Category: Sindonews.com

  • Razman dan Firdaus Akhirnya Minta Maaf ke MA Buntut Kegaduhan di PN Jakut

    Razman dan Firdaus Akhirnya Minta Maaf ke MA Buntut Kegaduhan di PN Jakut

    loading…

    Advokat Razman Nasution dan Firdaus Oiwobo akhirnya datang dan meminta maaf ke Mahkamah Agung (MA) buntut kegaduhan yang terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Foto/Riyan Rizki Roshali

    JAKARTA – Advokat Razman Nasution dan Firdaus Oiwobo mendatangi Mahkamah Agung (MA) buntut kegaduhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Keduanya akhirnya meminta maaf.

    Razman menjelaskan, permintaan maaf itu dilakukan atas perintah Dewan Etik Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Bersatu usai mendapatkan teguran keras dari organisasinya.

    “Sesuai dengan amanah dan perintah organisasi dari DPN Peradi Bersatu, dalam hal ini adalah perintah dari Dewan Etik yang telah dituangkan pada hari Jumat kemarin. Di mana saya Razman Arief Nasution dengan Bapak Lecumanan setelah diperiksa secara etik dan kami diberi teguran keras, teguran keras, baik lisan dan tertulis,” kata Razman kepada wartawan di MA, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Razman menyampaikan, permohonan maaf itu ditujukan kepada Ketua MA Sunarto, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Herri Swantoro, Ketua PN Jakut Ibrahim Palino, Ketua Majelis Hakim Sofia Tambunan, serta Panitera yang menangani kasusnya di PN Jakut.

    “Yang kedua, saya dengan Pak Lecu diperintahkan untuk juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, beserta jajaran-jajaran di bawahnya,” ujar dia.

    Dia menambahkan, permohonan maaf itu disampaikan melalui surat resmi kepada MA. Ia pun berharap Ketua MA Sunarto menyambut baik permohonan maafnya.

    “Kami tadi dengan Pak Lecu sudah menyerahkan surat resmi permohonan maaf. Mudah-mudahan dengan permohonan maaf ini akan disambut positif oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya,” tambah Razman.

  • Forum Pemred dan Forum Humas BUMN Kampanyekan Lawan Misinformasi dan Disinformasi

    Forum Pemred dan Forum Humas BUMN Kampanyekan Lawan Misinformasi dan Disinformasi

    loading…

    Forum Pemred berkolaborasi dengan Forum Humas BUMN menyelenggarakan event Forum Pemred & Friends di BRILiaN Stadium, Jakarta, Sabtu (15/2/2025). Gathering ini diselenggarakan dalam konsep Fun Game, mengusung tema Lawan Misinformasi dan Disinformasi.

    JAKARTA – Forum Pemred Indonesia berkolaborasi dengan Forum Humas Badan Usaha Milik Negara (FH BUMN) menyelenggarakan event Forum Pemred & Friends di BRILiaN Stadium, Jakarta, Sabtu (15/2/2025). Gathering ini diselenggarakan dalam konsep Fun Game, mengusung tema “Lawan Misinformasi dan Disinformasi”.

    Forum Pemred & Friends yang baru kali pertama digelar ini mempertemukan pejabat di corporate communication dan corporate secretary BUMN dengan pemimpin redaksi (pemred) beberapa media nasional.

    Ketua Forum Humas BUMN yang sekaligus Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyambut baik kegiatan yang diinisiasi Forum Pemred Indonesia, mengingat pemred menjadi mitra strategis dari BUMN .

    “Tidak melulu harus dalam bentuk formal wawancara atau konferensi pers, kami melihat bahwa momen-momen seperti ini justru lebih efektif untuk mendekatkan dan berkolaborasi secara lebih aktif,” ujarnya.

    Hendy meyakini, forum gathering yang bersifat informal akan mempererat komunikasi dan kolaborasi antara kedua belah pihak dan juga Kementerian BUMN.

