Category: Sindonews.com

Kena Efisiensi Anggaran Rp200 Juta, BGN Ungkap Nasib Program Makan Bergizi Gratis

loading…

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan lembaganya terkena efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Foto/Dok.SindoNews

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) turut terkena efisiensi anggaran imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Anggaran BGN yang terpotong hanya sebesar Rp200 juta atau 0,2845% dari jumlah pagu senilai Rp7,1 triliun.

“Ya kan ini sudah intruksi presiden bahwa terjadi efisiensi kepada anggaran belanja nasional dan juga daerah, dan BGN pun termasuk salah satu yang terkena efisiensi. Meskipun besarannya kurang lebih 0,2845%, jadi berkurang 200 juta,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana usai raker bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan, anggaran terpangkas itu untuk pengadaan lahan untuk membangun Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Namun, kata dia, pihaknya akan melakukan skema pinjam pakai untuk menggunakan lahan dalam membangun SPPG itu.

“Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, ya pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang bisa diefiseinkan terkait dengan pengadaan lahan,” tutur Dadan.

Kendati anggarannya terpangkas, Dadan menjelaskan, dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak kena efisiensi.

Seban, anggaran BGN yang terkena efisiensi hanya untuk pengadaan lahan.

“Enggak ada (anggaran MBG kena efisiensi). Kalau seluruh kementerian kan anggaran pegawai enggak ada yang kena pangkas, program MBG juga tidak kena,” terang Dadan.

“Yang kena ya pengadaan di pengadaan lahan, yang bisa menggunakan lahan-lahan pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN dan lain-lain bisa pinjam pakai,” tandasnya.

(shf)

13/02/2025 07:23
Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Bukti Ketidakpastian Hukum di Indonesia

loading…

Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP dinilai sebagai bukti ketidakpastian hukum di Indonesia. Foto/istimewa

JAKARTA – Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP dinilai sebagai bukti ketidakpastian hukum di Indonesia. Hal itu dikhawatirkan membuat penegakan hukum semakin kacau.

“Kasus pagar laut Tangerang dan kasus timah adalah dua contoh ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kewenangan berlebih jaksa,” kata Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, Kamis (13/2/2025).

Haidar menjelaskan, kasus pagar laut Tangerang setidaknya ditangani oleh tiga lembaga penegak hukum. Mulai dari Polri, KPK, hingga Kejaksaan. Polri mengusut dugaan pidana umumnya, sedangkan KPK dan Kejaksaan sama-sama mengusut dugaan pidana korupsinya.

“Antara KPK dan Kejaksaan dua lembaga penegak hukum menangani satu kasus korupsi jelas tidak efisien dan menyebabkan ketidakpastian hukum,” ucapnya.

Untuk menghindari hal-hal seperti itulah mengapa KUHAP yang berlaku saat ini mengatur pemisahan fungsi kewenangan lembaga penegak hukum. Polri dan PPNS sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim sebagai pengadil.

Sedangkan KPK sebagai lembaga ad-hoc yang diberi tugas khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan gabungan fungsi penyidikan sekaligus penuntutan.

“Namun kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana tertentu dalam UU Kejaksaan telah mengganggu keteraturan penegakan hukum tersebut. Padahal tindak pidana tertentu bukan hanya korupsi. Kini jaksa terkesan lebih daripada KPK hingga menutupi fungsi utamanya sebagai penuntut umum,” jelasnya.

Selain itu, ketidakpastian hukum akibat kewenangan berlebih jaksa juga tercermin dari kasus timah. Kasus timah disebut-sebut sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia bertolak-belakang dengan vonis hakim.

13/02/2025 06:46
15 Kolonel Pecah Bintang usai Dapat Promosi Jabatan dari Panglima TNI Akhir Januari 2025

loading…

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan promosi jabatan kepada 15 Kolonel dari tiga matra. Foto/Puspen TNI

JAKARTA – Sebanyak 15 Kolonel dari tiga matra pecah bintang usai mendapat promosi jabatan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Mereka selanjutnya akan menduduki jabatan strategis di institusi TNI.

Kebijakan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Dalam SK Panglima TNI yang ditetapkan pada 31 Januari 2025, tercatat ada 65 perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) TNI yang masuk dalam daftar mutasi, rotasi, dan promosi jabatan.

Dengan tugas dan jabatan barunya tersebut, maka para perwira tersebut bakal mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Brigjen TNI untuk Angkatan Darat (AD), Laksma TNI untuk Angkatan Laut (AL), dan Marsma TNI untuk Angkatan Udara (AU).

