Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • Dilantik Jadi Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi Langsung Kerja Urus Mudik Lebaran 2025

    Dilantik Jadi Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi Langsung Kerja Urus Mudik Lebaran 2025

    loading…

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan langsung bekerja setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menegaskan langsung bekerja setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini. Luthfi mengaku langsung melakukan akselerasi program prioritas pemerintah pusat dengan program di daerah.

    “Kita nggak ada (target) 100 hari, semua kita akselerasi dengan program-program prioritas, kemudian program-program aksi yang sudah kita lakukan,” kata Luthfi usai dilantik, Kamis (20/2/2025).

    Luthfi pun menegaskan akan berfokus pada pelaksanaan mudik Lebaran mengingat Jawa Tengah menjadi salah satu tujuan mudik. Luthfi juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan jalan nasional.

    “Menjelang pelaksanaan mudik, Jawa Tengah merupakan sentra gravitinya mudik di Jawa Tengah, maka langkah yang kita lakukan adalah kita koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama PU,” ungkapnya.

    “PUPR terutama jalan-jalan nasional, kemudian pelayanan kita pada jalan provinsi-kabupaten minimal saat menjelang arus mudik dan balik wilayah Jawa Tengah sudah mulus dan bagus,” sambungnya.

    (cip)

  • KPK Bisa Tahan Hasto Meski Kembali Ajukan Praperadilan

    KPK Bisa Tahan Hasto Meski Kembali Ajukan Praperadilan

    loading…

    KPK bisa langsung menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meskipun saat ini dia kembali mengajukan lagi gugatan praperadilan. Tidak ada aturan hukum yang menegaskan tersangka mengajukan praperadilan tak bisa ditahan. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa langsung menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meskipun saat ini dia kembali mengajukan lagi gugatan praperadilan. Tidak ada aturan hukum yang menegaskan tersangka mengajukan praperadilan tak bisa ditahan.

    Oleh karenanya, KPK seharusnya memiliki ketegasan dengan menahan Hasto. Pasalnya, KPK adalah penegak hukum yang harus bebas dari tekanan publik atau politik yang berhembus di tengah penyidikan kasus Hasto.

    “Dia (KPK) harus berada di atas semua kelompok dan golongan gitu. Dan kita harapkanlah kalau memang diperiksa hari ini ya, kalau memang selama ini dianggap terlalu mengulur-ulur waktu ya KPK bisa tahan Hasto gitu,” kata Guru Besar Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi, Kamis (20/2/2025).

    Asrinaldi menilai, sejauh ini Hasto kerap menyebut penetapan dirinya sebagai tersangka bersifat politis. Namun Asrinaldi melihat pernyataan Hasto yang seolah-olah menjadi korban politik tidak tepat. Hal ini karena namanya sudah muncul dalam persidangan.

    Sehingga Hasto diharapkan tak perlu bersikap playing victim dalam kasus ini. Pasalnya hal ini adalah pertanggungjawaban seseorang yang tersandung masalah hukum.

    Asrinaldi juga berharap kasus ini tidak perlu menjadi polemik terlalu lama dengan KPK tidak ragu untuk menahan Hasto secepat mungkin. “Jadi saya pikir harus ada keberanian KPK untuk urusan ini. Dalam arti agar tidak terus berpolemik ini. Kalau bisa ditahan, ya ditahan saja,” tandasnya.

    (poe)

  • Program Remaja Bernegara Jadi Laboratorium Politik NasDem bagi Generasi Muda

    Program Remaja Bernegara Jadi Laboratorium Politik NasDem bagi Generasi Muda

    loading…

    Program Remaja Bernegara telah diluncurkan Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (15/2/2025). Program ini akan dilakukan secara kontinyu setiap Sabtu. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Program Remaja Bernegara yang diluncurkan Partai NasDem mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Program ini dinilai mampu memberikan pemahaman tentang sistem politik dan konstitusi di Indonesia kepada generasi muda .

    “Sebuah kegiatan yang sangat strategis dalam upaya pembinaan generasi muda dan lebih peduli terhadap persoalan-persoalan bangsa karena hal yang paling menggelisahkan Indonesia adalah bagaimana kebangsaan itu dirawat,” kata Ketua Program Character Building Binus University Dr Frederikus Fios dalam siaran pers, Kamis (20/2/2025).