    Keberadaan FH BUMN yang secara struktural berada di bawah Kementerian BUMN pun, kata Hendy, punya fokus kegiatan lebih untuk menjaga dan mengedepankan komunikasi guna memperkuat positivity dari komunikasi publik BUMN dan Kementerian BUMN.

    Ketua Forum Pemimpin Redaksi Retno Pinasti menjelaskan Forum Pemred Indonesia sangat senang dan bangga dapat berkolaborasi dengan FH BUMN. “Di kesempatan ini, kami ingin kembali menggaungkan gerakan untuk melawan misinformasi dan disinformasi,” kata Retno.

    Retno menambahkan, Forum Pemred Indonesia ingin mengajak publik lebih luas, khususnya FH BUMN, untuk mengonsumsi informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, sumber-sumber yang mengolah informasi dengan prosedur jurnalistik yang profesional, beretika, dan disiplin verifikasi.

    Gathering diisi dengan pertandingan sepak bola serta lomba jalan cepat yang diikuti dari Forum Humas BUMN dan Forum Pemred. Dari Forum Pemred hadir Ketua Dewan Pengawas Forum Pemred Ahmad Munir, Ketua Dewan Penasihat Forum Pemred Arifin Asydhad, para Pemimpin Redaksi, dan Senior Pemimpin Redaksi Media Massa, seperti Kiki Iswara, Timbo Siahaan, Don Bosco, Kemal Gani, Uni Lubis, Primus Dorimulu, dan Budiman Tanuredjo.

    Dari jajaran pengurus Forum BUMN juga hadir Wakil Ketua Pertama FH BUMN Okki Rushartomo Budiprabowo (Corporate Secretary BNI). Hadir pula puluhan Corporate Secretary dan Corporate Communication BUMN, di antaranya dari Pertamina, BRI, BNI, KAI, Pegadaian, Pelindo, Hutama Karya, Jasa Marga, Semen Indonesia Group (SIG), Berdikari, Danareksa, dan beberapa BUMN lainnya.

    (zik)

  • Ridho Rahmadi Ditetapkan Jadi Ketum Partai Ummat 2025-2030

    Ridho Rahmadi Ditetapkan Jadi Ketum Partai Ummat 2025-2030

    loading…

    Ridho Rahmadi kembali menjadi Ketua Umum Partai Ummat. Foto/Dok SindoNews

    JAKARTA – Majelis Syura Partai Ummat di bawah kepemimpinan M Amien Rais selesai melakukan Musyawarah Majelis Syura ke-3 dengan sejumlah agenda untuk menggerakkan roda organisasi periode 2025-2030. Ridho Rahmadi kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Ummat .

    Sekretaris Majelis Syura Ustaz Ansufri Idrus Sambo mengatakan, Musyawarah Majelis Syura Partai Ummat kali ini menelurkan enam keputusan penting. “Alhamdulillah, Majelis Syura Partai Ummat dalam musyawarah kali ini telah menelurkan enam keputusan penting sebagai dasar untuk menggerakkan roda organisasi ke depan. Ini kabar yang sangat perlu kita syukuri,” kata Ansufri Idrus Sambo dalam siaran pers yang diterima SindoNews, Senin (17/2/2025).

    Ustaz Sambo mengatakan, salah satu keputusan Majelis Syura Partai Ummat yang dianggap paling strategis adalah pemberhentian seluruh pengurus DPP (Dewan Pengurus Pusat), DPW (Dewan Pengurus Wilayah), DPD (Dewan Pengurus Daerah), serta kepengurusan di bawahnya. Pemberhentian ini kemudian diganti dengan pengurus yang baru, untuk meneruskan perjuangan Partai Ummat yang akan memasuki tahun ke-4 pada 17 Ramadan mendatang.

    “Seluruh 20 anggota Majelis Syura yang hadir telah mengangkat dan menetapkan Dr Ridho Rahmadi menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Periode 2025-2030. Ketua Umum yang baru ini diberikan amanah untuk membentuk kepengurusan yang baru,” ujarnya.

    Ustaz Sambo menambahkan, Ketua Umum DPP yang baru ini juga akan menetapkan pengurus DPW dan DPD berdasarkan usulan dari para kader.

