Category: Sindonews.com

  • 4.276 WNI Masuk Daftar Deportasi dari Amerika Serikat

    4.276 WNI Masuk Daftar Deportasi dari Amerika Serikat

    loading…

    Kementerian Luar Negeri mengungkap 4.276 WNI masuk dalam daftar deportasi dari Amerika Serikat. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) Judha Nugraha mengungkap sebanyak 4.276 WNI masuk ke dalam daftar Final Order of Removal kantor Immigration and Custom Enforcement (ICE) yang berpotensi dideportasi dari Amerika Serikat (AS).

    Diketahui, Final Order of Removal merupakan perintah deportasi untuk seorang pendatang yang tidak memiliki izin legal untuk tinggal di suatu negara. “Berdasarkan informasi yang diterima perwakilan RI per 24 November 2024, ada 4.276 WNI yang tercatat dalam Final Order of Removal,” kata Judha, dikutip Jumat (14/2/2025).

    Judha menjelaskan WNI yang masuk dalam daftar tersebut berstatus “undocumented” atau tidak dilengkapi dengan dokumen. Mereka kemudian masuk dalam dalam daftar “Non-Citizen, Non-Detained with Final Order of Removal”.

    “Jadi (mereka) tidak ditangkap, tidak ditahan, namun masuk dalam list Final Order of Removal. (Jumlah WNI) ada 4.276 dari total 1,4 juta warga negara asing yang ada di Amerika Serikat yang masuk dalam Final Order tersebut,” jelasnya.

    Sebelumnya Judha menyampaikan sudah ada dua WNI yang telah ditahan imbas program deportasi massal AS. Dua WNI yang dilaporkan undocumented tersebut ditahan di Atlanta, Georgia dan New York.

    Judha mengungkapkan WNI yang ditahan berinisial TN ditangkap di Georgia pada 29 Januari 2025. Kemudian, WNI berinisial BK ditangkap imigrasi AS di New York pada 28 Januari 2024. Dia menyebut BK ditangkap saat melakukan lapor tahunan di Kantor ICE AS.

    Judha mengatakan BK sudah masuk dalam daftar deportasi sejak 2009 dan kemudian yang bersangkutan telah mengajukan asilum atau izin tinggal tetapi ditolak. Sementara itu, Judha masih terus memantau terkait 4.276 WNI di AS yang berpotensi ditangkap oleh otoritas ICE AS.

    “Kami akan terus pantau, terus monitor. Sekali lagi kita terus menghimbau kepada masyarakat jika terjadi kasus penangkapan, segera hubungi hotline perwakilan KBRI terdekat. Kemudian pahami hak-hak yang mereka miliki dalam sistem hukum Amerika Serikat. KBRI ataupun KJRI akan memberikan pendampingan hukum yang diperlukan,” ujarnya.

    (cip)

  • THR dan Gaji Ke-13 Tetap Dibayar, Ketua DPD Dorong ASN Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

    THR dan Gaji Ke-13 Tetap Dibayar, Ketua DPD Dorong ASN Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

    loading…

    Ketua DPD Sultan B Najamuddin mendorong ASN meningkatkan inovasi birokrasi dan menjaga kualitas pelayanan publik. Itu disampaikan Sultan saat mengetahui hak-hak keuangan ASN tidak menjadi bagian dari komponen efisiensi anggaran. Foto: Ist

    JAKARTA – Ketua DPD Sultan B Najamuddin mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkatkan inovasi birokrasi dan menjaga kualitas pelayanan publik. Itu disampaikan Sultan saat mengetahui hak-hak keuangan ASN tidak menjadi bagian dari komponen efisiensi anggaran pemerintah.

    Hal ini juga senada dengan keterangan Istana Kepresidenan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan gaji ke-13 dan THR ASN tahun 2025 tetap cair.

    “Kami mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan hak keuangan ASN. Pendekatan efisiensi anggaran sudah dilakukan secara proporsional dan memenuhi asas keseimbangan belanja pemerintah,” ujar Sultan, Kamis (13/2/2025).

    Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengatakan, kinerja birokrasi dan pelayanan publik adalah mutlak dijaga dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dalam kondisi apa pun, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

    “Abdi negara baik yang berstatus ASN maupun Non-ASN di bidang pendidikan dan kesehatan membutuhkan insentif yang cukup untuk memastikan tugas pelayanan publik dapat terselenggara secara optimal. Kami harap pemerintah juga memberikan atensi pada dosen, guru, dan petugas kesehatan di daerah,” ungkapnya.

    Mantan aktivis KNPI itu juga mengapresiasi kesediaan penyelenggara pemerintahan baik di pusat dan daerah dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah saat ini.

    “Kebijakan efisiensi harus dimaknai sebagai transformasi budaya birokrasi yang berdampak positif bagi penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan memenuhi prinsip-prinsip good governance. Efisiensi anggaran harus memacu kreativitas dan inovasi teknokratis penyelenggara pemerintahan,” ujar Sultan.

    Pihaknya sangat setuju dengan pendekatan fiskal pemerintah dengan istilah efisiensi ini. “Agar sehat dan bugar kita perlu mengurangi lemak yang tidak perlu dan menguatkan otot. Efisiensi harus berujung pada efektivitas menyentuh esensi program-program prioritas pemerintah,” katanya.

    (jon)

  • Polri Temukan Dugaan Pidana Kasus Pagar Laut Bekasi, 93 SHM Dipalsukan

    Polri Temukan Dugaan Pidana Kasus Pagar Laut Bekasi, 93 SHM Dipalsukan

    loading…

    Dittipidum Bareskrim Polri menyelidiki kasus pagar laut di Bekasi. Hasilnya ditemukan dugaan unsur pidana dalam kasus pemagaran laut di Desa Huripjaya, Kecamatan Babelan. Foto: Ade Suhardi

    BEKASI – Dittipidum Bareskrim Polri menyelidiki kasus pagar laut di wilayah Bekasi. Hasilnya ditemukan dugaan unsur pidana dalam kasus pemagaran laut di Desa Huripjaya, Kecamatan Babelan.

    Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan, dugaan pidana di Desa Huripjaya merupakan pengembangan dari penyelidikan kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

    “Penyidik mendapatkan sementara akan kita dalami yaitu ada perbuatan lain di Desa Huripjaya di mana Desa Huripjaya dan Segarajaya saling berdekatan,” ujar Djuhandani di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).

    Dia menyebutkan pagar laut di Desa Huripjaya berkaitan dengan PT Mega Agung Nusantara (MAN). Namun, dia belum merinci lebih lanjut terkait dugaan unsur pidana yang dimaksud. Terlebih, penyidik sedang turun ke lapangan untuk mengecek dugaan tindak pidana tersebut.

    Polri memastikan akan terus mengembangkan kasus ini, terutama menggelar perkara untuk menentukan perkara ditingkatkan ke penyidikan atau tidak.

    Djuhandani mengungkapkan terdapat 93 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dipalsukan dalam kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

    “Dari hasil pemeriksaan saat ini diperoleh data dan fakta bahwa diduga modus operandi yang dilakukan para oknum atau pelaku adalah mengubah data 93 SHM,” katanya.

    Para pelaku diduga mengubah data subjek atau nama pemegang hak sekaligus mengubah data objek atau lokasi yang sebelumnya berada di darat menjadi berlokasi di laut. “Dengan jumlah yang lebih luas malah luasannya melebihi objek sertifikat aslinya,” ucapnya.

    Menurut Djuhandani, pemalsuan juga dilakukan pascaterbit sertifikat asli atas nama pemegang hak yang sah, kemudian diubah sedemikian rupa menjadi nama pemegang hak yang baru, yang tidak sah berikut perubahan data luasan dan lokasi objek sertifikat.

    Terduga pelaku mengubah sertifikat dengan alasan revisi. Namun, terduga pelaku memasukkan baik itu perubahan koordinat maupun nama.

    “Sehingga, ada pergeseran tempat dari yang tadinya di darat bergeser ke laut dengan luasan yang lebih luas,” katanya.