“Rotasi dan mutasi ini telah ditetapkan oleh Panglima TNI, sebanyak 65 Perwira Tinggi (Pati) dari 30 Pati TNI AD, 24 Pati TNI AL, dan 11 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, dikutip Kamis (13/2/2025).

Berikut ini nama-nama Kolonel yang pecah bintang:

1. Kolonel Kolonel Laut (T) Jusep Wildan, dari Kasatlaikmattim Dislaikmatal mendapat promosi jabatan menjadi Kadisfaslanal menggantikan Laksma TNI Kris Wibowo

2. Kolonel Kav Sugeng Waskito Aji, dari Dirbinlitbang Pussenkav mendapat promosi jabatan menjadi Danpusdikkav Pussenkav menggantikan Brigjen TNI Tatang Budiman

13/02/2025 06:23
8 Stafsus KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak Terbaru di Akhir Januari 2025, Ini Nama-Namanya

loading…

Terdapat delapan Stafsus KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang baru setelah diberlakukannya mutasi TNI pada akhir Januari 2025. Foto/Dok.Puspenad

JAKARTA – Terdapat delapan Stafsus Kepala Staf TNI Angkatan (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang baru setelah diberlakukannya mutasi TNI pada akhir Januari 2025. Mereka terdiri dari tiga Perwira Tinggi (Pati) TNI AD bintang dua dan lima Pati TNI AD bintang satu.

Dalam rotasi jabatan yang didasarkan pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, total ada 30 Pati TNI AD yang terkena mutasi.

Mutasi di jajaran TNI AD ini mencakup banyak jabatan, mulai dari Danjen Akademi TNI hingga Staf Khusus KSAD. Berikut ini nama-nama delapan Stafsus KSAD yang baru.

8 Stafsus KSAD Terbaru di Akhir Januari 2025

1. Mayjen TNI Sidharta Wisnu Graha

Jabatan baru : Stafsus KSAD
Jabatan lama : Inspektur Utama BIN

2. Brigjen TNI Khairul Anwar Mandailing

Jabatan baru : Stafsus KSAD
Jabatan lama : Ir Sescapaad

3. Brigjen Asep Djunaedi

Jabatan baru : Stafsus KSAD
Jabatan lama : Pa Sahli Tk. II Kumham dan Narkoba Sahli Bid. Ssbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI

4. Brigjen TNI Harry Isnaeni Rusmanto

Jabatan baru : Stafsus KSAD
Jabatan lama : Ir Pushubad

5. Brigjen TNI Isa Ansori

Jabatan baru : Stafsus KSAD
Jabatan lama : Pa Sahli Tk. II Was Eropa dan Amerika Bid. Hubint Sahli Panglima TNI

6. Mayjen TNI Lismer Lumban Siantar

Jabatan baru : Stafsus KSAD
Jabatan lama : Staf Khusus Panglima TNI

7. Mayjen TNI Rudy Syamsir

Jabatan baru : Stafsus KSAD
Jabatan lama : Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam

8. Brigjen TNI Kun Wardana

Jabatan baru : Stafsus KSAD
Jabatan lama : Sekretaris Deputi Bid. Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam

Itulah total 8 Stafsus KSAD yang baru ditunjuk setelah mutasi akhir Januari 2025.

(shf)

13/02/2025 06:03
Jenderal Agus Subiyanto Geser 15 Brigjen TNI pada Mutasi 31 Januari 2025, Siapa Saja?

loading…

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menggeser 15 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD berpangkat Brigjen TNI pada mutasi 31 Januari 2025. Foto: Dok SINDOnews

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menggeser 15 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD berpangkat Brigjen TNI pada mutasi 31 Januari 2025. Sebanyak 15 Pati TNI AD yang dimutasi merupakan bagian dari mutasi, rotasi, dan promosi jabatan terhadap 65 perwira TNI dari tiga matra.

“Mutasi tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan pada 31 Januari 2025,” bunyi keterangan tertulis dikutip SINDOnews, Kamis (13/2/2025).

Dari 65 perwira yang dimutasi, sebanyak 30 di antaranya merupakan perwira TNI AD yang saat ini menduduki sejumlah jabatan strategis.

Jenderal Agus Subiyanto Geser 15 Brigjen TNI pada Mutasi 31 Januari 20251. Brigjen TNI Kun Wardana, dari Sekretaris Deputi Bid Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD.