    Dalam Musyawarah Majelis Syura yang dihadiri oleh lebih 2/3 anggota ini juga diputuskan dokumen bernama Garis Besar Haluan Partai yang akan menjadi cetak biru partai dalam menyusun program kerja sampai 2030.

    Ridho Rahmadi yang kembali menjadi Ketua Umum DPP Partai Ummat, mengatakan siap menjalankan amanah partai yang dipercayakan kepadanya untuk kedua kalinya. “Saya mengucapkan innalillahi wa innailaihirojiun dengan jabatan ini. Semoga Allah membantu saya. Insyaallah saya akan menjalankan tugas sebagai ketua umum untuk kedua kalinya ini dengan sebaik-baiknya,” kata Ridho.

    Ridho mengatakan, setelah DPP membentuk pengurus DPP dan menetapkan pengurus di berbagai tingkat, dia akan segera menyusun program kerja berdasarkan Garis Besar Haluan Partai yang telah diserahkan kepadanya. “Partai Ummat sangat optimis bisa menjadi partai besar di masa mendatang. Apalagi sekarang UU tentang ambang batas parlemen dan pilpres sudah tidak ada lagi,” pungkas menantu Amien Rais ini.

    (zik)

  • Kakek Prabowo, Margono Djojohadikusumo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

    Kakek Prabowo, Margono Djojohadikusumo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

    loading…

    Suasana pembukaan Seminar Nasional bertema Memaknai Napak Tilas Perjuangan dan Dedikasi RM Margono Djojohadikusumo yang digelar Yayasan Merah Putih Peduli bekerja sama Unhan di Kampus Unhan, Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2024). Foto: Humas Unhan

    JAKARTA – Kakek Presiden Prabowo Subianto, Raden Mas Margono Djojohadikusumo diusulkan menjadi pahlawan nasional oleh Yayasan Merah Putih Peduli bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan).

    Hal itu terungkap dalam “Seminar Nasional dan Bedah Buku” yang digelar di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Rektor Unhan Letjen TNI (Purn) Jonni Mahroza yang hadir dalam Seminar Nasional mengatakan usulan RM Margono Djojohadikusumo muncul dari masyarakat yang berasal dari berbagai kalangan baik akademisi, praktisi ekonomi, politisi, maupun pegiat budaya dan sosial.

    Menurut Jonni, kakek Presiden Prabowo RM Margono merupakan salah satu ekonom andal yang memiliki andil besar dalam membangun fondasi ekonomi perbankan Indonesia di era prakemerdekaan RI.

    “Unhan mendukung penuh usulan RM Margono Djojohadikusumo menjadi Pahlawan Nasional. Melihat dari rekam jejaknya baik sebagai penggagas sistem ekonomi perbankan yang ditujukan untuk kekuatan ekonomi rakyat maupun politik prakemerdekaan karena beliau ikut terlibat dalam Sidang BPUPKI,” kata Jonni dikutip Senin (17/2/2025).

    Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Robben Nico menyambut baik usulan tersebut. Apalagi dia hadir langsung dalam seminar nasional dan peluncuran buku berjudul “Napak Tilas Perjuangan RM Margono Djojohadikusumo dalam Meletakkan Fondasi Perekonomian Indonesia Pasca-Kemerdekaan” itu.

    Menurut dia, yang paling banyak diketahui warga Indonesia adalah beliau salah satu pendiri bank sentral pertama di Indonesia yang hari ini bernama Bank Negara Indonesia (BNI). Dalam diskusi tersebut terungkap Margono tidak hanya berkiprah di bidang ekonomi.

    Margono turut andil dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah perjalanan bangsa, seperti ikut terlibat dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan turut menjadi perwakilan Konferensi Meja Bundar (KMB).

    Menurut Robben, berdirinya BNI merupakan salah satu tonggak penting perjalanan bangsa. Apalagi di awal-awal kemerdekaan dan berdirinya bangsa Indonesia, belum ada sistem perbankan yang matang.

