Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • 6 Staf Khusus KSAD Bersiap Tinggalkan Militer pada Mutasi TNI Februari 2025

    6 Staf Khusus KSAD Bersiap Tinggalkan Militer pada Mutasi TNI Februari 2025

    loading…

    Sebanyak 6 Staf Khusus KSAD bersiap meninggalkan militer pada mutasi Februari 2025. Perwira TNI yang memasuki masa pensiun ini sebagaimana tercantum dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/183/II/2025. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sebanyak 6 Staf Khusus KSAD bersiap meninggalkan militer pada Mutasi TNI awal Februari 2025. Total 16 Perwira Tinggi (Pati) TNI telah dipindahtugaskan menjadi Pati Mabes TNI.

    Para perwira TNI yang memasuki masa pensiun ini sebagaimana tercantum dalam daftar mutasi Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/183/II/2025.

    Dari 16 Perwira TNI yang akan pensiun, rinciannya 13 dari matra Angkatan Darat (AD), 2 dari Angkatan Laut (AL), dan satu dari Angkatan Udara (AU).

    6 Staf Khusus KSAD Bersiap Tinggalkan Militer pada Mutasi TNI Februari 20251. Letjen TNI Albertus Budi Sulistya, dari Staf Khusus KSAD dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

    2. Mayjen TNI RP Ivancius Pr Siagian, dari Staf Khusus KSAD dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

    3. Brigjen TNI Aminudin, dari Staf Khusus KSAD dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

    4. Brigjen TNI Asep Djunaedi, dari Staf Khusus KSAD dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

    5. Mayjen TNI Wahyoedho Indrajit, dari Staf Khusus KSAD dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

    6. Brigjen TNI Zakaria, dari Staf Khusus KSAD dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

    (jon)

  • AHY Optimistis Demokrat Makin Kuat di Pemerintahan, Siap Bangkit 5 Tahun ke Depan

    AHY Optimistis Demokrat Makin Kuat di Pemerintahan, Siap Bangkit 5 Tahun ke Depan

    loading…

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis masa depan Partai Demokrat untuk lima tahun ke depan bakal lebih baik lagi. Foto/Ari Sandita

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis masa depan Partai Demokrat untuk lima tahun ke depan bakal lebih baik lagi. Pasalnya, partai tersebut telah melalui berbagai ujian dan kini telah berdiri berdampingan dengan pemerintahan.

    “InsyaAllah ketika kini kita berada dalam pemerintahan nasional, partai demokrat memiliki peran hari ini dan masa depan yang InsyaAllah jauh lebih baik lagi 5 tahun ke depan,” ujar AHY saat bimbingan teknis nasional anggota DPRD se-Indonesia Fraksi Partai Demokrat di Hotel Redtop, Jakarta, Minggu (23/2/2025) malam.

    AYH menyinggung tentang kongres Partai Demokrat pada tanggal 24-25 Februari 2025 yang mana bakal menentukan masa depan partai tersebut untuk 5 tahun ke depan. Adapun politik Indonesia penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kejutan, dan penuh dengan dinamika.

    “Lima tahun lalu rasanya baru kemarin, kalau kita putar lima tahun lalu, 2020 kita selenggarakan kongres dan ketika itu Alhamdulillah saya mendapatkan amanah secara aklamasi dari para pemilik suara dan ditetapkan sebagai Ketua Umun masa bakti 2020-2025,” tuturnya.

    Dia menerangkan, berbagai ujian telah dilalui Partai Demokrat kala kongres 5 tahun silam. Misalnya saja saat deklarasi dilakukan dengan segera karena adanya lockdown pandemi Covid-19.

    “Akhirnya kita menyegerakan (deklarasi) dan mulai dari hari itu, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan berikutnya Indonesia menghadapi tantangan luar biasa. Akhirnya ketika itu kita tak mudah menghadapi konsolidasi,” jelasnya.

    Dia menerangkan, sebagai partai oposisi, tak mudah pula bagi Partai Demokrat untuk berjalan menyongsong masa depan kala itu. Apalagi, saat Partai Demokrat tengah melakukan konsolidasi secara internal, mereka justru diganggu oleh orang yang hendak merebut Partai Demokrat secara paksa.