    Bahkan Partai NasDem mampu mengenalkan dan mendekatkan politik kepada generasi muda dengan cara fun ala anak-anak muda dan bisa diterima dengan baik. “Politik sejatinya adalah seni untuk memberikan kebaikan bersama dalam masyarakat dan Partai NasDem berkomitmen untuk menerapkan hal ini dalam tiap gerakannya,” ujarnya.

    Pendidikan politik memang merupakan tanggung jawab partai politik, namun diakui bahwa Nasdem meluncurkan program ini tanpa tendensi politik praktis. “Partai politik itu bukan hanya soal urusan mencari kekuasaan, mencari panggung, tetapi bagi saya partai politik harus peduli pada generasi muda karena politik itu sebetulnya seni untuk menciptakan kebaikan bersama,” jelasnya.

    Program yang diinisiasi Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Siti Nurbaya ini menjadi ‘laboratorium politik’ bagi generasi muda bangsa untuk membuka wawasannya terhadap politik. Terutama di tengah tingginya ketidakpercayaan publik terhadap institusi politik.

    Menurutnya, dalam masyarakat ada banyak persoalan sosial kebangsaan yang memang butuh antisipasi dan juga solusi yang perlu diberikan. Program Remaja Bernegara suatu hal yang sangat positif untuk bisa membangun kesadaran kebangsaan kepada generasi muda untuk mulai peduli terhadap persoalan-persoalan kebangsaan. ”Saya kira sebuah strategi antisipatif yang sangat baik untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan makin dicintai oleh generasi muda,” tuturnya.

    Program Remaja Bernegara yang digagas Partai NasDem itu diharapkan bisa menjadi contoh dan ditiru partai politik lainnya. Program Remaja Bernegara telah diluncurkan Partai NasDem pada Sabtu 15 Februari lalu di NasDem Tower. Program ini akan dilakukan secara kontinyu setiap Sabtu.

    (poe)

  • Hari Pertama Kerja Jadi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Copot Kepsek SMAN 6 Depok

    Hari Pertama Kerja Jadi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Copot Kepsek SMAN 6 Depok

    loading…

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku langsung mengambil tindakan tegas di hari pertama jabatannya dengan mencopot Kepala SMAN 6 Depok karena melanggar aturan larangan study tour ke luar provinsi. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengaku langsung mengambil tindakan tegas di hari pertama jabatannya dengan mencopot Kepala SMAN 6 Depok karena melanggar aturan larangan study tour ke luar provinsi.

    “Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi,” tegas Dedi usai dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Dedi menilai biaya study tour yang mencapai Rp3,5 juta-Rp5,5 juta per siswa terlalu membebani orang tua. Selain study tour, Dedi juga menyoroti pungutan liar di sekolah dan telah memerintahkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.

    Dedi juga mengatakan hal itu merupakan langkah pembenahan di Jabar. Dedi pun mengaku tak ingin sekolah yang ada di Jabar melakukan bepergian ke luar provinsi untuk study tour karena membebani orang tua.

    “Nah ini salah satu bagian yang akan kita benahi, dan hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak,” ujarnya.

    “Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” pungkasnya.

    Diketahui 347 siswa SMAN 6 Depok tetap berangkat menuju Surabaya, Jawa Timur, dalam rangka Kunjungan Objek Belajar (KOB) selama delapan hari hingga Senin (24/2/2025). Hal ini tetap dilakukan meski sebelumnya telah ada imbauan agar SMAN 6 Depok meniadakan study tour.

    (cip)

  • Antisipasi Geng Motor dan Tawuran, Dedi Mulyadi Bakal Buat Kurikulum Wamil di SMA

    Antisipasi Geng Motor dan Tawuran, Dedi Mulyadi Bakal Buat Kurikulum Wamil di SMA

    loading…

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, akan memasukkan kurikulum wajib militer (Wamil) di sekolah. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, akan memasukkan kurikulum wajib militer pada Sekolah Menengah Atas (SMA).

    “Saya berencana memasukkan kurikulum wajib militer (Wamil) untuk SMA untuk pembentukan karakter bela negara,” kata Dedi usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Dedi menjelaskan, alasannya ingin memasukkan wamil pada kurikulum SMA, untuk mengantisipasi balapan liar dan perkelahian antar pemuda.

    Baca Juga

    “Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor perkelahian antarpemuda, antarsiswa kita akan masukin wamil,” jelasnya.

