Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • 16 Jenderal Baru dari TNI AD setelah Kenaikan Pangkat Februari 2025, Ini Nama-namanya

    16 Jenderal Baru dari TNI AD setelah Kenaikan Pangkat Februari 2025, Ini Nama-namanya

    loading…

    Terdapat 16 jenderal baru dari TNI AD setelah Laporan Korps Kenaikan Pangkat Februari 2025. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Terdapat 16 jenderal baru dari TNI AD setelah Laporan Korps Kenaikan Pangkat Februari 2025. Salah satunya Brigjen TNI Kustianto Harijadi yang menjabat Dansatkomlek TNI.

    Mengutip keterangan laman resmi TNI AD, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin agenda Laporan Korps Kenaikan Pangkat Pati TNI AD. Kegiatan berlangsung di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Kamis (13/2/2025).

    Total 18 nama yang menerima kenaikan pangkat. Rinciannya terdapat 2 Pati TNI naik pangkat menjadi Mayjen TNI atau jenderal bintang 2, sementara 16 lain pecah bintang menjadi Brigjen TNI atau jenderal bintang 1.

    Kenaikan pangkat 16 Pati TNI AD didasarkan pada Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin /230/II/2025 tanggal 7 Februari 2025. Berikut ini nama-namanya yang baru pecah bintang 1 atau Brigjen TNI.

    Jenderal Baru dari TNI AD setelah Kenaikan Pangkat Februari 20251. Brigjen TNI I Ketut Arthajaya
    Jabatan: Kabinda Papua Barat Daya Deputi Bid Intelijen Dalam Negeri BIN.

    2. Brigjen TNI Firyawan
    Jabatan: Kabinda Yogyakarta Deputi Bid Intelijen Dalam Negeri BIN.

    3. Brigjen TNI Agus Wahju Nugroho
    Jabatan: Direktur Rendalgiat Ops Deputi Bid Intelijen Dalam Negeri BIN.

    4. Brigjen TNI Vivin Alivianto
    Jabatan: Kasdivif 1 Kostrad.

    5. Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso
    Jabatan: Danrem 051/Wkt (Jakarta Timur) Kodam Jaya.

    6. Brigjen TNI Enjang
    Jabatan: Aspotwil Kaskogabwilhan II.

  • Rapat Paripurna Setujui RUU KUHAP Jadi Usul Insiatif DPR

    Rapat Paripurna Setujui RUU KUHAP Jadi Usul Insiatif DPR

    loading…

    Rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang II menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi RUU inisiatif DPR. FOTO/FELLDY UTAMA

    JAKARTA – Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP ) disetujui menjadi RUU inisiatif DPR . Hal ini diputuskan dalam forum rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang II yang digelar pada hari ini, Selasa (18/2/2025).

    Dalam rapat paripurna, Wakil Ketua DPR Adies Kadir yang bertindak sebagai pimpinan melaporkan kepada seluruh anggota dewan pimpinan DPR telah menerima surat dari pimpinan Komisi III DPR . Surat tersebut berkaitan dengan usulan Komisi III mengenai RUU tentang KUHAP menjadi usul inisiatif DPR.

    Adies meminta persetujuan kepada seluruh anggota dewan yang hadir terkait usulan tersebut. “Sekarang, kami menanyakan kepada sidang yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui?” tanya Adies.

    Seluruh anggota dewan yang hadir di ruang rapat menjawab setuju atas RUU KUHAP Ini menjadi usul inisiatif DPR RI.

    Sebelumnya, Pakar Hukum Suparji Ahmad menganggap konsep KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) yang menganut prinsip deferensial fungsional, setelah 43 tahun berlaku, baru terasa saat ini Aparat Penegak Hukum (APH) terkotak-kotak dalam kinerjanya. Hal itu, kata Suparji, tidak mencerminkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) yang diharapkan. Akibatnya, lanjut dia, tidak tercapai apa yang diharapkan karena terganggunya sinkronisasi dan harmonisasi kinerja APH.

    “Contohnya, dan ini hanya contoh teoris saja, apabila terjadi rekayasa berkas perkara dalam proses penyidikan, maka Jaksa tidak bakal tahu karena menurut KUHAP, Jaksa hanya membaca apa yang ada di berkas perkara. Seandainya itu benar-benar terjadi, maka yang dirugikan adalah para pencari keadilan,” ujar Suparji, Rabu (12/2/2025).

