Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • Prabowo Gelar Upacara Kenegaraan Sambut Presiden Erdogan di Istana Bogor

    Prabowo Gelar Upacara Kenegaraan Sambut Presiden Erdogan di Istana Bogor

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan beserta Ibu Emine Erdogan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 11 Februari 2025. Foto: Biro Setpres

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal menyambut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, hari ini, Rabu (12/2/2025). Setelah prosesi penyambutan, agenda dilanjutkan dengan menggelar pertemuan bilateral membahas berbagai aspek kerja sama antara kedua negara yang saling menguntungkan.

    “Sebagai bagian dari rangkaian acara, kunjungan kenegaraan tersebut ditutup dengan jamuan santap siang kenegaraan yang digelar di halaman Istana Kepresidenan Bogor,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, Rabu (12/2/2025).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan beserta Ibu Emine Erdogan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 11 Februari 2025.

    Kedatangan pemimpin negara sahabat ini menandai awal dari kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia dalam rangkaian lawatannya ke tiga negara di kawasan.

    Setibanya di bawah tangga pesawat, Prabowo menyambut Erdogan dengan jabat tangan erat di tengah rintik hujan yang mengguyur Jakarta tadi malam. Kemudian, Presiden Erdogan beserta Ibu Emine Erdogan memberikan penghormatan sejenak kepada bendera Indonesia dan Turki yang dibawa pasukan pembawa bendera.

    Bersama Presiden Prabowo, Presiden Erdogan dan Ibu Emine Erdogan kemudian berjalan melewati barisan pasukan gordon yang berjumlah masing-masing 20 personel di sisi kanan dan kiri.

    Diiringi dentuman meriam sebanyak enam kali serta lantunan musik “Genderang Kemenangan,” suasana penyambutan kian terasa sakral dan penuh kebanggaan.

    Nuansa kebudayaan Indonesia makin terasa dengan iringan musik gambang kromong yang menambah nuansa hangat dan akrab dalam penyambutan Presiden Erdogan. Dalam penyambutan ini, Prabowo juga memperkenalkan delegasi yang turut menyambut kedatangan Presiden Erdogan di Tanah Air.

    Sebagai bentuk penghormatan dan persahabatan, Prabowo secara langsung mengantarkan Presiden Erdogan beserta Ibu Emine Erdogan menuju tempatnya bermalam selama di Indonesia. Kedua pemimpin negara berada di dalam mobil yang sama selama perjalanan.

    (jon)

  • Razman Ungkap Perilaku Hakim, Panggil Terdakwa Kasar hingga Putuskan Sepihak Sidang Tertutup

    Razman Ungkap Perilaku Hakim, Panggil Terdakwa Kasar hingga Putuskan Sepihak Sidang Tertutup

    loading…

    Pengacara Razman Arif Nasution menjadi narasumber pada diskusi Rakyat Bersuara bertajuk Sidang Ricuh, Naik Meja, Hina Pengadilan? yang digelar iNews, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Foto: iNews

    JAKARTA – Pengacara Razman Arif Nasution mengungkapkan dirinya mendapatkan perilaku berbeda saat menjalani sidang sebagai terdakwa melawan Hotman Paris. Diketahui, sidang tersebut menjadi sorotan publik usai terjadi kericuhan di ruang sidang.

    Dia mendapatkan perilaku diskriminatif dari ketua majelis hakim. Salah satunya memanggil terdakwa dengan tidak sepatutnya.

    Hal itu sebagaimana dia sampaikan dalam diskusi Rakyat Bersuara bertajuk ‘Sidang Ricuh, Naik Meja, Hina Pengadilan?’, Selasa (11/2/2025).

    “JPU hadirkan kapan saja, kalau tidak tepat waktu perintahkan, beritahu, kami buat penetapan ditahan,” kata Razman meniru ucapan ketua majelis hakim.

    “Dipanggil lah saya dengan kasar,” sambungnya.

    Menurut dia, penasihat hukumnya sempat keberatan dengan tindakan ketua majelis hakim. Lagi-lagi, respons majelis hakim menunjukkan sifat otoriter.