  • Kader PDIP yang Dipecat Hasto Sujud Syukur di Depan Gedung KPK

    Kader PDIP yang Dipecat Hasto Sujud Syukur di Depan Gedung KPK

    loading…

    Mantan kader PDIP dari Pemalang, Sudarsono sujud syukur di depan Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/2/2025). FOTO/NUR KHABIBI

    JAKARTA – Mantan kader PDIP dari Pemalang, Sudarsono sujud syukur di depan Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/2/2025). Hal itu ia lakukan karena gugatan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto tidak diterima.

    “Pada kesempatan hari ini, saya datang ke KPK, saya ingin sujud syukur di depan Kantor KPK ini atas ditolaknya praperadilan yang kemarin diajukan oleh Hasto,” kata Sudarsono di lokasi.

    Dalam aksinya, ia juga membawa karangan bunga bertuliskan ‘mendukung KPK memproses hukum Hasto Kristianto’. Menurutnya, hal itu ia lakukan untuk menyambut pemeriksaan Hasto yang dijadwalkan hari ini.

    “Tapi nampaknya (Hasto) juga belum bisa datang lagi, ya saya harap dengan hormat Hasto jangan permainkan nasib bangsa dan kondisi masyarakat,” ujarnya.

    “Saudara Hasto, mari taati proses hukum yang ada, apa yang sudah anda perbuat, silakan anda pertanggungjawabkan, kalau sidang praperadilan sudah ditolak ya monggo ikuti proses selanjutnya,” sambungnya.

    Sudarsono mengaku, dirinya merupakan kader PDIP yang dipecat Hasto per Januari 2025. Ia mengungkapkan, alasannya dipecat dari kader partai berlambang banteng moncong putih itu karena mengkritik Hasto.

    “Apa yang saya kritisi adalah sebagai kader partai menurut saya selama ini atau 6 bulan terakhir ini banyak ocehan statement saudara Hasto yang tidak menguntungkan PDI Perjuangan,” ucapnya.

    (abd)

  • BEM UI Sebut 600.000 Mahasiswa Terancam Tak Bisa Lanjutkan Kuliah Gara-gara Efisiensi Anggaran

    BEM UI Sebut 600.000 Mahasiswa Terancam Tak Bisa Lanjutkan Kuliah Gara-gara Efisiensi Anggaran

    loading…

    Ketua BEM UI Iqbal Cheisa Wiguna memberikan keterangan kepada media di sela aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap, Senin (17/2/2025). FOTO/FELLDY UTAMA

    JAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ( BEM UI ) Iqbal Cheisa Wiguna mengaku mendengar kabar akan ada 600.000 mahasiswa penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) di seluruh Indonesia yang terancam tak bisa melanjutkan kuliahnya. Hal itu sebagai imbas dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Iqbal mengaku mendapat kabar tersebut sekitar 3-4 hari yang lalu. Informasi itu membuat teman-teman mahasiswa merasa sedih mendengarnya. Karena itu, mahasiswa UI menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran di Kementerian/lembaga.

    “Terkait efisiensi anggaran untuk pendidikan ini sempat viral juga waktu itu, sekitar 600 ribu mahasiswa penerima KIP-K di Indonesia itu terancam untuk tidak bisa melanjutkan kuliahnya,” kata Iqbal saat ditemui di halaman Fisip UI ketika tengah bersiap untuk melakukan aksi demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’, Senin (17/2/2025).

    Tak hanya KIP Kuliah saja, Iqbal juga menyebut ada dampak lainnya yang informasinya akan mempengaruhi di sektor pendidikan, utamanya di lingkungan kampus.

    “Lalu dampak-dampak dari hal-hal tersebut juga berdampak kepada salah satunya adalah isu mengenai kenaikan UKT. Itu rasanya yang akan berdampak kepada mahasiswa-mahasiswa di Indonesia terutama yang ada di UI,” ujarnya.