    Suparji mengatakan, sebenarnya kejaksaan tidak akan pernah memperluas kewenangan atau bahkan mengambil kewenangan lembaga lain. Namun hal yang harus didorong adalah perubahan paradigma dalam mekanisme kerja antara Penyidik dan Jaksa. Baca Juga Guru Besar Hukum Nilai Kejaksaan Lebih Dipercaya Dampak Kerja Cepat.

    “Jika dulunya antara penyidik dan jaksa bekerja secara terpisah, menjadi penyidik dan jaksa bekerja bersama-sama dalam menegakkan hukum pidana,” jelasnya.

    Kondisi kerja yang kolaboratif antara Penyidik dan Jaksa inilah, menurut Suparji yang harus diatur secara jelas dalam KUHAP mendatang. Menurutnya, penyidik dan jaksa adalah lembaga yang ada dalam satu rumpun eksekutif, sehingga organ kelengkapan di dalamnya tidak boleh terkotak-kotak.

  • Kemenag-Kemendes PDTT Kerja Sama Genjot Pemberdayaan Ekonomi Umat

    Kemenag-Kemendes PDTT Kerja Sama Genjot Pemberdayaan Ekonomi Umat

    loading…

    Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kemenag menjalin kerja sama dengan Kemendes PDTT untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Foto/Ist

    JAKARTA – Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag), menjalin kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat desa.

    Kerja sama ini sejalan dengan misi Asta Cita Kabinet Merah Putih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program-program sinergis yang melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada program Kampung Zakat, KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat, hingga Kampung Moderasi Beragama.

    Kerja sama tersebut dikukuhkan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Akselerasi Program Prioritas Ketahanan Pangan dan Makan Bergizi Gratis Mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto oleh Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad bersama Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kemendes PDTT, Tabrani di Gedung Utama, Kemendes PDTT, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Abu menyebut, kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi umat di tingkat desa.

    “Kami berkomitmen untuk mendorong keterlibatan BUMDes dalam pelaksanaan program-program strategis seperti Kampung Zakat, KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat, dan Kampung Moderasi Beragama. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat desa sekaligus memperkuat nilai-nilai moderasi beragama,” ujar Abu.

    Dia menjelaskan, dalam kerja sama ini, fokus utama yang akan dijalankan adalah program Pemberdayaan Ekonomi Desa, yakni mengintegrasikan program Kampung Zakat dan KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat, dengan melibatkan BUMDes dan lembaga pengelola zakat.

    “Kedua, Bimbingan Teknis dan Inovasi Produk Unggulan. Melalui program pemberdayaan ekonomi umat, kami akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan inovasi produk unggulan desa guna memperkuat daya saing produk desa,” ungkapnya.

  • Kongres Partai Demokrat Digelar Akhir Februari, AHY Didorong Kembali Maju Ketua Umum

    Kongres Partai Demokrat Digelar Akhir Februari, AHY Didorong Kembali Maju Ketua Umum

    loading…

    Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memotong tumpeng saat perayaan HUT ke-23 Partai Demokrat di Kantor DPP, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024). Ikut menyaksikan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). FOTO/ARIF JULIANTO

    JAKARTA – Kongres Partai Demokrat akan digelar pada akhir Februari 2025. Forum tertinggi partai politik berlambang bintang mercy tersebut salah satunya memilih ketua umum.

    “Rencana, tanggal 24-25 Februari ini, di Jakarta,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Berkaitan dengan posisi Ketua Umum Partai Demokrat, Herman mengungkap bahwa seluruh daerah mendorong kembali Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) untuk memimpin partai. Ia yakin tidak ada pandangan yang berbeda.

    “Saya kira hampir seluruh daerah memang mengusulkan kembali Mas AHY untuk memimpin Demokrat. Seluruh ya seluruh daerah saya kira tidak ada yang berbeda pandangan untuk mengusulkan Mas AHY menjadi ketum kembali,” ujarnya.

    Herman menjamin, tidak akan ada gangguan dalam Kongres mendatang. Seluruh DPD dan DPC Demokrat dalam satu semangat yang sama.

    “Saya kira solid ya. Karena soliditas seluruh kader. Baik di tingkat DPC maupun di DPD itu solid, baik sehingga sampai hari ini gangguan gangguan enggak pernah melihat. Enggak ada. Karena itu soliditas kader luar biasa,” tuturnya.

