, Senin (10/2/2025).

    Dia meminta PN Jakarta Utara mengusut kasus tersebut ke ranah hukum dan etik. Dia juga mendesak PN Jakarta Utara melaporkan Razman ke polisi juga ke organisasi advokat tempatnya bernaung.

    (jon)

  • Kasus Penembakan Bos Rental Mobil, Sertu Akbar Miliki Senpi karena Jadi ADC Pangkolinlamil

    Kasus Penembakan Bos Rental Mobil, Sertu Akbar Miliki Senpi karena Jadi ADC Pangkolinlamil

    loading…

    Tiga prajurit TNI AL menjalani sidang kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdurahman di engadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (10/2/2025). Foto/Jonathan Simanjuntak

    JAKARTA – Sertu Akbar Adli menjadi terdakwa pembunuhan dalam kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil, Ilyas Abdurahman pada 2 Januari 2025 silam. Penembakan terjadi di di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak.

    Akbar ternyata dibekali senjata api lantaran merupakan aide-de-camp (ADC) dari Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolilanmil), Laksamana Muda TNI Hudiarto Krisno.

    Baca Juga

    Hal itu terungkap saat Oditur Militer Maroy Chk Gori Rambe membacakan dakwaan terhadap tiga tersangka dari prajurit TNI AL. Sidang itu digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (10/2).

    “Bahwa terdakwa 2 (Akbar Adli) memiliki senjata api adalah karena terdakwa 2 merupakan ADC Pangkolilanmil,” kata Gori Rambe, Senin (10/2/2025).

    Adapun senjata yang dibawa oleh Sertu Akbar merupakan senjata organik Kopaska jenis Arex Zero 2 dengan nomor A 27258. Sedangkan amunisi yang terdakwa bon berjumlah 10 butir amunisi tajam.

    “Senjata pegangan terdakwa 2 tersebut memiliki surat ijin senjata penugasan nomor SIS/P/354/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024,” tuturnya.

    Baca Juga

    Dalam sidang itu juga diungkap bahwa senjata Sertu Akbar ini pada akhirnya digunakan oleh Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo untuk menembak.

    Penembakan ini belakangan menewaskan Ilyas Abdurahman selaku bos rental mobil.

  • 30 Perwira Tinggi TNI AD Dimutasi, Ini Daftar Lengkapnya

    30 Perwira Tinggi TNI AD Dimutasi, Ini Daftar Lengkapnya

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan terhadap 65 perwira TNI dari tiga matra. Foto/istimewa

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan terhadap 65 perwira TNI dari tiga matra. Mereka merupakan para perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) di lingkungan TNI.

    “Mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan pada 31 Januari 2025,” bunyi keterangan tertulis dikutip SindoNews, Senin (10/2/2025).

    Dari 65 perwira yang dimutasi, sebanyak 30 di antaranya merupakan perwira TNI AD yang kini menduduki sejumlah jabatan strategis.

    Berikut ini daftar nama perwira TNI AD yang dimutasi:

    1. Letjen TNI Rudianto, dari Danjen Akademi TNI dimutasi menjadi Pati TNI AD dalam rangka pensiun

    2. Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, dari Aster Panglima TNI dimutasi menjadi Danjen Akademi TNI

    3. Mayjen TNI Mohamad Naudi Nurdika, dari Pangdam II/Swj dimutasi menjadi Aster Panglima TNI

    4. Mayjen TNI Ujang Darwis, dari Dirjen Strahan Kemhan dimutasi menjadi Pangdam II/Swj

    5. Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha, dari Inspektur Utama BIN dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD

  • Sudah Waktunya IKN Segera Masuk Kuburan Sejarah

    Sudah Waktunya IKN Segera Masuk Kuburan Sejarah

    loading…

    Mantan Ketua MPR M Amien Rais menyebut sudah waktunya IKN masuk kuburan sejarah. Foto/Tangkapan layar YouTube Amien Rais Official

    JAKARTA – Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo bahwa tak ada realisasi anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) karena anggaran Kementerian Pekerjaan Umum diblokir, direspons berbagai pihak termasuk mantan Ketua MPR M Amien Rais . Amien menyebut sudah waktunya IKN masuk kuburan sejarah.

    “Berita tentang IKN paling akhir adalah pernyataan Menteri Pekerjaan Umum yang baru yaitu Saudara Dody Hanggodo. Menteri baru kita itu membuat kejutan mengenai IKN . Beliau pada Kamis 6 Februari 2025 ini, Kamis yang lalu, ya, di Kompleks DPR RI menyatakan bahwa untuk tahun 2025 tidak ada anggaran untuk IKN, anggaran untuk IKN diblokir. Itu istilah beliau,” ujar Amien dalam video berjudul Ternyata #ikn Lebih Cepat Masuk ke Kuburan Sejarah yang tayang di YouTube Amien Rais Official, dikutip Senin (10/2/2025).