    Untuk diketahui, mahasiswa UI ikut turun menggelar aksi demo bertajuk Indonesia Gelap yang digelar serentak di berbagai daerah pada hari ini. Mereka akan bergabung dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Koalisi Masyarakat Sipil di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat.

    “Massa teman-teman UI kita akan bergabung dengan massa nasional nanti bersama BEM Seluruh Indonesia, dan bersama Koalisi Masyarakat Sipil. Kita akan fokuskan massa ini di Istana Negara, apabila tidak sampai ke sana mungkin kita akan mentok di Patung Kuda,” kata Iqbal di halaman FISIP UI, Depok, Senin (17/2/2025).

    Para mahasiswa UI sudah berkumpul. Mereka terlihat kompak mengenakan almamater kuning yang dipadukan dengan kaus berwarna hitam. Sebelum berangkat, Iqbal bersama pengurus BEM UI dengan menggunakan mobil komando juga sempat mengajak semua mahasiswa UI yang berada di fakultas masing-masing untuk ikut bergabung dalam demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap pada hari ini.

  • Prabowo Disarankan Pimpin Tobat Nasional

    Prabowo Disarankan Pimpin Tobat Nasional

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto. Foto/Dok SindoNews/Arif Julianto

    JAKARTA – Seluruh elemen bangsa disarankan melakukan introspeksi total berjemaah dengan melakukan tobat nasional. Presiden Prabowo Subianto sebaiknya mengajak sekaligus memimpin tobat nasional tersebut.

    Saran tersebut disampaikan Ketua Umum Ikatan Alumni Pondok Pesantren Ibadurrahman YLPI Tegallega Sukabumi, Jawa Barat Toto Izul Fatah. Menurut Toto, berbagai persoalan yang sedang melanda bangsa Indonesia saat ini, baik di pemerintahan maupun di masyarakat, tak cukup direspons dengan ikhtiar lahir yang saintifik. Perlu juga direspons dengan ikhtiar batin yang bersifat teologis, teleologis, dan eskatologis.

    Menurutnya, kini mencuat berbagai persoalan, baik yang terjadi di pemerintahan seperti minimnya keuangan negara, praktik korupsi yang menggurita, konflik sosial, keresahan sosial, dan sejumlah kasus penderitaan rakyat lainnya. Selain itu, ada juga musibah alam di beberapa daerah.

    Menurut Toto, sederet kasus tersebut, harusnya menggugah kesadaran kolektif kita, bahwa ada yang salah dalam diri kita, baik pemimpinnya, para penegak hukumnya, para wakil rakyatnya, para pengusahanya, para pendidiknya dan tentu saja pada rakyatnya.

    Karena itulah, kata Toto, sudah saatnya seluruh elemen bangsa melakukan introspeksi total berjemaah dengan melakukan tobat nasional. Dan, kata dia, Presiden Prabowo sendiri yang sebaiknya mengajak sekaligus memimpin tobat nasional tersebut.

    “Ini memang kegiatan yang tidak ilmiah. Apalagi, jika dikaitkan dengan urusan negara dan pemerintahan. Padahal, di situlah justru urgensinya kita bertobat dengan menghadirkan Tuhan pada saat berbagai upaya lahir kita gagal,” kata Toto, Senin (17/2/2025).

    Dalam pandangan Toto yang juga peneliti senior di LSI Denny JA ini, segala macam karut-marut di negeri ini bukan mustahil akibat para pemimpinnya dan rakyatnya semakin jauh dari Tuhan. Toto mengajak kepada semua pihak, baik pemimpin, para wakil rakyat, para penegak hukum, pengusaha, dan seluruh rakyat Indonesia untuk tidak malu mengakui dosa dan kesalahan kita seraya memohon ampunan-Nya.

    “Itulah yang dimaksud dengan tobat. Yaitu, meminta ampunan kepada Allah atas berbagai dosa kita, apakah dosa korupsi, menipu, zalim , menindas, serakah, dan lain-lain. Kalau Allah sudah mengampuni, pasti Allah akan memberi apa yang kita mau. Jadi tak perlu mengajari Tuhan, karena Tuhan itu Maha Tahu,” ujarnya.