    “Diam saudara, saya yang mengatur,” ujar Razman menirukan apa yang disampaikan ketua majelis hakim.

    Kemudian, Razman juga mempertanyakan keputusan majelis hakim yang menyatakan sidang tersebut digelar secara tertutup. Padahal, sebelumnya sidang terbuka untuk umum.

    “Sidang pertama, kedua, ketiga, disepakati live dan terbuka untuk umum,” ujarnya.

    Menurut dia, sidang yang dimaksud tidak memenuhi unsur digelar secara tertutup. Sebab, sidang tersebut terkait dengan dugaan pencemaran nama baik.

    “Langsung dia ngomong, hakim sudah bermusyawarah, sidang tertutup untuk umum, tok!” kata Razman menirukan ketua majelis hakim membuka sidang.

    (jon)

  • Letjen TNI Pemilik Brevet Komando Kopassus, Nomor 6 dan 15 Lulusan Terbaik Akmil

    Letjen TNI Pemilik Brevet Komando Kopassus, Nomor 6 dan 15 Lulusan Terbaik Akmil

    loading…

    Sejumlah Perwira Tinggi (Pati) berpangkat Letjen TNI memiliki Brevet Komando Kopassus. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Sejumlah Perwira Tinggi (Pati) berpangkat Letjen TNI memiliki Brevet Komando Kopassus . Beberapa di antaranya bertugas di luar struktur organisasi TNI karena mengemban jabatan di Kementerian/Lembaga.

    Letjen TNI merupakan singkatan dari Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia. Letjen adalah salah satu pangkat dalam golongan Perwira Tinggi TNI AD yang disimbolkan dengan tiga tanda bintang di pundak seragamnya. Karena itu, pangkat ini juga kerap disebut sebagai Jenderal Bintang 3.

    Di luar TNI AD, pangkat Letjen juga dipakai oleh Marinir TNI AL. Untuk membedakan dengan TNI AD, Marinir yang menyandang pangkat Letjen diberikan keterangan (Mar) di belakangnya.

    Dalam hierarki kepangkatan TNI AD, Letjen satu level lebih rendah di bawah pangkat Jenderal TNI dan lebih tinggi satu level di atas pangkat Mayor Jenderal atau Mayjen TNI. Saat ini terdapat 16 Pati TNI AD berpangkat Letjen TNI yang memiliki Brevet Komando Kopassus.

    Mengutip keterangan di situs resmi Kopassus, Brevet Komando merupakan tanda kualifikasi dimiliki oleh para prajurit Kopassus, satuan elite TNI AD. Brevet Komando diberikan kepada prajurit TNI yang telah digodog dalam kancah pendidikan atau latihan yang membara laksana api, sehingga memiliki keberanian, kecekatan dan keterampilan sebagai prajurit komando yang mencakup kemampuan di bidang operasi darat, laut dan udara.

    Pendidikan komando berlangsung selama 7 bulan yang meliputi pendidikan dasar, pelatihan di hutan dan gunung, serta rawa, dan laut. Setelah melewati tahap ini, seorang prajurit Kopassus akan menerima Brevet Komando di Pantai Permisan, Cilacap, Jawa Tengah. Terdapat empat elemen dalam Brevet Komando, yakni pisau komando, jangkar, tulisan komando, dan api membara.

    Letjen TNI Pemilik Brevet Komando Kopassus
    1. Letjen TNI Mochammad Hasan
    Jabatan : Sesmenko Polkam
    Lulusan: Akmil 1989

    2. Letjen TNI Tri Budi Utomo
    Jabatan : Sekjen Kemhan RI
    Lulusan: Akmil 1994

    3. Letjen TNI Rui Fernando Guedes Palmeiras Duarte
    Jabatan : Irjen Kemhan RI
    Lulusan: Akmil 1993

    4. Letjen TNI Djaka Budi Utama
    Jabatan: Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (Sestama BIN)
    Lulusan: Akmil 1990

  • Waspadai Sentimen SARA Sebagai Operasi Penggalangan AS Terhadap Rakyat Indonesia