  • Raih Dukungan Mayoritas, Fathan Subchi Pimpin PB IKA PMII 2025-2030

    Raih Dukungan Mayoritas, Fathan Subchi Pimpin PB IKA PMII 2025-2030

    loading…

    Fathan Subchi terpilih menjadi Ketua Umum PB IKA PMII periode 2025-2030 dalam Munas ke-VII di Jakarta 21-23 Februari 2025. Foto/Ist

    JAKARTA – Fathan Subchi resmi menakhodai Pengurus Besar (PB) Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2025-2030. Mantan Ketua Cabang PMII Jakarta tersebut meraih dukungan mayoritas dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-VII IKA PMII yang digelar di Jakarta 21-23 Februari 2025.
    Munas ke-VII IKA PMII digelar di Jakarta 21-23 Februari 2025. Foto/Ist

    Fathan unggul mutlak dari tiga kandidat lain yakni M Purnama Sidi, Imam Nachrawi, dan Zaini Rahman. Dalam pemungutan suara yang diikuti delegasi IKA PMII dari seluruh Indonesia Fathan meraih 188 suara, Purnama Sidi 4 suara, Imam Nachrawi 4 suara, dan Zaini Rahman 2 suara.

    Keberhasilan Fathan mendulang suara mayoritas menjadi indikasi dukungan kuat dari para alumni PMII di seluruh Indonesia.

    Anggota BPK RI ini dinilai mempunyai kapabilitas mengkonsolidasikan dan memperkuat peran alumni aktivis pergerakan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari para alumni PMII di seluruh Indonesia. Ini adalah kepercayaan besar untuk dijaga dan dilaksanakan selama lima tahun ke depan,” ujar Fathan, Minggu (23/2/2025).

    Dia mengatakan potensi alumni PMII di seluruh Indonesia sangat besar. Saat ini alumni PMII banyak berkiprah di berbagai bidang kehidupan masyarakat baik di birokrasi, anggota legislatif, sektor usaha, sektor pendidikan, hingga tokoh agama.

    “Kontribusi para alumni PMII inilah yang akan kita konsolidasikan agar memberikan kemanfaatan lebih besar bagi bangsa dan negara,” katanya.

  • Asas Dominus Litis di RUU KUHAP Timbulkan Tumpang Tindih Kewenangan

    Asas Dominus Litis di RUU KUHAP Timbulkan Tumpang Tindih Kewenangan

    loading…

    CMPRO menggelar FGD dengan tema Penguatan Penegak Hukum dalam KUHAP di Jakarta, Sabtu (22/2/2025). Sejumlah akademisi menyoroti penerapan asas dominus litis dalam draf RUU KUHAP. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Sejumlah akademisi menyoroti penerapan asas dominus litis dalam draf RUU KUHAP . Asas tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum di Indonesia.

    Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Trunojoyo Prof Deni Setya Bagus Yuherawan menjelaskan apa itu asas dominus litis. Yakni, asas yang menempatkan lembaga tertentu sebagai pihak penentu, apakah suatu perkara layak dilanjutkan atau dihentikan dalam proses peradilan.

    “Pandangan kami, apabila kewenangan tersebut dimiliki oleh jaksa tentu akan menimbulkan tumpang tindih dalam penegakan kepastian hukum, dan dapat menimbulkan carut-marut,” katanya saat FGD yang digelar Centrum Muda Proaktif (CMPRO) dengan tema Penguatan Penegak Hukum dalam KUHAP di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

    Deni menyebut fungsi kepolisian bakal bergeser jika dominus litis diterapkan. Menurut dia, jaksa cukup berperan sebagai penuntut dalam suatu perkara. Selebihnya RUU KUHAP lebih kepada penguatan fungsi penegak hukum.

    “Kewenangan jaksa sudah jelas dalam penuntutan pidana. Kami mengingatkan bahwa kewenangan jaksa dalam sistem hukum Indonesia sudah ada. Sementara kepolisian memiliki peran dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Tinggal dikuatkan saja,” ungkapnya.

    Ketua Umum CMPRO Onky Fachrur Rozie menekankan agar RUU KUHAP bisa mengakomodir keseimbangan antar lembaga dan kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan satu lembaga yang dapat menimbulkan praktik monopolistik dalam penegakan hukum.