    Toto khawatir jika bangsa ini tak segera melakukan tobat nasional, berbagai kesulitan, penderitaan, kekacauan, dan musibah alam akan terus menimpa kita. Karena itu, Toto menyarankan kepada semua pihak untuk tidak perlu gengsi melibatkan Tuhan dalam urusan kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan bernegara. Kalau memang berbagai upaya lahir sudah dilakukan dan masih belum berhasil, tak perlu malu untuk meminta bantuan Tuhan.

    “Minta bantuan ke negara lain seperti ke Timur Tengah, ke Eropa, dan ke China kita tidak malu. Masak minta bantuan ke Tuhan kita gengsi. Padahal, setiap bantuan dari mereka itu pasti tidak gratisan alias ada timbal baliknya. Giliran minta bantuan kepada Tuhan yang gratis, cuma bertobat saja, tidak mau,” tandasnya.

    (zik)

  • Praperadilan Tak Halangi Proses Pemeriksaan

    Praperadilan Tak Halangi Proses Pemeriksaan

    loading…

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan adanya pengajuan praperadilan tidak menghalangi proses pemeriksaan dalam perkara yang sedang ditangani KPK. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto absen dari panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus suap dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Alasannya, Hasto sedang mengajukan kembali gugatan praperadilan .

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan adanya pengajuan praperadilan tidak menghalangi proses pemeriksaan dalam perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah. “Kalau menurut ketentuan hukum, adanya Praperadilan tidak menghalangi proses pemeriksaan,” kata Tanak saat dihubungi wartawan, Senin (17/2/2025).

    Tanak menjelaskan, pemeriksaan perkara yang sedang ditangani pihaknya bisa berhenti untuk sementara jika ada penetapan dari hakim praperadilan.

    “Kecuali ada penetapan hakim Prapid (praperadilan) yang menyatakan agar pemeriksaan perkara yang dimohonkan prapid ditunda sampai dengan adanya putusan,” ujarnya.

    Hasto Kristiyanto meminta penjadwalan pemeriksaan sebagai tersangka oleh KPK. Tim penasihat hukum pun mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk bersurat.

    “Penasihat hukum jam 08.30 WIB telah datang ke KPK untuk berikan surat perihal permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristiyanto,” kata pengacara Hasto, Rony Talapessy melalui keterangan tertulisnya, Senin (17/2/2025).

    Rony menjelaskan, permintaan penundaan terkait pihaknya kembali mengajukan permohonan praperadilan. Menurutnya, dalam putusan tidak diterimanya praperadilan belum membahas sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto.

    “Ini kaitannya dengan pengajuan kembali Praperadilan di PN Jakarta Selatan sebagai tindak lanjut putusan praperadilan sebelumnya yang belum membahas sah tidaknya status tersangka mas Hasto Kristiyanto,” ujarnya.

    “Dan memberikan ruang untuk kami bisa mengajukan kembali dua Praperadilan pada dua Sprindik yang berbeda oleh sebab itu kami telah mengajukan dua permohonan Praperadilan berdasarkan putusan hakim 13/2/25,” sambungnya.

    Perlu diketahui, KPK menjadwalkan pemanggilan Hasto Kristiyanto, Senin (17/2/2025). “Benar saudara HK dipanggil hari ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

    (abd)

  • Perkuat Hilirisasi Tanah Adat untuk Ketahanan Pangan Nasional

    Perkuat Hilirisasi Tanah Adat untuk Ketahanan Pangan Nasional

    loading…

    Dewan Pimpinan Pusat Majelis Adat Kerajaan Nusantara (DPP MAKN) menggelar Rapat Persiapan Pelantikan di Playmaker Lounge & Resto, Gedung JB Tower, Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, belum lama ini. Foto: Ist

    JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Majelis Adat Kerajaan Nusantara (DPP MAKN) menggelar Rapat Persiapan Pelantikan di Playmaker Lounge & Resto, Gedung JB Tower, Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat. Rapat ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju pelantikan resmi yang digelar di Jakarta pada 19 April 2025.

