Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • Dua Brigjen Naik Pangkat Bintang 2 di Awal Februari 2025, Sama-sama Ditugaskan di BIN

    Dua Brigjen Naik Pangkat Bintang 2 di Awal Februari 2025, Sama-sama Ditugaskan di BIN

    loading…

    Laporan Korps Kenaikan Pangkat 32 Pati TNI di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (13/2/2025). FOTO/DOK.DISPENAD

    JAKARTA – Dua Perwira Tinggi (Pati) Angkatan Darat berpangkat Brigjen TNI naik menjadi bintang 2 pada awal Februari 2025. Dua-duanya kini ditugaskan di luar struktur organisasi Tentara Nasional Indonesia.

    Laporan Korps Kenaikan Pangkat 32 Pati TNI telah diterima langsung Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menerima mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (13/02/2025). Pati TNI yang menerima kenaikan pangkat terdiri dari 18 Pati TNI AD, 2 Pati TNI AL, dan 12 Pati TNI AU.

    Kenaikan pangkat Pati TNI itu didasarkan pada Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin /230/II/2025 tanggal 7 Februari 2025. Khusus TNI AD, ada dua Brigjen yang naik bintang 2 atau menjadi Mayjen. Brigjen merupakan pangkat dalam golongan Perwira Tinggi TNI yang disimbolkan dengan tanda bintang di pundak seragamnya. Satu tingkat di atas pangkat Brigjen adalah Mayjen atau disebutkan juga bintang 2. Lalu siapa Brigjen yang naik pangkat bintang 2 di awal Februari 2025?

    Brigjen Naik Pangkat Bintang 2 di Awal Februari 2025

    1. Mayjen TNI Tri Nugraha Hartanta, SSos

    FOTO TRI NUGRAHA/INSTAGRAM @kodim0801.pacitan
    Brigjen yang naik pangkat bintang 2 di awal Februari 2025 adalah Tri Nugraha Hartanta. Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1989 dari Kecabangan Infanteri itu naik pangkat menjadi Mayjen setelah mendapat promosi jabatan sebagai Staf Ahli Bid. Pertahanan dan Keamanan Badan Intelijen Negara (BIN) pada Mutasi TNI 6 Desember 2024. Tri Nugraha sebelumnya menjabat Dirsismet Pusterad.

    Promosi jabatan yang diterima Tri Nugraha Hartanta tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1545/XII/2024 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan pada Jumat, 6 Desember 2024.

    Tentara kelahiran Klaten, 17 Juli 1967 pernah mengemban sejumlah jabatan strategis antara lain Danyonif 731/Kabaresi, Asintel Kasdam XVI/Pattimura. Tri Nugraha pecah bintang atau meraih pangkat Brigjen TNI saat diangkat menjadi Danrem 151/Binaiya pada 2015. Setelah itu, ia dimutasi ke beberapa jabatan antara lain Kabinda Bali BIN, Staf Khusus KSAD, Kasdam VI/Mulawarman, Dirjianbang Kodiklatad, dan Dirsismet Pusterad.

    Setelah berpindah-pindah jabatan, Tri Nugraha akhirnya mendapat kenaikan pangkat bintang 2 atau menjadi Mayjen setelah dipromosikan menjadi Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan BIN pada Desember 2024. Ia resmi menyandang pangkat Mayjen setelah Laporan Korps Kenaikan Pangkat Pati TNI di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (13/2/2025).

    2. Mayjen TNI Deddy Irianto L, SIP

    FOTO/X @Cakra_Kostrad
    Brigjen TNI yang naik pangkat bintang 2 pada awal Februari 2025 selanjutnya adalah Deddy Irianto. Abituren Akmil 1997 dari kecabangan Infanteri itu kini menjabat sebagai Deputi Bid. Intelijen Teknologi BIN.

    Penunjukan Deddy Irianto Lebo menjadi Deputi Bid. Intelijen Teknologi BIN didasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1545/XII/2024 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Atas jabatan baru itu, tentara kelahiran Manokwari, Papua, tahun 1975 itu berhak mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayjen TNI atau bintang 2.