    Ia menambahkan, jika RUU KUHAP disahkan, kewenangan jaksa dalam menghentikan atau melanjutkan perkara berpotensi membingungkan masyarakat dalam mencari kepastian hukum. Hal ini akan menimbulkan masalah baru dalam penegakan hukum.

    “Sehingga apabila jaksa diberi wewenang untuk menghentikan suatu perkara yang dilimpahkan oleh kepolisian tentunya akan menimbulkan masalah baru. Jaksa bisa berpotensi menyalahgunakan wewenang atau abuse of power,” terangnya.

    Hadir dalam FGD yakni Onky Fachrur Rozie dan Deni Setya Bagus Yuherawan. Kemudian Ketua Harian CMPRO Rizki Abdul Rahman Wahid; Thabita Napitupulu Puteri Indonesia, Prof Ilyas Indra (Ketua Umum Persatuan Pengacara Syariah dan Hukum seluruh Indonesia DPP PPSHI), Azmi Syahputra (Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti), dan Herman (Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari).

    (poe)

  • Dengan Niat Baik Saya Terima

    Dengan Niat Baik Saya Terima

    loading…

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan kepada media usai menerima kunjungan pengurus DPD dan DPC 38 provinsi di kediaman AHY di Jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan, Minggu (23/2/2025). FOTO/ACHMAD AL FIQRI

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) mengaku telah diminta kembali memimpin partai berlogo lambang mercy itu untuk periode 2025-2030. AHY menyatakan bersedia untuk memimpin Partai Demokrat kembali.

    Permintaan itu dilayangkan oleh para DPD dan DPC di 38 Provinsi se-Indonesia saat kunjungi kediaman AHY di Jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan, Minggu (23/2/2025).

    “Tadi menyampaikan harapannya agar saya bisa atau berkenan maju kembali sebagai ketua umum periode 2025-2030 dan tentunya dengan niat yang baik, dengan itikad yang baik saya menerima,” kata AHY usai terima kunjungan para DPD dan DPC Partai Demokrat.

    AHY pun mengatakan, permintaan itu dilayangkan penuh harapan agar dirinya bisa menjalankan tugas dengan amanah untuk melanjutkan kepemimpinan yang telah dijalankan selama lima tahun itu.

    “Tentu dengan dukungan, kebersamaan, dan semangat juang dari seluruh pimpinan dan seluruh kader Demokrat dimanapun berada, kami memiliki optimisme Insya Allah Demokrat bisa bangkit dan semakin memiliki peran yang baik untuk negeri ini, untuk rakyat kita baik di pemerintahan nasional, di pemerintahan daerah, juga di jalur legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten Kota,” kata AHY.

    Sekedar informasi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat akan menggelar Kongres VI pada Senin dan Selasa, 24-25 Februari 2025 di Ballroom Hotel Ritz-Carlton di Pacific Place, Jakarta.

    Kongres VI akan membahas sejumlah agenda utama, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pencapaian dan kerja keras kepengurusan DPP Partai Demokrat selama lima tahun, dan pemilihan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat untuk lima tahun ke depan.

    (abd)

  • Terima Kunjungan Pengurus DPD-DPC, AHY Diusulkan Jadi Ketum Demokrat Lagi?

    Terima Kunjungan Pengurus DPD-DPC, AHY Diusulkan Jadi Ketum Demokrat Lagi?

    loading…

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima kunjungan Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat di 38 Provinsi se-Indonesia, Minggu (23/2/2025) pagi. FOTO/ACHMAD AL FIQRI

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) menerima kunjungan Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat di 38 Provinsi se-Indonesia, Minggu (23/2/2025) pagi. Para ketua DPD dan DPC itu menyambangi kediaman AHY di Jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan, menjelang Kongres Partai Demokrat yang digelar pada 24-25 Februari 2025.

    “Saya menerima silaturahmi dari para ketua DPD ya, DPD Partai Demokrat dari 38 Provinsi se-Indonesia dan juga perwakilan dari ketua ketua DPC di tingkat kabupaten dan kota termasuk perwakilan dari sejumlah organisasi sayap yang saya ingin mendengar juga apa yang ingin disampaikan oleh para pimpinan,” kata AHY.