    (jon)

  • Profil Teguh Harianto, Hakim yang Berani Vonis Harvey Moeis 20 Tahun Penjara

    Profil Teguh Harianto, Hakim yang Berani Vonis Harvey Moeis 20 Tahun Penjara

    loading…

    Hakim Teguh Harianto tengah menjadi perhatian usai memperberat vonis Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Hakim Teguh Harianto tengah menjadi perhatian usai memperberat vonis Harvey Moeis yang terjerat kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Adapun hal yang memberatkan suami Sandra Dewi itu karena dinilai tak mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menyakiti hati rakyat Indonesia.

    Diketahui, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengubah vonis Harvey Moeis menjadi 20 tahun. Putusan disampaikan langsung oleh Hakim Ketua Teguh Harianto, Kamis, 13 Februari 2025.

    “Perbuatan terdakwa sangatlah menyakiti hati rakyat, di saat ekonomi susah terdakwa melakukan tindak pidana korupsi,” ucap Teguh, dikutip Jumat (14/2/2025).

    Profil Hakim Teguh HariantoTeguh Harianto merupakan salah seorang Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Berdasarkan informasi dari situs resmi PT DKI Jakarta, dia sudah bertugas sejak 2022.

    Teguh memiliki pangkat Pembina Utama (IV/e) dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 195901111986121001. Dia diketahui menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S-2 dan memiliki gelar lengkap Teguh Harianto, S.H., M.Hum.

    Melihat rekam jejaknya, Teguh dikenal sebagai hakim yang berani memberikan hukuman berat bagi koruptor. Teguh sangat tegas dalam menangani berbagai kasus korupsi yang merugikan negara.

    Sebelum bertugas di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Teguh pernah menjadi hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selain itu, Teguh sempat juga menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Palembang.

    Bicara kekayaan, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK mengungkap kekayaan Teguh Harianto mencapai Rp1,021 miliar. Hartanya itu terdiri dari beberapa komponen berbeda. Berikut di antaranya:

    A. Tanah dan Bangunan Rp800.000.000

  • Momentum Menuju Indonesia Emas 2045

    Momentum Menuju Indonesia Emas 2045

    loading…

    Ni Ketut Aryastami – Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) . Foto/Dok pribadi

    Ni Ketut Aryastami
    Peneliti Ahli Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional danPersatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)

    Revolusi gizi adalah sebuah ide yang untuk sebuah perubahan mendasar dan cepat dalam perbaikan gizi Masyarakat secara lebih holistik. Fokus perbaikan pada kualitas gizi melalui keterjangkauan, kuantitas asupan sesuai dengan kebutuhan tubuh dan kualitas makanan bergizi yang sehat. Goals dalam revolusi gizi adalah dapat terwujudnya generasi sehat, cerdas dan produktif menuju satu abad kemerdekaan Indonesia sesuai misi Indonesia Emas 2045. Revolusi gizi melibatkan transformasi sistemik yang mencakup kebijakan, edukasi, dan inovasi dalam distribusi pangan serta pemberdayaan komunitas menuju tatanan yang lebih baik.

    Gizi adalah fondasi kehidupan. Menurut WHO dengan angka prevalensi stunting diatas 20%, Indonesia memiliki masalah Kesehatan Masyarakat. Tiga beban masalah gizi yang ada yaitu masalah kurang gizi termasuk stunting, masalah lebih gizi/kegemukan yang berdampak pada penyakit tidak menular, dan defisiensi zat gizi mikro yang berimplikasi pada masalah anemia dan defisiensi gizi lainnya.

    Makanan bergizi gratis (MBG) adalah berkah dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, ikut memberi makna dalam percepatan penurunan stunting. Dalam lima tahun terakhir (2018-2023) prevalensi stunting turun sebesar 9,3%, mencakup 2,6 juta Balita terselamatkan dari gangguan pertumbuhan. Perpres no. 83/2024 menjadi dasar dalam penyelenggaraan MBG yang berimplikasi pada siklus kehidupan. Target MBG adalah siswa sekolah, Balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Prinsip penyelenggaraan MBG yakni tepat sasaran, memenuhi kecukupan gizi, berbasis pangan local yang beragam dengan proses yang aman dan terjamin bersih, serta memiliki daya ungkit terhadap penguatan ekonomi Masyarakat.