    Dedi pun akan berkerja sama dengan pihak TNI dari Kodam III Siliwangi dan kepolisian untuk merencanakan hal tersebut. Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan pemerintah Jabar akan mengalokasikan dana khusus untuk menangani geng motor dan premanisme.

    “Geng motor kita sudah membuat alokasi utk menangani geng motor dan premanisme di jabar, relatif lumayan alokasinya,” ungkapnya.

    (cip)

  • INH dan DNIKS Perkuat Kerja Sama Program Kemanusiaan dan Pengentasan Kemiskinan

    INH dan DNIKS Perkuat Kerja Sama Program Kemanusiaan dan Pengentasan Kemiskinan

    loading…

    Lembaga kemanusiaan INH menjalin kerja sama dengan DNIKS perkuat program kemanusiaan. Foto/istimewa

    JAKARTA – Lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian (INH) menjalin kerja sama dengan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS). Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

    Penandatanganan ini dilakukan di Kantor INH, Kompleks Perumahan Cileungsi Hijau, Bogor dan ditandatangani langsung oleh Presiden Direktur INH Lukmanul Hakim serta Ketua Umum DNIKS Effendi Choiri. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta kedua lembaga dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat.

    Melalui MoU ini, INH dan DNIKS berkomitmen memperkuat sinergi dalam berbagai program dan inisiatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Presiden Direktur INH Lukmanul Hakim menyatakan, kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperluas jangkauan bantuan kemanusiaan dan sosial di Indonesia. “Kami berharap MoU ini dapat menjadi landasan bagi berbagai program kemitraan strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Lukmanul Hakim, Kamis (20/2/2025).

    Menurut Lukmanul Hakim, DNIKS merupakan lembaga strategis yang memiliki sepak terjang luar biasa di Indonesia khusunya dibidang kesejahteraan sosial. Oleh karena itu MoU ini diharapkan mampu menjadi langka stetegis kedua belah pihak dalam bekerja sama baik di bidang sosial, kemanusiaan demi terwujudnya kesejahteraan sosial dan pengentasan angka kemiskinan.

    “Insyaallah, ini langka awal yang baik semoga kita semua bisa memberikan kontribusi dan saling mendukung dalam program-program sosial kemanusiaan,” harapnya.

    Ketua Umum DNIKS Effendi Choiri menambahkan kemitraan ini merupakan wujud nyata dari komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. “Dengan adanya kolaborasi ini, kami optimistis dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam penanganan berbagai isu sosial di Indonesia,” katanya.

    Penandatanganan MoU ini turut dihadiri oleh jajaran manajerial INH serta pengurus DNIKS yang menyambut positif kerja sama ini. Diharapkan, melalui sinergi yang terjalin, berbagai program kemanusiaan dan sosial dapat semakin efektif dan berdampak luas bagi masyarakat.

    “Saya melihat INH adalah lembaga kemanusiaan yang berfokus pada bantuan sosial dan kemanusiaan di berbagai wilayah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu MoU ini sebagai solusi untuk bekerja bersama-sama,” ucap Gus Choi sapaan akrabnya.

    Kemudian DNIKS Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial, berperan dalam koordinasi dan fasilitasi program sosial di Indonesia.

    Dia menambahkan, dengan adanya kerja sama ini, kedua lembaga berharap dapat meningkatkan efektivitas serta cakupan program sosial dan kemanusiaan yang lebih luas di masa mendatang. “DNIKS sendiri adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial, berperan dalam koordinasi dan fasilitasi program sosial di Indonesia,” katanya.

    (cip)

  • Usai Dilantik, Hendrik Lewarissa Ajak Warganya Ikut Bersama Bangun Maluku

    Usai Dilantik, Hendrik Lewarissa Ajak Warganya Ikut Bersama Bangun Maluku

    loading…

    Setelah resmi dilantik, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang didukung Partai Perindo, Hendrik Lewarissa dan Abdullah Vanath mengajak seluruh warganya untuk ikut bersama-sama membangun Maluku. Foto/Felldy Asyla Utama

    JAKARTA – Setelah resmi dilantik, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang didukung Partai Perindo, Hendrik Lewarissa dan Abdullah Vanath mengajak seluruh warganya untuk ikut bersama-sama membangun Maluku.