    AHY menyampaikan, Demokrat akan memulai Kongres ke-VI pada Senin (24/2/2025) besok. Ia berkata, forum itu digelar rutin lima tahunan sesuai AD/ART Partai Demokrat. Ia memohon doa restunya kepada masyarakat Indonesia agar Kongres ke-6 Partai Demokrat berjalan lancar.

    “Dan pagi hari ini di kediaman saya saya ingin menerima dan mendengarkan aspirasi dari para Ketua DPD dan Ketua DPC,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, seluruh daerah mendorong kembali AHY untuk memimpin Partai Demokrat. Ia yakin tidak ada pandangan yang berbeda.

    “Saya kira hampir seluruh daerah memang mengusulkan kembali Mas AHY untuk memimpin Demokrat. Seluruh ya seluruh daerah saya kira tidak ada yang berbeda pandangan untuk mengusulkan Mas AHY menjadi ketum kembali,” ujarnya. Herman menjamin, tidak akan ada gangguan dalam Kongres mendatang. Seluruh DPD dan DPC Demokrat dalam satu semangat yang sama. “Saya kira solid ya. Karena soliditas seluruh kader. Baik di tingkat DPC maupun di DPD itu solid, baik sehingga sampai hari ini gangguan gangguan enggak pernah melihat. Enggak ada. Karena itu soliditas kader luar biasa,” tuturnya.

    Selain memilih ketua umum, kata dia, Kongres juga bakal membahas program umum partai dan laporan pertanggungjawaban. “Ya Kongres kan pertama membahas ADRT, kemudian program umum partai, kemudian membahas laporan pertanggungjawaban, dan tentu pada akhirnya kami akan memilih ketua umum,” katanya.

    (abd)

  • Raih Gelar Doktor Politik UI, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Diwisuda

    Raih Gelar Doktor Politik UI, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Diwisuda

    loading…

    Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengikuti prosesi wisuda bagi mahasiswa Program Magister, Doktor dan Profesi di Balairung Universitas Indonesia (UI) Depok. Foto/istimewa

    DEPOK – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengikuti prosesi wisuda bagi mahasiswa Program Magister, Doktor dan Profesi di Balairung Universitas Indonesia (UI) Depok. Eddy lulus dari Program Doktoral Ilmu Politik FISIP UI pada November 2024 lalu.

    Selain Eddy Soeparno, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga dinyatakan lulus dalam Program Doktoral Sekolah Kajian Strategik Global (SKSG) UI pada 2024 lalu. Namun baik Bahlil maupun Hasto tidak terlihat di acara wisuda UI.

    Bahlil Lahadalia resmi dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar doktor dari Universitas Indonesia usai menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor yang digelar oleh Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia pada 6 Oktober 2024 lalu.

    Baca Juga: Tokoh Pedepokan Silat Cianjur Siap Menangkan Eddy Soeparno

    Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi meraih gelar Doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia pada Jumat 18 Oktober 2024.

    Ditemui setelah mengikuti prosesi wisuda, Eddy mengaku bersyukur karena berhasil menyelesaikan studi di UI tepat waktu dan meraih nilai yang diharapkan.

    “Ya alhamdulilah saja berhasil lulus tepat waktu dan juga IPK nya memenuhi untuk dapat cumlaude di UI. Bersyukur saja bisa meraih sarjana, master dan sekarang doktor di UI,” ujarnya, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Saat ditanya mengenai ketidakhadiran Bahlil, Eddy mengaku tidak tahu dan tidak berkomentar banyak. “Saya tidak tahu ya mungkin karena kita beda fakultas, saya di politik beliau di kajian strategik. Mungkin bisa ditanyakan ke masing-masing fakultas saja,” ucapnya.

    (cip)

  • 3 Kader PDIP Ditahan KPK Kurang dari Seminggu, Terbaru Hasto Kristiyanto

    3 Kader PDIP Ditahan KPK Kurang dari Seminggu, Terbaru Hasto Kristiyanto

    loading…

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto keluar menggunakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). FOTO/ARIF JULIANTO

    JAKARTA – Tiga kader PDIP ditahan KPK dalam rentang waktu kurang dari seminggu. Terbaru, ada nama Hasto Kristiyanto yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

    Penahanan tiga kader PDIP dalam waktu berdekatan itu memicu beragam respons, termasuk dugaan adanya politisasi. Kendati begitu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa semua proses hukum telah berjalan sesuai aturan.