    Waspadai Sentimen SARA Sebagai Operasi Penggalangan AS Terhadap Rakyat Indonesia

    loading…

    Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono meminta masyarakat Indonesia mewaspadai operasi penggalangan dilakukan Amerika Serikat (AS) melalui sentimen SARA. Foto: Ist

    JAKARTA – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono meminta masyarakat Indonesia mewaspadai operasi penggalangan dilakukan Amerika Serikat (AS) melalui sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

    “Waspadalah wahai para patriot bangsa, kondisi seperti ini yang diinginkan Administrasi Pres AS sekarang. Setelah konsep geostrategi di Timur Tengah dan Eropa terlaksana, kondisi geopolitik kini mulai bergeser ke Asia,” ujar Hendropriyono dalam keterangan tertulisnya, beberapa waktu lalu.

    Menurut dia, sejak lama AS mengobarkan sentimen SARA di masyarakat Indonesia dalam upaya memanipulasi Indonesia yang dianggap sebagai sangat strategis di Asia.

    “Jika sentimen SARA semakin berkembang menjadi konflik sosial yang meluas, maka tentara AS akan datang untuk melaksanakan misi perdamaian di bawah bendera PBB, sehingga mendukung ofensif AS di Laut China Selatan (LCS). Dan Indonesia juga akan menjadi kancah pertempuran antarsuper powers yang mengakibatkan kehancuran negara,” katanya.

    Salah satu organisasi AS yang sering dikritik dalam konteks intervensi politik dan pengobaran sentimen SARA di Indonesia adalah International Republican Institute (IRI) yang merupakan salah satu lembaga anak inti National Endowment for Democracy (NED).

    Pada 6 September 2023, Central Intelligency Agency (CIA) mengarahkan NED dan IRI untuk campur tangan Pemilu 2024. Berkolaborasi dengan LSM lokal, IRI membina pemimpin muda dan tokoh partai agar mengusung calon pro-AS untuk berkuasa.

    Dalam wawancara pada 12 September 2023, Hendropriyono mengatakan, operasi intelijen sedang dilakukan CIA dan NED untuk membantu calon Presiden dari kelompok radikal intoleransi dapat menang di Pemilu 2024.

    Baru-baru ini, IRI terungkap campur tangan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). “Di bawah pengarahan dan dukungan CIA dan Departemen Luar Negeri AS, IRI bersama beberapa LSM lokal Indonesia melakukan kegiatan intervensi dengan mendiskreditkan dan menolak PSN,” ujar Sudirman, mantan staf IRI yang dikutip pada 14 Oktober 2024.

    Dalam pelaksanaan kegiatan dan proyek, taktik yang paling sering digunakan IRI adalah memanipulasi sentimen SARA di masyarakat Indonesia. Misalnya memperkuat sentimen kemerdekaan rakyat Papua dalam rangka menghambat kemajuan PSN di daerah tersebut dan memanfaatkan kelompok pemuda radikal untuk melemahkan kewenangan lembaga negara selama Pemilu 2024.

  • Penggeledahan Ditjen Migas oleh Kejagung Berawal dari Kelangkaan Gas 3 Kg

    Penggeledahan Ditjen Migas oleh Kejagung Berawal dari Kelangkaan Gas 3 Kg

    loading…

    Penyidik Kejagung menggeledah Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (10/2/2025). Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola migas tahun 2018-2023. Foto: Danan Daya

    JAKARTA – Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah Ditjen Migas Kementerian ESDM, Senin (10/2/2025). Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola migas tahun 2018-2023.

    Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menuturkan pengusutan kasus dugaan korupsi itu juga berkaitan dengan fenomena kelangkaan gas 3 kg belakang ini. Pasalnya, kelangkaan gas terkait dengan tata kelola.

    “Tentu juga terkait bagaimana responsifnya institusi kejaksaan menyikapi katakanlah terkait tata niaga atau tata kelola gas dan seperti contohnya yang sekarang sedang dirasakan masyarakat adanya kelangkaan tabung gas,” ujar Harli dalam konferensi pers di kantornya, Senin (10/2/2025).

    “Nah itu juga menjadi perhatian dari penyidik karena juga terkait subholding atau terkait tata kelola dalam perkara ini,” sambungnya.

    Dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi ini, Kejagung telah memeriksa 70 saksi. Tak hanya saksi, pihaknya juga turut memeriksa ahli terkait keuangan negara.

    Harli menambahkan penyidikan dugaan korupsi tersebut masih merupakan penyidikan umum, general investigation. Diharapkan dengan proses penyidikan dapat membuat terang dugaan tindak pidana yang sedang disidik sesuai aturan yang ada.

    “Ini masih proses penyidikan, yang masih mengumpulkan berbagai bukti-bukti dan salah satunya melalui penggeledahan pada hari ini yang dilakukan penyidik. Semua itu dalam rangka membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka atau pelakunya,” katanya.

    (jon)

  • Polisi Periksa 44 Saksi Kasus Pagar Laut terkait Pemalsuan SHM-SHGB Sejak 2021

    Polisi Periksa 44 Saksi Kasus Pagar Laut terkait Pemalsuan SHM-SHGB Sejak 2021

    loading…

    Bareskrim Polri memeriksa 44 saksi kasus pagar laut di perairan Tangerang. Puluhan saksi diperiksa terkait pemalsuan SHM dan SHGB sejak tahun 2021 hingga saat ini. Foto: SINDOnews/Raka Dwi

    JAKARTA – Bareskrim Polri memeriksa 44 saksi kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Puluhan saksi diperiksa terkait pemalsuan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sejak tahun 2021 hingga saat ini.

    “Kami sudah memeriksa saksi sebanyak 44 orang,” ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).

    Baca Juga

    “Dari pemeriksaan ini kami sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai saat ini di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang,” tambahnya.

    Pihaknya juga tengah mengumpulkan alat bukti dengan melakukan penggeledahan di beberapa tempat termasuk di rumah terlapor AR.

    “Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya yaitu melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor,” ungkapnya.

    Bareskrim juga telah menyita 263 Warkah terkait sertifikat pagar laut. “Kita kirim ke labfor untuk diuji,” ucapnya.

    (jon)

  • Menko Airlangga, Kemenko Hukum, Polri, dan KPK Gelar Press Conference Aksesi OECD

    Menko Airlangga, Kemenko Hukum, Polri, dan KPK Gelar Press Conference Aksesi OECD

    loading…

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kemenko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Polri, dan KPK menggelar press conference terkait aksesi Indonesia ke OECD. Foto/Ist

    JAKARTA – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kemenko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Polri, dan KPK menggelar press conference terkait aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    Airlangga berharap submisi initial memorandum bidang anti-korupsi untuk aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) selesai Maret 2025.

    Ia mengatakan, saat ini proses aksesi Indonesia ke OECD memasuki tahap penyusunan 32 bab dokumen initial memorandum. Ini merupakan asesmen kesesuaian regulasi Indonesia terhadap 239 instrumen hukum OECD.

    Airlangga mengatakan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Polri, dan KPK menjadi ujung tombak untuk mempercepat aksesi Indonesia ke OECD.

    Dia menuturkan, Bidang Anti-Korupsi di Indonesia dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Menurut Airlangga, beberapa negara memang memakan waktu yang lama untuk me-realign regulasinya terhadap dokumen hukumnya dengan yang ada di OECD.

    “Namun, kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan yaitu Omnibus Law. Jadi, ada dua cara, satu ratifikasi, dua kita melakukan Omnibus Law terhadap hal-hal yang dirasa penting. Kita berharap submisi initial memorandum akan selesai di triwulan pertama dan bisa dibawa dalam pertemuan Dewan Menteri OECD di bulan Juni 2025,” kata Menko Airlangga saat Workshop and Technical Discussion Supporting Indonesia in Fightong Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Menko Airlangga yang juga Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD ini mengapresiasi KPK untuk memerangi korupsi, terutama penyuapan asing, dalam mendukung proses aksesi Indonesia di dalam OECD.