2. Brigjen TNI Fritz Gerald Manuzun Tua Pasaribu, dari Wadan Seskoad dimutasi menjadi Deputi Bid Intelijen Luar Negeri BIN.

3. Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo, dari Danrem 032/WBR Padang Kodam I/BB dimutasi menjadi Wadan Seskoad.

4. Brigjen TNI Mahfud, dari Staf Khusus KSAD dimutasi menjadi Danrem 032/WBR Padang Kodam I/BB.

5. Brigjen TNI Ketut Adi Suasta Putra dari Widyaiswara Bid Wilhan Seskoad dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

6. Brigjen TNI Tatang Budiman, dari Danpusdikkav Pussenkav dimutasi menjadi Widyaiswara Bid. Wilhan Seskoad.

7. Brigjen TNI Khairul Anwar Mandailing, dari Ir Secapaad dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD.

13/02/2025 05:05
KPU Pangkas Rp843 Miliar, Bawaslu Sunat Rp955 Miliar

loading…

Rapat Bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/2/2025). Foto/TV Parlemen

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) menyampaikan pemangkasan anggaran buntut kebijakan efisiensi anggaran dalam rapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/2/2025). KPU menyebut telah memangkas anggaran tahun 2025 senilai Rp843 miliar.

Adapun pagu anggaran KPU untuk 2025 sebesar Rp3.062.311.327.000 (3,062 triliun). Artinya atas kebijakan tersebut anggaran KPU tahun ini menjadi Rp2,219 triliun.

“KPU menyampaikan secara singkat anggaran KPU dari pagu semula 3.062.311.327.00 (3,062 triliun) kemudian mendapatkan efisiensi 843.200.000.000 (843 miliar) dan kemudian itu setara dengan 27,53% dan sekarang menjadi 2.219.111.327.000,” kata Ketua KPU Mochammad Afifudin, di ruang rapat, Rabu (12/2/2025).

Pria yang akrab disapa Afif ini menyampaikan efisiensi anggaran Rp843 miliar diambil dari biaya program dukungan manajemen senilai Rp588 miliar. Serta Program penyelenggaraan pemilu dan konsolidasi demokrasi senilai Rp284 miliar.

Dia mengatakan bahwa anggaran untuk belanja operasional pegawai tidak dipangkas sama sekali. “Adapun belanja operasional kantor, pegawai dan nonoperasional tidak mendapatkan sasaran dari efisiensi,” sambungnya.

Bawaslu Sunat Anggaran Rp955 Miliar
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025 dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Bagja menyampaikan bahwa pagu anggaran Bawaslu pada tahun ini senilai Rp2.416.945.124.000 (2,416 triliun).

Lalu, efesiensi anggaran tersebut senilai Rp955 miliar, atau sekitar 40 persen dari alokasi anggaran Bawaslu sebelumnya. “Sehingga pagu anggaran hasil efesiensi pada tahun 2025 ini adalah Rp1.461.945.124.000 (Rp1,461 triliun),” kata Bagja dalam ruang sidang.

Lebih lanjut, pemangkasan anggaran Rp955 miliar itu diambil dari belanja barang senilai Rp952 Miliar, serta Rp3 miliar dari belanja modal.

(rca)

12/02/2025 12:01
IJTI Menyayangkan Pemangkasan Anggaran TVRI dan RRI

loading…

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan. Foto/Dok SindoNews

JAKARTA – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ( IJTI ) menyayangkan atau menyesalkan keputusan pemangkasan anggaran Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI. IJTI merespons kabar TVRI dan RRI telah merumahkan para kontributor dan pegawai kontrak di berbagai daerah sebagai dampak dari kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran di kementerian/lembaga.

“IJTI menyesalkan keputusan pemangkasan anggaran TVRI dan RRI. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan mencerahkan publik di tengah maraknya disinformasi dan hoaks,” kata Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/2/2025).

Dia mengatakan, pemotongan anggaran ini berisiko melemahkan fungsi edukasi dan pelayanan informasi bagi masyarakat. IJTI juga menyayangkan dirumahkannya para kontributor daerah.

“Jurnalis-jurnalis di daerah, memiliki peran penting dalam menyampaikan realitas kehidupan masyarakat dan isu-isu strategis di daerah. Dirumahkannya para kontributor akan membuat isu-isu penting di daerah semakin terpinggirkan dan membuat pemberitaan semakin berorientasi Jakarta,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dirumahkannya para kontributor dan pegawai kontrak di berbagai daerah tidak hanya merugikan individu yang terdampak tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi keluarga mereka di tengah kelesuan ekonomi.