    Hal ini disampaikan dalam sambutannya di acara ramah tamah Hendrik dan Abdullah Vanath bersama dengan warga Maluku hingga partai politik pengusung dan pendukung, termasuk Partai Perindo. Kegiatan ini digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

    Hendrik menyampaikan bahwa dirinya bersama Abdullah baru saja dilantik bersama dengan seluruh kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pelantikan tersebut baginya sangat berarti sekali.

    “Sebab untuk pertama kali dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, sejak Indonesia merdeka, baru pertama kali terjadi seluruh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara,” kata Hendrik dalam sambutannya.

    Suka cita ini, kata dia, bukan saja miliknya bersama Abdullah, tapi juga milik seluruh rakyat Maluku. Oleh karenanya, menyambut suka cita ini, dia mengharapkan dukungan dari semua komponen masyarakat Maluku, baik yang ada di Provinsi Maluku maupun orang-orang Maluku diaspora.

    “Mereka yang cinta Maluku, mari berikan kontribusi terbaik untuk sama-sama ketung membangun Maluku. Maluku yang sangat luas, Maluku yang sangat besar, tidak mungkin hanya dibangun oleh 2 orang pemimpin Gubernur dan Wakil Gubernur atau 11 orang pemimpin, Bupati Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tidak akan mungkin itu terjadi,” ujarnya.

    “Karena itu, kita butuhkan dukungan dari semua pihak agar kita dapat memacu pembangunan di Maluku, membawa Maluku ke arah yang lebih baik,” tutur dia menegaskan.

  • 3 Jenderal TNI AD yang Pensiun di Akhir Januari 2025, Nomor 3 Mantan Pangdam IV/Diponegoro

    3 Jenderal TNI AD yang Pensiun di Akhir Januari 2025, Nomor 3 Mantan Pangdam IV/Diponegoro

    loading…

    Mayjen TNI Rudianto saat menjabat Pangdam IV/Diponegoro dalam pembukaan kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam IV/Diponegoro TA 2021 di Lapangan Parade Makodam IV/Diponegoro Watugong, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (17/3/2021). FOTO/AHMAD ANTONI

    JAKARTA – Terdapat tiga jenderal TNI AD yang pensiun di akhir Januari 2024 setelah dimutasi menjadi Pati Mabes TNI Angkatan Darat. Salah satunya merupakan mantan Pangdam IV/Diponegoro .

    Mutasi didasarkan pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan pada 31 Januari 2025. Pergeseran perwira dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier prajurit TNI.

    Total terdapat 30 Perwira TNI AD yang tercantum dalam daftar mutasi pada akhir Januari. Beberapa di antaranya dimutasi menjadi Pati Mabes TNI dalam rangka pensiun. Siapa mereka?

    3 Jenderal TNI AD yang Pensiun di Akhir Januari 2025

    1. Mayjen TNI Heru Sudarminto

    Mayjen TNI Heru Sudarminto telah dimutasi jadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun pada akhir Januari 2025. Sebelumnya, jenderal bintang dua ini sempat jabat posisi Kepala Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan Kemhan.

    Jabatan tersebut telah diemban Heru Sudarminto sejak Juli 2024 lalu. Kala itu, ia menggantikan tugas pejabat sebelumnya Marsda TNI H. Haris Haryanto S.I.P.

    2. Brigjen TNI Ketut Adi Suasta Putra

    Selanjutnya ada Brigjen TNI Ketut Adi Suasta Putra yang juga memasuki masa pensiun usai dipindah tugaskan jadi Pati Mabes TNI AD. Sebelumnya, ia sempat bertugas sebagai Widyaiswara Bid. Wilhan Seskoad.

    Posisi Widyaiswara Bid. Wilhan Seskoad yang ditinggalkan lantas diambil alih oleh Brigjen TNI Tatang Budiman, mantan Danpusdikkav Pussenkav.

    3. Letjen TNI Rudiyanto

    Jenderal TNI AD yang pensiun akhir Januari 2025, yang terakhir adalah Letjen TNI Rudianto. Jenderal bintang tiga ini sebelumnya sempat menjabat sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI.

    Rudiyanto yang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1989, memperoleh pangkat Letnan Jenderal (Letjen) TNI di tahun 2022 lalu, ketika menjabat sebagai Irjenad.

    Pada tahun 2022 juga, ia sempat dimutasi menjadi Kepala Bais TNI. Hingga di tahun 2024 dipindah tugaskan kembali jadi Danjen Akademi TNI.