  • Geledah Ditjen Migas, Kejagung Sita 15 HP dan Dokumen

    Geledah Ditjen Migas, Kejagung Sita 15 HP dan Dokumen

    loading…

    Tim penyidik Kejagung menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin (10/2/2025). Foto: Danan Daya

    JAKARTA – Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin (10/2/2025). Penggeledahan dimulai sejak pagi dan berakhir sore ini.

    Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menuturkan terdapat tiga ruang yang dilakukan penggeledahan.

    Baca Juga

    “Dilakukan di tiga tempat atau tiga ruang. Pertama di ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hulu kemudian kedua di ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hilir, dan ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas,” ujar Harli.

    Dari hasil penggeledahan di tiga ruang tersebut, tim penyidik berhasil menyita beberapa dokumen dan barang elektronik.

    “Barang-barang berupa lima dus dokumen kemudian ada barang bukti elektronik berupa handphone sebanyak 15 unit dan ada satu unit laptop dan 4 soft file,” tuturnya.

    Penggeledahan ini terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina subholding dan kontraktor kontrak kerja sama tahun 2018-2023.

    (jon)

  • Kejagung Sita 9 Kardus Arsip Ditjen Migas usai Penggeledahan Selama 6 Jam

    Kejagung Sita 9 Kardus Arsip Ditjen Migas usai Penggeledahan Selama 6 Jam

    loading…

    Kejagung membawa sembilan kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas setelah melakukan penggeledahan kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM selama enam jam. Foto/Riana Rizkia

    JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) membawa sembilan kardus bertuliskan ‘arsip Ditjen Migas’, setelah menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selama enam jam.

    Penggeledahan dilakukan pada Senin (10/2/2025) sejak pukul 12.00 WIB hingga 18.45 WIB, dengan dugaan empat lantai yang terkena penggeledahan.

    Berdasarkan pantauan SindoNews di lapangan, terlihat sembilan kardus berwarna cokelat berukuran sedang itu dibawa oleh para penyidik Kejagung.

    Namun belum diketahui isi kardus itu, apakah merupakan dokumen tertentu atau yang lainnya.

    Saat dicecar pertanyaan oleh awak media, pihak Kejagung pun enggan menjawab, dan mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini, akan disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di kantornya.

    “Rilisnya di Kejagung ya,” kata salah satu penyidik setelah selesai melakukan penggeledahan, Senin (10/2/2025).

    Terlihat, terdapat dua mobil fungsional penanganan perkara Kejaksaan Agung yang membawa barang sitaan dari penggeledahan tersebut, lalu satu mobil berpelat putih, dan satu lainnya berpelat merah.

    Diketahui, Harli Siregar mengatakan bahwa penggeledahan di Gedung Ditjen Migas Kementerian ESDM terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), sub holding dan kontraktor kontrak kerjasama pada periode tahun 2018 hingga 2023.

    “Iya (terkait kasus itu),” kata Harli saat dikonfirmasi, Senin (10/2/2025).

    (shf)

  • Ditjen Migas Digeledah Kejagung, Kementerian ESDM Angkat Bicara

    Ditjen Migas Digeledah Kejagung, Kementerian ESDM Angkat Bicara

    loading…

    Kementerian ESDM angkat bicara dan menghormati proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejagung di Kantor Ditjen Migas pada Senin (10/2/2025). Foto/Riana Rizkia

    JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat bicara dan menghormati proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas).

    “Kementerian ESDM menghormati setiap proses penegakan hukum yang dijalankan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Chrisnawan Andity kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

    “Menyusul adanya kunjungan Kejagung ke Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM dalam rangka mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan,” sambungnya.

    Chrisnawan Andity mengatakan, pihaknya menghormati apa yang dilakukan oleh aparat hukum, dan siap untuk bekerja sama dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

    Sebagai informasi, penggeledahan di Ditjen Migas Kementerian ESDM masih berlangsung sejak 12.00 WIB hingga 17.45 WIB.

    Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal, penggeledahan berlangsung di empat lantai Gedung Ditjen Migas, yakni lantai 8, 12, 15 dan 16.

    Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar mengatakan, pihaknya akan segera melakukan konferensi pers dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), sub holding dan kontraktor kontrak kerjasama pada periode tahun 2018 hingga 2023.