    Epidemiologi Masalah Gizi
    Prevalensi stunting pada Balita Indonesia pada tahun 2023 sebesar 21,5%. Distribusi masalah tertinggi pada Balita usia 24-39 bulan sebesar 26%, usia 0-5 bulan 12.7%. Indikasi dari masalah tumbuh pendek (stunting) pada bayi dapat berawal dalam kandungan, berat bayi lahir rendah, yang menurut SKI sebesar 6,2%. Pada usia 24-39 bulan stunting dipengaruhi oleh asupan gizi yang tidak optimal, pola asuh, dan penyakit infeksi berulang.

    Kelebihan gizi memiliki risiko yang tidak kalah penting dan berdampak pada Penyakit Tidak Menular (PTM) pada usia dewasa. Masalah kelebihan gizi pada anak juga dapat terjadi sebagai konsekuensi dari pertumbuhan tinggi badan yang terhambat, tetapi asupan gizi berlebih sehingga fisik anak menjadi gemuk pendek. Data SKI 2023 distribusi masalah yang hampir merata pada kelompok usia dengan prevalensi 4,1% (0-23 bulan), 4,2% (Balita), 9,8% (5-12 tahun), 8,1% (13-15 tahun), 6,1% (16-18 tahun) dan 18,9% (usia diatas 18 tahun). Angka tersebut dapat menjadi sinyal waspada bila tidak segera diintervensi. Intervensi melalui promosi makanan bergizi seimbang dan membiasakan berolahraga/aktivitas fisik.

    Defisiensi zat gizi mikro vitamin dan mineral banyak dialami oleh remaja dan ibu hamil. Contoh masalah yang juga dialami di tingkat global adalah rendahnya asupan makanan yang mengandung protein tinggi seperti daging dan ikan. Penyakit terkait dengan masalah ini adalah anemia akibat rendahnya asupan zat gizi besi. Prevalensi anemia di Indonesia mencapai 48,9% pada remaja putri, 37,1% pada ibu hamil. Di Tingkat global, prevalensi anemia pada wanita usia 15-49 tahun pada tahun 2019 mencapai 29,9%, yang artinya Prevalensi di Indonesia masih dalam peringkst rata-rata dunia.

    Anemia pada ibu hamil dapat menjadi pemicu terjadinya pertumbuhan janin tidak optimal, lahir premature, atau lahir dengan berat badan rendah (BBLR) dan atau pendek. Bayi yang lahir BBLR berisiko tinggi tumbuh stunting sehingga dibutuhkan upaya intervensi sejak dini.

    Gizi dalam Siklus Kehidupan
    Masalah gizi dapat terjadi sepanjang siklus kehidupan. Kondisi rawan terjadinya pada wanita hamil. Kebutuhan gizi pada ibu hamil lebih tinggi karena adanya janin yang sedang tumbuh. Janin memperoleh zat gizi melalui plasenta. Bila ibu hamil kurang gizi maka pertumbuhan janin dapat terganggu. Kurang zat gizi makro pada ibu hamil dapat diidentifikasi dari pertambahan berat badan selama hamil, sedangkan kurang zat gizi mikro diketahui dari pemeriksaan hemoglobin untuk mendeteksi anemia.

    Masalah gizi pada bayi akibat kurang gizi dari dalam kandungan adalah BBLR. Bayi BBLR yang dilahirkan secara normal dan kondisi sehat harus diberikan asi secara eksklusif selama 6 bulan. Agar kualitas ASI ibu optimal, maka ibu perlu diberikan makanan tambahan yang mengandung tinggi kalori dan tinggi protein oleh program, termasuk dalam MBG. Bayi tidak boleh diberikan susu formula. Bayi hanya foleh mendapatkan sufor bila ada indikasi medis, ibu meninggal, atau terpisah dengan bayinya. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan no. 39/2013.