IJTI menilai bahwa memangkas anggaran bukanlah solusi yang tepat dalam membangun lembaga penyiaran publik yang kredibel dan independen. “Di tengah perang informasi dan upaya kita bersama untuk memperkuat kemandirian dan harga diri bangsa, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas jurnalisme di TVRI dan RRI justru harus menjadi prioritas, agar kedua lembaga penyiaran publik tersebut tetap mampu bersaing dan memberikan informasi berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.

IJTI mendukung upaya penataan ulang TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dia menuturkan, penataan tersebut harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan menjunjung tinggi kebebasan pers serta standar jurnalistik yang berkualitas.

“Dengan ini, IJTI mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran tersebut dan mencari solusi yang lebih bijak guna memastikan keberlangsungan TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang berkualitas, mencerdaskan dan menjadi kebanggaan bangsa,” pungkasnya.

(rca)

12/02/2025 11:57
Imbas Efisiensi Anggaran, MK Hanya Bisa Gaji Pegawai hingga Mei 2025

loading…

Sekjen MK Heru Setiawan menghadiri raker bersama Komisi III DPR di Jakarta, Rabu (12/2/2025). MK turut terimbas efisiensi anggaran. Akibatnya, MK hanya bisa membayar gaji pegawai hingga Mei 2025. Foto: Achmad Al Fiqri

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) turut terimbas efisiensi anggaran. Akibatnya, MK hanya bisa membayar gaji pegawai hingga Mei 2025.

Hal itu diungkapkan Sekjen MK Heru Setiawan saat rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Heru menjelaskan, MK memiliki pagu anggaran Rp611,4 miliar pada 2025. Realisasi anggaran sudah sebesar 51,73 persen atau setara Rp316 miliar.

“Sisa anggaran saat ini Rp295 miliar. Masing-masing kami alokasikan Rp83 miliar untuk belanja pegawai dan belanja barang Rp198 miliar, belanja modal Rp13 miliar,” ujarnya.

Berdasar informasi dari Dirjen Anggaran, MK mendapat blokir anggaran sebesar Rp226 miliar. “Dari blokir tersebut pagu anggaran MK berubah menjadi Rp385,3 miliar sehingga sisa anggaran yang dapat kami gunakan sampai saat ini Rp69 miliar,” katanya.

Anggaran tersisa Rp69 miliar dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp45 miliar.

Pembayaran tenaga PPNPN dan tenaga kontrak Rp13 miliar. Langganan daya dan jasa Rp9 miliar, tenaga outsourcing Rp610 juta dan honorium perbantuan penyelenggaraan persidangan perkara Rp409 juta.

“Dengan demikian terhadap pemotongan, kami memiliki dampak. Kami alokasikan gaji dan tunjangan Rp45 miliar. Kami alokasikan sampai Mei 2025,” ucap Heru.

Dampak lain adanya komitmen rangka PHPU dan Pilkada tidak dapat dibayarkan karena tidak ada anggaran tersisa. Termasuk kebutuhan penanganan PUU, SKLN, dan perkara lainnya hingga akhir tahun.

“Komitmen untuk pemeliharaan kantor seperti pemeliharaan gedung, kendaraan, peralatan mesin, dan keperluan pokok perkantoran lainnya tidak dapat dibayarkan,” ujarnya.

Mengacu hal tersebut, MK mengajukan usulan pemulihan anggaran yakni pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp38 miliar untuk Juni sampai Desember.

“Operasional pemeliharaan kantor sebesar Rp20 miliar. Penanganan perkara pilkada lima tahunan dan PUU sebesar Rp130 miliar,” kata Heru.

(jon)

12/02/2025 11:41
Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadan 1 Maret, Lebaran 31 Maret, dan Iduladha 6 Juni 2025

loading…

Muhammadiyah. Foto/Istimewa

JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menetapkan awal puasa 1 Ramadan 1446 Hijriah akan jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Lebaran atau Idulfitri 1 Syawal 1446 H akan jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Kemudian, Iduladha 10 Zulhijah 1446 H pada Jumat, 6 Juni 2025.

Penetapan ini berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1 Tahun 2025 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 Hijriah. Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti mengatakan penetapan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Pertama, kata Sayuti, terkait dengan penetapan Ramadan 1446 H. Ijtima jelang Ramadan terjadi pada pukul 07.00 lebih 46 menit 49 detik WIB yang jatuh pada Jumat Legi 29 Sya’ban 1446 Hijriah atau 28 Februari 2025 Masehi.