    Lalu, siapa saja kader PDIP yang ditahan KPK dalam kurun kurang dari seminggu ini? Berikut daftarnya.

    Kader PDIP Ditahan KPK Kurang dari Seminggu

    1. Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita

    Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Semarang. Dia ditahan oleh KPK sejak Rabu (19/2/2025) terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan fasilitas sekolah di Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2023.

    Pada statusnya, Mbak Ita juga termasuk salah seorang politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia menjadi Wali Kota Semarang sejak Januari 2023.

    Sebelum itu, Mbak Ita sebenarnya adalah Wakil Wali Kota Semarang yang mendampingi Hendrar Prihadi. Namun, karena Hendrar diangkat menjadi Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, posisi Wali Kota kemudian diberikan kepada Mbak Ita selaku wakilnya.

    Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu pada Rabu (19/2/2025). Tak sendiri, dia ditahan bersama suami sekaligus mantan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri (AB) dan dijerat tiga pasal yang disangkakan, yakni pasal suap, gratifikasi, dan pemerasan.

    2. Alwin Basri

    Sedikit dijelaskan sebelumnya, Alwin Basri adalah suami dari Mbak Ita. Kader PDIP ini sebelumnya pernah menjadi Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah.

    Sebagaimana Mbak Ita, Alwi Basri juga ditahan KPK dengan tuduhan serupa. Pada perkara dugaan korupsi pengadaan kursi fabrikasi SD, Alwin diduga menerima uang Rp1,75 miliar.

    Selanjutnya, Alwin juga terlibat dalam pengaturan pada proyek penunjukkan langsung pada tingkat kecamatan pada tahun anggaran 2023. Dalam proyek tersebut Alwin diduga menerima uang sebesar Rp2 miliar.

    Sementara untuk perkara permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang, Alwin dan istrinya disebut menerima uang Rp2,4 miliar. Uang tersebut dikumpulkan pada April-Desember 2023.

  • MK Gelar Sidang Putusan 40 Sengketa Pilkada 2024 Besok

    MK Gelar Sidang Putusan 40 Sengketa Pilkada 2024 Besok

    loading…

    MK) akan menggelar sidang putusan untuk 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah, besok. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan untuk 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah, pada Senin, 24 Februari 2025. Sidang akan dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo, bersama delapan Hakim Konstitusi lainnya.

    “Dilaksanakan secara pleno di Ruang Sidang Gedung I MK,” kata Kabiro Humas dan Protokol MK, Pan Mohammad Faiz, Minggu (23/2/2025).

    Adapun, gugat PHPU Kepala Daerah sebelumnya diregister oleh MK sebanyak 310 gugatan. Namun 270 tak dilanjutkan ke pembuktian.

    Sedangkan, 40 perkara yang dilanjutkan untuk sidang pembuktian mencakup 3 perkara Pemilihan Gubernur (Pilgub), 3 perkara Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot), dan 34 perkara Pemilihan Bupati (Pilbup).

    Saat persidangan pembuktian, MK membagi ke dalam III panel. Panel I dipimpin oleh Suhartoyo (Ketua Panel), bersama Daniel Yusmic Foekh dan M. Guntur Hamzah, memeriksa 15 perkara.

    Sementara, Panel II yang dipimpin oleh Saldi Isra (Ketua Panel), bersama Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, memeriksa 13 perkara lanjutan. Terakhir Panel III yang dipimpin oleh Arief Hidayat (Ketua Panel), bersama Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih, memeriksa 12 perkara lanjutan.