    Selain memilih ketua umum, kata dia, Kongres juga bakal membahas program umum partai dan laporan pertanggungjawaban. “Ya Kongres kan pertama membahas ADRT, kemudian program umum partai, kemudian membahas laporan pertanggungjawaban, dan tentu pada akhirnya kami akan memilih ketua umum,” katanya.

    (abd)

  • Revisi UU Minerba Mendukung Pelibatan Seluruh Lapisan Masyarakat

    Revisi UU Minerba Mendukung Pelibatan Seluruh Lapisan Masyarakat

    loading…

    Ketua Fraksi PAN DPR yang juga Wakil Ketua Komisi XII DPR Putri Zulkifli Hasan, menegaskan revisi UU Minerba mendukung pelibatan seluruh lapisan masyarakat. Foto/istimewa

    JAKARTA – DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara ( UU Minerba ) dalam Rapat Paripurna hari ini. Dengan demikian sektor pertambangan tidak dinikmati oleh segelintir pihak.

    Ketua Fraksi PAN DPR yang juga Wakil Ketua Komisi XII DPR Putri Zulkifli Hasan, menegaskan revisi ini menghadirkan terobosan bagi perguruan tinggi, koperasi, UKM, dan organisasi keagamaan untuk turut menikmati manfaat dari industri tambang yang selama ini dikuasai oleh segelintir pihak.

    “Selama ini, sektor pertambangan terlalu eksklusif dan hanya dinikmati segelintir pihak. Dengan revisi ini, dunia pendidikan, koperasi, UKM, dan organisasi keagamaan akan merasakan manfaat langsung dari sumber daya alam kita” ujar Putri, Selasa (18/2/2025).

    Berdasarkan Pasal 60A dan Pasal 75A, Pemerintah Pusat memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

    Namun, perguruan tinggi tidak mengelola tambang secara langsung, melainkan mendapatkan manfaat dalam bentuk bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh badan usaha yang diberikan izin tambang. “Aturan ini membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk memperoleh dana lebih besar guna mendukung riset dan pengembangan tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan tambang,” ujarnya.

    Tak hanya perguruan tinggi, revisi ini juga membuka peluang lebih besar bagi koperasi, UKM, dan badan usaha milik organisasi keagamaan untuk mendapatkan akses terhadap industri pertambangan. Selain itu, Pasal 108 mewajibkan perusahaan tambang untuk menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat.

    Tujuannya adalah agar masyarakat sekitar tambang mendapatkan manfaat ekonomi lebih besar, tidak hanya merasakan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

    “Kami ingin memastikan manfaat dari industri tambang tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi juga oleh koperasi, UKM yang merupakan wujud dari ekonomi kerakyatan. Masyarakat adat dan masyarakat lokal harus juga dilibatkan dan diberdayakan,” tegas Putri.

  • Aliansi BEM SI Bakal Gelar Puncak Aksi Indonesia Gelap Kamis Pekan Ini

    Aliansi BEM SI Bakal Gelar Puncak Aksi Indonesia Gelap Kamis Pekan Ini

    loading…

    Aliansi BEM SI bakal menggelar puncak aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar puncak aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. Aksi tersebut akan menyuarakan 13 tuntutan kepada pemerintah.

    Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengatakan aksi di setiap daerah berlangsung sejak Senin dan hari ini Selasa (18/2/2025). Namun, puncak aksi akan digelar Kamis, 20 Februari 2025di Jakarta. “Untuk rencana aksinya di hari Kamis,” kata Herianto.

    “Tidak ada yang batal, hari ini masih berlanjut aksi di setiap daerah sesuai dengan instruksi surat yang telah kita keluarkan bahwa Senin-Selasa itu akan aksi serentak di daerah masing-masing lalu puncak aksi terpusatnya di Jakarta nanti di Kamis,” tambahnya.

    Herianto membeberkan tuntutan aksi dari aliansi BEM SI terdapat 13 poin bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah hingga evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Yang hasilnya terjadi kesepakatan dengan membawa tajuk besar ‘Indonesia Gelap” dengan beberapa isu dan tuntutan di antaranya cabut proyek strategis nasional (PSN): wujudkan reformasi agraria sejati; wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis; tolak revisi UU Minerba; hapuskan Multifungsi ABRI; sahkan RUU Masyarakat Adat,” katanya.