    Menurut Amien, arti diblokir itu tidak usah diperdebatkan, yaitu ditutup. “Artinya tidak akan ada anggaran APBN untuk IKN lagi. Nah, pernyataan yang sudah jelas itu lucunya ditafsirkan berbeda-beda. Ada yang mengatakan dana itu ada cuma belum dibuka. Ada yang mengatakan dana memang ada cuma untuk IKN masih menunggu kelanjutannya dan lain-lain,” kata Ketua Majelis Syura Partai Ummat ini.

    Amien mengatatakan, dirinya cenderung berpendapat memang pemerintahan Prabowo dengan warisan utang luar negeri Jokowi yang terlalu besar sudah cukup repot, sehingga punya keterbatasan untuk bermanuver menyediakan biaya Makan Bergizi Gratis, juga mengamankan kebutuhan mendasar rakyat Indonesia, juga menghitung subsidi harga BBM supaya terjangkau rakyat, juga menanggulangi stunting buat hampir seperempat warga anak-anak Indonesia baik yang hidup di desa maupun di kota dan lain sebagainya.

    “Nah, dengan pemblokiran dana buat pembangunan IKN, saya yakin memang sudah waktunya buat IKN segera masuk ke dalam kuburan sejarah,” ujar Amien.

    Menurut Amien, ratusan ribu ton atau bahkan jutaan ton besi dan baja bangunan di IKN yang uninhabitable (tak layak huni), bakal menjadi besi dan baja bekas yang karatan yang tak ada gunanya lagi.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan IKN. Sebab, hingga saat ini anggaran Kementerian PU masih banyak yang diblokir oleh Kementerian Keuangan.

    Dody menjelaskan hal ini berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya tersisa Rp29,57 triliun.

    “Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada,” kata Dody saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (5/2/2025).

  • Razman vs Hotman Ricuh di Ruang Sidang, MA Minta PN Jakarta Utara Lapor Polisi

    Razman vs Hotman Ricuh di Ruang Sidang, MA Minta PN Jakarta Utara Lapor Polisi

    loading…

    MA memerintahkan Ketua PN Jakarta Utara melaporkan pelecehan marwah pengadilan dalam kericuhan sidang antara Razman Arif Nasution dengan Hotman Paris Hutapea. Foto/Instagram Hotman Paris Hutapea

    JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian pelecehan marwah pengadilan atau contempt of court.

    Permintaan itu merupakan bentuk sikap dari MA setelah adanya kericuhan dalam sidang dugaan pencemaran nama baik antara Razman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea pada Kamis 6 Februari lalu.

    Baca Juga

    “MA akan memerintahkan kepada Ketua PN Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH),” kata Jubir MA Yanto saat konferensi pers, Senin (10/2/2025).

    Selain melaporkan ke polisi, MA juga memerintahkan pengacara yang terlibat kegaduhan untuk dilaporkan ke organisasi.

    “Sekaligus melaporkan oknum advokat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan,” jelas dia.

    Sebelumnya, Kericuhan terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara antara dua pengacara kondang, Razman Arif Nasution dan Hotman Paris.

    Baca Juga

    Insiden ini berlangsung dalam persidangan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman terhadap Razman.

  • Anggaran IKN Diblokir, DPR Dukung Prabowo Hentikan Sementara Proyeknya

    Anggaran IKN Diblokir, DPR Dukung Prabowo Hentikan Sementara Proyeknya

    loading…

    Embung di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto/SindoNews/Sunu Hastoro Fahrurozi

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya merespons pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mencapai 80% dari DIPA 2025 sebesar Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun. Karena pemblokiran ini, PU pun memangkas anggaran Ibu Kota Nusantara ( IKN ) dari Rp60,6 triliun menjadi Rp14,87 triliun.

    “Saya memahami pemblokiran ini bersifat sementara untuk prioritas Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto , seperti MBG (Makan Bergizi Gratis, red) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, jangan panik, toh anggaran belanja pegawai aman,” ujar Indra, Senin (10/2/2025).

    Bila mengacu Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, pemblokiran dilakukan sebagai mekanisme umum yang biasa terjadi di awal tahun anggaran. Anggaran yang diblokir di luar operasional dan belanja pegawai,

    Besarnya angka pemblokiran memang cukup signifikan. Tapi menurut Indra, Inpres Prabowo ini out of the box. “Ini adalah momentum evaluasi bagi kementerian/lembaga yang diblokir anggarannya, dan apakah akan berdampak buruk bagi masyarakat,” terang Indra.

    Legislator asal Dapil Papua Selatan itu juga menjelaskan, anggaran IKN itu tidak hanya di Kementerian PU, tapi juga di OIKN sebesar Rp28,3 triliun pada APBN 2025. Dari total anggaran OIKN sebesar Rp26,7 triliun untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan, infrastruktur dasar, dan pengelolaan gedung dan kawasan.

    Menurut Indra, hal terpenting soal IKN, jangan sampai karena pembangunan IKN, program-program pemerintah lainnya menjadi dihambat. Dia setuju bila dampak positif pembangunan ibu kota baru itu tidak instant (butuh waktu dan proses), karena itu pembangunannya tidak boleh grusa-grusu (terburu-buru).