    Deddy Irianto lama meniti karier di Kostrad. Salah satunya pernah menjabat sebagai Kepala Perhubungan (Kahub) Kostrad pada 2022. Alumni SMA Negeri 2 Makassar, Sulawesi Selatan itu pecah bintang atau meraih pangkat Brigjen TNI setelah mendapat promosi jabatan sebagai Askomlek Kogabwilhan III pada Mei 2023.

    Setelah hampir dua tahun mengemban jabatan itu, Deddy Irianto ditunjuk sebagai Deputi Bid. Intelijen Teknologi BIN pada mutasi TNI pada Desember 2024. Atas promosi jabatan itu, Deddy berhak atas kenaikan pangkat menjadi Mayjen TNI atau jenderal bintang 2. Pangkat Mayjen resmi disandang usai Laporan Korps Kenaikan Pangkat Pati TNI di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (13/2/2025).

    Itulah dua Brigjen yang naik pangkat bintang 2 di awal Februari 2025.

    (abd)

  • Elite PDIP Kembali Merapat ke Kediaman Megawati, Ribka Tjiptaning: Gue Disuruh Piket

    Elite PDIP Kembali Merapat ke Kediaman Megawati, Ribka Tjiptaning: Gue Disuruh Piket

    loading…

    Sejumlah elite PDIP merapat ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025) pagi. Di antaranya Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Foto/Jonathan Simanjuntak

    JAKARTA – Sejumlah elite PDI Perjuangan (PDIP) kembali merapat ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025) pagi.

    Salah satunya, Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Dari pantauan SindoNews, Pacul tiba di kediaman Megawati sekitar pukul 10.35 WIB.

    Wakil Ketua MPR RI ini tiba dengan mengenakan kemeja PDL PDIP berwarna merah. Seturunnya dari mobil, ia tak keluarkan tak sepatah katapun dan hanya melambaikan salam namaste ke aawak media.

    Selain Bambang Pacul, terlihat pula ada Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah dan Mindo Sianipar turut merapat ke rumah Megawati.

    Namun, keduanya juga tak keluarkan pernyataan apa pun ke awak media. Mobil Said langsung masuk ke halaman rumah Megawati.

    Tak berselang lama, Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning juga terlibat hadir. Dengan kenakan kemeja cokelat. Ia pun enggan menjelaskan kedatangannya ke kediaman Megawati.

    “Ngga, ngga tahu, pokoknya gue disuruh piket, piket,” ucapnya.

  • Tiba di Magelang, Pramono Anung Tak Langsung Gabung Retreat

    Tiba di Magelang, Pramono Anung Tak Langsung Gabung Retreat

    loading…

    Gubernur Jakarta Pramono Anung yang juga kader PDIP kembali datang ke Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025). Dia disebut-sebut akan bergabung retreat di Akmil Magelang. Foto: Dok SINDOnews

    MAGELANG – Gubernur Jakarta Pramono Anung yang juga kader PDIP kembali datang ke Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025). Dia disebut-sebut akan bergabung kegiatan retreat di Akmil Magelang.

    Sebelumnya, dia terlihat kembali muncul di Bandara YIA, Senin (24/2/2025) pagi. Pramono irit bicara, namun menyebut akan ke Magelang. “Bismillah, Magelang,” kata Pramono.

    Dia menggunakan mobil Alphard hitam. Namun, dia tak langsung menuju lokasi retreat. Pramono bersama rombongan justru terlihat masuk ke area rumah makan di Kota Magelang. Lokasinya sekitar 1 km dari tempat retreat dilaksanakan.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, ada 17 kepala daerah kader PDIP yang sudah bergabung di kegiatan retreat.

    “Jam 09.00 malam, Minggu, 23 Februari, kalau nggak salah, totalnya ada 17. Semua dari PDIP,” tuturnya.

    Sejumlah kepala daerah kader PDIP yang terlihat di antaranya Bupati Trenggalek Nur Arifin, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Demak Esti’anah, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

    (jon)

  • Momen Prabowo Satu Mobil dengan SBY dan Jokowi saat Peluncuran Danantara

    Momen Prabowo Satu Mobil dengan SBY dan Jokowi saat Peluncuran Danantara

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto meluncurkan BPI Danantara di Jakarta, Senin (24/2/2025). Sebelum peluncuran, Prabowo satu mobil dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). Foto: Setpres

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jakarta, Senin (24/2/2025). Peluncuran tersebut berlangsung di halaman tengah Istana Kepresidenan.