    Termasuk mencabut Inpres No. 1 tahun 2025; Evaluasi total MBG; Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen; desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset; tolak RUU TNI, Polri dan Kejaksaan; Efisiensi Kabinet Merah Putih; tolak revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib; dan reformasi Polri.

    (cip)

  • Grand Syeikh Al-Azhar Mesir Apresiasi Baznas Konsisten Bantu Palestina

    Grand Syeikh Al-Azhar Mesir Apresiasi Baznas Konsisten Bantu Palestina

    loading…

    Grand Syeikh Al Azhar Kairo Mesir Ahmed Muhammad Ahmed El-Tayeb mengapresiasi Baznas yang konsisten menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza, Palestina. Foto/istimewa

    JAKARTA – Grand Syeikh Al Azhar Kairo Mesir Ahmed Muhammad Ahmed El-Tayeb mengapresiasi Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) yang terus konsisten menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza, Palestina.

    Hal tersebut disampaikan oleh Grand Syeikh saat menerima kunjungan delegasi Baznas yang dipimpin Sekretaris Utama Baznas, Subhan Cholid bersama Deputi I Baznas RI, M. Arifin Purwakananta di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    “Bayt Zakat di bawah naungan Al Azhar mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Baznas untuk masyarakat Palestina dan Bayt Zakat merasa terhormat sudah terlibat dalam program tersebut untuk membantu masyarakat Palestina,” ujar Grand Syeikh.

    Grand Syeikh yang menaungi Bayt Zakat menyampaikan, bantuan dari Baznas sangat penting dalam membantu masyarakat Gaza. Bantuan-bantuan yang disalurkan Baznas tersebut mencerminkan kepedulian dan persatuan umat Islam di seluruh dunia.

    “Saya mengikuti betul aktivitas Baznas, dan saya sangat mengapresiasi upaya-upaya Baznas terutama dalam membantu mahasiswa dan pelajar Palestina yang ada di Al-Azhar, bahkan memberikan kepada pelajar dan mahasiswa Palestina di Mesir yang berada di luar Universitas Al-Azhar,” ucapnya.

    Sekretaris Utama Baznas Subhan Cholid menyampaikan, Baznas akan terus berupaya menyalurkan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia untuk rakyat Gaza. Saat ini, Baznas telah menjalin dengan sejumlah mitra internasional agar bantuan lebih mudah tersalurkan.

    Baznas telah menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi internasional, seperti Bayt Zakat wa Shadaqat, Mishr Khair Foundation, Shuna’a Al Hayah, Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO), Palestine Cancer Foundation, Hayrat Yardim Turkiye, dan United Nations Relief and Works Agency (UNRWA).

    “Penyaluran ini mencakup distribusi pangan, layanan kesehatan, dan dukungan perlindungan yang telah menjangkau banyak masyarakat Palestina. Sampai saat ini Baznas masih terus aktif mengirim bantuan-bantuan kemanusiaan ke Gaza,” kata Subhan.

    Dia mengungkapkan, Baznas akan melakukan penyaluran lanjutan senilai USD500.000. Bantuan ini mencakup berbagai kebutuhan mendesak seperti tenda, selimut, bantal, dan pakaian yang menjadi bagian dari komitmen Baznas dalam mendukung pemulihan Gaza.

    “Selain bantuan darurat, Baznas juga berencana untuk mendukung rekonstruksi infrastruktur penting di Palestina, termasuk pembangunan rumah sakit, masjid, dan sekolah. Hal ini menunjukkan komitmen BAZNAS dalam membantu pemulihan jangka panjang bagi masyarakat Palestina,” tambahnya.

    (cip)

  • Soal Unjuk Rasa Indonesia Gelap, Mensesneg Sarankan Mahasiswa Pahami Isu Efisiensi sebelum Aksi

    Soal Unjuk Rasa Indonesia Gelap, Mensesneg Sarankan Mahasiswa Pahami Isu Efisiensi sebelum Aksi

    loading…

    Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut aksi unjuk rasa mahasiswa merupakan hal wajar. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turut menyoroti aksi unjuk rasa mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap” pada Senin, 17 Februari 2025. Menurutnya, unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat itu merupakan hal wajar dan biasa saja.

    “Pertama menyampaikan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa saja,” terang Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Kendati demikian, Prasetyo menyarankan pada mahasiswa untuk memahami isu efisiensi sebelum menggelar aksi unjuk rasa. Pasalnya, Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah sampaikan efisiensi tak berdampak pada anggaran pendidikan.