  • Gerindra Dorong Prabowo Jadi Capres 2029, Petinggi Golkar: Itu Bagus

    Gerindra Dorong Prabowo Jadi Capres 2029, Petinggi Golkar: Itu Bagus

    loading…

    Prabowo Subianto. Foto/Dok SindoNews/Aldhi Chandra Setiawan

    JAKARTA – Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didorong maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Dorongan yang disampaikan kader Gerindra tersebut disambut baik petinggi Partai Golkar .

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai usulan Prabowo maju Pilpres 2029 merupakan hal bagus. “Menurut saya itu bagus. Pak Prabowo bukan saja kebanggaan Gerindra, tapi juga kebanggaan Golkar karena beliau pernah berkiprah di Golkar. Dan, dalam dirinya mengalir nilai-nilai kekaryaan,” kata Sarmuji saat dihubungi, Jumat (14/2/2025).

    Menurut Sarmuji, Prabowo telah melalukan banyak terobosan sejak menjabat Presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2024. “Dalam beberapa bulan ini saja banyak gebrakan yang beliau lakukan. Jadi wajar kalau beliau siap untuk dicalonkan sebagai calon presiden kembali,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didorong maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Dorongan itu dilayangkan para kader yang hadir di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/2/2025).

    “Ya, teman-teman berharap beliau nanti akan dua periode, harapan dari teman-teman,” ujar elite Partai Gerindra Mochamad Irfan Yusuf di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Pria yang akrab disapa Gus Irfan itu menyampaikan, para kader menilai kepemimpinan Prabowo sebagai presiden telah membuahkan hasil yang baik meski baru berjalan beberapa bulan. “Jadi ya teman-teman ingin dua periode. Semakin luar biasa gitu,” tuturnya.

    Atas dorongan dari para kader Gerindra tersebut, Prabowo meresposnnya. “Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden. Beliau menjawab, ‘Insyaallah’, namun meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

    (zik)

  • Partai Nasdem Sebut Surya Paloh Tak Hadir Silaturahmi di Hambalang Hari Ini

    Partai Nasdem Sebut Surya Paloh Tak Hadir Silaturahmi di Hambalang Hari Ini

    loading…

    Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengungkapkan Ketua Umum Surya Paloh tidak hadir dalam Silaturahmi KIM di Hambalang. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengungkapkan Ketua Umum Surya Paloh tidak hadir dalam Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman Presiden Prabowo Subianto Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada hari ini.

    “Nasdem fraksi full team, DPP besok akan ke sini untuk bersama-sama Pak Surya. Jadi hari ini Pak Surya enggak datang, tapi Ketua Fraksi dan Wakil Ketua Umum yang datang,” kata Willy saat hendak memasuki Hambalang, Jumat (14/2/2025).

    Willy menjelaskan, Surya Paloh akan hadir pada acara peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra pada 15 Februari 2025 besok.

    “Besok memang acaranya di SICC besok, full DPP, hari ini fraksi beberapa anggota dewan pertimbangan dan kepala daerah terpilih dari Partai Nasdem datang ke Hambalang hari ini,” jelasnya.

    Willy mengungkapkan kehadirannya untuk silahturahmi dengan Prabowo dan KIM. “Silaturahmi aja. Jadi ini silaturahmi koalisi. Jadi itu agendanya,” ungkapnya.

    Willy juga menyebut adanya kehadiran kepala daerah dalam silahturahmi hari ini. Menurutnya Prabowo akan memberikan arahan terkait restrukturisasi dan efisiensi

    “Biar kemudian koalisi memiliki back up politik satu tarikan napas. Sehingga Pak Prabowo apa-apa yang menjadi kebijakan beliau itu dipahami oleh koalisi secara langsung dan kemudian apa yang akan menjadi gerak langkah berikutnya. Itu yang menjadi agenda. Tapi setidak-tidaknya ini kan silaturahmi, jadi lebih cair suasananya,” tandasnya.