    “Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak, tidak ada salahnya IKN ditunda, bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk menyejahterakan rakyatnya,” terang Indra.

    Indra justru mengapresiasi syarat Presiden Prabowo Subianto berkantor di IKN bila semua gedung/kantor lembaga negara sudah terbangun pada tahun 2028 atau di akhir masa jabatan tahun 2029. Artinya, Presiden Prabowo tidak memaksakan kehendak pribadi, tidak membebani tugas kementerian/lembaga yang tidak realistis, juga tidak mengabaikan prioritas program mensejahterakan rakyat.

    “Bayangkan bila rencana pemindahan IKN sejak 17 Agustus 2024, atau bila para ASN sejak saat itu dipaksakan untuk tinggal di IKN, kerugiannya bukan saja materi tapi kemanusiaan,” pungkasnya.

    (rca)

  • Mutasi TNI Terbaru, Danjen Akademi TNI, Pangkoarmada II, dan Ir Kopasgat Diganti

    Mutasi TNI Terbaru, Danjen Akademi TNI, Pangkoarmada II, dan Ir Kopasgat Diganti

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi terhadap jajarannya. Foto/Puspen TNI

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi terhadap jajarannya. Mereka adalah para perwira menengah (pamen) dan pewira tinggi (pati) yang kini menduduki jabatan strategis.

    Mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    SK Mutasi yang ditetapkan pada 31 Januari 2025 tersebut tercatat ada 65 perwira yang masuk dalam daftar mutasi, rotasi, dan promosi jabatan.

    Di TNI Angkatan Darat (AD) perwira yang dimutasi antara lain, Danjen Akademi TNI Letjen Rudianto.

    ”Letjen TNI Rudianto, jabatan lama Danjen Akademi dimuasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun,” bunyi keterangan tertulis dikutip SindoNews, Senin (10/2/2025).

    Posisi yang ditinggalkan Letjen TNI Rudianto digantikan oleh Mayjen TNI Novi Helmy Prastya yang sebelumnya menjabat sebagai Aster Panglima TNi.

    Selain itu, Mayjen TNI Mohamad Naudi Nurdika, dari Pangdam II/Swj dimutasi menjadi Aster Panglima TNI. Posisinya digantikan oleh Mayjen TNI Ujang Darwis yang sebelumnya, Dirjen Strahan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

    Di TNI Angkatan Laut (AL) perwira yang dimutasi yakni, Laksda TNI Ariyantyo Condrowibowo, dari Pangkoarmada II dimutasi menjadi Danseskoal. Dia digantikan oleh Laksda TNI I Gung Putu Alit Jaya, yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Wadan Kodiklatal.

    Sedangkan di TNI Angkatan Udara (AU) perwira yang dimutasi yakni, Marsma TNI Anis Nurwahyudi, dari Ir Kopasgat menjadi Wadan Kopasgat. Posisinya digantikan oleh Kolonel Pas Roy Rassy Fay Merthinus yang sebelumnya menjabat sebagai Paban V/Bakti TNI AU Spotdirga.

    (cip)

  • DPR Tunda Semua Rapat Pembahasan Efisiensi Anggaran Bareng Kementerian

    DPR Tunda Semua Rapat Pembahasan Efisiensi Anggaran Bareng Kementerian

    loading…

    DPR menunda semua rapat di komisi terkait pembahasan efisiensi anggaran dari kementerian/lembaga saat ini. Foto/Dok SindoNews/Arif Julianto

    JAKARTA – DPR menunda semua rapat di komisi terkait pembahasan efisiensi anggaran dari kementerian/lembaga saat ini. Hal itu diketahui dari adanya surat edaran yang dikeluarkan pimpinan DPR .

    Beredarnya surat tersebut dibenarkan oleh sejumlah pimpinan komisi di DPR. Salah satunya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira.

    “Iya (ditunda), ada pemberitahuan di grup komisi,” kata Andreas kepada wartawan, Senin (10/2025).

    Diketahui, sedianya Komisi XIII DPR akan menggelar pembahasan anggaran bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Namun, rapat tersebt diputuskan ditunda untuk digelar.

    Legislator PDIP itu mengaku belum tahu sampai kapan penundaan akan terjadi. “Nanti dikonfirmasi lagi dengan mitra,” ujarnya.

    Hal yang sama juga dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono. Dia mengaku pihaknya sudah menerima surat edaran penundaan pembahasan terkait efisiensi anggaran untuk mitra kerjanya di pemerintahan. “Sudah (terima surat edaran),” tutur Dave saat dikonfirmasi.

    Untuk diketahui, berdasarkan surat edaran DPR yang diterima, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menandatangani surat yang berisi penundaan rapat efisiensi anggaran sampai ada anggaran rekonstruksi terbaru. Surat tersebut ditandatangani pada 7 Februari 2025.

    Berikut isi surat tersebut:

    Sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari kementerian/lembaga karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja.

    Apabila terdapat komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru.

    (rca)