    “Bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP, kemudian IPI beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan,” terang Prasetyo.

    “Jadi menyampaikan pendapat tidak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami,” imbuhnya.

    Kendati mahasiswa menggelar unjuk rasa, Prasetyo pun menyampaikan, Pemerintak tak akan membatalkan kebijakan efisiensi. Pasalnya, kata dia, efisiensi dilakukan pada kegiatan dan program yang tam produktif.

    “Kan berkali-kali sudah kita jelaskan bahwa semangat efisiensinya ini adalah untuk hal yang sekiranya kurang produktif gitu, tidak menumbuhkan produktivitas, hal-hal yang bersifat ceremonial, seminar, FGD,” ucap Prasetyo.

  • KPK Panggil 2 Mantan Dirut Pertamina terkait Kasus PGN

    KPK Panggil 2 Mantan Dirut Pertamina terkait Kasus PGN

    loading…

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap 2 mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Selasa (18/2/2025). Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap 2 mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina , Selasa (18/2/2025). Keduanya yakni Elia Massa Manik selaku Dirut PT Pertamina periode 2017-2018 dan Dwi Soetjipto sebagai Dirut PT Pertamina 2014-2017.

    Keduanya dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

    “Hari ini, Selasa (18/2/2025), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan dugaan TPK terkait kerja sama jual beli gas antara PT PGN dan PT ΙΑΕ (Inti Alasindo Energi),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Selasa (18/2/2025).

    Selain keduanya, tim penyidik KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap dua saksi lain yakni Edwin Hidayat Abdullah selaku Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata periode tahun 2015-2019 serta Komisaris PT Pertamina periode tahun 2016-2018.

    Kemudian, Fajar Harry Sampurno selaku Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media periode 2015-2019 serta Komisaris PT PGN periode tahun 2016-2018.

    Sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi di PGN. Saat ini, kasus tersebut sudah masuk proses penyidikan.

    KPK juga sudah menetapkan tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Namun, identitasnya belum diungkap.

    “Kemudian penyidikan di PGN iya benar KPK melakukan penyidikan menyangkut perkara di Perusahaan Gas Negara,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Senin, 13 Mei 2024.

    (jon)

  • DPR Lantik 4 Anggota PAW Pengganti Meutya Hafid, Ace Hasan, hingga Nusron Wahid

    DPR Lantik 4 Anggota PAW Pengganti Meutya Hafid, Ace Hasan, hingga Nusron Wahid

    loading…

    DPR melantik anggota pergantian antar-waktu (PAW) masa jabatan 2024-2029 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat. Foto/SindoNews

    JAKARTA – DPR melantik anggota pergantian antar-waktu (PAW) masa jabatan 2024-2029 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat. Adapun anggota yang dilantik menggantikan kursi sejumlah kader Golkar yang ditunjuk sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir yang bertindak sebagai pemimpin rapat menyampaikan, pelantikan didasari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang peresmian pengangkatan antarwaktu anggota DPR dan anggota MPR sisa masa jabatan 2024-2029.

    “Perlu kami beritahukan pula bahwa pimpinan dewan telah menerima petikan Keppres Nomor 17/P/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang peresmian pengangkatan antarwaktu anggota DPR RI dan anggota MPR RI sisa masa janatan 2024-2029,” kata Adies, Selasa (18/2/2025) pagi.

    Adapun keempat anggota PAW yang dilantik dalam paripurna ini sebagai berikut:

    1. Kombes Pol (Purn) Maruli Siahaan dari Partai Golkar Dapil Sumut 1, menggatikan Meutya Hafid.

    2. Anang Susanto Suhendar dari Partai Golkar Dapil Jabar 2, menggantikan Ace Hasan Syadzily.

    3. Andika Satria Wasisto dari Partai Golkar Dapil Jateng 2, menggantikan Nusron Wahid.

    4. Fransiskus Maria Agustinus Sibarani dari Partai Golkar Dapil Kalbar 1, menggantikan Maman Abdurrahman.

    Adies menyampaikan, pimpinan DPR akan mengambil sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR. Hal itu didasari atas ketentuan Pasal 9 ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tatib.

    “Berdasarkan hal tersebut di atas, apakah kita dapat melakukan pelantikan PAW anggota DPR RI setelah selesai seluruh agenda rapur hari ini?” tanya Adies.

    “Setujuu,” sahut peserta rapat.

    (cip)