    MAKN menegaskan perannya yang sangat besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia serta komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam berbagai program strategis nasional. Salah satu fokus utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah program ketahanan pangan nasional.

    Sebagai langkah konkret, DPP MAKN akan menambahkan Bidang Hilirisasi Tanah Adat guna mempercepat pemanfaatan lahan adat secara produktif dan berkelanjutan. Bidang baru ini diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat adat, dan dunia usaha dalam mengembangkan potensi tanah adat sebagai bagian dari solusi ketahanan pangan nasional.

    Ketua Umum DPP MAKN YM KPH Eddy S Wirabhumi mengatakan, MAKN memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengelola warisan adat yang telah lama menjadi bagian dari sejarah bangsa.

    “Kami ingin memastikan bahwa tanah adat yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara dapat dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus berkontribusi pada ketahanan pangan nasional,” ujar Eddy di Jakarta Pusat, Sabtu (15/2/2025).

    Dalam kesempatan ini, DPP diberikan kesempatan menampilkan video tayangan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmennya dalam menghidupkan kembali kerajaan-kerajaan di Indonsia.

    Pelantikan DPP MAKN yang direncanakan pada 19-20 April 2025 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara kerajaan-kerajaan Nusantara, pemerintah, dan sektor swasta dalam mewujudkan kedaulatan pangan serta pelestarian budaya bangsa.

    Sekjen MAKN YM MGAD RA Yani WSS Kuswodidjoyo menuturkan MAKN memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengelola warisan adat yang telah lama menjadi bagian dari sejarah bangsa.

    Untuk itu, dia berharap Presiden Prabowo beserta Menteri Kabinet Merah Putih dapat menghadiri pelantikan DPP MAKN yang sekaligus dirangkaikan Rakernas dan Halalbihalal bertempat di Jakarta, April 2025.

  • Hotman Paris Yakin Razman Nasution dan Firdaus Oiwobo Segera Jadi Tersangka

    Hotman Paris Yakin Razman Nasution dan Firdaus Oiwobo Segera Jadi Tersangka

    loading…

    Firdaus Oiwobo bersama Razman Arif Nasution di kawasan Episentrum Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (8/2/2025). Foto/Ari Sandita

    JAKARTA Hotman Paris Hutapea yakin bahwa Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo bakal ditetapkan sebagai tersangka usai membuat gaduh di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) pada Kamis, 6 Februari 2025. Hotman Paris menyebut penetapan tersangka Razman Nasution Cs dalam waktu dekat.

    “Saya yakin dalam waktu dekat Razman dan Firdaus dan kawan-kawan akan jadi tersangka,” kata Hotman di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

    Terlebih, kata Hotman, Razman memiliki tiga masalah berbeda dalam satu waktu. Yakni kasus pencemaran nama baik, Razman telah menjadi tersangka karena menyebut Hotman melakukan pelecehan seksual kepada asistennya, Iqlima Kim.

    Kemudian, terkait sumpah advokat Razman dan tim kuasa hukumnya, Firdaus Oiwobo yang dibekukan serentak pada 11 Februari 2025. “Yang ketiga ada laporan polisi dari ketua Pengadilan Negeri (Jakarta Utara) yang juga pidana, dan ini sangat cepat atensinya,” katanya.

    “Jadi ada tiga malapetaka yang mereka hadapi,” sambungnya.

    Bahkan, Hotman menilai bahwa permintaan maaf Razman Nasution dan kawan-kawan tidak akan diterima oleh Mahkamah Agung (MA), Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

    “Saya enggak yakin, saya merasa kurang yakin dia bisa diterima, bagaimana perasaan pimpinan MA yang anak buahnya hakim di bawahnya diteriakin di persidangan ‘koruptor koruptor’, dan itu di persidangan diketok-ketok mejanya,” katanya.

    “Jadinya dia sudah sadar bahwa sudah berakhir karier dia karena ada dua hal yang paling penting,” sambungnya.

    (rca)