“Tinggi bulan pada saat matahari terbenam untuk di Yogyakarta yaitu plus 4 derajat 11 menit 8 detik, sehingga hilal sudah wujud. Pada saat matahari terbenam Jumat, 28 Februari 2025 Masehi di seluruh wilayah Indonesia bulan berada di atas ufuk karena itu hilal sudah wujud,” kata Sayuti dalam Konferensi Pers, Rabu (12/2/2025).

“Sehingga, wilayah Indonesia tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah dengan demikian jatuh pada hari Sabtu Pahing, tanggal 1 Maret 2025 Masehi,” sambungnya.

Kedua, kata Sayuti, terkait dengan bulan Syawal 1446 Hijriah, pada Sabtu Kliwon 29 Ramadan 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 29 Maret 2025, ijtimak jelang Syawal 1446 Hijriah terjadi pada pukul 17.00 lebih 59 menit dan 51 detik WIB.

“Tinggi bulan pada saat matahari terbenam untuk Yogyakarta yaitu minus 1 derajat 59 menit 4 detik, hilal belum wujud. Pada saat matahari terbenam Sabtu 29 Maret 2025 Masehi itu di seluruh wilayah Indonesia bulan berada di bawah ufuk, bilal belum wujud karena itu umur bulan Ramadan 1446 Hijriah disempurnakan atau istiqmal menjadi 30 hari,” katanya.

Karena itu, Sayuti mengungkapkan bahwa di wilayah Indonesia Idulfiitri 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin pahing 31 Maret 2025 Masehi. Ketiga, Sayuti mengatakan bahwa terkait dengan Zulhijah 1446 Hijriyah, pada Selasa Wage 29 Dzulqa’dah 1446 H bertepatan dengan 27 Mei 2025 masehi, ijtima jelang Zulhijah 1446 terjadi pada pukul 10.00 lebih 4 menit 18 detik WIB.

Dia mengatakan bahwa tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta adalah plus 1 derajat 27 menit dan 7 detik, sehingga hilal sudah wujud. Pada saat matahari terbenam Sabtu 27 Mei 2025 Masehi di seluruh wilayah Indonesia bulan berada di atas ufuk, hilal sudah wujud.

12/02/2025 11:17
Pilkada 2024, PDIP Klaim Menang di 12 Provinsi dan 243 Kabupaten/Kota

loading…

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dalam sambutan acara pembekalan 142 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu (12/2/2025). FOTO/REFI SANDI

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) menyebut tingkat kemenangan dalam konstestasi Pilkada 2024 naik dibandingkan pemilihan kepala daerah sebelumnya pada 2017 dan 2020. PDIP mengklaim menang di 12 provinsi dan 243 kabupaten/kota pada Pilkada 2024.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat dalam sambutan acara pembekalan 142 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu (12/2/2025).

“Perlu saya laporkan kepada Pak Sekjen dan rekan-rekan DPP bahwa dalam Pilkada 2024 calon yang diusung PDI Perjuangan di tingkat provinsi kita menang di 12 daerah dari 37 daerah provinsi di Indonesia atau sebesar 32%, sedangkan di Kabupaten/Kota di tahun 2024 calon yang diusung PDI Perjuangan kita bisa menang di 243 daerah atau 47% dari seluruh total Kabupaten/Kota yaitu 514,” kata Djarot.

Menurut Djarot, angka itu meningkat dibandingkan Pilkada 2017 dan 2020. Kenaikannya sebesar 10% baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Angka ini berarti ada peningkatan secara persentase kalau tahun 2017-2020 kita menang di tingkat provinsi 22% dan tahun 2024 kemarin kita menang 32% luar biasa. Sedangkan kepala daerah tingkat 2 (Kabupaten/Kota) kita 2017-2020 kita menang 37%, tahun 2024 kita menang 47% jadi ada kenaikan 10%,” ujarnya.

Djarot optimistis para kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih telah bersatu dengan rakyat. Ia menekankan agar tetap memperjuangkan aspirasi dan amanat rakyat tersebut.

“Jadi kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih ini bentuk keyakinan kita kalau kita betul-betul bersatu dengan rakyat memperjuangkan aspirasi dan amanat penderitaan rakyat, insyaallah rakyat akan bersama kita dan akhirnya bisa menang dalam Pilkada kemarin,” ungkapnya.

(abd)

12/02/2025 11:17