    (abd)

  • Dilantik Prabowo di Istana, Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih Merasa Bangga

    Dilantik Prabowo di Istana, Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih Merasa Bangga

    loading…

    Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). FOTO/RAKA DWI NOVIANTO

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat , Sumatera Selatan, Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Wakil Bupati Widia mengaku sangat senang dan bangga bisa dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di Istana.

    “Perasaannya sih yang pasti berbahagia dan bangga sekali karena ini dalam sejarah pertama kali pelantikan serentak dilantik oleh Pak Presiden. Jadi yang pasti bangga dan berbahagia,” kata Widia usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Widia menceritakan pengalamannya saat bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo usai pelantikan. Dirinya melaporkan kepada Prabowo bahwa kabupaten Lahat memiliki banyak sawah dan siap mendukung swasembada pangan.

    “Beliau Pak Prabowo juga kenal dengan Pak Bupati Lahat hebat. Jadi kita tadi menitipkan pesan di Lahat itu banyak sekali sawah sesuai dengan asta citanya pak Prabowo pengen jadi swasembada pangan,” kata wakil bupati yang diusung Partai Perindo tersebut.

    Prabowo, kata Widia, juga berencana membangun sekolah unggulan di Lahat. Widia bersyukur dan akan mendukung penuh rencana tersebut.

    “Jadi tadi juga beliau menitipkan pesan untuk kabupaten lahat rencananya beliau ingin membuat sekolah unggulan di kabupaten Lahat. Jadi beruntung sekali dan berbangga kami dari kabupaten lahat atas support dari pak Prabowo semoga bisa terlaksana membangun sekolah unggulan dan juga swasembada pangan karena lahat banyak sekali sawah,” katanya.

    (abd)

  • Enggak Bisa Jaksa Salah Harus Minta Izin Jaksa Agung

    Enggak Bisa Jaksa Salah Harus Minta Izin Jaksa Agung

    loading…

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menolak rencana penambahan kewenangan bagi jaksa melalui Revisi Undang-Undang (RUU) Kejaksaan. Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menolak rencana penambahan kewenangan bagi jaksa melalui Revisi Undang-Undang (RUU) Kejaksaan. Dia menuturkan, salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.

    “Ada ide bahwa katanya kalau jaksa terlibat dalam tindak pidana tidak boleh langsung diperiksa polisi, harus izin Jaksa Agung. Tidak boleh begitu,” ujarnya dalam podcast Terus Terang dikutip, Kamis (20/2/2025).

    Dia khawatir adanya penambahan kewenangan itu justru akan membuat jaksa semakin kebal hukum dan menjadi celah perlindungan bagi anggota bermasalah. “Harus izin Jaksa Agung, tidak boleh begitu, itu berarti nanti banyak main di situ,” jelasnya.

    Dia pun menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap institusi penegakan hukum mana pun. Ia lantas mencontohkan apabila ada anggota polisi yang diduga terlibat korupsi, maka bisa langsung ditangkap dan diperiksa oleh kejaksaan.

    Oleh karenanya, ia menilai hal serupa seharusnya juga bisa diterapkan bagi para jaksa yang terlibat dalam kasus tindak pidana. Khususnya dalam kasus tindak pidana umum yanh hanya bisa diusut oleh kepolisian.

    “Kalau jaksa salah tapi harus minta izin Jaksa Agung, enggak bisa begitu. Kalau salah ya harus proses oleh polisi. Kalau kesalahannya tindak pidana umum harus polisi,” tuturnya.

    “Meskipun jaksa ya harus diproses oleh polisi dong. Enggak usah minta izin Jaksa Agung, itu berlebihan. Sementara kita kejaksaan belum melihat ada jaminan bahwa itu akan baik ke depannya,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Mahfud menilai hubungan dan kewenangan antara aparat penegak hukum saat ini telah berjalan dengan baik. Oleh karenanya, ia menolak penambahan atau pengambil alihan kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lainnya.

    Ia khawatir apabila hal itu terwujud akan menyebabkan hubungan antar lembaga hukum menjadi tidak proporsional. Belum lagi, kata dia, tidak ada jaminan hal itu akan membuat penegakan hukum berjalan dengan baik.

    “Kita harus proporsional saja. Sudah bagus sistem yang kita atur, hubungan tata kerja antar institusi penegak hukum itu, yang jelek itu pelaksanaannya, jangan diubah-ubah lagi,” pungkasnya.

    (rca)