    (cip)

  • Mematut Wartawan Indonesia

    Mematut Wartawan Indonesia

    loading…

    Jamalul Insan, Anggota Dewan Pers 2019-2022. Foto/Dok

    Jamalul Insan
    Anggota Dewan Pers 2019-2022

    DI SEJUMLAH grup perbincangan WhatsApp komunitas wartawan dan pers beberapa hari lalu ramai mengomentasi sebuah flyer iklan penawaran untuk bergabung menjadi wartawan. Lengkapnya berbunyi, “Mari bergabung bagi yang berminat menjadi wartawan resmi di https://……. dapat mendaftar dengan syarat foto KTP, pas foto, bayar iuran Rp100.000 setahun sekali.

    Fasilitas yang diperoleh berupa kartu pers, surat tugas, nama tercantum di boks redaksi, dan mendapat akun penulis di situs tersebut. Mengomentari iklan ini, umumnya mempertanyakan “koq sebegitu mudahnya untuk menjadi wartawan – profesi yang konon dianggap memikul beban mendidik publik.

    Membandingkan pengalaman para wartawan senior di media cetak dan elektronik, bagaimana sulitnya untuk meraih sebutan reporter – setelah lulus menjalani calon reporter (carep), apalagi nama masuk dalam boks redaksi. Begitupun reporter di televisi untuk dapat menyebutkan namanya sebagai pereportase di akhir berita, harus menempuh beberapa tahun. Tidak ada yang ujug-ujug muncul dengan mudah tanpa proses yang harus dilalui.

    Tidak dapat disangkal, penawaran dalam iklan tersebut menambah deretan cerita panjang kawan-kawan wartawan di sejumlah daerah. Bahwa dalam beberapa tahun terakhir makin banyak “wartawan tiban” yang muncul tiba-tiba dan sekonyong-konyong tanpa jejak yang jelas.

    Mulai dari seorang bekas penambal ban, pemilik toko kelontong, penjaga parkir, loper koran, kenek angkutan umum tiba-tiba mengaku jadi wartawan, bahkan tidak tanggung-tanggung menjabat pemimpin redaksi. Ini realitas yang terjadi.

    Pembajak Kemerdekaan Pers
    Saat ini banyak orang dan kelompok yang hanya mau mengambil ‘berkah’ reformasi – yakni kemudahan membuat media tanpa harus memiliki SIUP (surat izin usaha penerbitan pers), namun tanpa mau menjalankan kewajiban yang menyertainya. Banyak ditemukan media dibuat oleh orang-orang yang jauh dari kompetensinya, sehingga dalam kerjanya sama sekali tidak mencerminkan sebagai sebuah kerja jurnalistik.

    Sistem Pers Indonesia dibangun di atas sistem yang kuat dengan adanya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan terhadap masyarakat pers untuk mengurus dirinya sendiri, tanpa intervensi. Sayangnya, kebebasan yang diberikan terhadap pers cenderung dipergunakan oleh para pelaku jurnalisme kepentingan.

    Sejak reformasi, pertumbuhan media yang bak jamur di musim penghujan tidak berbanding lurus dengan kualitas pers yang baik dan kuat. Banyak media yang mengklaim sebagai media pers hanya menjamu kepentingan kelompok tertentu atau hanya sekadar menjadi penampung rilis-rilis lembaga atau instansi pemerintah, bahkan digunakan untuk menyerang dan menekan pihak tertentu.

    Dengan demikian, media kita tumbuh tanpa memiliki kultur skeptis dan kritis. Padahal, wartawan memegang peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang terinformasi dan kritis. Sayangnya, tidak sedikit individu yang mengaku sebagai wartawan tetapi tidak menjalankan tugas sesuai Kode Etik Jurnalistik, sehingga menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari penyebaran informasi yang tidak akurat hingga pelanggaran hukum.