    Sebelum peluncuran, Prabowo satu mobil dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Mereka satu mobil menuju tempat acara peluncuran.

    Setelah tiba, ketiganya telah ditunggu Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-13 KH Ma’ruf Amin, dan Wakil Presiden ke-11 Boediono. Ketiganya saling sapa dan berbincang akrab.

    Peresmian tersebut ditandai dengan menandatangani Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara.

    “Pada hari ini Senin 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani UU No 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia,” ujar Prabowo.

    Tak hanya itu, Prabowo juga menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara. “Selanjutnya saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara,” katanya.

    (jon)

  • 7 Fakta Menarik Band Punk Sukatani dan Lagu Viral Bayar Bayar Bayar

    7 Fakta Menarik Band Punk Sukatani dan Lagu Viral Bayar Bayar Bayar

    loading…

    Terdapat 7 fakta menarik band Sukatani dan lagu viral penuh kritik Bayar Bayar Bayar yang menimbulkan kontroversi. Foto: IG Sukatani

    JAKARTA – Terdapat 7 fakta menarik band Sukatani dan lagu viral penuh kritik Bayar Bayar Bayar yang menimbulkan kontroversi. Band Punk asal Purbalingga, Jawa Tengah itu menjadi perbincangan karena lagunya yang menyinggung institusi Polri.

    Akibat lagunya, dua personel Sukatani yakni Muhammad Syifa Al Lutfi alias Alectroguy dan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel terpaksa meminta maaf. Bahkan, Novi yang merupakan guru SD dipecat dari sekolahnya.

    Dukungan pun mengalir. Mahasiswa, akademisi, serikat guru, penyanyi ternama, hingga menteri mendukung pemulihan nama baik Sukatani dan personelnya serta terus berkiprah di dunia musik.

    Terbaru, Kapolri mengajak band Sukatani menjadi duta Polri untuk perbaikan institusi Polri ke depannya. Berikut fakta mengenai band Sukatani dan lagu bayar bayar bayar.

    7 Fakta Menarik Band Punk Sukatani dan Lagu Viral Bayar Bayar Bayar

    1. Bayar Bayar Bayar Dinilai Lagu Menyinggung Polri

    Band Sukatani bikin heboh masyarakat luas lewat lagunya bayar bayar bayar. Band nyentrik yang personelnya selalu mengenakan topeng saat manggung itu menyinggung oknum polisi melalui liriknya.

    Atas viralnya lagu tersebut, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan tidak ada intimidasi kepada Sukatani. “Tidak ada masalah, mungkin ada miss namun sudah diluruskan,” ujar Sigit, Jumat (21/2/2025).

    Menurut dia, Korps Bhayangkara bukan lembaga antikritik dan terbuka bagi setiap saran dari masyarakat, termasuk melalui karya seni seperti yang dilakukan Sukatani.

    Jika ada oknum kepolisian yang membuat kesalahan, Sigit meminta semua pihak bisa menyampaikannya dengan disertai penjelasan. Pada prinsipnya, Polri terus berbenah dan melakukan evaluasi terhadap lembaganya.

    2. Dua Personel Minta Maaf

    Band Sukatani meminta maaf secara resmi atas lagu tersebut karena dinilai telah menyinggung Polri. Permohonan maaf juga ditujukan kepada Kapolri secara khusus.

    Sebagai bentuk tanggung jawab, mereka menarik lagu dari semua platform digital sekaligus mengimbau para penggemarnya untuk turut menghapus konten yang menggunakan lagu tersebut.

    “Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lirik lagu yang kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya ditujukan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan, tetapi kami menyadari bahwa liriknya bisa disalahartikan,” kata Alectroguy melalui Instagram @sukatani.band, Kamis (20/2/2025).