    Berikut adalah nama-nama daerah yang gugatan PHPU Kepala Daerah akan dibacakan MK besok:

    1. Kepulauan Bangka Belitung
    2. Papua Pegunungan
    3. Papua
    4. Kota Banjarbaru
    5. Kota Sabang
    6. Kota Palopo
    7. Kabupaten Pasaman
    8. Kabupaten Buton Tengah
    9. Kabupaten Pesawaran
    10. Kabupaten Empat Lawang
    11. Kabupaten Barito Utara
    12. Kabupaten Magetan
    13. Kabupaten Mandailing Natal
    14. Kabupaten Pasaman Barat
    15. Kabupaten Aceh Timur
    16. Kabupaten Kepulauan Talaud
    17. Kabupaten Gorontalo Utara
    18. Kabupaten Bengkulu Selatan
    19. Kabupaten Serang
    20. Kabupaten Siak
    21. Kabupaten Parigi Moutong
    22. Kabupaten Berau
    23. Kabupaten Halmahera Utara
    24. Kabupaten Lamandau
    25. Kabupaten Bangka Barat
    26. Kabupaten Belu
    27. Kabupaten Tasikmalaya
    28. Kabupaten Banggai
    29. Kabupaten Bungo
    30. Kabupaten Buru
    31. Kabupaten Pamekasan
    32. Kabupaten Kutai Kartanegara
    33. Kabupaten Mahakam Ulu
    34. Kabupaten Jeneponto
    35. Kabupaten Boven Digoel
    36. Kabupaten Pulau Taliabu
    37. Kabupaten Mimika
    38. Kabupaten Jayapura
    39. Kabupaten Puncak
    40. Kabupaten Puncak Jaya

    (cip)

  • Siti Nurbaya Paparkan Pentingnya Pendidikan Politik bagi Masyarakat

    Siti Nurbaya Paparkan Pentingnya Pendidikan Politik bagi Masyarakat

    loading…

    Para peserta RBN sesi kedua di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (22/2/2025). Ketua Wantim DPP Partai NasDem Siti Nurbaya Bakar menegaskan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPP Partai NasDem Siti Nurbaya Bakar menegaskan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Hal itu dia sampaikan di sela-sela acara Remaja Bernegara (RBN) sesi kedua yang berlangsung di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

    Program ini bagian dari upaya Partai NasDem dalam menjalankan salah satu fungsi utama partai politik (parpol), yakni memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. “Politik itu tidak semata-mata hanya demo atau bagi-bagi kekuasaan. Yang paling penting adalah bagaimana partai politik memberikan pendidikan politik kepada rakyat,” katanya.

    Siti mengatakan, ukuran kekuatan parpol dapat dilihat dari sejauh mana pengaruhnya terhadap masyarakat. Menurutnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengharapkan agar partainya dapat memberikan pengaruh yang elegan dan benar kepada masyarakat.

    Selain itu, ia menyoroti pentingnya pemahaman sistem kenegaraan sejak dini bagi generasi muda. “Anak-anak ini sejak awal perlu paham bagaimana sistem kenegaraan Indonesia berlangsung, bagaimana hubungan antara pusat dan daerah, serta bagaimana struktur pemerintahan bekerja,” jelasnya.

    Dalam sesi RBN ini, peserta mendapat pemahaman teori mengenai demokrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Simulasi juga menjadi bagian penting dari kegiatan ini, di mana peserta diajarkan bagaimana proses aspirasi masyarakat masuk ke parlemen. “Mereka diajarkan bagaimana anggota dewan menangani aspirasi rakyat, bagaimana mekanisme pembahasan hingga pengambilan keputusan dalam lembaga legislatif,” tambahnya.

    Siti Nurbaya juga menjelaskan alasan di balik pemilihan remaja sebagai target utama program ini. “Ada yang bertanya kenapa tidak mahasiswa yang usia 20 tahun ke atas? Kami memilih remaja karena dalam penelitian psikologi, usia 14 tahun adalah masa di mana pembelajaran lebih mudah melekat,” tuturnya.

    Meski begitu, ia menyebut bahwa NasDem juga sedang menggodok program untuk kelompok usia 20 tahun ke atas, terutama bagi mereka yang sudah mulai bekerja. Menurut Siti Nurbaya, program RBN ini sejalan dengan arahan Surya Paloh bahwa fungsi pendidikan politik harus terus melekat dalam Partai NasDem.

    Angkatan pertama rangkaian kegiatan Remaja Bernegara tahun 2025 akan berlangsung selama tujuh sesi. “Di dalam desainnya yang diarahkan Ketua Umum NasDem, Bang Surya Paloh fungsi pendidikan politik rakyat ini harus selalu melekat di parpol, di NasDem, jadi targetnya sih sepanjang parpol itu ada,” tandasnya.

    (poe)