  • Kronologi Bendum Demokrat Meninggal Dunia usai Kecelakaan saat Touring Moge di Situbondo

    Kronologi Bendum Demokrat Meninggal Dunia usai Kecelakaan saat Touring Moge di Situbondo

    loading…

    Bendum Partai Demokrat Renville Antonio meninggal dunia usai mengalami kecelakaan di Jalan Pantura Asembagus, Kabupaten Situbondo. Foto/X@jansen_jsp

    Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat Renville Antonio mengalami kecelakaan di Jalan Pantura Asembagus, Kabupaten Situbondo. Renville Antonio yang saat itu tengah mengendarai sepeda motor gede (moge), meninggal dunia seketika di lokasi kejadian.

    Dari informasi yang dihimpun, diduga Renville Antonio bersenggolan dengan mobil pikap berwarna hitam di ruas Jalan Raya Pantura, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.

    Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Andy Bakhtera Indra Jaya membenarkan informasi pengemudi itu diduga bersenggolan dengan kendaraan lain.

    “Benar, kejadiannya karena motor korban bersenggolan dengan mobil pikap di depannya yang melaju searah, tiba-tiba berbelok,” kata AKP Andy Bakhtera Indra Jaya, Jumat (14/2/2025).

    Hal ini menepis anggapan jika kecelakaan yang dialami oleh Renville Antonio karena kontur jalan yang bergelombang dan berlubang. “Jalan di sekitar TKP itu mulus,” kata Andy.

    Karena melaju dalam kecepatan tinggi, korban diduga tak sempat menguasai laju kendaraannya, hingga menyenggol mobil pikap yang berbelok mendadak. “Mobil pikap itu tiba-tiba belok, korban diduga tak menguasai laju kendaraannya,” tukasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Bendum DPP Partai Demokrat Renville Antonio mengalami kecelakaan maut di ruas Jalan Raya Pantura Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, pada Jumat pagi (14/2/2025).

    Diduga korban yang melaju bersama beberapa rombongan moge lainnya hendak menuju Bali, melintasi jalan raya yang menghubungkan antara Surabaya ke Banyuwangi.

    (cip)

  • Gerindra Undang Jokowi dan Megawati di Acara Puncak Perayaan HUT ke-17

    Gerindra Undang Jokowi dan Megawati di Acara Puncak Perayaan HUT ke-17

    loading…

    Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan, Partai Gerindra mengundang Megawati dan Jokowi di puncak perayaan HUT ke-17 di Sentul, Bogor. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Partai Gerindra turut mengundang Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di acara puncak perayaan HUT ke-17. Rencananya, perayaan tersebut digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025.

    Hal itu diungkapkan Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi. Dia mengaku, telah mengundang Jokowi di acara perayaan HUT ke-17 Gerindra besok.

    Namun, dia belum mengetahui Jokowi akan hadir atau tidak di acara tersebut. Pasalnya, dia mengaku belum mendapat konfirmasi kehadiran Jokowi. “Belum, belum, belum dapat konfirmasi (kehadiran Jokowi). Nanti kami cek,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Prasetyo menyampaikan, pihaknya juga telah mengundang seluruh Presiden RI terdahulu, termasuk Megawati Soekarnoputri. Bahkan, pihaknya juga mengundang seluruh pimpinan parpol.

    “Iya, semua partai untuk acaranya yang besok semua partai kita (undang di perayaan puncak HUT ke-17 Gerindra),” terang Dasco.

    Kendati demikian, Prasetyo mengaku belum mendapat konfirmasi kehadiran Megawati. Dia juga memperoleh informasi bahwa Megawati masih berada di luar negeri. “Sepertinya belum (ada konfirmasi hadir), karena informasinya kan beliau masih ada di luar negeri,” terang Prasetyo.

    Prasetyo menyampaikan, sebagian besar pimpinan parpol telah konfirmasi hadir di acara perayaan puncak HUT ke-17 Gerindra di SICC. “Sebagian bisa hadir, insyaallah bisa hadir, sebagian konfirmasinya akan hadir di besok, di SICC, besok pagi,” terangnya.

    Sekadar informasi, Partai Gerindra akan menggelar puncak perayaan HUT ke-17 di SICC Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025.

    “Rencananya kegiatan di tingkat nasional akan diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2025 yang akan datang,” kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

    (cip)