    3. Dinyanyikan Mahasiswa saat Demo Indonesia Gelap

    Mahasiswa yang menggelar Demo Indonesia Gelap memutar lagu Sukatani bayar bayar bayar di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025). Lagu diputar langsung dari mobil komando yang juga membawa speaker besar.

  • 17 Kepala Daerah PDIP Akhirnya Ikut Retreat di Akmil Magelang

    17 Kepala Daerah PDIP Akhirnya Ikut Retreat di Akmil Magelang

    loading…

    Sejumlah kepala daerah memakai kemeja putih saat mengikuti retreat di Akmil, Magelang, Senin (24/02/2025). Pagi. Foto/Yohanes Demo

    MAGELANG – Sebanyak 17 kepala daerah dari kader PDI Perjuangan (PDIP) yang sebelumnya tertunda kedatangannya hari ini terkonfirmasi telah mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Perkembangan terbaru ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    “Jam sembilan malam, Minggu (23/02) kalau nggak salah, totalnya ada 17. semua dari PDIP,” tutur Tito, Senin (24/02/2025).

    Meski tidak disebutkan secara rinci, berdasarkan pantauan SindoNews di lokasi, beberapa kepala daerah kader PDIP yang terlihat telah mengikuti kegiatan retreat.

    Di antaranya Bupati Trenggalek Nur Arifin, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Demak, Esti’anah, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

    Tito menyampaikan, para kader PDIP yang tersisa merencanakan untuk ikut bergabung dalam kegiatan ini pada siang nanti. Di mana sebelumnya, ada sekitar 55 kepala daerah kader PDIP yang telah berkumpul di dekat lokasi Akmil.

    “Saya dengar hari ini ada yang menyusul,” tuturnya.

    Tito mengatakan tak ada perlakuan khusus bagi kepala daerah tersebut. Menurutnya, semua yang datang menyusul langsung dipersilakan menyesuaikan diri dengan kegiatan-kegiatan yang sedang dilangsungkan.

  • Hasto Wardoyo Sebut Kepala Daerah PDIP Siap Ikut Retreat di Akmil Magelang Hari Ini

    Hasto Wardoyo Sebut Kepala Daerah PDIP Siap Ikut Retreat di Akmil Magelang Hari Ini

    loading…

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu terlihat tengah berbincang usai berkumpul bersama kader PDIP di Magelang, Sabtu (21/2/2025). Foto/Yohanes Demo

    MAGELANG – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut kepala daerah kader PDIP telah siap untuk bergabung dalam kegiatan retreat di Akmil Magelang hari ini, Senin (24/2/2025).

    “Nggih (Ya), masuk hari ini,” kata Hasto singkat saat dihubungi, Senin (24/2/2025) pagi.

    Namun demikian, ia tak menyebut pukul berapa para koleganya tersebut akan bergabung dengan ratusan kepala daerah lainnya. Sebelumnya, sebanyak 55 kepala daerah kader PDIP berkumpul di Magelang pada Sabtu (21/2/2025).

    Dalam sebuah kafe di Magelang, 55 kepala daerah PDIP itu berkumpul untuk menggelar pertemuan. Mereka yang disebut mengikuti konsolidasi itu antara lain Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali Wayan Koster, lalu Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti, dan termasuk Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.

    Hasto mengatakan, dalam pertemuan di kafe itu disepakati bahwa Pramono Anung akan berdiskusi dengan DPP PDIP dan pemerintah soal keikutsertaan retreat Akmil dan instruksi penundaan keberangkatan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan,” kata Hasto yang merupakan mantan Kepala BKKBN 2019-2024 tersebut.

  • Adies Kadir Ungkap Revisi KUHAP Jawaban Atas Dinamika Perkembangan Zaman

    Adies Kadir Ungkap Revisi KUHAP Jawaban Atas Dinamika Perkembangan Zaman

    loading…

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir menilai revisi KUHAP sangat urgen di tengah dinamika perkembangan zaman dan teknologi yang begitu cepat. RUU KUHAP disetujui menjadi RUU inisiatif DPR pada Selasa (18/2/2025). Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( RUU KUHAP ) disetujui menjadi RUU inisiatif DPR melalui rapat paripurna DPR ke-13, Selasa (18/2/2025). Diketahui, usia UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tersebut sudah memasuki 44 tahun.

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, revisi KUHAP memang sangat urgen di tengah dinamika perkembangan zaman dan teknologi yang begitu cepat.

    “Memang sudah waktunya harus direvisi atau istilahnya ini semacam ius constituendum (hukum yang tengah dicita-citakan). Hukum acara kita perlu menyesuaikan atau beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman yang begitu kompleks ke depan,” ujar Waketum DPP Partai Golkar itu, Senin (24/2/2025).

    Adies yang juga anggota Komisi III DPR ini juga menuturkan melalui revisi KUHAP para penegak hukum bisa lebih baik lagi dalam menjalankan kerja-kerja penegakan hukum ke depannya.

    “Kami berharap melalui revisi ini Sistem Peradilan Pidana (SPP) ke depan akan jauh lebih baik lagi. Polisi, Jaksa, Hakim, hingga Advokat yang notabenenya adalah para penegak hukum (yang merupakan bagian dari SPP) harus mampu menghadirkan wajah penegakan hukum yang lebih humanis, transparan, serta acceptable (diterima) oleh masyarakat,” ungkapnya.

    Pembahasan revisi KUHAP akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Tentu saja partisipasi publik menjadi bagian penting dalam proses pembahasan revisi KUHAP. Semua unsur masyarakat mulai dari kalangan akademisi, pegiat hukum dan lainnya pasti kami libatkan dalam proses revisi ini (melalui RDPU),” kata Ketua Umum DPP MKGR ini.

    Soal target revisi KUHAP, pihaknya berharap bisa diselesaikan atau dirampungkan secepat mungkin. “Satu atau dua kali masa sidang ke depan rasanya belum memungkinkan. Tapi, kami berharap revisi KUHAP bisa rampung secepatnya,” ujarnya.

    Menurut Adies, melalui revisi KUHAP penghargaan akan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) harus dijadikan pedoman utama oleh para penegak hukum.

    Terakhir, mengutip apa yang dikatakan ahli hukum R Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Hukum Atjara Pidana di Indonesia” sebagaimana dikutip dari buku karya Luhut MP Pangaribuan: Hukum Acara Pidana (edisi revisi), Adies mengungkapkan, R Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa hukum acara pidana selalu berhubungan erat dengan adanya hukum pidana.

    “Apa yang dikatakan beliau jika dikorelasikan dengan konteks hari ini cukup relevan saya kira karena KUHP kita yang baru akan diberlakukan tahun 2026. Jadi sudah sangat urgen KUHAP untuk direvisi dan segera disahkan,” katanya.

    (jon)

  • Kemendagri Diminta Jatuhkan Sanksi Kepala Daerah Tak Ikut Retreat

    Kemendagri Diminta Jatuhkan Sanksi Kepala Daerah Tak Ikut Retreat

    loading…

    Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengusulkan Kemendagri menjatuhkan sanksi bagi kepala daerah yang tidak mengikuti retreat di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Foto: Raka Dwi

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi bagi kepala daerah yang tidak mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Sanksi dinilai penting untuk menjaga kewibawaan pemerintah.

    “Pendapat saya Kemendagri harus tegas memberikan sanksi. Pemberian sanksi ini penting untuk menjaga kewibawaan pemerintah,” ujar Irawan, Minggu (23/2/2025).

    Legislator dari Partai Golkar ini mengatakan, pemberian sanksi bisa berupa administratif. Ketentuan pemberian sanksi diatur dalam UU Pemerintah Daerah (Pemda).

    “Saya berpendapat dan selalu menyampaikan kalau ada yang tanya bahwa yang tidak hadir harus diberi sanksi administratif. UU Pemda mengatur derajat dan tingkatan dalam pemberian sanksi administrasi mulai dari teguran, penonaktifan, hingga pemberhentian sebagai kepala daerah,” ungkapnya.

    Kegiatan retreat wajib diikuti kepala daerah terpilih setelah dilantik. “Mengikuti retreat telah ditetapkan sebagai suatu kegiatan yang wajib diikuti kepala daerah setelah dilantik. Dengan demikian, jika melanggar kewajiban tersebut, maka bagi yang melanggar harus dijatuhi sanksi. Pemerintah harus adil dan memperlakukan setara setiap kepala daerah,” ujar Irawan.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto melaporkan sebanyak 53 kepala daerah tidak hadir dalam retreat di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, hingga Jumat (21/2/2025).

    Namun, di tengah konferensi pers ada 2 kepala daerah dari Papua tiba sehingga 53 kepala daerah yang tidak menghadiri retreat.

    Dari 53 kepala daerah, 6 kepala daerah telah mengonfirmasi atau meminta izin tidak bisa hadir karena sakit serta acara keluarga. Dengan begitu, ada 47 kepala daerah yang tidak hadir tanpa alasan jelas.

    (jon)

  • BPKH Fasilitasi UMKM Goes to Hajj untuk Pendaftaran Haji dan Ekspor Rendang ke Tanah Suci

    BPKH Fasilitasi UMKM Goes to Hajj untuk Pendaftaran Haji dan Ekspor Rendang ke Tanah Suci

    loading…

    BPKH bersama perbankan dan lembaga pembiayaan syariah mengadakan kegiatan UMKM Goes to Hajj. Program ini memberikan akses bagi pelaku UMKM dan kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar haji. Foto: Ist

    PADANG – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama perbankan dan lembaga pembiayaan syariah mengadakan kegiatan “UMKM Goes to Hajj”, sebuah langkah strategis untuk mendorong peluang ekspor bagi pelaku UMKM.

    Program ini juga memberikan akses bagi pelaku UMKM dan kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar Haji. BPKH turut mengajak grup pengusaha perhotelan, retail, dan eskpor impor di Arab Saudi, untuk berperan dalam membantu UMKM mendistribusikan produknya ke pasar Arab Saudi.

    Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan, komitmen BPKH dalam mendukung inovasi dan kolaborasi dalam ekosistem perhajian, termasuk optimalisasi dana kelolaan melalui peningkatan pendaftaran haji dari sektor UMKM.

    “UMKM dapat turut serta dalam ekosistem perhajian untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makanan khas Indonesia pada musim haji seperti rendang sehingga dengan akses pasar yang lebih luas, para pelaku UMKM dapat berkembang untuk mampu mendaftar haji,” ujarnya, Senin (24/2/2025).

    Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI yang juga Ketua PP Muhammadiyah yang membawahi UMKM menekankan bahwa potensi produk Sumatera Barat bukan hanya bumbu rendang, tetapi juga berbagai bumbu khas lainnya yang dapat menembus pasar global dan menjadi titik awal pembentukan kota devisa.

    “PP Muhammadiyah memiliki 24 cabang Muhammadiyah di seluruh dunia yang bisa dijadikan kanal promosi dan distribusi produk HIPERMI (Himpunan Pengusaha Randang Minang Indonesia),” katanya.

    Kepala Kanwil DJPb sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Sumbar Syukriah menuturkan DJPb mendapatkan Amanah sebagai Regional Chief Economic (RCE) dan Financial Officer (FA) termasuk di Sumatera Barat.

    DJPb dalam hal ini diminta menggali potensi ekonomi daerah, melakukan analisa, dan memberikan rekomendasi. Salah satu potensi ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang perlu dikembangkan yaitu Bumbu dan Rendang di mana industri pengelolaan bumbu rendang butuh bahan baku yang erat kaitannya dengan petani dan Sumatera Barat yang agraris.

    “HIPERMI di bawah binaan DJPb Kemenkeu Sumbar diharapkan menjadi wadah berkembangnya suatu proses bisnis dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar, mulai dari petani sampai pengusaha rendang yang pada akhirnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya meningkatkan kemampuan fiskal di Sumbar,” ujarnya.

    Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat Endrizal menambahkan pemerintah provinsi siap mendukung program ini.

    “Pemerintah provinsi siap menjadi perusahaan pendamping dalam kerja sama program UMKM Goes to Hajj. Kami juga akan mengerahkan dinas dan tenaga pendamping untuk memastikan kelancaran program ini,” ucapnya.

    (jon)